Xcloud.id

Negara: Amerika Serikat

  • Biden Blak-blakan Mengaku Zionis saat Perayaan Yahudi Hanukkah

    Biden Blak-blakan Mengaku Zionis saat Perayaan Yahudi Hanukkah

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengaku dirinya Zionis saat tengah memperingati Hanukkah di Gedung Putih, Senin (11/12).

    Hanukkah adalah perayaan nasionalisme bangsa Yahudi yang menang atas penjajahan Yunani. Hanukkah diperingati setiap tanggal 25 bulan Kislew.

    Saat bicara di perayaan tersebut, Biden mulanya mengatakan AS bakal terus memberikan bantuan militer kepada Israel sampai Negeri Zionis berhasil menumpas Hamas.

    “Seperti yang saya sampaikan setelah serangan 7 Oktober lalu, komitmen saya adalah keselamatan orang-orang Yahudi, dan keamanan Israel, [serta] haknya untuk eksis sebagai negara Yahudi merdeka dan tak tergoyahkan,” kata Biden, seperti dikutip The Times of Israel.

    Biden kemudian berujar jika tidak ada Israel, maka tidak akan ada orang Yahudi di dunia ini yang aman.

    “Kehangatan dan hubungan yang saya rasakan dengan komunitas Yahudi tidak perlu dipertanyakan lagi,” katanya.

    “Saya mengalami masalah dan kritik ketika saya mengatakan beberapa tahun yang lalu bahwa Anda tidak harus menjadi Yahudi untuk menjadi seorang Zionis. Dan Saya seorang Zionis,” lanjut dia.

    Biden melontarkan pengakuan ini seiring dengan kecamannya atas antisemitisme di AS dan negara lain yang meningkat imbas perang Israel-Hamas.

    Sebelum ini, Biden juga pernah mengakui hal serupa kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan anggota kabinet perang Israel.

    Biden saat itu menyebut bahwa tidak harus menjadi seorang Yahudi untuk menjadi seorang Zionis.

    “Saya tidak percaya Anda harus menjadi seorang Yahudi untuk menjadi seorang Zionis. Dan saya seorang Zionis,” kata Biden dalam pertemuan di hotel Tel Aviv, akhir Oktober lalu, seperti dikutip dari Reuters.

    Pengakuan seperti ini pun telah lama digunakan Biden untuk menunjukkan kedekatannya dengan Israel.

    Namun, pengakuan secara gamblang seperti ini menggambarkan bagaimana Biden berusaha menggunakan kesempatan ini untuk keluar dari krisis yang menentukan nasib kepresidenannya.

    (blq/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Silakan Kontak Hamas jika Mau Resolusi

    Silakan Kontak Hamas jika Mau Resolusi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Gilad Erdan melontarkan pernyataan nyinyir di PBB dengan meminta para anggota mengontak Hamas jika mau resolusi soal gencatan senjata.

    Saat sidang Majelis Umum yang ditayangkan saluran Youtube PBB pada Rabu (13/12), Erdan terlihat mengangkat papan yang bertuliskan “untuk panggilan gencatan senjata: +970-599373765 bertanya kepada Yahya Sinwar (pemimpin Hamas).”

    “Ini adalah nomor telepon untuk kantor Hamas di Gaza,” ungkap Erdan dalam rekaman video akun Youtube Sidang Majelis Umum PBB.

    Pada sidang tersebut, Erdan menyatakan kekecewaan atas resolusi DK PBB yang tidak menyebutkan Hamas sama sekali.

    Resolusi ini hanya akan memperpanjang kematian dan kehancuran di regional.

    “Pada 6 Oktober, terjadi gencatan senjata dan itu dilanggar bukan oleh Israel, tetapi oleh 3.000 Nazi yang menginvasi kota, memperkosa perempuan, berperilaku buruk kepada bayi, membakar kehidupan keluarga dan dengan sengaja memusnahkan penduduk sipil yang tidak bersalah,” kata Erdan

    “Dengan memberikan suara mendukung resolusi ini, Anda mendukung kelangsungan teror Jihadis dan penderitaan yang terus berlanjut bagi masyarakat Gaza,” imbuhnya.

