Xcloud.id

Negara: Amerika Serikat

  • Warga RI Rajin ‘Sawer’ TikTok, Habis Duit Sebanyak Ini di Medsos

    Warga RI Rajin ‘Sawer’ TikTok, Habis Duit Sebanyak Ini di Medsos

    Jakarta, CNBC Indonesia – TikTok menjadi raja media sosial baru di Indonesia. Tak hanya soal popularitas, TikTok juga tercatat sebagai media sosial yang membukukan transaksi di dalam aplikasi terbesar di RI sepanjang 2024.

    Laporan tahunan dari Sensor Tower yang bertajuk State of Mobile 2025 menempatkan TikTok sebagai aplikasi media sosial paling populer di RI dalam hal jumlah download. Perincian jumlah download TikTok tidak diberikan dalam laporan itu. Namun, secara total, jumlah download aplikasi media sosial di RI sepanjang 2024 mencapai 367 juta kali.

    Media sosial adalah kategori aplikasi dengan jumlah download terbanyak, diikuti oleh kategori aplikasi nada dering sebanyak 195 juta kali dan aplikasi streaming film sebanyak 180 juta kali.

    Aplikasi media sosial juga tercatat sebagai kategori dengan jumlah pembelian di dalam aplikasi (in-app purchase) terbesar di RI. Sepanjang 2024, nilai transaksi di dalam aplikasi media sosial di RI mencapai US$ 212 juta (Rp 3,46 triliun) dengan pertumbuhan tahunan nyaris 2 kali lipat.

    TikTok adalah aplikasi nomor satu dalam hal transaksi di dalam aplikasi. Sumber uang terbesar TikTok adalah fitur pembelian stiker yang kemudian bisa diberikan kepada kreator sebagai tip.

    Kategori aplikasi dengan nilai pembelian di dalam aplikasi terbesar kedua adalah aplikasi streaming film dan TV. Nilai transaksi warga RI di kategori aplikasi ini mencapai US$ 119 juta (Rp 1,94 triliun) dengan Vidio sebagai aplikasi dengan nilai transaksi terbesar.

    Menurut Sensor Tower, Indonesia adalah negara dengan jumlah download aplikasi nomor 4 secara global. Warga RI men-download aplikasi sebanyak 7,79 miliar kali sepanjang 2024. Tiga negara dengan jumlah download terbanyak di atas RI adalah India, Amerika Serikat, dan Brasil.

    Jumlah download di RI masih tumbuh meskipun secara global warga dunia mendownload lebih sedikit aplikasi setelah memuncak pada 2020 selama pandemi Covid-19. Pada 2023, jumlah download aplikasi di RI mencapai 7,17 miliar kali.

    (dem/dem)

  • 22 Ribu Produk UMKM Senilai Rp961 Juta Diekspor ke Filipina – Halaman all

    22 Ribu Produk UMKM Senilai Rp961 Juta Diekspor ke Filipina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza menyampaikan, pihaknya melepas ekspor perdana 22 ribu produk UMKM ke Filipina dengan nilai transaksi Rp961 juta.

    “Ini produk makanan, fesyen, hingga kerajinan,” ujar Helvi di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Menurut Helvi, pihaknya berkolaborasi dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk melepas ekspor perdana hari ini. Terutama dalam pembiayaan pengiriman ekspor perdana hari ini.

    “Total nilai transaksi sebesar Rp 961 juta atau mendekati Rp 1 miliar,” ujar Helvi.

    Helvi berujar, selain melepas ekspor, Kementerian UMKM juga turut menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sampai saat ini, nilainya telah mencapai Rp300 triliun. Pemerintah saling berkolaborasi lintas kementerian.

    “Program UMKM ini, misalnya di Kementerian Perdagangan lewat UMKM Go Export,” tutur Helvi.

    Helvi memaparkan, kontainer ekspor akan berangkatkan pada tanggal 22 Februari dengan durasi perjalanan selama 19 hari menuju Filipina.

    “Dukungan pembiayaan pengiriman kontainer difasilitasi oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI),” terang Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana.

    Temmy melanjutkan, potensi sektor fesyen di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan banyaknya UKM yang aktif di sektor ini. Berdasarkan data BPS pada 2024 menunjukkan bahwa ekspor tekstil dan produk tekstil selama ini mengalami peningkatan, dengan nilai mencapai 9,85 miliar dolar AS dengan volume 1,6 juta ton.

    “Kinerja ekspor di sektor ini mulai dari kategori sutera, serta tekstil, karpet, rajutan hingga pakaian dan aksesoris berkontribusi terhadap peningkatan ekspor dibandingkan tahun 2023 sebesar 0,89 persen,” terang Temmy.

    Temmy menuturkan, keunggulan dari UMKM Indonesia tidak hanya menampilkan kreativitas, tetapi juga menunjukkan keunggulan kualitas produk lokal yang dapat masuk ke pasar dunia.

    Head of Public Affairs Shopee Indonesia Radynal Nataprawira mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menjadi pintu bagi para pengusaha UMKM yang tergabung di platformnya agar bisa berdaya saing global.

    Upaya juga dilakukan melalui pemberian pendampingan dan pelatihan yang relevan dengan perkembangan saat ini. Selain itu, ada juga Kampus UMKM Shopee yang mencakup pelatihan UMKM gratis dengan kurikulum terlengkap, serta ada dukungan Rp2 juta untuk tiap UMKM baru di Shopee.

