Negara: Amerika Serikat

  • Barat Setop Dana, UNRWA Tak Bisa Beroperasi di Gaza Setelah Februari

    Barat Setop Dana, UNRWA Tak Bisa Beroperasi di Gaza Setelah Februari

    Jakarta

    Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengatakan bahwa mereka tidak akan dapat melanjutkan operasi di Gaza setelah akhir Februari, jika pendanaan tidak dilanjutkan.

    Sejumlah negara termasuk Amerika Serikat, Jerman dan Inggris telah menghentikan pendanaan mereka ke badan bantuan PBB tersebut setelah adanya tuduhan bahwa 12 staf UNRWA terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel.

    “Jika pendanaan tidak dilanjutkan, UNRWA tidak akan dapat melanjutkan layanan dan operasinya di seluruh wilayah, termasuk di Gaza, setelah akhir Februari,” kata juru bicara badan tersebut, dilansir Al Arabiya, Selasa (30/1/2024).

    Sebelumnya pada hari Senin (29/1), pemerintah Austria mengumumkan bahwa mereka juga menangguhkan pendanaan kepada UNRWA, sambil menunggu penyelidikan penuh atas tuduhan tersebut.

    “Kami menyerukan UNRWA dan PBB untuk melakukan penyelidikan yang komprehensif, cepat dan lengkap atas tuduhan tersebut,” kata Kementerian Luar Negeri Austria dalam sebuah pernyataan.

    Uni Eropa, salah satu donatur utama UNRWA, pada hari Senin menuntut dilakukannya audit “mendesak” terhadap badan tersebut dan mengatakan pihaknya sedang meninjau ulang pendanaan.

    Audit tersebut harus dipimpin oleh para ahli yang ditunjuk Komisi Eropa dan dilakukan bersamaan dengan penyelidikan PBB terhadap tuduhan tersebut, kata juru bicara komisi Eric Mamer kepada wartawan.

    Sebelumnya, dilaporkan bahwa berkas intelijen Israel yang memicu belasan negara menghentikan pendanaan untuk UNRWA, menyebutkan sedikitnya ada 190 staf UNRWA yang terindikasi menjadi militan garis keras.

    Seperti dilansir Reuters, Selasa (30/1/2024), berkas setebal enam halaman, yang telah dilihat oleh Reuters itu, menuduh sekitar 190 staf UNRWA, termasuk yang menjadi guru di sekolah-sekolah PBB, merangkap sebagai militan Hamas atau Jihad Islam yang bermarkas di Jalur Gaza.

    Berkas itu bahkan menyertakan nama-nama dan foto 11 staf di antaranya yang dituduh menjadi militan.

    “Dari informasi intelijen, dokumen-dokumen dan kartu identitas yang disita selama pertempuran, kini dimungkinkan untuk menandai sekitar 190 anggota teroris Hamas dan PIJ (Jihad Islam Palestina) yang bertugas sebagai pegawai UNRWA,” sebut berkas intelijen Israel yang berbahasa Ibrani tersebut.

    Berkas intelijen Israel itu menjadi sorotan karena memuat tuduhan bahwa beberapa staf UNRWA terlibat dalam penculikan dan pembunuhan selama serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober lalu, yang memicu perang di Jalur Gaza.

    Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, mengatakan pada Senin (29/1) waktu setempat bahwa PBB belum secara resmi menerima salinan berkas intelijen Israel tersebut.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Geger Temuan 6 Mayat di Gurun California, 5 Orang Ditangkap

    Geger Temuan 6 Mayat di Gurun California, 5 Orang Ditangkap

    California

    Kepolisian California, Amerika Serikat (AS) telah menangkap lima tersangka terkait temuan enam mayat di gurun setempat. Kasus ini diduga terkait dengan perselisihan soal narkoba.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (30/1/2024), keenam jenazah itu ditemukan di jalanan terpencil di Gurun Mojave yang berjarak 80 kilometer di luar Los Angeles, California, pekan lalu. Selongsong peluru ditemukan di sekeliling jenazah-jenazah tersebut.

    Saat ditemukan, keenam jenazah itu semuanya mengalami luka tembak yang fatal dan beberapa jenazah hangus terbakar. Tampaknya tidak ada upaya yang dilakukan untuk menyembunyikan jenazah-jenazah tersebut.

    Lima tersangka yang semuanya pria ditangkap kepolisian pada Minggu (28/1) waktu setempat. Kelima tersangka ditahan tanpa jaminan karena diduga terlibat dalam pembunuhan terkait temuan enam jenazah tersebut.

    Para deputi pada kantor Sheriff San Bernardino County awalnya menerima panggilan darurat pada Selasa (23/1) lalu dari salah satu pria yang tertembak, di mana panggilan telepon itu diakhiri dengan tiba-tiba. Saat mendatangi lokasi yang dilaporkan, polisi mendapati beberapa korban luka tembak dan enam jenazah.

    “Para petugas menemukan tempat kejadian perkara dan tampaknya ada beberapa korban luka tembak, dua kendaraan dan salah satu kendaraan itu tampaknya mengalami beberapa serangan tembakan,” sebut Sersan Michael Warwick dari kepolisian setempat.

    Saksikan juga ‘AS: Kami Tak Ingin Perang dengan Iran’:

    “Para deputi… menemukan empat jenazah laki-laki dengan luka bakar parah. Jenazah laki-laki kelima ditemukan di dalam Chevy Trailblazer dan jenazah laki-laki keenam ditemukan tak jauh dari salah satu korban luka tembak,” imbuhnya.

    Sheriff San Bernardino, Shannon Dicus, menyebut pembunuhan itu memiliki ciri-ciri kejahatan terorganisir, dan para petugas penegak hukum berasumsi bahwa pembunuhan itu dipicu oleh perselisihan soal mariyuana ilegal.

    Dicus menyebut area tersebut terkenal dengan produksi mariyuana ilegal, sebuah bisnis yang didominasi oleh kejahatan terorganisir yang menurutnya berkembang pesat meskipun ganja telah dilegalkan di California sejak beberapa tahun lalu.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Eks PM Pakistan Divonis 10 Tahun Bui karena Bocorkan Rahasia Negara

    Eks PM Pakistan Divonis 10 Tahun Bui karena Bocorkan Rahasia Negara

    Islamabad

    Mantan Perdana Menteri (PM) Pakistan, Imran Khan, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh pengadilan khusus dalam kasus kontroversial terkait dokumen negara yang bocor. Khan didakwa membocorkan rahasia negara ke publik dengan mempublikasikan kabel diplomatik Pakistan yang bersifat rahasia.

    Seperti dilansir AFP dan Reuters, Selasa (30/1/2024), vonis tersebut menjadi hukuman kedua yang dijatuhkan kepada Khan dalam beberapa bulan terakhir dan hanya berselang 10 hari sebelum pemilu Pakistan digelar pada 8 Februari mendatang.

    Vonis ini dijatuhkan setelah Khan disidang di dalam penjara tempatnya ditahan sejak ditangkap pada Agustus tahun lalu. Kasus ini berkaitan dengan tuduhan bahwa Khan mempublikasikan isi kabel diplomatik rahasia yang dikirimkan Duta Besar Pakistan untuk Amerika Serikat (AS) kepada pemerintah di Islamabad.

    Khan diadili bersama mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Shah Mehmood Qureshi, yang juga menjabat Wakil Presiden Partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) yang dipimpin oleh Khan sendiri.

    “Mantan Perdana Menteri Imran Khan dan Wakil Presiden PTI Qureshi masing-masing dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dalam kasus cypher,” tutur juru bicara PTI dalam pernyataan kepada AFP.

    PTI menegaskan akan menggugat putusan pengadilan tersebut, dan menyebut kasus itu sebagai “kasus palsu”.

    “Kami tidak menerima putusan ilegal ini,” sebut pengacara Khan, Naeem Panjutha, dalam pernyataan via media sosial X usai vonis dijatuhkan.

    Saksikan juga ‘Kala Eks PM Pakistan Imran Khan Akhirnya Ditangkap Atas Kasus Korupsi’:

    Kasus yang menjerat Khan ini berpusat pada bagaimana sang mantan PM itu bersama Qureshi menangani apa yang disebut “cypher” yang dikirimkan oleh Duta Besar Pakistan di Washington yang isinya menuduh AS terlibat dalam rencana menggulingkan Khan dari jabatannya tahun 2022 lalu.

    Khan sebelumnya menyebut kabel rahasia itu menjadi bukti konspirasi antara militer Pakistan dan pemerintah AS untuk menggulingkan pemerintahannya tahun 2022 lalu setelah dia mengunjungi Moskow tepat sebelum Rusia menginvasi Ukraina. Militer Islamabad dan Washington telah membantah tuduhan itu.

    Khan juga menyebut bahwa isi kabel rahasia itu telah muncul di media dari beberapa sumber lainnya.

    Sejak dilengserkan dari kekuasaannya dalam mosi tidak percaya di parlemen Pakistan tahun 2022 lalu, Khan menghadapi puluhan kasus yang menjerat dirinya. Vonis yang dijatuhkan pekan ini menjadi hukuman kedua bagi Khan dalam beberapa bulan terakhir.

    Sebelumnya, dia divonis tiga tahun penjara dalam kasus korupsi. Namun masa hukumannya ditangguhkan karena dia menggugat putusan atas kasus korupsi tersebut. Khan juga dilarang untuk berpartisipasi dalam pemilu sebagai kandidat.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Korut Lagi-lagi Tembakkan Rudal Jelajah, Korsel-AS Memantau

    Korut Lagi-lagi Tembakkan Rudal Jelajah, Korsel-AS Memantau

    Seoul

    Korea Utara (Korut) kembali menembakkan sejumlah rudal jelajah pada Selasa (30/1) waktu setempat. Rudal-rudal Pyongyang itu dilaporkan ditembakkan ke arah lepas pantai barat negara terisolasi tersebut.

