Negara: Amerika Serikat

  • Iran Klaim Serangan 7 Oktober Balas Kematian Soleimani, Hamas Bantah!

    Iran Klaim Serangan 7 Oktober Balas Kematian Soleimani, Hamas Bantah!

    Teheran

    Garda Revolusi Iran mengklaim serangan mematikan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober lalu merupakan pembalasan atas pembunuhan mantan komandan Pasukan Quds Qassem Soleimani. Klaim Garda Revolusi Iran itu dengan cepat dibantah oleh Hamas, yang merupakan sekutunya.

    Seperti dilansir Al Arabiya, Kamis (28/12/2023), klaim itu disampaikan oleh juru bicara Garda Revolusi Iran, Ramezan Sharif, saat berbicara kepada wartawan pada Rabu (27/12) waktu setempat. Dia menggunakan sebutan “Banjir Al-Aqsa” untuk menyebut serangan Hamas terhadap Israel pada awal Oktober lalu.

    “Banjir Al-Aqsa adalah salah satu tindakan balas dendam atas pembunuhan Jenderal Soleimani oleh Amerika Serikat dan Zionis (Israel-red),” tegas Sharif saat berbicara kepada wartawan setempat, seperti dikutip kantor berita ISNA.

    “Tentu saja, aksi balas dendam ini akan terus berlanjut di waktu dan tempat yang berbeda,” sebutnya.

    Hamas Membantah

    Hamas dengan cepat membantah klaim yang disampaikan Sharif tersebut. Ditegaskan Hamas bahwa semua tindakannya merupakan “respons terhadap kehadiran pendudukan dan agresi yang terus berlanjut terhadap rakyat dan kesucian kami”.

    Kantor berita Fars, yang dekat dengan Garda Revolusi Iran, kemudian melaporkan bahwa pernyataan Sharif telah disalahpahami. Fars mengutip pernyataan Sharif yang menegaskan bahwa: “Banjir Al-Aqsa sepenuhnya merupakan operasi Palestina.”

    Saksikan juga ‘Respons Dingin Iran Seusai Komandan Seniornya Tewas oleh Israel’:

    Soleimani yang selama lebih dari dua dekade memimpin Pasukan Quds — sayap operasi luar negeri Garda Revolusi Iran, secara luas dianggap sebagai tokoh paling berpengaruh di Iran setelah Ayatollah Ali Khamenei yang merupakan pemimpin tertinggi negara tersebut.

    Teheran secara konsisten berjanji akan membalas kematian Soleimani.

    Israel bersumpah untuk menghancurkan Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, sebagai pembalasan atas serangannya pada 7 Oktober lalu. Para pejabat Tel Aviv melaporkan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, tewas akibat serangan tersebut dan lebih dari 240 orang disandera.

    Rentetan serangan udara dan darat yang dilancarkan Israel, menurut laporan otoritas kesehatan Gaza, telah menewaskan lebih dari 20.000 orang di Jalur Gaza.

    Iran yang menjadi sumber utama dukungan finansial dan militer bagi Hamas, memuji serangan 7 Oktober tersebut, namun menyangkal keterlibatannya dalam perencanaan atau pelaksanaan serangan itu.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • DK PBB Setujui Resolusi Bantuan Kemanusiaan ke Gaza, Israel Bilang Gini

    DK PBB Setujui Resolusi Bantuan Kemanusiaan ke Gaza, Israel Bilang Gini

    New York

    Israel menyampaikan komentarnya setelah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui resolusi yang menuntut penyaluran bantuan keamanan skala besar ke Jalur Gaza. Israel menegaskan akan terus menginspeksi setiap bantuan kemanusiaan yang masuk ke daerah kantong Palestina tersebut.

    Resolusi yang disponsori Uni Emirat Arab telah disepakati Dewan Keamanan PBB dalam voting pada Jumat (22/12) waktu setempat, setelah mengalami penundaan beberapa hari. Hasil voting menunjukkan 13 negara anggota Dewan Keamanan PBB mendukung, sedangkan Amerika Serikat (AS) dan Rusia memilih abstain.

    Resolusi ini “menuntut” agar semua pihak dalam perang yang berkecamuk antara Israel dan Hamas untuk mengizinkan “pengiriman bantuan kemanusiaan dalam skala besar secara aman dan tanpa hambatan”.

    Resolusi ini juga menuntut agar “semua rute menuju dan di seluruh Jalur Gaza, termasuk perlintasan perbatasan” dibuka untuk penyaluran bantuan kemanusiaan, dan meminta penunjukan seorang koordinator kemanusiaan PBB untuk mengawasi dan memverifikasi bantuan negara ketiga ke Jalur Gaza.

    Seperti dilansir AFP, Sabtu (23/12/2023), Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Eli Cohen dalam tanggapannya menegaskan akan terus melakukan inspeksi atau pemeriksaan terhadap bantuan keamanan yang masuk ke Jalur Gaza.

