Xcloud.id

Negara: Amerika Serikat

  • Bos CIA Temui Netanyahu Bahas Opsi Penangguhan Invasi Rafah

    Bos CIA Temui Netanyahu Bahas Opsi Penangguhan Invasi Rafah

    Jerusalem –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu sedang berdiskusi dengan Direktur Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (AS) atau CIA, Bill Burns, membahas “kemungkinan” penangguhan operasi militer di Rafah, Jalur Gaza bagian selatan, dengan imbalan pembebasan sandera yang masih ditahan Hamas.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Kamis (9/5/2024), diskusi itu dilakukan saat Burns sedang melakukan kunjungan sebagai bagian dari upaya terbaru Washington untuk mewujudkan gencatan senjata terbaru di Jalur Gaza. Direktur CIA itu diketahui turut terlibat dalam upaya mediasi dalam perang Israel-Hamas.

    Diskusi yang dilakukan oleh Netanyahu dan Burns digelar saat keduanya bertemu di Yerusalem pada Rabu (8/5) waktu setempat.

    “Keduanya membahas kemungkinan Israel menangguhkan operasi di Rafah dengan imbalan pembebasan sandera,” ungkap seorang pejabat Israel, yang tidak ingin disebut namanya, saat berbicara kepada AFP.

    Israel menentang keberatan yang disampaikan AS dan dunia internasional, dengan mengirimkan tank-tank militer ke Rafah untuk merebut area perlintasan perbatasan utama dengan Mesir pada Selasa (7/5) pagi. Perlintasan perbatasan itu menjadi saluran utama bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

    Penyerbuan militer Israel ke Rafah bagian timur itu terjadi setelah Hamas mengumumkan pada Senin (6/5) waktu setempat bahwa mereka menyetujui proposal gencatan senjata yang diajukan mediator Mesir dan Qatar.

    Tel Aviv dalam tanggapannya menyebut proposal yang disetujui Hamas “sangat jauh” dari apa yang disetujui oleh para perunding sebelumnya.

    Kendali demikian, perundingan gencatan senjata terus berlanjut di Kairo, Mesir. Laporan media terkait pemerintah Mesir menyebut perundingan kembali digelar pada Rabu (8/5) waktu setempat “dengan kehadiran semua pihak”.

    AS yang merupakan sekutu dekat dan pemasok bantuan militer utama Israel, mengonfirmasi bahwa perundingan sedang berlangsung.

    “Perundingan sedang berlangsung. Penilaian mendalam terhadap posisi kedua belah pihak menunjukkan bahwa mereka seharusnya mampu mengatasi… kesenjangan yang ada, jadi kami akan terus mendukung proses tersebut,” ucap Sekretaris Pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, kepada wartawan setempat.

    Sementara Hamas memperingatkan bahwa perundingan yang sedang berlangsung itu akan menjadi “kesempatan terakhir” bagi Israel untuk menyelamatkan sekitar 128 sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Biden Sesalkan Pasokan Bom AS ke Israel Dipakai Bunuh Warga Sipil Gaza

    Biden Sesalkan Pasokan Bom AS ke Israel Dipakai Bunuh Warga Sipil Gaza

    Washington DC –

    Penyesalan disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden terkait pasokan bom dari Washington yang digunakan militer Israel dalam serangan yang menewaskan banyak warga sipil Palestina dalam perang yang berkecamuk di Jalur Gaza beberapa bulan terakhir.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Kamis (9/5/2024), Biden dalam wawancara dengan CNN, pada Rabu (8/5) waktu setempat, menyampaikan pengakuan dan penyesalan atas kenyataan bahwa warga sipil telah terbunuh akibat dijatuhkannya bom-bom pasokan AS oleh Israel di wilayah Palestina.

    Pengakuan dan penyesalan Biden itu disampaikan setelah AS menangguhkan pengiriman pasokan bom untuk Israel sejak pekan lalu, karena mengkhawatirkan bom-bom pasokannya digunakan untuk menyerang Rafah, yang menjadi tempat berlindung bagi lebih dari satu juta pengungsi Palestina di Jalur Gaza.

    “Warga sipil terbunuh di Gaza sebagai akibat bom-bom tersebut dan cara-cara lainnya yang mereka (Israel-red) lakukan untuk menyerang pusat-pusat populasi,” ucap Biden ketika ditanya soal pasokan bom seberat 2.000 pon dari AS untuk Israel.

    “Itu salah,” sebutnya.

    Pemerintah AS, pada Selasa (7/5) waktu setempat, mengonfirmasi laporan media yang menyebut Washington menangguhkan pengiriman pasokan bom berat, yang dikhawatirkan akan digunakan Israel dalam operasi darat besar-besaran di Rafah yang menjadi tempat berlindung pengungsi Palestina.