    Erdan mempertanyakan tindakan negara-negara yang memperhatikan penduduk Yahudi di Israel dengan menyetujui gencatan senjata.

    Kesepakatan gencatan senjata yang berakhir pada 1 Desember juga dilanggar oleh Hamas dengan menolak membebaskan perempuan, sandera medis, dan melanjutkan penembakan roket ke Israel.

    Menurut Edan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada Hamas atas pelecehan yang dilakukan kepada perempuan Israel dan tindakannya memulai perang. Justru adanya resolusi semakin mendukung perbuatan terorisme Hamas.

    “Gencatan senjata berarti satu hal dan hanya satu hal, memastikan bertahannya Hamas, memastikan bertahannya genosida teroris yang berkomitmen untuk menolak pemilihan Israel dan Yahudi,” kata Erdan.

    Sidang Majelis umum ini dilaksanakan sehari sebelum pemungutan suara resolusi yang menghasilkan suara 153 negara mendukung, 10 menentang, dan 23 abstain.

    Duta Besar Mesir Osama Mahmoud Abdel Khalek Mahmoud mengatakan bahwa pengadopsian dan implementasi rancangan resolusi oleh Majelis Umum secara khusus menyerukan gencatan senjata untuk satu-satunya jaminan untuk menyelamatkan warga sipil yang tidak bersalah.

    “Kekerasan harus dihentikan. Oleh karena itu, saya sekali lagi menyuarakan tuntutan saya untuk segera melakukan gencatan senjata kemanusiaan. Kami memiliki satu prioritas tunggal – untuk menyelamatkan nyawa.” kata Presiden Majelis Umum Dennis Francis.

    Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang memberikan suara menentang resolusi tersebut. Mereka mengusulkan amandemen terhadap resolusi tersebut, namun tidak memperoleh suara mayoritas dalam pemungutan suara terpisah.

    “Kami mendukung pernyataan satu suara untuk mengecam Hamas atas tindakan terorisnya pada tanggal 7 Oktober. Mengapa begitu sulit untuk mengatakan dengan tegas bahwa membunuh bayi dan menembak mati orang tua di depan orang banyak? anak-anak mereka mengerikan, bahwa membakar rumah-rumah sementara keluarga berlindung di dalam dan menyandera warga sipil adalah hal yang menjijikkan?” ungkap Duta Besar Amerika Serikat Linda Thomas-Greenfield.

    (cpa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Hanya 10 Negara di PBB Tolak Gencatan Israel-Hamas, Ada Tetangga RI

    Hanya 10 Negara di PBB Tolak Gencatan Israel-Hamas, Ada Tetangga RI

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Hasil pemungutan suara sesi khusus Sidang Majelis Umum (SMU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York telah dilakukan untuk mendesak gencatan senjata antara pasukan Israel dan Hamas di Palestina, Selasa (12/12) sore waktu setempat.

    Hasilnya, 153 negara mendukung gencatan senjata dan hanya 10 negara yang menolak. Di antara negara yang menolak selain Israel dan Amerika Serikat terdapat negara tetangga Indonesia.

    Sementara sebanyak 23 negara lainnya memilih abstain. Di antara negara yang abstain yaitu Inggris, Argentina, Italia, dan Ukraina.

    Dikutip dari CNN, voting dilakukan setelah Mesir menggunakan resolusi 377A untuk mendesak Majelis Umum PBB membahas situasi di Gaza yang makin mengkhawatirkan.

    Resolusi 377A itu dipakai Mesir demi “melawan” Amerika Serikat yang memveto draf resolusi Dewan Keamanan PBB terbaru terkait gencatan senjata di Gaza pada pekan lalu.

    Upaya perancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terkait gencatan senjata kemanusiaan di Gaza terus dicetuskan oleh berbagai negara untuk menghentikan perang.

    Resolusi ini kembali gagal mencapai kesepakatan karena veto yang diberikan Amerika Serikat.

    Resolusi yang diajukan Uni Emirat Arab (UEA) tidak hanya berkaitan dengan gencatan senjata, tetapi juga menuntut pembebasan tanpa syarat semua sandera dan pembukaan akses kemanusiaan, dikutip dari UN Press.

    Walaupun diblok oleh anggota tetap, naskah resolusi tersebut mendapat dukungan dari 13 anggota Dewan, termasuk tiga anggota tetap (Tiongkok, Perancis dan Federasi Rusia) dan Inggris abstain.

    Berikut daftar 10 negara yang tolak gencatan senjata terkait perang Israel-Hamas di PBB, salah satunya tetangga Indonesia.

    1. Austria
    2. Ceko
    3. Guatemala
    4. Israel
    5. Liberia
    6. Mikronesia
    7. Nauru
    8. Papua Nugini
    9. Paraguay
    10. Amerika Serikat

    (cpa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Biden: Israel dan Netanyahu Mulai Kehilangan Dukungan Dunia

    Biden: Israel dan Netanyahu Mulai Kehilangan Dukungan Dunia

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan Israel mulai kehilangan dukungan dari seluruh dunia, lantaran agresi pasukan Zionis ke Palestina masih berlangsung.

    Biden juga menyebut Perdana Menteri Netanyahu harus mengubah pemerintahannya.

    “Bibi [panggilan akrab untuk Netanyahu] harus mengambil keputusan sulit,” ujar Biden pada Selasa (12/12), dikutip AFP.

    Biden juga mengkritik pemerintahan Netanyahu yang tak menginginkan solusi dua negara antara Israel dengan Palestina.

    “Ini adalah pemerintahan paling konservatif dalam sejarah Israel,” lanjut Biden, dikutip Anadolu Agency.

    Dia lalu berkata, “[Netanyahu] harus memperkuat dan mengubah pemerintahan untuk menemukan solusi konflik Israel-Palestina.”

    Pernyataan Biden muncul usai Netanyahu mengakui ada ketidaksepakatan dia dengan pemimpin AS soal Jalur Gaza setelah agresi berakhir.

    “Ya, ada perbedaan pendapat mengenai ‘hari setelah Hamas’, dan saya berharap kita juga akan mencapai kesepakatan di sini,” ujar dia.

    Sebelumnya Netanyahu juga disebut menggelar rapat tertutup bersama parlemen Israel membahas Gaza pasca-Hamas pada beberapa waktu lalu.

    Dia mengatakan Gaza akan di bawah kontrol militer Israel dan perihal administratif bakal diurus “otoritas sipil.”

    Dalam transkrip pernyataan Netanyahu yang bocor di beberapa media, dia berupaya mencegah Otoritas Palestina menguasai Jalur Gaza kala agresi Israel berhenti.

    Israel melancarkan agresi ke Palestina pada 7 Oktober. Serangan mereka brutal sejak gencatan senjata berakhir tanpa perpanjangan pada 30 November.

    Hingga kini, lebih dari 18.200 orang tewas akibat gempuran Israel ke Jalur Gaza dan Tepi Barat. Sebagian besar korban tewas merupakan anak-anak dan perempuan.

    (isa/dna)

    [Gambas:Video CNN]

  • Apakah Resolusi 377A PBB Bisa Bantu Loloskan Resolusi soal Gaza?

    Apakah Resolusi 377A PBB Bisa Bantu Loloskan Resolusi soal Gaza?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Mesir dan Mauritania memakai Resolusi 377A untuk menggelar rapat darurat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), merespons kegagalan Dewan Keamanan (DK) PBB mengadopsi resolusi gencatan senjata di Gaza.

    Kedua negara memanfaatkan resolusi 377A untuk mendesak majelis umum bersidang dan membuat rekomendasi usai DK PBB gagal mengeluarkan resolusi buntut veto Amerika Serikat.

    “Dengan tidak adanya gencatan senjata dan mengingat pelanggaran berat yang sedang berlangsung terhadap hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia, dan pelanggaran terhadap resolusi PBB yang relevan… situasi di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur, khususnya di Jalur Gaza, kondisinya terus memburuk secara dramatis,” bunyi surat bersama yang dibagikan Majelis Umum PBB seperti dikutip CNN.

