Negara: Amerika Serikat

  • Pertemuan Amerika Serikat dan Rusia di Riyadh Tak Bahas Pencabutan Sanksi

    Pertemuan Amerika Serikat dan Rusia di Riyadh Tak Bahas Pencabutan Sanksi

    PIKIRAN RAKYAT – CEO Dana Investasi Langsung Rusia (Russian Direct Investment Fund/RDIF), Kirill Dmitriev mengatakan delegasi Rusia dan Amerika Serikat (AS) tak membahas pencabutan sanksi dalam pembicaraan tingkat tinggi di Riyadh, Arab Saudi pada Selasa, 18 Februari 2025.

    Menurutnya, sebagian kalangan di Rusia malah menilai sanksi sudah mendorong pertumbuhan ekonomi negara itu.

    Berikut kemungkinan pembahasan pertemuan Amerika Serikat dan Rusia di Riyadh seperti dilansir dari Kantor Berita Antara.

    Pembahasan Pertemuan AS dan Rusia

    Rusia dan Amerika Serikat membahas kemungkinan strategi pengembangan hubungan bilateral, termasuk langkah-langkah ekonomi bersama dan penyelesaian masalah politik tanpa menyinggung pencabutan sanksi.

    Menurut Dmitriev, Moskow dan Washington terbuka untuk kerja sama dan siap mengembangkan kegiatan ekonomi dan investasi, saat ditanya apa yang ditawarkan Rusia pada AS.

    Pihaknya menilai, negosiasi antara negara Rusia dan Amerika Serikat di Riyadh sangat positif.

    Kerja Sama Ekonomi

    Dmitriev menilai, dialog kedua negara sangat konstruktif, memiliki jalan panjang dan serius di masa depan.

    Ia mengungkapkan, Amerika Serikat dan Rusia memiliki banyak pemahaman pada proyek ekonomi positif yang bisa menghubungkan keduanya.

    “Tentu, sebuah dialog yang sangat konstruktif. Kami memiliki jalan yang sangat, sangat panjang dan serius ke depannya, tetapi ini adalah awal yang sangat positif untuk diskusi yang konstruktif: banyak titik kontak, banyak pemahaman bahwa terdapat proyek ekonomi positif yang dapat menghubungkan keduanya. Semuanya sangat positif,” lanjutnya.

    Rusia dan AS juga membahas fakta bahwa dua negara besar tidak bisa tak saling berkomunikasi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menperin sebut Apple sudah bayar utang 10 juta dolar AS

    Menperin sebut Apple sudah bayar utang 10 juta dolar AS

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kanan) bersama dengan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza (kiri) ditemui usai acara Kick Off Rintisan Teknologi Industri 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025). (ANTARA/Muzdaffar Fauzan)

    Menperin sebut Apple sudah bayar utang 10 juta dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 14:31 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat (AS), yakni Apple sudah membayar utang sebesar 10 juta dolar AS atau Rp163,6 miliar (kurs Rp16.360) ke pemerintah Indonesia. Utang tersebut merupakan sisa realisasi investasi Apple untuk mendapatkan sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) periode 2020-2023.

    “Sudah, sudah bayar, sudah kita terima,” kata Menperin Agus ditemui di Jakarta, Rabu.

    Adapun, Kemenperin menyatakan investasi Apple pada periode tersebut belum sepenuhnya mematuhi Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 29 Tahun 2017, yang telah memberikan fasilitas bagi Apple untuk menjual produknya di Indonesia. Kemenperin menyebut Apple terbukti dan mengakui bahwa mereka masih punya utang komitmen investasi senilai 10 juta dolar AS pada periode 2020-2023 yang jatuh tempo pada bulan Juni 2023.

    Berdasarkan regulasi yang tertera, ketidakpatuhan dapat menyebabkan Apple dikenai sanksi penambahan modal investasi baru, pembekuan sertifikat TKDN, bahkan pencabutan sertifikat TKDN yang mengakibatkan produk Apple tidak bisa diperdagangkan di Indonesia.

    Dari tiga sanksi tersebut, Kemenperin memilih sanksi paling ringan, yaitu penambahan modal investasi skema tiga pada proposal periode 2024-2026. Sanksi ini juga telah disampaikan dalam counter proposal Kemenperin dalam negosiasi dengan Apple. Supaya komitmen pembayaran utang benar-benar direalisasikan, Indonesia menunjuk pihak ketiga untuk melakukan asesmen dokumen pelunasan utang, serta akan melakukan audit ke semua Apple Academy.

    Sejak tahun 2018–2023 atau selama tujuh tahun, Indonesia menilai perusahaan raksasa asal Amerika Serikat itu kurang patuh dalam menerapkan skema inovasi perpanjangan TKDN.

    Sumber : Antara

  • KPK Ungkap Keterlibatan Ketum PP Japto Soerjosoemarno dalam Kasus Rita Widyasari