    Seorang pejabat senior dalam pemerintahan AS, seperti dilansir AFP, membenarkan bahwa Washington, sejak pekan lalu, telah menghentikan pengiriman 1.800 bom seberat 2.000 pon (907 kg) dan 1.700 bom seberat 500 pon (226 kg) setelah Israel dianggap belum “sepenuhnya mengatasi” kekhawatiran AS mengenai rencana operasi darat besar-besaran ke Rafah.

    Sebelumnya, Biden mengancam akan menghentikan pasokan senjata untuk Israel, jika negara Yahudi itu melancarkan serangan darat secara besar-besaran terhadap Rafah. Ancaman itu menjadi peringatan paling langsung yang disampaikan Biden kepada Israel sejak perang berkecamuk di Jalur Gaza tahun lalu.

    “Saya telah memperjelas, jika mereka (militer Israel-red) masuk ke Rafah, saya tidak akan memasok persenjataan yang telah digunakan secara historis untuk mengatasi Rafah, untuk mengatasi kota-kota itu — yang berurusan dengan masalah itu,” ucap Biden dalam pernyataannya pada Rabu (8/5) waktu setempat.

    “Kami tidak akan memasok senjata dan peluru artileri yang telah digunakan,” tegasnya.

    Komentar Biden itu menjadi peringatan publik pertamanya menyangkut ancaman pengiriman senjata kepada Israel, sejak perang berkecamuk tahun lalu. Itu juga menjadi pernyataan publik Biden yang menggunakan bahasa paling keras terhadap Tel Aviv, dalam upaya mencegah invasi darat besar-besaran di Rafah.

    Di sisi lain, peringatan dari Biden itu juga menggarisbawahi keretakan yang semakin besar antara AS dan Israel, sekutu terkuatnya di Timur Tengah.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Biden Ancam Setop Pasokan Senjata Jika Israel Menginvasi Rafah

    Biden Ancam Setop Pasokan Senjata Jika Israel Menginvasi Rafah

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengancam akan menghentikan pasokan senjata untuk Israel, jika negara Yahudi itu melancarkan serangan darat secara besar-besaran terhadap Rafah, kota paling selatan di Jalur Gaza yang menjadi tempat perlindungan bagi lebih dari satu juta pengungsi Palestina.

    Ancaman itu menjadi peringatan paling langsung yang disampaikan Biden kepada Israel sejak perang berkecamuk di Jalur Gaza pada Oktober tahun lalu.

    Seperti dilansir AFP dan Reuters, Kamis (9/5/2024), peringatan terbaru ini dilontarkan Biden setelah AS sejak pekan lalu menangguhkan pengiriman bom berat untuk Israel, sekutunya, di tengah kekhawatiran rencana invasi darat secara besar-besaran oleh Tel Aviv terhadap Rafah, yang terletak dekat perbatasan Mesir.

    “Saya telah memperjelas, jika mereka (militer Israel-red) masuk ke Rafah, saya tidak akan memasok persenjataan yang telah digunakan secara historis untuk menghadapi Rafah, untuk menghadapi kota-kota itu — yang berurusan dengan masalah itu,” ucap Biden dalam pernyataannya pada Rabu (8/5) waktu setempat.

    “Kami tidak akan memasok senjata dan peluru artileri yang telah digunakan,” tegasnya.

    Komentar Biden itu menjadi peringatan publik pertamanya menyangkut ancaman pengiriman senjata kepada Israel, sejak perang berkecamuk tahun lalu. Itu juga menjadi pernyataan publik Biden yang menggunakan bahasa paling keras terhadap Tel Aviv, dalam upaya mencegah invasi darat besar-besaran di Rafah.

    Di sisi lain, peringatan dari Biden itu juga menggarisbawahi keretakan yang semakin besar antara AS dan Israel, sekutu terkuatnya di Timur Tengah.

    Biden yang menyebut dirinya seorang Zionis, telah sejak lama menolak untuk menghentikan pasokan senjata apa pun terhadap Israel, yang nilainya mencapai US$ 3 miliar setiap tahunnya. Dia sebelumnya bahkan mendorong Kongres AS untuk meningkatkan bantuan militer untuk Tel Aviv usai serangan Hamas tahun lalu.

    Namun, menurut para pejabat AS yang enggan disebut namanya, Biden terpaksa mengambil langkah-langkah bertentangan dengan pendiriannya setelah Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menegaskan akan melanjutkan serangan terhadap Rafah dan mengabaikan seruan publik dari Biden.

    Netanyahu telah bersumpah untuk melancarkan serangan darat terhadap Rafah, sebagai bagian dari operasi militer untuk melenyapkan Hamas setelah kelompok militan yang menguasai Jalur Gaza untuk menyerang secara mengejutkan pada 7 Oktober tahun lalu.

    Tel Aviv telah menentang keberatan Washington dan dunia internasional, dengan mengirimkan tank-tank militer ke Rafah untuk merebut area perlintasan perbatasan utama dengan Mesir pada Selasa (7/5) pagi.

    Ketika ditanya soal kehadiran tank Israel di Rafah, Biden menyatakan: “Mereka belum mendatangi pusat-pusat populasi.”

    “Apa yang mereka lakukan adalah tepat di perbatasan dan menyebabkan masalah, saat ini, dengan Mesir, dan saya telah bekerja sangat keras untuk memastikan kita mendapatkan hubungan dan bantuan,” ucap Biden saat berbicara kepada CNN.

    Dalam pernyataannya, Biden berjanji bahwa AS akan “terus memastikan keamanan Israel dalam hal Iron Dome dan kemampuan mereka merespons serangan”.

    Namun, Biden juga menegaskan bahwa dirinya telah “memperjelas kepada Bibi (nama panggilan Netanyahu) dan kabinet perangnya — bahwa mereka tidak akan mendapatkan dukungan kami jika mereka benar-benar mendatangi pusat-pusat populasi” di Rafah.

    Lebih lanjut, Biden mungkin khawatir akan mengesampingkan para pemilih berhaluan tengah di AS jika dia bertindak terlalu jauh. Sementara Netanyahu menyadari dirinya membutuhkan dukungan AS pada saat kemarahan global semakin meningkat terhadap Israel.

    “Kami tidak akan meninggalkan keamanan Israel. Kami menjauhi kemampuan Israel untuk mengobarkan perang di area-area tersebut,” jelas Biden dalam wawancara dengan CNN.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS Setop Kirim Bom Khawatir Invasi ke Rafah, Begini Respons Israel

    AS Setop Kirim Bom Khawatir Invasi ke Rafah, Begini Respons Israel

    Tel Aviv –

    Militer Israel memberikan respons santai atas keputusan Amerika Serikat (AS), sekutunya, menangguhkan pengiriman bom di tengah kekhawatiran rencana invasi darat besar-besaran oleh Tel Aviv ke Rafah, Jalur Gaza bagian selatan.

    Seperti dilansir media lokal, The Times of Israel, Kamis (9/5/2024), juru bicara militer Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari, mengatakan bahwa sekutu menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi “di balik pintu tertutup”.

    Saat ditanya soal isu tersebut dalam konferensi pers yang digelar surat kabar Yedioth Ahronoth di Tel Aviv pada Rabu (8/5), Hagari menggambarkan koordinasi antara Israel dan AS telah mencapai “ruang lingkup yang belum pernah terjadi sebelumnya, menurut saya, dalam sejarah Israel”.

    Ketika ditanya lebih lanjut soal penangguhan pengiriman pasokan bom berat oleh AS, Hagari memberikan jawaban diplomatis.

    “Kami bertanggung jawab atas kepentingan keamanan Israel dan kami memperhatikan kepentingan AS di arena,” ucapnya.

    Dia kemudian memuji skala kerja sama antara markas besar Angkatan Bersenjata Israel (IDF) dan Komando Pusat Militer AS (CENTCOM) selama perang.

    “Ada sesuatu yang lebih penting daripada bantuan keamanan dan itu adalah dukungan operasional,” ujarnya.

    Pemerintah AS, pada Selasa (7/5) waktu setempat, mengonfirmasi laporan media yang menyebut Washington sejak pekan lalu menangguhkan pengiriman pasokan bom berat, yang dikhawatirkan akan digunakan Israel dalam operasi darat di Rafah yang menjadi tempat berlindung pengungsi Palestina.

    Seorang pejabat senior dalam pemerintahan AS, seperti dilansir AFP, mengungkapkan bahwa Washington telah menghentikan pengiriman 1.800 bom seberat 2.000 pon (907 kg) dan 1.700 bom seberat 500 pon (226 kg) setelah Israel dianggap belum “sepenuhnya mengatasi” kekhawatiran AS mengenai rencana operasi darat besar-besaran ke Rafah.

    AS diketahui dengan tegas menentang serangan darat besar-besaran ke Rafah, dan meyakini bahwa Israel tidak mungkin melancarkan serangan itu sembari menjamin keselamatan lebih dari satu juta warga Palestina yang berlindung di sana.

    Langkah AS itu menandai pertama kalinya, sejak perang berkecamuk di Jalur Gaza pada Oktober tahun lalu, Presiden Joe Biden bertindak berdasarkan peringatan yang dia berikan kepada Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu pada April lalu, bahwa kebijakan AS terhadap Gaza akan bergantung pada bagaimana Israel memperlakukan warga sipil.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Seruan Agar Dunia Cegah Israel Genosida di Rafah

    Seruan Agar Dunia Cegah Israel Genosida di Rafah

    Gaza City –

    Israel mulai bergerak melakukan agresi militer ke wilayah Rafah, Jalur Gaza, Palestina. Seruan ke dunia internasional untuk mencegah Israel melakukan genosida di Rafah.

    Adapun invasi Israel ini dibenarkan Hamas. Hamas yang mengontrol Jalur Gaza menilai tindakan Israel sebagai bencana kemanusiaan.

    “Masuknya Israel ke Rafah pada Senin malam merupakan bencana kemanusiaan, yang merupakan ancaman langsung terhadap lebih dari 1,5 juta pengungsi Palestina,” kata Hamas dilansir CNN, Selasa (7/5/2024).

    Kelompok militan tersebut mengatakan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) ‘meluncurkan agresi darat’ di Rafah untuk mengambil kendali atas perbatasan Palestina dengan Mesir. Hamas menilai hal tersebut bakal berdampak buruk bagi kondisi kemanusiaan di Rafah yang kini dipenuhi pengungsi akibat perang. Total, sampai saat ini, 27 orang telah tewas imbas operasi militer tersebut.

    “Setidaknya 27 orang, termasuk enam wanita dan sembilan anak-anak, tewas di Rafah sejak Senin malam,” ujar salah satu sumber rumah sakit di kota Gaza selatan.

    Berbagai video dari Rafah pada hari Selasa menunjukkan aktivitas militer Israel yang intens di wilayah tersebut. Terutama di Rafah timur dan di wilayah sekitar penyeberangan ke Mesir.

    Alasan Israel Invasi Rafah

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menjelaskan maksud pihaknya melakukan agresi militer di Rafah. Dia menegaskan itu untuk mengembalikan sandera yang ditahan di Gaza dan melenyapkan Hamas.

    “Saya suruh operasi di Rafah. Dalam beberapa jam, pasukan kami mengibarkan bendera Israel di penyeberangan Rafah dan menurunkan bendera Hamas,” kata Netanyahu dilansir CNN, Rabu (8/5).

    Dia menegaskan ada dua tujuan utama agresi militer di Rafah. Salah satunya, kata dia, untuk melenyapkan Hamas.

    “Pintu masuk ke Rafah memiliki dua tujuan utama perang; kembalinya sandera kami dan eliminasi Hamas,” tegasnya.

    Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menegaskan pihaknya akan terus melakukan agresi militer di Rafah sampai Hamas lenyap. Kalaupun tidak, dia menyebut agresi akan berlanjut sampai sandera-sandera dikembalikan.

    Dilansir CNN, Rabu (8/5/2024), Gallant mengaku yang memerintahkan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) untuk merebut penyeberangan Rafah dan melaksanakan misinya.

    “Operasi ini akan berlanjut sampai kita melenyapkan Hamas di wilayah Rafah dan seluruh Jalur Gaza, atau sampai sandera pertama kembali,” kata Gallant.

    AS Setop Kirim Bom ke Israel

    Pemerintah Amerika Serikat ternyata juga telah menghentikan pengiriman bom ke Israel sejak pekan lalu karena kekhawatiran negara itu akan menyerang kota Rafah di Gaza selatan. Ini menandai pertama kalinya dalam konflik tersebut, Presiden Joe Biden mengurangi bantuan militer kepada sekutu utama AS tersebut.

    Washington menghentikan pengiriman 1.800 bom seberat 2.000 pon (907 kg) dan 1.700 bom seberat 500 pon (226 kg) setelah Israel belum “sepenuhnya mengatasi” kekhawatiran AS mengenai operasi darat besar-besaran,” kata seorang pejabat senior pemerintah AS, seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (8/5).

    Hal ini disampaikan seiring Gedung Putih mengecam penutupan perbatasan Rafah dengan Mesir yang “tidak dapat diterima” setelah Israel mengirim tank-tank pada Selasa pagi waktu setempat.

    Penghentian pengiriman senjata ke Israel ini menandai pertama kalinya Biden bertindak berdasarkan peringatan yang ia berikan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada bulan April lalu, bahwa kebijakan AS terhadap Gaza akan bergantung pada bagaimana Israel memperlakukan warga sipil.

    Pejabat AS itu mengatakan pemerintahan Biden mengambil keputusan mengenai senjata tersebut ketika tampaknya Israel berada di ambang operasi darat besar-besaran di Rafah. Rencana serangan darat ke Rafah ini telah ditentang keras oleh Washington karena lebih dari satu juta orang berlindung di sana.

    Israel Didesak Setop Invasi di Rafah

    Pemerintah Qatar mendesak masyarakat internasional untuk mencegah “genosida” di Rafah menyusul perebutan perbatasan kota Gaza dengan Mesir tersebut oleh Israel dan ancaman serangan yang lebih luas.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (8/5/2024), dalam sebuah pernyataan, negara Teluk, yang menjadi penengah antara Israel dan kelompok Hamas tersebut, menyerukan “tindakan internasional yang mendesak untuk mencegah kota tersebut diserang dan dilakukannya kejahatan genosida”.

    Hal senada juga disuarakan Indonesia. Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia mengecam keras agresi militer yang dilakukan Israel di Rafah. Kemlu RI menilai tindakan Israel sebagai puncak kejahatan terhadap kemanusiaan.

    “Indonesia mengecam keras serangan militer Israel atas kota Rafah di Gaza serta penguasaan atas Perbatasan Rafah di sisi Palestina,” ucap Kemlu RI lewat akun resmi X @Kemlu_RI, dilihat detikcom, Rabu (8/5).

    Kemlu RI menilai segala upaya pemindahan paksa atau pengusiran warga Palestina tidak dapat diterima. Tindakan itu merupakan kejahatan kemanusiaan.

    “Setiap upaya pemindahan paksa atau pengusiran warga Palestina, termasuk dari Rafah, tidak dapat diterima karena tindakan tersebut merupakan puncak kejahatan terhadap kemanusiaan,” ujar Kemlu RI.

    Kemlu RI pun menegaskan pentingnya mewujudkan gencatan senjata permanen di Gaza. Indonesia juga mendorong Dewan Keamanan PBB untuk bertindak menghentikan aksi brutal Israel.

    “Indonesia menegaskan kembali seruan untuk segera mewujudkan gencatan senjata permanen di Gaza dan menghapuskan semua hambatan dalam penyaluran bantuan kemanusiaan,” tutur Kemlu RI.

    “Komunitas internasional, terutama Dewan Keamanan PBB, harus segera menghentikan kejahatan brutal Israel dan mencegah bencana kemanusiaan yang lebih besar,” lanjut keterangan tersebut.

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Heboh! AS Selidiki Boeing Atas Dugaan Pemalsuan Catatan 787 Dreamliner

    Heboh! AS Selidiki Boeing Atas Dugaan Pemalsuan Catatan 787 Dreamliner

    Washington DC –

    Otoritas keselamatan udara Amerika Serikat (AS) sedang menyelidiki apakah raksasa produsen pesawat, Boeing, telah menyelesaikan pemeriksaan yang diwajibkan terhadap pesawat jenis 787 Dreamliner buatannya. Penyelidikan juga fokus pada dugaan apakah karyawan Boeing memalsukan catatan soal 787 Dreamliner.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (7/5/2024), penyelidikan itu diumumkan oleh Otoritas Penerbangan Federal (FAA) pada Senin (6/5) waktu setempat.

    FAA menjelaskan bahwa permasalahan berpusat pada apakah Boeing telah melakukan inspeksi yang diwajibkan untuk “mengonfirmasi bounding dan grounding yang memadai di mana bagian sayap terpasang pada badan pesawat jenis 787 Dreamliner tertentu”.

    Dalam pernyataannya, FAA mengatakan pihaknya meluncurkan penyelidikan setelah Boeing memberi tahu pihaknya bahwa mereka mungkin belum menyelesaikan inspeksi yang diwajibkan, yang diperlukan untuk memastikan aliran listrik yang aman dan fungsional antar komponen pesawat.

    “FAA sedang menyelidiki apakah Boeing telah menyelesaikan inspeksi dan apakah karyawan perusahaan itu mungkin memalsukan catatan pesawat,” jelas FAA dalam pernyataannya.

    “Pada saat yang sama, Boeing sedang memeriksa ulang seluruh pesawat 787 yang masih dalam sistem produksi dan juga harus menyusun rencana untuk mengatasi armada yang sudah ditugaskan,” imbuh pernyataan tersebut.

    Lihat juga Video ‘Mantap! Pertumbuhan Ekonomi RI Kalahkan AS-Jepang’:

    Isu tersebut muncul setelah seorang staf Boeing mengamati adanya “ketidakberesan” dan mengadukan masalah itu kepada supervisor yang kemudian mengangkat masalah itu lebih lanjut.

    “Kami segera meninjau masalah ini dan mengetahui bahwa beberapa orang telah melanggar kebijakan perusahaan dengan tidak melakukan pengujian yang diwajibkan, namun mencatat pekerjaan telah selesai,” ucap kepala program Boeing 787, Scott Stocker, dalam penjelasan via email kepada stafnya.

    “Kami segera memberi tahu regulator kami tentang apa yang kami pelajari dan mengambil tindakan perbaikan yang cepat dan serius dengan beberapa rekan satu tim,” imbuhnya, sembari menambahkan bahwa staf teknik memutuskan masalah itu tidak memicu risiko keselamatan penerbangan secara langsung.

    Penyelidikan oleh FAA ini menambah serangkaian masalah yang dihadapi Boeing setelah insiden penerbangan Alaska Airlines yang nyaris menjadi bencana pada Januari lalu, ketika panel badan pesawat meletus dan copot di udara.

    FAA telah memberikan waktu tiga bulan kepada Boeing untuk mempresentasikan rencananya dalam mengatasi “masalah pengendalian kualitas sistemis”.

    Lihat juga Video ‘Mantap! Pertumbuhan Ekonomi RI Kalahkan AS-Jepang’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Geger Tentara AS Ditahan di Rusia, Gimana Ceritanya?

    Geger Tentara AS Ditahan di Rusia, Gimana Ceritanya?

    Washington DC –

    Seorang tentara Amerika Serikat (AS) ditangkap saat mengunjungi kekasihnya di kota pelabuhan Vladivostok, Rusia. Tentara berusia 34 tahun ini dituduh mencuri dari kekasihnya tersebut, dan saat ini berada dalam tahanan otoritas Rusia.

    Seperti dilansir Associated Press, Selasa (7/5/2024), sejumlah sumber pejabat AS, yang enggan disebut namanya, mengungkapkan bahwa tentara yang ditahan di Rusia itu bernama Gordon Black (34), berpangkat Staff Sergeant dan ditugaskan di Korea Selatan (Korsel).

    Black disebut sedang dalam proses pemulangan ke Fort Cavazos di Texas saat penahanan ini terjadi.

    Menurut para pejabat AS itu, Black yang berstatus sudah menikah ini, ternyata pergi ke Rusia untuk menemui kekasihnya sejak lama. Penahanan Black ini semakin memperumit hubungan antara AS dan Rusia yang telah bersitegang seiring berlarut-larutnya perang di Ukraina beberapa tahun terakhir.

    Juru bicara Angkatan Darat AS, Cynthia Smith, membenarkan bahwa seorang tentara AS ditahan di Vladivostok, yang menjadi lokasi pelabuhan utama militer dan komersial Rusia di perairan Pasifik. Smith menyebut tentara AS itu ditahan sejak Kamis (2/5) pekan lalu atas tuduhan melakukan pelanggaran kriminal.

    Dia menambahkan bahwa otoritas Rusia telah memberitahu pemerintah AS soal penahanan itu, dan pihak Angkatan Darat AS telah mengabarkannya kepada keluarga sang tentara.

    “Departemen Luar Negeri AS memberikan dukungan konsuler yang layak kepada tentara di Rusia,” ucap Smith dalam pernyataannya.

    Lihat juga Video ‘Polisi Bongkar Tenda Massa Pro-Palestina di Universitas Virginia AS’:

    Menurut para pejabat AS yang dikutip Associated Press, wanita Rusia yang menjadi kekasih Black itu pernah tinggal di Korsel. Pada musim gugur lalu, wanita itu dan Black terlibat pertengkaran.

    Setelah itu, wanita Rusia tersebut meninggalkan Korsel. Namun, tidak diketahui apakah wanita Rusia itu terpaksa pergi atau apakah ada peran otoritas berwenang Seoul dalam masalah ini.

    Para pejabat AS itu juga mengatakan bahwa Black, yang seorang prajurit infanteri, tidak memberitahu unitnya jika dia akan pergi ke Rusia, dan tidak mendapatkan izin apa pun untuk pergi ke negara tersebut.

    Menurut para pejabat AS itu, Black pada dasarnya sedang cuti karena dia meninggalkan Korsel untuk dipindahkan kembali ke kampung halamannya di Fort Cavazos.

    Tidak diketahui secara jelas apakah personel militer AS secara khusus dilarang bepergian ke Rusia, meskipun Departemen Luar Negeri AS sangat mengimbau warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke negara tersebut.

    Rusia diketahui menahan sejumlah warga AS di penjara-penjaranya, termasuk seorang pejabat eksekutif perusahaan keamanan bernama Paul Whelan dan seorang wartawan Wall Street Journal bernama Evan Gershkovich. Pemerintah AS menanggap keduanya ditahan secara tidak sah oleh Rusia dan telah berusaha menegosiasikan pembebasan mereka.

    Lihat juga Video ‘Polisi Bongkar Tenda Massa Pro-Palestina di Universitas Virginia AS’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Gempur Rafah Usai Hamas Setujui Gencatan Senjata, 5 Orang Tewas

    Israel Gempur Rafah Usai Hamas Setujui Gencatan Senjata, 5 Orang Tewas

    Rafah –

    Serangan udara Israel menewaskan sedikitnya lima orang di Rafah, Jalur Gaza bagian selatan, pada Senin (6/5) malam waktu setempat. Pasukan militer Tel Aviv terus menggempur Jalur Gaza setelah Hamas mengumumkan persetujuan atas tawaran gencatan senjata terbaru.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa (7/5/2024), militer Israel sebelumnya bersumpah akan melancarkan operasi darat secara besar-besaran di wilayah paling selatan di Jalur Gaza, yang kini menjadi tempat berlindung bagi lebih dari satu juta pengungsi Palestina yang menghindari perang.

    Otoritas rumah sakit Kuwait yang ada di Rafah melaporkan pihaknya menerima “lima martir dan beberapa korban luka” setelah serangan udara Israel pada malam hari. Menurut para saksi dan sumber keamanan Palestina, area tersebut saat ini menjadi lokasi aktivitas serangan militer Israel yang intens.

    Laporan koresponden AFP di lapangan menyebut militer Israel melancarkan serangan udara secara intensif terhadap Rafah sesaat sebelum pukul 22.00 waktu setempat, setelah mengulangi seruan agar warga mengungsi ke bagian timur wilayah tersebut.

    Gempuran terbaru Israel ini dilancarkan setelah Hamas, pada Senin (6/5) waktu setempat, menyetujui proposal gencatan senjata untuk perang yang berkecamuk selama tujuh bulan terakhir di Jalur Gaza.

    Kantor Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyebut proposal gencatan senjata yang disetujui Hamas itu “jauh dari tuntutan penting Israel”. Namun demikian, Tel Aviv tetap mengirimkan perunding untuk melakukan pembicaraan terbaru “untuk menguras potensi demi mencapai kesepakatan”.

    Meskipun ada harapan bahwa persetujuan atas proposal gencatan senjata terbaru akan menghentikan invasi darat ke Rafah, pesawat-pesawat tempur Israel justru terus melancarkan serangan ke wilayah tersebut.

    Juru bicara militer Israel mengatakan bahwa pesawat-pesawat Israel “menargetkan lebih dari 50 sasaran teror di wilayah Rafah” sepanjang Senin (6/5).

    Netanyahu telah berjanji untuk mengirimkan pasukan darat ke Rafah terlepas dari gencatan senjata apa pun yang sedang dibahas. Hal itu jelas menantang kekhawatiran internasional, dengan banyak negara termasuk Amerika Serikat (AS) memperingatkan Israel untuk tidak menginvasi Rafah.

    Dalam pernyataan menanggapi pengumuman Hamas, kantor Netanyahu menegaskan serangan darat terhadap Rafah akan tetap dilaksanakan “untuk memberikan tekanan militer terhadap Hamas guna mempercepat pembebasan para sandera kami”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Skandal Tas Mewah Ibu Negara Korsel Diusut Kejaksaan

    Skandal Tas Mewah Ibu Negara Korsel Diusut Kejaksaan

    Jakarta –

    Jaksa Agung Korea Selatan (Korsel) memerintahkan stafnya untuk membentuk tim khusus menyelidiki tuduhan yang menjerat Ibu Negara, Kim Keon Hee. Publik memang sedang digegerkan atas tuduhan Kim menerima tas mewah.

    Seperti dilansir kantor berita Korsel, Yonhap News Agency, Senin (6/5/2024), sejumlah sumber hukum yang dikutip Yonhap melaporkan bahwa Jaksa Agung Lee One Seok menyampaikan instruksi penyelidikan dalam rapat rutin dengan kepala kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul, Song Kyung Ho, pada Kamis (2/5) pekan lalu.

    Lee disebut meminta penyelidikan secara cepat terhadap tuduhan yang menyebut sang Ibu Negara Korsel menerima tas tangan mewah merek Christian Dior dari seorang pendeta berkewarganegaraan Korea-Amerika pada September 2022 lalu. Tas mewah itu diperkirakan seharga 3 juta Won atau setara Rp 35,3 juta.

    Kim Keon Hee pun dihujani kecaman usai skandal tas mewah Dior itu mencuat ke publik.

    Terlebih, sang pendeta ternyata secara diam-diam merekam dengan kamera tersembunyi ketika Kim Keon Hee menerima hadiah tas mewah itu. Rekaman video itu dipublikasikan oleh outlet media lokal Korsel pada November tahun lalu.

    Pada Desember tahun lalu, outlet media Korsel mengajukan aduan terhadap Kim Keon Hee dan suaminya, Presiden Yoon Suk Yeol, kepada jaksa setempat atas dugaan menerima suap. Namun hanya ada sedikit kemajuan yang terlihat dalam penyelidikan jaksa Korsel pada saat itu.

    Instruksi penyelidikan dari Jaksa Agung Korsel itu disampaikan setelah Partai Kekuatan Rakyat, yang berkuasa di negara tersebut, mengalami kekalahan telak dalam pemilu parlemen bulan lalu.

    Partai Demokrat sebagai oposisi utama berjanji akan mengusulkan penyelidikan khusus terhadap berbagai tuduhan yang menjerat Ibu Negara Korsel, setelah sidang baru Majelis Nasional dimulai bulan ini.

    Tak hanya soal tuduhan menerima tas mewah, Ibu Negara juga terjerat terjerat tuduhan memanipulasi harga saham perusahaan dealer mobil BMW di Korsel, atau Deutsch Motors Inc, antara tahun 2009 hingga tahun 2012 lalu.

    Selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Pada Januari lalu, pimpinan oposisi Korsel, Lee Jae Myung, selaku ketua Partai Demokrat menuduh Presiden Yoon mencampuri dan menutupi kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan istrinya.

    “Presiden tidak hanya gagal berkomunikasi dengan publik, tetapi juga secara aktif terlibat dalam menyembunyikan kecurigaan seputar Ibu Negara, campur tangan terang-terangan dalam urusan partai, dan ikut campur dalam pemilu,” kata Lee pada saat itu.

    Presiden Yoon sendiri, pada Februari lalu, menyebut sang istri gagal untuk “menolak secara dingin” sang pemberi hadiah, namun dia tidak menyampaikan permintaan maaf apa pun kepada publik Korsel.

    Halaman 2 dari 2

    (aik/aik)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Filipina-AS Latihan Perang Tangkal Invasi di Laut China Selatan

    Filipina-AS Latihan Perang Tangkal Invasi di Laut China Selatan

    Manila –

    Pasukan militer Filipina dan Amerika Serikat (AS) menggelar latihan militer gabungan yang melibatkan penembakan rudal dan artileri untuk menangkal “invasi” di Laut China Selatan. Latihan perang antara kedua negara bersekutu ini digelar di area pantai utara Filipina pada Senin (6/5) waktu setempat.

    Seperti dilansir AFP, Senin (6/5/2024), latihan militer gabungan ini dilaksanakan beberapa hari setelah pemerintah Filipina melayangkan protes terhadap otoritas China terkait manuver “berbahaya” kapal-kapal Penjaga Pantai Beijing di perairan regional, terutama Laut China Selatan.

    Dalam latihan perang ini, ribuan tentara melakukan manuver darat, laut dan udara dengan latar belakang meningkatnya konfrontasi antara kapal China dan Filipina di sekitar perairan dangkal di Laut China Selatan yang diklaim oleh Manila, juga peningkatan aktivitas udara dan laut Beijing di sekitar Taiwan.

    Tentara-tentara AS, menurut laporan jurnalis AFP di lokasi, berkumpul di area bukit pasir di pantai barat laut Pulau Luzon — berjarak sekitar 400 kilometer sebelah selatan Taiwan — menembakkan lebih dari 50 peluru howitzer 155 mm ke arah target mengambang berjarak sekitar 5 kilometer di lepas pantai.

    Tentara Filipina kemudian menindaklanjutinya dengan menembakkan rentetan roket yang dimaksudkan untuk melemahkan para penyerang, sebelum pasukan kedua negara menyelesaikan tugas mereka dengan senapan mesin, rudal Javelin, dan lebih banyak peluru artileri.

    Komandan Pasukan Ekspedisi Marinir Pertama AS, Letnan Jenderal Michael Cederholm, menyebut latihan perang itu “untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk” dengan “mengamankan medan maritim utama”.

    “Ini dirancang untuk mengusir invasi,” ucap Cederholm saat berbicara kepada wartawan di lokasi latihan militer tersebut.

    “Sisi barat laut kami lebih terbuka. Karena permasalahan regional yang kita hadapi… kita harus sudah berlatih dan mengorientasikan diri di wilayah kita sendiri,” ujar direktur latihan militer Filipina, Mayor Jenderal Marvin Licudine, kepada AFP sebelum latihan tembak digelar di area bukit pasir La Paz, dekat kota Laoag.

    Lebih dari 16.700 tentara Filipina dan AS terlibat dalam latihan militer bersama itu, yang juga merupakan latihan tahunan dengan nama Balikatan atau yang berarti “bahu-membahu”.

    China mengklaim hampir seluruh wilayah perairan Laut China Selatan, meskipun ada putusan pengadilan internasional yang menyatakan klaim Beijing tidak memiliki dasar hukum.

    China mengerahkan ratusan kapal penjaga pantai, kapal angkatan laut dan kapal-kapal lainnya untuk berpatroli juga memiliterisasi perairan.

    Filipina sebelumnya menuding Penjaga Pantai China merusak sebuah kapal Penjaga Pantai Filipina dan sebuah kapal pemerintah lainnya dalam serangan meriam air di sekitar Scarborough Shoal, yang menjadi sengketa dan dikuasai Beijing di Laut China Selatan.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini