Xcloud.id

Negara: Amerika Serikat

  • Rencana Arab di Gaza Mungkin Membutuhkan 20 Miliar Dolar atau Rp 327 Triliun untuk Rekonstruksi – Halaman all

    Rencana Arab di Gaza Mungkin Membutuhkan 20 Miliar Dolar atau Rp 327 Triliun untuk Rekonstruksi – Halaman all

    Rencana Arab di Gaza Mungkin Membutuhkan 20 Miliar Dolar atau Rp 327 Triliun untuk Rekonstruksi

    TRIBUNNEWS.COM- Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi diperkirakan akan mengunjungi Riyadh untuk membahas rencana Arab untuk Gaza, yang dapat melibatkan pendanaan regional hingga 20 miliar dolar atau Rp 327 Triliun untuk rekonstruksi.

    Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi kemungkinan akan mengunjungi Riyadh pada hari Kamis, menurut dua pejabat keamanan Mesir, untuk membahas rencana Arab untuk Gaza, yang mungkin melibatkan hingga $20 miliar atau Rp 327 Triliun dari wilayah tersebut untuk rekonstruksi.

    Negara-negara Arab bersiap untuk memperdebatkan rencana untuk Gaza sehari setelahnya sebagai tanggapan atas saran Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membangun kembali wilayah di bawah kendali AS sambil membersihkan etnis Palestina.

    Berita ini muncul saat Kementerian Keamanan Israel mengumumkan rencana untuk membentuk direktorat untuk pemindahan paksa dan pembersihan etnis di Gaza dengan nama “emigrasi sukarela dari Gaza.”

    Rencana tersebut akan mencakup “pilihan keberangkatan,” yaitu cara mengusir warga Palestina dari tanah mereka , melalui darat, laut, dan udara. 

    Arab Saudi, Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, dan Qatar akan mengevaluasi dan membahas proposal Arab di Riyadh sebelum menyampaikannya pada pertemuan puncak Arab yang dijadwalkan di Kairo pada tanggal 4 Maret, empat orang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Reuters. 

    Pada hari Jumat, pertemuan para pemimpin negara Arab, termasuk Yordania, Mesir, UEA, dan Qatar, dijadwalkan di Arab Saudi, yang mendorong upaya Arab pada rencana Trump, tetapi beberapa sumber mengindikasikan tanggalnya belum ditetapkan.

    Pada konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat “akan mengambil alih,” “memiliki,” dan mengubah Jalur Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah.”  

    Lebih buruknya lagi, ia mengungkapkan minggu lalu bahwa warga Palestina tidak akan memiliki hak untuk kembali ke Gaza, dan menyatakan bahwa wilayah tersebut, “Saya akan memilikinya.”

    Usulan Arab, yang terutama didasarkan pada rencana Mesir, menyerukan pembentukan komite nasional Palestina untuk mengelola Gaza tanpa keterlibatan Hamas, serta keterlibatan internasional dalam rehabilitasi tanpa pemindahan warga Palestina ke luar negeri.

    Menurut peneliti Emirat Abdulkhaleq Abdullah, komitmen sebesar $20 miliar atau Rp 327 Triliun dari pemerintah Arab dan Teluk untuk dana tersebut, yang telah diidentifikasi oleh dua sumber sebagai jumlah yang masuk akal, mungkin menjadi motivasi yang efektif bagi Trump untuk mengadopsi konsep tersebut.

    Kabinet Otoritas Palestina menyatakan hari Selasa bahwa tahap pertama dari rencana yang sedang dipertimbangkan akan menelan biaya sekitar $20 miliar atau Rp 327 Triliun selama tiga tahun, sementara sumber-sumber Mesir mengungkapkan kepada Reuters bahwa pembicaraan tentang kontribusi keuangan kawasan itu masih berlangsung.

    Menurut orang dalam, rencana itu mengharuskan pembangunan kembali diselesaikan dalam waktu tiga tahun.

    Senator Richard Blumenthal mengatakan kepada wartawan di Tel Aviv pada hari Senin bahwa pembicaraannya dengan para pemimpin Arab, khususnya Raja Abdullah, menunjukkan bahwa “mereka memiliki penilaian yang sangat realistis tentang apa peran mereka seharusnya.”

     

     

     

    SUMBER: AL MAYADEEN

  • Jabat Tangan dengan Xi Jinping Tanda Jack Ma is Back

    Jabat Tangan dengan Xi Jinping Tanda Jack Ma is Back

    Beijing –

    Jack Ma akhirnya berdamai dengan Presiden China, Xi Jinping, dan hal ini dinilai sangat signifikan. Pada pertemuan dengan para taipan bisnis China di Beijing, Jack Ma, duduk di barisan depan bersama dengan bos raksasa teknologi lainnya, seperti Pony Ma dari Tencent.

    Xi Jinping dan Jack Ma terlihat saling sapa dan berjabat tangan di acara yang digelar di Great Hall of the People itu. Kemunculan Jack Ma di pertemuan tingkat tinggi para eksekutif teknologi papan atas China ini menandai perubahan signifikan kebijakan Pemerintah China untuk sektor swasta sekaligus tanda bahwa Jack Ma telah kembali.

    Pemerintah ingin membangkitkan kepercayaan diri sektor swasta di tengah perlambatan ekonomi dan persaingan dengan Amerika Serikat. Meski Ma tak bicara di pertemuan, jabat tangannya dengan Xi Jinping terekam di televisi nasional, melambangkan mencairnya hubungan mereka dan mengisyaratkan Beijing terbuka untuk kerja sama lebih erat dengan pelaku utama sektor swasta.