    Presiden Majelis Umum PBB Dennis Francis mengatakan rapat darurat akan berlangsung pada Selasa (12/12) sekitar pukul 15.00 waktu New York, AS.

    Apakah Resolusi 377A bisa bantu meloloskan resolusi di Dewan Keamanan PBB soal gencatan senjata di Gaza?

    Resolusi UNGA (United Nations General Assembly) 377A dikenal sebagai “Uniting for Peace” atau “Resolusi Bersatu untuk Perdamaian”.

    Resolusi tersebut menyatakan jika DK PBB tak mampu melaksanakan tanggung jawab utama menjaga perdamaian global karena kurang suara, maka Majelis Umum PBB bisa mengambil tindakan.

    Majelis Umum bakal memiliki wewenang untuk menggelar pertemuan melalui Sekretaris Jenderal PBB, demikian dikutip Al Jazeera.

    Pertemuan ini bertujuan membuat rekomendasi soal tindakan kolektif termasuk “penggunaan kekuatan bersenjata bila diperlukan.”

    Setidaknya satu anggota DK PBB atau sekelompok anggota Majelis Umum harus mendukung resolusi agar ini bisa berlaku.

    Pada 1956, Resolusi 377A digunakan untuk merespons Krisis Suez. Berkat resolusi ini, pasukan penjaga perdamaian pertama PBB dibentuk.

    Resolusi ini pada akhirnya membantu menyelesaikan invasi tripartit Israel, Inggris, dan Prancis ke Mesir dan Gaza, demikian dikutip dari The New Arab.

    Kendati begitu, semua resolusi dan rekomendasi Majelis Umum PBB tak mengikat secara hukum. Artinya, usulan itu bisa saja diabaikan tanpa konsekuensi apa pun.

    Pakar studi konflik dari Universiti Malaya, Muhammad Danial Azman, mengatakan badan yang memiliki pengaruh dan otoritas tertinggi di PBB ialah Dewan Keamanan.

    “DK PBB adalah badan tertinggi dari sistem PBB dan memiliki keputusan akhir terhadap status quo sebuah resolusi,” kata Azman, seperti dikutip New Straits Times.

    Ia menegaskan, “Hanya resolusi yang disahkan DK PBB yang merupakan hukum internasional yang nyata dan bersifat mengikat.”

    Resolusi 377A ini sendiri diciptakan oleh Amerika Serikat dan disahkan Majelis Umum PBB pada 1950.

    Tujuan awal resolusi dibentuk yaitu untuk melawan Uni Soviet dan mencegah negara itu menghentikan Dewan Keamanan membantu Korea Selatan, yang diserang oleh sekutu Kremlin, Korea Utara.

    (blq/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Mesir Lawan AS Pakai Resolusi 377A sampai Hamas Balas ‘Ancaman’ Israel

    Mesir Lawan AS Pakai Resolusi 377A sampai Hamas Balas ‘Ancaman’ Israel

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Mesir menggunakan Resolusi 377A untuk melawan Amerika Serikat, yang kembali memveto resolusi soal Gaza di Dewan Keamanan PBB.

    Sementara itu usai diultimatum PM Israel Benjamin Netanyahu untuk menyerah di Gaza, kelompok Hamas membalas dengan menyebut tidak akan melepas sandera sebelum agresi Zionis dihentikan.

    Berikut Kilas Internasional hari ini, Rabu (13/12).

    Mesir dan Mauritania menggunakan Resolusi 377A untuk melawan Amerika Serikat yang memveto resolusi soal Gaza di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada pekan lalu.

    Resolusi UNGA (United Nations General Assembly) 377A ini dikenal juga sebagai “Resolusi Bersatu untuk Perdamaian”.

    Resolusi tersebut menyatakan jika DK PBB tak mampu melaksanakan tanggung jawab utama menjaga perdamaian global karena kurang suara, maka Majelis Umum PBB bisa mengambil tindakan.

    Untuk melawan veto AS, Mesir menggunakan Resolusi 377A (V) mengingat Gaza kian krisis.