    “Seperti program ekspor Shopee yang sudah mengantarkan lebih dari 50 juta produk UMKM ekspor ke Asia Timur, Asia Tenggara, dan Amerika Latin. Lalu sudah ada lebih dari satu miliar produk UMKM yang terjual melalui fitur Shopee Live di tahun 2024,” ujar Radynal.

  • Pemerintah Baru Jerman Akan Hadapi Tantangan Kebijakan Luar Negeri

    Pemerintah Baru Jerman Akan Hadapi Tantangan Kebijakan Luar Negeri

    Berlin –

    Pemerintah baru Jerman akan menghadapi tantangan kebijakan luar negeri yang sangat besar ketika mulai berkuasa. Banyak yang menyebut momen dalam sejarah Jerman ini sebagai awal dari sebuah era baru, di mana negara ini harus melakukan reorientasi di hampir semua bidang. Atau dengan kata lain: Perpisahan terakhir dengan posisi nyaman sebagai negara yang kuat secara ekonomi, tapi secara geopolitik harus berhati-hati.

    Selama beberapa dekade setelah Perang Dunia II, Jerman Barat tetap berkomitmen kuat terhadap Barat, menjadi duta multilateralisme dan pendukung demokrasi serta supremasi hukum. Keputusan kebijakan luar negeri dibuat melalui kerja sama yang erat dengan negara-negara Barat yang bersahabat, sementara Amerika Serikat (AS) bertanggung jawab atas keamanan negara.

    Lalu sekarang? Pada Konferensi Keamanan Mnchen (MSC) pada pertengahan Februari 2025, Wakil Presiden AS yang baru, JD Vance, mengumumkan bahwa Eropa harus membayar biaya pertahanannya sendiri dan bertanggung jawab atas pertahanannya sendiri.

    Dalam sebuah wawancara dengan DW, Friedrich Merz, Ketua Uni Demokratik Kristen (CDU) yang beraliran tengah-kanan dan kemungkinan besar akan menjadi kanselir Jerman berikutnya, mengungkapkan kekesalannya: “Kita berada pada titik bersejarah: Jaminan keamanan dari AS dipertanyakan dan Amerika mempertanyakan lembaga-lembaga demokrasi.”

    Amerika Serikat dan China

    Roderich Kiesewetter, pakar urusan luar negeri dari kelompok parlemen CDU, mengatakan bahwa negara ini sedang berada di persimpangan jalan. Ia percaya bahwa Jerman harus memahami bahwa demokrasi dan supremasi hukumnya semakin terancam. China, misalnya, saat ini melakukan segala cara untuk memperluas pengaruhnya dan membuat negara-negara demokratis seperti Jerman semakin tergantung.

    Dalam wawancara dengan DW, Kiesewetter menganjurkan kebijakan yang mengutamakan kepentingan nasional dan ekonomi Jerman.

    “Jika tidak, dampak ekonominya akan sangat besar, dan NATO tidak akan efektif lagi sebagai penangkal,” kata Kiesewetter.

    “Untuk mencapai hal ini, bagaimanapun juga diperlukan reorientasi strategis dan politik yang jelas terhadap kebijakan luar negeri dan keamanan. Pemikiran kuno yang menenangkan dan kenaifan terhadap China bukanlah jalan ke depan, melainkan kontraproduktif,” tambahnya.

    Pasukan penjaga perdamaian Jerman di Ukraina?

    Bahkan ketika menyangkut topik kebijakan Ukraina yang masih dominan, tidak ada yang akan tetap sama. Setelah perang agresi Rusia terhadap Ukraina dimulai pada musim semi 2022, Jerman menjadi pendukung terbesar Ukraina setelah AS, baik secara militer maupun dalam hal menerima pengungsi.

    Kini, sebuah kesepakatan untuk mengakhiri perang tampaknya sedang dalam proses, yang mungkin akan dinegosiasikan hanya antara AS dan Rusia. Jerman dan negara-negara lain, yang kemungkinan besar berasal dari Eropa, akan bertanggung jawab untuk menjaga kesepakatan tersebut dengan tentara mereka sendiri. Bagaimanapun, Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan bahwa ia tidak ingin berkontribusi.

    Apakah para pemilih Jerman akan menerima hal ini atau tidak, masih harus dilihat: Dalam survei yang dilakukan oleh lembaga jajak pendapat Forsa, 49% mengatakan bahwa mereka mendukung pengerahan pasukan semacam itu, sementara 44% tidak.

    Angkatan bersenjata Jerman sedang diperluas besar-besaran

    Yang pasti, Jerman harus fokus untuk memastikan pertahanannya sendiri yang efektif, lebih baik lagi jika bekerja sama dengan negara anggota Uni Eropa lainnya. Anggota parlemen dari Partai Hijau, Anton Hofreiter, memperkirakan biayanya mencapai € 500 miliar atau sekitar Rp 8,5 kuadriliun, jumlah yang sangat besar.

    Selain itu, menurut kandidat kanselir CDU Friedrich Merz, Jerman harus mengambil inisiatif di Eropa.

    “Semua orang mengharapkan Jerman mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk kepemimpinan,” kata Merz kepada DW.

    “Saya sudah berulang kali menyerukan hal ini. Jerman merupakan negara terpadat di Eropa. Jerman terletak di pusat geostrategis benua Eropa. Kita harus memenuhi peran ini.”

    Bagi Merz, persenjataan Jerman tidak hanya penting terkait Ukraina: “Ini untuk memastikan perdamaian di Eropa dari agresi Rusia, yang kita hadapi di Jerman setiap hari ancaman terhadap infrastruktur kita, ancaman terhadap jaringan data kita, ancaman terhadap kabel data di bawah Laut Baltik.”