    “Israel akan terus melakukan inspeksi, demi alasan keamanan, semua bantuan kemanusiaan ke Gaza,” tegas Cohen dalam pernyataannya.

    “PBB tidak bisa dipercaya untuk memantau bantuan yang masuk,” sebutnya.

    Tanggapan atas resolusi Dewan Keamanan PBB itu juga diberikan oleh Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan.

    “Fokus PBB hanya pada mekanisme bantuan ke Gaza tidak diperlukan dan tidak sesuai dengan kenyataan — Israel sudah mengizinkan pengiriman bantuan dalam skala yang diperlukan. PBB seharusnya fokus pada krisis kemanusiaan yang dialami para sandera,” ucap Erdan seperti dilansir Reuters.

    Cohen, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa misi untuk menghancurkan Hamas di Jalur Gaza tidak berubah. Dia menyatakan Israel akan melanjutkan serangan udara dan darat terhadap Jalur Gaza hingga Hamas “dilenyapkan” dan sebanyak 129 sandera yang ditahan di sana berhasil dibebaskan.

    “Israel akan melanjutkan perang di Gaza,” tegasnya, sembari bersikeras menyebut perang tersebut sah dan adil.

    Militer Israel mengatakan bahwa operasi terus berlanjut di Gaza City, di mana pasukannya terlibat pertempuran sengit dengan para petempur bersenjata Hamas di jalanan setempat. Juru bicara militer Israel mengklaim pasukannya telah menghancurkan kompleks terowongan bawah tanah dan menyerang markas besar Hamas.

    “Meningkatkan pemantauan atau koordinasi bantuan PBB bukanlah solusi untuk semuanya,” sebut Cohen dalam pernyataannya seperti dilansir The Guardian.

    “Dan peningkatan pemantauan bantuan PBB tidak bisa dilakukan dengan mengorbankan inspeksi keamanan Israel. Israel tidak hanya memiliki hak, namun juga kewajiban untuk menjamin keamanan. Inilah sebabnya misi kami untuk melenyapkan Hamas tidak berubah. Dan inilah mengapa inspeksi terhadap bantuan tidak akan berubah,” tegasnya.

    “Sama seperti komitmen dewan ini untuk meningkatkan bantuan, dewan ini seharusnya juga berkomitmen untuk memblokir penyelundupan senjata dan mentransfer senjata kepada teroris Hamas. Dan sama seperti dewan ini berkomitmen memastikan bantuan menjangkau warga sipil Gaza, dewan ini juga seharusnya berkomitmen dalam memastikan…bantuan…tidak dialihkan…kepada teroris yang tidak peduli dengan penduduk sipil,” ujar Cohen.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Palestina Puji Resolusi DK PBB Soal Bantuan Gaza, Hamas Sebut ‘Tak Cukup’

    Palestina Puji Resolusi DK PBB Soal Bantuan Gaza, Hamas Sebut ‘Tak Cukup’

    New York

    Palestina menyambut baik resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menuntut bantuan kemanusiaan skala besar ke Jalur Gaza. Palestina menyebut resolusi itu sebagai “langkah ke arah yang benar”.

    “Resolusi ini merupakan langkah ke arah yang benar — resolusi ini harus dilaksanakan dan harus disertai dengan tekanan besar-besaran untuk segera melakukan gencatan senjata. Saya ulangi, gencatan senjata segera,” ucap perwakilan Palestina untuk PBB Riyad Mansour, seperti dilansir AFP, Sabtu (23/12/2023).

    Selain kembali menyerukan gencatan senjata, Mansour juga menyatakan bahwa penggunaan bantuan kemanusiaan “sebagai metode perang harus diakhiri sekarang”.

    “Menggunakan kata-kata sekutu terdekat Israel, pengeboman tanpa pandang bulu, pembunuhan besar-besaran harus dihentikan,” tegas Mansour.

    “Gaza seperti seorang pasien yang lukanya ingin Anda obati, sementara si pembunuh terus menembaki mereka. Anda harus menghentikan pembunuhnya atau Anda tidak akan pernah bisa menyelamatkan pasiennya,” cetusnya.

    Resolusi yang disponsori oleh Uni Emirat Arab disepakati Dewan Keamanan PBB dalam voting pada Jumat (22/12) waktu setempat, setelah mengalami penundaan beberapa hari. Hasil voting menunjukkan 13 negara anggota Dewan Keamanan PBB mendukung, sedangkan Amerika Serikat (AS) dan Rusia memilih abstain.

    Resolusi ini “menuntut” agar semua pihak dalam perang yang berkecamuk antara Israel dan Hamas untuk mengizinkan “pengiriman bantuan kemanusiaan dalam skala besar secara aman dan tanpa hambatan”.

    Resolusi ini juga menuntut agar “semua rute menuju dan di seluruh Jalur Gaza, termasuk perlintasan perbatasan” dibuka untuk penyaluran bantuan kemanusiaan.

    Tak hanya itu, resolusi ini juga meminta penunjukan seorang koordinator kemanusiaan PBB untuk mengawasi dan memverifikasi bantuan negara ketiga ke Jalur Gaza.

    “Draf resolusi yang divoting dewan hari ini dimaksudkan untuk membantu mengatasi situasi tidak manusiawi ini… Kami menyambut baik keputusan untuk membentuk mekanisme PBB untuk mempercepat penyediaan kiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menyerukan implementasi yang cepat,” ujar Mansour.

    Hamas Sebut Resolusi DK PBB Soal Bantuan Kemanusiaan Gaza ‘Tak Cukup’

    Kelompok Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, memberikan tanggapan berbeda dengan menyebut resolusi itu “tidak cukup” untuk memenuhi kebutuhan daerah kantong Palestina tersebut.

    “Sebuah tindakan yang tidak cukup untuk menanggapi situasi bencana yang diciptakan oleh mesin perang Zionis (Israel),” tegas Hamas mengomentari resolusi itu dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP.

    Hamas yang menguasai Jalur Gaza sejak tahun 2007 lalu, juga menyinggung AS yang dituduhnya berupaya keras menghilangkan esensi resolusi tersebut. Voting terhadap resolusi ini ditunda beberapa hari, dengan beberapa bagian penting dalam draf resolusi itu mengalami perubahan demi mengamankan kompromi.

    “Selama lima hari terakhir, pemerintah AS telah bekerja keras untuk menghilangkan esensi resolusi ini, dan mengeluarkannya dalam rumusan yang lemah ini… Hal ini bertentangan dengan keinginan komunitas internasional dan Majelis Umum PBB dalam menghentikan agresi Israel terhadap rakyat Palestina yang tidak berdaya,” sebut Hamas dalam pernyataannya.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Resolusi Terbaru DK PBB Tuntut Bantuan Kemanusiaan Skala Besar ke Gaza

    Resolusi Terbaru DK PBB Tuntut Bantuan Kemanusiaan Skala Besar ke Gaza

    New York

    Resolusi terbaru yang disetujui dan diadopsi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuntut penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dalam skala besar. Resolusi ini secara tegas menuntut agar semua rute menuju Jalur Gaza dibuka demi penyaluran bantuan kemanusiaan.

    Resolusi yang disponsori oleh Uni Emirat Arab ini disepakati Dewan Keamanan PBB dalam voting yang digelar pada Jumat (22/12) waktu setempat, setelah mengalami penundaan beberapa hari. Beberapa bagian penting dalam draf resolusi itu mengalami perubahan demi mengamankan kompromi.

    Hasil voting menunjukkan 13 negara anggota Dewan Keamanan PBB memberikan suara dukungan, sedangkan Amerika Serikat (AS) dan Rusia memilih abstain.

    Seperti dilansir AFP, Sabtu (23/12/2023), resolusi yang berhasil diadopsi Dewan Keamanan PBB itu “menuntut” agar semua pihak dalam perang yang berkecamuk antara Israel dan Hamas untuk mengizinkan “pengiriman bantuan kemanusiaan dalam skala besar secara aman dan tanpa hambatan”.

    Resolusi ini juga menyerukan penciptaan “kondisi untuk penghentian permusuhan yang berkelanjutan”, namun demikian, tidak menyerukan diakhirinya pertempuran dengan segera.

    Disebutkan juga dalam resolusi tersebut bahwa Dewan Keamanan PBB menuntut agar “semua rute menuju dan di seluruh Jalur Gaza, termasuk perlintasan perbatasan” dibuka untuk penyaluran bantuan kemanusiaan. Sejauh ini, baru perlintasan perbatasan Rafah yang dibuka untuk akses bantuan kemanusiaan.

    Tidak hanya itu saja, resolusi Dewan Keamanan PBB ini juga meminta adanya penunjukan seorang koordinator kemanusiaan PBB untuk mengawasi dan memverifikasi bantuan negara ketiga ke Jalur Gaza.

    Draf resolusi sebelum diubah menyatakan bahwa mekanisme bantuan untuk mempercepat penyaluran bantuan akan “secara eksklusif” berada di bawah kendali PBB.

    Namun kini, resolusi yang telah disetujui itu menyatakan bahwa bantuan akan dikelola melalui konsultasi dengan “semua pihak terkait” — yang berarti Israel akan tetap melakukan pengawasan operasional terhadap penyaluran bantuan tersebut.

    Resolusi yang diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB mengikat secara hukum, namun banyak yang mengabaikannya termasuk Israel.

    Sebelum voting untuk resolusi terbaru itu digelar, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut bahwa serangan Israel menjadi “masalah sebenarnya” dalam penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Guterres juga menyerukan kembali untuk gencatan senjata kemanusiaan.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • DK PBB Setujui Resolusi Bantuan Kemanusiaan Gaza Usai AS Abstain

    DK PBB Setujui Resolusi Bantuan Kemanusiaan Gaza Usai AS Abstain

    New York

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui resolusi terbaru soal penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza yang diselimuti perang selama beberapa bulan terakhir. Resolusi ini disetujui setelah Amerika Serikat (AS), yang bisa saja menolak dengan hak veto, memilih abstain.

