Xcloud.id

Negara: Amerika Serikat

  • International Fleet Review tampilkan 14 KRI dan 19 kapal perang negara asing dalam MNEK 2025 di Bali

    International Fleet Review tampilkan 14 KRI dan 19 kapal perang negara asing dalam MNEK 2025 di Bali

    Minggu, 16 Februari 2025 20:25 WIB

    KRI Sultan Hasanuddin-366 (ketiga kiri), Kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat USS Dewey (kedua kiri) dan kapal perang Angkatan Laut Singapura RSS Fortitude (kiri) bersama sejumlah kapal perang lainnya mengikuti International Fleet Review (IFR) saat hari pertama Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2025 di perairan Selat Badung, Bali, Minggu (16/2/2025). Kegiatan International Fleet Review tersebut melibatkan 14 KRI dan 19 kapal perang negara asing serta sejumlah kapal lembaga pemerintah dan perahu kelompok nelayan di Bali. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/foc.

    Awak kapal perang Rusia RFS Rezkiy memberikan penghormatan saat mengikuti International Fleet Review (IFR) pada hari pertama Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2025 di perairan Selat Badung, Bali, Minggu (16/2/2025). Kegiatan International Fleet Review tersebut melibatkan 14 KRI dan 19 kapal perang negara asing serta sejumlah kapal lembaga pemerintah dan perahu kelompok nelayan di Bali. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/foc.

  • Industri Minta Pajak Kripto Dihapus, Ini Alasannya

    Industri Minta Pajak Kripto Dihapus, Ini Alasannya

    Jakarta –

    CEO platform perdagangan kripto INDODAX, Oscar Darmawan, mengatakan penerapan regulasi pajak kripto di Indonesia masih memiliki cukup banyak tantangan, terutama terkait pajak transaksi luar negeri dan adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

    Ia menjelaskan aset kripto pertama kali dikenakan pajak pada 2017 lalu setelah dinyatakan sebagai komoditas yang sah diperdagangkan berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan. Di mana pada 2017-2022, pajak kripto tersebut bersifat self-reporting, yakni pendapatan dari kripto dilaporkan dalam SPT dan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) progresif.

    Barulah sejak 2022, pemerintah Indonesia menerapkan pajak final terhadap transaksi aset kripto di-exchange berizin, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,1% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0,11%. Skema ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tarif pajak kripto paling rendah di dunia.

    Menurutnya kebijakan ini lebih kompetitif dibandingkan negara-negara lain yang menerapkan pajak progresif berdasarkan keuntungan. Di Amerika Serikat misalnya, pajak atas keuntungan dari aset kripto bisa mencapai 40%, terutama bagi investor dengan penghasilan tinggi.

    Sementara itu di Eropa tarif pajak atas keuntungan dari kripto dapat mencapai 50%. Sebaliknya, di Dubai dan beberapa negaraTimur Tengah tidak ada pajak penghasilan sehingga transaksi kripto sepenuhnya bebas pajak.

    “Indonesia menjadi satu-satunya negara yang menerapkan sistem pajak final untuk kripto, serupa dengan mekanisme perpajakan di pasar saham,” jelas Oscar dalam keterangan resminya, Minggu (23/2/2025).

    “Dengan adanya pajak final, tarif pajak kripto di Indonesia justru lebih ringan dibandingkan negara-negara lain yang mengenakan pajak berbasis keuntungan,” terangnya lagi.

    Meskipun lebih rendah, menurutnya sistem pajak final ini dinilai kurang ideal karena tetap dikenakan meski trader mengalami kerugian, berbeda dengan skema capital gains tax yang hanya dikenakan saat ada keuntungan.

    Karenanya Oscar Darmawan menilai bahwa skema pajak final ini sudah cukup baik, tetapi ada ruang untuk perbaikan, terutama terkait PPN. Menurutnya, karena aset kripto kini berada di bawah regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai aset keuangan, seharusnya kripto tidak lagi dikenakan PPN, sebagaimana produk keuangan lainnya.

    Jika PPN dihapuskan, biaya transaksi akan menjadi lebih kompetitif, sehingga mendorong lebih banyak investor untuk bertransaksi di dalam negeri daripada menggunakan platform luar negeri dan ujungnya pendapatan negara dari PPH akan mengalami peningkatan lebih besar.

    “Seharusnya, sebagai aset keuangan, kripto tidak lagi dikenakan PPN,” terang Oscar.

    Sedangkan untuk masalah penggunaan layanan jual-beli kripto luar negeri, Oscar menjelaskan transaksi di exchange luar negeri atau yang belum memiliki izin dari OJK.

    Sehingga dalam PMK 68 diatur pajak PPh final yang dikenakan untuk transaksi kripto melalui exchange luar negeri adalah 0,2% atau dua kali lipat dari yang berlaku di exchange berizin. Namun kondisi ini justru menciptakan ketidakpastian dalam implementasi aturan ini.

    “Seharusnya, exchange luar negeri yang memungut pajak, bukan tradernya. Tapi karena belum ada mekanisme pemungutan oleh exchange luar, akhirnya trader yang harus melaporkan sendiri,” terang Oscar.

    “Bahkan, di beberapa wilayah, pajak yang dikenakan masih menggunakan skema PPh progresif,” sambungnya.

    Hal ini menyebabkan perbedaan interpretasi di berbagai kantor pajak. Untuk itu dirinya menyarankan para trader yang melakukan transaksi di exchange luar negeri untuk terus berkonsultasi dengan Account Representative (AR) di kantor pajak tempat mereka terdaftar.

    “Setiap wajib pajak memiliki AR di kantor pajak masing-masing, yang bisa diajak berdiskusi mengenai bagaimana cara pembayaran pajak kripto yang sesuai dengan regulasi,” tambahnya.

    (kil/kil)

  • Sri Mulyani Bakal Terbitkan SBN Perumahan, Bakal Diminati Pasar

    Sri Mulyani Bakal Terbitkan SBN Perumahan, Bakal Diminati Pasar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana menerbitkan surat utang untuk pembiayaan program 3 juta rumah. Ekonom menilai SBN Perumahan tersebut akan menarik minat para investor.

    Kepala Ekonom PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo menjelaskan saat ini pasar global sedang kekurangan penawaran surat berharga. Alasannya, banyak surat berharga yang akan jatuh tempo pada tahun ini.

    Apalagi, sambungnya, bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve alias The Fed masih cenderung akan menahan suku bunga. Akibatnya, pemerintah di berbagai dunia harus lebih selektif menerbitkan surat berharga di tengah suku bunga yang tinggi.

    “Kesempatan dan momentum untuk dollar denominated bond [obligasi berdenominasi dolar AS] atau samurai bond jadi make sense [masuk akal],” ujar Banjaran kepada Bisnis, Minggu (23/2/2025).

    Dia pun menyambut positif apabila memang pemerintah ingin menerbitkan SBN Perumahan. Hanya saja, dia menilai pemerintah tidak punya ruang yang besar.

    Bagaimanapun, lanjutnya, ruang fiskal pemerintah sempit. UU No. 17/2003 mengatur defisit anggaran sebesar maksimal sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam satu tahun anggaran dan total utang pemerintah tidak boleh lebih dari 60% dari PDB.

    Sebagai perbandingan, defisit anggaran mencapai 2,29% pada 2024. Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap PDB mencapai 39,36% pada 2024.

    Oleh sebab itu, Banjaran menilai pemerintah bisa mengembangkan skema pembiayaan lain. Menurutnya, penerbitan SBN Perumahan saja tidak akan cukup.

    “Mungkin perlu dikembangkan pola lain. Selain KPBU [Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha], ada DIRE [Dana Investasi Real Estat] misalnya,” jelasnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi. Untuk memaksimalkan upaya tersebut, sambungnya, Kementerian Keuangan berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah bisa tercapai.

    “Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) malam.

    Menurut bendahara negara itu, pembiayaan melalui penerbitan SBN perumahan itu merupakan modifikasi dari skema FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Dengan demikian, target penerima manfaat bisa bertambah.

    Saat ini, pemerintah sudah memberikan dukungan 220.000 rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk FLPP. Hanya saja, Kementerian PKP mempunyai target hingga tiga juta rumah per tahun—bukan cuma 220.000.

    “Kami akan terus mengembangkan berbagai kreativitas financing [pembiayaan] bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif,” jelas Sri Mulyani.

  • Sri Mulyani Bakal Terbitkan SBN Tambah Anggaran 3 Juta Rumah, Tambah Defisit APBN?

    Sri Mulyani Bakal Terbitkan SBN Tambah Anggaran 3 Juta Rumah, Tambah Defisit APBN?

    Bisnis.com, JAKARTA — Belakangan pemerintah memutar otak untuk mencari pembiayaan program 3 juta rumah. Salah satu jalan yang ingin ditempuh pemerintah yaitu penerbitan surat berharga negara atau SBN Perumahan.

    Kendati demikian, jalan tersebut berpotensi memperlebar defisit APBN, apabila SBN Perumahan merupakan penambahan di luar rencana penerbitan senilai Rp642,56 triliun.

    Padahal, Pasal 12 ayat (3) UU No. 17/2003 mengatur defisit anggaran maksimal sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara dalam APBN 2025, defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,53% atau senilai Rp616,2 triliun.

    Oleh sebab itu, Kepala Ekonom PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo menilai pemerintah tidak punya ruang yang lebar, jika ingin menerbitkan SBN Perumahan.

    Banjaran mendorong pemerintah mengembangkan skema pembiayaan lain. Menurutnya, penerbitan SBN Perumahan saja tidak akan cukup.

    “Mungkin perlu dikembangkan pola lain. Selain KPBU [Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha], ada DIRE [Dana Investasi Real Estat] misalnya,” jelasnya kepada Bisnis, Minggu (23/2/2025).

    KPBU sendiri merujuk skema pembiayaan di mana pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta, biasanya untuk membangun dan mengelola infrastruktur atau layanan publik.

    Sementara itu, DIRE merupakan bentuk investasi kolektif yang memungkinkan investor memiliki kepemilikan tidak langsung atas aset properti melalui pasar modal. Investasi DIRE bisa berbasis ekuitas maupun berbasis utang.

    Sebaliknya, Banjaran tidak heran apabila pemerintah berencana menerbitkan SBN Perumahan. Menurutnya, SBN Perumahan akan menarik minat para investor.

    Banjaran menjelaskan saat ini pasar global sedang kekurangan penawaran surat berharga. Alasannya, banyak surat berharga yang akan jatuh tempo pada tahun ini.

    Apalagi, sambungnya, bank sentral Amerika Serikat/Federal Reserve alias The Fed masih cenderung akan menahan suku bunga. Akibatnya, pemerintah di berbagai dunia harus lebih selektif menerbitkan surat berharga di tengah suku bunga yang tinggi.

    “Kesempatan dan momentum untuk dollar denominated bond [obligasi berdenominasi dolar AS] atau samurai bond jadi make sense [masuk akal],” ujar Banjaran.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi. Untuk memaksimalkan upaya tersebut, sambungnya, Kementerian Keuangan berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah bisa tercapai.

    “Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) malam.

    Menurut bendahara negara itu, pembiayaan melalui penerbitan SBN perumahan itu merupakan modifikasi dari skema FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Dengan demikian, target penerima manfaat bisa bertambah.

    Saat ini, pemerintah sudah memberikan dukungan 220.000 rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk FLPP. Hanya saja, Kementerian PKP mempunyai target hingga tiga juta rumah per tahun—bukan cuma 220.000.

    “Kami akan terus mengembangkan berbagai kreativitas financing [pembiayaan] bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif,” jelas Sri Mulyani.

  • Bocoran Intelijen: Putin Bakal Deklarasi Kemenangan Perang Besok!

    Bocoran Intelijen: Putin Bakal Deklarasi Kemenangan Perang Besok!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rusia dilaporkan akan mendeklarasikan kemenangan dalam perang melawan Ukraina dan NATO pada 24 Februari 2024, tepat pada peringatan tiga tahun invasi skala penuhnya. Informasi ini diklaim intelijen militer Ukraina (HUR).

    Menurut badan intelijen Ukraina, Rusia kini bertujuan untuk menebar keputusasaan di antara warga Ukraina, mengacaukan situasi di negara itu, dan mendiskreditkan Ukraina di antara sekutu-sekutunya.

    “Badan intelijen Rusia berencana menyebarkan narasi bahwa Ukraina telah dikhianati oleh Barat dan AS,” demikian klaim HUR, seperti dikutip Kyiv Independent pada Minggu (23/2/2025).

    Mereka juga mengatakan oropaganda Rusia juga akan terus mempertanyakan legitimasi Presiden Volodymyr Zelensky dan “para pejabat Ukraina korup yang mencuri bantuan AS.”

    Sekutu-sekutu Ukraina pada umumnya mengabaikan narasi propaganda tentang legitimasi Zelensky hingga Presiden AS Donald Trump menuduh Ukraina memulai perang dan tampaknya menggemakan pernyataan Kremlin, menjuluki presiden Ukraina sebagai diktator.

    Klaim ini mengabaikan fakta bahwa tidak mungkin mengadakan pemilu selama darurat militer, yang telah berlaku sejak invasi skala penuh Rusia dimulai pada tahun 2022. Akibatnya, masa jabatan Zelensky telah diperpanjang, yang menurut para pengacara konstitusi diizinkan menurut hukum Ukraina.

    HUR mengatakan bahwa Kremlin mungkin menggunakan perundingan AS-Rusia di Arab Saudi belum lama ini untuk memaksakan syarat-syarat perdamaiannya kepada dunia, dengan mencoba menggambarkan pemerintah-pemerintah di Eropa yang mendukung Kyiv sebagai “musuh-musuh perdamaian.”

    Tidak ada keputusan konkret yang diumumkan setelah pertemuan antara delegasi Amerika dan Rusia, tetapi pengecualian Ukraina memicu kekhawatiran di Kyiv dan Eropa.

    Setelah Rusia gagal mengambil alih Ukraina dalam beberapa hari pada tahun 2022 dan menderita beberapa kekalahan pada tahun 2022, Kremlin disebut Ukraina mulai menyebarkan klaim palsu bahwa Rusia berperang dengan NATO.

    Mitra Barat telah menyediakan senjata bagi Ukraina sejak awal perang habis-habisan tetapi tidak pernah mengirim pasukan ke Ukraina, karena khawatir akan eskalasi.

    Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan dalam pembaruan hariannya pada 21 Februari bahwa Moskow telah kehilangan 864.860 tentara di Ukraina sejak Februari 2022, termasuk 1.280 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir.

    (pgr/pgr)

  • Istana Kadriah Pontianak Jadi Simbol Kekayaan Sejarah Nusantara, Fadli Zon: Lebih Tua dari Amerika Serikat

    Istana Kadriah Pontianak Jadi Simbol Kekayaan Sejarah Nusantara, Fadli Zon: Lebih Tua dari Amerika Serikat

    Pontianak, Beritasatu.com – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon melakukan kunjungan pertamanya ke Kalimantan Barat setelah menjabat sebagai menteri. Ia mengunjungi Istana Kadriah di Kesultanan Pontianak yang merupakan salah satu cagar budaya nasional Indonesia.

    Fadli Zon menekankan, pentingnya melestarikan budaya dan sejarah Nusantara, khususnya di Kalimantan Barat yang kaya dengan warisan budaya dan perpaduan berbagai etnis. Istana Kadriah yang dibangun pada 1771 oleh Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie, menjadi simbol sejarah panjang Kesultanan Pontianak. 

    Fadli Zon pun menyatakan, usia Istana Kadriah lebih tua dari Amerika Serikat yang berdiri pada 1776. Hal tersebut menunjukkan istana tersebut memiliki sejarah yang sangat panjang.

    “Ini menunjukkan Istana Kadriah memiliki sejarah yang sangat panjang, tidak hanya di Kalimantan Barat, tetapi juga di Indonesia secara keseluruhan,” ujar Fadli Zon saat berkunjung ke Istana Kadriah, Pontianak, pada Sabtu (22/2/2025). 

    Fadli Zon juga memberikan penghargaan kepada Sultan Syarif Hamid II, yakni Sultan ketujuh Kesultanan Pontianak yang dikenal sebagai perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila.

    “Kita sangat menghormati jasa-jasa para pendahulu kita, termasuk Sultan Hamid II yang telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa ini. Kami berharap beliau mendapatkan pengakuan sebagai pahlawan nasional,” tambahnya.

    Selain itu, Fadli Zon menggarisbawahi pentingnya Pontianak sebagai melting pot, tempat pertemuan berbagai budaya. Menurutnya, kota tersebut menjadi contoh nyata akulturasi budaya Melayu, Arab, Dayak, Tionghoa, dan etnis lainnya. 

    “Keberagaman ini tercermin dalam berbagai ekspresi budaya, seperti arsitektur, seni, dan kuliner. Ini adalah kekuatan yang harus kita jaga dan lestarikan,” ujarnya.

    Menteri Kebudayaan tersebut juga mengungkapkan filosofi Huma Betang, kearifan lokal masyarakat Dayak yang mengedepankan kebersamaan, gotong royong, dan toleransi. “Filosofi ini sangat relevan dengan semangat persatuan dalam keberagaman yang menjadi identitas bangsa Indonesia,” katanya.

    Fadli Zon berharap lebih banyak cagar budaya di Kalimantan Barat yang dapat diangkat menjadi cagar budaya nasional. Ia juga menjelaskan, Kalimantan Barat memiliki satu cagar budaya nasional, yaitu Istana Kadriah. 

    Namun, pihak juga melihat ada enam cagar budaya provinsi tersebut yang berpotensi untuk menjadi cagar budaya nasional.

    Kalimantan Barat juga memiliki sekitar 80 warisan budaya tak benda (intangible cultural heritage), yang meliputi seni pertunjukan, kerajinan, adat istiadat, dan tradisi. 

    “Ini menunjukkan betapa kaya dan beragamnya budaya yang ada di provinsi ini. Kita harus terus mendaftarkan dan melestarikan warisan-warisan ini,” tegas Fadli Zon.

    Fadli Zon juga mengatakan komitmen pemerintah untuk memajukan kebudayaan Indonesia. Ia menyebutkan pembentukan Kementerian Kebudayaan sebagai kementerian independen merupakan langkah penting dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan warisan budaya. 

    “Ini sesuai dengan amanat Pasal 32, ayat (1), UUD 1945 yang menyatakan negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia,” jelasnya.

    Menteri Kebudayaan ini juga menyoroti pentingnya kekuatan lunak dalam diplomasi budaya. Ia menegaskan, masyarakat dapat belajar dari negara lain, seperti Korea Selatan yang sukses mempromosikan budaya mereka melalui film, musik, dan drama. 

    “Kami ingin menciptakan ‘Indonesian Wave’, gelombang budaya Indonesia yang mendunia,” ujarnya.

  • Diresmikan Besok, Danantara Bakal Kelola Aset Rp 14.710 Triliun

    Diresmikan Besok, Danantara Bakal Kelola Aset Rp 14.710 Triliun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto akan segera meluncurkan Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin, 24 Februari 2025 besok. Badan pengelola investasi baru RI tersebut memulai dengan proyek bernilai miliaran dolar Amerika Serikat (AS).

    Prabowo mengungkapkan bahwa initial funding atau pendanaan awal Danantara diproyeksi mencapai US$ 20 miliar atau sekitar Rp326 triliun.

    “Saya rasa ini akan menjadi langkah yang transformatif. Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami,” kata Prabowo Subianto dalam forum internasional World Government Summit pada Kamis (13/2/2025) lalu.

    Dengan demikian, lanjut Prabowo, Danantara akan menjadi pendorong perekonomian Indonesia lebih cepat dari sebelumnya. Termasuk untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%. “Saya sangat yakin, saya sangat optimistis. Indonesia akan maju dengan kecepatan penuh,” kata Prabowo.

    Adapun evaluasi awal badan ini lebih dari US$ 900 miliar Aset Dalam Pengelolaan (AUM), atau setara Rp 14.710 triliun (Rp Rp 16.345/US$).

    “Danantara, yang akan diluncurkan pada tanggal 24 Februari bulan ini, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kita ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain,” kata Prabowo

    Sebagai badan pengelola investasi, nantinya BPI Danantara akan mengelola seluruh aset-aset perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Danantara akan menginvestasikan modal yang berasal dari sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek berkelanjutan, dengan berfokus pada investasi non-APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

    Model pengelolaan Danantara disebut mengacu pada konsep Temasek Holdings Limited milik Singapura dan memiliki peran serupa dengan Indonesia Investment Authority (INA). Danantara juga tertera dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN yang telah disahkan pada hasil sidang paripura pada 4 Februari 2025 lalu.

    (pgr/pgr)

  • Starlink jadi Alat AS Tekan Ukraina dalam Perjanjian Mineral, Ancam Putus Akses

    Starlink jadi Alat AS Tekan Ukraina dalam Perjanjian Mineral, Ancam Putus Akses

    Bisnis.com, JAKARTA – Amerika Serikat (AS) mengancam menutup akses sistem internet satelit milik Elon Musk, Starlink, di Ukraina jika kesepakatan mengenai mineral penting tidak tercapai.

    Reuters melaporkan, tiga sumber yang mengetahui masalah tersebut menyampaikan bahwa negosiator AS yang mendesak Kyiv untuk mengakses mineral penting Ukraina telah mengumumkan kemungkinan pemotongan akses Ukraina ke Starlink.

    “Akses berkelanjutan Ukraina ke Starlink milik SpaceX diangkat dalam diskusi antara pejabat AS dan Ukraina setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy menolak proposal awal dari Menteri Keuangan AS Scott Bessent,” kata sumber tersebut, melansir Reuters, Minggu (23/2/2025).

    Sebagai informasi, Starlink menyediakan konektivitas internet bagi Ukraina di tengah perang yang sedang berlangsung. 

    Masalah tersebut kembali muncul selama pertemuan antara utusan khusus AS untuk Ukraina Keith Kellogg dan Zelenskiy pada Kamis (20/2/2025) waktu setempat.

    Selama pertemuan tersebut, AS menyebut bahwa pihaknya akan menghentikan layanan Starlink dalam waktu dekat jika tidak mencapai kesepakatan mineral penting jika tidak mencapai kesepakatan mengenai mineral penting. 

    Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya itu, kehilangan Starlink akan menjadi pukulan telak bagi Starlink, mengingat sistem internet satelit milik Elon Musk.

    “Ukraina menggunakan Starlink. Kehilangan Starlink akan menjadi pukulan telak,” ujar sumber tersebut.

    Usai Reuters mengunggah beritanya, Musk melalui unggahannya pada platform media sosial X menyebut bahwa artikel tersebut salah dan menyebut Reuters berbohong. Namun saat dihubungi oleh Reuters, Musk tidak segera menanggapi.

    Sementara itu, Zelensky telah menolak tuntutan pemerintahan Presiden Donald Trump sebesar $500 miliar dalam bentuk kekayaan mineral dari Ukraina untuk membayar kembali Washington atas bantuan selama perang, dengan mengatakan AS tidak menawarkan jaminan keamanan khusus.

    Pada Jumat (21/2/2025), Zelensky mengatakan bahwa tim AS dan Ukraina sedang menggodok kesepakatan dan Trump mengatakan bahwa pihaknya mengharapkan kesepakatan akan segera ditandatangani.

    Adapun, Musk segera mengirimkan ribuan terminal Starlink ke Ukraina untuk menggantikan layanan komunikasi yang dihancurkan Rusia setelah invasinya pada Februari 2022. 

    Musk yang saat itu dipuji sebagai pahlawan di Ukraina, kemudian membatasi akses setidaknya satu kali pada musim gugur 2022 karena dia menjadi lebih kritis terhadap penanganan perang oleh Kyiv.

  • Danantara Butuh Modal Minimal Rp1.000 Triliun, dari Mana Uangnya?

    Danantara Butuh Modal Minimal Rp1.000 Triliun, dari Mana Uangnya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi alias BPI Danantara pada Senin (24/2/2025) besok. Danantara akan mengendalikan sekaligus mengelola dividen dadi BUMN jumbo. 

    Namun demikian, Danantara dirancang memiliki modal paling sedikit Rp1.000 triliun. Salah satu sumbernya berasal dari efisiensi anggaran yang rencananya dilakukan secara bertahap hingga mencapai Rp750 triliun.

    Asal usul modal Danantara itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo saat memberikan pidato politik pada Hari Ulang Tahun atau HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat. 

    Prabowo mengemukakan bahwa penghematan akan dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, penyisiran anggaran oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati, dan berhasil menghemat Rp300 triliun dari BA BUN. 

    Kedua, senilai  Rp308 triliun berasal dari penyisiran APBN sampai ke satuan 9, namun Rp58 triliun diantaranya akan dikembalikan ke 17 K/L. Putaran terakhir, berasal dari dividen BUMN Rp300 triliun, namun Rp100 triliun dikembalikan untuk modal kerja. 

    “Jadi totalnya kita punya Rp750 triliun,” ungkapnya.

    Prabowo dalam paparannya menunjukkan bahwa total penghematan pada tahun pertamanya akan mencapai Rp750 triliun atau setara sekitar US$44 miliar. 

    Dari hasil penghematan tersebut, Prabowo berencana menggunakan US$24 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Sementara sisanya, Prabowo ingin menyerahkan US$20 miliar kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). 

    Versi UU BUMN 

    Adapun landasan hukum berdirinya Danantara, diatur dalam BAB 1C UU BUMN. Bagian ini menjelaskan secara terperinci mengenai BPI Danantara, mulai dari kedudukannya dalam struktur  negara, organisasi, hingga asal-usul modalnya. 

    Soal asal usul modal Danantara diatur di dalam Pasal 3G. Pasal itu merinci bahwa modal Danantara bisa berasal dari Penyertaan Modal Negara alias PMN atau sumber lain. Yang dimaksud PMN dalam beleid itu bisa berupa dana tunai, barang milik negara atau BMN, saham milik negara di BUMN.

    UU BUMN juga mengatur bahwa modal dasar BPI Danantara minimal Rp1.000 triliun. Modal tersebut dapat ditambah melalui skema PMN atau sumber lain. Namun demikian,  tidak ada penjelasan lebih detail mengenai sumber lain dalam beleid tersebut.

    Adapun jika mengacu kepada Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM RUU BUMN, nilai Rp1.000 triliun itu didapat berdasarkan modal konsolidasi BUMN tahun buku 2023 yang sebesar Rp1.135 triliun.

    Perlu Pemimpin Tepat 

    Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan saham BUMN berkapitalisasi besar berisiko terkoreksi jika Presiden RI Prabowo Subianto salah memilih penggawa Danantara. 

    Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho, mengatakan kini terdapat berbagai spekulasi yang akan mengisi jabatan sebagai kepala Danantara jelang peluncuran resminya pada Senin (24/2/2025). 

    Selain kepala badan pelaksana Danantara, siapa yang akan mengisi jajaran direksi holding investasi dan operasional juga menjadi pertanyaan masyarakat. 

    “Jika mereka yang mengelola ini justru punya afiliasi politik, merupakan keluarga dari pejabat publik, pimpinan kementerian saat ini, maka sudah dipastikan bahwa moral hazard terjadi dan akuntabilitas badan ini akan semakin dipertanyakan,” ujar Andry dalam keterangan tertulis dikutip Minggu (23/2/2025). 

    Dia menuturkan ada sejumlah risiko apabila Dananatara dipegang oleh non-profesional, birokrat, terafiliasi politik, dan tidak sesuai kepakaran di bidangnya. 

    Pertama, akan terjadi capital outflow di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Aliran keluar dana asing juga berisiko membayangi pasar surat berharga negara, sehingga memperkecil kepemilikan asing pada instrumen tersebut. 

    “[Kedua] tujuh perusahaan BUMN di bawah Danantara yang melantai di bursa akan mengalami koreksi nilai sahamnya besar-besaran di hari pertama pengumuman. Saham Himbara menjadi yang paling terdampak besar,” ucap Andry. 

    Tujuh BUMN yang dimaksud adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan Indonesia, MIND ID.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak empat perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yakni BMRI, BBRI, BBNI, dan TLKM. Adapun, tiga dari empat perusahaan negara ini masuk dalam 10 besar saham berkapitalisasi jumbo. 

    Melansir data BEI per Jumat (21/2/2025), saham BBRI berada di peringkat kelima dengan kapitalisasi pasar Rp584 triliun. BMRI menyusul di posisi tujuh dengan nilai Rp469 triliun, dan peringkat sembilan dihuni TLKM yang memiliki Rp263 triliun. 

    Ketiga, lanjut Andry, adalah risiko pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menuju level Rp16.500. Terakhir, Danantara dinilai akan sulit meraih pendanaan investor asing di masa mendatang. 

    Oleh karena itu, dia berharap pemegang kendali Danantara adalah profesional yang teruji dalam pengelolaan dana investasi dan berpengalaman dalam mengelola bisnis korporasi untuk menghindari dampak jangka pendek serta panjang. 

    “Kepala badan serta jajaran direksi [Danantara] harus diisi oleh profesional yang tidak terlibat pada kepentingan politik praktis. Jika tidak, maka kredibilitas Danantara akan dipertaruhkan,” pungkasnya.

    Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

  • Pemimpin FBI Kash Patel Miliki Bitcoin Mencapai US$ 115.000

    Pemimpin FBI Kash Patel Miliki Bitcoin Mencapai US$ 115.000

    Jakarta, Beritasatu.com – Kashyap “Kash” Patel, seorang pengacara dan mantan jaksa federal di Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) kini resmi menjabat sebagai direktur FBI. Namun, yang menarik dari terpilihnya Kash Patel ini, yakni investasi yang dia miliki dalam bentuk aset kripto, khususnya Bitcoin.

    Melansir The Crypto News, Minggu (23/2/2025), Kash Patel memiliki investasi mencapai $115.000 dalam Bitcoin ETF serta mencapai  $250.000 di Core Scientific, sebuah perusahaan besar di industri penambangan Bitcoin.

    Pria kelahiran New York ini resmi menjadi direktur FBI setelah disahkan oleh Senat AS dalam pemungutan suara yang berlangsung sengit dengan hasil 51-49. Keputusan ini menjadi pencapaian besar bagi Donald Trump dalam perselisihannya yang berkepanjangan dengan lembaga tersebut.

    Seluruh anggota Senat dari Partai Demokrat menolak pencalonan Patel, didukung oleh dua senator dari Partai Republik, Susan Collins dan Lisa Murkowski, yang mengungkapkan kekhawatiran terhadap kedekatannya dengan Trump. Namun, Patel sebagai salah satu pendukung setia Trump berhasil mendapatkan jabatan tersebut.

    Kepemilikan aset digitalnya memang tidak menjadi topik utama dalam sidang penentuan jabatan barunya. Namun, beberapa analis percaya bahwa pemahaman Kash Patel terhadap dunia kripto, khususnya Bitcoin, bisa menjadi keuntungan bagi FBI dalam memberantas kejahatan siber, terutama serangan yang dilakukan oleh peretas Korea Utara terhadap platform aset digital.

    Bagi yang mengikuti perkembangan politik di era Trump, nama Patel bukanlah sosok asing. Ia merupakan seorang pengacara dan mantan pejabat keamanan nasional yang memiliki peran penting dalam perseteruan Trump dengan komunitas intelijen.

    Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai kepala staf menteri pertahanan sementara dan turut berperan dalam menghadapi investigasi terkait campur tangan Rusia dalam pemilu AS. Kini, Patel memimpin FBI, sebuah lembaga yang memiliki sejarah hubungan tegang dengan Trump.

    Catatan keuangan Patel mengungkapkan strategi investasi yang beragam. Kash Patel disebut memiliki beberapa investasi, yakni mencapai US$ 5 juta di EliteDepot, perusahaan yang bergerak di bidang mode dan produk perawatan kulit, mencapai US$ 250.000 di NVIDIA, salah satu produsen cip terkemuka di dunia, da mencapai US$ 250.000 di VK Integrated Systems, perusahaan perlengkapan taktis yang memiliki kontrak dengan sektor pertahanan.

    Kemudian, ia juga berinvestasi mencapai US$ 250.000 di Core Scientific, perusahaan yang berfokus pada penambangan Bitcoin, dan memiliki sebesar US$ 115.000 dalam Bitcoin ETF.

    Dengan latar belakang yang beragam dan strategi investasi yang luas pada bidang kripto, khususnya Bitcoin, Kash Patel kini menghadapi tugas besar dalam memimpin FBI di tengah dinamika politik yang terus berkembang.