    KPK Ungkap Keterlibatan Ketum PP Japto Soerjosoemarno dalam Kasus Rita Widyasari

    KPK Ungkap Keterlibatan Ketum PP Japto Soerjosoemarno dalam Kasus Rita Widyasari
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) mengungkapkan keterkaitan Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP)
    Japto Soerjosoemarno
    dan Politisi Nasdem
    Ahmad Ali
    dalam kasus
    korupsi gratifikasi
    mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar)
    Rita Widyasari
    .
    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, saat Rita masih menjabat sebagai Bupati Kukar, ia menerima gratifikasi berkisar 3,3 hingga 5 dollar Amerika Serikat untuk setiap metrik ton batubara yang ditambang.
    Gratifikasi tersebut, kata dia, diduga diterima dari perusahaan tambang.
    Lalu, uang tersebut mengalir ke sejumlah pihak.
    “Jumlah uang yang banyak. Itu sudah sampai jutaan dollar dari metrik ton ini. Nah, dari sanalah karena kita sedang melakukan TPPU (tindak pidana pencucian uang) terhadap perkaranya, kita mengecek ke mana saja si uang itu mengalir,” kata Asep, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (19/2/2025).
    Asep mengatakan, uang dari gratifikasi itu diduga mengalir ke sejumlah pihak termasuk Japto dan Ahmad Ali.
    “Kemudian mengalir ke dua orang ini (Ahmad Ali dan Japto), uang tersebut. Mengalir ke dua orang tersebut. Nah, di situlah keterkaitannya,” ujar dia.
    Pihaknya terus mendalami aliran uang tersebut menggunakan metode
    follow the money
    .
    Ia mengatakan, hal tersebut dilakukan untuk melihat peruntukan uang gratifikasi itu dalam praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU).
    “Jadi, termasuk mobil, ada mungkin perhiasan, ada tanah, bangunan, dan lain-lain itu disita. Seperti itu. Jadi gratifikasi di-TPPU-kan, ada TPPU-nya,” ucap dia.
    Sebelumnya, KPK menyebut, mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari (RW) mendapatkan jatah 3,3 sampai 5 dollar Amerika Serikat (AS) untuk setiap metrik ton tambang batubara.
    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, jatah tersebut merupakan nilai gratifikasi yang diduga diterima Rita dari perusahaan tambang.
    “Bisa dibayangkan karena perusahaan itu bisa jutaan metrik ton menghasilkan hasil eksplorasinya. Nah, dikalikan itu,” kata Asep, kepada wartawan, Minggu (7/7/2024).
    Asep menuturkan, uang tersebut kemudian mengalir ke sejumlah orang yang saat ini tengah didalami penyidik.
    Jenderal polisi bintang satu itu menyatakan, dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rita, KPK akan menelusuri kemana pun aliran uang hasil korupsi.
    Karena itu, KPK menggelar upaya paksa berupa penggeledahan di sejumlah tempat dan menyita barang-barang bernilai ekonomis.
    Termasuk dalam hal ini adalah memeriksa pengusaha tambang sekaligus Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Provinsi Kalimantan Timur, Said Amin (SA).
    “Jadi, beberapa orang yang sudah dipanggil termasuk saudara SA yang kemarin dipanggil dan beberapa lagi yang nanti kita akan panggil yang terkait dengan perkara metrik ton tersebut,” tutur Asep.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tolak Serahkan Senjata, Hamas Tawarkan Pembebasan Semua Sandera Sekaligus Demi Akhiri Perang Israel – Halaman all

    Tolak Serahkan Senjata, Hamas Tawarkan Pembebasan Semua Sandera Sekaligus Demi Akhiri Perang Israel – Halaman all

    Hamas Tawarkan Pembebasan Semua Sandera Israel Sekaligus Demi Akhiri Perang di Gaza

    TRIBUNNEWS.COM – Hamas dilaporkan mengusulkan pembebasan semua tawanan yang masih berada di Jalur Gaza sekaligus sebagai ganti gencatan senjata abadi dan penarikan penuh tentara Israel dari wilayah kantong yang terkepung itu.

    Dalam sebuah pernyataan pada Rabu (19/2/2025), juru bicara Hamas, Hazem Qassem menguraikan visi kelompok tersebut untuk tahap kedua dari kesepakatan gencatan senjata yang mencakup pertukaran yang diusulkan.

    “Kami siap untuk tahap kedua, di mana para tahanan akan dipertukarkan sekaligus, dengan kriteria tercapainya kesepakatan yang mengarah pada gencatan senjata permanen dan penarikan penuh dari Jalur Gaza,” kata Qassem.

    Kelompok itu juga menolak seruan Israel agar melucuti senjata dan pergi ke luar dari Jalur Gaza.

    “Syarat pendudukan untuk mengusir Hamas dari Jalur Gaza adalah perang psikologis yang tidak masuk akal, dan penarikan atau pelucutan senjata perlawanan dari Gaza tidak dapat diterima,” imbuh Qassem.

    Qassem juga menanggapi keputusan kelompok tersebut untuk menambah jumlah tawanan yang akan dibebaskan selama pertukaran tawanan berikutnya pada hari Sabtu dari tiga menjadi enam.

    BERBARIS – Tangkap layar Khaberni yang menunjukkan petempur Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, berbaris di lokasi pembebasan 3 sandera Israel, di Khan Yunis, Sabtu (15/2/2025). Hamas memberi hadiah ke sandera Israel pada prosesi pembebasan tersebut. (khaberni/tangkap layar)

    Keputusan tersebut diumumkan oleh pemimpin Hamas Khalil al-Hayya sehari sebelumnya dalam upaya yang tampaknya dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan tahap kedua kesepakatan tersebut.

    “Penggandaan jumlah tahanan yang akan dibebaskan dilakukan sebagai respons atas permintaan mediator dan untuk membuktikan keseriusan kami dalam melaksanakan semua ketentuan perjanjian,” kata Qassem dalam pernyataan hari Rabu.

    Usulan tersebut muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menentang pembebasan bertahap setiap minggu terhadap tawanan yang diambil dari Israel, dan setelah keluarga dari mereka yang tersisa di Gaza menyerukan agar mereka semua dibebaskan bersama-sama.

    TENTARA ISRAEL – Foto ini diambil pada Senin (17/2/2025) dari publikasi resmi website IDF (idf.il), memperlihatkan tentara Israel dari unit Erez bergabung dengan resimen ke-769 di Lebanon pada 5 Januari 2025. Pada 17 Februari 2025, IDF mengklaim mereka berhasil membunuh Muhammad Shahin, senior Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, di Lebanon selatan. (IDF)

    Israel Tidak Mampu Mengalahkan Hamas

    Percepatan penerapan kesepakatan itu tampaknya juga dilakukan sebagai imbalan atas diizinkannya Israel memasukkan rumah mobil dan peralatan konstruksi ke Jalur Gaza yang hancur.

    Pasukan Israel terus menutup titik-titik penyeberangan perbatasan penting selama genosida, mencegah masuknya pasokan dasar serta bahan-bahan rekonstruksi.

    Minggu lalu, Hamas mengancam akan menunda pembebasan, dengan alasan penolakan Israel untuk mengizinkan masuknya rumah mobil dan peralatan berat, di antara pelanggaran perjanjian lainnya, termasuk serangan terhadap warga Palestina.

    Kementerian Kesehatan Gaza telah mengonfirmasi 48.291 kematian dalam perang Israel di Gaza,  sementara 111.722 orang terluka. Kantor Media Pemerintah memperbarui jumlah korban tewas  menjadi sedikitnya 61.709 orang, dengan mengatakan ribuan warga Palestina yang hilang di bawah reruntuhan kini diduga tewas.

    Pemandangan Gaza dari helikopter Black Hawk AU Yordania setelah 15 bulan agresi Israel. (HO/Diego Ibarra Sánchez untuk NPR)

    Membangun kembali Gaza dapat menelan biaya $53,2 miliar, menurut laporan yang dirilis oleh Bank Dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa pada hari Selasa, termasuk sekitar $15,2 miliar untuk perumahan.

    Marwan Bishara, analis politik senior Al Jazeera, mengatakan “masalah yang lebih besar” bukanlah fase pertama, tetapi fase kedua atau ketiga dari kesepakatan gencatan senjata.

    Ia mengatakan Hamas dan Israel telah mencoba mengambil posisi ‘tawar’ yang tinggi, dengan pertukaran tawanan dan tahanan.

    “Masalah bagi Israel adalah meskipun berada di posisi yang lebih unggul, mereka tidak mampu mengalahkan Hamas,” katanya.

    “Namun, di sinilah Israel mendikte prosesnya – kapan dan ke mana bantuan akan masuk. Dan selama unit-unit perumahan alternatif itu tidak masuk, hal itu akan membuat keadaan menjadi cukup sulit bagi Palestina.”

    Gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada 19 Januari, setelah lebih dari 460 hari perang.

    Sejak saat itu, Israel telah melanggar perjanjian tersebut beberapa kali, dengan para pemimpinnya membahas kemungkinan kembalinya pertempuran habis-habisan di Gaza dan para menteri sayap kanan di kabinet Netanyahu bahkan mendorong pendudukan militer di daerah kantong tersebut.

    Sejak kesepakatan itu, total 1.135 warga Palestina telah dibebaskan dari penjara Israel. Israel dijadwalkan membebaskan 502 warga Palestina lagi minggu ini. Setelah penyerahan minggu lalu, jumlah tawanan yang dibebaskan oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina telah mencapai 25 sejak 19 Januari.

    (oln/Al Jazeera/*)

     

  • Semua Jaksa Federal Era Biden Dipecat Trump

    Semua Jaksa Federal Era Biden Dipecat Trump

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan pemecatan massal terhadap semua jaksa federal AS yang dicalonkan oleh presiden sebelumnya, Joe Biden. Trump menuduh Departemen Kehakiman AS telah dipolitisasi oleh pemerintahan sebelumnya.

    “Selama empat tahun terakhir, Departemen Kehakiman telah dipolitisasi dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya,” sebut Trump dalam pernyataannya via media sosial Truth Social, seperti dilansir AFP, Rabu (19/2/2025).

    “Oleh karena itu, saya telah menginstruksikan pemberhentian SEMUA jaksa AS ‘Era Biden’ yang tersisa,” tegas Trump.

    “Kita harus ‘membersihkan rumah’ SEGERA, dan memulihkan kepercayaan. Era Keemasan Amerika harus memiliki sistem peradilan yang adil — YANG DIMULAI HARI INI,” cetusnya.

    Presiden AS mengganti jaksa federal merupakan merupakan hal yang wajar dilakukan. Terlebih jika Jaksa tersebut dicalonkan oleh presiden pendahulunya.

    Terdapat sebanyak 93 jaksa federal AS, masing-masing satu untuk 94 distrik pengadilan federal di negara tersebut. Ada dua distrik yang berbagi satu jaksa federal.

    Para jaksa federal AS merupakan penegak hukum federal tertinggi di setiap distrik di AS. Setelah kemenangan Trump dalam pilpres, sejumlah jaksa federal AS yang dicalonkan oleh Biden telah mengundurkan diri untuk mengantisipasi penggantian.

    Trump Pecat Jaksa yang Tangani Kasusnya

    Potret Wajah Kesal Donald Trump di Sidang Kasus Penipuan (AP/Dave Sanders)

    Departemen Kehakiman AS, yang dituduh Trump telah mengadilinya secara tidak adil, telah menjadi target perombakan besar-besaran sejak dia menjabat untuk periode keduanya sebagai Presiden AS pada pertengahan Januari lalu. Sejumlah pejabat tinggi AS telah dipecat, diturunkan jabatan atau dipindahkan.

    Di antara mereka yang dipecat adalah para anggota kantor penasihat khusus AS, Jack Smith, yang mengajukan dua kasus pidana terhadap Trump, yang sekarang sudah digugurkan.

    Salah satu jaksa federal di Distrik Selatan New York, yang ditunjuk Trump, mengundurkan diri pekan lalu setelah diminta oleh Departemen Kehakiman AS untuk menggugurkan dakwaan korupsi terhadap Wali Kota New York Eric Adams.

    Halaman 2 dari 2

    (aik/aik)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Fakta Baru Perundingan AS-Rusia: Trump Sindir Zelensky-Perang Usai?

    Fakta Baru Perundingan AS-Rusia: Trump Sindir Zelensky-Perang Usai?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Delegasi Amerika Serikat (AS) dan Rusia mengadakan pertemuan di Riyadh, Arab Saudi, Selasa (18/2/2025). Pertemuan ini dilakukan saat hubungan antara Washington dan Moskow memanas lantaran serangan Rusia ke wilayah tetangganya, Ukraina, di mana AS mendukung Kyiv dalam perang tersebut.

    Dalam pertemuan tersebut, Rusia dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sergei Lavrov dan Penasihat Utama Kebijakan Luar Negeri, Yuri Ushakov. Di sisi lain, AS diwakili Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz.

    Kemudian, Saudi sebagai tuan rumah diwakili Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud. Turut mendampingi Pangeran Faisal adalah Penasihat Keamanan Nasional Saudi, Mosaad bin Mohammad Al Aiban.

    Pertemuan itu pun menghasilkan sejumlah kesepakatan. Meski begitu, belum ada tanda-tanda konkret bahwa dialog keduanya akan segera menghasilkan penghentian penuh perang di Ukraina.

    Berikut sejumlah hasil dan dinamika yang terjadi pasca pertemuan keduanya dikutip Associated Press dan Al Jazeera:

    1. Membangun kembali hubungan diplomatik yang rusak

    Hal pertama dalam daftar pencapaian kedua negara adalah kesepakatan untuk mengakhiri hubungan diplomatik yang telah memburuk. Lavrov mengatakan setelah pembicaraan hari Selasa bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mempercepat penunjukan duta besar baru.

    “Diplomat senior dari kedua negara akan segera bertemu untuk membahas hal-hal spesifik terkait dengan penghapusan hambatan buatan terhadap pekerjaan kedutaan besar AS dan Rusia serta misi lainnya,” ujarnya.

    Pemusnahan personel kedutaan besar AS dan Rusia dimulai jauh sebelum pasukan Rusia memasuki Ukraina pada tahun 2022, dimulai setelah Rusia mencaplok Krimea pada tahun 2014. Hal itu dianggap ilegal oleh sebagian besar dunia selama pemerintahan Obama, yang memerintahkan beberapa kantor Rusia di AS untuk ditutup.

    Hal ini semakin memanas setelah peristiwa peracunan mata-mata Rusia yang diasingkan dan putrinya di Inggris pada tahun 2018, yang oleh otoritas Inggris disalahkan pada Rusia. Ini mengakibatkan pengusiran massal diplomat dan penutupan sejumlah konsulat di kedua negara dan Eropa.

    Ketika ditanya oleh The Associated Press apakah AS kini menganggap kasus-kasus tersebut telah selesai, Rubio menolak untuk menjawab tetapi mengatakan bahwa mustahil untuk mendapatkan perjanjian damai Ukraina tanpa keterlibatan diplomatik.

    “Saya tidak akan bernegosiasi atau membahas setiap elemen gangguan yang ada atau telah ada dalam hubungan diplomatik kita, mengenai mekanismenya,” katanya.

    “Mengakhiri konflik tidak dapat terjadi kecuali kita memiliki setidaknya beberapa kenormalan dalam cara misi diplomatik kita beroperasi di Moskow dan di Washington, D.C.”

    2. Negosiasi untuk mengakhiri konflik di Ukraina

    Kedua pihak sepakat untuk membentuk kelompok kerja tingkat tinggi guna mulai menjajaki penyelesaian konflik melalui negosiasi. Belum jelas kapan kedua tim ini akan bertemu pertama kali, tetapi keduanya mengatakan akan segera bertemu.

    Mengenai konsesi yang mungkin perlu dibuat oleh semua pihak, penasihat keamanan nasional Trump, Mike Waltz, yang berpartisipasi dalam pembicaraan hari Selasa, mengatakan masalah wilayah dan jaminan keamanan akan menjadi salah satu pokok bahasan yang dibahas.

    Rubio mengatakan tim tingkat tinggi, termasuk para ahli yang mengetahui detail teknis, akan mulai bekerja sama dengan pihak Rusia mengenai “parameter seperti apa akhir dari konflik ini.”

    Mengenai isu utama misi penjaga perdamaian prospektif untuk memantau potensi gencatan senjata di Ukraina, diplomat tinggi Rusia mengatakan Moskow tidak akan menerima pasukan dari anggota NATO, mengulangi pernyataannya bahwa upaya Ukraina untuk bergabung dengan aliansi militer Barat menimbulkan masalah keamanan besar.

    “Kami menjelaskan bahwa pengerahan pasukan dari negara-negara anggota NATO, bahkan jika mereka ditempatkan di bawah bendera Uni Eropa atau bendera nasional, tidak akan mengubah apa pun dan tentu saja tidak dapat diterima oleh kami,” kata Lavrov.

    3. Pengecualian Ukraina dan Eropa dari perundingan

    Baik Ukraina maupun negara-negara Eropa tidak diundang ke perundingan hari Selasa di Riyadh. Namun pejabat AS mengatakan tidak ada niat untuk mengecualikan mereka dari perundingan perdamaian jika perundingan itu dimulai dengan sungguh-sungguh.

    “Tidak ada yang dikesampingkan di sini,” kata Rubio. “Jelas, akan ada keterlibatan dan konsultasi dengan Ukraina, dengan mitra kami di Eropa dan negara-negara lain. Namun pada akhirnya, pihak Rusia akan sangat diperlukan dalam upaya ini.”

    4. Zelensky kesal

    Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky jelas kesal karena tidak diikutsertakan dalam pertemuan tersebut. Ia bahkan menunda rencana untuk mengunjungi Arab Saudi pada hari Rabu untuk menghindari keterkaitan perjalanannya dengan perundingan AS-Rusia pada hari Selasa.

    Berbicara dari Ankara sebelumnya, Zelensky telah mengisyaratkan alasannya. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin memberikan “kesan yang salah”. Namun, pejabat Ukraina lain yang tidak disebutkan namanya, berbicara kepada kantor berita AFP bahwa Kyiv menuduh pemerintahan Presiden AS Donald Trump “memuaskan keinginan Putin” dengan mengadakan pertemuan tersebut tanpa pemimpin Eropa atau Ukraina.

    “Sejak awal, seluruh negosiasi ini tampaknya sangat berpihak pada Rusia. Bahkan, muncul pertanyaan apakah negosiasi ini harus disebut sebagai negosiasi atau dalam beberapa hal, serangkaian kapitulasi Amerika,” kata Nigel Gould-Davies, peneliti senior untuk Eurasia dan Rusia di Institut Internasional untuk Studi Strategis di London dan mantan duta besar Inggris untuk Belarus.

    5. Kemungkinan pencabutan sanksi AS terhadap Rusia

    Ketika ditanya apakah AS dapat mencabut sanksi terhadap Moskow yang dijatuhkan selama masa jabatan Biden, Rubio menyatakan bahwa “untuk mengakhiri konflik apa pun, harus ada konsesi yang dibuat oleh semua pihak” dan “kami tidak akan menentukan sebelumnya apa saja konsesi tersebut.”

    Ketika ditanya apakah AS dapat secara resmi menghapus Lavrov dari daftar sanksinya, Rubio mengatakan bahwa “kami belum sampai pada tingkat pembicaraan itu.”

    6. Potensi kerja sama AS-Rusia

    Kirill Dmitriev, kepala Dana Investasi Langsung Rusia yang bergabung dengan delegasi Rusia di Riyadh, mengatakan kepada wartawan bahwa Rusia dan AS harus mengembangkan usaha patungan di bidang energi.

    “Kami membutuhkan proyek bersama, termasuk di Arktik dan wilayah lainnya,” katanya.

    Jika kedua belah pihak berhasil merundingkan akhir konflik Ukraina, Rubio mengatakan, hal itu dapat membuka “peluang luar biasa” untuk bermitra dengan Rusia “dalam berbagai isu yang diharapkan akan baik bagi dunia dan juga meningkatkan hubungan kita dalam jangka panjang.”

    7. Tetangga AS teriak

    Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly mengatakan Ukraina membutuhkan jaminan keamanan yang ‘kuat’ sebagai bagian dari kesepakatan apa pun untuk mengakhiri perang. Pasalnya, ia menyoroti langkah Rusia yang telah memotong batasan-batasan tertentu untuk menciptakan stabilitas kawasan.

    “Posisi Kanada adalah Ukraina harus ikut serta,” kata Joly dalam bahasa Prancis selama pengarahan virtual dengan wartawan.

    “Kami tahu betul bahwa Presiden (Rusia) Putin tidak memiliki batasan dan bahwa setelah Ukraina, serangan itu pasti dapat dilakukan terhadap wilayah NATO,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa penting bagi Kanada, AS, dan Eropa untuk menawarkan jaminan keamanan kepada Ukraina.

    “Kami tidak ingin berada dalam situasi di mana pada dasarnya ada gencatan senjata, ada perdamaian yang tidak bertahan lama, dan pasukan Rusia meninggalkan wilayah Ukraina, mengatur ulang diri mereka, dan kembali menyerang Ukraina. Kami akan menemukan diri kami dalam situasi yang bahkan lebih berbahaya daripada saat ini,” tambah Joly.

    8. Trump sindir Zelensky

    Trump tidak menunjukkan kesabaran terhadap keberatan Ukraina karena dikecualikan dari perundingan di Arab Saudi. Ia berulang kali mengatakan bahwa para pemimpin Ukraina seharusnya tidak pernah membiarkan konflik dimulai, yang mengindikasikan bahwa Kyiv seharusnya bersedia memberikan konsesi kepada Rusia sebelum mengirim pasukan ke Ukraina pada tahun 2022.

    “Hari ini saya mendengar, ‘Oh, baiklah, kami tidak diundang.’ Ya, Anda sudah berada di sana selama tiga tahun. Anda seharusnya mengakhirinya tiga tahun lalu,” kata Trump kepada wartawan di kediamannya di Florida. “Anda seharusnya tidak pernah memulainya. Anda bisa membuat kesepakatan.”

    (pgr/pgr)

  • Tagar Indonesia Gelap Viral di Media Sosial, Luhut Binsar Pandjaitan: yang Gelap Kau Bukan Indonesia

    Tagar Indonesia Gelap Viral di Media Sosial, Luhut Binsar Pandjaitan: yang Gelap Kau Bukan Indonesia

    TRIBUNJATIM.COM – Tagar Indonesia Gelap ramai digunakan di media sosial.

    Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan pun buka suara.

    Ia menepis anggapan masyarakat yang beredar di media sosial melalui tagar Indonesia Gelap (#IndonesiaGelap).

    “Kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Jadi kita jangan terus mengeklaim sana-sini,” ujarnya dalam acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025), dikutip dari Tribun Bogor.

    Menurut dia, kondisi Indonesia masih cukup baik meskipun dia mengakui sedang terjadi berbagai permasalahan.

    Namun, permasalahan ini banyak dialami oleh negara lain selain Indonesia.

    Salah satunya terkait isu kurangnya lapangan kerja.

    Luhut bilang, masalah tersebut juga dialami negara lain seperti Amerika Serikat (AS).

    “Ada orang bilang wah di sini lapangan kerja kurang, di mana yang lapangan kerja enggak kurang? Di Amerika juga bermasalah, di mana saja bermasalah,” ucapnya.

    Dia pun membeberkan pemerintah tidak tinggal diam ketika terjadi masalah kekurangan lapangan kerja.

    Pemerintah telah memberdayakan 300 orang generasi muda yang bekerja di Perum Peruri untuk mengelola GovTech.

    Selain itu, sebut Luhut, Indonesia justru beruntung karena memiliki pasar yang besar dengan jumlah penduduk yang mencapai 282 juta jiwa per Semester I 2024.

    INDONESIA GELAP – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menepis anggapan masyarakat yang beredar di media sosial melalui tagar Indonesia Gelap (#IndonesiaGelap). (Kompas.com)

    Diprediksi pada 2030 jumlah ini akan bertambah menjadi 300 juta jiwa.

    “Jadi kita harus lihat ini. Kita sebagai orang Indonesia harus bangga juga bahwa we are doing right gitu, we are doing so good so far,” tuturnya.

    Sebagai informasi, #IndonesiaGelap terus menggema di media sosial X sejak awal Februari kemarin dan menjadi sorotan utama warganet.

    Tagar ini mencerminkan kegelisahan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai bermasalah.

    Kemunculan #IndonesiaGelap bermula dari kritik warganet terhadap berbagai kebijakan yang dianggap merugikan rakyat.

    Beberapa di antaranya adalah aturan baru terkait penjualan elpiji 3 kg yang menyebabkan kelangkaan gas, efisiensi anggaran yang berdampak pada gelombang PHK, hingga pemangkasan tunjangan bagi dosen dan tenaga pendidik.

    Situasi ini memicu gelombang protes, yang berpuncak pada aksi demonstrasi besar-besaran mahasiswa di berbagai daerah pada Senin, 17 Februari 2025.

    Sebelumnya, media sosial juga diramaikan dengan tagar Kabur Aja Dulu.

    Adapun tagar Kabur Aja Dulu ini dianggap sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Indonesia terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan keadilan di dalam negeri.

    Kondisi tersebut diduga karena adanya sejumlah kebijakan pemerintah belakangan ini yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat.

    Tren tagar Kabur Aja Dulu sendiri dianggap sebagai bentuk keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia demi bekerja atau melanjutkan studi di luar negeri.

    Awalnya, tagar ini beredar masif di media sosial X dan banyak warganet menggunakan “#KaburAjaDulu” dalam cuitannya.

    Tagar tersebut disertai dengan ajakan untuk para anak muda untuk mengambil pendidikan, bekerja, hingga sekadar tinggal di luar negeri.

    Tren Kabur Aja Dulu kemudian dikaitkan dengan sistem pendidikan di Tanah Air yang memiliki biaya mahal, rendahnya ketersediaan lapangan kerja, dan upah per bulan yang rendah.

    Bahkan, menggunakan tagar tersebut warganet juga mengunggah informasi terkait kesempatan studi atau bekerja di luar negeri untuk “kabur” dari Indonesia.

    Banyak warganet berbagi informasi seputar lowongan kerja, beasiswa, les bahasa, serta pengalaman berkarier dan kisah hidup di luar negeri dengan menggunakan tagar Kabur Aja Dulu.

    Sejumlah ahli juga memberikan komentar terkait tren #KaburAjaDulu yang ramai di media sosial belakangan ini.

    Salah satunya dari Sosiolog UIN Walisongo Semarang, Nur Hasyim menyebut, tren Kabur Aja Dulu merupakan ekspresi kemarahan, keputusasaan, dan protes yang disampaikan publik melalui media sosial kepada pemerintah.

    Hasyim menilai, kebijakan yang diambil pemerintah belakangan tidak berpihak pada masyarakat.

    Termasuk kebijakan yang menginstruksikan efisiensi anggaran yang berdampak pada sejumlah sektor penting, seperti pendidikan, energi, hingga penanganan bencana dan krisis iklim.

    Hal ini kemudian membuat generasi muda kehilangan harapan untuk mencari penghidupan di Tanah Air, Indonesia.

    Sejalan dengan itu, Sosiolog di Universitas Gadjah Mada (UGM) Oki Rahadianto Sutopo mengatakan, kemunculan tagar KaburAjaDulu adalah bentuk refleksivitas atas kesenjangan global yang terjadi dewasa ini.

    Menurutnya, anak muda mulai sadar mengenai kesenjangan global, terutama terkait kualitas hidup di berbagai negara yang bisa diketahui berkat kemajuan teknologi.

    Kesenjangan global tersebut termasuk perbedaan jaminan kesehatan, kualitas pendidikan, kesempatan lapangan kerja, hingga kebebasan anak muda untuk berekspresi.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Netanyahu Tunjuk Orang Kepercayaannya Pimpin Negosiasi Tahap 2 Gencatan Senjata dengan Hamas – Halaman all

    Netanyahu Tunjuk Orang Kepercayaannya Pimpin Negosiasi Tahap 2 Gencatan Senjata dengan Hamas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang pejabat Israel mengatakan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menunjuk orang kepercayaannya untuk memimpin negosiasi tahap kedua gencatan senjata dengan Hamas.

    Orang kepercayaan Benjamin Netanyahu itu merupakan Ron Dermer yang lahir di Amerika Serikat (AS).

    Ron Dermer adalah menteri kabinet yang secara luas dipandang sebagai penasihat terdekat Netanyahu.

    Ron Dermer pernah menjabat sebagai duta besar Israel untuk AS.

    Ia juga merupakan mantan aktivis Republik yang memiliki hubungan kuat dengan Presiden AS Donald Trump.

    Diberitakan Arab News, Israel dan Hamas belum menegosiasikan fase kedua gencatan senjata perang Gaza.

    Adapun fase pertama akan berakhir pada awal Maret 2025.

    Pemimpin Mesir Tegaskan Penolakannya Terhadap Rencana Trump

    Sementara itu, Pemimpin Mesir telah menegaskan kembali penentangannya terhadap pemindahan warga Palestina keluar dari Jalur Gaza, seperti yang disarankan oleh Presiden AS Donald Trump.

    Pada Rabu (19/2/2025), Presiden Abdel Fattah el-Sissi meminta masyarakat internasional untuk mendukung rencana rekonstruksi yang akan memungkinkan warga Palestina untuk tetap tinggal di Tanah Air mereka.

    Ia mengatakan rekonstruksi Gaza harus dilaksanakan “tanpa pemindahan warga Palestina dari tanah yang mereka jajah.”

    Dilansir AP News, Mesir dan Yordania telah menolak saran Trump agar mereka menerima pengungsi Palestina dalam jumlah besar.

    El-Sissi berbicara di Madrid dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez, yang juga mengecam usulan Trump, dengan mengatakan usulan tersebut akan “tidak bermoral dan bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa,” serta akan berdampak tidak stabil terhadap kawasan.

    Kedua pemimpin juga menyerukan dihidupkannya kembali proses perdamaian yang mengarah pada solusi dua negara untuk konflik tersebut.

    Dikutip dari Al Jazeera, setidaknya tiga warga Palestina tewas dan 11 lainnya terluka dalam serangan Israel di Gaza dalam 24 jam terakhir, menurut Kementerian Kesehatan daerah kantong itu.

    Sebelumnya, Hamas mengusulkan pertukaran semua tawanan Israel dan tahanan Palestina sekaligus selama fase kedua kesepakatan gencatan senjata Gaza, dengan tujuan mencapai gencatan senjata permanen dan penarikan penuh pasukan Israel.

    Kelompok Palestina tersebut juga mengonfirmasi  bahwa mereka akan membebaskan enam tawanan hidup lainnya, yang akan dibebaskan pada tahap pertama, pada hari Sabtu, sementara Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengatakan negosiasi untuk tahap kedua  kesepakatan tersebut “akan terjadi minggu ini”.

    Di Lebanon, tim penyelamat telah menemukan jasad 23 orang setelah pasukan Israel mundur sebagian dari desa-desa dan kota-kota di selatan karena batas waktu penarikan penuh telah berakhir.

    Tentara Israel menyerbu wilayah al-Issawiya dan Silwan di Yerusalem Timur yang diduduki, mendirikan pos pemeriksaan militer di Silwan dan mengenakan denda pada kendaraan.

    SITUASI GAZA – Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English pada Rabu (19/2/2025) menunjukkan situasi di Gaza pada Rabu (19/2/2025) setelah gencatan senjata dimulai sejak 19 Januari 2025. (Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English)

    Pasukan Israel juga menangkap dua saudara lelaki Palestina dan seorang anak selama penggerebekan di kota Hebron dan kota Beit Ummar.

    Pasukan Israel menyerbu kota Nilin, sebelah barat Ramallah, dan menyerbu sejumlah rumah, termasuk rumah mantan tahanan.

    Buldoser tentara Israel menghancurkan bangunan Palestina di kota Hizma, timur laut Yerusalem Timur yang diduduki.

    Kementerian Kesehatan Gaza telah mengonfirmasi 48.297 kematian warga Palestina dalam perang Israel di Gaza, sementara 111.733 orang terluka.

    Kantor Media Pemerintah memperbarui jumlah korban tewas menjadi sebanyak 61.709 orang, dengan mengatakan ribuan warga Palestina yang hilang di bawah reruntuhan diduga tewas.

    Sebanyak 1.139 orang tewas di Israel selama serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 dan lebih dari 200 orang ditawan.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

  • #KaburAjaDulu Pernah Kejadian di AS, Trump Biang Keroknya

    #KaburAjaDulu Pernah Kejadian di AS, Trump Biang Keroknya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia akhir-akhir ini penuh dengan tagar #KaburAjaDulu. Hal ini merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap situasi pemerintahan saat ini, hingga membentuk kampanye untuk pergi dari Indonesia dan kabur ke luar negeri.

    Nyatanya, fenomena ini pernah dialami Amerika Serikat (AS) pada tahun 2017-2018. Hal ini terjadi saat Donald Trump mengemban amanah sebagai Presiden dalam periode pertamanya.

    Sejumlah ketidakpuasan dialami oleh warga AS, khususnya kelompok imigran, terkait dengan kebijakan imigrasi Trump yang keras dan ditakutkan berdampak buruk bagi perekonomian dalam negeri. Mereka kemudian berpikir untuk pindah ke Kanada, yang hanya terpisah dengan perbatasan darat dari Negeri Paman Sam.

    “Bagaimana jika Anda terbang ke Kanada? Lebih Banyak Migran Sekarang Menyelinap Melintasi Perbatasan AS-Kanada,” ujar seorang warga keturunan Amerika Latin bernama Jose Antonio Vargas kepada NBC News.

    “Bayangkan pesan yang akan Anda kirim jika Anda, dari semua orang, memutuskan untuk berkata, ‘Jika Anda tidak menginginkan saya di sini, saya akan pindah ke Kanada!’”

    Sejumlah imigran di AS pun menyebutkan Kanada sebagai tempat yang indah dan nyaman untuk ditinggali. Hal ini dikarenakan harga sewa properti yang lebih murah dibandingkan kota-kota besar di AS.

    “Saya memikirkan ide itu cukup lama hingga akhirnya mencari apartemen di Toronto, dan terkejut bahwa harga sewa di kota terbesar di Kanada itu tampak jauh lebih terjangkau daripada harga sewa yang saya bayarkan di Washington, D.C., New York City, San Francisco, dan Los Angeles,” tambahnya.

    Hal yang sama juga disuarakan oleh warga lokal AS yang benar-benar telah menjadi warga negara. Gagasan pindah ke Kanada sering dilontarkan sebagai lelucon tentang strategi keluar Amerika karena ketakutan mereka kebijakan Trump dapat mengakibatkan sejumlah dampak negatif langsung ke warga.

    “Saya merasa sangat yakin bahwa AS telah mengubah arah yang tidak akan pernah bisa diubah lagi,” kata Nykanen, warga AS yang pindah ke British Columbia, kepada Guardian. “Kami pindah bukan karena takut pada teroris, tetapi karena negara ini akan menjadi seperti apa.”

    Menurut catatan dari Imigrasi dan Kewarganegaraan Kanada, aplikasi dari warga AS untuk memperoleh kewarganegaraan Kanada telah meningkat tiga kali lipat dalam 20 tahun terakhir. Namun, tidak seorang pun dapat mengatakan dengan pasti alasannya, karena pemerintah Kanada dan AS tidak melacak motif imigrasi dan emigrasi.

    Sementara itu, selama tahun 2017 dan kuartal pertama tahun 2018, ada peningkatan sebanyak 1.055 warga AS yang diberikan izin tinggal di Kanada dibandingkan jumlah rata-rata selama pemerintahan Obama. Visa pelajar yang diberikan kepada warga negara AS meningkat sebesar 1,012 pada tahun 2017, dibandingkan dengan jumlah rata-rata selama delapan tahun sebelumnya.

    Grafik jumlah aplikasi kewarganegaraan menunjukkan lonjakan yang pasti dalam beberapa tahun yang signifikan secara politik. Tercatat ada lonjakan imigrasi pada 2001, ketika Bush terpilih sebagai presiden, lalu pada 2003, ketika AS menginvasi Irak, serta 2007, selama kejatuhan dan resesi pasar perumahan AS.

    Bagaimanapun, banyak warga Amerika takut kehilangan hak-hak mereka. Kelompok minoritas yang khawatir akan keselamatan mereka mencari status pengungsi di Kanada.

    Sementara itu, pengacara imigrasi lainnya, Guidy Mamann, menyebutkan dipilihnya Kanada karena negara itu yang secara kultural dekat dengan AS. Kanada juga merupakan negara berbahasa Inggris, yang membuat warga AS pun dapat beradaptasi dengan cepat di Negeri Maple.

    “Cara kita berbisnis sekarang condong ke negara-negara berbahasa Inggris, karena bahasa lebih penting daripada sebelumnya, jadi negara-negara seperti Amerika Serikat harus bersiap untuk melihat peningkatan jumlah mereka, dengan mengorbankan negara-negara yang tidak memiliki penutur asli bahasa Inggris,” ungkapnya.

    (pgr/pgr)

  • Prabowo Jadikan Timor Leste Contoh Kabinet Gemuk, Pandji: Ibarat Orang Dewasa Belajar kepada Bayi

    Prabowo Jadikan Timor Leste Contoh Kabinet Gemuk, Pandji: Ibarat Orang Dewasa Belajar kepada Bayi

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Komika kondang, Pandji Pragiwaksono, mengkritik pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Terkait perkataan ndasmu.

    Perkataan ndasmu itu diungkapkan Prabowo sebelumnya menanggapi kritik soal kabinet yang dinilai gemuk oleh sejumlah kalangan.

    “Terus yang menarik adalah, beliau membandingkan Indonesia dengan Timor Leste. Dia bilang Timor Leste aja lebih kecil dari Kabupaten Bogor, menterinya 28. Timor Leste tuh lihat, negaranya lebih kecil dari Kabupaten Bogor,” tutur Pandji dikutip dari video yang diunggah akun X @CakHum, dikutip Rabu (19/2/2025).

    Pandji mengungkapkan, pernyataan Prabowo disampaikan seolah argumentasinya benar. Padahal, kata dia, Timor Leste adalah negara baru.

    “Seakan-akan itu argumen yang valid. Ya Pak ngapain bandingin dengan Timor Leste. Baru juga jadi negara kemarin Pak. Baru,” ungkapnya.

    Ia bahkan mengibaratkan Timor Leste dengan bayi. Sebagai bayi, menurutnya, Timor Leste masih belajar.

    “Ngapain kita membandingkan cara kita menjalankan kehidupan dengan bayi. Bayi belum tahu banyak. Bayi mah banyak salah. Banyak ngaconya, banyak kekurangannya. Namanya juga bayi. Ngapain kita belajar dari bayi,” terangnya.

    Pandji pun membandingkan dengan sejumlah negara lain. Seperti Amerika Serikat dan Rusia.

    “Amerika Serikat negaranya segede kita. 15 Pak menterinya. Rusia negaranya gede banget, 21 Pak menterinya. Bapak kemarin melantik 100 pejabat, di mana setengahnya adalah menteri, lalu wamen, lalu pejabat setingkat menteri,” jelasnya.

    “Pak, kok bisa sih membandingkan praktik bernegara dengan negara baru. Ibarat bayi itu Pak jalan aja masih jatuh-jatuh. Ngomong masih omon-omon,” tambahnya. (Arya/Fajar)