    “Era dan perjalanan baru ini memiliki prospek luas bagi pengembangan ekonomi swasta. Ini adalah waktu yang tepat bagi mayoritas pengusaha dan bisnis swasta untuk menunjukkan bakat mereka,” kata Xi Jinping dalam pertemuan itu.

    Beijing memulai regulasi ketat terhadap perusahaan teknologi besar di negara itu pada akhir tahun 2020 karena kekhawatiran mereka tumbuh terlalu besar dan kuat. Pemicunya adalah pidato Jack Ma di akhir tahun 2020 yang mengkritik sistem keuangan China.

    Meski simposium tersebut mungkin tidak menandakan perubahan sangat drastis, tetap mencerminkan pengakuan Beijing atas peran penting sektor swasta dalam mendukung pertumbuhan dan meningkatkan kemampuan teknologi China di tengah pembatasan oleh negara-negara Barat.

    “Kita tidak boleh meremehkan kekuatan pertemuan semacam ini dalam memulihkan kepercayaan para pengusaha China, yang (sebelumnya) telah melangkah dengan hati-hati agar tidak salah melangkah,” kata Sam Radwan, pendiri firma konsultan Enhance International yang dikutip detikINET dari CNBC.

    Kehadiran pemimpin top China mengirim sinyal jelas tentang dukungan ke para pengusaha. “Ini mungkin akan menyalakan kembali semangat dan optimisme di China. Pertemuan ini berpotensi lebih kuat daripada stimulus fiskal, jika para pembuat kebijakan menunjukkan dukungan lebih tegas ke pengembangan sektor teknologi,” cetus Peiqian Liu, ekonom Asia di Fidelity International.

    Jack Ma sendiri boleh lega karena mungkin tidak dibatasi lagi ruang geraknya. Namun demikian, tetap masih tanda tanya apakah dia akan kembali rajin tampil di depan publik atau sudah betah berada di belakang layar.

    (fyk/fay)

  • Trump Perintahkan Pecat Semua Jaksa Federal Era Biden!

    Trump Perintahkan Pecat Semua Jaksa Federal Era Biden!

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan pemecatan massal terhadap semua jaksa federal AS yang dicalonkan oleh pendahulunya, mantan Presiden Joe Biden. Trump menyebut Departemen Kehakiman AS telah dipolitisasi selama pemerintahan sebelumnya.

    “Selama empat tahun terakhir, Departemen Kehakiman telah dipolitisasi dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya,” sebut Trump dalam pernyataannya via media sosial Truth Social, seperti dilansir AFP, Rabu (19/2/2025).

    “Oleh karena itu, saya telah menginstruksikan pemberhentian SEMUA jaksa AS ‘Era Biden’ yang tersisa,” tegas Trump.

    “Kita harus ‘membersihkan rumah’ SEGERA, dan memulihkan kepercayaan. Era Keemasan Amerika harus memiliki sistem peradilan yang adil — YANG DIMULAI HARI INI,” cetusnya.

    Merupakan standar praktik yang wajar bagi Presiden AS yang baru untuk menggantikan jaksa federal, yang juga disebut sebagai jaksa AS, yang dicalonkan oleh pendahulunya.

    Terdapat sebanyak 93 jaksa federal AS, masing-masing satu untuk 94 distrik pengadilan federal di negara tersebut. Ada dua distrik yang berbagi satu jaksa federal.

    Para jaksa federal AS merupakan penegak hukum federal tertinggi di setiap distrik di AS. Setelah kemenangan Trump dalam pilpres, sejumlah jaksa federal AS yang dicalonkan oleh Biden telah mengundurkan diri untuk mengantisipasi penggantian.

    Departemen Kehakiman AS, yang dituduh Trump telah mengadilinya secara tidak adil, telah menjadi target perombakan besar-besaran sejak dia menjabat untuk periode keduanya sebagai Presiden AS pada pertengahan Januari lalu. Sejumlah pejabat tinggi AS telah dipecat, diturunkan jabatan atau dipindahkan.

    Di antara mereka yang dipecat adalah para anggota kantor penasihat khusus AS, Jack Smith, yang mengajukan dua kasus pidana terhadap Trump, yang sekarang sudah digugurkan.

    Salah satu jaksa federal di Distrik Selatan New York, yang ditunjuk Trump, mengundurkan diri pekan lalu setelah diminta oleh Departemen Kehakiman AS untuk menggugurkan dakwaan korupsi terhadap Wali Kota New York Eric Adams.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 10 HP dengan Tingkat Radiasi Paling Tinggi, Ada Punyamu?

    10 HP dengan Tingkat Radiasi Paling Tinggi, Ada Punyamu?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kantor Federal Jerman untuk Perlindungan Radiasi melaporkan smartphone dengan tingkat radiasi tertinggi. Setidaknya laporan itu menyebutkan 10 ponsel dalam daftar.

    Sertifikasi Jerman untuk keramahan lingkungan telah menetapkan batas tingkat penyerapan spesifik kurang dari 0,60 watt per kilogram. Ini agak berbeda dengan tingkat absorpsi spesifik atau SAR yang ditetapkan Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat (AS), yang menetapkan angka minimal 1,6 watt/kg.

    Motorola Edge menjadi yang teratas dalam daftar. Besaran radiasi ponsel tersebut mencapai 1,79 w/kg.

    Statista mencatat tidak ada iPhone dalam daftar sekarang. Ini agak berbeda dengan laporan beberapa waktu lalu, saat iPhone 7 dan iPhone 8 pernah masuk dalam laporan.

    Sebagai informasi, tiap ponsel sebenarnya memancarkan radiasi. Namun tingkatannya berbeda karena bergantung pada beberapa faktor, misalnya karena jenis dan model HP, usia, kekuatan antena pemancar dan jarak dari menara seluler terdekat.

    Sementara itu, banyak orang yang kerap khawatir dengan efek radiasi pada ponsel. Namun laman Statista menyebutkan sebuah penelitian longitudinal juga telah mengungkapkan efek dari radiasi ponsel belum terlihat.

    Berkut daftar 10 smartphone dengan radiasi tertinggi, dikutip dari laman Statista, Rabu (19/2/2025):

    Motorola Edge – 1,79 W/kgZTE Axon 11 5G – 1,59 W/kgOnePlus 6T – 1,55 W/kgSony Xperia XA2 Plus – 1,41 W/kgGoogle Pixel 3XL – 1,39 W/kgGoogle Pixel 4a – 1,37 W/kgOppo Reno5 5G – 1,37 W/kgSony Xperia XZ1 Compact – 1,36 W/kgGoogle Pixel 3 – 1,33 W/kgOnePlus 6 – 1,33 W/kg.

    Untuk 9 smartphone dari daftar 10 besar ini, angka SAR yang dimiliki masih berada di bawah batas aman yang ditetapkan, sehingga relatif aman bagi manusia. Di sisi lain, ZTE Blade V10 menjadi smartphone dengan tingkat radiasi terendah, hanya 0,13 W/kg.

    Samsung juga termasuk dalam kategori ponsel dengan tingkat radiasi rendah. Galaxy Note 10+ menjadi model terbaik, yang hanya memancarkan 0,19 W/kg. Berikut beberapa ponsel dengan tingkat emisi radiasi terendah:

    ZTE Blade V10 – 0,13 W/kgSamsung Galaxy Note 10+ – 0,19 W/kg.

    (dem/dem)

  • Ditjen Pajak Bantah Airlangga, Pajak Minimum Global 15% Tetap Berlaku di RI

    Ditjen Pajak Bantah Airlangga, Pajak Minimum Global 15% Tetap Berlaku di RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak alias Ditjen Pajak membantah pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut bahwa Indonesia bisa batal menerapkan pajak minimum global 15%.

    Direktur P2Humas Ditjen Pajak Dwi Astuti menekankan bahwa pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional. Dia menegaskan aturan tersebut masih berlaku.

    “Hingga saat ini PMK 136/2024 masih berlaku sebagaimana telah ditetapkan,” ujar Dwi kepada Bisnis, Rabu (19/2/2025).

    Sebelumnya, di depan ratusan para pengusaha dari luar negeri dalam acara Indonesia Economic Summit pada Selasa (18/2/2025), Airlangga memberi kode Indonesia bisa batal menerapkan pajak minimum global 15% akibat Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak menerapkannya.

    “Kami juga berupaya untuk memitigasi penerapan pajak minimum global 15% dan kami cukup positif karena Trump 2.0 tidak ingin ini diterapkan. Jadi saya pikir kami mengikuti Trump 2.0,” ujar Airlangga ketika memberi sambutan.

    Apalagi, sambungnya, Indonesia masih terus mengoptimalkan pembebasan pajak (tax holiday) dan pengurangan pajak (tax allowance) agar menjaga iklim investasi yang bersahabat. Oleh sebab itu, dia mengajak para investor menanamkan modalnya di Indonesia.

    Trump sendiri resmi mengeluarkan memorandum yang menyatakan bahwa Negeri Paman Sam tidak akan mengikuti kesepakatan dari solusi 2 Pilar Pajak Global sehari setelah diterapkan menjadi Presiden Amerika Serikat periode 2025—2029.

    Padahal, pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah sepakat untuk menerapkan dua pilar pajak global itu bersama Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

    Dalam bagian pertama memorandum tersebut, Trump meminta menteri keuangan dan perwakilan tetap Amerika Serikat (AS) di OECD untuk menarik diri dari kesepakatan tersebut.

    “Setiap komitmen yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya atas nama Amerika Serikat sehubungan dengan Kesepakatan Pajak Global tidak memiliki kekuatan atau pengaruh di Amerika Serikat tanpa adanya tindakan oleh Kongres yang mengadopsi ketentuan-ketentuan yang relevan dari Kesepakatan Pajak Global,” ujar Trump seperti tercantum di laman resmi White House, dikutip pada Selasa (21/1/2025).

    Menteri Keuangan dan Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau United States Trade Representative (USTR) akan mengambil semua langkah tambahan yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya untuk mengimplementasikan temuan-temuan dari memorandum ini.

    Trump menilai bahwa kesepakatan pajak global OECD yang didukung oleh pemerintahan sebelumnya memungkinkan yurisdiksi lain memajaki penghasilan dari AS ekstrateritorial atas pendapatan Amerika.

    Alhasil, kebijakan tersebut membatasi kemampuan AS untuk memberlakukan kebijakan pajak yang melayani kepentingan bisnis dan pekerja AS. 

    Bagi Trump, memorandum itu juga menjadi momen dalam merebut kembali kedaulatan dan daya saing ekonomi AS. 

