Xcloud.id

Negara: Amerika Serikat

  • Aturan Pelabelan Bahaya Sudah Ada, Perlukah BPA Dilarang untuk Kemasan Pangan?

    Aturan Pelabelan Bahaya Sudah Ada, Perlukah BPA Dilarang untuk Kemasan Pangan?

    Jakarta –

    Banyak penelitian menunjukkan dampak migrasi senyawa kimia Bisphenol A atau BPA terhadap kesehatan. Beberapa negara pun kini sudah melarang penggunaan bahan kimia ini pada produk plastik.

    Sebut saja Amerika Serikat, Malaysia, hingga negara-negara di Eropa. Negara-negara ini telah melarang penggunaan BPA dalam produk kemasan pangan.

    Sebagai informasi, BPA adalah senyawa kimia yang sering ditemukan dalam produk plastik, seperti botol minum, wadah makanan, pelapis kaleng, dan galon guna ulang. Ketika suatu kemasan, seperti galon guna ulang terpapar suhu panas atau digunakan berulang kali, serta pendistribusiannya yang tidak baik misalnya diangkut dengan truk terbuka sehingga terpapar sinar matahari langsung, BPA bisa larut ke dalam air yang minum setiap hari.

    Kontrol pasca produksi dari produsen galon polikarbonat yang lemah mengakibatkan penemuan BPOM periode 2021-2022 yang menunjukkan, kadar BPA yang bermigrasi pada air minum lebih dari 0,6 ppm (standar BPOM) meningkat berturut-turut hingga 4,58 persen. Begitu pula dengan hasil pengujian migrasi BPA di ambang 0,05-0,6 ppm, meningkat berturut-turut hingga 41,56 persen.

    Menurut perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sekaligus spesialis obstetri dan ginekologi dr Ulul Albab, SpOG, beberapa studi menyatakan bahwa migrasi BPA bisa berbahaya untuk jangka panjang, baik pada laki-laki perempuan, dan tumbuh kembang anak.

    “Kalau dibilang risiko pada laki-laki dengan paparan BPA terkait dengan infertility-nya, karena benar-benar saya katakan dengan meningkat 4,2 kali lipat,” ucapnya dalam acara detikcom Leaders Forum di Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2024).

    Peserta detikcom Leaders Forum membahas kontroversi BPA. Foto: Rifkianto Nugroho/detikHealth

    Di Indonesia, pemerintah belum sepenuhnya melarang penggunaan BPA. Namun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mewajibkan pelaku industri untuk memberikan label peringatan bahaya BPA pada galon dengan bahan polikarbonat. Hal ini sebagaimana tertuang pada Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

    Karena kita tahu bahwa alternatif selain BPA juga ada dan kita tahu bahwa BPA juga berdampak pada kesehatan

    dr Ulul Albab, SpOG – Sekjen PB IDI

    Regulasi BPOM ini dinilai menjadi langkah langkah penting dalam melindungi kesehatan masyarakat. Apalagi mengingat risiko kesehatan yang dapat timbul akibat paparan BPA di galon guna ulang yang dikonsumsi jutaan masyarakat Indonesia setiap harinya.

    Meski pemerintah sudah memberlakukan aturan pelabelan, dr Ulul menilai tetap penting untuk tidak menggunakan BPA dalam sebuah kemasan pangan, misalnya di galon guna ulang. Alternatif pengganti BPA dalam kemasan pangan sudah tersedia dan dapat digunakan secara luas tanpa menimbulkan risiko kesehatan.

    “Kita tidak hanya bicara air minum dalam kemasan, tapi produk atau wadah atau kemasan apapun itu terkait dengan BPA. Karena kita tahu bahwa alternatif selain BPA juga ada dan kita tahu bahwa BPA juga berdampak pada kesehatan,” lanjutnya lagi.

    Perlahan, makin banyak produk galon air minum kemasan yang beralih dari plastik polikarbonat ke PET yang lebih aman. Kemasan galon guna ulang mulai ditinggalkan, meski ada juga produk yang baru mulai mendistribusikannya secara selektif di wilayah tertentu.

    (suc/up)

  • 10 Kenapa Negara Arab Tidak Membantu Palestina atau Bersatu Melawan Israel? Internasional

    10 Kenapa Negara Arab Tidak Membantu Palestina atau Bersatu Melawan Israel? Internasional

    Kenapa Negara Arab Tidak Membantu Palestina atau Bersatu Melawan Israel?
    Tim Redaksi
    GAZA, KOMPAS.com
    – “Di mana orang-orang Arab?! Di mana orang-orang Arab?!”
    Pertanyaan itu dilontarkan seseorang yang muncul dari puing-puing seraya menggendong anak-anak yang sudah meninggal. Dia berteriak tanpa daya ke arah kamera yang menyorotnya.
    Pertanyaan ini terus diulang oleh warga Gaza yang keheranan mengapa orang-orang di negara kawasan Arab tidak melindungi mereka dari pengeboman Israel.
    Setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 menewaskan 1.200 warga Israel terbunuh dan 250 orang lainnya diculik, semua mata langsung tertuju pada Timur Tengah.
    Seberapa jauh pembalasan yang akan dilakukan Israel? Bagaimana penduduk dan pemerintah Arab menanggapi guncangan kemanusiaan yang terjadi di wilayah tersebut?
    Pertanyaan pertama masih belum terjawab: Pengeboman Israel telah menghancurkan Jalur Gaza, merenggut nyawa lebih dari 42.500 warga Palestina, tetapi belum ada titik terang.
    Yang kedua adalah benar: Jika ada orang yang mengharapkan adanya protes besar di ibu kota utama dunia Arab, mereka akan kecewa.
    Adapun pemerintah negara-negara itu, “tanggapannya suam-suam kuku atau tidak sama sekali,” menurut Walid Kazziha, profesor ilmu politik di American University in Cairo (AUC), kepada
    BBC Mundo
    .
    Di luar kritik retoris terhadap Israel atau peran mediasi yang diadopsi oleh pemerintah seperti Qatar atau Mesir yang “murni sebagai perantara dan tidak mendukung Palestina,” kata Kazziha, tak satu pun negara-negara Arab memutuskan hubungan dengan Israel atau melakukan tindakan diplomatik dan tekanan ekonomi apa pun untuk mengakhiri perang.
    Mengapa perjuangan Palestina kehilangan relevansinya di antara pemerintah-pemerintah Arab di wilayah ini? Seperti hampir semua hal di Timur Tengah, jawabannya cukup rumit.
    Wilayah Timur Tengah tidak pernah benar-benar menjadi blok yang utuh dan homogen.
    Sepanjang sejarah, masyarakat Arab telah berbagi rasa identitas, bahasa, dan sebagian besar agama, serta kekhawatiran yang timbul dari pengaruh kolonial Eropa di wilayah tersebut.
    Namun, kepentingan pemerintah mereka terkadang berseberangan.
    Hubungan antara Palestina dan negara-negara Arab juga tidak mudah, terutama dengan negara-negara yang menerima sejumlah besar pengungsi setelah proklamasi Negara Israel pada 1948.
    Namun, perjuangan Palestina juga merupakan faktor pemersatu negara-negara Arab selama beberapa dekade.
    Selama periode ini, negara Israel dipandang “sebagai perpanjangan tangan dari kekuatan kolonial sebelumnya, yang telah menarik diri dari Timur Tengah,” menurut profesor kebijakan publik di Institut Pascasarjana Doha, Tamer Qarmout.
    “Israel sengaja ditempatkan di sana sebagai agen untuk melindungi kepentingan mereka, yang sebelumnya merupakan kepentingan Inggris dan Perancis, dan sekarang kepentingan Amerika Serikat,” ujar Tamer Qarmout kepada
    BBC Mundo
    .
    Perang yang dilancarkan terhadap Israel di masa lalu oleh negara-negara seperti Mesir, Suriah, dan Yordania tidak hanya untuk membela kepentingan nasional mereka, tetapi juga kepentingan Palestina, kata para analis.
    Namun, perang tersebut kini telah berlalu. Mesir dan Yordania telah menandatangani perjanjian damai dengan Israel beberapa dekade yang lalu.
    Maroko, Uni Emirat Arab dan Bahrain telah menormalisasi hubungan dengan Israel—negara yang hingga beberapa tahun lalu merupakan negara paria di wilayah tersebut.
    Bahkan Arab Saudi pun hampir melakukan hal yang sama sebelum 7 Oktober dan serangan Hamas.
    Bagi Dov Waxman, direktur Y&S Nazarian Center for Israel Studies di University of California, sejak awal konflik hingga hari ini, selama beberapa dekade terakhir, “masing-masing negara Arab mengikuti kepentingannya sendiri”.
    “Mereka berbicara tentang mendukung Palestina dan solidaritas, dan bukan berarti perasaan itu tidak tulus, tetapi pada akhirnya mereka mengikuti kepentingan nasional mereka.”
    “Ada banyak simpati terhadap bencana kemanusiaan yang dihadapi warga Gaza, dan mereka ingin pemerintah mereka berbuat lebih banyak. Mereka ingin hubungan diplomatik diputus. Mereka ingin para duta besar diusir, setidaknya ada tanggapan semacam itu,” ujar Fakhro.
    Namun, hal ini tidak terjadi.
    Menurut Imad K. Harb, direktur Riset dan Analisis di lembaga riset Arab Center di Washington, DC, “Pemerintah Arab telah lama meninggalkan Palestina.”
    Bagi Tamer Qarmout, ada sebuah titik balik yang telah mengubah seluruh dinamika di kawasan ini: pemberontakan rakyat yang mengguncang Timur Tengah dan Afrika Utara antara tahun 2010 dan 2012, yang dikenal dengan sebutan Kebangkitan Arab
    (Arab Spring).
    “Sejak saat itu, gelombang telah berubah sepenuhnya dan kegagalan pemberontakan ini telah membuat kawasan ini berada dalam ketidakpastian: banyak negara yang masih terbenam dalam konflik sipil, seperti Yaman, Suriah, atau Irak,” kata profesor dari universitas di Qatar ini.
    “Dua negara terakhir, yang merupakan negara sentral dan kuat dengan ide-ide politik yang dapat menantang AS, telah lenyap.”
    Di tengah keadaan krisis permamen ini, kendati bersimpati kepada Palestina, masyarakat Arab “merasa tak berdaya”, menurut Qarmout.
    “Mereka sendiri hidup di bawah tirani, otokrasi, dan kediktatoran. Dunia Arab berada dalam kondisi yang menyedihkan, orang-orang tidak memiliki kebebasan atau kemampuan dan aspirasi untuk hidup bermartabat,” kecam Qarmout.
    Meski begitu, respons sosial jauh lebih kuat daripada respons pemerintah, meskipun hal ini berkembang terutama di media sosial.
    Sejak
    Arab Spring
    , jalan-jalan di banyak negara di kawasan ini, seperti Mesir, menjadi terlarang bagi aktivisme.
    Jika dulu pemerintah otoriter mengizinkan masyarakat untuk melampiaskan rasa frustasi mereka dalam aksi demonstrasi membela Palestina, kini mereka khawatir protes semacam itu akan berujung pada hal yang lebih besar.
    Namun, itu bukan satu-satunya hal yang berubah dalam tahun-tahun penuh gejolak ini, ketika jutaan orang Arab turun ke jalan di negara-negara seperti Tunisia, Mesir, Libya, Suriah, Bahrain, dan Maroko untuk menuntut demokrasi dan hak-hak sosial.
    “
    Arab Spring
    benar-benar merupakan guncangan dan mengubah dinamika dan prioritas banyak negara,” kata Qarmout.
    “Beberapa rezim lama tidak ada lagi dan yang lainnya berpikir bahwa mereka akan tertinggal, sehingga mereka panik, melihat ke kiri dan ke kanan dan mencari perlindungan.”
    “Banyak yang percaya pada gagasan yang dijual oleh Amerika Serikat bahwa Israel, sekutunya di kawasan itu, dapat melindungi mereka,” ujarnya.
    Perjanjian itu menjadi kesepakatan hubungan Barhain dan Uni Emirat Arab dengan Israel—perjanjian ini kemudian diikuti oleh Maroko dan Sudan.
    Lalu, dampak perjanjian ini kemudian datang. Washington, misalnya, mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat, yang membuat referendum penentuan nasib sendiri menjadi tidak mungkin.
    “Ketika kita melihat hubungan yang telah dibangun oleh negara-negara ini dengan Israel, kita melihat bahwa pada dasarnya bermuara pada Israel yang menjual sistem untuk memata-matai penduduk mereka sendiri,” kata Walid Kazziha.
    Dugaan kasus spionase menggunakan program Pegasus—yang dikembangkan oleh perusahaan Israel NSO Group—telah mempengaruhi Maroko, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan bahkan Arab Saudi, meskipun tidak memiliki hubungan resmi dengan Israel.
    Menurut
    The New York Times
    , Riyadh membeli program tersebut pada 2017 dan kehilangan akses ke program tersebut setelah pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul pada tahun berikutnya.
    Namun, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman berhasil memulihkan layanan setelah menelepon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang melakukan intervensi untuk mengizinkan Saudi menggunakan perangkat lunak itu lagi, demikian laporan surat kabar Amerika tersebut.
    Hubungan Hamas dan Hizbullah dengan Iran juga menimbulkan kecurigaan di negara-negara Arab.
    Bagi negara-negara Teluk, misalnya, Iran adalah ancaman yang lebih besar daripada Israel. Banyak pemerintah Arab “telah mengadopsi narasi Israel dan Amerika bahwa gerakan-gerakan ini adalah perpanjangan tangan Iran di wilayah tersebut, dan bahwa mereka diciptakan untuk menyabotase proyek perdamaian regional dengan mengabaikan Palestina,” kata Qarmout.
    Ini adalah narasi yang didorong oleh sebagian besar media resmi di dunia Arab—sebuah wilayah di mana hampir tidak ada media independen, menurut para analis.
    “Bagi media Saudi, misalnya, perhatian utama bukanlah Palestina, tetapi bagaimana Iran mendapatkan tempat,” Kazziha berpendapat.
    Akan tetapi, negara-negara ini kemudian menjadi waspada terhadap kekuatan gerakan yang terus meningkat.
    “Ketika pintu-pintu tertutup bagi mereka dan tidak ada yang mau memberi mereka senjata untuk melawan Israel, mereka bersedia membantu penjahat untuk mendapatkannya,” tambahnya.
    Hal yang sama berlaku untuk Hizbullah dan kelompok-kelompok lain yang menerima dukungan dari Iran, tetapi juga ingin membela Palestina,
    Menurut Kazziha, ketika Iran dikedepankan sebagai promotor, maka orang-orang Arab tidak lagi menjadi tokoh utama.
    “Saya pikir ada beberapa gerakan Arab yang benar-benar tertarik untuk mendukung Palestina dan bahkan mati untuk mereka, seperti Hizbullah, Houthi di Yaman, dan beberapa gerakan Syiah di Irak,” ujar peneliti AUC tersebut.
    Selain kepentingan geostrategis dan krisis di negara-negara Arab, perjuangan Palestina telah dilupakan seiring berlalunya waktu.
    Konsep-konsep yang pernah membuat jantung Timur Tengah berdegup kencang, seperti pan-Arabisme, kini hanya menjadi gema masa lalu.
    “Sebagian besar generasi muda di wilayah ini bersimpati kepada Palestina, tetapi mereka tidak mengetahui dinamika konflik karena hal-hal tersebut tidak lagi diajarkan di sekolah-sekolah,” jelas Qarmout.
    “Pada 1960-an dan 1970-an, banyak negara Arab yang memiliki kurikulum sekolah yang lengkap tentang Palestina, namun saat ini masyarakat telah berubah dengan kekuatan globalisasi, bahkan identitas,” jelas Qarmout,” katanya.
    Hal yang sama juga terjadi pada para pemimpin baru.
    “Di negara-negara Teluk, misalnya, ada generasi pemimpin baru seperti Mohamed Bin Salman dari Arab Saudi, yang sebagian besar berpendidikan Barat, yang tidak pan-Arab dan tidak melihat Palestina sebagai sebuah isu,” jelas Qarmout.
    “Prioritas mereka berbeda dan begitu pula ambisi mereka,” cetusnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Peran BPK dalam mengawal mitigasi perubahan iklim

    Peran BPK dalam mengawal mitigasi perubahan iklim

    PT PLN (Persero) mendorong masyarakat untuk beralih dari energi berbasis fosil (BBM) ke energi berbasis listrik. (Foto:ANTARA/HO)

    Peran BPK dalam mengawal mitigasi perubahan iklim
    Dalam Negeri   
    Widodo   
    Senin, 04 November 2024 – 12:43 WIB

    Elshinta.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  memiliki  peran strategis dalam hal mitigasi perubahan iklim. BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan dapat melakukan pemeriksaan atas efekivitas kebijakan, peraturan dan investasi dalam mendorong transisi energi dengan mengurangi ketergantungan atas bahan bakar fosil.

    BPK sesuai tugas dan fungsinya, mengawal pelaksanaan program-program prioritas pembangunan nasional yang direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara bertanggung jawab, agar dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

    BPK memeriksa banyak sektor, mulai dari sektor energi, kehutanan, hingga infrastruktur publik, dengan fokus menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan peningkatan kualitas lingkungan yang keberlanjutan.

    Sejak tahun 2019, badan ini memulai pemeriksaan di sektor energi, terutama pada kelistrikan, yang diikuti audit penggunaan dana dari sektor perkebunan kelapa sawit untuk pengembangan biodiesel. Pada 2020, pemeriksaan fokus pada bahan bakar ramah lingkungan. Pengecekan dilakukan terhadap jaringan gas kota, yang kemudian mendorong peralihan penggunaan LPG ke gas bumi yang memiliki emisi lebih rendah.  

    Audit BPK mencakup pula sektor infrastruktur untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) dan transisi energi pada tahun 2022 yang menitikberatkan pengelolaan penggunaan batu bara, gas, dan energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan.

    Selama periode 2018-2022, BPK turut memeriksa pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara (minerba) terkait kewajiban reklamasi dan pasca-tambang yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang di sektor kehutanan. Kemudian, audit terhadap implementasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan periode 2018-2019, perizinan kehutanan tahun 2021, dan aksi mitigasi serta adaptasi perubahan iklim di sektor forestry and other land use (FOLU) pada tahun 2023 dengan fokus menurunkan deforestasi sekaligus rehabilitasi hutan dan lahan.

    Sementara pada tahun 2021, BPK mengaudit pula perihal perubahan iklim di bidang infrastruktur publik. Audit dilakukan terhadap kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengenai penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah domestik berbasis masyarakat, penyediaan air minum dan sanitasi layak serta aman di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta penyediaan akses air minum dan sanitasi layak di daerah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tahun 2022.

    Mengenai isu transisi energi, BPK mengaudit Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta instansi terkait lainnya dengan tujuan menilai penggunaan batu bara, gas bumi, dan energi terbarukan dalam pengembangan sektor ketenagalistrikan. Dengan begitu, dapat dipastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi.

    Temuan hingga proyeksi ke depan
    Sejumlah temuan utama dari pemeriksaan BPK terkait mitigasi perubahan iklim mencakup skenario net zero emission  yang diperkirakan bakal meningkatkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Listrik sebesar 0,020/kWh dolar Amerika Serikat (AS) atau 32,79 persen dibandingkan skenario business as usual. Selain itu, peningkatan diproyeksikan terjadi pada belanja subsidi listrik secara signifikan di tahun 2030 dengan kenaikan mencapai 159,72 persen dibandingkan tahun 2021.

    Di sisi lain, BPK menemukan bahwa kebutuhan investasi untuk transisi energi dengan estimasi 28,5 miliar dolar AS per tahun. Namun, per Juli 2024, pemerintah belum mengidentifikasi sumber pendanaan yang jelas, termasuk skema pendanaan berupa pinjaman atau hibah. Rencana penghentian dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) belum pula dilengkapi rencana pembangunan pembangkit pengganti memadai, dan mitigasi risiko terhadap aset-aset yang berpotensi terbengkalai belum teridentifikasi dengan baik.

    Temuan lainnya adalah sebagian besar komponen Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) masih diimpor dari Tiongkok, sementara industri komponen PLTS domestik masih berada pada tahap perakitan. Selanjutnya, realisasi pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) masih di bawah ketentuan, kurangnya optimalisasi teknologi untuk pengendalian emisi pada PLTU, serta minimnya koordinasi antara Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam pengawasan emisi GRK.

    Dari hasil pemeriksaan BPK tersebut, mempengaruhi perubahan peraturan terkait energi terbarukan yang mendorong investasi dan pengembangan infrastruktur, lalu peningkatan ketersediaan suplai atas energi terbarukan. Dampak lainnya, menggerakkan kolaborasi antara pemerintah, sektor privat, organisasi non profit dan masyarakat lokal, untuk membangun infrastruktur penyediaan air serta  mempersiapkan tindakan mitigasi atas risiko yang mungkin ditimbulkan.

    Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, BPK menyarankan para ahli dilibatkan pada setiap tahap pemeriksaan, terutama dalam penyusunan kriteria dan rekomendasi. Koordinasi antar-instansi terkait perlu juga ditingkatkan mengingat adanya keterhubungan kompleks dari pelbagai sektor dalam mendukung rencana aksi perubahan iklim di Indonesia.

    Peran sentral badan pemeriksa dalam menghadapi perubahan iklim sudah menjadi kewajiban seiring memasuki zaman dimana terjadi pergeseran paradigma pembangunan menuju ekonomi hijau. Penggunaan sumber daya publik secara efisien, transparan, akuntabel, dan efektif perlu dipromosikan pada seluruh inisiatif pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.

    Pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait harus selalu berkomitmen mengimplementasikan kebijakan tentang ekonomi hijau. Upaya ini ditujukan untuk menjamin pelestarian lingkungan, mengatasi perubahan iklim, mengurangi emisi GRK, serta menjanjikan keamanan energi dalam rangka menuju masa depan yang menekankan keseimbangan dan keadilan antara pembangunan ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

    Dengan demikian, Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan guna mencapai target-target Sustainable Development Goals/SDGs di Indonesia secara khusus, terutama mengenai isu-isu perubahan iklim, dapat segera tercapai.

    Sumber : Antara

  • Perdana! TNI AL- Angkatan Laut Rusia Latihan Besar-besaran di Laut Jawa

    Perdana! TNI AL- Angkatan Laut Rusia Latihan Besar-besaran di Laut Jawa

    Bisnis.com, JAKARTA – TNI Angkatan laut atau TNI AL dan Angkatan Laut Rusia memulai latihan militer gabungan pertama mereka di Laut Jawa pada Senin (4/11/2024).

    Latihan militer gabungan tersebut disebut para analis menunjukkan kesediaan Indonesia untuk berteman dengan negara mana pun.

    Mengutip Reuters, latihan bersama ini dilakukan ketika Presiden Indonesia yang baru dilantik, Prabowo Subianto, menjanjikan hubungan yang lebih erat dengan Rusia di bidang pertahanan.

    Hal itu seiring dengan upayanya untuk menjalin hubungan dengan negara mana pun sebagai bagian dari kebijakan luar negeri non-blok yang telah lama dijalankan Indonesia

    Latihan tersebut akan berlangsung di Laut Jawa dekat kota Surabaya di Indonesia, sebelah timur ibu kota Jakarta, dari 4 hingga 8 November setelah empat kapal perang Rusia tiba di lokasi pada hari Minggu, kata juru bicara angkatan laut I Made Wira Hady Arsanta Wardhana.

    “Latihan gabungan ini merupakan aktualisasi kemitraan internasional antara angkatan laut Indonesia dan Rusia yang selama ini berjalan baik,” kata Wardhana dalam sebuah pernyataan, tanpa memberikan rincian lebih lanjut mengenai apa isi latihan tersebut.

    Pernyataan tersebut mengutip perwakilan delegasi Rusia yang mengatakan bahwa latihan tersebut dirancang untuk kedua angkatan laut untuk bertukar pengetahuan.

    Adapun, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Sergey Tolchenov, duta besar Rusia untuk Indonesia, bulan lalu mengatakan dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Rusia TASS bahwa latihan tersebut adalah “latihan angkatan laut skala besar pertama yang dilakukan Rusia dan Indonesia”.

    Para analis mengatakan latihan ini menandakan kesediaan Indonesia yang lebih aktif untuk berteman dengan negara mana pun.

    “Ini bisa berarti bahwa Indonesia ingin bekerja sama dengan semua orang,” kata Yohanes Sulaiman, seorang profesor hubungan internasional, seraya menambahkan bahwa masih ada pertanyaan seputar strategi besar Prabowo dalam kebijakan luar negeri dan bahwa latihan ini mungkin merupakan cara Rusia untuk menunjukkan bahwa mereka masih mempunyai teman.

    Prabowo menyebut Rusia sebagai “teman baiknya” ketika dia pergi ke Moskow pada Juli lalu.

    Indonesia telah mengadakan latihan militer dengan negara lain. Mereka telah mengadakan latihan tahunan “Perisai Super Garuda” dengan Amerika Serikat sejak tahun 2006 dan edisi tahun 2024 menampilkan lebih dari 4.500 personel dan berlangsung selama dua minggu.

  • Pemilu Presiden di Amerika Serikat Setiap Berapa Tahun Sekali?

    Pemilu Presiden di Amerika Serikat Setiap Berapa Tahun Sekali?

    Jakarta –

    Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden Amerika Serikat (AS) akan diselenggarakan pada 5 November 2024. Pada hari pemungutan suara, jutaan warga negara AS akan menggunakan hak pilih mereka untuk menentukan siapa Presiden AS berikutnya.

    Penyelenggaraan Pemilu Presiden AS ini umumnya menjadi perhatian banyak pihak di seluruh dunia. Sebab siapa yang menjadi Presiden AS nantinya akan memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan orang banyak di kancah internasional.

    Mengutip dari USA.gov, Amerika Serikat mengadakan Pemilu Presiden (Pilpres AS) setiap empat tahun sekali. Pilpres di Amerika Serikat ini biasa diselenggarakan pada hari Selasa pertama yang jatuh setelah hari Senin pertama di bulan November tahun genap. Pemilu setiap 4 tahun sekali inilah yang umumnya menarik perhatian dunia.

    Sementara, untuk Pemilu paruh waktu (midterm election) atau umum disebut Pemilu sela di Amerika Serikat diselenggarakan setiap dua tahun sekali pada bulan November di tahun genap. Pemilu setiap 2 tahun sekali ini hanya untuk pemilihan anggota DPR dan beberapa dari anggota senator.

    Sistem dan Tahapan Pemilu Presiden di AS

    Penyelenggaraan Pemilu di Amerika Serikat dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Federal (Federal Election Commission/FEC) yang dibentuk oleh Kongres. Untuk proses Pemilu Presiden AS mengikuti siklus tahapan yang bisa memakan waktu hampir dua tahun.

    Secara umum, proses Pemilu Presiden AS dapat dibagi menjadi empat tahapan. Mulai dari tahap pemilihan pendahuluan atau kaukus, tahap konvensi nasional, tahap kampanye dan Pemilu, dan tahap Electoral college. Berikut ini penjelasannya:

    Pemilihan Pendahuluan dan Kaukus

    Tahap pemilihan pendahuluan dan kaukus adalah dua cara untuk membantu negara bagian dan partai politik memilih calon presiden. Pada tahapan ini, negara-negara bagian akan melakukan pemilihan pendahuluan atau kaukus untuk menentukan calon-calon dari partai yang akan mengikuti konvensi nasional. Pemilihan pendahuluan atau kaukus ini diselenggarakan mulai bulan Februari, atau selama bulan Januari hingga Juni.

    Konvensi NasionalKampanye dan Pemilihan Umum

    Tahap kampanye dan pemilihan umum, ini biasa diselenggarakan selama bulan September hingga November tahun pemilihan. Calon atau kandidat dari setiap partai akan berkampanye ke seluruh negara bagian, termasuk berpartisipasi dalam debat presiden. Hari pemilihan umum jatuh pada awal bulan November, yakni diselenggarakan pemungutan suara untuk memilih Presiden dan Electoral College.

    Electoral College

    Tahapan ini adalah penentuan siapa yang menjadi Presiden Amerika Serikat terpilih. Calon atau kandidat presiden dengan suara elektoral terbanyak yang menang sebagai Presiden Amerika Serikat, yakni berdasarkan perolehan suara elektoral mayoritas, bukan berdasarkan suara populer kandidat.

    Electoral college adalah proses di mana pemilih atau perwakilan dari setiap negara bagian dalam jumlah yang sebanding dengan populasi negara bagian memberikan suara mereka dan menentukan siapa yang akan menjadi presiden. Setiap negara bagian mendapatkan sejumlah pemilih berdasarkan perwakilannya di Kongres.

    Di Amerika Serikat, total ada 538 pemilih elektoral yang dipilih sesuai dengan kebijakan masing-masing negara bagian. Setiap pemilih elektoral memberikan satu suara setelah pemilihan umum, dan kandidat yang mendapatkan lebih dari setengah, yakni 270 suara, adalah pemenangnya. Selanjutnya, Presiden dan Wakil Presiden yang baru terpilih akan dilantik pada bulan Januari tahun berikutnya.

    Lihat Video: Keadaan Politik Amerika dan koreksi Bursa Global Jadi Faktor Pelemahan IHSG

    (wia/imk)

  • Ada Demo 411 di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup Sementara Megapolitan 4 November 2024

    Ada Demo 411 di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup Sementara Megapolitan 4 November 2024

    Ada Demo 411 di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup Sementara
    Editor
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah massa dari organisasi masyarakat (ormas) menggelar demo di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024) siang.
    Penyampaian pendapat yang bertajuk “Aksi 411: Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa” berimbas pada penutupan jalan di sekitar Patung Kuda, tepatnya Jalan Medan Merdeka Barat.
    Dengan demikian, pengemudi mobil dan pengendara motor yang melintas dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) menuju kawasan Harmoni, dialihkan ke jalan lain.
    “Penutupan jalan itu dilakukan tepat di depan Gedung Indosat, sebab massa aksi sudah memadati area Patung Kuda,” ujar Xena Olivia, video jurnalis
    Kompas.com
    , dalam laporannya.
    Massa aksi itu tiba di area Patung Arjuna Wijaya pukul 13.40 WIB. Mereka sebelumnya berkumpul di Masjid Istiqlal lalu long march melintasi depan Gereja Katedral, Lapangan Banteng, Kementerian Agama, dan Kedubes Amerika Serikat.
    Sejumlah massa aksi itu membawa poster bertuliskan “Dengan semangat reuni 411. Ayo tegakkan supremasi hukum. Tegakkan hukum tanpa tebang pilih.” Massa juga membawa satu mobil komando.
    “Adapun aksi ini diawali dengan bersalawat. Tadi juga sempat shalat,” kata Xena melaporkan.
    Untuk diketahui, salah satu ormas yang ikut dalam demonstrasi yakni Front Persaudaraan Indonesia (FPI).
    Berdasarkan poster aksi yang diterima Kompas.com, titik aksi berlokasi di depan Istana Negara, sekitar Taman Pandang, Monas.
    Namun, polisi menegaskan, aksi akan dipusatkan di Patung Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat.
    “Orasi di Patung Kuda. Massa yang lebih dahulu berkumpul di Masjid Istiqlal akan dikawal ke lokasi aksi,” ujar Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi, Senin.
    Aksi hari ini disebut juga reuni aksi 411. Dalam poster, disebutkan bahwa Buya Husein menjadi koordinator lapangan (korlap) aksi.
    Massa yang hendak ikut aksi juga dianjurkan untuk membawa atribut ormas, majelis, atau dari komunitas masing-masing.
    Selain itu, massa juga diingatkan untuk tidak terprovokasi selama melakukan unjuk rasa di lapangan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Israel Resmi Beri Tahu PBB soal Putus Hubungan dengan UNRWA

    Israel Resmi Beri Tahu PBB soal Putus Hubungan dengan UNRWA

    Jakarta –

    Pemerintah Israel menyatakan telah secara resmi memberi tahu PBB tentang keputusannya untuk memutus hubungan dengan UNRWA, badan PBB yang mendukung pengungsi Palestina.

    “Atas instruksi Menteri Luar Negeri Israel Katz, Kementerian Luar Negeri memberitahu PBB tentang pembatalan perjanjian antara Negara Israel dan UNRWA,” kata Kementerian Luar Negeri Israel dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Senin (4/11/2024).

    “UNRWA, organisasi yang karyawannya berpartisipasi dalam pembantaian 7 Oktober dan banyak karyawannya adalah anggota Hamas, adalah bagian dari masalah di Jalur Gaza dan bukan bagian dari solusi,” ujar Katz.

    Sebelumnya, parlemen Israel bulan lalu menyetujui proposal untuk menutup operasi UNRWA di Israel dan Yerusalem timur yang diduduki, meskipun ada kecaman dari masyarakat internasional, termasuk sekutunya Amerika Serikat.

    UNRWA telah memberikan bantuan penting dan pendampingan di seluruh wilayah Palestina dan pengungsi Palestina di tempat lain selama lebih dari tujuh dekade. Menurut para ahli, larangan terhadap badan PBB ini akan menjadi pukulan bagi pekerjaan kemanusiaan di Gaza jika diterapkan.

    Namun, Katz menepis argumen tersebut, dengan mengatakan hanya sebagian bantuan yang dikirim ke Gaza oleh UNRWA.

    “Bahkan sekarang, sebagian besar bantuan kemanusiaan ke Gaza dikirim melalui organisasi lain, dan hanya 13 persen yang dikirim melalui UNRWA,” cetus Katz.

  • IHSG berpotensi rebound di tengah `wait and see` Pilpres AS

    IHSG berpotensi rebound di tengah `wait and see` Pilpres AS

    Arsip foto – Karyawan mengamati pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melalui layar komputer di Jakarta, Senin (21/10/2024). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/rwa.

    IHSG berpotensi rebound di tengah `wait and see` Pilpres AS
    Dalam Negeri   
    Widodo   
    Senin, 04 November 2024 – 10:03 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin berpotensi bergerak rebound (berbalik menguat) di tengah sikap ‘wait and see’ pelaku pasar terhadap Pemilihan Presiden (Pilpres) di Amerika Serikat.

    IHSG dibuka melemah 0,14 poin atau 0,00 persen ke posisi 7.505,10. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 0,01 poin atau 0,00 persen ke posisi 912,59.

    “Pelaku pasar cenderung berhati-hati jelang Pilpres AS pada 5 November 2024 dan pengumuman FOMC The Fed. IHSG pada awal pekan ini berpotensi rebound sejalan dengan sentimen positif dari indeks- indeks global,” sebut Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Senin.

    Dari dalam negeri, pada Selasa pekan ini (5/11) akan ada rilis pertumbuhan ekonomi periode kuartal III-2024 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperkirakan melandai sejalan dengan melemahnya daya beli dan konsumsi masyarakat, serta absennya Hari Besar Keagamaan.

    Pada Rabu (6/11), Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal III-2024 dan diperkirakan PDB masih akan relatif stabil di atas 5 persen.

    Dari mancanegara, akan diselenggarakan pesta demokrasi berupa Pemilihan Presiden (Pilpres) di AS pada Selasa (5/11), serta terdapat penyelenggaraan The Federal Open Market Committee (FOMC) The Fed pada 6-7 November 2024 waktu AS.

    Pilpres AS, yang mana Donald Trump akan bertanding dalam pemungutan suara dengan Kamala Harris.

    Sementara itu, Bursa saham Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Jumat lalu (1/11) berhasil rebound, meskipun pasar tenaga kerja melemah, indeks Dow Jones menguat 288,73 poin atau 0,69 persen di level 42.052,19, indeks S&P 500 naik 0,41 persen di level 5.728,80, sedangkan Nasdaq Composite melonjak 0,8 persen ke 18.239,92.

    Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain, indeks Hang Seng menguat 23,25 poin atau 0,11 persen ke level 20.529,75, indeks Shanghai menguat 2,39 poin atau 0,07 persen ke 3.274,40, dan indeks Straits Times meenguat 18,56 poin atau 0,52 persen ke 3.573,98.

    Sementara itu, indeks Nikkei (Jepang) libur memperingati hari libur nasional negara tersebut.

    Sumber : Antara

  • Kapan, Siapa Kandidatnya dan Bagaimana Sistemnya?

    Kapan, Siapa Kandidatnya dan Bagaimana Sistemnya?

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) akan segera menggelar pemilihan umum (Pemilu). Pemilu ini adalah untuk menentukan siapa yang akan menjadi Presiden AS berikutnya. Pemilihan Presiden (Pilpres AS) ini diselenggarakan setiap empat tahun sekali.

    Berikut ini serba-serbi tentang Pemilu Amerika Serikat 2024:

    Kapan Pemilu di Amerika Serikat 2024?

    Tanggal pemungutan suara untuk Pemilu Amerika Serikat 2024 adalah pada Selasa, 5 November 2024 waktu setempat. Jutaan warga Amerika Serikat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih akan mendatangi tempat pemungutan suara pada tanggal tersebut untuk memilih Presiden mereka berikutnya.

    Nantinya pemenang dalam Pemilu AS 2024 akan menjabat sebagai Presiden AS selama empat tahun di Gedung Putih, mulai Januari 2025. Mengutip dari Al Jazeera, di AS, warga negara harus memenuhi beberapa kriteria kelayakan yang sangat mendasar untuk dapat memilih, yaitu: Warga negara Amerika Serikat, penduduk negara bagian tempat mereka terdaftar untuk memberikan suara, dan sudah berusia 18 tahun atau lebih.

    Siapa Saja Kandidat yang Berpartisipasi?

    Mengutip dari BBC, pada awalnya ada 15 bakal calon Presiden AS, yakni 9 orang dari Partai Republik, 4 orang dari Partai Demokrat, dan 2 orang lainnya dari kubu independen. Namun dari 15 orang tersebut, pada akhirnya hanya tersisa 2 orang kandidat Presiden AS, yaitu Kamala Harris dan Donald Trump.

    Nama Kamala Harris sendiri muncul setelah Presiden Joe Biden mengumumkan pengunduran dirinya dalam persaingan pemilihan Presiden AS. Biden kemudian mendukung Harris untuk menggantikannya sebagai kandidat dari Partai Demokrat. Sementara di Partai Republik, mantan Presiden AS Donald Trump mengungguli pesaing terakhirnya, mantan Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley.

    Kamala Harris dan Donald Trump (Foto: BBC World)Bagaimana Mekanisme Pemilu Amerika?

    Cara memberikan suara dalam Pemilu AS yaitu warga negara AS akan mendatangi tempat pemungutan suara untuk memilih calon Presiden AS dan calon anggota Electoral College (lembaga pemilihan umum AS). Pada akhirnya, jumlah suara anggota Electoral College ini yang menentukan siapa pemenang untuk menjadi Presiden AS.

    Jumlah perwakilan anggota Electoral College untuk setiap negara bagian disesuaikan dengan total populasi di daerah tersebut. Secara keseluruhan, total anggota Electoral College adalah 538 orang. Seorang kandidat presiden harus mendapatkan suara terbanyak, yakni 270 suara atau lebih, untuk memenangkan pemilihan.

    Perlu diketahui, seperti dikutip dari Al Jazeera, bahwa Presiden AS tidak dipilih oleh suara populer nasional, atau jumlah total suara yang diterima setiap kandidat. Melainkan oleh suara terbanyak dari anggota lembaga pemilih atau Electoral College, yakni orang-orang yang akhirnya memberikan suara untuk presiden.

    Jadi untuk memenangkan Pilpres AS, seorang kandidat presiden harus memenangkan dukungan dari mayoritas pemilih. Para pemilih akhirnya memberikan suara mereka pada bulan Desember 2024, sekitar sebulan setelah pemilihan. Suara mereka kemudian disertifikasi oleh Kongres pada awal Januari 2025, ketika Presiden AS dikonfirmasi dan secara resmi menjabat.

    (wia/imk)

  • Mobil Terbang Toyota Diuji Coba, Bisa Pangkas Perjalanan 2 Jam Jadi 25 Menit

    Mobil Terbang Toyota Diuji Coba, Bisa Pangkas Perjalanan 2 Jam Jadi 25 Menit

    Jakarta –

    Toyota sukses melakukan uji coba mobil terbang perdananya. Mobil terbang ini bisa mempersingkat waktu perjalanan.

    Perusahaan startup Toyota Motor Corporation, Joby Aviation, sukses melakukan uji terbang domestik untuk mobil terbangnya, eVTOL. eVTOL merupakan jenis pesawat yang dirancang untuk penerbangan jarak pendek dan frekuensi tinggi, sehingga cocok untuk dijadikan taksi terbang.

    Dikutip The Japan News, penerbangan perdana ini dilakukan di Jepang pada akhir Oktober, tepatnya di Toyota Technical Center Higashi-Fuji, Susono, perfektur Shizuoka. Mobil terbang ini memiliki panjang sekitar 6 meter, lebar 12 meter, dengan kapasitas angkut hingga lima orang, termasuk awak kabin dan penumpang. Selama pengujian, mobil terbang ini mengudara di ketinggian 500 meter dan tingkat kebisingan dilaporkan mencapai 45 desibel, lebih tenang ketimbang mobil pada umumnya (70 dB) ataupun percakapan manusia (60 dB).

    Adapun prosedur uji terbang ini dilakukan guna mendapatkan sertifikasi tipe yang diperlukan untuk beroperasi secara komersial dari otoritas penerbangan Amerika Serikat, Jepang, Eropa, dan beberapa wilayah lainnya. Mobil terbang ini ditargetkan memulai operasi komersialnya di kawasan Timur Tengah dan beberapa wilayah lainnya pada awal tahun 2025. Bila tak berubah, rencananya eVTOL ini bakal menjalani demonstrasi penerbangan di Osaka Kansai Expo.

    Toyota dalam laman resminya menyebut eVTOL cocok digunakan bagi para pebisnis hingga turis di kawasan perkotaan. Pesawat ini menggabungkan elemen-elemen dari helikopter, drone, dan pesawat kecil. eVTOL ini memiliki sejumlah keunggulan di antaranya pengoperasiannya senyap, andal, hingga dilengkapi fitur keselamatan tinggi. Tak cuma itu waktu tempuh perjalanan juga akan lebih singkat.

    “Buat Anda yang datang dari Tokyo, mungkin menghabiskan waktu sekitar 1,5-2 jam. Tapi dengan eVTOL taksi mungkin hanya sekitar 25 menit. Dapatkah Anda membayangkan perubahan rasa jarak dan waktu Anda? Saya percaya bahwa masa depan yang mencakup opsi baru untuk mobilitas udara akan mempermudah kehidupan orang banyak,” ungkap Executive Vice President dan CTO Toyota Motor Corporation Nakajima dalam siaran persnya.

    Nakajima menjelaskan, ketertarikan Toyota pada mobilitas udara sudah ada sebelum Toyota Motor Corporation berdiri. Pada tahun 1925, sekitar 100 tahun lalu Sakichi Toyoda menawarkan hadiah 1 juta yen untuk penemuan baterai dan penyimpanan yang dapat digunakan untuk menerbangkan pesawat melintasi Samudra Pasifik.

    Kemudian setelah Toyota Motor Corporation berdikri, ambisi menciptakan pesawat terbang masih ada. Kiichiro Toyoda, pendiri Toyota Motor Corporation, bertujuan untuk mengembangkan pesawat terbang pribadi di samping produksi massal mobil.

    “Kiichiro Toyoda ‘sering menggambar diagram skematik pesawat terbang dan helikopter dalam memonya,” terang Nakajima lagi.

    (dry/din)