Negara: Amerika Serikat

  • Presiden Trump & Musk Gaungkan Efisiensi Anggaran, Ternyata Belanja Pemerintahan AS Tambah Besar

    Presiden Trump & Musk Gaungkan Efisiensi Anggaran, Ternyata Belanja Pemerintahan AS Tambah Besar

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah AS disebut menghabiskan lebih banyak uang selama bulan pertama Presiden Donald Trump menjabat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    Data tersebut mengindikasikan bahwa upaya pemangkasan biaya yang dilakukan belum mampu mengurangi kewajiban fiskal negara yang besar.

    Berdasarkan analisis Reuters terhadap data federal yang dirilis Kamis (27/2/2025), Trump telah membekukan miliaran dolar AS dalam bentuk bantuan luar negeri dan memecat lebih dari 20.000 pegawai federal sejak ia kembali berkuasa bulan lalu.

    Orang yang bertanggung jawab atas pemangkasan anggaran, pemilik media sosial X dan mobil listrik Tesla yakni Elon Musk, mengklaim telah menghemat puluhan miliar dolar AS.

    Namun, menurut catatan pengeluaran Departemen Keuangan, penghematan tersebut sejauh ini tidak sebanding dengan pengeluaran yang lebih tinggi untuk program kesehatan dan pensiun serta meningkatnya pembayaran bunga utang.

    Secara keseluruhan, pemerintah AS menghabiskan sekitar US$710 miliar antara 21 Januari dan 20 Februari, menurut data pengeluaran harian Departemen Keuangan. Angka ini naik dari sekitar US$630 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

    Para ahli anggaran independen mengatakan angka-angka tersebut mencerminkan tekanan yang terus meningkat akibat populasi yang menua dan beban utang yang membengkak.

    “Anggaran kita sebesar US$7 triliun didorong oleh ketidakseimbangan struktural karena kita telah memberikan janji berlebihan dalam program pensiun dan perawatan kesehatan dibandingkan dengan pemasukan yang kita terima,” kata Maya MacGuineas, Presiden Committee for a Responsible Federal Budget.

    MacGuineas menambahkan bahwa AS terus berutang dalam kondisi baik maupun buruk, sehingga mencetak rekor tingkat utang tertinggi.

    Gedung Putih menyatakan bahwa Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), yang dipimpin Musk, telah menepati janji Trump untuk memangkas pemborosan dan penipuan.

    “DOGE telah mengidentifikasi penghematan miliaran dolar bagi pembayar pajak Amerika, dan Presiden Trump akan terus mengarahkan upaya ini hingga pemerintahan kita benar-benar untuk rakyat dan oleh rakyat,” kata juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt.

    Musk dan Trump mengatakan mereka bermaksud mengurangi anggaran federal dari US$6,7 triliun menjadi US$1 triliun. Namun, Trump juga berjanji tidak akan memangkas tunjangan bagi para manula yang menerima pembayaran pensiun Social Security dan berpartisipasi dalam program kesehatan Medicare.

    Kedua program tersebut menyerap lebih dari sepertiga anggaran federal pada tahun fiskal lalu. Meskipun anggaran untuk program ini diperkirakan akan terus meningkat seiring bertambahnya usia penduduk, pemangkasan anggaran dapat memicu kemarahan jutaan warga Amerika.

  • Asosiasi minta regulasi berimbang bagi mitra transportasi daring

    Asosiasi minta regulasi berimbang bagi mitra transportasi daring

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) yang menaungi pelaku industri mobilitas dan pengantaran berbasis platform digital meminta agar regulasi terhadap mitra transportasi daring terkait bantuan hari raya (BHR) dibuat berimbang.

    “Kebijakan yang diatur tidak berimbang berpotensi menimbulkan dampak ekonomi serius bagi industri,” kata Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

    Saat ini, sektor platform digital (aplikator) telah memberikan akses bagi jutaan individu untuk memperoleh penghasilan alternatif dengan fleksibilitas tinggi, sebuah karakteristik utama yang menjadi daya tarik industri ini.

    Bahkan, berdasarkan data ITB (2023), model kerja fleksibel ini telah berkontribusi terhadap dua persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2022.

    Oleh karena itu, kata dia, penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterbitkan tidak justru menghambat pertumbuhan atau bahkan membatasi manfaat yang telah diberikan kepada para mitra.

    Selain itu, berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) BPS, Indonesia memiliki 84,2 juta pekerja informal, dengan 41,6 juta di antaranya sebagai gig worker (pekerja lepas). Dari jumlah tersebut, sekitar 1,8 juta atau 4,6 persen bekerja di layanan ride-hailing seperti ojek dan taksi daring.

    “Artinya, regulasi yang kurang tepat pasti dapat berdampak pada jutaan individu yang menggantungkan hidupnya pada industri ini,” ujar Agung.

    Diberlakukannya kebijakan baru terkait Bantuan Hari Raya (BHR) ini berpotensi membuat pelaku industri harus melakukan berbagai penyesuaian bisnis yang dapat berdampak pada pengurangan program kesejahteraan jangka panjang yang selama ini telah diberikan untuk mitra.

    Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengatakan kebijakan yang berkaitan dengan industri platform digital seharusnya tidak dilihat sebagai regulasi terhadap bisnis tersendiri, melainkan sebagai bagian dari ekosistem yang mendukung sektor lain, termasuk UMKM, pedagang pasar, warung kelontong, serta industri skala rumah tangga.

    “Setiap kebijakan harus mempertimbangkan kepentingan utama para pemangku kepentingan perusahaan aplikator, mitra, konsumen, dan bisnis lain yang bergantung pada layanan platform digital. Jika tidak, regulasi ini berpotensi menghambat pertumbuhan digitalisasi nasional,” ujarnya.

    Sebagai contoh, ketika beberapa negara menerapkan regulasi yang mengubah mitra platform menjadi karyawan tetap ternyata hasilnya tidak seperti diharapkan:

    Jenewa, Swiss: Jumlah mitra turun 67 persen, ribuan pekerjaan hilang, dan banyak yang tetap menganggur. Biaya layanan naik, permintaan turun, dan pendapatan restoran serta pajak berkurang. Spanyol: Glovo hanya bisa mempertahankan 17 persen mitranya, Uber memberhentikan 4.000 mitra, dan Deliveroo keluar dari pasar, membuat ribuan orang kehilangan pekerjaan. Inggris: Pengadilan mengubah status mitra Uber menjadi pekerja, memberi hak seperti cuti dan upah minimum. Namun, kebijakan ini berdampak pada pengurangan jumlah pengemudi hingga 85.000 orang. Singapura: Pemerintah menerapkan aturan kesejahteraan pekerja platform, seperti kontribusi Central Provident Fund (CPF) bagi pengemudi dan pengantar makanan. Hal ini meningkatkan biaya operasional dan menurunkan daya tarik kerja fleksibel, menyebabkan beberapa mitra beralih ke sektor informal lainnya. Seattle, Amerika Serikat: Kota ini menerapkan Transportation Network Company (TNC) Minimum Compensation Ordinance pada tahun 2021, yang menetapkan kompensasi minimum bagi pengemudi ride-hailing sebesar 0,59 dolar AS per menit dan 1,38 dolar AS per mil, atau pembayaran minimum per perjalanan sebesar 5,17 dolar AS, mana yang lebih besar. Meskipun tujuan awalnya untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi, kebijakan ini justru menyebabkan biaya operasional naik, jumlah perjalanan turun 30 persen, dan jumlah pengemudi aktif berkurang 10 persen. Beberapa platform membatasi area operasional mereka atau menaikkan tarif bagi konsumen, yang berdampak pada penurunan jumlah pengguna layanan.

    Pewarta: Ganet Dirgantara
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kadin usulkan insentif “tax holiday” untuk pacu energi hijau

    Kadin usulkan insentif “tax holiday” untuk pacu energi hijau

    Kami melihat Presiden RI Prabowo Subianto sudah sangat tegas, dan beliau sudah memperlihatkan komitmennya untuk penegakan hukum.

    Jakarta (ANTARA) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan pemberian insentif oleh Pemerintah, di antaranya, berupa tax holiday selama 15 tahun untuk pengembangan industri energi hijau.

    “Masih ada gap antara kebijakan dan struktur harga keekonomian, ini yang perlu dicari solusinya,” ujar Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup Kadin Indonesia Bobby Gafur Umar dalam Indonesia Green Energy Investment Dialogue sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

    Insentif dan subsidi tersebut, kata Bobby, penting terutama untuk sektor ketenagalistrikan dan transportasi karena harga listrik yang dihasilkan dari energi baru terbarukan (EBT) lebih mahal ketimbang dari energi fosil. Di sisi lain, investor dan pelaku usaha ketika menanamkan modal untuk proyek EBT mengharapkan imbal hasil yang lebih baik.

    Pemberian insentif dan subsidi menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah dalam mempercepat pengembangan industri energi hijau di tengah ketersediaan anggaran fiskal.

    Bobby juga memaparkan beberapa tantangan lainnya dalam pengembangan energi hijau yakni kepastian hukum dan perbaikan regulasi.

    Menurut dia, tak jarang perubahan regulasi terjadi karena pergantian pemerintahan sehingga membuat ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan investor.

    Ia berharap Pemerintah saat ini bisa segera memperbaiki berbagai isu yang berkaitan dengan iklim investasi dan perizinan.

    “Kami melihat Presiden RI Prabowo Subianto sudah sangat tegas, dan beliau sudah memperlihatkan komitmennya untuk penegakan hukum. Untuk mengejar investasi itu, perlu kepastian hukum,” kata dia.

    Selanjutnya, terdapat juga tantangan dalam program Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) untuk dana yang tersedia, serta kebijakan yang berdampak pada keekonomian program.

    Pada kesempatan yang sama, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo optimistis tentang pertumbuhan investasi energi hijau pada masa mendatang.

    Hashim mengatakan bahwa Pemerintah telah membentuk lembaga pengelola dana (sovereign wealth fund/SWF) Danantara, yang akan membiayai berbagai proyek strategis, termasuk di sektor energi baru terbarukan (EBT).

    “Idenya adalah untuk mengundang banyak investor untuk datang dan berinvestasi pada proyek-proyek yang layak dan, termasuk proyek-proyek yang ramah lingkungan,” kata Hashim

    Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menyatakan bahwa Pemerintah memprioritaskan investasi di sektor energi hijau. Pasalnya, dari potensi energi baru terbarukan sebesar 3.700 gigawatt, saat ini pemanfaatannya baru mencapai 144 gigawatt.

    “Ini memang suatu tantangan yang besar untuk kita masuk dan serius mengelola potensinya ke depan,” katanya.

    Apalagi, kata dia, Pemerintah punya komitmen untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.

    Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Pemerintah menargetkan 72 persen dari tambahan listrik sebesar 71 gigawatt berasal dari EBT. Di sisi lain, target bauran energi ditargetkan meningkat 2,5 kali lipat dari 14 persen pada tahun 2024 menjadi 34,6 persen pada tahun 2034.

    Todotua mengatakan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki daya saing investasi di dalam negeri dengan sejumlah strategi, seperti perbaikan kepastian hukum, kemudahan perizinan, relaksasi persyaratan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) untuk pembangkit EBT, dan insentif pajak.

    Wakil Ketua Umum bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kadin Aryo Djojohadikusumo mengapresiasi langkah Pemerintah yang memprioritaskan sektor EBT sebagai salah satu tujuan investasi.

    Aryo juga menyebutkan beberapa negara sudah tertarik mengembangkan industri energi hijau di Indonesia.

    Menurut dia, terdapat proposal dari tiga negara terkait dengan pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia yang direncanakan on-grid pada tahun 2032. Tiga negara tersebut adalah Amerika Serikat (AS), Tiongkok, dan Rusia.

    “Dari tiga negara dan kebetulan tiga-tiganya ini melibatkan anggota Kadin,” kata dia.

    Pewarta: Indra Arief Pribadi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Asa Zelensky Ingin Ukraina Masuk NATO Dihempaskan Trump

    Asa Zelensky Ingin Ukraina Masuk NATO Dihempaskan Trump

    Jakarta

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menaruh asa agar Ukraina bisa bergabung dengan aliansi Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Namun, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghempaskan asa Zelensky.

    Pernyataan Zelensky ini, seperti dilansir AFP dan Reuters, Senin (24/2/2025), disampaikan Zelensky dalam konferensi pers yang digelar di Kyiv pada Minggu (23/2) waktu setempat, menjelang peringatan tahun ketiga invasi Rusia terhadap Ukraina, yang dimulai Februari 2022 lalu.

    “Jika ada perdamaian bagi Ukraina, jika Anda benar-benar membutuhkan saya untuk meninggalkan jabatan saya, saya siap,” kata Zelensky, yang tampak kesal ketika ditanya dalam konferensi pers apakah dia siap meninggalkan jabatannya jika itu berarti menjamin perdamaian.

    Zelensky rela menukar keanggotaan NATO dengan pengunduran dirinya.

    “Saya bisa menukarnya dengan (keanggotaan) NATO, jika kondisi itu ada, segera,” ucapnya menambahkan.

    Bagaimana tanggapan Donald Trump? Baca halaman selanjutnya.

    Ukraina Mau Jadi Anggota NATO

    Foto: Presiden Ukraina Zelensky (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, File)

    Selama ini, Zelensky menyerukan agar Ukraina diberikan keanggotaan NATO sebagai bagian dari kesepakatan untuk mengakhiri perang. Namun aliansi yang dipimpin AS itu enggan membuat janji.

    Baru-baru ini, Zelensky menghadapi kritikan keras dari pemerintahan baru AS. Dia juga mengatakan ingin bertemu Presiden Donald Trump sebelum sang Presiden AS itu melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Zelensky bahkan terlibat perang kata-kata dengan Trump sejak para pejabat AS dan Rusia bertemu di Arab Saudi pekan lalu untuk membahas perang Ukraina, namun tanpa mengajak Kyiv.

    Pertemuan itu mengguncang kebijakan Barat yang mengisolasi Moskow dan memicu kemarahan Ukraina juga negara-negara Eropa.

    Trump Hempaskan Harapan Zelensky

    Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, File

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak untuk menawarkan jaminan keamanan AS ataupun keanggotaan NATO untuk Ukraina. Hal ini disampaikannya seiring rencana lawatan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke AS guna menandatangani kesepakatan penyerahan sumber daya alam.

    Trump mengatakan bahwa sekutu-sekutu Eropa yang akan bertanggung jawab atas keamanan Ukraina.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (27/2/2025), berpidato di hadapan wartawan dalam rapat kabinet, Trump mengatakan Zelensky akan berkunjung pada hari Jumat mendatang dan menandatangani perjanjian penyerahan mineral tanah jarang yang digunakan dalam kedirgantaraan dan teknologi lainnya.

    Trump pun mengesampingkan kemungkinan Amerika Serikat memberikan jaminan keamanan yang lebih formal, seperti yang diminta oleh pemerintah Ukraina.

    “Saya tidak akan memberikan jaminan keamanan yang berlebihan,” kata Trump.

    “Kita akan meminta Eropa untuk melakukan itu,” kata Trump. “Eropa adalah tetangga sebelah mereka, tetapi kita akan memastikan semuanya berjalan dengan baik,” imbuh Trump.

    Ketika ditanya konsesi apa yang perlu diberikan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina, Trump mengesampingkan keanggotaan Ukraina di NATO. Dia bahkan mengulangi pendirian Rusia bahwa masalah tersebut menjadi pemicu invasi ke Ukraina.

    “NATO — Anda bisa melupakannya,” kata Trump. “Saya pikir mungkin itulah alasan semuanya ini dimulai,” cetus Trump.

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Safe Deposit Box Eks Dirut PT Taspen Antonius Kosasih Dibongkar KPK, 150 Gram Logam Mulia hingga Uang Disita

    Safe Deposit Box Eks Dirut PT Taspen Antonius Kosasih Dibongkar KPK, 150 Gram Logam Mulia hingga Uang Disita

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar safe deposit box milik Antonius N. S. Kosasih pada Rabu, 25 Februari. Langkah ini dilakukan untuk mengusut kasus korupsi investasi fiktif yang menjerat eks Dirut PT Taspen (Persero) tersebut.

    “KPK melakukan tindakan penyidikan berupa penggeledahan terhadap safe deposit box milik tersangka ANSK di sebuah bank swasta nasional,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 26 Februari.

    Dari penggeledahan itu, Tessa bilang, penyidik kemudian menyita barang yang ada di dalamnya. Termasuk logam mulia hingga uang senilai miliaran rupiah.

    “Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan terhadap 150 gram logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah dan mata uang asing terdiri dari dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, dan euro yang apabila dirupiahkan sekitar Rp2,5 miliar,” tegasnya.

    Selain itu, penyidik juga mengambil dokumen kepemilikan aset yang ditemukan. Seluruh temuan ini kemudian akan didalami lebih lanjut.

    “Kami menyampaikan apresiasi terhadap pihak bank yang bekerjasama untuk melakukan penyitaan ini,” ujar juru bicara berlatar belakang penyidik tersebut.

    “Dan KPK juga menghimbau kepada lembaga-lembaga keuangan untuk bekerjasama menginformasikan secara dini kepada KPK terkait dengan kepemilikan safe deposit box untuk nama-nama tersangka yang selama ini diumumkan oleh KPK,” sambung Tessa.

    Diberitakan sebelumnya, KPK telah menahan eks Direktur PT Taspen (Persero) Antonius N. S. Kosasih dan eks Direktur Utama PT Insight Investment Management Ekiawan Heri Primayanto terkait dugaan korupsi investasi fiktif di perusahaan pelat merah tersebut. Perbuatan mereka diduga merugikan negara hingga Rp200 miliar.

    Kasus ini bermula ketika PT Taspen (Persero) menempatkan investasi sebesar Rp1 triliun pada reksadana RD I-Next G2 yang dikelola oleh PT Insight Investment Management. Perusahaan swasta itu kemudian menyebarkannya ke sejumlah investasi tapi tak sesuai aturan.

    Rinciannya, Rp78 miliar dikelola oleh PT Insight Investment Management. Kemudian, sebanyak Rp2,2 miliar diurus oleh PT VSI; Rp102 juta dikelola oleh PT PS; Rp44 juta masuk ke PT SM; dan pihak lain yang terafiliasi dengan Kosasih serta Ekiawan.

    Dalam kasus ini, tim penyidik juga sudah menggeledah dua unit apartemen yang berada di Rasuna Said, Jakarta Selatan pada 8 dan 9 Januari. Dari upaya paksa tersebut, komisi antirasuah menyita uang Rp300 juta dalam mata uang asing dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, poundsterling, won, dan baht.

    Tak sampai di sana, penyidik juga menyita sejumlah tas mewah, dokumen atau surat terkait kepemilikan aset serta barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara yang sedang diusut.

  • Albania Mau Bikin Negara Mirip Vatikan untuk Muslim Bektashi

    Albania Mau Bikin Negara Mirip Vatikan untuk Muslim Bektashi

    Tirana

    Albania ingin membuat negara kecil untuk tarekat sufi Bektashi. Kabar terbarunya, lokasinya ada di Ibu Kota Albania. Nantinya, negara kecil itu bakal seperti Vatikan tapi versi Islam.

    Dilansir Deutsche Welle (DW), Kamis (27/2/2025), bila negara tersebut terealisasi maka itu bakal menjadi negara terkecil di dunia.

    Perdana Menteri Albania Edi Rama mengatakan di New York Amerika Serikat (AS), lokasi negara mikro itu bakal berlokasi di dalam Ibu Kota Albania, Tirana. Nantinya, negara itu bakal menjadi pusat moderasi, toleransi, dan koeksistensi yang damai.

    Albania, negara di sebelah timur Italia yang terpisah Selat Adriatik, punya masyarakat muslim yang banyak jumlahnya, atau lebih dari setengah populasi negara tetangga Yunani itu.

    Nantinya, negara untuk kaum Bektashi itu akan seluas 27 hektare di dalam kota Tirana, lebih kecil dari Vatikan yang punya luas 49 hektare. Negara Bektashi itu akan punya administrasi sendiri, lengkap dengan paspor dan batas negaranya sendiri.

    “Negara kami bakal sangat kecil dengan area yang kecil tapi hati yang besar,” kata Baba Mondi, pemimpin Bektashi.

    b

    Dilansir Reuters, Selasa (25/2), meski itu bakal menjadi negara berdaulat sendiri, namun negara itu tidak ada pajak dan tidak ada polisi.

    Bektashi sendiri adalah satu dari sekian banyak sekte mistisisme sufisme yang bersifat terbuka terhadap agama lain dan filsafat lain. Dahulu kala, Bektashi sendiri didirikan di Turki pada Abad 13 dan datang ke Albania setelah dilarang di Turki pada 1925 atau di era Mustafa Kemal Ataturk.

    Di Albania, ada 100 ribu anggota Bektashi. Dengan jumlah itu, Bektashi menjadi kelompok agama terbesar urutan 4 di Albania.

    “Sejarah Bektashi itu sendiri merupakan panggilan yang kuat untuk memberikan status yang sama kepada tempat suci Bektashi World Center seperti Vatikan,” kata Rama dalam sebuah upacara untuk menandai ulang tahun ke-95 pemindahan tempat suci itu ke Albania dari Turki.

    Rama mengatakan negara simbolis itu akan “tanpa tembok, tanpa polisi, tanpa tentara, tanpa pajak atau atribut lainnya, tetapi sebuah markas besar, sebuah negara spiritual”.

    (dnu/taa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Mantan Komandan Unit 8200 Intelijen Israel Akui IDF Kalah 15-0 dari Hamas – Halaman all

    Mantan Komandan Unit 8200 Intelijen Israel Akui IDF Kalah 15-0 dari Hamas – Halaman all

    Mantan Komandan Unit 8200 Intelijen Israel Akui IDF Kalah 0-15 dari Hamas

    TRIBUNNEWS.COM – Dalam pertemuan yang diadakan di pangkalan militer Palmachim, Israel Tengah, mantan komandan unit intelijen di ketentaraan Israel (IDF) Unit 8200, Yossi Sariel, mengakui tanggung jawab penuhnya atas kegagalan mencegah serangan Banjir Al-Aqsa, Khaberni melaporkan, Kamis (27/2/2025),

    Mengutip sumber media Israel, rapat militer itu membahas investigasi atas kegagalan IDF dalam mencegah dan merespons serangan lintas batas faksi milisi perlawanan Palestina yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 silam.

    Dalam rapat, Yossi Sariel menekankan kalau dia memikul 100 persen tanggung jawab tersebut dan tidak ingin membaginya dengan siapa pun.

    “Sariel menegaskan kalau peristiwa 7 Oktober bukan sekadar ‘kecelakaan’, tetapi “penyakit serius” yang telah menyebar di kalangan tentara Israel,” tulis laporan tersebut.

    Dia menjelaskan, hal terpenting adalah mengusut kegagalan mendasar militer Israel atas telaknya serangan ini, yang menurutnya selama ini belum dilakukan secara komprehensif dan tuntas.

    Berbicara tentang kegagalan IDF dalam serangan Hamas di Operasi Banjir Al-Aqsa, Yossi Sariel mengibaratkan pukulan telak yang diterima tentara Israel dengan laga Barcelona versus Maccabi Haifa dalam pertandingan sepak bola.

    Ibarat laga Barcelona Vs Maccabi Haifa, kekuatan Hamas sejatinya tidak seberapa bagi IDF, namun hasilnya mengejutkan bagi kubu Israel.

    “Dia menggambarkan kalau IDF menderita kekalahan 15-0 terhadap Hamas pada tanggal 7 Oktober, meskipun dengan intelijen dan kekuatan lapangan yang dimiliki IDF tersebut, mereka dikalahkan selama berjam-jam.

    Sariel menekankan, ketika ia diangkat menjadi komandan Unit 8200, harapannya adalah hal-hal seperti itu tidak akan terjadi.

    “Namun faktanya, kegagalan tetap terjadi, yang membuatnya mengakui kegagalan secara  pribadi,” tulis ulasan tersebut.

    Unit 8200 Kini Bobrok, Dilanda Krisis Terburuk dalam Sejarahnya

    Sebelum pengakuan Yossi Sariel ini, situs web Amerika Serikat (AS), Axios, mengutip para mantan perwira intelijen Israel, mengabarkan kalau Unit 8200 di ketentaraan Israel (IDF) sedang menyaksikan “krisis terburuk dalam sejarahnya”.

    Hal ini merujuk pada kegagalan unit intelijen militer tersebut dalam membendung serangan banjir Al-Aqsa yang dilancarkan Milisi Perlawanan Palestina ke Israel pada 7 Oktober tahun lalu.

    Menurut tiga mantan perwira senior di unit tersebut, unit 8200 membutuhkan spesifikasi kemahiran pekerjaan intelijen dasar.

    “Yang mana banyak personelnya saat ini tidak tahu cara melakukannya, dan tanpa itu, kegagalan akan terulang kembali,” kata laporan tersebut dilansir Khaberni, Sabtu (23/11/2024).

    Para mantan perwiran Unit 8200 itu menambahkan kalau penunjukan Staf Uri sebagai komandan Unit 8200 adalah “untuk memperingati kegagalan yang menyebabkan kegagalan 7 Oktober,” dan menekankan kalau aksi penunjukan Staf Uri tersebut bukanlah langkah yang cukup untuk mereformasi dan memulihkan kemampuan unit intelijen militer yang masyhur sebagai yang terbaik di dunia tersebut.

    Salah satu mantan pejabat senior mengatakan kalau komandan baru unit tersebut, Staf Uri, gagal memperbaiki kesalahan mantan komandan unit tersebut, Yossi Sharel.

    “Penunjukkannya (Staf Uri) tidak menghentikan kebodohan yang menyebabkan bencana,” kata pengakuan seorang mantan perwira Unit 8200.

    Situs web tersebut menyatakan kalau ketiga mantan perwira tersebut sepakat bahwa meskipun Staf Uri menduduki posisi teknis dalam unit tersebut, ia bukanlah seorang petugas intelijen, hal yang sangat dibutuhkan unit tersebut saat ini.

    “Pada saat yang sama ia tetap merupakan mantan wakil kepala unit selama 3 tahun, dan kemudian dia terlibat dalam pengambilan keputusan yang merupakan bagian dari kegagalan (membendung serangan Banjir Al Aqsa)  tersebut,” kata laporan itu.

    Personel satuan intelijen Unit 8200 Israel. (Allisraelnews)

    Membangun dari Awal

    Ketiga mantan pejabat tersebut mengatakan, untuk mengatasi kebobrokan di unit intelijen 8200, perlu ditunjuk seorang wakil komandan yang berasal dari bidang intelijen, apalagi ada kebutuhan untuk membangun kembali unit tersebut hampir sepenuhnya dari awal lagi.

    Para mantan pejabat tersebut berpendapat, perlu dibentuk tim penasihat cadangan yang memiliki pengalaman intelijen yang akan bekerja sama dengan komandan satuan, wakilnya, dan komandan pusat intelijen dalam proses perbaikan kinerja unit.

    Seperti diketahui, pada 12 September lalu, Yossi Sharel memberi tahu Kepala Staf Herzi Halevy tentang pengunduran dirinya dari jabatannya setelah bertanggung jawab atas kegagalan intelijen pada 7 Oktober dan sebelumnya.

    Platform media Ibrani mengedarkan surat yang dikaitkan dengan komandan Unit 8200, di mana dia mengkonfirmasi pengunduran dirinya, dengan mengatakan, “Pada tanggal 7 Oktober, saya gagal dalam misi saya… Hari ini, setelah menyelesaikan penyelidikan awal, saya ingin menjalankan tugas pribadi saya tanggung jawab dan menyerahkan kepemimpinan kepada penerus saya.”

    Unit 8200 dianggap sebagai unit terbesar di Direktorat Intelijen Militer Israel, dan bertanggung jawab atas tugas utama mengumpulkan informasi, selain mengembangkan alat pengumpulan informasi dan terus memperbaruinya, menganalisis dan memproses data, serta menyampaikan informasi kepada pihak yang berwenang. Unit ini sering berpartisipasi dan menjalankan tugasnya dari dalam zona tempur.

    Tentara Israel anggota Unit 8200 yang berspesialisasi di bidang intelijen dan siber saat bekerja. (photo credit: IDF SPOKESPERSON’S UNIT)

    Markas Pernah Dibom Hizbullah

    Satu di antara sorotan lemahnya Unit 8200 saat ini adalah saat serangan kelompok Hizbullah menargetkan markas satuan intelijen unit tersebut pada akhir Agustus kemarin.

    Sorotan muncul setelah beberapa narasumber keamanan Eropa baru-baru ini mengklaim bahwa serangan Hizbullah itu sukses.

    Serangan tersebut dijuluki “Operasi Arbaeen” dan merenggut nyawa puluhan orang di dalam satuan intelijen itu.

    Dilaporkan ada 22 orang yang tewas, sedangkan korban luka mencapai 74 orang.

    Ini sepertinya menjadi kegagalan berikutnya dari unit intelijen yang ditasbihkan sebagai yang terbaik di dunia.

    Operasi itu adalah balasan utama Hizbullah terhadap Israel yang membunuh panglima Hizbullah, Fuad Shukr, beberapa waktu lalu.

    Laporan keberhasilan serangan Hizbullah itu muncul hampir bersamaan dengan kabar pengunduran diri Brigjen Yossi Sariel yang menjabat sebagai komandan Unit 8200.

    “7 Oktober pukul 06.29, saya tidak menunaikan misi saya seperti yang saya harapkan, seperti yang diharapkan oleh komandan dan bawahan saya, dan seperti yang diharapkan oleh warga negara yang sangat saya cintai,” ujar Sariel dikutip dari Al Mayadeen.

    Adapun 7 Oktober yang dimaksud Sarie adalah hari terjadinya serangan Hamas ke Israel.

    Militer Israel mengumumkan Sariel akan mengundurkan diri pada “periode mendatang”.

    Padahal, Sariel pada bulan Juli kemarin menolak ide pengunduran diri. Dia menyebut pengunduran diri adalah “tindakan pengecut”.

    Gerakan perlawanan Hizbullah Lebanon meluncurkan roket ke wilayah pendudukan Israel di perbatasan utara negara pendudukan tersebut. (MNA)

    Israel hingga kini masih membatasi informasi mengenai serangan Hizbullah di markas Unit 8200 yang berada di Pangkalan Militer Glilot.

    Pangkalan itu terletak 110 km dari Garis Biru, yakni garis demarkasi antara Lebanon dan Israel. Letaknya juga hanya 1.500 meter dari pinggiran Kota Tel Aviv.

     “Ada banyak drone yang mencapai target, tetapi musuh (Israel) merahasiakan semua detail terkait,  waktu akan mengungkapkan kenyataan yang terjadi di sana,” kata Sekjen Hizbullah Hassan Nasrallah.

    Nasrallah menyebut serangan itu terbagi atas dua tahap. Tahap pertama melibatkan tembakan roket untuk membuat sistem pertahahan Iron Dome Israel kewalahan. Setelah itu, Hizbullah meluncurkan banyak drone.

    Unit 8200 disebut yang terbaik di dunia

    Unit 8200 didirikan tahun 1952 dan disebut shmone matayim dalam bahasa Ibrani.

    Namun, beberapa orang mengatakan unit itu sebenarnya sudah ada sebelum Israel didirikan tahun 1948.

    Saat itu kelompok intelijen tersebut menyadap saluran telepon suku-suku Arab untuk mengetahui rencana kerusuhan.

    Banyak pakar yang mengklaim Unit 8200 mirip dengan Dewan Keamanan Nasional AS (NSA) yang berada di bawah Kementerian Pertahanan AS.  Unit 8200 juga berada di bawah Kementerian Pertahanan Israel.

    Direktur kajian militer di Royal United Servce Institute, Peter Roberts, menyebut Unit 8200 sebagai “yang terbaik di dunia”.

    “Unit 8200 barangkali adalah badan intelijen teknis terbaik di dunia dan setara dengan NSA dalam segalanya, kecuali skalanya,” kata Roberts dikutip dari TRT World.

    “Mereka sangat memfokuskan apa yang mereka lihat, pastinya lebih berfokus daripada NSA, dan mereka menjalankan operasi dengan suatu tingkatan keuletan dan semangat yang tidak kalian lihat di tempat lain,” katanya menjelaskan.

    Unit 8200 merekrut personelnya dari warga Israel yang baru saja lulus sekolah menengah atas (SMA).

    Bahkan, terkadang siswa SMA berbagi proyek mereka dengan 8200 melalui presentasi berbeda.

    Setelah menghabiskan beberapa tahun di 8200, kebanyakan para anggotanya mendirikan perusahaan sendiri di Silicon Valley atau menjadi pejabat tinggi di dunia teknologi informasi.

    Beberapa orang khawatir karena banyak mantan personel Unit 8200 yang menduduki posisi tinggi di dalam perusahaan teknologi seperti Google, Facebook, Amazon, hingga Microsoft.

     

    (oln/axs/khbrn/*)

     
     

  • Rupiah pada Kamis pagi melemah jadi Rp16.393 per dolar AS

    Rupiah pada Kamis pagi melemah jadi Rp16.393 per dolar AS

    Petugas menyusun yang dolar AS dan rupiah di Bank Syariah Indonesia (BSI), Bekasi, Jawa Barat, Jumat (21/2/2025). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah

    Rupiah pada Kamis pagi melemah jadi Rp16.393 per dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 27 Februari 2025 – 09:40 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar rupiah (kurs) pada pembukaan perdagangan Kamis di Jakarta melemah 12 poin atau 0,08 persen menjadi Rp16.393 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.381 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Publik AS Dihebohkan Langkah Fraksi Partai Demokrat di Maryland yang Legalkan Penjualan Kondom di TK – Halaman all

    Publik AS Dihebohkan Langkah Fraksi Partai Demokrat di Maryland yang Legalkan Penjualan Kondom di TK – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perdebatan panas kembali terjadi di antara masyarakat Amerika Serikat (AS) setelah fraksi Partai Demokrat meloloskan aturan yang melegalkan penjualan kondom di lingkungan Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah ke Atas (SMA).

    Kebijakan ini diajukan di negara bagian Maryland setelah RUU 380, yang diperkenalkan oleh anggota legislatif Demokrat Nicole Williams dari Kabupaten Prince George, berhasil mendapatkan persetujuan dalam pemungutan suara di Dewan Perwakilan Maryland Jumat lalu (21/2/2025)

    Dari pemungutan suara tersebut, Dewan Perwakilan Maryland mengesahkan RUU tersebut dengan hasil 89 mendukung dibandingkan 41 pihak yang menolak.

    Dikutip dari Dailymail, melalui pengesahan RUU tersebut, peraturan yang melarang penjualan kondom dan alat kontrasepsi lainnya di mesin penjual otomatis di lingkungan sekolah pun dicabut.

    Hingga saat ini, Maryland tetap menjadi salah satu dari sedikit negara bagian di mana penjualan kondom melalui mesin penjual otomatis yang disediakan sekolah merupakan tindakan kriminal.

    Menurut Undang-Undang Pidana seksi 10-105, tindakan ini merupakan pelanggaran ringan yang dapat dihukum dengan denda hingga $1.000 atau sekitar Rp 16,4 Juta, seperti dilaporkan The Baynet

    Langkah Maryland yang akhirnya mengikuti negara bagian lainnya untuk menyediakan kondom di sekolah ini kemudian menuai kontroversi karena satu detail yang membuat banyak pihak geram.

    Hal ini terjadi lantaran RUU 380 mengikutsertakan taman kanak-kanak sebagai salah satu lingkungan sekolah di mana penjualan kondom atau alat kontrasepsi diperbolehkan.

    Kebijakan ini pun menuai kecaman keras salah satunya datang dari anggota legislatif dari fraksi Partai Republik di Maryland, Kathy Szeliga .

    Szeliga mengecam pengesahan RUU ini, dan menyatakan program “Kondom untuk anak-anak” menunjukkan bahwa para pembuat undang-undang telah “kehilangan akal sehatnya”

    Anggota legislatif asal dapil Kabupaten Baltimore ini pun memperingatkan para orang tua di Maryland untuk “bangun” dan memprotes keputusan tersebut.

    “Anggota legislatif Maryland benar-benar telah kehilangan akal sehat. Mesin penjual kondom di sekolah — mulai dari pra-sekolah hingga sekolah menengah? Ya, Anda membacanya dengan benar,” kata Szeliga setelah pengesahan RUU tersebut pada Kamis (26/2/2025) waktu setempat, seperti dilaporkan oleh WMAR.

    “Terima kasih kepada HB 380, RUU ‘Kondom untuk Anak-Anak,’ sekolah anak Anda segera menjadi toko serba ada untuk alat kontrasepsi,” tambahnya.

    “Apa lagi selanjutnya, terapi hormon di waktu istirahat?” tanyanya.

    “Inilah yang terjadi ketika orang-orang yang berkuasa meletakkan ideologi di atas akal sehat.” pungkasnya.

    Szeliga sebelumnya juga muncul di acara America Reports di Fox News pada hari Rabu (25/2/2025) untuk membahas polemik aturan tersebut.

    Sosok yang memiliki dua cucu perempuan berusia tujuh tahun ini mengaku sedari awal menentang langkah Demokrat yang memasukkan TK dan SD dalam tingkatan lingkungan sekolah yang diperbolehkan untuk menjual kondom.

    Szeliga mengaku sebelumnya telah mencari jalan tengah dengan mendorong agar RUU ini hanya mencakup sekolah menengah saja.

    Namun, usulan perubahan ini ditolak dua kali di Dewan Perwakilan Baltimore yang dikuasai fraksi Partai Demokrat.

    “Ketika mereka menolak usulan kami untuk hanya membatasi ini pada sekolah menengah, saya, seperti Anda, akan berkata, Anda sedang mendiskriminasi keluarga tradisional yang tidak ingin putri mereka yang berusia 14 tahun pergi ke sekolah menengah dan berjalan menyusuri lorong di depan mesin penjual alat seks,” katanya.

    “Tapi menempatkan ini di pusat penitipan anak, taman kanak-kanak, atau pra-sekolah… Saya tidak bisa membayangkan cucu saya berjalan menyusuri lorong dan melihat mesin penjual warna-warni.” ungkapnya.

    (Tribunnews.com/Bobby)

  • 3 Alasan AS Kini Dukung Rusia untuk Melawan Ukraina

    3 Alasan AS Kini Dukung Rusia untuk Melawan Ukraina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS), yang kini dipimpin oleh Presiden Donald Trump, telah berubah haluan dalam konflik antara Rusia dan Ukraina. Washington kini mulai mendukung Moskow.

    Lalu apa sebabnya? Berikut beberapa alasan mengapa AS kini terlihat mendukung Ukraina, dirangkum CNBC Indonesia dari beragam sumber, Kamis (27/2/2025).

    AS Ingin Segera Akhiri Perang Ukraina

    Sejak menjabat, pemerintahan Trump mengatakan bahwa mereka setuju untuk mengadakan lebih banyak pembicaraan dengan pemerintah Presiden Rusia Vladimir Putin. Ini dilakukan untuk mengakhiri perang di Ukraina. 

    Pada pertengahan Februari lalu, AS dan Rusia telah melakukan pertemuan yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi. Dalam pertemuan, empat setengah jam di ibu kota Saudi berlangsung, Rusia memperkeras tuntutannya, terutama menegaskan tidak akan menoleransi aliansi NATO yang memberikan keanggotaan bagi Ukraina.

    Ini adalah pertama kalinya pejabat AS dan Rusia duduk bersama untuk membahas cara menghentikan konflik paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia II (PD 2). Perlu diketahui penghentian perang yang AS danai, termasuk Ukraina, menjadi salah satu program kampanye Trump.

    Meski demikian, sebenarnya pembicaraan itu sendiri tidak mengajak Ukraina di dalamnya. Bahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan bahwa ia telah menunda kunjungan ke Arab Saudi yang direncanakan pada hari Rabu hingga bulan depan.

    Sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan keputusan tersebut dibuat untuk menghindari pemberian “legitimasi” bagi perundingan AS-Rusia. Kyiv mengatakan perundingan tentang cara mengakhiri perang tidak boleh dilakukan tanpa sepengetahuan Ukraina.

    Trump Buka-bukaan ‘Kangen’ Putin, Ingin Rusia Kembali Geng G-8

    Beberapa waktu lalu Trump mengaku menginginkan kehadiran Rusia kembali dalam kelompok negara-negara ekonomi terkuat dunia, G8. Hal ini terjadi saat Trump terus memberikan sinyal bahwa dirinya akan memperbaiki hubungan antara Washington dan Moskow yang memburuk pasca perang Ukraina.

    Dalam pernyataannya, Trump menegaskan kembali bahwa bergabungnya Rusia di G8 adalah sesuatu yang penting. Diketahui, Rusia sempat dikeluarkan dari kelompok itu pada tahun 2014 setelah melakukan aneksasi terhadap wilayah Semenanjung Krimea dari Ukraina.

    “Saya ingin mereka kembali. Saya pikir adalah sebuah kesalahan untuk menyingkirkan mereka. Begini, ini bukan masalah menyukai Rusia atau tidak menyukai Rusia. Ini adalah G8,” kata Trump di Gedung Putih pekan lalu, seperti dikutip Russia Today.

    Rusia menjadi anggota kelompok tersebut pada tahun 1997. Anggota kelompok itu sendiri juga meliputi Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, AS, dan UE.

    Trump telah berulang kali mengkritik pengecualian Rusia dari kelompok itu dan melontarkan gagasan untuk mengembalikannya selama masa jabatan pertamanya. Pada saat itu, usulan tersebut ditolak oleh anggota klub G7 lainnya. Sementara Moskow sendiri tampaknya tidak menunjukkan minat untuk kembali.

    Ingin Bekerja Sama di Bidang Ekonomi dengan Rusia

    Ekonomi Rusia diketahui mengalami tekanan seiring dengan stimulus fiskal yang besar, suku bunga yang melonjak, inflasi yang sangat tinggi, dan sanksi Barat berdampak buruk pascaserangan Moskow ke Ukraina. Namun, setelah tiga tahun perang, AS justru bisa memainkan peran baru sebagai juru selamat.

    Trump mendorong kesepakatan cepat untuk mengakhiri perang di Ukraina dengan mengambil sejumlah pernyataan keras kepada Ukraina, yang disalahkan atas terjadinya perang itu. Trump juga disebut sedang mempertimbangkan pencabutan sanksi terhadap Moskow.

    “Dorongan Washington muncul saat Moskow menghadapi dua pilihan yang tidak diinginkan,” menurut mantan wakil ketua bank sentral Rusia, Oleg Vyugin, kepada Reuters, awal pekan ini.

    “Rusia dapat menghentikan peningkatan pengeluaran militer saat menekan untuk mendapatkan wilayah di Ukraina atau mempertahankannya dan membayar harganya dengan pertumbuhan yang lambat selama bertahun-tahun, inflasi yang tinggi, dan standar hidup yang menurun, yang semuanya membawa risiko politik.”

    Meskipun pengeluaran pemerintah biasanya merangsang pertumbuhan, pengeluaran non-regeneratif untuk rudal dengan mengorbankan sektor sipil telah menyebabkan pemanasan berlebihan. Hal ini kemudian membuat suku bunga sebesar 21% memperlambat investasi perusahaan dan inflasi tidak dapat dijinakkan.

    “Karena alasan ekonomi, Rusia tertarik untuk menegosiasikan akhir diplomatik dari konflik tersebut,” tutur Vyugin.

    “(Ini) akan menghindari peningkatan lebih lanjut dalam pendistribusian ulang sumber daya yang terbatas untuk tujuan yang tidak produktif. Itulah satu-satunya cara untuk menghindari stagflasi.”

    Meskipun Rusia tidak mungkin dengan cepat mengurangi pengeluaran pertahanan, prospek kesepakatan dengan AS akan meredakan tekanan ekonomi lainnya. Ini dapat membawa keringanan sanksi dan akhirnya kembalinya perusahaan-perusahaan Barat.

    “Rusia akan enggan menghentikan pengeluaran untuk produksi senjata dalam semalam, takut menyebabkan resesi, dan karena mereka perlu memulihkan angkatan darat,” tutur Alexander Kolyandr, peneliti di Pusat Analisis Kebijakan Eropa (CEPA).

    “Tetapi dengan melepaskan beberapa tentara, itu akan sedikit mengurangi tekanan dari pasar tenaga kerja. Tekanan inflasi juga dapat mereda karena prospek perdamaian dapat membuat Washington kurang mungkin memberlakukan sanksi sekunder pada perusahaan-perusahaan dari negara-negara seperti China, membuat impor lebih mudah dan, oleh karena itu, lebih murah.”

    (sef/sef)