Xcloud.id

Negara: Amerika Serikat

  • Menkes Sebut Biaya Layanan Medis RI Naik 9-11 Persen Per Tahun

    Menkes Sebut Biaya Layanan Medis RI Naik 9-11 Persen Per Tahun

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyoroti inflasi biaya kesehatan yang jauh melampaui pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menkes menyebut biaya layanan medis di Indonesia naik sekitar 9 sampai 11 persen setiap tahun, sementara pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) hanya berada di angka 5,2 persen.

    “Ini persis seperti suami naik gaji 5 persen, istri minta 11 persen. Nggak mungkin ketemu,” kata Budi di Jakarta, Jumat (12/12/2025).

    Menurutnya, pola tersebut terjadi hampir di seluruh dunia, tetapi di Indonesia efeknya bisa lebih berat karena struktur pembiayaan kesehatan masih terus berkembang.

    Budi menekankan peran BPJS Kesehatan menjadi sangat krusial untuk menahan laju inflasi. Namun, ia mengingatkan tugas BPJS bukan untuk menjadi lembaga yang ‘dicintai’ fasilitas kesehatan, melainkan lembaga yang mampu menjaga agar biaya layanan tidak melonjak tanpa kendali.

    “Kalau Pak Ghufron (Direktur Utama BPJS Kesehatan) itu dicintai seluruh rumah sakit, itu berarti beliau nggak perform. Tapi kalau semua rumah sakit antre pengen kerja sama dengan BPJS, tapi sambil misu-misu, maki-maki, cela-cela, itu artinya Pak Ghufron perform sekali,” ujar Budi sambil menegaskan bahwa keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan penyedia layanan adalah pekerjaan yang sangat rumit.

    Menurut Menkes, BPJS Kesehatan adalah satu-satunya wakil masyarakat yang mampu menahan tekanan dari sisi penyedia layanan, dokter, klinik, rumah sakit, farmasi yang ingin tarif lebih tinggi, pendapatan lebih besar, dan keuntungan maksimal.

    Sementara di sisi lain, masyarakat berharap layanan kesehatan bisa diakses semurah mungkin.

    “Supply side pasti pengen mahal. Sedangkan masyarakat maunya semurah-murahnya. Nah, keseimbangan inilah yang Pak Ghufron harus kejar,” kata Budi.

    Ia menambahkan bahwa sektor kesehatan memiliki karakter unik yang sangat berbeda dengan sektor ekonomi lain karena minimnya transparansi harga. Budi mencontohkan bagaimana biaya operasi sederhana dapat memiliki perbedaan harga ekstrem antarnegara.

    “Gimana bisa, apendiktomi di Amerika 25 ribu dolar. Di Singapura 12 ribu dolar. Di Indonesia seribu dolar. Hanya di sektor kesehatan gap-nya bisa sampai 500 sampai 1000 persen,” ujarnya.

    “Itu karena tidak adanya transparansi dari lainnya kesehatan, sehingga gapnya besar sekali. Yang menderita siapa? Masyarakatnya. Untuk the same procedures bedanya bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat.”

    Ia membandingkannya dengan apa yang terjadi di sektor keuangan. “Kalau tukar dolar di Amerika, di Changi, di Belanda, selisihnya paling 5 persen. Nggak pernah 500 persen.”

    Pemerintah, kata Budi, wajib menyediakan sumber daya yang menjadi fondasi pengendalian biaya kesehatan, mulai dari tenaga kesehatan, regulasi yang kuat, hingga ketersediaan obat yang murah.

    “Pemerintah harus kasih alat-alatnya, kasih orang-orangnya, dan memastikan obat-obatnya tersedia dengan harga rendah. BPJS memanfaatkan resource itu untuk menyeimbangkan tekanan dari dua sisi,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/up)

  • Kosovo Terima Migran yang Dideportasi AS

    Kosovo Terima Migran yang Dideportasi AS

    Jakarta –

    Otoritas Kosovo telah mulai menerima para migran yang ingin dideportasi oleh Amerika Serikat. Hal ini berdasarkan kesepakatan dengan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    “Kami menerima mereka yang tidak diinginkan Amerika Serikat di wilayahnya,” kata Perdana Menteri (PM) Kosovo, Albin Kurti dalam sebuah wawancara televisi pada Kamis (11/12) malam waktu setempat, dilansir kantor berita AFP, Jumat (12/12/2025). Dia menambahkan bahwa satu atau dua migran telah tiba di negara Balkan tersebut.

    Berdasarkan kesepakatan yang dicapai pada bulan Juni lalu, Kosovo dapat menerima hingga 50 orang, menurut pemerintah Kurti. Perjanjian tersebut akan berlaku selama satu tahun.

    Pemerintah Kosovo mengatakan bahwa lewat kesepakatan itu, negara tersebut, salah satu negara termiskin di Eropa, ingin menyatakan “rasa terima kasih abadi” atas dukungan AS sejak memisahkan diri dari Serbia pada tahun 2008.

    Kurti berkuasa pada bulan Februari lalu, tetapi pemerintahannya telah tumbang dan pemilihan baru akan diadakan pada 28 Desember mendatang.

    Amerika Serikat telah melontarkan kata-kata keras kepada partai Kurti, menuduhnya “merusak stabilitas” Kosovo dengan melarang sebuah partai politik Serbia untuk ikut serta dalam pemilihan Desember mendatang.

    Tonton juga video “Kelompok Bersenjata Serang Desa di Kosovo, 1 Polisi Tewas”

    (ita/ita)

  • ESDM Buka Potensi Alihkan Subsidi LPG untuk Proyek DME Batu Bara

    ESDM Buka Potensi Alihkan Subsidi LPG untuk Proyek DME Batu Bara

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka potensi mengalihkan subsidi LPG untuk proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME).

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menuturkan, pihaknya saat ini masih menghitung harga pokok penjualan (HPP) untuk DME. Pemerintah pun membuka peluang untuk memberikan subsidi pada produk DME tersebut.

    “Kalau memang ada subsidi, itu merupakan pengalihan subsidi dari LPG yang ada pada saat ini,” ujar Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/12/2025).

    Adapun, proyek DME disebut menjadi keniscayaan demi mengurangi impor LPG. Proyek hilirisasi batu bara menjadi DME sejatinya sudah didengungkan sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, rencana itu mandek usai PT Bukit Asam Tbk (PTBA) ditinggal investor utamanya dari Amerika Serikat (AS), Air Products & Chemical Inc.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, proyek DME dapat berjalan pada tahun depan. Menurutnya, hilirisasi batu bara kali ini telah dirampungkan konsep dan pra-feasibility study (pra-FS) nya oleh Satuan Tugas Hilirisasi.

    “Karena kita kan impor LPG, contoh konsumsi LPG kita 8,5 juta ton, kapasitas produksi dalam negeri itu hanya 1,3. Jadi kita impor sekitar 6,5 sampai 7 juta ton,” kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (24/10/2025).

    Bahlil menuturkan, langkah ini menjadi strategi substitusi impor dengan memanfaatkan hilirisasi batu bara sebagai bahan baku DME. Terkait teknologi yang akan digunakan dalam proyek tersebut, Bahlil menyebut pemerintah masih mengkaji dua opsi utama.

    “Ini mitranya nanti dengan Danantara, teknologinya kan macam-macam ya, teknologi dari China, itu, bisa juga dari Eropa,” tuturnya.

    Terbaru, proyek DME kini memasuki tahap evaluasi oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menekankan bahwa proyek DME termasuk dalam 18 proyek hilirisasi yang ditargetkan mulai berjalan pada 2026 sesuai arahan Presiden Ke-8 RI tersebut.

    “Kami juga memastikan dulu untuk teknologinya, teknologi yang kita utamakan adalah yang up to date juga dan paling efisien lah, karena kan DME ini dulu pernah dicoba jalankan, ya kan? Sempat groundbreaking malah, tapi kemudian berhenti,” ujarnya usai menghadiri rapat terbatas terkait hilirisasi di Istana Negara, Kamis (6/11/2025).

    Rosan mengatakan, evaluasi dilakukan secara komprehensif untuk memastikan proyek-proyek yang layak (feasible) dapat segera ditindaklanjuti. Dia menegaskan, aspek teknologi menjadi perhatian utama agar proyek dapat berjalan efisien dan berkelanjutan.

    “Nah hal itu yang kami kalau di Danantara tidak ada, tidak mau ada hal itu [proyek mangkrak] terjadi,” katanya.

    Menurut Rosan, evaluasi menyeluruh menjadi langkah penting agar proyek yang nantinya digarap tidak kembali mengalami hambatan seperti sebelumnya. Dia memastikan proses evaluasi akan menjadi dasar sebelum dilakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking.

    Dari sisi pembiayaan, Danantara disebut tidak menemui kendala berarti. Rosan menegaskan lembaga yang dipimpinnya memiliki kapasitas pendanaan yang kuat dan siap berinvestasi langsung dalam proyek DME.

    “Saya enggak ingat angkanya, soalnya ada banyak angka-angkanya,” ujarnya.

  • Tangan Trump Dipasangi Plester Luka, Gedung Putih Beri Penjelasan

    Tangan Trump Dipasangi Plester Luka, Gedung Putih Beri Penjelasan

    Washington DC –

    Tangan kanan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tampak dipasangi plester luka saat dia menghadiri berbagai acara publik beberapa hari terakhir. Hal itu memicu pertanyaan soal kondisi pemimpin AS itu, yang mendorong Gedung Putih untuk memberikan penjelasan kepada publik.

    Dalam penjelasan kepada wartawan, seperti dilansir AFP, Jumat (12/12/2025), Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan bahwa banyaknya jabat tangan yang dilakukan oleh Trump telah membuat dia harus memakai plester luka pada bagian punggung tangan sebelah kanan.

    Foto-foto yang dijepret wartawan menunjukkan punggung tangan kanan Trump dipasangi beberapa plester sekaligus. Plester itu terlihat jelas saat Trump tampil dalam sejumlah acara penting beberapa waktu terakhir.

    Leavitt, dalam penjelasannya pada Kamis (11/12), mengulangi tanggapan yang pernah disampaikannya beberapa bulan lalu setelah sang Presiden yang berusia 79 tahun itu muncul ke publik dengan memar-memar di tangan kanannya, yang pada saat itu tampak ditutupi lapisan riasan tebal.

    “Mengenai perban (plester) di tangan, kami juga telah memberikan penjelasan untuk itu,” kata Leavitt kepada wartawan setempat.

    “Di masa lalu, presiden sungguh terus-menerus melakukan jabat tangan,” ucapnya.

    “Dia juga mengonsumsi aspirin setiap hari, yang juga telah disebutkan dalam pemeriksaan fisiknya di masa lalu, yang dapat menyebabkan memar yang Anda lihat,” tutur Leavitt dalam penjelasannya.

    Tangan Trump terlihat dipasangi plester saat dia menghadiri acara publik di Pennsylvania, AS, pada 9 Desember Foto: Alex Wong/Getty Images/AFP

    Sebagai presiden dengan usia paling tua yang pernah terpilih di AS, Trump dengan gigih membela kesehatan pribadinya. Dia bahkan membandingkan kondisinya dengan pendahulunya, mantan Presiden Joe Biden, yang dinilainya telah kehilangan kemampuan hingga tidak mampu memerintah pada akhir masa jabatannya.

    Trump memposting pesan panjang di platform media sosial Truth Social miliknya pada Selasa (9/12) malam, yang isinya membela kondisi kesehatannya. Dia menyebut investigasi oleh sejumlah media tentang kebugaran fisiknya setara dengan “pemberontakan, bahkan mungkin pengkhianatan”.

    Pada Oktober lalu, Trump menjalani serangkaian pemeriksaan medis, termasuk pemindaian MRI, dengan dokter kepresidenan melaporkan bahwa sang Presiden AS dalam kondisi kesehatan yang sangat baik.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Delegasi Indonesia Berangkat ke Washington Bahas Tarif Resiprokal dengan AS

    Delegasi Indonesia Berangkat ke Washington Bahas Tarif Resiprokal dengan AS

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap pemerintah Indonesia masih melakukan negosiasi untuk beberapa komoditas tidak dikenakan tarif resiprokal Amerika Serikat. Adapun, targetnya tinggal menentukan penandatanganan kesepakatan kedua negara.

    Menko Airlangga mengatakan, tarif yang akan berlaku secara umum sebesar 19 persen untuk produk-produk RI yang masuk ke pasar AS. Angka ini lebih rendah dari penetapan sebelumnya sebesar 32 persen.

    “Nah Indonesia dalam negosiasi tarif kemarin Bapak Presiden sudah ada kesepakatan dengan Amerika di angka 19 perse dan ini melindungi 5 juta pekerja kita di sektor padat karya. Termasuk seperti tekstil, produk tekstil, sepatu, kemudian furniture, produk karet, kopi, dan kakao,” ungkap Airlangga dalam Indonesia Connect Outlook 2026, di The Hall Senayan City, SCTV Tower, Jakarta, ditulis Kamis (4/12/2025).

     

  • Trump Tolak Aturan AI Berliku-liku, Percepat Kemajuan Teknologi

    Trump Tolak Aturan AI Berliku-liku, Percepat Kemajuan Teknologi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang akan mengatur segala regulasi terkait kecerdasan buatan (AI) di negara tersebut.

    Kebijakan tersebut nantinya akan menyatukan segala undang-undang yang ada di seluruh negara bagian Amerika Serikat dalam satu komando. Menurut Trump, regulasi di negara bagian terlalu berlebihan sehingga menghambat laju perkembangan teknologi AI di Amerika Serikat. 

    “Untuk menang, perusahaan AI di Amerika Serikat harus bebas untuk berinovasi tanpa hambatan regulasi yang berbelit-belit,” bunyi peraturan eksekutif tersebut dilansir dari laman resminya Jumat (12/12/2025).

    Salah satu poin paling kontroversial dalam perintah tersebut adalah pembentukan “AI Litigation Task Force” di bawah Departemen Kehakiman AS, yang tugas tunggalnya adalah menggugat dan membatalkan hukum-hukum negara bagian yang dianggap menghambat perkembangan AI.

    Perintah eksekutif itu juga mewajibkan peninjauan menyeluruh terhadap seluruh regulasi negara bagian yang “memaksa model AI untuk mengubah outputs yang sebenarnya benar” atau yang memberlakukan kewajiban pengujian keamanan dan penilaian risiko.

    Target utamanya adalah Undang-Undang Transparansi AI California, yaitu SB 1047 yang mewajibkan perusahaan mengungkapkan hasil pengujian keamanan model AI besar, meski sekarang telah direvisi.

    Adapun Undang-Undang Anti-Diskriminasi Algoritma Colorado yang mengharuskan perusahaan melakukan penilaian risiko diskriminasi dalam penggunaan AI untuk perekrutan dan pengambilan keputusan penting lainnya.

    Diketahui sebelumnya, rezim Trump telah lama mengejar jalur yang memastikan aturan federal mendahului regulasi negara bagian terkait AI. Tujuan dari strategi ini ialah agar mencegah negara bagian besar seperti California dan New York mengendalikan industri yang sedang melaju pesat tersebut.

    Hal ini juga didukung oleh Penasihat Khusus AI dan kripto Trump, David Sacks, yang sebelumnya merupakan Co-Founder dari PayPal dan investor ventura terkemuka melalui Craft Ventures. Keterlibatan dia telah lama menuai kritik dari berbagai pihak karena disinyalir dapat menguntungkan bisnisnya sendiri.

    Regulasi baru ini tentunya menguntungkan perusahaan teknologi besar seperti OpenAI dan Google. Pasalnya, mereka telah lama melobi guna membatasi regulasi yang mereka anggap sebagai beban. (Muhammad Diva Farel Ramadhan).

  • Coba Buka Pintu Pesawat, Seorang Penumpang Ditangkap di Hong Kong

    Coba Buka Pintu Pesawat, Seorang Penumpang Ditangkap di Hong Kong

    Hong Kong –

    Pesawat maskapai Cathay Pacific yang mengudara dari Boston, Amerika Serikat (AS), menuju ke Hong Kong diwarnai insiden ketika salah satu penumpang berusaha membuka pintu saat pesawat masih mengudara. Akibatnya, penumpang asal China itu ditangkap oleh Kepolisian Hong Kong.

    Maskapai Cathay Pacific dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters, Jumat (12/12/2025), mengatakan insiden itu terjadi dalam pesawat dengan nomor penerbangan CX811 yang mengudara dari Boston menuju Hong Kong pada Rabu (10/12) waktu setempat.

    Penerbangan itu telah mendarat dengan selamat di Hong Kong pada Kamis (11/12) pagi waktu setempat. Motif penumpang itu berupaya membuka pintu pesawat di tengah penerbangan belum diketahui secara jelas.

    Insiden tersebut sedang ditangani lebih lanjut oleh Kepolisian Hong Kong.

    Ditegaskan oleh pihak Cathay Pacific bahwa tidak ada penumpang atau awak kabin yang terluka dalam insiden tersebut.

    “Awak kabin kami segera menangani situasi tersebut, memeriksa pintu untuk memastikan pintu tersebut tertutup rapat, dan melaporkan insiden tersebut kepada otoritas terkait dan pihak kepolisian,” demikian pernyataan maskapai Cathay Pacific.

    “Kasus ini telah diserahkan kepada kepolisian untuk penyelidikan. Di Cathay, keselamatan pelanggan dan awak kabin kami menjadi panduan dalam setiap keputusan yang kami buat,” imbuh pernyataan tersebut.

    Kepolisian Hong Kong, dalam pernyataan terpisah, mengonfirmasi insiden tersebut.

    Disebutkan oleh Kepolisian Hong Kong bahwa seorang pria berusia 20 tahun dari China daratan telah ditangkap pada Kamis (11/12) pagi waktu setempat, atas dugaan melanggar Undang-undang Keamanan Penerbangan.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kesepakatan Dagang AS – Indonesia Alot, Pengamat Soroti Isu Kedaulatan Data

    Kesepakatan Dagang AS – Indonesia Alot, Pengamat Soroti Isu Kedaulatan Data

    Bisnis.com, JAKARTA— Kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) berjalan alot. Sejumlah komitmen masih dibahas sementara, termasuk terkait perdagangan digital yang dinilai berbenturan dengan kedaulatan data.

    Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi menilai sikap AS tersebut muncul karena Indonesia dianggap enggan menerapkan langkah konkret untuk memfasilitasi alur data lintas batas yang bebas hambatan. 

    Hal ini, menurutnya, bertentangan dengan visi AS terkait perdagangan terbuka.

    “Saya melihat hal ini terkait erat dengan aturan data localization Indonesia, yang mewajibkan penyimpanan data sensitif secara lokal, regulasi PSE [Penyelenggara Sistem Elektronik] yang memaksa platform asing mendaftar dan mematuhi standar lokal,” kata Heru kepada Bisnis pada Kamis (11/12/2025).

    Heru menegaskan sebagai negara berdaulat, Indonesia harus tegas mempertahankan regulasi yang sudah diatur dalam undang-undang, termasuk soal pelindungan data pribadi. Ia menyebut data masyarakat Indonesia tidak dapat ditransfer ke negara lain tanpa persetujuan pemiliknya.

    “Begitu juga dengan PSE yang aturannya kan sangat rendah, hanya mendaftar. Masak begitu saja tidak mau,” imbuhnya.

    Menurut Heru, kondisi ini menimbulkan ironi karena banyak negara lain yang tidak dibebani komitmen tambahan justru dikenakan bea masuk yang sama atau lebih rendah dibandingkan Indonesia. Ia menilai standar yang diminta AS seperti penghapusan hambatan non-tarif dan komitmen terhadap perdagangan digital bebas sulit dipenuhi karena bertentangan dengan visi kedaulatan digital Indonesia yang menekankan kontrol nasional atas data demi melindungi ekonomi dan keamanan negara.

    Dia menambahkan, dorongan AS agar alur data lintas batas dilakukan tanpa restriksi, termasuk pengakuan atas kecukupan yurisdiksi data AS, berbenturan dengan kebijakan Indonesia seperti data localization dan PSE yang dirancang untuk mencegah dominasi asing serta memastikan data tetap berada di wilayah nasional.

    “Kalau melihat undang-undang pelindungan data pribadi, memberikan negara lain kebebasan mengakses data pribadi dari Indonesia, bisa mengancaman kedaulatan, karena memungkinkan alur data bebas yang berpotensi mengeksploitasi sumber daya digital lokal tanpa resiprokal,” katanya.

    Heru juga menilai mundurnya Indonesia dari komitmen perdagangan digital dapat berdampak ganda. Bagi perusahaan teknologi global seperti Google dan Amazon, kebijakan tersebut berarti hambatan tetap ada sehingga meningkatkan biaya kepatuhan, membatasi ekspansi, dan memperlambat inovasi lintas negara.

    “Bagi pemain lokal, startup lokal mendapat manfaat proteksi, dengan ruang lebih besar untuk berkembang tanpa kompetisi ketat, mendukung ekosistem digital nasional dan menciptakan lapangan kerja,” katanya.

    Ilustrasi konektivitas data

    Di sisi lain, Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai Indonesia perlu mempertahankan standar tinggi dalam pelindungan data masyarakat, termasuk dalam isu transfer data dan kewajiban data localization.

    Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sudah mengatur bahwa Indonesia tidak boleh mentransfer data ke negara dengan standar pelindungan data yang lebih buruk.

    “Amerika Serikat dengan berbagai kasus data breach nampaknya mempunyai perlindungan data pribadi yang buruk,” kata dia kepada Bisnis pada Kamis (11/12/2025).

    Dia menambahkan ketentuan transfer data pribadi tidak dilakukan dalam skema hubungan G2G. Karena itu, pihak AS tidak dapat memaksakan Indonesia untuk mentransfer data ke wilayahnya. Pemerintah, tegasnya, wajib menjaga pelindungan data pribadi masyarakat tanpa kompromi.

    “Termasuk jika dimasukan dalam perundingan dagang Indonesia-AS. Indonesia harus mempunyai kekuatan yang berimbang dalam bernegosiasi dengan AS,” katanya.

    Sebelumnya diberitakan, kesepakatan tarif dagang kedua negara terancam gagal setelah pejabat Washington semakin frustrasi karena Indonesia dinilai mundur dari sejumlah komitmen yang telah disepakati pada Juli 2025.

    “Mereka mengingkari apa yang sudah kami sepakati pada bulan Juli,” kata seorang pejabat AS yang enggan disebutkan identitasnya, dikutip dari Reuters, Rabu (10/12/2025).

    Pejabat itu mengatakan perwakilan Indonesia telah menyampaikan kepada USTR Jamieson Greer bahwa Indonesia tidak dapat menyetujui sebagian komitmen mengikat dalam perjanjian tersebut. Hal ini mengonfirmasi laporan awal Financial Times (FT).

    Sumber FT menyebut Indonesia bukan hanya memperlambat implementasi kesepakatan, tetapi secara terang-terangan menyatakan tidak dapat memenuhi komitmen sebelumnya dan ingin menegosiasikannya ulang agar tidak mengikat.

    “Situasi ini sangat bermasalah dan tidak diterima dengan baik oleh Amerika Serikat. Indonesia berisiko kehilangan kesepakatan tersebut,” ujarnya.

    AS menilai Indonesia mundur dari komitmen penghapusan hambatan non-tarif atas ekspor industri dan pertanian AS, serta langkah konkret di sektor perdagangan digital. USTR meyakini Presiden Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya telah menyepakati kesepakatan tersebut, namun kini dinilai menahan implementasi karena pertimbangan politik domestik.

    Hingga kini, kantor Presiden Prabowo dan Menko Airlangga belum memberikan tanggapan. USTR juga menolak berkomentar. Greer dijadwalkan berbicara dengan Airlangga pekan ini untuk menjembatani perbedaan pandangan kedua pihak.

    Kesepakatan ini merupakan respons Washington terhadap pengiriman surat kepada lebih dari 20 mitra dagang berisi ancaman tarif jika tidak mencapai kesepakatan sebelum 1 Agustus. Dalam surat kepada Indonesia, AS sempat mengancam tarif sebesar 32% sebelum akhirnya disepakati turun menjadi 19%.

    Indonesia juga menyetujui penghapusan sejumlah hambatan non-tarif, termasuk aturan ketat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang dinilai menghambat investasi perusahaan AS. Namun pelaku usaha domestik memperingatkan pelonggaran TKDN dapat menekan daya saing nasional.

    Apple termasuk perusahaan yang terdampak aturan tersebut. Indonesia sempat melarang penjualan iPhone 16 karena tidak memenuhi ketentuan TKDN 40%, sebelum akhirnya mencabut larangan setelah Apple menyetujui rencana investasi untuk produksi komponen di Indonesia.

    Kesepakatan dagang ini juga menghadapi hambatan lain. Indonesia sebelumnya menolak klausul yang dianggap koersif karena memungkinkan pembatalan perjanjian jika salah satu pihak menandatangani kesepakatan lain yang dinilai berpotensi merugikan kepentingan AS. Malaysia dan Kamboja telah menyetujui klausul tersebut sebagai bagian dari upaya AS menahan pengaruh China di Asia Tenggara.

  • Puncak Hujan Meteor Geminid Tiba 14-15 Desember, Ini Waktu Terbaik Mengamatinya di Indonesia

    Puncak Hujan Meteor Geminid Tiba 14-15 Desember, Ini Waktu Terbaik Mengamatinya di Indonesia

    Liputan6.com, Jakarta – Hujan meteor Geminid menjadi fenomena luar angkasa terkini yang bisa dilihat masyarakat di Indonesia sejak 4 hingga 20 Desember 2025. Puncaknya, fenomena langit ini bisa dilihat pada malam 14 dan 15.

    Adapun waktu paling tepat untuk menyaksikan ratusan meteor ini melintasi langit di Tanah Air dalah dalam satu jam. Mengutip Tima and Date, Jumat (12/12/2025), hujan meteor Geminid adalah salah satu peristiwa langit paling spektakuler tahun ini.

    Pengamat langit bisa melihat 120 meteor per jam melintasi langit pada periode puncaknya. Sorotan cahaya kuning, yang cepat dan terang membuat Geminid menjadi favorit banyak pengamat.

    Berbeda dengan sebagian besar hujan meteor lainnya yang berasal dari sisa debu komet, Geminid berasal dari asteroid. Hujan meteor ini dinamakan Geminid karena konstelasi Gemini tampak seolah muncul dari langit.

    Menurut Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) penyebab hujan ini adalah Asteroid 3200 Phaethon. Di mana asteroid ini membutuhkan waktu sekitar 1,4 tahun untuk menyelesaikan satu orbit mengelilingi Matahari.

    Saat Bumi melintasi jalur orbit Asteroid Phaethon, partikel debu dan batuan yang dilepaskan asteroid memasuki atmosfer Bumi dan terbakar sehingga menciptakan kilauan meteor. Meteor Gemini terang dan cepat serta berwarna kuning.

    Cara Saksikan Hujan Meteor Geminid

    Untuk melihat fenomena alam ini, tidak diperlukan peralatan khusus atau keahlian untuk menikmatinya. Waktu terbaik untuk mulai mengamati hujan meteor Geminid berada di kisaran pukul 21.00 atau 22.00. Namun, waktu dengan intensitas tertinggi biasa terjadi setelah tengah malam hingga jelang fajar. Ini dia cara untuk melihatnya

    Cari lokasi yang jauh dari lampu kota atau lampu jalan, semakin gelap lokasi, kemungkinan melihat meteor akan lebih banyak.
    Beri waktu untuk mata beradaptasi, biarkan mata beradaptasi sekitar 30 menit untuk beradaptasi dengan malam gelap
    Meskipun Geminid tampak muncul dari rasi bintang Gemini, meteor dapat muncul dari bagian langit mana pun.

  • PM Thailand Bubarkan Parlemen, Buka Jalan untuk Pemilu Lebih Awal

    PM Thailand Bubarkan Parlemen, Buka Jalan untuk Pemilu Lebih Awal

    Bangkok –

    Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul mengumumkan pada Kamis (11/12) waktu setempat bahwa dirinya “mengembalikan kekuasaan kepada rakyat”, dengan membubarkan parlemen. Langkah ini membuka jalan bagi digelarnya pemilu lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya.

    Juru bicara pemerintah Thailand, Siripong Angkasakulkiat, seperti dilansir Reuters, Jumat (12/12/2025), mengatakan bahwa langkah tersebut diambil menyusul perselisihan dengan kelompok terbesar dalam parlemen Thailand, yakni kubu oposisi yang dipimpin Partai Rakyat.

    “Ini terjadi karena kita tidak dapat melanjutkan proses di parlemen,” kata Siripong saat berbicara kepada Reuters.

    Raja Thailand Maha Vajiralongkorn telah mengesahkan dekrit yang mengatur pembubaran parlemen tersebut, sebagaimana diumumkan dalam Royal Gazette pada Jumat (12/12) waktu setempat. Dekrit itu diajukan oleh PM Anutin kepada sang Raja Thailand.

    Pengesahan itu membuka jalan bagi digelarnya pemilu dini, yang menurut Konstitusi Thailand harus digelar dalam waktu 45 hari hingga 60 hari ke depan.

    Kekacauan politik ini bertepatan dengan hari keempat konflik perbatasan sengit kembali berkecamuk antara Thailand dan Kamboja. Sedikitnya 20 orang tewas di kedua negara, dengan nyaris 200 orang lainnya mengalami luka-luka.

    PM Anutin mengatakan kepada wartawan pada Rabu (10/12) bahwa pembubaran parlemen tidak akan berdampak pada operasi militer Thailand di sepanjang perbatasan, di mana bentrokan telah terjadi di belasan lokasi, dengan beberapa di antaranya melibatkan baku tembak artileri secara besar-besaran.

    Dalam pernyataan terbaru via media sosial pada Kamis (11/12) tengah malam, PM Anutin menegaskan: “Saya mengembalikan kekuasaan kepada rakyat.”

    Dia merupakan PM ketiga Thailand sejak Agustus 2023, yang mengindikasikan ketidakstabilan politik di negara tersebut.

    Gejolak politik itu berdampak buruk pada negara dengan perekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara tersebut, yang sedang bergulat dengan tarif Amerika, utang rumah tangga yang tinggi, dan tingkat konsumsi yang lemah.

    Anutin menjabat jadi PM Thailand setelah partainya, Bhumjaithai, mundur dari koalisi pemerintahan dan mengamankan dukungan Partai Rakyat, yang mengajukan sejumlah tuntutan, termasuk referendum tentang amandemen konstitusi, sebagai bagian kesepakatan untuk mendukungnya.

    Pada September lalu, Anutin mengatakan bahwa dirinya berencana untuk membubarkan parlemen pada akhir Januari tahun depan, dengan pemilu diperkirakan akan digelar pada Maret atau April. Namun ternyata, dia mempercepat jadwal tersebut setelah terjadi perselisihan dengan Partai Rakyat.

    Pemimpin Partai Rakyat, Natthaphong Ruengpanyawut, mengatakan kepada wartawan pada Kamis (11/12) malam bahwa Partai Bhumjaithai tidak mematuhi ketentuan perjanjian, merujuk pada amandemen konstitusi.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)