Negara: Amerika Serikat

  • Induk Facebook PHK Besar-Besaran, Karyawan di Singapura Kena Pangkas

    Induk Facebook PHK Besar-Besaran, Karyawan di Singapura Kena Pangkas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh raksasa teknologi Meta telah berdampak cukup serius di Singapura. Ini terungkap dalam unggahan publik di platform LinkedIn dan keterangan dari sumber yang berbicara kepada The Straits Times.

    Hal tersebut muncul setelah bocornya memo internal dari Wakil Presiden Sumber Daya Manusia Meta, Janelle Gale pada Februari. Dalam memo itu, induk dari Facebook ini menginformasikan rencana untuk melakukan PHK secara global sebagai bagian dari upaya restrukturisasi perusahaan.

    Berdasarkan catatan yang beredar, pemberitahuan kepada karyawan yang terdampak mulai dikirimkan pada pukul 21.00 waktu Singapura pada 10 Februari di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat.

    Sementara itu, pekerja di lebih dari selusin negara di Eropa, Asia, dan Afrika diperkirakan menerima pemberitahuan mereka antara 11 hingga 18 Februari.

    Seorang pengguna LinkedIn yang mengidentifikasi dirinya sebagai manajer produk Meta di Singapura mengungkapkan dalam unggahan publik pada 11 Februari.

    Unggahan tersebut berisi meskipun ini bukan gelombang PHK pertama yang ia saksikan selama hampir tiga tahun bekerja di perusahaan tersebut, situasi ini “tidak pernah menjadi lebih mudah”.

    “PHK di Meta kemarin sangat emosional dan menantang bagi banyak dari kami,” tulisnya, menambahkan tagar #metalayoffs sebagai bentuk solidaritas dengan mereka yang terdampak,” ujarnya dikutip dari straits times, Minggu (16/2/2025).

    Dia juga mencatat dalam unggahannya bahwa beberapa karyawan yang terkena PHK sedang mengambil cuti melahirkan atau cuti orang tua pada tahun 2024.

    Christopher Fong, salah satu pendiri platform jaringan karier Key, mengorganisir pertemuan selama dua jam di sebuah bar di Clarke Quay pada 13 Februari untuk membantu para pekerja Meta yang terkena PHK agar dapat terhubung satu sama lain.

    Acara ini turut diselenggarakan oleh dua mantan staf Meta yang kehilangan pekerjaan dalam putaran PHK sebelumnya.

    “Orang-orang yang pernah mengalami PHK ingin membantu dan memberikan rasa kenyamanan serta inspirasi kepada mereka yang menghadapi situasi yang sama,” ujarnya kepada The Straits Times, seraya menambahkan bahwa acara ini bertujuan untuk memberikan dukungan langsung kepada “gelombang pertama” PHK Februari 2025.

    “Kami ingin berbagi pembelajaran tentang cara bangkit dari PHK, mempertimbangkan peluang karir, dan memberikan dukungan baik itu dalam bentuk kopi, pendakian, atau sekadar percakapan bagi profesional teknologi yang membutuhkannya,” tulisnya di LinkedIn.

    Ia menambahkan platform tersebut menawarkan berbagai saluran dukungan, seperti nasihat seputar PHK serta dukungan mental dan kesejahteraan, bagi pekerja terdampak agar dapat menemukan bantuan dari komunitas teknologi yang lebih luas.

    Penyelenggara acara mengatakan sekitar 20 orang hadir dalam pertemuan tersebut, dengan sekitar setengahnya adalah mereka yang terkena PHK awal pekan itu.

    Salah satu penyelenggara acara, Grace Clapham, yang merupakan salah satu pemimpin komunitas alumni Meta di kawasan Asia-Pasifik, mengatakan bahwa posisi yang terkena PHK di Singapura mencakup berbagai fungsi, termasuk teknik, kemitraan, operasi bisnis global, dan kebijakan.

    Para penyelenggara menambahkan bahwa karyawan terdampak membutuhkan berbagai jenis dukungan mulai dari mengelola 30 hari pertama setelah PHK hingga menemukan kelompok dukungan yang dapat menjadi tempat berbagi secara terbuka.

    Namun, mereka juga mengakui bahwa tidak semua orang siap untuk berbicara dengan orang lain segera setelah kehilangan pekerjaan.

    (ven/haa)

  • Israel Terima Bom Berat dari AS di Tengah Gencatan Senjata Gaza

    Israel Terima Bom Berat dari AS di Tengah Gencatan Senjata Gaza

    Tel Aviv

    Kementerian Pertahanan Israel mengatakan bom ‘berat’ buatan Amerika Serikat (AS) telah tiba di Israel. Bom itu tiba saat kunjungan Menlu AS Marco Rubio ke Israel serta saat gencatan senjata Gaza berlangsung.

    “Pengiriman bom udara berat yang baru-baru ini dirilis oleh pemerintah AS diterima dan dibongkar semalam di Israel,” kata Kemhan Israel dalam sebuah pernyataan seperti dilansir AFP, Minggu (16/2/2025).

    Bom berat itu mengacu pada MK-84 yang baru-baru ini disahkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Israel menganggapnya sebagai aset penting.

    “Pengiriman amunisi yang tiba di Israel, yang dirilis oleh pemerintahan Trump, merupakan aset penting bagi angkatan udara dan IDF (militer) dan menjadi bukti lebih lanjut tentang aliansi yang kuat antara Israel dan Amerika Serikat,” kata Menteri Pertahanan Israel Katz dalam pernyataan tersebut.

    Pemerintahan Trump menyetujui penjualan lebih dari USD 7,4 miliar dalam bentuk bom, rudal, dan peralatan terkait ke Israel. Penjualan tersebut disebut meningkatkan kemampuan Israel untuk menghadapi ancaman saat ini dan masa depan, memperkuat pertahanan dalam negerinya, dan berfungsi sebagai pencegah terhadap ancaman regional.

    Israel melancarkan serangan yang sangat merusak terhadap Hamas di Gaza sejak Oktober 2023. Serangan itu diklaim sebagai tanggapan atas serangan oleh Hamas yang menewaskan 1.200 orang di wilayah Israel.

    Perang telah menghancurkan sebagian besar Gaza, yang mengakibatkan pengungsian sebagian besar dari 2,4 juta penduduknya. Serangan Israel juga telah menewaskan lebih dari 48 ribu warga Palestina di Gaza dan melukai ratusan ribu lainnya.

    Gencatan senjata telah berlaku sejak 19 Januari 2025. Gencatan senjata itu mengatur pembebasan sandera yang ditawan oleh Hamas.

    Menanggapi kekhawatiran atas kematian warga sipil, pemerintahan mantan presiden AS Joe Biden telah memblokir pengiriman bom seberat 2.000 pon ke Israel, tetapi Trump dilaporkan menyetujuinya setelah menjabat.

    Sementara itu, Menlu AS Rubio memulai perjalanan resminya ke Israel pada hari Minggu, dan diperkirakan akan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pejabat tinggi Israel lainnya pada siang hari. Dia diperkirakan akan membahas gencatan senjata Gaza dan rencana Trump yang akan memindahkan warga Palestina dari wilayah tersebut dan merelokasi mereka ke Mesir dan Yordania. Usulan Trump itu telah memicu kemarahan global.

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • ICRC: 50.000 Orang Hilang dalam Konflik Ukraina-Rusia – Halaman all

    ICRC: 50.000 Orang Hilang dalam Konflik Ukraina-Rusia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perang antara Rusia dan Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022 menyebabkan hilangnya banyak orang.

    Komite Palang Merah Internasional (ICRC) melaporkan bahwa hampir 50.000 orang hilang akibat konflik ini.

    Laporan tersebut disampaikan oleh Dusan Vujasanin, kepala Biro Badan Penelusuran Pusat ICRC.

    Vujasanin menyatakan bahwa jumlah orang hilang ini meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu, di mana sebelumnya ICRC mencatat sekitar 23.000 orang hilang pada tahun 2024. “Sejak Februari 2024, jumlah orang hilang yang belum terungkap meningkat lebih dari dua kali lipat mencapai hampir 50.000,” ujar Vujasanin yang dilansir oleh AFP pada Jumat, 14 Februari 2025.

    Profil Orang Hilang

    Sebagian besar orang yang hilang adalah personel militer, terdiri dari prajurit pria dan wanita dari Rusia maupun Ukraina.

    ICRC berusaha untuk mencari tahu kondisi orang-orang ini dan menginformasikan keluarga mereka. “Kami mencoba mencari apakah orang-orang yang hilang tersebut ditahan, dibunuh, atau hilang kontak setelah melarikan diri,” tambah Vujasanin.

    ICRC juga menerima laporan tentang sekitar 16.000 orang yang ditahan sebagai tawanan perang dan warga sipil oleh kedua belah pihak.

    Namun, Vujasanin menekankan bahwa angka tersebut tidak mencerminkan semua tawanan yang masih ditahan, karena beberapa sudah dibebaskan.

    Upaya Perdamaian dan Pertemuan Eropa
    Pertemuan Pemimpin Eropa

    Dalam perkembangan lain, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengusulkan pertemuan darurat antara para pemimpin Eropa pada Sabtu, 15 Februari 2025.

    Pertemuan ini direncanakan berlangsung pada Senin, 17 Februari 2025, untuk membahas berbagai isu penting terkait konflik Ukraina, termasuk upaya Amerika Serikat untuk mengecualikan para pemimpin Eropa dari perundingan perdamaian.

    “Pertemuan ini diharapkan dapat membahas posisi yang harus diambil oleh Eropa terkait keanggotaan Ukraina di NATO di masa depan,” ungkap sumber dari The Guardian.

    Tanggapan dari Pemimpin Eropa

    Presiden Finlandia Alexander Stubb menekankan pentingnya tindakan nyata dari Eropa. “Tidak mungkin kita bisa berdiskusi atau bernegosiasi tentang masa depan Ukraina atau struktur keamanan Eropa tanpa melibatkan pihak Eropa,” kata Stubb kepada wartawan di Munich.

    Sementara itu, Kanselir Jerman Olaf Scholz menegaskan bahwa perdamaian hanya bisa dicapai jika kedaulatan Ukraina terjamin. “Solusi apapun yang mengarah pada pemisahan keamanan Eropa dan Amerika tidak akan kami terima,” tegas Scholz.

    Perang ini telah menyebabkan peningkatan eksponensial dalam jumlah orang yang hilang, yang kini mencapai antara 1.000 hingga 5.000 kasus per bulan.

    Upaya pencarian dan penyelamatan ini menjadi sangat penting di tengah situasi yang semakin kritis.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Pengunduran Diri Massal Jaksa AS Terkait Korupsi Wali Kota New York – Halaman all

    Pengunduran Diri Massal Jaksa AS Terkait Korupsi Wali Kota New York – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Enam jaksa di Amerika Serikat, yang bekerja di New York dan Washington D.C., mengundurkan diri secara bersamaan sebagai bentuk penolakan terhadap perintah Presiden Donald Trump untuk menghentikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Wali Kota New York, Eric Adams.

    Latar Belakang Pengunduran Diri

    Pengunduran diri ini dipicu oleh permintaan dari Kementerian Kehakiman AS yang meminta pencabutan dakwaan terhadap Adams, yang merupakan anggota Partai Demokrat.

    Adams menjadi Wali Kota New York pertama yang didakwa secara pidana, menghadapi tuduhan penipuan dan penyuapan.

    Dalam surat pengunduran dirinya, Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York, Danielle Sassoon, mengungkapkan bahwa pengacara Adams telah menyiratkan adanya quid pro quo terkait kasus ini.

    “Proses yang terburu-buru dan dangkal dalam mengambil keputusan ini tampaknya dilakukan bekerja sama dengan tim hukum Adams dan tanpa masukan langsung dari saya,” ujar Sassoon, seperti dikutip dari CNN.

    Tindakan Kementerian Kehakiman

    Pengunduran diri para jaksa ini terjadi setelah Wakil Jaksa Agung sementara, Emil Bove, mengeluarkan perintah untuk mencabut kasus Adams.

    Dalam memo dua halaman yang dirilis, Bove berargumen bahwa proses hukum yang sedang berjalan menghambat Adams dalam menangani isu imigrasi ilegal dan kejahatan dengan kekerasan.

    Bove, yang sebelumnya merupakan pengacara pribadi Trump, menginisiasi pertemuan dengan pengacara Adams dan jaksa terkait untuk membahas pencabutan kasus tersebut.

    Reaksi Terhadap Keputusan

    Keputusan Departemen Kehakiman untuk menghentikan kasus ini menuai reaksi beragam.

    Pengacara Adams, Alex Spiro, menyatakan bahwa kliennya tidak bersalah dan berharap kasus ini dapat segera dilupakan. “Meskipun banyak klaim sensasional, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia pernah melanggar hukum,” tegas Spiro.

    Sementara itu, Sassoon mengkhawatirkan bahwa pencabutan kasus ini justru akan memperkuat kekhawatiran publik terhadap politisasi Kementerian Kehakiman.

     

    Kasus korupsi yang melibatkan Wali Kota New York ini menjadi sorotan publik dan berpotensi mempengaruhi pencalonan Adams dalam pemilihan Wali Kota mendatang.

    Pengunduran diri massal para jaksa mencerminkan ketidakpuasan terhadap intervensi politik dalam proses hukum di AS, yang berpotensi merusak independensi lembaga penegak hukum.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Hari ke-1089 Perang Rusia-Ukraina: AS dan Rusia Berunding – Halaman all

    Hari ke-1089 Perang Rusia-Ukraina: AS dan Rusia Berunding – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perang Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1089, mendekati peringatan tiga tahun konflik yang dimulai pada 24 Februari 2022.

    Pada minggu depan, pejabat Amerika Serikat (AS) dan Rusia dijadwalkan mengadakan perundingan di Arab Saudi, namun Ukraina tidak diundang untuk berpartisipasi dalam pembicaraan tersebut.

    Pertemuan AS dan Rusia

    Menurut laporan The Guardian, delegasi AS yang akan hadir dalam pertemuan tersebut terdiri dari Menteri Luar Negeri Marco Rubio, penasihat keamanan nasional Mike Waltz, dan utusan Timur Tengah Steve Witkoff.

    Mereka diperkirakan akan membahas upaya untuk mengakhiri perang di Ukraina, seperti yang dilaporkan oleh Reuters dan AFP.

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menyatakan ketidakpuasan atas ketidakhadiran Ukraina dalam pembicaraan ini. “Ukraina tidak akan terlibat dengan Rusia sebelum berkonsultasi dengan mitra strategis,” tegas Zelensky.

    Pembicaraan Telepon Antara Menlu AS dan Rusia

    Sebelumnya, pada Sabtu, 15 Februari 2025, Marco Rubio dan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, melakukan pembicaraan melalui telepon.

    Kementerian Luar Negeri Rusia mengungkapkan bahwa kedua pihak sepakat untuk melakukan kontak rutin guna mempersiapkan pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Donald Trump.

    Seruan Zelensky untuk Dukungan Militer

    Dalam konferensi di Munich, Zelensky menyerukan pembentukan tentara Eropa, mengatakan, “Tentara kami saja tidak cukup, kami butuh dukungan Anda.” Seruan ini menunjukkan pentingnya dukungan internasional bagi Ukraina di tengah situasi yang semakin rumit.

    Isu Mineral Tanah Langka

    Di sisi lain, pemerintahan Trump dilaporkan mengusulkan agar Ukraina memberikan 50 persen dari cadangan mineral tanah langka yang dimilikinya sebagai imbalan untuk bantuan AS.

    Zelensky menilai perjanjian tersebut tidak memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina dan tidak melindungi kepentingan nasional.

    Ukraina memiliki cadangan mineral penting, termasuk titanium, litium, dan uranium, yang dapat berkontribusi pada industri pertahanan dan energi hijau.

    Serangan Drone di Grayvoron

    Sementara itu, di wilayah Belgorod, Rusia, sebuah drone dilaporkan menjatuhkan peledak di kota Grayvoron.

    Gubernur Vyacheslav Gladkov menyatakan tidak ada korban dalam insiden tersebut, meskipun kerusakan terjadi pada beberapa bangunan akibat ledakan.

    Dengan situasi yang terus berkembang, ketegangan antara Rusia dan Ukraina tetap tinggi, dan perundingan di Arab Saudi menjadi salah satu titik fokus dalam upaya mencari solusi untuk konflik yang berkepanjangan ini.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Mengapa Zelensky Tolak Kesepakatan Mineral dengan AS? Simak Faktanya! – Halaman all

    Mengapa Zelensky Tolak Kesepakatan Mineral dengan AS? Simak Faktanya! – Halaman all

    KIEV, Ukraina – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak untuk menandatangani kesepakatan yang memberikan akses kepada Amerika Serikat (AS) terhadap mineral tanah langka di Ukraina.

    Penolakan ini terjadi di tengah desakan dari Presiden AS Donald Trump untuk mendapatkan kompensasi melalui sumber daya alam Ukraina.

    Latar Belakang Penolakan

    Zelensky menolak permintaan Trump yang terungkap awal bulan ini, di mana Trump meminta Ukraina untuk membayar bantuan yang diberikan AS dengan hak atas sumber daya alam mereka.

    Menurut laporan dari Josh Rogin, reporter Washington Post, delegasi Kongres AS telah memberikan dokumen kepada Zelensky yang ingin ditandatangani, memberikan hak AS atas 50 persen cadangan mineral Ukraina di masa depan.

    Namun, Zelensky menolak untuk menandatanganinya dengan alasan bahwa ia belum sempat membaca dokumen tersebut dan merasa proposal itu sepihak.

    Potensi Sumber Daya Alam Ukraina

    Ukraina memiliki potensi besar sebagai pemasok utama bahan baku penting di dunia.

    Negara ini menyimpan cadangan titanium dan litium terbesar di Eropa, serta deposit besar berilium, mangan, galium, uranium, zirkonium, grafit, apatit, fluorit, dan nikel.

    Banyak dari mineral ini sangat penting untuk industri pertahanan, teknologi tinggi, dan energi hijau.

    Alasan Penolakan

    Zelensky mengungkapkan bahwa kesepakatan tersebut tidak memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina. “Perjanjian ini harus ditulis secara hukum dengan benar dan harus terkait dengan jaminan keamanan. Namun, saya belum melihat kaitannya dalam dokumen tersebut,” ujarnya.

    Ia juga menekankan bahwa sumber daya alam Ukraina bukan milik presiden, tetapi milik rakyat Ukraina.

    Zelensky mengundang perusahaan-perusahaan Amerika dan Eropa untuk berpartisipasi dalam operasi pertambangan di Ukraina, dengan hak eksklusif bagi mereka yang memberikan dukungan signifikan kepada negara tersebut. “Ini adalah keputusan yang sangat serius dan saya tidak akan menandatangani sekadar kertas,” tegas Zelensky.

     

    Penolakan Zelensky terhadap kesepakatan mineral dengan AS mencerminkan kekhawatiran mendalam mengenai keamanan Ukraina dan perlindungan terhadap sumber daya alamnya.

    Dalam konteks ketegangan yang terus berlanjut dengan Rusia, keputusan ini menunjukkan komitmen Ukraina untuk melindungi kepentingan nasionalnya dan memastikan bahwa sumber daya alam tetap tersedia untuk generasi mendatang.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • 50.000 Orang Dilaporkan Hilang dalam Perang Ukraina yang Berlangsung Hampir 3 Tahun – Halaman all

    50.000 Orang Dilaporkan Hilang dalam Perang Ukraina yang Berlangsung Hampir 3 Tahun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perang antara Rusia dan Ukraina yang telah berlangsung hampir tiga tahun menyebabkan banyak orang hilang.

    Komite Palang Merah Internasional (ICRC) melaporkan, hampir 50.000 orang hilang sejak perang yang dimulai pada Februari 2022.

    Laporan ini disampaikan oleh kepala Biro Badan Penelusuran Pusat (CTA) ICRC, Dusan Vujasanin.

    Vujasanin juga mengatakan, jumlah orang hilang ini meningkat lebih dari dua kali lipat sejak tahun lalu.

    Sebelumnya, ICRC melaporkan ada sekitar 23.000 orang hilang pada 2024.

    “Sejak Februari 2024, jumlah orang hilang yang belum terungkap meningkat lebih dari dua kali lipat, mencapai hampir 50.000,” kata Vujasanin, yang dilansir oleh AFP pada Jumat (14/2/2025).

    Ia mengungkapkan sebagian besar dari orang-orang yang hilang adalah personel militer.

    Mereka terdiri dari prajurit pria dan wanita dari Rusia maupun Ukraina.

    ICRC bekerja untuk mencari tahu apa yang terjadi pada orang-orang ini dan memberitahu keluarga mereka.

    Mereka juga mencoba mencari apakah orang-orang yang hilang tersebut ditahan, dibunuh, atau hilang kontak setelah melarikan diri.

    ICRC mengungkapkan diberi tahu tentang sekitar 16.000 orang yang ditahan sebagai tawanan perang dan warga sipil oleh kedua belah pihak dalam perang ini.

    Namun, Vujasanin menekankan jumlah ini tidak mencerminkan semua tawanan yang masih ditahan, karena beberapa sudah dibebaskan.

    Sejak perang dimulai pada Maret 2022, ICRC telah berusaha mengoordinasikan pencarian orang yang hilang melalui Biro Badan Penelusuran Pusatnya.

    Perang ini telah menyebabkan “peningkatan eksponensial” dalam jumlah orang yang hilang, yang kini meningkat dari 1.000 menjadi 5.000 kasus per bulan.

    Selain itu, Presiden AS Donald Trump berjanji untuk segera mengakhiri perang ini.

    Pada 12 Februari 2025, Trump mengadakan pertemuan terpisah dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, meminta untuk memulai pembicaraan agar perang ini bisa segera berakhir.

    Macron Ingin Eropa Gelar Pertemuan, Bahas Perdamaian Ukraina

    Dalam perkembangan lain, terkait situasi di Ukraina, pada Sabtu (15/2/2025) malam, Presiden Prancis, Emmanuel Macron mengusulkan diadakannya pertemuan darurat antara para pemimpin Eropa, termasuk Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer.

    Pertemuan ini diadakan karena meningkatnya kekhawatiran atas upaya Presiden AS, Donald Trump untuk menguasai proses perdamaian Ukraina, The Guardian melaporkan.

    Pertemuan tersebut, yang kemungkinan akan berlangsung pada Senin (17/2/2025), diharapkan akan membahas beberapa isu penting.

    Salah satunya adalah upaya Amerika Serikat untuk mengecualikan para pemimpin Eropa dari perundingan perdamaian Ukraina.

    Selain itu, pertemuan ini juga akan membahas posisi yang harus diambil oleh Eropa, terkait keanggotaan Ukraina di NATO di masa depan.

    Mereka juga akan mencari cara agar Ukraina dapat diberikan jaminan keamanan, baik melalui NATO maupun melalui beberapa kekuatan Eropa.

    Finlandia Desak Tindakan Nyata, Bukan Sekadar Omongan

    Presiden Finlandia, Alexander Stubb, menegaskan Eropa harus lebih banyak bertindak daripada hanya berbicara.

    Hal ini ia ungkapkan menyusul kekhawatiran tentang potensi dikucilkannya Eropa dari perundingan terkait Ukraina.

    “Tidak mungkin kita bisa berdiskusi atau bernegosiasi tentang Ukraina, masa depan Ukraina, atau struktur keamanan Eropa, tanpa melibatkan pihak Eropa,” kata Stubb kepada wartawan di Munich.

    Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya Eropa untuk bertindak bersama dalam menghadapi isu ini. “Eropa perlu bertindak bersama,” tegas Stubb.

    Jerman: Butuh Jaminan Kedaulatan Ukraina untuk Perdamaian

    Kanselir Jerman, Olaf Scholz, menyatakan perang antara Ukraina dan Rusia hanya bisa berakhir dengan perdamaian jika kedaulatan Ukraina terjamin.

    “Solusi apapun yang mengarah pada pemisahan keamanan Eropa dan Amerika tidak akan kami terima. Hanya satu orang yang akan diuntungkan dari ini: Presiden Putin,” kata Scholz pada Sabtu (15/2/2025).

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Nilai Ekspor Ditargetkan Rp4,8 Triliun di Tengah Tantangan Global, Mendag Budi Jabarkan Tantangannya – Halaman all

    Nilai Ekspor Ditargetkan Rp4,8 Triliun di Tengah Tantangan Global, Mendag Budi Jabarkan Tantangannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut target ekspor pada tahun ini dihadapi sederet tantangan global.

    Budi mukanya menjelaskan bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah melakukan perhitungan target ekspor yang harus dicapai selama periode 2025—2029.

    Ekspor nasional Indonesia ditargetkan tumbuh sebesar 7,1 persen pada 2025 atau mencapai 294,45 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

    Angka tersebut bila dikonversi ke rupiah menjadi sekitar Rp 4,801 triliun (kurs Rp 16.305 per dolar AS).

    Target tersebut telah memperhitungkan berbagai faktor seperti Produk Domestik Bruto (PDB) dunia, PDB Indonesia, nilai tukar, serta harga komoditas dunia.

    Kemendag menargetkan ekspor dari negara akreditasi atau negara yang memiliki perwakilan perdagangan di luar negeri bisa menyumbang paling banyak.

    Di 33 negara akreditasi, ekspor 2025 ditargetkan mencapai sebesar 255,69 miliar dolar AS atau meningkat sebesar 7,25 persen secara tahunan (Year-on-Year/YoY).

    Khusus untuk ekspor UMKM di negara akreditasi, pada 2025 ditargetkan tumbuh 9,63 persen atau senilai 19,33 miliar dolar AS.

    Budi menyebut seluruh angka tersebut masih bersifat sangat dinamis.

    Hal itu dikarenakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategi (Renstra) Kemendag masih dalam proses pembahasan.

    Tantangan utama dalam mencapai target ekpsor tahun ini datang dari ketidakpastian global. Budi mengatakan, banyak efek spillover yang negatif.

    “Tantangan utama tentu masih tingginya ketidakpastian global karena banyaknya efek spillover negatif, baik dari sisi ekonomi, keuangan, dan lingkungan,” kata Budi dalam jawaban wawancara tertulis bersama Tribunnews, dikutip Minggu (16/2/2025).

    Budi mencontohkan peningkatan tensi geopolitik di beberapa Kawasan, seperti di Timur Tengah.

    Hal itu memicu peningkatan penerapan proteksionisme dalam praktik perdagangan oleh berbagai negara.

    Selain itu, Donald Trump yang kembali menjadi Presiden AS juga menjadi perhatian. 

    Kebijakan-kebijakan Donald Trump seperti penerapan tarif bea masuk produk impor diperkirakan akan berdampak pada perdagangan global. 

    Tantangan lainnya adalah adanya perubahan dalam tatanan global seperti pergeseran kekuatan ekonomi serta perubahan demografi global.

    Pergeseran status negara negara-negara kurang berkembang (LDCs) menjadi negara berkembang juga disebut Budi menjadi tantangan.

    Ada juga tantangan seperti meningkatnya isu lingkungan dan adanya perubahan iklim, serta perkembangan teknologi digital.

    Strategi Ekspor

    Kemendag telah menyiapkan sejumlah strategi agar ekspor pada tahun ini bisa mencapai target.

    Kemendag memiliki tiga program utama. Pertama, pengamanan pasar dalam negeri. Kedua, perluasan pasar ekspor. Ketiga, peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor).

    “Khusus untuk menggenjot ekspor, Kementerian Perdagangan fokus pada Perluasan Pasar Ekspor dan UMKM Bisa Ekspor,” ujar Budi.

    Perluasan pasar ekspor dilakukan antara lain melalui penyelesaian tiga perundingan perdagangan bilateral Indonesia dengan tiga negara mitra, yaitu Kanada, Eurasia,
    dan Peru.

    Kemendag juga menargetkan percepatan penyelesaian perundingan CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU—CEPA).

    Tujuannya, mempercepat pemanfaatan agar dapat meningkatkan daya saing ekspor produk Indonesia.

    Pada Program UMKM BISA Ekspor, Kemendag memiliki target seperti pengembangan ekosistem UMKM ekspor.

    Contohnya seperti pembentukan pusat ekspor baru di luar Pulau Jawa, serta tercetaknya UMKM ekspor hasil program UMKM BISA EKSPOR.

    Selain itu, Kemendag terus mengembangkan kemitraan dengan agregator.

    “Hal ini memungkinkan semakin terbuka luasnya kesempatan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha, termasuk meluaskan jangkauan usaha dengan fasilitas yang disediakan agregator mitra pemerintah,” ucap Budi.  

  • Apple Tunjuk Alibaba Hadirkan Apple Intelligence di iPhone China

    Apple Tunjuk Alibaba Hadirkan Apple Intelligence di iPhone China

    Jakarta

    Menurut sebuah laporan baru, Apple menjalin kerja sama dengan Alibaba untuk menghadirkan fitur AI pada iPhone di pasar China. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan di wilayah tersebut karena penjualan telah menurun akhir-akhir ini karena rendahnya permintaan dan meningkatnya persaingan dari pemain lokal lainnya seperti Xiaomi, Oppo, dan Huawei yang telah menawarkan fitur AI pada perangkat mereka.

    Apple juga telah mempertimbangkan pemain lain seperti Baidu dan Tencent, namun model AI mereka dilaporkan tidak memenuhi standar Apple untuk Apple Intelligence. Apple juga tidak mempertimbangkan DeepSeek karena tidak memiliki sumber daya dan pengalaman yang diperlukan untuk mendukung pelanggan sebesar itu.

    Alibaba Group adalah perusahaan teknologi asal China yang berspesialisasi dalam e-commerce, ritel, internet, dan teknologi lainnya. Perusahaan ini juga telah banyak berinvestasi dalam AI, dan banyak model AI-nya sendiri yang menjadi berita utama karena kinerjanya yang baik.

    Dengan jumlah data konsumen yang sangat besar dan keahlian AI, mungkin tidak sulit bagi Apple untuk bekerja sama dengan Alibaba di Tiongkok.

    CEO Apple Tim Cook sebelumnya mencatat penjualan yang lebih kuat di pasar di mana Apple Intelligence tersedia, selama panggilan pendapatan Q1 2025 perusahaan.

    “Di pasar di mana kami telah meluncurkan Apple Intelligence, kinerja dari tahun ke tahun pada keluarga iPhone 16 lebih kuat daripada pasar di mana Apple Intelligence tidak tersedia,” ujar Cook dikutip detikINET dari Neowin, Minggu (16/2/2025).

    Meskipun total pendapatan perusahaan tumbuh sebesar 4% tahun ke tahun pada Q1 2025, China mungkin merupakan rintangan utama di mana pendapatan turun 11,1% tahun ke tahun selama periode yang sama.

    Analis di Morgan Stanley juga percaya bahwa kolaborasi antara Apple dan Alibaba ini dapat menjadi katalisator penting yang berpotensi membalikkan kemerosotan penjualan di China.

    Saat ini, fitur-fitur AI tersebut telah diajukan ke otoritas regulasi China untuk mendapatkan persetujuan yang diperlukan, untuk memastikan kepatuhan karena Tiongkok memiliki beberapa peraturan internet dan data yang paling ketat.

    Apple Intelligence tersedia di sebagian besar wilayah di dunia kecuali Tiongkok dan Uni Eropa dalam bahasa Inggris (Australia), Inggris (Kanada), Inggris (Irlandia), Inggris (Selandia Baru), Inggris (Afrika Selatan), Inggris (Inggris), dan Inggris (Amerika Serikat).

    Apple mengatakan bahwa mereka akan menambahkan dukungan untuk lebih banyak bahasa seperti bahasa Mandarin, Inggris (India), Inggris (Singapura), Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Korea, Portugis, Spanyol, Vietnam, dan banyak lagi dengan pembaruan perangkat lunak pada bulan April tahun ini.

    (jsn/jsn)

  • Ramai-ramai Jaksa AS Mundur, Ogah Patuhi Perintah Trump untuk Setop Skandal Korupsi Walkot New York – Halaman all

    Ramai-ramai Jaksa AS Mundur, Ogah Patuhi Perintah Trump untuk Setop Skandal Korupsi Walkot New York – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Enam jaksa Amerika Serikat (AS) di New York dan Washington DC, memilih mengundurkan diri.

    Pengunduran diri massal ini merupakan bentuk penolakan mereka untuk mematuhi perintah Presiden Donald Trump.

    Pasalnya, mereka diminta untuk membatalkan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Wali Kota New York, Eric Adams.

    Sejak awal menjabat, Trump memecat jaksa-jaksa yang menangani kasus hukum yang menyeret dirinya.

    Selain itu, ia juga menuntut informasi mengenai ribuan agen FBI yang terlibat dalam penyelidikan serangan 6 Januari di Gedung Capitol AS.

    Penjabat Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York, Danielle Sassoon, mengundurkan diri melalui surat sepanjang delapan halaman.

    Dalam suratnya, Sassoon menjelaskan pengacara Adams “berulang kali menyiratkan adanya quid pro quo” atau pertukaran, menawarkan bantuan kepada Trump dalam isu imigrasi jika kasus ini dihentikan.

    Setelah Sassoon menolak menandatangani berkas pencabutan kasus Adams, Wakil Jaksa Agung sementara, Emil Bove, yang merupakan mantan pengacara pribadi Trump, mencoba mencari jalan lain dengan mendekati bagian integritas publik di kantor pusat Kementerian Kehakiman untuk menutup kasus ini.

    Dalam surat pengunduran dirinya kepada Jaksa Agung Pam Bondi, Sassoon menyatakan bahwa ia “terkejut” dengan keputusan untuk mencabut dakwaan terhadap Adams.

    “Saya tetap bingung dengan proses yang terburu-buru dan dangkal dalam mengambil keputusan ini, yang tampaknya dilakukan bekerja sama dengan tim hukum Adams dan tanpa masukan langsung dari saya mengenai alasan akhir pencabutan kasus,” tulis Sassoon, dikutip dari CNN.

    Sassoon juga menjelaskan Bove mengingatkannya untuk mempertimbangkan kewajibannya dalam membela kepentingan Amerika Serikat dan mengajukan argumen dengan itikad baik demi kepentingan pemerintahan.

    Menurut Sassoon, pencabutan kasus Adams justru akan memperkuat, bukan mengurangi, kekhawatiran publik terhadap politisasi Kementerian Kehakiman.

    Ia juga menyatakan bahwa Adams kini menggunakan memo tersebut untuk menyatakan dirinya tidak bersalah di hadapan publik.

    Sassoon, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala bagian banding, memiliki latar belakang konservatif yang kuat.

    Ia merupakan anggota Federalist Society dan pernah menjadi asisten hakim mendiang Antonin Scalia di Mahkamah Agung AS.

    Setelah menduduki posisi puncak di kejaksaan, ia sempat menulis opini di Wall Street Journal yang mengkritik kebijakan pengampunan Presiden Joe Biden.

    Perintah Kementerian Kehakiman untuk menghentikan kasus korupsi terhadap Adams dianggap sebagai upaya melemahkan independensi kantor kejaksaan AS.

    Bove mengeluarkan perintah pencabutan kasus Adams setelah bertemu pengacara Adams, Alex Spiro dan William Burck, serta Sassoon, dua jaksa dalam kasus Adams, dan kepala bagian banding di kantor Kementerian Kehakiman pada akhir Januari, dikutip dari New York Times.

    Dalam memo dua halaman yang dikeluarkan pada Senin (10/2/2025), Bove memerintahkan jaksa untuk mencabut kasus Adams “secepat mungkin”.

    Memo tersebut menyebut bahwa proses hukum yang sedang berjalan “menghambat kemampuan Wali Kota Adams untuk fokus penuh dalam menangani imigrasi ilegal dan kejahatan dengan kekerasan,” yang secara terang-terangan menunjukkan motif politik di balik keputusan tersebut.

    Bove, yang menginisiasi pertemuan tersebut, mengajukan berbagai pertanyaan tajam.

    Ia menekankan apa yang disebut pemerintahan Trump sebagai “senjata politik” terhadap lawan-lawannya dan mempertanyakan apakah kasus ini menghambat Adams dalam menjalankan tugasnya sebagai wali kota, menurut seorang sumber yang mengetahui jalannya pertemuan, seperti yang dilansir oleh AFP.

    Pada 11 Februari 2025, Departemen Kehakiman AS memerintahkan jaksa federal untuk menghentikan kasus korupsi yang melibatkan Wali Kota New York, Eric Adams.

    Perintah ini diberikan setelah Adams, yang merupakan anggota Partai Demokrat, menjalin hubungan baik dengan Presiden Trump.

    Adams, yang menjadi Wali Kota New York pertama yang didakwa secara pidana, bersikeras tidak bersalah atas dakwaan penipuan dan penyuapan yang menjerat dirinya.

    Adams juga menolak seruan untuk mengundurkan diri yang marak sejak tahun lalu.

    Skandal korupsi ini dipandang sebagai masalah besar bagi upaya Adams untuk mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Wali Kota New York pada November lalu.

    Dalam pembelaan dirinya, Adams mengklaim ia dihukum tanpa bukti karena kritikannya terhadap kebijakan imigrasi mantan Presiden Joe Biden.

    Trump, yang juga menghadapi serangkaian kasus hukum, menyatakan solidaritasnya terhadap Adams selama kampanye pilpres lalu.

    Trump bahkan menyebut Adams diadili “karena berbicara menentang perbatasan terbuka.”

    Keputusan Departemen Kehakiman AS untuk menggugurkan kasus Adams ini menuai sambutan positif.

    Pengacara Adams, Alex Spiro, menegaskan kalau kliennya memang sejak awal tidak bersalah.

    “Seperti yang saya katakan sejak awal, Wali Kota tidak bersalah — dan dia akan menang. Hari ini dia akan menang,” ucap Spiro dalam tanggapannya.

    “Meskipun banyak keriuhan dan klaim sensasional, pada akhirnya tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia pernah melanggar hukum apa pun. Sekarang, syukurlah, Wali Kota dan New York dapat melupakan penuntutan yang sangat disayangkan dan salah arah ini,” ujarnya.

    Sosok Adams, yang pernah disebut sebagai calon bintang Partai Demokrat, baru-baru ini meningkatkan kontak dengan rekan-rekan Trump dari Partai Republik.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)