    Sebuah rudal jelajah anti-kapal yang diluncurkan dari kawasan di bawah kendali kelompok Houthi Yaman menghantam sebuah kapal tanker komersial hingga menyebabkan kebakaran dan kerusakan.

    Seorang pejabat militer Amerika Serikat mengatakan serangan itu menghantam kapal tanker STRINDA di sekitar 60 mil laut utara Selat Bab al-Mandab, yang menghubungkan Laut Merah dan Teluk Aden, sekitar pukul 21.00 waktu setempat.

    Kapal tanker kimia itu berbendera Norwegia. STRINDA membawa minyak nabati dan biofuel di Malaysia dan sedang menuju Venesia, Italia, berdasarkan data perusahaan pelacakan kapal, Kpler.

    Tidak diketahui apakah STRINDA memiliki hubungan dengan Israel atau tidak.

    Kelompok Hamas menegaskan tidak akan ada pelepasan sandera Israel, sebelum agresi Negeri Zionis di Gaza berakhir.

    Hal ini disampaikan pejabat senior Hamas di Beirut, Osama Hamdan, yang menanggapi laporan bahwa Israel siap bernegosiasi untuk pertukaran tawanan.

    “Tujuan Israel, lewat kebocoran [pernyataan Netanyahu] yang sedang berlangsung, adalah untuk menghadapi tekanan internal,” kata Hamdan dikutip Al Jazeera.

    Sebelumnya isi percakapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan parlemen Knesset beberapa waktu lalu, bocor ke publik. Netanyahu mengatakan Israel akan terus melancarkan agresi, sampai Hamas kalah.

    (tim/dna)

    [Gambas:Video CNN]

  • 3 Sekutu ‘Membelot’ dari AS soal Israel, Dukung Gencatan Senjata Gaza

    3 Sekutu ‘Membelot’ dari AS soal Israel, Dukung Gencatan Senjata Gaza

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kanada bersama Selandia Baru dan Australia menyatakan dukungan terhadap resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendesak gencatan senjata segera antara Israel-Hamas di Jalur Gaza Palestina.

    Melalui pernyataan bersama pada Selasa (12/12), Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau bersama PM Anthony Albanese dan PM Selandia Baru Chris Hipkins menyerukan gencatan senjata segera di Gaza.

    Ketiga PM itu juga mendukung upaya mendesak internasional untuk merealisasikan gencatan senjata permanen di wilayah tersebut,

    Trudeau menyebut pernyataan itu “komprehensif” dan mengatakan dia telah berbicara dengan PM Israel Benjamin Netanyahu tentang posisi Kanada yang cukup berubah ini. Trudeau menuturkan Kanada kini bergabung dengan seruan internasional untuk gencatan senjata kemanusiaan di Gaza.

    Sebelumnya, Kanada tidak pernah secara tegas menyerukan gencatan senjata di Gaza. Di awal agresi, Kanada juga memiliki posisi yang sama dengan Amerika Serikat yakni mendukung Israel melakukan apa saja untuk mempertahankan diri dari serangan Hamas 7 Oktober lalu.

    Dikutip CNN, Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly, menggarisbawahi krisis kemanusiaan yang terus memburuk di Gaza menjadi alasan posisi negaranya ini berubah. Meski begitu, Joly menegaskan Kanada tetap mengutuk kebrutalan “mengerikan” yang dilakukan oleh Hamas.

    “Sejak awal kami telah mengatakan bahwa Israel mempunyai hak untuk membela diri dan cara Israel mempertahankan diri itu penting. Dan cara Israel mempertahankan diri juga penting. Hal ini penting bagi masa depan Israel dan Palestina, dan penting bagi masa depan kawasan ini,” kata Joly.

    “Meski begitu, kita harus menyadari bahwa apa yang terjadi di depan mata kita hanya akan memperburuk siklus ini. kekerasan, hal ini tidak akan menyebabkan kekalahan Hamas permanen dan ancaman yang ditimbulkannya terhadap Israel. Dengan mempertimbangkan masa depan Israel dan Palestina, Kanada bergabung dengan seruan internasional untuk gencatan senjata kemanusiaan,” paparnya menambahkan.