    Akankah anggaran pertahanan meningkat hampir dua kali lipat setelah tahun 2028?

    Apa artinya semua ini secara praktis? Ini mungkin berarti peningkatan kemampuan militer yang dibawa oleh Menteri Pertahanan saat ini, Boris Pistorius (SPD), pada bulan Oktober 2023 ketika dia mengatakan bahwa negara harus “siap untuk berperang.”

    Sejak musim panas 2022, ada dana khusus (yang dibiayai dengan utang baru) sekitar €100 miliar atau Rp1,7 kuadriliun untuk mempersenjatai ulang Bundeswehr, tetapi dana ini akan habis pada 2028.

    Namun, menurut Kieswetter, jika Jerman tidak membangun kekuatan militernya, maka Jerman tidak akan lagi dianggap serius di Washington: “Sehubungan dengan kemitraan trans-Atlantik di masa depan, Eropa harus memberikan kontribusi minimum yang diperlukan untuk memastikan bahwa AS tetap menjadi mitra yang kuat di Eropa dan NATO.”

    Tidak ada perubahan kebijakan terhadap Israel

    Di sisi lain, di Timur Tengah, pengaruh Jerman akan tetap terbatas, seperti di masa lalu. Pemerintah mendatang akan terus dipandu oleh prinsip “alasan bernegara”, yang berarti dengan tegas menjunjung tinggi hak Israel untuk hidup. Dan akan terus mengadvokasi “solusi dua negara” antara Israel dan Palestina. Meskipun hal ini semakin kecil kemungkinannya.

    Mitra Baru: Arab Saudi dan negara-negara Amerika Latin?

    Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock telah berulang kali menyerukan Eropa sebagai jawaban atas semua perubahan di dunia.

    “Kami adalah 450 juta orang. Kami adalah pasar tunggal terbesar di dunia,” katanya dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Jerman, ZDF.

    “Kami telah menjalin kemitraan baru. Dan sekarang kita harus memanfaatkan semua ini bersama-sama dan tidak tersesat dalam hal-hal kecil,” tambahnya.

    Kemitraan baru itu mencakup perjanjian dengan negara-negara di kawasan Teluk bersama dengan negara-negara Mercosur, yaitu Argentina, Brasil, Paraguay, dan Uruguay, sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani dengan Uni Eropa pada Desember 2024.

    Singkatnya, Jerman sedang berada di awal perubahan yang menakjubkan dalam kebijakan luar negerinya.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Putin Puji Dialog AS-Rusia di Saudi: Langkah Pertama Pulihkan Hubungan

    Putin Puji Dialog AS-Rusia di Saudi: Langkah Pertama Pulihkan Hubungan

    Moskow –

    Presiden Rusia Vladimir Putin memuji pembicaraan yang dilakukan oleh pejabat tinggi negaranya dan Amerika Serikat (AS) di Arab Saudi. Putin menyebut pembicaraan itu sebagai “langkah pertama” untuk memulihkan hubungan Moskow dengan Washington.

    Para pejabat kedua negara, termasuk para Menteri Luar Negeri (Menlu), melakukan pertemuan di Riyadh pada Selasa (18/2) waktu setempat. Ini menjadi pertemuan tingkat tinggi pertama antara Rusia dan AS dalam tiga tahun terakhir.

    Pertemuan ini membahas cara-cara untuk mengakhiri perang di Ukraina dan memulihkan hubungan AS-Rusia, serta membuka jalan bagi pertemuan puncak antara Putin dan Presiden AS Donald Trump.

    “Saya sudah diberi pengarahan (soal pembicaraan itu). Saya menilainya sangat tinggi, dan ada hasilnya,” ucap Putin mengomentari pertemuan di Riyadh, saat mengunjungi pabrik drone di Saint Petersburg, seperti dilansir AFP, Kamis (20/2/2025).

    “Menurut pendapat saya, kita mengambil langkah pertama untuk memulihkan pekerjaan di berbagai bidang yang menjadi kepentingan bersama,” sebutnya.

    Putin menambahkan bahwa Trump mulai menerima “informasi objektif”, tanpa menjelaskan lebih lanjut, namun memperingatkan kedua pihak perlu membangun kepercayaan untuk menyelesaikan perang Ukraina.

    “Tidak mungkin untuk menyelesaikan banyak masalah, termasuk krisis Ukraina, tanpa meningkatkan level kepercayaan antara Rusia dan Amerika Serikat,” cetusnya.

    Trump, sejak kembali menjabat bulan lalu, telah secara efektif mengakhiri kebijakan pemerintahan AS sebelumnya yang mengisolasi Rusia, dan menyerahkan kudeta diplomatik kepada Putin.

    Dalam konferensi pers pada Selasa (18/2) waktu AS, Trump melontarkan banyak poin pembicaraan Rusia saat membahas soal perang yang berkecamuk selama tiga tahun terakhir di Ukraina.

    Dia menyalahkan Kyiv karena telah “memulai” pertempuran dan menyebut Presiden Volodymyr Zelensky sangat tidak populer di kalangan rakyatnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Langkah Efisiensi, Vietnam Pangkas Kementerian dan Birokrasi Ruwet

    Langkah Efisiensi, Vietnam Pangkas Kementerian dan Birokrasi Ruwet

    Hanoi –

    Pemerintah komunis Vietnam berencana untuk memangkas satu dari lima pekerjaan di sektor publik dalam lima tahun ke depan sebagai bagian dari upaya merampingkan birokrasi secara besar-besaran.

    Pada Selasa (18/1), parlemen Vietnam menyetujui pengurangan jumlah kementerian dari 18 menjadi 14. Majelis Nasional juga menyetujui dua wakil perdana menteri baru, sehingga totalnya menjadi tujuh.

    Menurut pemerintah Vietnam, sekitar 100.000 pegawai akan dirumahkan atau ditawarkan pensiun dini.

    Apa saja yang terdampak?

    Sebagai bagian dari restrukturisasi, organisasi media milik negara, pegawai negeri, polisi dan militer akan mengalami pemangkasan. Kementerian transportasi, perencanaan dan investasi, komunikasi, dan tenaga kerja semuanya telah dihapus.

    Kementerian perencanaan dan investasi yang menyetujui proyek-proyek investasi asing akan bergabung dengan kementerian keuangan, sementara kementerian transportasi dan kementerian konstruksi akan digabung. Kementerian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta kementerian pertanian juga akan digabungkan.

    Langkah seperti ini bukan hal baru, di mana secara bertahap Vietnam mengurangi jumlah kementerian dari 36 pada awal tahun 1990-an menjadi 22 pada tahun 2021.

    Namun, para analis mencatat bahwa skala dan kecepatan reformasi sangat besar. Sekretaris Jenderal Partai Komunis, To Lam, menyebut proses tersebut sebagai “revolusi kelembagaan”.

    Tujuan utamanya adalah “memodernisasi aparatur negara Vietnam, mengatasi inefisiensi yang terus-menerus menghambat tata kelola pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi, dan merampingkan birokrasi yang membengkak,” ujar Nguyen Khac Giang, peneliti tamu di ISEAS Yusof Ishak Institute.

    Jika dilaksanakan dengan baik, reformasi ini dapat menjadikan To Lam, yang dianggap sebagai politisi paling berkuasa di Vietnam, dan warisan Perdana Menteri Pham Minh Chinh “sebagai reformis yang berorientasi pada tindakan,” tambahnya.

    Tantangan bagi ekonomi

    Dalam pertemuan Komite Sentral pada November lalu, To Lam menyebut perubahan-perubahan tersebut sebagai kebutuhan ekonomi, menggambarkan institusi-institusi sebagai “penghambat kemacetan,” dan menambahkan bahwa reformasi itu bertujuan untuk membuat pemerintah menjadi “ramping, kompak, kuat, efisien, efektif, dan berdampak.”

    Mengutip media pemerintah Vietnam, mantan Direktur Central Institute for Economic Management, Nguyen Dinh Cung, mengatakan bahwa reformasi ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi di Vietnam.

    “Sebuah proyek investasi mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan prosedurnya,” katanya.

    “Pada saat prosedur-prosedur tersebut selesai, peluang bisnis mungkin telah hilang, dan rencana-rencana awal harus direvisi.”

    Selain itu menurut Cung, perampingan kementerian dan komisi akan memudahkan dokumen investasi serta skema infrastruktur dan real estate.

    Ia pun menambahkan bahwa hal ini juga akan menyelesaikan beberapa tumpang tindih kelembagaan yang membuat pemerintah berada di arah yang berlawanan: “Satu lembaga mengharuskan Anda ke kanan sementara lembaga lain menuntut Anda ke kiri. Masalah ini cukup umum terjadi.”

    Reformasi ini dilakukan di tengah kekhawatiran di Hanoi tentang laju perubahan ekonomi.

    Sebagai negara yang ekonominya bergantung pada ekspor, Vietnam menghadapi ketidakpastian akan hubungan perdagangan dengan pasar terbesarnya, Amerika Serikat (AS), apalagi di masa kepresidenan Donald Trump.

    Trump telah mengancam akan memberlakukan tarif sebesar 10%-20% untuk semua impor dan sebelumnya telah melabeli Vietnam sebagai “pelanggar terburuk” perdagangan AS karena surplus yang besar, yang telah meningkat secara besar-besaran sejak 2019.

    Hai Hong Nguyen, seorang dosen senior di VinUniversity, mencatat bahwa 40 tahun setelah mengadopsi prinsip-prinsip pasar bebas, Vietnam saat ini menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah dan dipandang secara internasional sebagai model pembangunan.

    Namun, “berdasarkan semua indikasi, Vietnam seharusnya berkembang lebih cepat dan berada di tingkat pembangunan yang lebih tinggi,” tambahnya.

    Konsolidasi kekuasaan

    Reformasi ini juga memiliki dimensi politik. To Lam menjadi ketua partai pada Agustus lalu setelah kematian pendahulunya, Nguyen Phu Trong, yang mengubah Vietnam dengan kampanye anti-korupsi dengan jargon “api penyucian”.

    Sebelumnya sebagai menteri keamanan publik, To Lam mengumpulkan kekuatan yang signifikan dengan memelopori upaya antikorupsi. Sejak 2021, pejabat dari Kementerian Keamanan Publik, militer, dan polisi semakin banyak mengisi mayoritas kursi di Politbiro, badan pembuat keputusan tertinggi.

    Setelah naik ke jabatan tertinggi partai, To Lam terus mengonsolidasikan kekuasaan yang mengarah pada tuduhan kecenderungan diktator. Awal tahun ini, ia sempat memegang jabatan sebagai ketua partai dan presiden negara, sebuah konsentrasi kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Vietnam.

    Momen reformasi ini sangat penting, karena terjadi setahun menjelang kongres Partai Komunis pada 2026 mendatang, di mana kepemimpinan To Lam akan dikonfirmasi. Meski sebagian besar analis memperkirakan dia akan mendapatkan masa jabatan berikutnya sebagai sekretaris jenderal, ada desas-desus ketidakpuasan di dalam partai.

    Beberapa pengamat menarik persamaan antara reformasi kelembagaan Vietnam dan rencana pemerintahan Trump yang akan datang untuk merombak pemerintah AS. David Brown, mantan diplomat AS di Vietnam, mengatakan bahwa pendekatan Trump bertujuan untuk “memperkuat kendalinya atas negara itu.”

    Demikian pula To Lam yang “berniat untuk menempatkan orang-orang kepercayaannya pada jabatan-jabatan penting,” terutama jika hal itu dibarengi dengan perombakan struktur pemerintahan yang sudah lama tertunda, tambahnya.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Perjalanan Cinta Fanny Kondoh dan Hajime Kondoh: Dari Kasir hingga Menjadi Istri CEO Marugame Udon

    Perjalanan Cinta Fanny Kondoh dan Hajime Kondoh: Dari Kasir hingga Menjadi Istri CEO Marugame Udon

    Perjalanan Cinta Fanny Kondoh dan Hajime Kondoh: Dari Kasir hingga Menjadi Istri CEO Marugame Udon

    TRIBUNJATENG.COM – Selebgram Fanny Kondoh membagikan kisah awal pertemuannya dengan mendiang suaminya, Hajime Kondoh, yang terjadi pada tahun 2015 di Semarang. 

    Saat itu, Hajime yang masih menjabat sebagai General Manager (GM) tengah melakukan kunjungan ke restoran Marugame Udon yang baru dibuka. 

    Sementara itu, Fanny bekerja sebagai kasir dan tak menyangka akan berkenalan dengan sosok yang kelak menjadi suaminya.

    “Waktu itu masih GM (Hajime), tapi dia visit di sana (Semarang),” ungkap Fanny dikutip dari YouTube Curhat Bang Denny Sumargo. 

    “Waktu itu aku masih ngasir (jadi kasir). Aku di kasir, dia datang. Pada saat itu sebagai karyawan biasa sulit ketemu Kondoh san, rare banget ketemu big bos,” imbuhnya. 

    Momen spesial itu terjadi ketika manajernya memperkenalkan Fanny kepada Hajime Kondoh. 

    Sejak berjabat tangan pertama kali, Fanny sudah memiliki firasat bahwa pria asal Jepang itu akan menjadi pendamping hidupnya. 

    Ketertarikannya semakin bertambah saat melihat Hajime tak segan turun tangan membantu membersihkan meja restoran, menunjukkan sosok pemimpin yang rendah hati.

    “Aku dikenalin manajer aku kan, pas first time shaking hand, aku udah mbatin ‘he’s gonna be my husband,’” ujar Fanny. “Aku enggak tahu kenapa, but he’s gonna be my husband,” lanjut Fanny. 

    KOLASE FANNY DAN SUAMI – Selebgram Fanny Kondoh membagikan kisah awal pertemuannya dengan mendiang suaminya, Hajime Kondoh, yang terjadi pada tahun 2015 di Semarang. Saat itu, Hajime yang masih menjabat sebagai General Manager (GM) tengah melakukan kunjungan ke restoran Marugame

    Rasa kagum pada sosok Hajime saat itu semakin dirasakan oleh Fanny setelah melihat Hajime tak ragu turun tangan membantu membersihkan meja. 

    “Waktu istirahat kita udah main mata. Tapi yang aku lihat dari dia, dia itu tipe atasan yang mau turun lapangan,” kenang Fanny. 

    Komunikasi antara keduanya pun mulai terjalin setelah Hajime memberikan kartu namanya. 

    “Waktu pulang, keluarin kartu nama ‘this is my name card, you need anything call me,’” ucap Fanny diiringi tawa mengingat perkenalan pertamanya dengan suami di Semarang. 

    Namun, butuh waktu seminggu bagi Fanny untuk menghubunginya karena khawatir dianggap memiliki maksud tertentu. 

    Ketika akhirnya mengirim pesan, Fanny terkejut karena Hajime ternyata sudah menunggu pesannya. 

    Dari sana, mereka mulai rutin bertukar pesan dan berbagi kegiatan sehari-hari.

    Meski sempat mengalami hubungan jarak jauh, keseriusan Hajime terhadap Fanny tak main-main.

    Pada Desember tahun itu, ia menyatakan keinginannya untuk bertemu langsung dengan keluarga Fanny di Jawa Timur. 

    Dalam pertemuan tersebut, Hajime melamar Fanny dan memberikan cincin sebagai tanda keseriusannya. 

    “Desember dia tiba-tiba Line aku bilang ‘Fanny i want to go Semarang’ oh iya pak nanti aku bilangin manager buat kedatangan bapak, ‘no no i want to go Semarang i want to make sure my feeling ke kamu’ katanya, ceritanya LDR,” ujar Fanny.

    “Dia ke Probolinggo rumahku, aku dibeliin cincin pengikat,” sambungnya.

    Namun, perjalanan mereka tak selalu mudah karena adanya perbedaan usia 25 tahun serta keyakinan.

    Setelah melalui berbagai pertimbangan spiritual, Hajime akhirnya memutuskan untuk menjadi mualaf pada tahun 2017, menjelang akad pernikahan mereka. 

    Keputusan ini diambil setelah ia mengalami pengalaman mendalam yang memperkuat keyakinannya untuk memeluk Islam. 

    Pernikahan mereka pun berlangsung dalam suasana penuh kebahagiaan.

    Sayangnya, kebersamaan mereka harus diuji ketika Hajime Kondoh didiagnosis menderita kanker kandung kemih. 

    Meskipun telah menjalani pengobatan, dokter memvonis bahwa usianya tak akan lama lagi. 

    Pada 15 Oktober 2024, Hajime Kondoh menghembuskan napas terakhirnya, hanya seminggu setelah Fanny menjalani prosedur embrio transfer sebagai wujud impian sang suami untuk memiliki keturunan.

    Perjalanan cinta Fanny dan Hajime Kondoh menjadi kisah inspiratif tentang keteguhan hati, keyakinan, dan cinta sejati yang melampaui batas usia serta perbedaan budaya.

    Sosok Hajime Kondoh 

    Melansir Tribunnews.com, Hajime Kondoh sebelumnya merupakan CEO PT Sriboga Marugame Indonesia.

    Bahkan ia pernah bekerja di berbagai negara seperti China, Korea, Vietnam, Australia, dan Amerika Serikat, namun memilih Indonesia sebagai tempat tinggal. 
    Meskipun memiliki perbedaan usia 25 tahun, hubungan pernikahan Hajime dan Fanny tetap langgeng.

    Fanny, yang sebelumnya bekerja sebagai kasir di restoran Jepang tempat mereka bertemu, mengundurkan diri dari pekerjaannya setelah menikah. 

    Pasangan ini mengikat janji suci pada 2017, sebelum akhirnya Hajime meninggal setelah bertahun-tahun berjuang melawan penyakitnya.

    Papa Udon dinyatakan meninggal dunia pada 15 Oktober 2024 sekira pukul 23.33 WIB.

    Pria asal Jepang itu mengembuskan napas terakhirnya saat menjalani perawatan di Tzu Chi Hospital, Jakarta Utara, pada 15 Oktober 2024, sekira pukul 23.33 WIB.

     

     

     

     

  • AS Tetapkan Kartel Narkoba Termasuk Sinaloa sebagai Teroris Global

    AS Tetapkan Kartel Narkoba Termasuk Sinaloa sebagai Teroris Global

    Washington DC –

    Amerika Serikat (AS) menetapkan sejumlah kartel narkoba yang berasal dari Amerika Latin sebagai organisasi “teroris global”. Terdapat kartel narkoba ternama Sinaloa asal Meksiko dan kartel Tren de Aragua asal Venezuela dalam daftar kartel narkoba yang ditetapkan sebagai “teroris global” tersebut.

    Langkah pemerintahan Presiden AS Donald Trump itu, seperti dilansir AFP, Kamis (20/2/2025), menjadi langkah terbaru dalam tindakan kerasnya yang semakin intensif terhadap para anggota geng kriminal di AS, dan upayanya mengusir para migran tanpa dokumen sah atau migran pelaku kriminal dari negara tersebut.

    Trump menandatangani perintah eksekutif pada 20 Januari lalu, hari pertamanya kembali ke Gedung Putih, dan menciptakan proses untuk penetapan itu, dengan menyebut kartel-kartel narkoba “merupakan ancaman keamanan nasional yang lebih besar daripada yang ditimbulkan oleh kejahatan terorganisir tradisional”.

    Pemberitahuan federal AS yang dirilis pada Rabu (19/2) waktu setempat menyebut setidaknya delapan kartel narkoba yang masuk daftar “teroris global” tersebut.

    Selain Sinaloa dan Tren de Aragua, kelompok tersebut mencakup geng kejahatan internasional MS-13 yang berasal dari El Salvador, kemudian sindikat Meksiko seperti Kartel Teluk, Kartel Generasi Baru Jalisco, Kartel Timur Laut, Keluarga Michoacan Baru dan Kartel Bersatu.

    Penetapan sebagai organisasi teroris global memperluas kemampuan pemerintah AS untuk memerangi kelompok-kelompok tersebut.

    Langkah terbaru AS itu memicu kekhawatiran Meksiko soal Washington akan menggunakan penetapan semacam itu sebagai alasan untuk melakukan intervensi di wilayahnya dalam memerangi kartel narkoba, seperti yang pernah diserukan oleh beberapa anggota parlemen Partai Republik.

    Pemberitahuan publik yang dirilis Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio menyatakan bahwa organisasi-organisasi yang ditetapkan sebagai “teroris global” merupakan “orang-orang asing yang telah melakukan atau berusaha melakukan… tindakan terorisme yang mengancam keamanan warga negara Amerika Serikat atau keamanan nasional, kebijakan luar negeri, atau perekonomian Amerika Serikat”.

    Pada hari pertama kembali menjabat Presiden AS bulan lalu, Trump mengumumkan keadaan darurat nasional di perbatasan selatan AS dan berjanji untuk mendeportasi “jutaan” migran.

    Dia berpendapat bahwa kelompok itu menyalurkan sejumlah besar obat-obatan terlarang yang berbahaya ke AS dan terlibat dalam pemerasan, penyelundupan migran, dan rentetan tindak kejahatan lainnya.

    Trump menjadikan keamanan perbatasan sebagai inti dari kampanye pilpresnya tahun 2024 lalu. Dia sering menggunakan kata-kata keras dalam melabeli migran Venezuela sebagai penjahat kejam dan menuduh negara-negara lainnya mengosongkan penjara mereka dan mengirimkan pembunuh ke AS.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • WNI Jangan #KaburAjaDulu ke Australia Bulan Ini, Ada Kabar Ga Enak

    WNI Jangan #KaburAjaDulu ke Australia Bulan Ini, Ada Kabar Ga Enak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tingkat pengangguran Australia meningkat pada bulan Januari mencapai 4,1%. Hal ini terungkap dari data Biro Statistik Australia (ABS) yang dirilis Kamis (20/2/2025).

    Mengutip Reuters, hal ini disebabkan oleh lebih banyak pelamar kerja yang mencari pekerjaan pada bulan Januari. ABS sendiri mencatat pola yang muncul sejak pandemi di mana sejumlah besar orang tidak bekerja pada bulan Januari tetapi mulai bekerja dalam waktu dekat.

    Fenomena ini cenderung menyebabkan tingkat pengangguran meningkat pada bulan Januari. Namun, nanti, angka pengangguran itu turun kembali pada bulan Februari.

    Di sisi lain, data menunjukkan lapangan kerja bersih naik 44.300 pada bulan Januari dari Desember. Kenaikan juga terjadi pada lapangan kerja penuh waktu, yang naik sebesar 54.100 pekerjaan.

    Pertumbuhan lapangan kerja tahunan semakin cepat hingga 3,5%. Ritme ini lebih dari dua kali lipat kecepatan yang terlihat di Amerika Serikat (AS).

    “Peningkatan pengangguran melebih-lebihkan sejauh mana pasar kerja melonggarkan bulan lalu,” kata Abhijit Surya, ekonom senior di Capital Economics.

    “Pasar tenaga kerja yang ketat memperkuat pandangan kami bahwa Bank Sentral Australia (RBA) akan memberikan siklus pelonggaran yang dangkal,” tambahnya.

    Sebelumnya, RBA pekan ini memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 4,10%. Lembaga keuangan itu memperingatkan tidak dapat menjamin pelonggaran lebih lanjut mengingat risiko kenaikan inflasi.

    Inflasi inti Australia mencapai 3,2% pada kuartal keempat 2024 dan diperkirakan akan turun di bawah 3,0% pada kuartal ini. RBA sekarang memperkirakan inflasi akan mencapai titik terendah pada 2,7% dan di atas target 2,5%, sebagian besar karena pasar tenaga kerja yang ‘ketat’.

    Namun, dampak inflasi utama dari lapangan kerja yang kuat biasanya melalui kenaikan upah, dan sebenarnya bergerak ke arah yang berlawanan. Moderasi upah adalah salah satu alasan pasar masih memperkirakan peluang 75% RBA akan memangkas suku bunga lagi pada bulan Mei, setelah melewatkan langkah pada pertemuan bulan April.

    Analis sendiri menilai siklus pelonggaran akan dangkal. Suku bunga mencapai batas bawah pada 3,6% pada akhir tahun.

    (sef/sef)

  • Sederet Mobil Produksi Indonesia yang Diekspor, Mana yang Terlaris?

    Sederet Mobil Produksi Indonesia yang Diekspor, Mana yang Terlaris?

    Jakarta –

    Mobil produksi Indonesia laris manis di pasar luar negeri. Tahukah detikers, mobil apa saja yang banyak diekspor? Simak data ekspor mobil dari Indonesia berikut ini, lengkap dengan merek dan model-modelnya.

    Data Ekspor Mobil Indonesia

    Dilihat dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) di situs resminya, ada 33.971 unit mobil utuh (CBU) dari Indonesia yang diekspor dalam bulan Januari 2025. Jumlah tersebut naik jika dibandingkan dengan bulan Januari 2024 yang jumlah ekspornya 29.505 unit.

    Sementara jika melihat data ekspor sepanjang tahun 2024, industri otomotif Indonesia mengekspor sebanyak 472.194 unit CBU. Jumlah tersebut menurun 6,5 persen dibandingkan ekspor sepanjang 2023 yang mencatatkan 505.134 unit.

    Selain mengekspor mobil utuh (CBU), industri otomotif Indonesia juga mengekspor mobil dalam bentuk terurai (CKD) dan dalam bentuk komponen. Selama 2024, tercatat ekspor CKD mencapai 46.311 unit, turun 29,6 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 65.781 unit. Sementara ekspor komponen mobil 2024 ada sebanyak 153.075.695 buah.

    Merek dan Model yang Terbanyak Diekspor

    Mengawali tahun 2025, ada 9 merek mobil yang sudah diekspor. Berikut ini sederet mobil ekspor terlaris Januari dan model-model yang selama ini diekspor:

    1. Toyota

    Ekspor pada Januari 2025: 10.365 unit

    Pabrik PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) selama ini mengekspor sejumlah model, seperti Avanza, Veloz, Fortuner, Innova Zenix, dan Yaris Cross.

    2. Daihatsu

    Ekspor pada Januari 2025: 9.412 unit

    Daihatsu selama ini mengekspor Gran Max minibus dan pikap. Selain merek sendiri, pabrikan Daihatsu juga mengekspor merek Toyota dan Mazda. Beberapa mereknya seperti Mazda Bongo, Toyota Town Ace, Lite Ace, Rush, Raize, dan Wigo.

    3. Mitsubishi

    Ekspor pada Januari 2025: 6.868 unit

    Mitsubishi Indonesia banyak memenuhi permintaan dari negara-negara di kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Model yang diekspor antara lain Xpander, Xforce, dan Pajero Sport. Di luar mereknya sendiri, Mitsubishi juga mengekspor Nissan Livina buatan Indonesia.

    4. Hyundai

    Ekspor pada Januari 2025: 2.948 unit

    Pabrik Hyundai di indonesia memproduksi dua model untuk kebutuhan ekspor, yaitu Creta dan Stargazer.

    5. Suzuki

    Ekspor pada Januari 2025: 1.830 unit

    Suzuki Indonesia mengekspor ke sejumlah negara seperti Arab Saudi, Qatar, Brunei Darussalam, Kamboja, Filipina, Laos, Tahiti, hingga Barbados. Beberapa model yang diekspor adalah Ertiga, Carry, APV, dan XL-7.

    6. Honda

    Ekspor pada Januari 2025: 1.706 unit

    Honda Indonesia mengekspor mobil untuk memenuhi pasar Filipina, Thailand, Meksiko, Vietnam, hingga Brunei Darussalam. Model yang diekspor antara lain Honda Brio dan BR-V.

    7. Isuzu

    Ekspor pada Januari 2025: 440 unit

    Isuzu Indonesia selama ini mengekspor truk Traga untuk beberapa negara yang di kawasan Amerika Selatan dan Asia.

    8. Chery

    Ekspor pada Januari 2025: 281 unit

    Chery Indonesia sejak 2022 memproduksi mobil lewat pabrik rekanan, yaitu Handal Indonesia Motor. Sejak November 2024, Chery mulai mengekspor Omoda 5 dengan setir kiri menuju Vietnam.

    9. Wuling

    Ekspor pada Januari 2025: 41 unit

    Wuling Indonesia selama ini mengekspor beberapa model, seperti Air ev, BinguoEV, Formo Max, Confero, Formo, Cortez, dan Alvez.

    Itulah tadi sederet mobil produksi Indonesia yang diekspor ke luar negeri. Tiga merek besar Indonesia selalu berada di posisi tertinggi, yaitu Toyota, Daihatsu, kemudian Mitsubishi.

    (bai/row)

  • ‘Pintu Kematian’ NATO Terbuka Gegara Trump, Warga Eropa Teriak

    ‘Pintu Kematian’ NATO Terbuka Gegara Trump, Warga Eropa Teriak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengecilkan pengaruhnya dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) membuat warga di negara anggota aliansi itu resah. Keresahan dirasakan warga di negara NATO yang berbatasan dengan Rusia, yang bersitegang dengan aliansi itu setelah Moskow menyerang Ukraina.

    Mengutip Reuters, langkah-langkah Trump terhadap Ukraina, Rusia, dan pertahanan Eropa dalam beberapa hari terakhir telah menjungkirbalikkan keyakinan lama bahwa Washington akan bertindak sebagai penjamin keamanan benua itu. Dan, dengan Trump yang tampaknya menyalahkan Kyiv karena memulai konflik dan pada saat yang sama mencairkan hubungan dengan Moskow, beberapa warga Polandia misalnya, khawatir bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan merasa berani untuk menyerang lebih banyak negara termasuk sejumlah negara NATO yang berbatasan dengannya.

    “Kebijakan luar negeri AS sangat menakutkan saya. Saya merasakan stabilitas ini, dan setelah Polandia bergabung dengan NATO, setelah bergabung dengan Uni Eropa, saya pikir kita memiliki momen perdamaian ini, tetapi ternyata itu hanya sesaat,” kata seorang warga Polandia bernama Katarzyna Paprota, Kamis (20/2/2025).

    Pensiunan Latvia bernama Silvija Spriedniece, 84 tahun, juga khawatir tentang kemungkinan agresi Rusia. Menurutnya, dengan kebijakan Trump yang sedikit melepaskan tangannya untuk Eropa, Putin dapat menjelma menjadi agresor.

    “Saya bukan politisi, tetapi saya mengerti bahwa Trump ini bukan pertanda baik bagi kita. Putin sudah menjadi agresor seperti Stalin, Hitler, dan yang lainnya. Kita tidak bisa mengharapkan sesuatu yang baik di sana,” tandasnya.

    Sejumlah pemimpin Eropa pun telah berupaya memadamkan kekhawatiran publik ini. Para pemimpin Benua Biru seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer, PM Italia Giorgia Meloni, serta Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte telah menggelar pertemuan di Paris Senin lalu terkait hal ini.

    Setelah pertemuan di Paris, PM Inggris Starmer mengatakan harus ada komitmen keamanan AS bagi negara-negara Eropa untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian pascaperang ke Ukraina, meskipun ia mengatakan masih terlalu dini untuk mengatakan berapa banyak pasukan Inggris yang bersedia ia kerahkan.

    “Eropa harus memainkan perannya, dan saya siap mempertimbangkan untuk mengerahkan pasukan Inggris di lapangan bersama negara-negara lain jika ada perjanjian perdamaian yang langgeng, tetapi harus ada jaminan AS, karena jaminan keamanan AS adalah satu-satunya cara untuk secara efektif mencegah Rusia menyerang Ukraina lagi,” ungkap Starmer kepada wartawan.

    Namun, imbauan Eropa ini masih memicu ketakutan besar pada warga kawasan tersebut, dengan Washington masih belum memberikan tanggapan yang rinci soal pernyataan Starmer. Pensiunan Imants Robeznieks, 73 tahun, mengatakan bahwa ia berharap Eropa dapat memberikan tanggapan dan konkret dalam menangani ancaman yang datang dari Moskow.

    “Saya merasa terganggu bahwa Putin dan Trump, atau sebaliknya, benar-benar akur. Semoga sekarang Paris akan memikirkan sesuatu, Eropa akan memikirkan sesuatu… kalau tidak, semuanya akan menjadi buruk,” tuturnya.

    (sef/sef)