    Seperti dilansir Reuters dan kantor berita Yonhap, Selasa (30/1/2024), Kepala Staf Gabungan militer Korea Selatan (JCS) melaporkan bahwa pihaknya mendeteksi aktivitas peluncuran terbaru Korut pada Selasa (30/1) pagi, sekitar pukul 07.00 waktu setempat.

    Tidak disebutkan lebih lanjut soal jumlah rudal yang diluncurkan Pyongyang. Hanya disebutkan bahwa rudal-rudal itu ditembakkan ke arah lepas pantai barat Korut.

    Otoritas intelijen Korsel dan sekutunya, Amerika Serikat (AS), memantau situasi dengan cermat dan menganalisis detail aktivitas peluncuran Korut tersebut.

    “Sembari memperkuat pemantauan dan kewaspadaan, militer kami telah berkoordinasi erat dengan Amerika Serikat untuk memantau tanda-tanda tambahan dari provokasi Korea Utara,” sebut JCS dalam pernyataannya kepada wartawan setempat.

    Peluncuran itu menjadi uji coba rudal jelajah ketiga yang dilakukan Korut dalam waktu kurang dari sepekan terakhir.

    Peluncuran rudal terbaru Korut itu dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea, juga menyusul rentetan rudal jelajah lainnya yang ditembakkan oleh Pyongyang ke arah lepas pantai timurnya pada Minggu (28/1) waktu setempat.

    Saksikan juga ‘Saat Tutup Rapat Pintu Rekonsiliasi Kim Jong Un untuk Korsel’:

    Korut menggelar uji coba rudal jelajah yang diluncurkan dari kapal selam (SLCM), yang disebut rudal “Pulhwasal-3-31” pada Minggu (28/1) waktu setempat, dengan diawasi langsung oleh pemimpin negara tersebut, Kim Jong Un.

    Pekan lalu atau tepatnya pada Rabu (24/1) lalu, menurut laporan Korean Central News Agency (KCNA), Pyongyang meluncurkan rudal-rudal jelajah Pulhwasal-3-31 yang disebut sebagai senjata “strategis’ — sebutan yang biasanya mengacu pada senjata berkemampuan nuklir.

    Para pejabat militer Korsel meyakini bahwa rentetan uji coba rudal jelajah itu dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja sistem persenjataan baru tersebut.

    Korut mengklaim pada saat itu bahwa rudal Pulhwasal-3-31 yang diluncurkan dari kapal selam itu mampu mengudara selama dua jam pada Minggu (28/1) dan mengenai target yang ditentukan. Namun militer Korsel berspekulasi bahwa Korut mungkin melebih-lebihkan waktu terbang rudal tersebut.

    “Waktu terbang rudal jelajah yang diluncurkan hari ini, mengudara lebih lama dibandingkan dengan yang diluncurkan pada 28 Januari, yang diyakini terbang pada jarak normal,” sebut seorang pejabat JCS yang enggan disebut namanya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS Tak Ingin Perang dengan Iran, Tapi Akan Balas Kematian 3 Tentaranya

    AS Tak Ingin Perang dengan Iran, Tapi Akan Balas Kematian 3 Tentaranya

    Washington DC

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyatakan tidak ingin berperang dengan Iran setelah tiga tentaranya tewas akibat serangan drone di Yordania. Namun, Washington juga menegaskan bahwa serangan mematikan di Yordania itu harus mendapatkan respons.

    Seperti dilansir AFP dan Reuters, Selasa (30/1/2024), serangan drone di Yordania yang menewaskan tiga tentara AS dan melukai 30 orang lainnya itu menjadi kematian pertama yang dialami militer AS di Timur Tengah, sejak perang berkecamuk antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza pada Oktober lalu.

    Presiden Joe Biden sebelumnya menyebut serangan drone di Yordania dilancarkan oleh “kelompok-kelompok militan radikal yang didukung Iran, yang beroperasi di Suriah dan Irak”. Iran membantah tuduhan itu dan menegaskan mereka tidak mendukung kelompok yang melancarkan serangan di Yordania.

    Juru bicara Pentagon, Sabrina Singh, menuturkan kepada wartawan bahwa serangan pada akhir pekan itu memiliki “jejak” Kataeb Hizbullah, kelompok bersenjata yang bersekutu dengan Iran. Namun demikian, imbuhnya, Pentagon belum memberikan penilaian akhir atas hal tersebut.

    Biden menegaskan AS akan “merespons” serangan mematikan di Yordania, dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Antony Blinken menegaskan respons itu bisa dilakukan “secara multi-level, bertahap dan berkelanjutan”.

    Namun dalam pernyataan terbaru, Gedung Putih menegaskan bahwa Washington tidak ingin berperang dengan Iran, meskipun juga mengakui bahwa pihaknya harus merespons serangan drone yang memicu eskalasi di Yordania.

    “Kami tidak ingin berperang dengan Iran,” tegas juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, saat berbicara kepada wartawan.

    Kendali demikian, dia menyebut serangan di Yordania itu “bersifat eskalasi” dan “memerlukan respons”.

    “Kami tidak mencari konflik dengan rezim daalam cara militer,” sebut Kirby, sembari menyatakan bahwa Biden sedang berupaya mencari opsi respons atas serangan itu.

    Penegasan serupa disampaikan oleh Singh, yang menyatakan Pentagon meyakini Iran juga tidak menginginkan perang dengan AS.

    “Kami jelas tidak menginginkan perang dan sejujurnya, kami tidak melihat Iran ingin berperang dengan Amerika Serikat,” ucap Singh kepada wartawan.

    AS dilaporkan sedang menyelidiki mengapa hampir 350 tentaranya yang ada di pangkalan Yordania, yang disebut sebagai Menara 22, tidak bisa mencegah serangan drone mematikan itu.

    Dua pejabat AS yang enggan disebut namanya mengatakan bahwa sebuah drone AS sedang mendekati pangkalan itu pada waktu yang hampir bersamaan dengan kedatangan drone-drone yang melancarkan serangan itu.

    Menurut salah satu pejabat itu, drone-drone penyerang juga terbang rendah — faktor yang mungkin membuat drone itu luput dari sistem pertahanan yang ada di pangkalan militer tersebut.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hamas Inginkan Gencatan Senjata Menyeluruh di Gaza, Bukan Sementara

    Hamas Inginkan Gencatan Senjata Menyeluruh di Gaza, Bukan Sementara

    Jakarta

    Seorang pejabat senior Hamas mengatakan bahwa kelompok militan Palestina tersebut menginginkan “gencatan senjata yang menyeluruh dan komprehensif” di Gaza. Hal ini disampaikan setelah pemerintah Qatar selaku mediator, mengatakan bahwa kerangka kerja untuk gencatan senjata sementara sedang diusulkan.

    “Yang pertama-tama kami bicarakan adalah gencatan senjata yang menyeluruh dan komprehensif, dan bukan gencatan senjata sementara,” kata pejabat Hamas tersebut, Taher al-Nunu kepada AFP, Selasa (30/1/2024), seraya menambahkan bahwa setelah pertempuran berhenti “detail selanjutnya dapat dibahas, termasuk pembebasan sandera”.

    Qatar, bersama Mesir dan Amerika Serikat, telah memimpin upaya mediasi sejak pecahnya perang pada 7 Oktober antara Israel dan Hamas.

    Sebelumnya pada hari Senin (29/1), Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mengatakan bahwa pertemuan di Paris, Prancis dengan kepala CIA Bill Burns dan para pejabat tinggi keamanan Israel dan Mesir telah menghasilkan kerangka kerja untuk gencatan senjata bertahap.

    Dia menegaskan bahwa kerangka kerja tersebut akan membuat para perempuan dan anak-anak sandera dibebaskan terlebih dahulu, dan bantuan juga akan memasuki Jalur Gaza yang terkepung.

    “Para pihak berharap untuk menyampaikan usulan ini kepada Hamas dan membuat mereka terlibat secara positif dan konstruktif dalam proses tersebut”, kata Sheikh Mohammed.

    Belum jelas apakah Hamas telah menerima proposal tersebut dari Qatar.

    Sebelumnya, Qatar telah memediasi jeda satu minggu pertempuran pada akhir November 2023 lalu, yang berujung pada pembebasan sejumlah sandera Israel dan asing, serta bantuan yang masuk ke wilayah Gaza.

    Dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober tahun lalu, para militan juga menyandera 250 sandera. Dari jumlah itu, menurut Israel sekitar 132 orang saat ini masih berada di Gaza, termasuk sedikitnya 28 sandera yang tewas.

    Sejauh ini, menurut kementerian kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas, serangan militer Israel yang tiada henti telah menewaskan sedikitnya 26.637 orang, kebanyakan dari mereka adalah perempuan, anak-anak dan remaja.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Memanas! Serangan Roket Targetkan Pasukan AS di Suriah

    Memanas! Serangan Roket Targetkan Pasukan AS di Suriah

    Damaskus

    Pasukan militer Amerika Serikat (AS) dan sekutunya di Suriah menjadi sasaran serangan roket pada Senin (29/1) waktu setempat. Serangan roket itu terjadi setelah tiga tentara Washington tewas dalam serangan drone di pangkalan Yordania sehari sebelumnya.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (30/1/2024), pasukan AS yang ditempatkan di Irak dan Suriah menghadapi lonjakan serangan sejak pertengahan Oktober tahun lalu. Kebanyakan serangan itu diklaim oleh aliansi kelompok militan yang didukung oleh Iran, yang menentang dukungan AS terhadap Israel dalam perang di Jalur Gaza.

    “Beberapa roket diluncurkan terhadap pasukan AS dan koalisinya di Pangkalan Patroli Shaddadi, Suriah. Tidak ada korban luka yang dilaporkan dan tidak ada kerusakan pada infrastruktur,” ucap seorang pejabat pertahanan AS, yang enggan disebut namanya, merujuk pada instalasi di timur laut Suriah.

    AS memiliki sekitar 900 tentara di Suriah dan 2.500 tentara di Irak, yang menjadi bagian koalisi internasional melawan kelompok radikal Islamic State (ISIS) yang pernah menguasai sebagian wilayah strategis di kedua negara tersebut.

    Dituturkan pejabat AS itu bahwa pasukan AS dan koalisinya telah diserang setidaknya 165 kali sejak pertengahan Oktober tahun lalu, dengan rincian 66 serangan di Irak, 98 serangan di Suriah dan satu serangan di Yordania, dengan “kombinasi serangan drone, roket, mortir dan rudal balistik jarak dekat”.

    Puluhan personel militer AS mengalami luka-luka dalam serangan-serangan sebelumnya, namun belum pernah ada yang terbunuh akibat serangan di Timur Tengah sejak dimulainya perang Israel-Hamas di Jalur Gaza.

    Tonton juga Video: Ganjar-Mahfud Hadir Virtual Hajatan Rakyat WNI Serentak di AS

    Serangan drone yang menewaskan tiga tentara AS dan melukai 30 orang lainnya di Yordania menjadi kematian pertama untuk personel militer AS di kawasan tersebut. Gedung Putih bersumpah akan memberikan “respons yang signifikan” terhadap serangan mematikan di Yordania.

    Serangan yang diduga didalangi oleh militan yang didukung Iran itu, telah meningkatkan kekhawatiran akan meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah.

    Kemarahan atas serangan tanpa henti Israel di Jalur Gaza, yang dilancarkan setelah serangan Hamas pada Oktober lalu, semakin meningkat di seluruh kawasan tersebut. Rentetan serangan yang melibatkan kelompok-kelompok yang didukung Iran di Lebanon, Irak, dan Suriah, serta Yaman sedang marak.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Barat Setop Dana, UNRWA Tak Bisa Beroperasi di Gaza Setelah Februari

    Israel Tuduh 190 Staf UNRWA Merangkap Jadi Militan Hamas-Jihad Islam

    Tel Aviv

    Berkas intelijen Israel yang memicu belasan negara menghentikan pendanaan untuk Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), menyebutkan sedikitnya ada 190 staf UNRWA yang terindikasi menjadi militan garis keras.

    Seperti dilansir Reuters, Selasa (30/1/2024), berkas setebal enam halaman, yang telah dilihat oleh Reuters itu, menuduh sekitar 190 staf UNRWA, termasuk yang menjadi guru di sekolah-sekolah PBB, merangkap sebagai militan Hamas atau Jihad Islam yang bermarkas di Jalur Gaza.

    Berkas itu bahkan menyertakan nama-nama dan foto 11 staf di antaranya yang dituduh menjadi militan.

    “Dari informasi intelijen, dokumen-dokumen dan kartu identitas yang disita selama pertempuran, kini dimungkinkan untuk menandai sekitar 190 anggota teroris Hamas dan PIJ (Jihad Islam Palestina) yang bertugas sebagai pegawai UNRWA,” sebut berkas intelijen Israel yang berbahasa Ibrani tersebut.

    Israel, menurut berkas intelijen itu, menuduh Hamas “secara metodis dan sengaja mengerahkan infrastruktur terorisnya di berbagai fasilitas dan aset-aset PBB” termasuk sekolah-sekolah. Hamas telah membantah tuduhan tersebut.

    Berkas intelijen Israel itu menjadi sorotan karena memuat tuduhan bahwa beberapa staf UNRWA terlibat dalam penculikan dan pembunuhan selama serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober lalu, yang memicu perang di Jalur Gaza.

    Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, mengatakan pada Senin (29/1) waktu setempat bahwa PBB belum secara resmi menerima salinan berkas intelijen Israel tersebut.

    Para pejabat Tel Aviv melaporkan sekitar 1.200 orang tewas dan 253 orang lainnya diculik dalam serangan itu.

    Seorang staf lainnya, yang menjadi pekerja sosial UNRWA, dituduh terlibat dalam pemindahan jenazah Israel yang tewas ke wilayah Jalur Gaza dan mengkoordinasikan pergerakan truk-truk pikap yang digunakan para perampok dan untuk mengangkut pasokan senjata.

    Satu warga Palestina lainnya, dalam berkas itu, dituduh terlibat dalam aksi kekerasan di desa perbatasan Israel, Beeri, yang sepersepuluh penduduknya terbunuh. Seorang warga Palestina lainnya, atau warga keempat yang disebut dalam berkas itu, dituduh berpartisipasi dalam serangan di Reim, lokasi pangkalan militer Israel dan area digelarnya pesta outdoor yang menjadi lokasi tewasnya 360 orang.

    Seorang pejabat Israel yang enggan disebut namanya mengatakan kepada Reuters bahwa 190 orang yang disebut dalam berkas itu adalah “para petempur tangguh, pembunuh”, sedangkan 10 persen staf UNRWA diyakini memiliki afiliasi dengan Hamas dan Jihad Islam. UNRWA mempekerjakan 13.000 staf di Jalur Gaza.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel, Israel Katz, menyerukan Ketua UNRWA Philippe Lazzarini untuk mengundurkan diri. “Para pegawai UNRWA berpartisipasi dalam pembantaian pada 7 Oktober. Lazzarini harus mengambil kesimpulan dan mengundurkan diri,” cetusnya.

    Palestina Balik Tuding Israel Lancarkan Serangan Politik terhadap UNRWA

    Dalam tanggapannya, Otoritas Palestina menuduh Israel telah memalsukan informasi untuk mencoreng nama UNRWA, yang telah memecat sejumlah stafnya dan sedang menyelidiki tuduhan tersebut.

    Sementara Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammad Shtayyeh balik menuduh Israel telah melakukan “serangan politik terencana” terhadap badan PBB tersebut. Tel Aviv diketahui sudah sejak lama mengkritik UNRWA.

    UNRWA dibentuk untuk para pengungsi perang tahun 1948 saat berdirinya Israel di wilayah yang dulunya merupakan wilayah Palestina yang dikuasai Inggris. Badan PBB itu juga mengurusi jutaan keturunan pengungsi asli di wilayah Palestina dan di luar negeri.

    Israel telah sejak lama menuduh UNRWA melanggengkan konflik dengan mencegah permukiman kembali para pengungsi dan pada masa lalu pernah mengatakan bahwa staf badan PBB itu terlibat dalam serangan bersenjata. UNRWA membantah telah melakukan pelanggaran dan menggambarkan perannya sebagai badan bantuan saja.

    Berkas intelijen Israel itu ditunjukkan kepada Reuters oleh seorang sumber yang tidak bisa disebut nama maupun kewarganegaraannya. Sumber itu menyebut laporan itu dikumpulkan oleh intelijen Israel dan dibagikan kepada Amerika Serikat (AS), yang pada Jumat (26/1) lalu menangguhkan pendanaan untuk UNRWA.

    Saat ini, lebih dari 10 negara termasuk donatur utama seperti AS dan Jerman telah menghentikan pendanaan untuk badan PBB tersebut. UNRWA mengatakan pihaknya tidak akan bisa melanjutkan operasi di Jalur Gaza dan seluruh wilayah Palestina setelah akhir Februari jika pendanaan tidak dilanjutkan.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Apa Itu UNRWA? Mengapa Pendanaannya Ditangguhkan?

    Apa Itu UNRWA? Mengapa Pendanaannya Ditangguhkan?

    Jakarta

    Pendanaan untuk badan PBB yang menangani warga Palestina di Gaza, UNRWA, telah ditangguhkan. Apa sebabnya dan apa dampaknya?

    Namun, sebelum ke sana, simak penjelasan apa itu UNRWA dan bagaimana lembaga itu didanai.

    Apa itu UNRWA?

    UNRWA adalah singkatan dari United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East atau Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat.

    Lembaga tersebut mengelola sekolah, layanan sosial, pusat kesehatan dan mendistribusikan bantuan makanan kepada 5,9 juta pengungsi Palestina di Gaza, Tepi Barat yang diduduki termasuk Yerusalem Timur, ditambah Lebanon, Suriah, dan Yordania.

    Kapan UNRWA didirikan?

    UNRWA didirikan pada 1949 untuk membantu pengungsi Palestina setelah pembentukan negara Israel dan perang tahun 1948.

    Sedikitnya 750.000 warga Palestina melarikan diri atau terpaksa meninggalkan tanah mereka dalam peristiwa yang mereka sebut Nakba atau “bencana”.

    Lembaga tersebut mengatakan telah berkontribusi pada “kesejahteraan dan pembangunan manusia bagi empat generasi pengungsi Palestina”.

    Bagaimana cara UNRWA memperoleh pendanaan?

    Donor terbesar adalah Amerika Serikat, yang menyumbang US$343,9 juta pada tahun 2022. Adapun Jerman adalah negara penyumbang terbesar kedua dengan kontribusi US$202,1 juta. Kedua negara ini menyumbang hampir setengah dari seluruh pendanaan UNRWA yang mencapai US$1,17 miliar.

    BBC

    Apa yang UNRWA lakukan di Gaza?

    UNRWA mengelola tempat penampungan bagi para pengungsi dan mendistribusikan satu-satunya akses bantuan yang diizinkan masuk oleh Israel.

    Lebih dari itu, lembaga ini juga menyediakan infrastruktur dan fasilitas penting untuk kehidupan sehari-hari yang sangat kurang di Gaza akibat siklus kekerasan, pengepungan, pemiskinan yang tidak ada habisnya.

    UNRWA menjalankan fasilitas kesehatan dan pendidikan di Gaza, termasuk pusat pelatihan guru dan hampir 300 sekolah dasar. Mereka juga memproduksi buku pelajaran untuk mendidik generasi muda Palestina.

    Di Gaza saja, badan ini mempekerjakan sekitar 13.000 orang. Sebagai lembaga PBB terbesar yang beroperasi di Gaza, UNRWA, berperan penting dalam upaya kemanusiaan.

    UNRWA juga menjadi sasaran politis dari berbagai pihak selama bertahun-tahun. Keberadaan mereka dikritik oleh Israel karena dianggap memperkuat status warga Palestina sebagai pengungsi, dan mendorong harapan orang-orang Palestina untuk mendapatkan hak untuk kembali ke tempat mereka terusir pada 1948 atau selama perang.

    Nasib para pengungsi ini telah menjadi topik utama dalam konflik Arab-Israel. Banyak warga Palestina memimpikan kembali ke Palestina yang bersejarah, yang sebagian wilayahnya kini berada di Israel.

    Sementara itu, Israel menolak klaim tersebut dan sering mengkritik pembentukan UNRWA karena mengizinkan status pengungsi diwariskan.

    Bagaimana situasinya sejak perang di Gaza?

    Sejak Israel melancarkan serangan di Gaza, UNRWA adalah satu dari sedikit lembaga bantuan internasional yang masih bisa beroperasi di kawasan itu.

    Sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza telah mengungsi ke selatan dan setidaknya 1,7 juta warga Palestina berlindung di fasilitas UNRWA.

    Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas mengatakan lebih dari 26.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah terbunuh sejak Israel melancarkan serangan udara dan invasi darat sebagai pembalasan atas serangan 7 Oktober.

    Sebelumnya, 500 truk masuk ke Gaza setiap hari dan sekarang jumlahnya berkurang menjadi sekitar 200 truk.

    Rekaman-rekaman video menampilkan orang-orang yang memanjat truk bantuan yang berhasil masuk ke Gaza. PBB mengatakan dua juta orang membutuhkan bantuan makanan.

    UNRWA juga mengatakan sedikitnya 142 stafnya di Gaza tewas.

    Mengapa pendanaan UNRWA ditangguhkan?

    Lebih dari 10 negara, termasuk AS dan Jerman, telah menangguhkan pendanaan UNRWA menyusul tuduhan intelijen Israel bahwa setidaknya 12 anggota UNRWA terlibat dalam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober, yang menewaskan lebih dari 1.200 warga Israel dan lebih dari 240 orang disandera di Jalur Gaza.

    Direktur Komunikasi UNRWA, Juliette Touma, mengatakan kepada BBC bahwa tuduhan tersebut “sangat serius” dan mereka telah mengambil “tindakan luar biasa” dengan memecat para staf.

    EPAWarga Gaza terancam mengalami kelaparan jika bantuan dihentikan

    Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengatakan bahwa dia “ngeri” dengan tuduhan tersebut, namun telah mengimbau negara-negara pendonor untuk “menjamin kelangsungan operasi UNRWA”.

    “Dari 12 orang yang terlibat, sembilan orang segera teridentifikasi dan telah diberhentikan oleh Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini; satu orang dipastikan dan identitas dua orang lainnya sedang diklarifikasi,” kata Guterres pada Minggu.

    Dia mengatakan bahwa Gaza tidak boleh terkena sanksi, dan dengan pendanaan yang tersedia saat ini, berarti pada Februari mendatang UNRWA tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dua juta warga sipil yang menggantungkan hidupnya dari bantuan.

    Komisaris Jenderal Philippe Lazzarini telah mengeluarkan pernyataan tegas mengenai pemotongan dana tersebut. “Warga Palestina di Gaza tidak membutuhkan hukuman kolektif tambahan ini,” katanya. “Ini menodai kita semua.”

    Bagaimana dampaknya bagi warga Gaza?

    Getty ImagesSejak Israel melancarkan serangan di Gaza, UNRWA adalah satu dari sedikit lembaga bantuan internasional yang masih bisa beroperasi di kawasan itu.

    Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, mengatakan bantuan yang menopang kelangsungan hidup sekitar dua juga warga Gaza dapat berakhir, karena sejumlah negara Barat menangguhkan pendanaannya akibat dugaan tersebut.

    Direktur Komunikasi UNRWA, Juliette Touma, mengatakan kepada BBC bahwa pihaknya “sangat putus asa” mengingat jutaan warga Palestina di Gaza menggantungkan hidup dari bantuan UNRWA.

    “Kami sangat putus asa. Hal ini terjadi pada saat kebutuhan kemanusiaan di Gaza semakin meningkat,” katanya, seraya menambahkan bahwa dia baru saja mengunjungi wilayah tersebut minggu lalu.

    “Orang-orang terus mengungsi. Orang-orang kelaparan. Waktu berjalan begitu cepat menuju kelaparan.”

    “Kami melakukan segala yang kami bisa untuk mencegah kelaparan. Namun kekurangan dana yang kami hadapi saat ini, ketika setidaknya 10 donor terbesar menghentikan sementara pendanaan, akan berdampak sangat buruk dan sangat serius terhadap operasi kemanusiaan terbesar di Gaza saat ini.”

    Hal ini juga dapat berdampak signifikan terhadap keseluruhan 5,3 juta pengungsi Palestina yang terdaftar di dalamnya.

    Sementara di Gaza, lebih dari 26.000 orang telah tewas sejak Israel melancarkan operasi militer besar-besaran, menurut catatan Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas. Mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.

    Apa respons negara-negara Barat?

    Penasihat Keamanan Nasional AS, John Kirby, telah menekankan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh segelintir staf “tidak boleh membuat keseluruhan lembaga terganggu”, yang menurutnya telah “membantu menyelamatkan ribuan nyawa di Gaza.”

    “Mereka melakukan pekerjaan penting,” kata Kirby.

    Namun AS, sebagai pendonor terbesar yang menyumbang sekitar US$340 juta pada 2022, adalah salah satu negara yang turut menangguhkan pendanaannya.

    Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan bahwa mereka “sangat prihatin dengan dugaan keterlibatan staf UNRWA dalam serangan teror terhadap Israel” ketika mengumumkan keputusannya pada Jumat malam.

    Jepang “sangat mendesak” UNRWA untuk menyelidiki tuduhan tersebut “dengan capet dan menyeluruh”.

    Austria juga memutuskan hal serupa dan menyerukan “penyelidikan yang komprehensif, cepat dan menyeluruh atas tuduhan tersebut”.

    Sebelumnya pada Jumat, seorang penasihat perdana menteri Israel mengatakan kepada BBC bahwa serangan Hamas pada 7 Oktober melibatkan “orang-orang yang digaji [UNRWA]”.

    Mark Regev mengeklaim ada pula informasi yang menunjukkan bahwa para guru yang bekerja di sekolah UNRWA “secara terbuka merayakan” serangan 7 Oktober.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sekjen PBB Turun Tangan Usai AS dkk Setop Dana Badan Pengungsi Palestina

    Sekjen PBB Turun Tangan Usai AS dkk Setop Dana Badan Pengungsi Palestina

    Jakarta

    Sekjen PBB Antonio Guterres akan bertemu dengan negara pendonor utama Badan Pengungsi Palestina (UNRWA) pekan ini. Pertemuan akan dilakukan di tengah krisis pendanaan yang dipicu Israel yang menuduh beberapa karyawan UNRWA terlibat serangan 7 Oktober.

    Dilansir Anadolu Agensi, Selasa (30/1/2024), Juru Bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, mengatakan Guterres akan menjadi tuan rumah pertemuan di markas besar PBB di New York City pada Selasa sore.

    Dia belum menjelaskan detail apa saja yang akan disampaikan Guterres dalam pertemuan dengan pimpinan UNRWA serta para pemimpin regional. Diketahui, sekitar setengah dari donor utama UNRWA telah menghentikan pendanaan mereka.

    Dujarric mengatakan UNRWA melayani jutaan orang di Gaza, Yerusalem Timur, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Dia mengatakan nasib orang-orang yang selama ini dibantu UNRWA sangat suram.

    “Pekerjaan kemanusiaan penting yang dilakukan PBB tidak hanya di Gaza tetapi di seluruh kawasan, perlu didukung. Kehidupan masyarakat bergantung padanya,” ujar Dujarric.

    Dujarric mengatakan Guterres bertemu dengan utusan Amerika untuk PBB Linda Thomas-Greenfield, pada Senin pagi, setelah Washington menangguhkan kontribusinya.

    UNRWA mempekerjakan lebih dari 13.000 orang di Gaza. Sekitar 12 orang dituduh oleh Israel ikut serta dalam serangan itu.

    Setidaknya 12 negara seperti Jerman, Swiss, Italia, Kanada, Finlandia, Australia, Inggris, Belanda, Amerika Serikat, Prancis, Austria, dan Jepang telah menangguhkan dana untuk UNRWA yang didirikan pada tahun 1949 untuk membantu pengungsi Palestina di Timur Tengah.

    Tuduhan Israel muncul ketika Mahkamah Internasional (ICJ) pada Jumat menemukan klaim Afrika Selatan bahwa Israel melakukan genosida adalah masuk akal. Pengadilan mengeluarkan putusan sementara yang mendesak Israel untuk berhenti menghalangi pengiriman bantuan ke Gaza dan memperbaiki situasi kemanusiaan.

    UNRWA telah meluncurkan penyelidikan penuh atas tuduhan tersebut. UNRWA menanggapi dengan serius tuduhan tersebut.

    “Menanggapi dengan sangat serius semua tuduhan yang telah dilontarkan,” kata Dujarric.

    Sementara itu Israel terus melanjutkan perangnya di Jalur Gaza dan mengabaikan keputusan sementara ICJ. Setidaknya, 26.637 warga Palestina tewas, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan 65.387 lainnya terluka sejak 7 Oktober

    Serangan Israel telah menyebabkan 85% penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Sementara 60% infrastruktur di wilayah kantong tersebut rusak atau hancur, menurut PBB.

    Adapun Israel memperkirakan 1.200 orang tewas dalam serangan Hamas pada bulan Oktober 2023.

    (yld/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini