Jakarta –
Pemerintah Jerman telah menjanjikan undang-undang yang mengatur penggunaan senjata tajam secara lebih ketat setelah meningkatnya jumlah laporan penikaman dari pihak kepolisian, terutama di dekat stasiun kereta api – meskipun statistiknya masih kontroversial.
Menteri Dalam Negeri Nancy Faeser telah menyerukan agar undang-undang tersebut diubah sehingga hanya pisau berukuran 6 cm yang diizinkan untuk dibawa di tempat umum, bukan 12 cm seperti saat ini. Pengecualian akan dibuat untuk pisau rumah tangga dalam kemasan aslinya. Sedangkan pisau lipat akan benar-benar dilarang.
“Pisau digunakan untuk melakukan tindakan kekerasan brutal yang dapat menyebabkan cedera serius atau kematian,” kata Faeser kepada lembaga penyiaran publik ARD pada awal Agustus. “Kita membutuhkan undang-undang senjata dan kontrol yang lebih ketat.”
Pernyataan pemerintah itu muncul setelah statistik kepolisian mencatat kenaikan 5,6% dari tahun ke tahun dalam kasus-kasus cedera serius yang melibatkan senjata tajam, dengan 8.951 insiden pada tahun 2023. Polisi federal, yang bertanggung jawab atas keamanan di bandara dan stasiun kereta api utama Jerman, juga melaporkan peningkatan signifikan dalam serangan senjata tajam di dalam dan di sekitar stasiun, dengan 430 serangan dalam enam bulan pertama tahun ini.
Data statistik masih kontroversial
Namun, polisi baru mengumpulkan statistik kejahatan dengan senjata tajam sejak 2021, dan para ahli kriminologi berhati-hati dalam mendefinisikan angka-angka terbaru sebagai sebuah tren. Dirk Baier, kriminolog Jerman di Institute of Delinquency and Crime Prevention di Zurich, mengatakan bahwa Jerman sebenarnya tidak memiliki banyak data tentang kejahatan senjata tajam sama sekali.
“Polisi memasukkan serangan dengan pisau yang dilakukan dan ancaman dengan pisau, jadi ini adalah kategori yang sangat kabur,” katanya kepada DW. “Dan ini baru sebentar, jadi angkanya belum benar-benar bisa diandalkan.”
Hal itu tidak menghentikan a partai sayap kanan Alternative for Germany (AfD) untuk menggunakan angka-angka statistik dan mengatakan bahwa “kebijakan migrasi” negara itu adalah penyebabnya. “Kami mengalami ledakan kejahatan asing, kejahatan kaum muda, kekerasan migran, karena kami memiliki perbatasan yang terbuka,” ujar salah satu tokoh AfD, Alice Weidel, kepada lembaga penyiaran publik ZDF pada Juli lalu.
Namun para ahli kriminologi tidak melihat adanya hubungan antara kejahatan dengan kekerasandan latar belakang imigran secara umum. Meskipun orang non-Jerman terwakili secara tidak proporsional dalam statistik kejahatan dengan senjata tajam, hal itu sendiri bukanlah wawasan yang sangat membantu, kata Baier.
“Jika kita melihat lebih dekat pada kelompok non-Jerman, kita akan menemukan kelompok orang yang sangat berbeda: Ada orang Eropa Timur, orang Afrika, orang Amerika Selatan, orang dengan latar belakang Arab,” katanya. “Itu adalah budaya yang sangat berbeda, jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ada budaya ‘pisau’ tertentu, atau latar belakang etnis yang memiliki hubungan langsung dengan membawa pisau.”
“Kita benar-benar perlu berbicara lebih sedikit tentang negara asal mereka, tetapi tentang keadaan kehidupan mereka,” tambahnya. “Dalam lingkungan seperti apa mereka tumbuh? Di antara teman-teman yang mana, yang menurut mereka penting untuk membawa pisau? Apa latar belakang pendidikan mereka? Kita perlu melihat keadaan sosial mereka, dan tidak terjebak pada kewarganegaraan.”
Bagaimana mengawasi kejahatan dengan senjata tajam?
Mengingat hal ini, Baier skeptis bahwa undang-undang Faeser akan membuat banyak perbedaan dalam jangka panjang, meskipun setidaknya dapat menyederhanakan undang-undang Jerman, yang saat ini sangat rumit, karena setiap negara bagian memiliki peraturannya sendiri tentang jenis pisau apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.
“Ini adalah sinyal yang baik, bisa dikatakan demikian,” katanya. “Namun jika Anda mencari manfaatnya dalam hal mencegah kejahatan dengan pisau, maka menurut saya tidak ada manfaatnya.” Itu karena, Baier berpendapat, orang-orang yang membawa pisau berbahaya akan terus melakukannya, apakah itu legal atau tidak.
Hal ini menunjukkan masalah yang lebih mendesak, yaitu bagaimana cara mencegah serangan yang mungkin terjadi. Lars Wendland, ketua serikat polisi Jerman, GdP, menyambut baik usulan Faeser, tetapi berpendapat bahwa polisi membutuhkan lebih dari sekadar perubahan hukum agar dapat bekerja secara efektif. “Apa gunanya pengetatan hukum jika kita tidak dapat menegakkannya?” katanya kepada DW. “Kita juga harus melihat apakah kita memiliki personel dan materi untuk menerapkannya.”
Wendland berpendapat bahwa pengawasan dengan sistem pengenalan wajah dan mengizinkan polisi untuk melakukan pemeriksaan acak di “zona tanpa senjata” akan menjadi awal yang baik. Namun langkah-langkah tersebut belum disebutkan oleh Faeser – dan diragukan apakah itu akan berada dalam wewenangnya, karena menetapkan zona tanpa senjata biasanya merupakan tugas pemerintah daerah.
Apa itu ‘zona tanpa senjata’?
Zona semacam itu telah diperkenalkan di beberapa kota di Jerman, dan meskipun hanya ada sedikit bukti bahwa zona tersebut benar-benar mengurangi kejahatan dengan kekerasan, menurut Baier, zona tersebut membuat orang merasa lebih aman. “Ada penelitian ilmiah mengenai zona tanpa senjata di Leipzig dan Wiesbaden – keduanya menunjukkan bahwa kriminalitas tidak menurun secara nyata: Tetapi penduduk merasa lebih aman. Saya rasa itu kemungkinan besar karena lebih banyak polisi yang berjaga,” katanya.
Kejahatan dengan pisau telah menjadi masalah utama di tempat lain di Eropa, terutama di Inggris, di mana pemerintah juga memperkenalkan larangan kepemilikan senjata tajam akhir tahun lalu.
(fr/hp)
(ita/ita)