    Pernyataan bersama ketiga negara sekutu AS ini datang kala Majelis Umum PBB berhasil mengesahkan resolusi berisikan desakan gencatan senjata segera antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza Palestina.

    Dalam rapat darurat pada Selasa (12/12) sore waktu New York, sebanyak 153 negara mendukung resolusi yang diusulkan Mesir tersebut. Sementara itu, 10 negara menentang dan 23 negara lainnya abstain dalam voting resolusi tersebut.

    Voting resolusi ini berlangsung setelah Mesir menggunakan resolusi 377A untuk mendesak Majelis Umum PBB membahas situasi di Gaza yang makin sekarat.

    Resolusi 777A itu dipakai Mesir demi “melawan” Amerika Serikat yang memveto draf resolusi Dewan Keamanan PBB terbaru terkait gencatan senjata di Gaza pada pekan lalu.

    (rds/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Media Asing Soroti 3 Kandidat Saling Serang di Debat Pertama Capres

    Media Asing Soroti 3 Kandidat Saling Serang di Debat Pertama Capres

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sejumlah media asing turut mewartakan gelaran debat pertama capres yang digelar pada Selasa (12/12) malam menjelang pemilu 2024 mendatang.

    Media asing menyoroti debat ketiga capres yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo berjalan sengit, terutama saat membahas isu keamanan dan korupsi.

    Media penyiaran Australia, ABC, melaporkan ketiga capres ini “bentrok” saat mengutarakan pendapat masing-masing terkait penegakan hak asasi manusia dan keamanan, terutama soal penanganan pelanggaran HAM masa lalu dan pemberontakan separatis di Papua.

    Koran Singapura The Straits Times juga mewartakan hal serupa. Surat kabar ini menyoroti betapa sengitnya perdebatan ketiga capres bahkan sejak sesi awal acara.

    “Seiring perdebatan berlangsung, mereka tidak membuang waktu untuk saling melontarkan kata-kata menyinggung dan saling menyerang. Wajah mereka memerah dan suara mereka bergetar, ketika para pendukung mereka bersorak memenuhi aula menyemangati mereka,” bunyi kutipan laporan The Straits Times.

    [Gambas:Twitter]

    Portal berita Singapura, Channel NewsAsia, kantor berita Amerika Serikat Reuters hingga Prancis Agence France-Presse (AFP) juga ikut mewartakan gelaran debat pertama capres pemilu 2024 ini.

    KPU menggelar debat perdana Pilpres 2024 dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga.

    Ketiga pasangan wakil presiden pun turut hadir dalam debat capres tadi malam yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD.

    [Gambas:Twitter]

    (rds/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Hanya 10 Negara di PBB Tolak Gencatan Israel-Hamas, Ada Tetangga RI

    Majelis Umum PBB Sahkan Resolusi Desak Gencatan Senjata Segera di Gaza

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berhasil mengesahkan resolusi berisikan desakan gencatan senjata segera antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza Palestina.

    Dalam rapat darurat pada Selasa (12/12) sore waktu New York, sebanyak 153 negara mendukung resolusi yang diusulkan Mesir tersebut. Sementara itu, 10 negara menentang dan 23 negara lainnya abstain dalam voting resolusi tersebut.

    Dikutip CNN, voting resolusi ini berlangsung setelah Mesir menggunakan resolusi 377A untuk mendesak Majelis Umum PBB membahas situasi di Gaza yang makin sekarat.

    Resolusi 377A itu dipakai Mesir demi “melawan” Amerika Serikat yang memveto draf resolusi Dewan Keamanan PBB terbaru terkait gencatan senjata di Gaza pada pekan lalu.

    Saat pemungutan suara, sejumlah negara termasuk Amerika Serikat sempat mengajukan amandemen draf resolusi Majelis Umum PBB ini.

    AS kekeh resolusi tersebut harus menyebutkan soal kecaman terhadap serangan Hamas ke Israel yang terjadi pada pada 7 Oktober lalu.

    [Gambas:Twitter]

    Dalam keputusan final, resolusi yang disepakati ini menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, desakan semua pihak mematuhi hukum internasional, dan memberikan akses kemanusiaan terhadap para sandera serta pembebasan mereka “segera dan tanpa syarat”.

    Pernyataan tersebut mengandung kata-kata yang lebih keras dibandingkan resolusi sebelumnya pada Oktober lalu yang menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan yang berkelanjutan.”

    Resolusi Majelis Umum PBB memang memiliki arti penting secara politis dan dipandang memiliki bobot moral yang tinggi. Namun, resolusi ini tidak mengikat seperti resolusi yang disahkan Dewan Keamanan PBB sehingga tak menjamin Israel bakal mematuhinya.

    Sejauh ini, Israel bersumpah tidak akan menghentikan agresi militernya ke Palestina sampai mereka memberantas Hamas sepenuhnya.

    Agresi Israel ke Palestina bahkan semakin membabi buta usai gencatan senjata pertama berakhir tanpa perpanjangan.

    Hingga kini, agresi Israel ke Palestina sejak 7 Oktober lalu telah menewaskan lebih dari 18.200 orang dan melukai lebih dari 50 ribu orang. Jumlah korban tewas ini dua kali lipat dari jumlah korban meninggal invasi Rusia ke Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022 lalu.

    (rds/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • RI Kecewa AS Veto Resolusi DK PBB soal Gencatan Senjata Gaza

    RI Kecewa AS Veto Resolusi DK PBB soal Gencatan Senjata Gaza

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengaku kecewa dan menyesalkan tindakan Amerika Serikat yang memveto resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) tentang gencatan senjata di Gaza pada pekan lalu.

    “Amerika Serikat again [lagi] memveto resolusi yang disubmit oleh Uni Emirat Arab sehingga resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai gencatan senjata di Gaza gagal diadopsi,” kata juru bicara Kemlu Lalu Muhamad Iqbal saat konferensi di Gedung Kemlu, Selasa (12/12).

    AS merupakan anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang memiliki hak veto.

    Sejak agresi Israel di Gaza pada 7 Oktober lalu, Amerika Serikat diketahui sudah dua kali memveto resolusi DK PBB soal Gaza. 

    “Kita sangat kecewa dan sangat menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk mengadopsi resolusi tersebut,” ujar Iqbal.

    Iqbal juga mengatakan Dewan Keamanan PBB kehilangan momentum sebagai organisasi yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

    Dia juga memandang gencatan senjata perlu segera diterapkan agar bantuan kemanusiaan bisa masuk mengingat kondisi di Gaza kian krisis.

    “Karena menurut Indonesia kondisi di lapangan sangat mengkhawatirkan,” ujar Iqbal.

    Lebih lanjut, Iqbal membeberkan sederet upaya Indonesia untuk membantu warga Palestina. Salah satunya dengan meminta pintu perbatasan Rafah dibuka kembali sehingga lebih banyak bantuan kemanusiaan bisa masuk.

    Di kesempatan itu, Iqbal juga menyinggung soal sesi khusus yang digelar Sidang Majelis Umum di PBB di New York hari ini.

    Indonesia, lanjut dia, berharap resolusi itu bisa diadopsi melalui sesi khusus ini.

    “Harapannya, dalam sehari dua hari ini, akan segera dibahas dan kita harapkan resolusi tersebut diadopsi,” kata Iqbal.

    Israel melancarkan agresi ke Palestina dan mendeklarasikan perang ke Hamas pada 7 Oktober. Selama operasi, mereka menyerang warga dan objek sipil seperti rumah sakit hingga kamp pengungsian.

    Israel dan Hamas sempat gencatan senjata sementara pada 24 November dan diperpanjang dua kali hingga berakhir pada 30 November.

    Usai gencatan senjata berakhir, Israel melancarkan serangan fase kedua besar-besaran ke Gaza. Hingga kini total korban tewas di Palestina mencapai 18.000 jiwa, mayoritas anak-anak dan perempuan.

    (isa/dna)