    Adapun, untuk melindungi kepentingan bisnis dan pekerja AS dari tindakan pajak yang diskriminatif, Trump menginstruksikan menteri keuangan dan USTR menyelidiki kebijakan pajak di negara lain yang tidak mematuhi peraturan pajak dengan AS. 

    Bahkan, Trump meminta penyelidikan terkait negara-negara yang akan memberlakukan pajak yang akan berdampak pada perusahaan-perusahaan AS. 

    Untuk itu, Trump ingin menteri keuangannya untuk membuat daftar langkah yang mungkin diambil untuk melindungi perusahaan dan pekerja AS sebagai tanggapan atas ketidakpatuhan atau aturan pajak tersebut. 

    “Menteri Keuangan akan menyampaikan temuan dan rekomendasi kepada Presiden, melalui Asisten Presiden untuk Kebijakan Ekonomi, dalam waktu 60 hari,” tulisnya.

    Sebagai informasi, satu per satu negara-negara yang tergabung dalam OECD mengimplementasi kebijakan dua pilar pajak global, termasuk Indonesia yang baru saja resmi menerapkan Pilar 2 yaitu pajak minimum global 15% per 1 Januari 2025.

  • Latihan Militer Gabungan, AS Siap Jadi Mitra Maritim RI untuk Lindungi Kawasan Indo-Pasifik

    Latihan Militer Gabungan, AS Siap Jadi Mitra Maritim RI untuk Lindungi Kawasan Indo-Pasifik

    Bisnis.com, JAKARTA – Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) menyatakan siap menjadi mitra Indonesia untuk melindungi kawasan Indo-Pasifik.

    Adapun, Angkatan Laut AS ikut dalam acara Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) yang diselenggarakan oleh TNI AL di Bali, Indonesia.

    Sebagai informasi, MNEK merupakan latihan militer non-perang dan menekankan kerja sama maritim multilateral dan protokol tanggap bencana. Latihan ini berlangsung bersamaan dengan International Maritime Security Symposium (IMSS), simposium maritim internasional terbesar yang diselenggarakan oleh TNI AL.

    Dalam presentasinya di IMSS, Komandan Armada Pasifik AS, Laksamana Steve Koehler, merasa bangga dengan capaian yang dihasilkan oleh Armada Pasifik AS dan pasukan gabungannya dalam kekuatan militer. Terlebih, dia mengaku ingin menjadi mitra yang andal.

    “Kami akan terus menjadi mitra maritim yang andal bagi semua negara yang memiliki tujuan sejalan serta bagi warga mereka dalam mendukung kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Kami melakukan ini dengan kesatuan tujuan serta kekuatan yang besar dan tangguh,” jelasnya, dikutip dari keterangan resmi Kedutaan Besar AS, Rabu (19/2/2025).  

    Dalam latihan ini, Angkatan Laut Amerika Serikat unjuk gigi dengan menampilkan kapal perusak berpeluru kendali (destroyer guided-missile) kelas Arleigh Burke, USS Dewey (DDG 105), serta pesawat P-8A Poseidon dari Komandan Task Force 72. 

    Selama enam hari fase pelatihan di pelabuhan, kegiatan akan mencakup lokakarya militer internasional mengenai perbaikan infrastruktur dan tanggap darurat medis, serta kegiatan pengabdian masyarakat dan pertukaran budaya.

    Setelahnya, latihan berlanjut ke fase laut dimana kapal dan pesawat yang berpartisipasi akan melaksanakan manuver terkoordinasi serta pelatihan pencarian dan penyelamatan.

    Adapun tema MNEK 2025 adalah “Kemitraan Maritim untuk Perdamaian dan Stabilitas”. Tema ini dirancang untuk mendorong koordinasi kekuatan angkatan laut multinasional, seperti untuk memperkuat bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, membangun hubungan sipil-militer, serta meningkatkan pemahaman dan interoperabilitas dalam merespons daerah yang terdampak.

  • Hamas Janji Bebaskan Seluruh Sandera Israel, Syaratnya Gencatan Senjata Permanen – Halaman all

    Hamas Janji Bebaskan Seluruh Sandera Israel, Syaratnya Gencatan Senjata Permanen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Militan sayap kanan Palestina, Hamas berjanji akan menukar semua sandera Israel yang tersisa dengan para tahanan Palestina.

    Tawaran ini diungkap Juru bicara Hamas, Hazem Qasim melalui Telegram, Rabu (19/2/2025).

    Dalam keterangan resminya dikutip dari Al Jazeera,  Qasim mengatakan bahwa pihaknya siap menukar semua sandera Israel yang tersisa selama gencatan senjata tahap kedua di Gaza.

    Namun dengan syarat PM Israel Benjamin Netanyahu menyetujui tawaran kesepakatan gencatan senjata permanen di Gaza.

    Termasuk penarikan pasukan Israel secara keseluruhan dari daerah kantong tersebut.

    “Kami siap untuk tahap kedua di mana para tawanan akan dipertukarkan sekaligus, dengan kriteria mencapai kesepakatan yang mengarah pada gencatan senjata permanen dan penarikan penuh dari Jalur Gaza,” tegas Qasim.

    Israel dan Hamas sepakat menghentikan permusuhan pada Januari setelah berbulan-bulan melakukan perundingan yang diawasi oleh Amerika Serikat (AS) dan ditengahi oleh Qatar dan Mesir. 

    Adapun perjanjian gencatan senjata saat ini akan berakhir pada awal Maret.

    Selama  perjanjian gencatan senjata berlangsung, Hamas telah membebaskan total 16 sandera Israel sebagai bagian dari tahap pertama perjanjian gencatan senjata, dari total 33 sandera yang akan dibebaskan secara bertahap.

    Sebagai balasannya, Israel mengklaim telah membebaskan 183 dari total 300 tahanan Palestina, sebagai bagian dari pertukaran kelima dalam kesepakatan gencatan senjata Gaza antara Hamas dan Israel.

    Hamas Bebaskan 6 Sandera dan 4 Jenazah Pekan Ini

    Terpisah, seorang pejabat tinggi Hamas mengatakan kelompok militan itu akan membebaskan enam sandera Israel yang masih hidup pada hari Sabtu (22/2/2025).

    Enam sandera hidup yang dijadwalkan akan dibebaskan adalah Eliya Cohen, Tal Shoham, Omer Shem Tov, Omer Wenkert, Hisham Al-Sayed, dan Avera Mengistu, 

    Melansir dari APNews, keenam orang tersebut adalah sandera hidup terakhir yang akan dibebaskan selama tahap pertama gencatan senjata pertama.

    Tak hanya membebaskan sandera, Hamas juga akan mengembalikan jenazah empat orang lainnya pada hari Kamis (20/2/2025).

    Pemimpin Hamas Khalil al-Hayya mengatakan bahwa korban tewas yang akan dikembalikan mencakup ‘keluarga Bibas’, termasuk Yarden Bibas (suami dan ayah), serta ibunya yang sebelumnya diculik secara terpisah dan telah dibebaskan bulan ini.

    Pada awal pekan lalu, sebelum kesepakatan pembebasan sandera, Hamas sempat mengancam akan membatalkan pembebasan sandera Israel.

    Dalam keterangan resminya, Kelompok militan Hamas mengumumkan, bahwa pihaknya akan menunda pembebasan sandera Israel yang ditahan di Jalur Gaza hingga pemberitahuan lebih lanjut.

    Tindakan itu dilakukan karena Hamas menyebut Israel telah gagal mematuhi perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya.

    Namun, sikap Hamas mulai melunak setelah Israel mengizinkan masuknya peralatan pembersih puing dan peralatan konstruksi ke Jalur Gaza yang hancur.

    Negosiasi Tahap Kedua Gencatan Senjata Dimulai

    Meskipun kesepakatan gencatan senjata tahap pertama belum selesai, Israel kabarnya telah memulai negosiasi tidak langsung dengan kelompok militan Palestina Hamas mengenai fase kedua perjanjian gencatan senjata di Gaza pekan ini.

    “Itu akan terjadi minggu ini,” kata Gideon Sa’ar Menteri Luar Negeri Israel, Rabu (19/2/2025).

    Perundingan untuk tahap kedua kesepakatan itu seharusnya dimulai pada 2 Februari.

    Namun, Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat yang menjadi penengah antara kedua pihak mengatakan bahwa perundingan tersebut belum dilakukan secara resmi.

    Pada negosiasi tahap dua akan dibahas pengembalian sisa sandera berjumlah 64.

    Dalam perundingan kali ini, Israel dan Hamas kabarnya akan membahas beberapa isu, termasuk pemerintahan di Gaza pasca-perang.

    Kantor berita Reuters memprediksi bahwa negosiasi tahap kedua akan berjalan sulit.

    Sebab, masalah siapa yang memerintah di Gaza pasca-perang bakal ditentukan dalam perundingan kali ini.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Zelensky Batal ke Arab Saudi Usai Kesal Tak Diajak Perundingan AS-Rusia

    Zelensky Batal ke Arab Saudi Usai Kesal Tak Diajak Perundingan AS-Rusia

    Ankara –

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menunda rencana kunjungannya ke Arab Saudi, setelah pemerintahnya tidak dilibatkan dalam pertemuan para pejabat Amerika Serikat (AS) dan Rusia di Riyadh, Saudi pekan ini. Pertemuan yang membahas perang Ukraina itu sama sekali tidak melibatkan para pejabat Ukraina.

    Zelensky yang saat ini sedang berkunjung ke Turki, seperti dilansir Reuters, Rabu (19/2/2025), mengumumkan sendiri penundaan kunjungannya ke Saudi. Awalnya dia dijadwalkan berkunjung ke Riyadh pada Rabu (19/2) waktu setempat.

    Diumumkan Zelensky bahwa kunjungannya ke Saudi ditunda hingga 10 Maret mendatang. Dia mengaku tidak ingin ada “kebetulan-kebetulan apa pun”.

    Menurut dua sumber yang memahami situasi terkini, penundaan kunjungan itu diambil Zelensky agar tidak memberikan “legitimasi” terhadap pertemuan pejabat Washington-Moskow yang digelar di Riyadh pada Selasa (18/2) waktu setempat.

    “(Ukraina) Tidak ingin memberikan legitimasi apa pun terhadap hal apa pun yang terjadi di Riyadh,” ungkap salah satu sumber itu saat berbicara kepada Reuters.

    Zelensky mengatakan di Ankara bahwa dirinya tidak diundang ke pertemuan di Riyadh pada Selasa (18/2) antara delegasi pejabat tinggi AS dan Rusia, yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) kedua negara.

    Washington dan Moskow mengatakan setelah pembicaraan itu bahwa mereka sepakat untuk terus melanjutkan upaya dalam mengakhiri perang di Ukraina.

    “Kami tidak ingin siapa pun memutuskan apa pun di belakang kami… Tidak ada keputusan yang dapat dibuat tanpa Ukraina mengenai cara mengakhiri perang di Ukraina,” tegas Zelensky dalam pernyataannya.

    Presiden AS Donald Trump, sejak menjabat pada 20 Januari lalu, telah berulang kali berjanji untuk segera mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina. Dia mendorong dimulainya perundingan damai, namun komentar dari para pejabat tinggi AS memicu pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya dia rencanakan.

    Menteri Pertahanan (Menhan) AS Pete Hegseth mengatakan kepada sekutu-sekutu NATO pekan lalu bahwa tidak realistis bagi Ukraina untuk bergabung dengan aliansi militer tersebut, sebagai bagian dari penyelesaian yang dinegosiasikan dengan Rusia.

    Dia juga menyebut harapan Kyiv untuk memulihkan perbatasannya yang diakui secara internasional sebagai “tujuan ilusi”.

    Hegseth sempat berusaha mencabut kembali pernyataannya itu sehari usai melontarkannya, namun komentar semacam itu memicu kekhawatiran sebagian warga Ukraina bahwa AS akan menentukan nasib negara mereka tanpa sepengetahuan mereka.

    Tidak hanya itu, Trump juga melakukan percakapan telepon terpisah dengan Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin pekan lalu, sehingga meningkatkan kekhawatiran di antara sekutu Ukraina di Eropa bahwa negara itu tidak akan diikutsertakan dalam proses perdamaian.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kenapa Trump Pilih Arab Saudi Jadi Tempat Perundingan AS-Rusia?

    Kenapa Trump Pilih Arab Saudi Jadi Tempat Perundingan AS-Rusia?

    Jakarta –

    Ketika Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengatakan bahwa ia dapat mengadakan perundingan mengenai cara mengakhiri perang di Ukraina dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Arab Saudi, banyak orang bertanya-tanya mengapa ia memilih negara tersebut sebagai tempat perundingan.

    Trump tidak menyebutkan tanggal pertemuan, tetapi hanya bilang tatap muka dapat terjadi dalam waktu dekat.

    Trump bahkan menyarankan agar Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman alias MBS, juga berpartisipasi.

    Pernyataan Trump tersebut disampaikan hanya beberapa jam setelah berbincang melalui telepon dengan Putin dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.

    Arab Saudi memuji panggilan telepon antara Trump dan Putin serta kemungkinan soal pertemuan antara keduanya di kerajaan tersebut.

    “Kerajaan menegaskan upaya berkelanjutannya untuk mencapai perdamaian abadi antara Rusia dan Ukraina,” kata pernyataan Kerajaan Arab Saudi.

    Pertemuan delegasi AS dan Rusia

    Delegasi AS dan Rusia bertemu di Arab Saudi. (Reuters)

    Sebelum Trump dan Putin bertemu, kedua pemimpin mengutus delegasi ke Riyadh, Arab Saudi.

    Pertemuan demi mengakhiri konflik “secepat mungkin” terjadi beberapa hari menjelang peringatan tiga tahun dimulainya invasi Rusia ke Ukraina.

    Amerika Serikat diwakili tiga orang, sedangkan Rusia diwakili dua orang.

    Dari pihak AS terdapat Menteri Luar Negeri, Marco Rubio; Penasihat Keamanan Nasional AS, Mike Waltz; dan Utusan Trump untuk urusan Timur Tengah, Steve Witkoff.

    Reuters

    Rusia mengutus dua diplomat veteran dan sangat memahami AS, yakni penasihat kebijakan luar negeri Yuri Ushakov serta Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov yang telah menjabat sejak 2004.

    Keduanya telah membantu Putin di bidang kebijakan luar negeri, khususnya selama tiga tahun perang di Ukraina.

    Reuters

    Adapun Arab Saudi selaku tuan rumah diwakili dua sosok. Mereka akan memulai pertemuan tapi tidak akan menetap di ruangan selagi perundingan berlangsung.

    Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan telah memainkan peran aktif sebagai diplomat utama Saudi tahun ini. Dia telah mengunjungi Lebanon dan Eropa serta menjadi tuan rumah pertemuan internasional yang bertujuan mencabut sanksi terhadap Suriah.

    Penasihat keamanan nasional Saudi, Musaed al-Aiban, juga telah memainkan peran penting dalam mempromosikan hubungan Saudi dengan pemimpin baru Suriah, Ahmed al-Sharaa.

    Meskipun Putra Mahkota Mohammed bin Salman memimpin kebijakan luar negeri, kedua pria ini selalu berada di sisinya.

    Reuters

    Pertemuan yang dimulai pada Selasa (18/02) diharapkan dapat menemukan solusi yang “berkelanjutan, berkelanjutan, dan dapat diterima bersama”.

    Pertemuan antara Rubio dan Lavrov adalah yang pertama sejak Vladimir Putin meluncurkan apa yang disebutnya “operasi militer khusus” terhadap Ukraina pada 22 Februari 2022.

    Dalam pertemuan di Riyadh, perwakilan Ukraina atau negara Eropa mana pun tidak diundang. Menurut Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, ini merupakan “kejutan”.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan negaranya tidak akan menerima pasukan penjaga perdamaian dari negara-negara NATO di Ukraina menyusul pembicaraan tingkat tinggi dengan AS di Arab Saudi.

    “Setiap kehadiran pasukan bersenjata di bawah bendera lain tidak mengubah apa pun. Tentu saja itu sama sekali tidak dapat diterima,” katanya.

    “Hari ini adalah langkah pertama dari perjalanan yang panjang dan sulit, tetapi penting”, kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio setelah pertemuan tersebut.

    Tempat netral

    Negara-negara lain, seperti China dan Uni Emirat Arab, sejatinya sudah menawarkan untuk menjadi tuan rumah pertemuan Trump-Putin.

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengatakan bahwa ia dapat mengadakan perundingan mengenai cara mengakhiri perang di Ukraina dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Arab Saudi. (Reuters)

    “Arab Saudi adalah pilihan yang logis untuk pertemuan Trump-Putin karena menyediakan tempat yang netral,” kata Paul Salem, wakil presiden lembaga kajian Middle East Institute di Washington.

    Salem mengatakan bahwa negara Eropa tidak akan bisa menjadi tuan rumah pertemuan Putin-Trump karena sikap Eropa yang kuat dalam perang Ukraina.

    “Secara tradisional, lokasi netral seperti Jenewa akan dipilih untuk pertemuan puncak semacam itu. Namun, hubungan Rusia yang memburuk dengan Swiss dan negara-negara Eropa lainnya kemungkinan telah menyebabkan pilihan alternatif ini,” kata Dr. Khattar Abou Diab, seorang profesor hubungan internasional.

    Baca juga:

    Ia juga menilai bahwa Arab Saudi berhasil membangun kepercayaan dan kepentingan bersama dengan Putin dan bahwa negara itu bukan penanda tangan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

    Pada 2023, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin dengan tuduhan kejahatan perang terkait dengan perang Ukraina.

    Analis mencatat bahwa Putin dapat melakukan perjalanan ke Arab Saudi tanpa risiko ditangkap.

    Peran sebagai penengah

    Arab Saudi berpengalaman menjadi penengah dalam pertukaran tahanan antara Rusia dan Ukraina. Oleh sebab itu, Saudi memperoleh kepercayaan dari kedua negara.

    EPA-EFE/REX/ShutterstockPutra Mahkota Arab Saudi memainkan peranan penting dalam pembebasan guru Amerika bernama Marc Fogel, menurut sejumlah pejabat AS.

    Dalam pertukaran tahanan baru-baru ini yang difasilitasi oleh Riyadh, Rusia membebaskan guru Amerika bernama Marc Fogel setelah lebih dari tiga tahun ditahan.

    Putra Mahkota Saudi memainkan peran penting dalam mengamankan pembebasannya, menurut utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff.

    Arab Saudi juga telah menyambut baik Zelensky dan Putin pada beberapa kesempatan dan telah mendorong perjanjian perdamaian yang langgeng antara kedua negara.

    Arab Saudi bahkan menyelenggarakan pertemuan internasional di Jeddah yang dihadiri sejumlah perwakilan dari beberapa negara.

    Selama kunjungan Putin ke Riyadh pada Desember 2023, MBS menyebutnya sebagai “tamu istimewa dan sangat terhormat di Arab Saudi, baik di tingkat pemerintah maupun publik.”

    Pakar urusan Teluk, Abdullah Baaboud, meyakini bahwa Arab Saudi bercita-cita untuk terlibat dalam upaya mediasi, seperti yang dilakukan Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA).

    Arab Saudi, menurutnya, ingin meningkatkan pengaruhnya sebagai pemain regional utama.

    Reuters Saudi Arabia bukan penanda tangan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) sehingga, menurut sejumlah pengamat, Putin bisa ke sana tanpa risiko ditangkap. EPA-EFE/REX/ShutterstockPresiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, berkunjung ke Jeddah pada 2023 untuk menghadiri pertemuan Liga Arab ke -32.

    Baaboud berpendapat bahwa menjadi tuan rumah pertemuan Trump-Putin dapat bermanfaat bagi Arab Saudi.

    Menurutnya, hal ini membuat Riyadh bisa lebih banyak terlibat dalam kepentingan strategis AS, seperti penandatanganan Perjanjian Abraham, yang menormalisasi hubungan antara empat negara Arab dan Israel.

    Paul Salem yakin bahwa Trump sangat ingin memperkuat hubungan AS-Saudi karena alasan ekonomi, keuangan, investasi, dan strategis. Dia menilai Trump berminat mengamankan potensi kesepakatan AS-Saudi-Israel di masa mendatang.

    Dr Nidal Choucair, seorang profesor komunikasi strategis, mengatakan bahwa Arab Saudi sangat penting bagi Trump dalam merancang kebijakan Timur Tengah, terutama terkait Israel-Palestina.

    Ia juga menyoroti tekanan AS baru-baru ini terhadap Arab Saudi, terutama setelah usulan Perdana Menteri Israel Netanyahu untuk merelokasi warga Gaza ke Saudi ditolak Riyadh.

    Faktor minyak bumi

    Amerika Serikat adalah produsen minyak terbesar di dunia. Peringkat selanjutnya diduduki oleh Arab Saudi dan Rusia.

    Karena perang Rusia-Ukraina memengaruhi pasar energi global, para ahli menilai bahwa Arab Saudi berperan dalam menjaga stabilitas harga minyak.

    Arab Saudi adalah produsen minyak terbesar kedua di dunia. (Getty Images)

    Pada Desember 2024, delapan anggota aliansi OPEC+ yang beranggotakan 22 negara pengekspor minyak, termasuk Arab Saudi dan Rusia, memutuskan untuk menunda peningkatan produksi minyak karena jumlah permintaan lebih rendah dari perkiraan. Belum lagi adanya persaingan produksi dari negara-negara non-sekutu.

    Arab Saudi dan Rusia memiliki kepentingan yang sama sebagai produsen minyak utama, kata Abdullah Baaboud. Ia berharap pertemuan puncak Trump-Putin tidak hanya berfokus pada upaya mengakhiri perang di Ukraina, tetapi juga menyentuh harga minyak global dan kerja sama ekonomi.

    “Trump mungkin berupaya mengamankan harga minyak mentah yang menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan energi Amerika, terutama setelah sebelumnya menyerukan harga yang lebih rendah,” katanya.

    Ia menilai bahwa Trump memprioritaskan produksi bahan bakar fosil daripada energi bersih, sejalan dengan peran Arab Saudi sebagai produsen minyak terbesar kedua di dunia.

    Kepentingan strategis

    Lawatan kenegaraan pertama Trump sebagai presiden pada 2017 adalah ke Arab Saudi, yang meningkatkan status diplomatik global kerajaan tersebut.

    EPA/SAUDI PRESS AGENCY HANDOUTTrump mengatakan Arab Saudi setuju untuk membeli produk AS senilai US$450 miliar pada tahun 2017. Setelah itu, Trump melakukan perjalanan luar negeri pertamanya sebagai presiden ke Arab Saudi.

    Trump telah mengisyaratkan bahwa perjalanan luar negeri pertamanya dalam masa jabatan keduanya bisa jadi ke Arab Saudi. Dia bahkan telah menetapkan harga untuk perjalanan itu.

    “Jika Arab Saudi ingin membeli produk kami senilai US$450 miliar atau US$500 Saya rasa saya mungkin akan melakukannya,” katanya kepada wartawan di Ruang Oval bulan lalu.

    Beberapa hari kemudian, Putra Mahkota Arab Saudi mengatakan kerajaan itu ingin berinvestasi US$600 miliar di AS selama empat tahun ke depan.

    “Tetapi saya akan meminta Putra Mahkota, yang merupakan orang yang fantastis, untuk membulatkannya menjadi sekitar US$1 triliun,” kata Trump kepada Forum Ekonomi Dunia di Davos tak lama setelah itu.

    “Saya rasa mereka akan melakukannya karena kami telah bersikap sangat baik kepada mereka,” katanya.

    Dr Nidal Choucair yakin bahwa Trump melihat Arab Saudi sebagai mitra strategis dan ekonomi utama.

    Ia juga menunjukkan bahwa Trump berupaya untuk mengamankan peran ekonomi AS yang dominan di Teluk, khususnya setelah mantan presiden Joe Biden mengalihkan fokus ke Asia.

    Trump juga berupaya memperkuat pengaruh AS di Arab Saudi dan kawasan yang lebih luas sebagai bagian dari persaingan strategis Washington dengan China, menurut Dr. Khattar Abou Diab, seorang profesor hubungan internasional.

    Walau Arab Saudi telah dikritik karena catatan hak asasi manusianya, baik Abou Diab maupun Choucair berpendapat bahwa reformasi terkini di kerajaan tersebut, seperti penghapusan polisi agama atau mengizinkan perempuan mengemudi, telah memperbaiki citra globalnya, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh potensi tekanan politik pemerintahan Trump.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Akan Relokasi Warga Gaza, Khamenei: Rencana Bodoh!

    Trump Akan Relokasi Warga Gaza, Khamenei: Rencana Bodoh!

    Teheran –

    Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengecam rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza sebagai “rencana bodoh”. Khamenei yang menyatakan penolakan, menyebut rencana Trump itu “tidak akan berhasil”.

    Kecaman Khamenei ini, seperti dilansir AFP, Rabu (19/2/2025), disampaikan saat dia bertemu dengan pemimpin kelompok Jihad Islam, Ziyad al-Nakhalah, yang sedang berkunjung ke Teheran pada Selasa (19/2) waktu setempat.

    “Rencana bodoh Amerika atau rencana-rencana lainnya terkait Gaza dan Palestina tidak akan berhasil,” sebut Khamenei dalam pernyataannya.

    Trump mengejutkan dunia, bulan ini, dengan mencetuskan rencana mengambil alih Gaza yang hancur akibat perang antara Israel dan Hamas selama 16 bulan terakhir. Rencana itu melibatkan pemindahan warga Palestina yang tinggal di Jalur Gaza ke negara-negara lainnya, seperti Mesir dan Yordania.

    Rencana Trump itu memicu kecaman dan penolakan dunia, terutama dari negara-negara Arab. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan memperingatkan jika rencana itu mengarah pada “pembersihan etnis” di wilayah Palestina.

    “Tidak ada rencana yang akan terlaksana tanpa persetujuan kelompok perlawanan dan rakyat Gaza,” tegas Khamenei, sembari menekankan bahwa opini publik global berpihak pada Palestina.

    Iran sebelumnya telah menolak rencana Trump tersebut, dan mengecamnya sebagai “serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya” terhadap hukum internasional dan Piagam PBB.

    “Pihak yang satu setengah tahun lalu mengklaim akan menghancurkan kelompok perlawanan dalam waktu singkat, kini menerima tahanan mereka dalam kelompok kecil dari para petempur perlawanan,” sebut Khamenei.

    Dia merujuk pada pertukaran sandera-tahanan antara Hamas dan Israel yang merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata Gaza yang rapuh, yang diberlakukan mulai 19 Januari lalu.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu