Negara: Amerika Serikat

  • Netanyahu Ingin Lanjut Perang Lawan Hamas Meski Ada Gencatan Senjata

    Netanyahu Ingin Lanjut Perang Lawan Hamas Meski Ada Gencatan Senjata

    Tel Aviv

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menginginkan agar kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza masih memungkinkan pasukan Tel Aviv melanjutkan pertempuran melawan Hamas sampai tujuan perang tercapai.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (8/7/2024), pernyataan terbaru Netanyahu itu disampaikan saat pembicaraan akan dimulai kembali untuk membahas tawaran Amerika Serikat (AS), sekutu Israel, yang bertujuan mengakhiri perang yang berkecamuk selama sembilan bulan terakhir di Jalur Gaza.

    Sekitar lima hari setelah kelompok Hamas mengumumkan pihaknya menyetujui bagian penting dari tawaran Washington itu, dua pejabat kelompok militan Palestina itu mengatakan pihaknya sedang menunggu respons Israel terhadap usulan terbaru mereka.

    Netanyahu dijadwalkan melakukan konsultasi pada Minggu (7/7) malam soal langkah selanjutnya dalam merundingkan proposal gencatan senjata tiga fase yang diumumkan Presiden AS Joe Biden pada akhir Mei lalu dan dimediasi oleh Qatar dan Mesir.

    Proposal itu bertujuan mengakhiri perang dan membebaskan sekitar 120 sandera Israel yang masih ditahan di Jalur Gaza.

    Hamas, pekan lalu, mencabut atau membatalkan tuntutan utamanya yang menuntut Israel terlebih dahulu berkomitmen pada gencatan senjata permanen sebelum menandatangani perjanjian dengan kelompoknya.

    Sebaliknya, menurut sumber Hamas yang dikutip Reuters, Hamas akan mengizinkan dilakukannya perundingan lanjutan untuk mencapai tujuan itu selama enam pekan fase pertama — merujuk pada gencatan senjata fase pertama yang diatur dalam proposal Washington tersebut.

    Namun ternyata, Netanyahu bersikeras menyatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata tidak boleh menghalangi pasukan Israel untuk melanjutkan pertempuran melawan Hamas hingga tujuan-tujuan perangnya tercapai. Tujuan perang yang dimaksud mencakup penghancuran kemampuan militer dan pemerintahan Hamas, serta pemulangan para sandera.

    “Rencana yang telah disetujui Israel dan disambut baik oleh Presiden Biden akan memungkinkan Israel memulangkan para sandera tanpa melanggar tujuan perang lainnya,” tegas Netanyahu dalam pernyataannya pada Minggu (7/7) waktu setempat.

    Lebih lanjut, Netanyahu juga menegaskan bahwa kesepakatan harus melarang penyelundupan senjata ke Hamas melalui perbatasan Jalur Gaza-Mesir dan tidak mengizinkan ribuan militan bersenjata untuk kembali ke Jalur Gaza bagian utara.

    Direktur Badan Intelijen Pusat AS, William Burns, dijadwalkan bertemu PM Qatar dan kepala intelijen Israel dan Mesir pada Rabu (10/7) mendatang di Doha. Menurut sumber, Burns juga akan mengunjungi Kairo pekan ini, bersama delegasi perunding Israel.

    Perundingan gencatan senjata dilanjutkan kembali sejak pekan lalu, setelah mengalami kebuntuan selama berbulan-bulan dengan upaya diplomasi para mediator terhenti dan tidak menghasilkan apa pun.

    Seorang pejabat Palestina yang enggan disebut namanya menyebut tawaran AS itu bisa menghasilkan kesepakatan kerangka kerja jika diterima oleh Israel dan akan mengakhiri perang di Jalur Gaza.

    “Kami telah menyerahkan respons kami kepada mediator dan menunggu untuk mendengar respons pendudukan (Israel-red),” ujar salah satu dari dua pejabat Hamas yang berbicara kepada Reuters, namun enggan disebut namanya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Sikap Berbeda Pemenang Pilpres Iran

    Sikap Berbeda Pemenang Pilpres Iran

    Jakarta

    Calon presiden (capres) reformis Iran, Masoud Pezeshkian, memenangkan pemilihan presiden (pilpres). Pezeshkian menyampaikan sikap yang berbeda dengan para pendahulunya.

    Seperti dilansir AFP dan Press TV, Sabtu (6/7/2024), juru bicara kantor pusat pemilu Iran, yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri Iran, Mohsen Eslami dalam pernyataannya menyebut penghitungan suara telah selesai dilakukan pada Sabtu (6/7/2024), setelah pemungutan suara digelar sehari sebelumnya.

    Hasil penghitungan itu, sebut Eslami, menunjukkan bahwa dari total 30.530.157 suara yang telah dihitung, Pezeshkian memperoleh lebih dari 16 juta suara (tepatnya 16.384.403 suara), sedangkan Jalili meraup lebih dari 13 juta suara (13.538.179 suara).

    Selisih suara di antara kedua capres pada akhirnya mencapai lebih dari dua juta suara.

    Dengan hasil tersebut, maka menurut Eslami dalam pernyataannya, Pezeshkian telah menang atas Jalili dalam pilpres putaran kedua. Dia akan menjabat sebagai Presiden baru Iran untuk menggantikan mendiang Presiden Ebrahim Raisi.

    Data penghitungan akhir itu dirilis otoritas Teheran pada Sabtu (6/7) pagi, sekitar pukul 06.45 waktu setempat. Disebutkan bahwa jumlah partisipasi pemilih dalam putaran kedua mencapai 49,8 persen.

    Pilpres Iran digelar lebih awal setelah Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada 19 Mei lalu. Pilpres putaran pertama yang digelar pada 28 Juni lalu tercatat sebagai pemilu dengan jumlah pemilih yang rendah.

    Sikap Berbeda Presiden Baru

    Dibanding pemimpin-pemimpin Iran sebelumnya, Pezeshkian ini agak beda. Dia adalah politikus reformis yang mau memperbaiki hubungan dengan kubu negara-negara Barat.

    Dilansir AFP, Senin (7/7/2024), Pezeshkian memenangi Pilpres melawan tokoh ultrakonservatif Saeed Jalili. Kabar pilpres tersebut disampaikan kementerian dalam negeri Iran pada Sabtu (6/7) waktu setempat.

    Juru bicara Uni Eropa Nabila Massrali mengucapkan selamat kepada Pezeshkian atas terpilihnya dia, dan menambahkan bahwa blok beranggotakan 27 negara itu “siap untuk terlibat dengan pemerintahan baru sejalan dengan kebijakan keterlibatan kritis Uni Eropa”.

    Pezeshkian adalah seorang ahli bedah jantung berusia 69 tahun. Satu-satunya pengalaman pemerintahannya adalah menjadi menteri kesehatan sekitar dua dekade lalu.

    Dia menyerukan “hubungan konstruktif” dengan negara-negara Barat untuk “mengeluarkan Iran dari isolasinya”. Dia mendukung menghidupkan kembali perjanjian nuklir tahun 2015 antara Iran dan negara-negara besar.

    Washington secara sepihak menarik diri dari perjanjian tersebut pada tahun 2018, menerapkan kembali sanksi dan menyebabkan Iran secara bertahap mengurangi komitmen terhadap perjanjian tersebut. Kesepakatan itu bertujuan untuk mengekang aktivitas nuklir, yang menurut Teheran bertujuan damai.

    Sikap AS

    Musuh Iran, Amerika Serikat, pada Senin mengatakan tidak ada bedanya apakah Pezeshkian atau Jalili yang menang. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Vedant Patel, mengatakan tidak ada harapan bahwa pemungutan suara tersebut akan “mengarah pada perubahan mendasar dalam arah Iran” atau peningkatan hak asasi manusia.

    Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengatakan hasil Pilpres Iran tersebut merupakan “pesan yang jelas mengenai tuntutan perubahan dan pertentangan” dari rakyat Iran. Katz mendesak komunitas global untuk menunjuk Korps Garda Revolusi Islam sebagai organisasi teroris dan menuntut “pembatalan” program nuklir Iran.

    Dalam Pilpres Iran, semua capres yang maju telah terlebih dahulu disetujui oleh Dewan Wali Iran, dan Pezeshkian adalah satu-satunya reformis yang diizinkan untuk mencalonkan diri.

    Pakar politik Ali Vaez, dari lembaga pemikir International Crisis Group, mengatakan di X bahwa Pezeshkian akan menghadapi tantangan dalam menerapkan platformnya karena “berlanjutnya dominasi konservatif terhadap lembaga-lembaga negara lain dan batasan otoritas presiden”.

    Janji Pezeshkian

    Pezeshkian berjanji untuk melonggarkan pembatasan internet yang sudah berlangsung lama dan “sepenuhnya” menentang patroli polisi yang mewajibkan jilbab bagi perempuan, sebuah isu penting sejak kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi pada tahun 2022.

    Warga Kurdi Iran berusia 22 tahun itu telah ditahan karena dugaan pelanggaran aturan berpakaian, dan kematiannya memicu kerusuhan nasional selama berbulan-bulan.

    Di Pilpres Iran, Pezeshkian meraup lebih dari 16 juta suara, sekitar 54 persen. Pesaingnya, Jalili, meraup lebih dari 13 juta, sekitar 44 persen dari sekitar 30 juta suara yang diberikan, kata juru bicara otoritas pemilu Mohsen Eslami. Jumlah pemilih yang berpartisipasi mencapai 49,8 persen, tambah Eslami, naik dari rekor terendah sekitar 40 persen pada putaran pertama.

    “Saya tidak memberikan janji palsu dalam pemilu ini,” kata Pezeshkian di makam Imam Khomeini di Tehran selatan.

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

  • Matahari Buatan Terbesar Dunia Selesai Dirakit, Menyala 2039

    Matahari Buatan Terbesar Dunia Selesai Dirakit, Menyala 2039

    Jakarta

    Reaktor fusi terbesar di dunia akhirnya selesai dirakit. Namun, teknologi yang kerap disebut Matahari buatan ini masih harus menunggu 15 tahun lagi untuk beroperasi.

    Reaktor fusi International Fusion Energy Project (ITER), terdiri dari 19 kumparan besar yang dililitkan ke beberapa magnet toroidal, awalnya dijadwalkan untuk memulai uji coba penuh pertamanya pada tahun 2020. Kini, para ilmuwan mengatakan reaktor tersebut akan mulai beroperasi paling cepat pada tahun 2039.

    Ini berarti bahwa tenaga fusi, yang di antaranya termasuk tokamak ITER, sangat kecil kemungkinannya beroperasi tepat waktu untuk menjadi solusi bagi krisis iklim.

    “Tentu saja, penundaan ITER tidak mengarah ke arah yang benar,” kata Pietro Barabaschi, direktur jenderal ITER, dalam konferensi pers (3/7), dikutip dari Live Science, Sabtu (6/7/2024).

    “Dalam hal dampak fusi nuklir terhadap masalah yang dihadapi manusia saat ini, kita tidak boleh menunggu fusi nuklir menyelesaikannya. Ini tidak bijaksana,” lanjutnya.

    Penundaan Operasional

    ITER merupakan reaktor fusi nuklir terbesar di dunia baik dari segi skala maupun jumlah negara yang terlibat dalam pengembangannya. Matahari buatan ini adalah hasil kolaborasi antara 35 negara, termasuk setiap negara di Uni Eropa, Rusia, China, India, dan Amerika Serikat.

    ITER mengandung magnet paling kuat di dunia, sehingga membuatnya mampu menghasilkan medan magnet 280 ribu kali lebih kuat dari medan magnet yang melindungi Bumi.

    Desain reaktor yang mengagumkan ini juga dibarengi dengan pembiayaan yang mahal. ITER awalnya diperkirakan menelan biaya sekitar USD 5 miliar atau sekitar Rp 81,2 triliun dan dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun 2020.

    Pada perkembangannya, reaktor ini mengalami beberapa kali penundaan dan anggarannya membengkak hingga lebih dari USD 22 miliar atau sekitar Rp 357,6 triliun, dengan tambahan USD 5 miliar atau sekitar Rp 81,2 triliun yang diusulkan untuk menutupi biaya tambahan. Biaya tak terduga dan penundaan ini salah satunya menjadi penyebab penundaan operasionalnya selama 15 tahun.

    Cara Menciptakan Matahari Buatan

    Para ilmuwan telah berupaya memanfaatkan kekuatan fusi nuklir yang meniru Matahari selama lebih dari 70 tahun. Dengan menggabungkan atom hidrogen untuk membuat helium di bawah tekanan dan suhu yang sangat tinggi, bintang-bintang deret utama mengubah materi menjadi cahaya dan panas, menghasilkan sejumlah besar energi tanpa menghasilkan gas rumah kaca atau limbah radioaktif yang bertahan lama.

    Namun, meniru kondisi yang ditemukan di dalam inti bintang seperti Matahari bukanlah tugas yang mudah. Desain yang paling umum untuk reaktor fusi, tokamak, bekerja dengan memanaskan plasma sebelum menjebaknya di dalam ruang reaktor berbentuk seperti donat dengan medan magnet yang kuat.

    Namun, mempertahankan kumparan plasma yang bergolak dan sangat panas agar tetap berada di tempatnya cukup lama agar fusi nuklir dapat terjadi merupakan tantangan tersendiri. Ilmuwan Soviet Natan Yavlinsky merancang tokamak pertama pada tahun 1958, tetapi sejak saat itu tidak ada seorang pun berhasil menciptakan reaktor dengan kemampuan mengeluarkan lebih banyak energi daripada yang diserapnya.

    Salah satu kendala utama adalah penanganan plasma yang cukup panas untuk melakukan fusi. Reaktor fusi memerlukan suhu tinggi, berkali-kali lebih panas daripada Matahari, karena harus beroperasi pada tekanan yang jauh lebih rendah daripada temuan di dalam inti bintang.

    Inti Matahari sebenarnya, misalnya, mencapai suhu sekitar 15 juta derajat Celsius, tetapi memiliki tekanan kira-kira sama dengan 340 miliar kali tekanan udara di permukaan laut di Bumi.

    ‘Memasak’ plasma hingga mencapai suhu ini merupakan bagian yang relatif mudah, tetapi menemukan cara untuk mengendalikannya agar tidak terbakar di reaktor atau menggagalkan reaksi fusi secara teknis merupakan hal sulit. Sebab biasanya dilakukan dengan laser atau medan magnet.

    (rns/rns)

  • Rusia Mau Bangun Stasiun Luar Angkasa Tahun 2030

    Rusia Mau Bangun Stasiun Luar Angkasa Tahun 2030

    Jakarta

    Rusia berencana membangun stasiun luar angkasanya sendiri pada tahun 2030. Menariknya pada tahun yang sama stasiun luar angkasa internasional (ISS) akan mulai berhenti beroperasi.

    Yuri Borisov, kepala badan antariksa Rusia (Roscosmos) menyetujui jadwal ini bersama direktur dari 19 perusahaan yang terlibat dalam pembangunan stasiun luar angkasa baru. Setidaknya akan ada empat modul yang akan dibangun pada tahun 2030.

    Roscosmos mengatakan akan meluncurkan modul saintifik dan energi pada tahun 2027. Setelah itu mereka akan menerbangkan tiga modul pada tahun 2030 dan dua lainnya antara tahun 2031 dan 2033.

    Saat ini ada dua stasiun luar angkasa yang beroperasi di orbit yaitu International Space Station yang dikelola NASA dan Roscosmos serta stasiun luar angkasa Tiangong yang dioperasikan China. Tiangong sudah mulai beroperasi sejak Juni 2022, sedangkan ISS rencananya akan dipensiunkan pada akhir tahun 2030.

    Hingga saat ini Rusia bermitra dengan Amerika Serikat dan negara lainnya di ISS. Namun setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, hubungan mereka dengan AS meregang dan berdampak hingga kemitraan di ISS.

    Menjelang akhir masa operasional ISS, Rusia sudah mengumumkan rencananya untuk mundur dari kemitraan tersebut pada tahun 2022 untuk kemudian membangun stasiun luar angkasanya sendiri.

    Awalnya Rusia mengatakan mereka akan keluar dari ISS pada tahun 2024, namun tahun lalu mereka mengatakan akan memperpanjang partisipasinya hingga tahun 2028, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (5/7/2024).

    Selain desain dan produksi modul stasiun luar angkasa, Roscosmos mengatakan pihaknya juga akan menguji coba kapsul berawak generasi baru serta membangun roket dan infrastruktur pendukung di Bumi.

    Rusia termasuk salah satu negara adidaya di luar angkasa sejak era Uni Soviet setelah kosmonaut Yuri Gagarin menjadi orang pertama yang terbang ke luar angkasa. Namun mereka sempat mengalami kegagalan besar tahun lalu setelah misi antariksanya ke Bulan gagal mendarat dan menabrak permukaan.

    (vmp/vmp)

  • Partai Buruh Bakal Menang Telak di Pemilu Inggris!

    Partai Buruh Bakal Menang Telak di Pemilu Inggris!

    London

    Setelah sekian lama, Partai Buruh diprediksi kuat bakal meraih kemenangan di Pemilu Inggris. Hasil exit poll menunjukkan partainya Keir Starmer itu bakal mengungguli Partai Konservatif (Tory) yang selama ini berkuasa.

    Dilansir AFP, Jumat (5/7/2024), pemungutan suara pemilu Inggris baru saja digelar atau pada Kamis (4/7) waktu setempat.

    Berdasarkan exit poll Pemilu Inggris 2024, partai oposisi utama Inggris itu bakal menang telak. Partai Buruh akan berkuasa setelah 14 tahun menjadi oposisi.

    Ketika tempat pemungutan suara ditutup pada pukul 22.00 (21.00 GMT), survei untuk lembaga penyiaran Inggris menunjukkan bahwa Partai Buruh yang berhaluan kiri-tengah akan memenangkan 410 kursi di House of Commons yang memiliki 650 kursi, sedangkan Tories (Konservatif) hanya memperoleh 131 kursi.

    Sayap kiri (Partai Buruh) menang, sayap kanan (Konservatif) kalah. Kelompok sayap tengah (sentris/moderat) juga dapat suara dan diprediksi menjadi oposisi kecil. Demokrat Liberal akan memperoleh 61 kursi, namun Partai Reformasi Inggris yang anti-imigrasi pimpinan Nigel Farage dapat memperoleh 13 kursi.

    British political party logos are seen on a ballot paper in a postal voting pack for Britain’s 2024 parliamentary election, in this photo illustration taken June 28, 2024. REUTERS/Toby Melville/Illustration/File Photo Purchase Licensing Rights Foto: REUTERS/Toby Melville/Illustration/File Photo Purchase Licensing Rights

    Penghitungan surat suara sedang berlangsung di seluruh negeri, dengan hasil resmi diharapkan mulai Kamis malam hingga Jumat, menempatkan pemimpin Partai Buruh Keir Starmer di jalur yang tepat untuk menggantikan Rishi Sunak sebagai perdana menteri.

    Jika hasilnya benar, maka hal ini akan berlawanan dengan tren positif di antara sekutu-sekutu terdekat Inggris, dengan Partai Nasional sayap kanan di Prancis yang diprediksi bakal meraih kekuasaan, dan Donald Trump tampaknya akan kembali berkuasa di Amerika Serikat.

    Lihat juga Video: Kaisar Jepang Siap Kunjungi Inggris untuk Tingkatkan Hubungan Bilateral

    (dnu/zap)

  • Israel Akan Kirim Delegasi untuk Negosiasi Pembebasan Sandera di Gaza

    Israel Akan Kirim Delegasi untuk Negosiasi Pembebasan Sandera di Gaza

    Yerusalem

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa telah menyetujui mengirim delegasi untuk melakukan pembicaraan mengenai pembebasan sandera yang ditangkap dalam serangan 7 Oktober. Akan tetapi belum diketahui ke mana delegasi itu akan dikirim.

    Dilansir AFP, Jumat (5/7/2024), dalam sebuah pernyataan setelah pembicaraan telepon dengan Presiden AS Joe Biden, kantor Netanyahu mengatakan bahwa PM Israel itu telah menyampaikan keputusan tersebut ke Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

    “Perdana Menteri menyampaikan informasi terbaru kepada Presiden Biden tentang keputusannya untuk mengirim delegasi yang akan melanjutkan negosiasi untuk membebaskan para sandera,” kata kantor Netanyahu dalam pernyataannya.

    Akan tetapi, tidak ada indikasi ke mana delegasi tersebut akan pergi atau kapan akan berangkat.

    Dalam pernyataannya melalui panggilan telepon, Gedung Putih mengatakan Biden menyambut baik keputusan untuk meminta para perunding Israel terlibat dengan mediator dalam upaya untuk mencapai kesepakatan.

    Sementara dalam laporan media, Netanyahu mengadakan pertemuan kabinet keamanannya pada Kamis (4/7) malam untuk membahas proposal baru yang dikirim oleh Hamas melalui mediator Qatar. Hamas menuntut diakhirinya pertempuran dan penarikan pasukan Israel sebagai awal dari kesepakatan penyanderaan.

    Israel mengatakan bahwa perang tidak akan berakhir tanpa pembebasan sandera di wilayah Palestina. Netanyahu juga berulang kali bersumpah bahwa kampanye di Gaza tidak akan berakhir sampai kemampuan militer dan pemerintahan Hamas dihancurkan.

    Qatar, Mesir dan Amerika Serikat telah melakukan mediasi antara kedua belah pihak dan sumber-sumber yang dekat dengan upaya mereka mengatakan ada dorongan baru untuk menjembatani ‘kesenjangan’ antara kedua belah pihak dalam beberapa pekan terakhir.

    Biden mengumumkan jalan menuju kesepakatan gencatan senjata pada bulan Mei yang menurutnya telah diusulkan oleh Israel dan mencakup gencatan senjata enam minggu untuk memungkinkan perundingan dan pada akhirnya sebuah program untuk membangun kembali Gaza yang hancur.

    “Ada perkembangan penting dalam proposal terbaru dengan opsi positif bagi kedua belah pihak,” kata seorang diplomat yang menjelaskan proposal terbaru tersebut.

    “Kali ini Amerika sangat serius mengenai hal ini,” imbuhnya.

    Diketahui perang dimulai dengan serangan Hamas tanggal 7 Oktober di Israel selatan yang mengakibatkan kematian 1.195 orang, sebagian besar warga sipil. Hal ini menurut penghitungan AFP berdasarkan angka Israel.

    Militan Hamas juga menyandera 251 sandera, 116 di antaranya masih berada di Gaza termasuk 42 orang yang menurut tentara tewas.

    Sementara serangan balasan Israel secara terus-menerus telah menewaskan sedikitnya 38.011 orang, sebagian besar warga sipil, menurut angka dari kementerian kesehatan wilayah yang dikelola Hamas.

    (lir/lir)

  • Bantahan Gedung Putih soal Isu Biden Mundur Pencalonan Presiden

    Bantahan Gedung Putih soal Isu Biden Mundur Pencalonan Presiden

    Jakarta

    Surat kabar The New York Times menyerukan agar Presiden Joe Biden mundur dan mengizinkan anggota Partai Demokrat lainnya bertarung melawan Donald Trump dalam pemilihan presiden mendatang. Gedung Putih menegaskan Biden tak akan mundur.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (29/6/2024), media ternama AS itu membuat seruan dalam editorialnya pada Jumat (28/6) waktu setempat. Dewan editorial surat kabar tersebut -yang terpisah dari ruang redaksinya- mengatakan debat calon presiden (capres) pada Kamis pekan kemarin membuktikan Biden yang berusia 81 tahun “gagal dalam ujiannya sendiri.”

    Tekad Biden untuk mencalonkan diri lagi disebut sebagai ‘pertaruhan sembrono’, seraya menambahkan “pelayanan publik terbesar yang dapat dilakukan Biden adalah mengumumkan bahwa ia tidak akan terus mencalonkan diri kembali,”.

    Pada kesempatan sebelumnya, Biden menegaskan berniat tetap ikut dalam pemilihan presiden 2024. Hal itu disampaikan Biden setelah penampilannya dalam debat capres AS melawan mantan presiden Donald Trump dinilai buruk dan memicu kepanikan di kalangan Partai Demokrat.

    “Saya tidak berjalan semudah dulu, saya tidak berbicara selancar dulu, saya tidak berdebat sebaik dulu, tapi saya tahu apa yang saya lakukan sekarang — saya tahu bagaimana mengatakan yang sebenarnya,” kata Biden dalam acara kampanye yang dipenuhi para pendukung di North Carolina pada Jumat (28/6) waktu setempat.

    “Saya tahu yang benar dan yang salah. Saya tahu bagaimana melakukan pekerjaan ini. Saya tahu bagaimana menyelesaikan sesuatu. Saya tahu, seperti yang diketahui jutaan orang Amerika, ketika Anda terjatuh, Anda bangkit kembali,” imbuh Biden, dikutip dari kantor berita AFP, Sabtu (29/6/2024).

    Penampilan Biden Disebut Seperti ‘Mimpi Buruk’

    Kalangan Partai Demokrat AS menyebut penampilan Biden dalam debat capres pada Kamis (27/6) malam bagaikan ‘mimpi buruk’. Komentar negatif muncul setelah penampilan Biden dengan suara yang serak dan bibirnya terlihat bergetar saat menyampaikan argumen dalam debat.

    Setelah debat dimulai, Gedung Putih menyebut kalau Biden sedang terkena sakit flu. Namun pada debat itu, Biden juga sempat terbata-bata dan terkadang menyimpang dari topik, bahkan ke arah yang salah.

    “Ini benar-benar mimpi buruk,” sebut salah satu sekutu Biden dari Partai Demokrat, yang enggan disebut namanya, seperti dikutip The Hill.

    Adapun, salah satu anggota Kongres asal Texas, Lloyd Doggett, turut menuntut Biden mundur.

    “Dengan mengakui bahwa, berbeda dengan Trump, komitmen terbesar Presiden Biden adalah untuk negara, bukan diri sendiri, saya berharap dia akan mau mengambil keputusan sulit untuk menarik diri,” kata dia seperti dikutip Associated Press. “Dengan hormat, saya mengimbaunya untuk mundur.”

    Gedung Putih Tegaskan Biden Tak Akan Mundur

    Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre menegaskan Biden tak akan mundur dari konstestasi Pilpres.

    “Presiden mempunyai pikiran yang jernih dan dia tetap ikut dalam persaingan,” katanya kepada wartawan, Kamis (4/7).

    Gubernur Kalifornia Gavin Newsom mengecam adanya desakan Biden mundur. Dia yang juga digosipkan akan menggantikan Biden sebagai kandidat Partai Demokrat, menyebut tidak akan berkhianat.

    “Anda tidak bisa mengkhianati kandidat partai hanya karena satu penampilan. Partai semacam apa yang melakukannya?” tandasnya.

    Sejumlah nama yang dibahas berpotensi menjadi capres Demokrat adalah Wakil Presiden Kamala Harris dan Gubernur Kalifornia Newsom, serta Gubernur Negara Bagian Michigan Gretchen Whitmer.

    Whitmer pertama kali terpilih sebagai gubernur pada tahun 2018 dan terpilih kembali pada tahun 2022. Dia menggawangi salah satu negara bagian yang diperebutkan secara ketat oleh kedua partai. Pada pilpres 2020, Biden hanya membukukan kemenangan tipis 2,8 persen atas Trump di Michigan.

    Namun sama seperti tokoh Demokrat lainnya, Whitmer secara terbuka mendukung Joe Biden dan menulis di platform media sosial X bahwa “kita perlu memilih kembali Joe Biden dan Kamala Harris.”

    Tokoh senior Demokrat, Nancy Pelosi, bekas ketua Kongres AS, bahkan mengusulkan kepada Biden dan Trump untuk menjalani tes klinis demi membuktikan kesehatan dan ketajaman mental mereka. Seperti dilaporkan AP, Pelosy menekankan bahwa “Biden berada dalam kondisi terbaik untuk mencalonkan diri.”

    Halaman 2 dari 2

    (idn/lir)

  • Bantahan Gedung Putih soal Isu Biden Mundur Pencalonan Presiden

    Terlalu Tua, Mungkinkah Partai Demokrat Ganti Joe Biden?

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Joe Biden kesulitan mengakhiri polemik mengenai umurnya yang tergolong lanjut di usia 81 tahun. Penampilannya saat debat pertama calon presiden mencuatkan keraguan terhadap kemampuannya mengalahkan kandidat Partai Republik Donald Trump pada pemilu kepresidenan November mendatang.

    Kini, dorongan pensiun dini ikut dilayangkan sejumlah kader Partai Demokrat. Salah satunya datang dari anggota Kongres asal Texas, Lloyd Doggett, yang berinisiatif menuntut Biden mundur.

    “Dengan mengakui bahwa, berbeda dengan Trump, komitmen terbesar Presiden Biden adalah untuk negara, bukan diri sendiri, saya berharap dia akan mau mengambil keputusan sulit untuk menarik diri,” kata dia seperti dikutip Associated Press. “Dengan hormat, saya mengimbaunya untuk mundur.”

    Desakan tersebut dikecam Gubernur Kalifornia Gavin Newsom, yang juga digosipkan akan menggantikan Biden sebagai kandidat Partai Demokrat. “Anda tidak bisa mengkhianati kandidat partai hanya karena satu penampilan. Partai semacam apa yang melakukannya?” tandasnya.

    Seberapa mungkin Biden lengser?

    Pergantian kandidat, terutama presiden yang sedang menjabat, pada masa akhir pemilu merupakan fenomena di luar kelaziman, meski bukan tidak mungkin.

    “Untuk mengganti seorang kandidat pada saat ini, idealnya, jika dia sendiri yang mundur,” kata Filippo Trevisan, seorang profesor di Fakultas Komunikasi American University di Washington. “Langkah ini akan menjadi cara paling sederhana.”

    Namun dia meyakini bahwa Biden tidak akan mau melewatkan kesempatan memenangkan masa jabatan kedua di Gedung Putih.

    Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre menegaskan dugaan tersebut. “Presiden mempunyai pikiran yang jernih dan dia tetap ikut dalam persaingan,” katanya kepada wartawan, Kamis (4/7).

    Siapa berpeluang gantikan Biden?

    Sejumlah nama yang dibahas berpotensi menjadi capres Demokrat adalah Wakil Presiden Kamala Harris dan Gubernur Kalifornia Newsom, serta Gubernur Negara Bagian Michigan Gretchen Whitmer.

    Whitmer pertama kali terpilih sebagai gubernur pada tahun 2018 dan terpilih kembali pada tahun 2022. Dia menggawangi salah satu negara bagian yang diperebutkan secara ketat oleh kedua partai. Pada pilpres 2020, Biden hanya membukukan kemenangan tipis 2,8 persen atas Trump di Michigan.

    Namun sama seperti tokoh Demokrat lainnya, Whitmer secara terbuka mendukung Joe Biden dan menulis di platform media sosial X bahwa “kita perlu memilih kembali Joe Biden dan Kamala Harris.”

    Tokoh senior Demokrat, Nancy Pelosi, bekas ketua Kongres AS, bahkan mengusulkan kepada Biden dan Trump untuk menjalani tes klinis demi membuktikan kesehatan dan ketajaman mental mereka. Seperti dilaporkan AP, Pelosy menekankan bahwa “Biden berada dalam kondisi terbaik untuk mencalonkan diri.”

    Mungkinkah Biden diganti paksa?

    Bagaimana jika Biden tidak mundur, namun Partai Demokrat ingin melantik kandidat lain pada konvensi bulan Agustus?

    “Skenario ini tidak akan terjadi kecuali aturan partai diubah,” kata Clüver Ashbrook dari Bertelsmann Foundation. Menurutnya, Amerika Serikat “telah mengadakan pemilihan pendahuluan di mana Joe Biden telah memenangkan 99 persen suara delegasi. Tidak seorangpun di Partai Demokrat akan rela menentang suara delegasi dan menghindari proses demokrasi.”

    Tapi skenarionya berbeda jika Biden mundur setelah konvensi partai atas alasan kesehatan. Dalam hal ini, Komite Nasional Demokrat akan menggelar sidang istimewa demi memutuskan kandidat pengganti. Menurut Ashbrook, perkembangan semacam itu dipastikan akan memicu diskusi mengenai keadaan demokrasi di AS.

    rzn/hp

    (ita/ita)

  • Mengapa Sejumlah Negara Asia Tenggara Ingin Bergabung dengan BRICS?

    Mengapa Sejumlah Negara Asia Tenggara Ingin Bergabung dengan BRICS?

    Jakarta

    BRICS menarik perhatian negara-negara Asia Tenggara. Thailand dan Malaysia baru-baru ini menyatakan ketertarikan mereka untuk bergabung dengan blok ini.

    Thailand bulan lalu mengajukan permohonan keanggotaan, sementara Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam sebuah wawancara dengan portal berita RRT Guancha mengatakan, negaranya akan segera memulai prosedur formal dalam BRICS.

    “Menjadi anggota BRICS akan membuka peluang perdagangan dan investasi, jadi mengapa tidak?” Piti Srisangam, Direktur Eksekutif ASEAN Foundation, mengatakan kepada DW.

    “Blok ini memiliki anggota dari seluruh dunia, namun belum ada yang berasal dari Asia Tenggara,” tambahnya.

    James Chin, seorang profesor Studi Asia di University of Tasmania mengatakan, “Baik Thailand maupun Malaysia dipandang sebagai kekuatan menengah.”

    “Lebih baik mereka bergabung dengan kelompok-kelompok seperti BRICS agar mereka memiliki suara yang lebih besar di kancah internasional. Namun, manfaat utamanya adalah perdagangan,” tambahnya.

    Peluang ekonomi yang lebih besar

    Tahun lalu, BRICS–sebuah akronim yang awalnya digunakan untuk merujuk pada Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, memutuskan untuk memperluas keanggotaannya, dengan mengundang Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab agar bergabung dengan blok tersebut.

    “Blok ini dapat membantu ekonomi digital Malaysia tumbuh lebih cepat, dengan memungkinkannya untuk berintegrasi dengan negara-negara yang memiliki pasar digital yang kuat, dan juga memanfaatkan praktik-praktik terbaik dari anggota lainnya,” kata Rahul Mishra, profesor di Pusat Studi Indo-Pasifik Universitas Jawaharlal Nehru di New Delhi, kepada DW.

    “Thailand juga akan dapat menarik investasi di industri-industri penting termasuk jasa, manufaktur, dan pertanian,” tambahnya.

    Profesor Studi Asia di University of Tasmania, James Chin, meyakini hubungan perdagangan yang telah dimiliki Cina dengan Malaysia dan Thailand telah memengaruhi keputusan mereka untuk bergabung dengan BRICS.

    Cina telah menjadi mitra dagang terbesar Malaysia selama 15 tahun terakhir dan mitra dagang Thailand selama 11 tahun. Menurut Chin, bergabungnya kedua negara Asia Tenggara ini dengan BRICS akan meningkatkan hubungan mereka dengan Cina.

    Bergabung dengan BRICS bukan untuk memihak

    Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Thailand Maris Sangiampongsa menegaskan, langkah Bangkok bergabung dengan BRICS bukan tindakan “memilih-milih,” atau sebagai cara untuk mengimbangi blok lainnya.

    “Thailand unik karena kami berteman dengan semua negara dan tidak memiliki musuh. Kami dapat bertindak sebagai jembatan antara negara-negara berkembang dan anggota BRICS,” kata Maris.

    Selain BRICS, Thailand juga telah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang berbasis di Paris, yang beranggotakan 38 negara–yang sebagian besar berasal dari Barat.

    “Negara-negara kecil dan menengah tidak memiliki banyak pilihan,” kata Piti Srisangam, Direktur Eksekutif ASEAN Foundation.

    “Apa yang dilakukan Thailand adalah sebuah tindakan penyeimbang, satu kaki dengan demokrasi liberal Barat dan kaki lainnya dengan negara-negara berkembang,” lanjutnya.

    Di Malaysia, sentimen publik saat ini lebih berpihak pada Cina, yang jadi ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat, menurut survei terbaru oleh ISEAS-Yusof Ishak Institute, sebuah lembaga pemikir Singapura.

    Hampir tiga perempat dari responden survei tersebut menyebutkan, ASEAN harus lebih mendukung Cina daripada AS jika blok ini dipaksa untuk bersekutu dengan salah satu dari dua negara adidaya tersebut.

    Pada bulan Juni, selama kunjungan tiga hari Perdana Menteri Cina Li Qiang ke Malaysia, Anwar mengkritik “propaganda yang tak henti-hentinya bahwa kita harus melontarkan kebencian dan ketakutan terhadap dominasi Cina secara ekonomi, militer, dan teknologi.”

    “Kami tidak melakukannya. Kami di Malaysia, dengan sikap netral, memiliki tekad untuk bekerja sama dengan semua negara dan dengan Cina,” tambahnya.

    Apakah negara-negara ASEAN lainnya akan mengikuti?

    Negara di Asia Tenggara yang tertarik untuk bergabung dengan BRICS bukan cuma Malaysia dan Thailand.

    Pada bulan Mei silam, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Pham Thu Hang mengatakan pada sebuah konferensi pers di Hanoi; “Seperti banyak negara di seluruh dunia, kami memantau dengan saksama proses perluasan keanggotaan BRICS.”

    Rahul Mishra, profesor di Pusat Studi Indo-Pasifik Universitas Jawaharlal Nehru di New Delhi, juga meyakini bahwa Vietnam, Laos dan Kamboja dapat menjadi calon anggota yang potensial” karena mereka telah memiliki hubungan yang baik dengan Cina, India, dan Rusia–yang merupakan para pemain kunci di BRICS.

    “Bagi Vietnam, yang telah mencatatkan investasi yang signifikan, ini adalah kesempatan yang baik untuk meningkatkan perdagangannya di luar pasar tradisional mereka ke Timur Tengah, Amerika Latin, dan Afrika,” tambahnya.

    Menjelang KTT BRICS di Afrika Selatan tahun lalu, ada spekulasi bahwa Indonesia–satu-satunya negara G20 di Asia Tenggara yang berharap untuk menyelesaikan proses aksesi dengan OECD dalam waktu tiga tahun, dapat menjadi anggota BRICS.

    Namun pada akhirnya, Presiden Joko Widodo mengatakan kepada publik, pemerintahannya telah memutuskan untuk tidak mengajukan surat minat untuk bergabung dengan BRICS. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada sebuah konferensi pers di bulan Januari lalu mengatakan, Jakarta masih menimbang-nimbang pro dan kontra dari keanggotaan BRICS.

    mel/as

    (ita/ita)

  • Hubungan Rusia-China Ada dalam Kondisi Terbaik

    Hubungan Rusia-China Ada dalam Kondisi Terbaik

    Jakarta

    Presiden Rusia Vladimir Putin memuji hubungan negaranya dengan Cina, mengatakan bahwa hubungan keduanya ada pada “periode terbaik dalam sejarah.”

    Putin dan Presiden Cina Xi Jinping sebelumnya bertemu di ibu kota Kazakhstan, Astana, pada hari Rabu (3/7), saat menghadiri pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO). Klub keamanan dan pertahanan Eurasia ini dipandang oleh Moskow dan Beijing sebagai instrumen untuk melawan pengaruh Amerika Serikat (AS) dan sekutunya dalam urusan internasional.

    Selain Rusia dan Cina, India, Iran, Pakistan, dan empat negara Asia Tengah lain, juga menjadi anggota SCO.

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga diperkirakan hadir dalam pertemuan puncak SCO tersebut.

    Rusia dan Cina telah memperdalam hubungan politik, militer, dan ekonomi mereka sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022.

    Apa isi pernyataan Putin dan Xi?

    Dalam pidato pembukaan saat bertemu dengan Xi, Putin memuji SCO karena “memperkuat perannya sebagai salah satu pilar utama tatanan dunia multipolar yang adil”.

    “Hubungan Rusia-Cina, kemitraan komprehensif dan kerja sama strategis kami, sedang mengalami periode terbaik dalam sejarah,” kata Putin.

    Sementara itu, Xi menyebut Putin sebagai “teman lamanya” dan mengatakan bahwa hubungan Cina-Rusia berada pada “tingkat yang tinggi.”

    “Dalam menghadapi situasi internasional yang bergejolak dan lingkungan eksternal, kedua belah pihak harus terus menjunjung tinggi aspirasi asli dan persahabatan untuk generasi yang akan datang,” kata Xi.

    Putin juga bertemu Erdogan

    Putin juga bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di sela-sela pertemuan SCO di Astana.

    Pemimpin Turki itu mengatakan Ankara dapat membantu membangun dasar untuk mengakhiri perang Ukraina-Rusia. Ia menambahkan bahwa perdamaian yang adil bagi kedua belah pihak bukan kemustahilan.

    Menurut pernyataan kepresidenan Turki, Putin dan Erdogan juga membahas perang yang sedang berlangsung di Jalur Gaza, serta cara untuk mengakhiri konflik di Suriah.

    Selain bertemu dengan Xi dan Erdogan, Putin juga bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, dan Presiden Mongolia Ukhnaagiin Khurelsukh di sela-sela pertemuan puncak SCO itu.

    mel/gtp (AFP, Reuters)

    (ita/ita)