    Seperti dilansir AFP, Sabtu (23/12/2023), resolusi yang disponsori oleh Uni Emirat Arab ini mengalami perubahan pada beberapa bagian penting demi mengamankan kompromi. Resolusi ini akhirnya disepakati Dewan Keamanan PBB dalam voting pada Jumat (22/12) setelah mengalami penundaan beberapa hari.

    Hasil voting menunjukkan 13 negara anggota Dewan Keamanan PBB memberikan suara dukungan untuk resolusi yang isinya menuntut semua pihak dalam perang antara Israel dan Hamas untuk mengizinkan “pengiriman bantuan kemanusiaan dalam skala besar yang aman dan tanpa hambatan”.

    AS, yang sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB memiliki hak veto yang bisa digunakan untuk menolak resolusi itu, memilih abstain dalam voting. Sama seperti AS, Rusia juga memilih abstain.

    Namun demikian, Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, menyebut resolusi tersebut sebagai “langkah maju yang kuat”.

    “Dewan ini memberikan secercah harapan di tengah lautan penderitaan,” sebutnya.

    Diketahui bahwa resolusi ini juga menyerukan penciptaan “kondisi untuk penghentian permusuhan yang berkelanjutan”, namun tidak menyerukan diakhirinya pertempuran dengan segera.

    Pada awal bulan ini, Washington menggunakan hak veto untuk menolak resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera demi mengakhiri pertempuran sengit antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza. Akibatnya, resolusi itu gagal untuk diadopsi meskipun didukung oleh 13 negara anggota Dewan Keamanan PBB lainnya.

    Inggris, sekutu AS, memilih untuk memberikan suara abstain pada saat itu.

    Sebelum voting untuk resolusi terbaru itu digelar, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut bahwa serangan Israel menjadi “masalah sebenarnya” dalam pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Guterres juga menyerukan kembali untuk gencatan senjata kemanusiaan.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Nestapa Pria AS Ternyata Tak Bersalah tapi Sudah 48 Tahun Dipenjara

    Nestapa Pria AS Ternyata Tak Bersalah tapi Sudah 48 Tahun Dipenjara

    Jakarta

    Nestapa nasib pria Amerika Serikat (AS) bernama Glynn Simmons (70). Ia diputus tidak bersalah oleh Hakim di Oklahoma, AS, atas kasus pembunuhan yang telah membuatnya dipenjara selama 48 tahun.

    “Ini adalah hari yang telah kami tunggu-tunggu sejak lama. Akhirnya hal itu terjadi,” kata Glynn Simmons kepada wartawan, menurut outlet berita lokal KFOR seperti dilansir CNN, Jumat (22/12/2023).

    Hal itu disampaikannya setelah sidang di mana hakim Pengadilan Distrik Oklahoma County mengeluarkan perintah yang secara resmi menyatakan dia tidak bersalah. Simmons mengatakan dirinya senang dan merasa keadilan telah ditegakkan.

    “Kami dapat mengatakan keadilan akhirnya ditegakkan hari ini. Dan aku senang,” ucapnya.

    Simmons menjalani hukuman 48 tahun, 1 bulan, dan 18 hari atas perbuatan yang belakangan dinyatakan tidak dilakukannya. Dia menjalani hukuman penjara terlama di antara orang yang dibebaskan di AS, menurut National Registry of Exonerations.

    Durasi rata-rata penahanan yang salah adalah lebih dari sembilan tahun, menurut pencatatan, yang melacak dan mengkatalogkan pembebasan tuduhan sejak tahun 1989.

    “Jelas, kami sangat senang,” ujar pengacara Simmons, Joe Norwood.

    Simmons dibebaskan dengan jaminan pada bulan Juli 2023, ketika hakim mengosongkan putusan dan hukuman tahun 1975 atas permintaan Jaksa Wilayah Oklahoma County, yang mengatakan dalam siaran pers bahwa kantornya menemukan bukti dirahasiakan dari pengacara pembela Simmons.

    Pada bulan September, Jaksa Wilayah, Vicki Behenna, mengumumkan dia tidak akan meminta persidangan ulang, sebagian karena kurangnya bukti fisik. Cobaan berat yang dialami Simmons selama lebih dari empat dekade secara resmi berakhir pada hari Selasa lalu dengan amendemen perintah Hakim Amy Palumbo yang menyatakan Simmons tak bersalah.

    “Pengadilan ini menemukan dengan bukti yang jelas dan meyakinkan bahwa pelanggaran yang menyebabkan Tuan Simmons dihukum, dijatuhi hukuman dan dipenjarakan dalam kasus yang ada, termasuk pelanggaran yang lebih ringan, tidak dilakukan oleh Tuan Simmons,” kata hakim Palumbo dalam perintah tersebut.

    Tonton juga Video: Trump Sebut Biden ‘Si Bungkuk ber-IQ Rendah’ Jelang Pilpres AS 2024

    Berdasarkan catatan kantor kejaksaan dan National Registry of Exonerations, Simmons baru berusia 22 tahun ketika dia dan pria lain dihukum karena dianggap membunuh Carolyn Sue Rogers dalam perampokan toko minuman keras pada tanggal 30 Desember 1974. Penuntutan di persidangan bergantung pada kesaksian seorang wanita berusia 18 tahun yang ditembak di kepala saat perampokan.

    Saat diwawancarai oleh polisi beberapa hari kemudian, wanita tersebut mengatakan dia tidak dapat mengingat banyak hal. Namun pada saat persidangan, wanita tersebut mengatakan bahwa dia telah mengidentifikasi Simmons dan rekan terdakwanya sebagai terduga pelaku.

    Dia bersaksi bahwa dia tidak mengidentifikasi tersangka lain padahal sebenarnya dia telah mengidentifikasi empat orang lain dalam delapan barisan terpisah. Tak satu pun dari mereka adalah Simmons atau rekan tergugatnya.

    Di persidangan, Simmons bersaksi bahwa dia bahkan tidak berada di Oklahoma pada saat perampokan terjadi. Dia mengatakan dirinya berada di Harvey, Louisiana, dan sedang bermain biliar.

    Beberapa saksi juga menyatakan mereka melihat Simmons di Harvey pada hari kejadian pembunuhan dan sehari setelahnya. Pada akhirnya, Simmons dan rekan terdakwanya dinyatakan bersalah, menurut rilis berita kantor kejaksaan, dan, pada awalnya, dijatuhi hukuman mati.

    Hukuman mereka kemudian diubah menjadi penjara seumur hidup sebagai akibat dari keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa hukuman mati tidak konstitusional karena penerapannya yang sewenang-wenang dan tidak merata. Rekan Simmons telah dibebaskan bersyarat pada tahun 2008.

    Akhirnya, penyelidik swasta menemukan laporan bahwa saksi berusia 18 tahun tersebut telah mengidentifikasi subjek lain dan telah mempertimbangkan identitasnya dalam semalam sebelum memutuskan bahwa dia yakin dengan identitas tersebut. Laporan tersebut tidak pernah dibagikan kepada pengacara Simmons pada saat persidangannya.

    Sekarang, Simmons dan pengacaranya berharap dapat menerima sejumlah kompensasi atas penahanannya yang salah. Perintah hakim, katanya, memungkinkan mereka untuk memulai proses mencari kompensasi yang, di Oklahoma, dibatasi hingga USD 175.000. Namun, hal itu harus diperjuangkan lagi di pengadilan.

    Sementara itu, Simmons sedang mencari bantuan keuangan melalui GoFundMe – satu-satunya sumber pendapatannya setelah hampir lima dekade dia tidak dapat memperoleh keterampilan yang dapat digunakan untuk mencari nafkah. Selain itu, Simmons telah didiagnosis menderita kanker stadium empat dan sedang menjalani kemoterapi.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Desakan Hamas Agar Agresi Israel Setop atau Tak Ada Sandera Dibebaskan

    Desakan Hamas Agar Agresi Israel Setop atau Tak Ada Sandera Dibebaskan

    Jakarta

    Hamas mendesak agar agresi Israel segera disetop. Jika tidak, kelompok yang menguasai Jalur Gaza itu memastikan tidak akan ada pembebasan sandera lagi sampai Israel menyetujui ‘penghentian agresi sepenuhnya’.

    Dilansir BBC, Jumat (22/12/2023), Hamas menyampaikan desakan ini di tengah upaya perundingan gencatan senjata. Israel menyatakan telah membunuh lebih dari 2.000 pejuang Hamas di Gaza sejak gencatan senjata awal bulan ini ketika lebih dari 100 sandera dibebaskan. Sekitar 120 orang yang diculik dari Israel pada 7 Oktober diyakini masih ditahan di Gaza.

    Upaya terus dilakukan di PBB untuk mengeluarkan resolusi mengenai perang. Amerika Serikat (AS), yang mendukung Israel, mengatakan pihaknya mempunyai kekhawatiran serius terhadap rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB.

    Gencatan senjata selama seminggu pada bulan ini juga membawa peningkatan aliran bantuan ke Gaza di mana PBB telah memperingatkan bahwa penduduk Gaza berisiko mengalami kelaparan jika perang antara Israel dan Hamas terus berlanjut. Negosiasi mengenai gencatan senjata baru juga sedang berlangsung di Kairo, Mesir, meski pembicaraan awal pada pekan ini tidak menghasilkan kesepakatan apapun.

    “Ada keputusan nasional Palestina bahwa tidak boleh ada pembicaraan mengenai tahanan atau kesepakatan pertukaran kecuali setelah penghentian agresi sepenuhnya,” demikian pernyataan Hamas.

    Namun, Hamas tidak menyebut faksi Palestina mana yang dimaksud dalam pernyataan tersebut. Jihad Islam, sebuah kelompok kecil di Jalur Gaza, termasuk di antara mereka yang diketahui juga menyandera Israel.

    Pernyataan Hamas itu telah menempatkan pemerintah Israel pada posisi yang sangat sulit. Mereka berpendapat bahwa cara terbaik untuk membebaskan sandera adalah dengan memberikan tekanan militer terhadap Hamas dan dengan melakukan operasi penyelamatan.

    Pemerintah Israel juga mendapat tekanan besar dari keluarga para sandera yang masih ditahan dan beberapa orang mengatakan bahwa strategi kekerasan tidak berhasil. Hamas terus memberikan tekanan pada Israel untuk menghentikan perang tersebut, namun tanpa adanya jaminan bahwa kelompok tersebut akan menghentikan aksi bersenjatanya.

    Pemerintah Israel pun enggan untuk menghentikan pertempuran sampai mereka merasa telah benar-benar menurunkan kemampuan Hamas dan mereka merasa belum melakukan hal tersebut. Hal tersebut akan menjadi kekecewaan besar bagi masyarakat Gaza, yang sangat ingin menghentikan perang ini.

    Sebagai informasi, perang di Gaza pecah usai Hamas dan sekutunya menerobos perimeter yang dijaga ketat Israel pada tanggal 7 Oktober. Serangan Hamas itu menyebabkan 1.200 orang tewas.

    Israel kemudian mendeklarasikan perang dan menyerang Gaza. Kementerian kesehatan yang dikelola Hamas menyebutkan jumlah korban tewas secara keseluruhan di Gaza sejak 7 Oktober mencapai lebih dari 20.000 orang, termasuk 8.000 anak-anak dan 6.200 wanita.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • DK PBB Setujui Resolusi Bantuan ke Jalur Gaza

    DK PBB Setujui Resolusi Bantuan ke Jalur Gaza

    Jakarta

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) tidak menyerukan resolusi penghentian gencatan senjata. Namun DK PBB menyetujui resolusi yang mendesak pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza.

    Dilansir CNN, Sabtu (23/12/2023) hal ini diambil setelah beberapa hari perundingan alot yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS), DK PBB tidak juga menghasilkan resolusi yang menyerukan penghentian segera kekerasan di Gaza oleh Israel.

    Resolusi tersebut menyerukan “jeda dan koridor kemanusiaan yang mendesak dan diperpanjang di seluruh Jalur Gaza selama beberapa hari untuk memungkinkan akses kemanusiaan secara penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan,” seperti dikutip CNN,

    Amerika Serikat dan Rusia abstain dalam pemungutan suara tersebut. Keduanya juga memutuskan untuk tidak menggunakan hak veto mereka sebagai anggota tetap badan yang akan membatalkan resolusi tersebut.

    Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield memuji resolusi tersebut meski abstain dalam pemungutan suara.

    “Kami ingin sekali melihat kecaman terhadap Hamas,” kata seorang diplomat senior AS kepada CNN.

    “Kami tidak mengerti mengapa dewan tidak bisa menjelaskan dengan tepat bagaimana kami bisa mencapai posisi kami saat ini. Namun pada akhirnya, itulah arti diplomasi,” tuturnya.

    (dwia/dwia)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pria di AS Dinyatakan Tak Bersalah Usai 48 Tahun Mendekam di Penjara

    Pria di AS Dinyatakan Tak Bersalah Usai 48 Tahun Mendekam di Penjara

    Washington DC

    Hakim di Oklahoma, Amerika Serikat (AS), memutuskan pria bernama Glynn Simmons (70) tidak bersalah atas kasus pembunuhan yang telah membuatnya menghabiskan 48 tahun di dalam penjara. Ini merupakan hukuman terlama bagi seorang warga sebelum akhirnya dinyatakan tak bersalah.

    “Ini adalah hari yang telah kami tunggu-tunggu sejak lama. Akhirnya hal itu terjadi,” kata Glynn Simmons kepada wartawan, menurut outlet berita lokal KFOR seperti dilansir CNN, Jumat (22/12/2023).

    Hal itu disampaikannya setelah sidang di mana hakim Pengadilan Distrik Oklahoma County mengeluarkan perintah yang secara resmi menyatakan dia tidak bersalah. Simmons mengatakan dirinya senang dan merasa keadilan telah ditegakkan.

    “Kami dapat mengatakan keadilan akhirnya ditegakkan hari ini. Dan aku senang,” ucapnya.

    Simmons menjalani hukuman 48 tahun, 1 bulan, dan 18 hari atas perbuatan yang belakangan dinyatakan tidak dilakukannya. Dia menjalani hukuman penjara terlama di antara orang yang dibebaskan di AS, menurut National Registry of Exonerations.

    Durasi rata-rata penahanan yang salah adalah lebih dari sembilan tahun, menurut pencatatan, yang melacak dan mengkatalogkan pembebasan tuduhan sejak tahun 1989.

    “Jelas, kami sangat senang,” ujar pengacara Simmons, Joe Norwood.

    Simmons dibebaskan dengan jaminan pada bulan Juli 2023, ketika hakim mengosongkan putusan dan hukuman tahun 1975 atas permintaan Jaksa Wilayah Oklahoma County, yang mengatakan dalam siaran pers bahwa kantornya menemukan bukti dirahasiakan dari pengacara pembela Simmons.

    Pada bulan September, Jaksa Wilayah, Vicki Behenna, mengumumkan dia tidak akan meminta persidangan ulang, sebagian karena kurangnya bukti fisik. Cobaan berat yang dialami Simmons selama lebih dari empat dekade secara resmi berakhir pada hari Selasa lalu dengan amendemen perintah Hakim Amy Palumbo yang menyatakan Simmons tak bersalah.

    “Pengadilan ini menemukan dengan bukti yang jelas dan meyakinkan bahwa pelanggaran yang menyebabkan Tuan Simmons dihukum, dijatuhi hukuman dan dipenjarakan dalam kasus yang ada, termasuk pelanggaran yang lebih ringan, tidak dilakukan oleh Tuan Simmons,” kata hakim Palumbo dalam perintah tersebut.

    Apa kasus yang membuat Simmons dipenjara 48 tahun? Simak di halaman selanjutnya.

    Berdasarkan catatan kantor kejaksaan dan National Registry of Exonerations, Simmons baru berusia 22 tahun ketika dia dan pria lain dihukum karena dianggap membunuh Carolyn Sue Rogers dalam perampokan toko minuman keras pada tanggal 30 Desember 1974. Penuntutan di persidangan bergantung pada kesaksian seorang wanita berusia 18 tahun yang ditembak di kepala saat perampokan.

    Saat diwawancarai oleh polisi beberapa hari kemudian, wanita tersebut mengatakan dia tidak dapat mengingat banyak hal. Namun pada saat persidangan, wanita tersebut mengatakan bahwa dia telah mengidentifikasi Simmons dan rekan terdakwanya sebagai terduga pelaku.

    Dia bersaksi bahwa dia tidak mengidentifikasi tersangka lain padahal sebenarnya dia telah mengidentifikasi empat orang lain dalam delapan barisan terpisah. Tak satu pun dari mereka adalah Simmons atau rekan tergugatnya.

    Di persidangan, Simmons bersaksi bahwa dia bahkan tidak berada di Oklahoma pada saat perampokan terjadi. Dia mengatakan dirinya berada di Harvey, Louisiana, dan sedang bermain biliar.

    Beberapa saksi juga menyatakan mereka melihat Simmons di Harvey pada hari kejadian pembunuhan dan sehari setelahnya. Pada akhirnya, Simmons dan rekan terdakwanya dinyatakan bersalah, menurut rilis berita kantor kejaksaan, dan, pada awalnya, dijatuhi hukuman mati.

    Hukuman mereka kemudian diubah menjadi penjara seumur hidup sebagai akibat dari keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa hukuman mati tidak konstitusional karena penerapannya yang sewenang-wenang dan tidak merata. Rekan Simmons telah dibebaskan bersyarat pada tahun 2008.

    Akhirnya, penyelidik swasta menemukan laporan bahwa saksi berusia 18 tahun tersebut telah mengidentifikasi subjek lain dan telah mempertimbangkan identitasnya dalam semalam sebelum memutuskan bahwa dia yakin dengan identitas tersebut. Laporan tersebut tidak pernah dibagikan kepada pengacara Simmons pada saat persidangannya.

    Sekarang, Simmons dan pengacaranya berharap dapat menerima sejumlah kompensasi atas penahanannya yang salah. Perintah hakim, katanya, memungkinkan mereka untuk memulai proses mencari kompensasi yang, di Oklahoma, dibatasi hingga USD 175.000. Namun, hal itu harus diperjuangkan lagi di pengadilan.

    Sementara itu, Simmons sedang mencari bantuan keuangan melalui GoFundMe – satu-satunya sumber pendapatannya setelah hampir lima dekade dia tidak dapat memperoleh keterampilan yang dapat digunakan untuk mencari nafkah. Selain itu, Simmons telah didiagnosis menderita kanker stadium empat dan sedang menjalani kemoterapi.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Korea Utara Luncurkan Rudal Balistik, Apa yang Terjadi?

    Korea Utara Luncurkan Rudal Balistik, Apa yang Terjadi?

    Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, yang merangkum berita-berita utama yang terjadi di berbagai penjuru dunia dalam 24 jam terakhir.

    Edisi Senin, 18 Desember 2023, kami awali dengan laporan dari kawasan Asia.

    Korea Utara menembakkan rudal

    Korea Utara menembakkan rudal balistik dengan kemampuan yang bisa menjangkau wilayah di mana saja di Jepang dan Amerika Serikat, menurut seorang pejabat Kementerian Pertahanan Jepang.

    Kementerian Pertahanan Jepang melaporkan rudal tersebut terbang selama 73 menit, dengan ketinggian mencapai lebih dari 6.000 kilometer, kemudian jatuh ke laut sebelah barat Hokkaido, di luar zona ekonomi eksklusif Jepang.

    Peluncuran hari ini hanya selang beberapa jam setelah Korea Utara menembakkan rudal balistik jarak pendek, Minggu malam kemarin dengan jarak 570 kilometer.

    Setelah peluncuran, Korea Utara mengeluarkan pernyataan yang mengecam Amerika Serikat karena sudah mengatur sebuah preview dari perang nuklir, termasuk dengan mendatangkan kapal selam bertenaga nuklir di Korea Selatan.

    WHO prihatin kondisi rumah sakit Al-Shifa

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi rumah sakit Al-Shifa karena kekurangan pasokan, di tengah banyaknya pasien yang tidak dapat menerima perawatan medis yang layak.

    WHO menyebut unit gawat darurat di rumah sakit Al-Shifa sebagai tempat “pertumpahan darah”, sehari setelah mereka dan badan-badan PBB lainnya dapat mengirimkan pasokan medis ke rumah sakit terbesar di wilayah Palestina tersebut.

    Dalam sebuah pernyataan, WHO mengatakan “puluhan ribu pengungsi menggunakan gedung rumah sakit dan lahan untuk berlindung”.

    Mereka juga kekurangan air minum dan makanan yang parah.

    Warga Chile menolak konstitusi konservatif

    Rakyat Chile menolak konstitusi konservatif baru untuk menggantikan konstitusi saat ini yang berakar dari masa kediktatoran Augusto Pinochet.

    Dari 90,16 persen suara yang telah dihitung, sebanyak 55,68 persen warga Chile menolak rancangan undang-undang baru tersebut sementara 44,32 persen mendukungnya.

    “Akhirnya setelah empat tahun perdebatan sengit dan pembahasan konstitusional, kita sampai pada titik yang sama,” kata analis politik Kenneth Bunker.

    Ia menambahkan berakhirnya pemungutan suara seharusnya akan membawa stabilitas politik dan kepercayaan yang lebih tinggi bagi investor.

    Banyak warga Chile yang menyatakan tidak percaya dan kecewa terhadap proses tersebut, setelah bertahun-tahun mengalami polarisasi dan pertikaian politik.

    Dugaan kejahatan terorganisir polisi Papua Nugini

    Sebuah geng yang dikenal sebagai “kelompok laki-laki buronan” diduga dipersenjatai oleh polisi Bougainville dan melakukan perampokan terhadap polisi, yang kini berusaha menangkap mereka.

    Sejumlah kepala suku dan tokoh masyarakat di Papua Nugini menyerukan agar penyelidikan dilakukan di tingkat kepolisian, setelah adanya dugaan keterlibatan mereka dalam kejahatan terorganisir.

    “Polisi-polisi ini melakukan semua perencanaan dan kemudian melibatkan ‘buronan’ untuk merampok kriminal utama… bahkan senjata apinya adalah milik mereka,” klaim para pemimpin tersebut dalam sebuah petisi yang dikirimkan kepada pemerintah.

    Sebuah petisi yang ditandatangani pada bulan Agustus menyerukan polisi untuk berhenti “memburu” anak-anak dan agar mereka yang sudah ditahan dibebaskan dan diampuni, dengan mengatakan bahwa orang-orang tersebut telah berjanji untuk menghentikan semua keterlibatan kriminal.

    Rusia memuat rudal 23 meter

    Pasukan roket Rusia telah memuat rudal balistik antarbenua Yars baru ke dalam silo di pangkalan Kozelsk di wilayah Kaluga, barat daya Moskow.

    Rudal RS-24 (Yars) sepanjang 23 meter dirancang untuk membawa beberapa kendaraan yang memungkinkan rudal tersebut mengirimkan ledakan nuklir ke sasaran yang berbeda.

    Kementerian Pertahanan merilis klip rudal raksasa yang diangkut ke silo dan dimasukkan ke dalam sebuah poros, dengan video tersebut diiringi dentuman musik rock.

    Rusia memiliki persenjataan nuklir terbesar di dunia, diikuti oleh Amerika Serikat. Bersama-sama, Rusia dan Amerika Serikat mengendalikan lebih dari 90 persen senjata nuklir dunia.

    Menurut Federasi Ilmuwan Amerika, Rusia memiliki sekitar 5.889 hulu ledak nuklir sementara Amerika Serikat memiliki sekitar 5.244 hulu ledak nuklir.

    Lihat juga Video ‘Singgung soal Penurunan Angka Kelahiran di Korut, Kim Jong Un Nangis’: