Negara: Amerika Serikat

  • Analis paparkan sentimen domestik pemicu koreksi IHSG BEI

    Analis paparkan sentimen domestik pemicu koreksi IHSG BEI

    Jakarta (ANTARA) – Analis sekaligus Founder Stocknow.id Hendra Wardana memaparkan berbagai sentimen dari domestik yang memicu terkoreksinya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama sepekan terakhir ini.

    Ia menjelaskan keputusan Morgan Stanley yang menurunkan peringkat saham MSCI Indonesia dari ‘equal weight’ menjadi ‘underweight’ merupakan salah satu pemicu utama tertekannya IHSG.

    “Lembaga ini menilai return on equity (ROE) saham-saham di Indonesia terus melemah, sementara pertumbuhan ekonomi masih stagnan,” ujar Hendra saat dihubungi oleh Antara di Jakarta, Jumat.

    Menurut Ahli Strategi Morgan Stanley Jonathan Garner, investasi terhadap PDB Indonesia bergerak sideways sepanjang 2025, yang berisiko menekan penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan pendapatan.

    “Akibatnya, investor global lebih memilih untuk mengalihkan portofolio mereka ke negara lain di ASEAN yang dinilai lebih prospektif,” ujar Hendra.

    Lanjutnya, tekanan terhadap IHSG semakin diperparah oleh ketidakpastian pasar terhadap keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Ia menyebut, badan ini diharapkan mampu mengoptimalkan aset negara dan menarik investasi asing, namun masih banyak pertanyaan yang muncul terkait efektivitas dan transparansi pengelolaannya.

    “Investor tampaknya masih ragu apakah Danantara akan benar-benar menjadi katalis positif bagi perekonomian atau justru menambah risiko baru bagi stabilitas keuangan negara. Sentimen itu tercermin dari tekanan besar pada saham-saham perbankan, yang mayoritas melemah tajam,” ujar Hendra.

    Di sisi lain, meskipun sentimen negatif mendominasi, menurutnya, kondisi ini juga membuka peluang bagi investor yang jeli dalam mencari saham berfundamental kuat dengan valuasi yang sudah lebih murah.

    “Dalam kondisi seperti ini, strategi terbaik bagi investor adalah tetap selektif dalam memilih saham, menghindari kepanikan, dan fokus pada saham dengan prospek jangka panjang yang kuat,” ujar Hendra.

    Dari mancanegara, sebagaimana diketahui, pelaku pasar tengah khawatir terhadap penerapan tarif oleh Amerika Serikat (AS) terhadap negara- negara mitra dagangnya.

    Pada Rabu (26/02), Presiden AS Donald Trump mengindikasikan rencana untuk mempertimbangkan tarif timbal balik sebesar 25 persen pada mobil Eropa dan barang-barang lainnya.

    Kemudian, Ia juga mengonfirmasi bahwa tarif pada Meksiko dan Kanada akan berlaku pada 2 April 2025, bukan pada batas waktu yang ditetapkan sebelumnya yaitu pada 4 Maret 2025.

    Data penutupan perdagangan Bursa pada Jumat (28/02) sore, IHSG ditutup melemah 214,85 poin atau 3,31 persen ke posisi 6.270,60. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 27,76 poin atau 3,80 persen ke posisi 703,63.

    Selama sepekan mulai dari Senin (24/02) sampai Jumat (28/02), IHSG tercatat terkoreksi sebesar 7,83 persen.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dana Rekonstruksi IMF dan Bank Dunia untuk Lebanon Bergantung pada Normalisasi dengan Israel – Halaman all

    Dana Rekonstruksi IMF dan Bank Dunia untuk Lebanon Bergantung pada Normalisasi dengan Israel – Halaman all

    Dana Rekonstruksi IMF dan Bank Dunia untuk Lebanon Bergantung pada Normalisasi dengan Israel

    TRIBUNNEWS.COM- Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia berupaya untuk menghubungkan dana rekonstruksi Lebanon dengan “normalisasi” dengan Israel dan “pelucutan senjata” Hizbullah, menurut sumber informasi yang berbicara dengan Al-Akhbar .

    Dalam pertemuan baru-baru ini antara penjabat gubernur Banque du Liban (BDL) Wassim Mansouri dan kepala IMF Kristalina Georgieva, pejabat barat tersebut dilaporkan mengindikasikan bahwa “akses Lebanon terhadap pendanaan dari IMF dan negara-negara donor akan … dikaitkan dengan langkah-langkah dan prosedur spesifik dengan kerangka waktu dan tujuan spesifik.”

    “Menurut mereka yang mengetahui masalah ini, langkah-langkah ini bertepatan dengan tekanan politik yang diharapkan dengan judul ‘normalisasi’ dan ‘pelucutan senjata’,” harian Lebanon itu melaporkan pada tanggal 26 Februari.

    Sehari sebelumnya, Steve Witkoff, utusan khusus AS untuk Asia Barat, menyatakan bahwa ia “melihat potensi” bagi Lebanon dan Suriah untuk bergabung dalam kesepakatan normalisasi dengan Israel.

    “Lebanon, omong-omong, sebenarnya bisa memobilisasi dan ikut serta dalam Perjanjian Damai Abraham, seperti juga Suriah. Jadi, begitu banyak perubahan mendalam yang sedang terjadi,” kata Witkoff pada hari Rabu dalam sebuah acara di Washington untuk Komite Yahudi Amerika.

    Pada tahun 2022, IMF dan Lebanon mencapai kesepakatan tingkat staf untuk Fasilitas Dana Tambahan (Extended Fund Facility/EFF) selama empat tahun yang bernilai sekitar $3 miliar, bergantung pada reformasi menyeluruh di sektor keuangan. 

    Akan tetapi, kesepakatan ini belum berjalan karena krisis yang sedang berlangsung di Lebanon dan korupsi yang mengakar.

    Awal bulan ini, Menteri Keuangan Lebanon Yassin Jaber mengumumkan bahwa Bank Dunia telah menyiapkan ” rencana awal ” untuk proyek rekonstruksi senilai $1 miliar guna membangun kembali infrastruktur dan membersihkan puing-puing dari perang Israel di Lebanon. Proyek tersebut mencakup komitmen pendanaan awal sebesar $250 juta untuk Beirut.

    Menurut sumber Al-Akhbar , perwakilan Bank Dunia telah meminta agar prosedur yang diperlukan dipercepat untuk menyetujui dana tersebut pada pertemuan Dewan Eksekutif Bank Dunia pada tanggal 25 Maret, bergantung pada tuntutan Barat untuk reformasi keuangan dan politik.

    Uni Eropa juga telah mensyaratkan pendanaan untuk Lebanon pada “kebutuhan untuk merestrukturisasi sistem perbankannya,” menunda pencairan bantuan sebesar 500 juta euro yang merupakan bagian dari kesepakatan tahun 2024 yang ditandatangani antara Beirut dan Brussels untuk mengurangi arus pengungsi ke Eropa.

    Setengah dari uang itu telah dibayarkan Agustus lalu. Namun, sisanya akan tunduk pada “beberapa persyaratan,” kata Komisaris Uni Eropa untuk Mediterania Dubravka Suica saat berkunjung ke Lebanon.

    “Prasyarat utamanya adalah restrukturisasi sektor perbankan… dan kesepakatan yang baik dengan Dana Moneter Internasional,” katanya setelah bertemu dengan Presiden Lebanon Joseph Aoun.

    Setelah perang brutal Israel di Lebanon, perkiraan mengatakan negara itu saat ini membutuhkan sekitar $ 6-7 miliar untuk rekonstruksi skala penuh.

    Perlawanan Lebanon sejauh ini telah menyediakan sebagian besar dana untuk membangun kembali Beirut selatan dan desa-desa selatan Lebanon, mengalokasikan sekitar $650 juta untuk perumahan dan restorasi—di mana sekitar $250 juta dicairkan menyusul pertikaian mengenai larangan penerbangan Iran dari bandara Beirut.

    Namun, kemampuan Hizbullah untuk mencairkan dana telah berulang kali terhambat, dengan tekanan AS yang kuat terhadap Lebanon dan Irak untuk menghentikan aliran dana bagi perlawanan.

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • MA Tolak Kasasi Syahrul Yasin Limpo, Hukuman Tetap 12 Tahun Penjara – Page 3

    MA Tolak Kasasi Syahrul Yasin Limpo, Hukuman Tetap 12 Tahun Penjara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian pada tahun 2020–2023. Sehingga, hukumannya tetap 12 tahun penjara sebagaimana putusan banding.

    “Tolak perbaikan. Tolak kasasi terdakwa, dengan perbaikan mengenai redaksi pembebanan uang pengganti kepada terdakwa,” demikian petikan amar putusan kasasi Nomor 1081 K/PID.SUS/2025 yang dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung RI di Jakarta, Jumat (28/2/2025) dilansir Antara.

    Meski menolak permohonan kasasi SYL, majelis kasasi memutuskan melakukan perbaikan terkait redaksional hukuman uang pengganti sehingga selengkapnya menjadi berbunyi:

    “Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp44.269.777.204,00 ditambah 30.000 dolar Amerika Serikat, dikurangi dengan jumlah uang yang disita dalam perkara ini yang selanjutnya dinyatakan dirampas untuk negara, subsider 5 tahun penjara.”

    Putusan kasasi itu diputus pada hari Jumat ini oleh Hakim Agung Yohanes Priyana selaku ketua majelis dengan didampingi dua anggota, Arizon Mega Jaya dan Noor Edi Yono, serta Setia Sri Mariana selaku panitera pengganti.

    “Perkara telah diputus, sedang dalam proses minutasi oleh majelis,” demikian keterangan status perkara tersebut.

    Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonis SYL menjadi 12 tahun penjara, denda sebesar Rp500 juta subsider empat bulan kurungan, serta uang pengganti Rp44.269.777.204 ditambah 30.000 dolar AS subsider 5 tahun penjara.

    “Menjatuhkan terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sejumlah Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 4 bulan kurungan,” ucap hakim ketua Artha Theresia dalam putusannya yang dibacakan di PT DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).

    Selain pidana penjara yang diperberat, Hakim juga mengenakan SYL dengan membayar uang pengganti sebesar Rp44.269.777.204 dan USD 30 ribu. Bila eks Mentan itu tidak membayar uang pengganti maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 5 tahun.

    Komisi Pemberantasan Korupsi merespons putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor yang menjatuhkan vonis 10 tahun penjara untuk eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.

  • Musik, Kritik Sosial, dan Kontroversi: Dari Tupac hingga Sukatani

    Musik, Kritik Sosial, dan Kontroversi: Dari Tupac hingga Sukatani

    JAKARTA – Musik telah lama menjadi alat bagi para musisi untuk menyuarakan kritik terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Genre seperti rap, reggae, punk dan rock alternatif dikenal memiliki semangat pemberontakan dan sering menjadi medium protes.

    Musik sebagai Sarana Perlawanan

    Rap lahir dari komunitas Afrika-Amerika di Bronx, New York, pada 1970-an. Lirik-liriknya berbicara tentang ketidakadilan, kemiskinan, dan diskriminasi rasial. Salah satu ikon rap, Tupac Shakur, menyampaikan kritik sosial melalui lagu-lagu seperti Changes dan Keep Ya Head Up, yang mengangkat isu rasisme dan ketidaksetaraan ekonomi.

    Reggae berkembang di Jamaika pada 1960-an, dengan Bob Marley sebagai salah satu pelopornya. Melalui lagu seperti Redemption Song dan Get Up, Stand Up, Marley menyerukan perdamaian, persatuan, dan perlawanan terhadap penindasan, menjadikannya simbol gerakan hak asasi manusia dan anti-kolonialisme.

    Ilustrasi Foto Kebebasan Berekspresi yang Terbatas (Ilustrasi)

    Di era 1990-an, rock alternatif juga menjadi wadah kritik sosial. Kurt Cobain, vokalis Nirvana, mengekspresikan keresahannya terhadap tekanan sosial, budaya konsumtif, dan kesehatan mental dalam lagu-lagu seperti Smells Like Teen Spirit, yang kemudian menjadi simbol perlawanan generasi muda.

    Sementara itu, gerakan punk muncul pada pertengahan 1970-an sebagai reaksi terhadap dominasi musik rock yang semakin kompleks dan arus utama yang dianggap membosankan. Punk berkembang di beberapa kota besar seperti New York, London, dan Los Angeles, dengan ciri khas musik yang cepat, agresif, serta lirik yang penuh kemarahan dan kritik sosial.

    Selain musik, punk juga berkembang menjadi gaya hidup dan filosofi. Beberapa nilai utama dalam subkultur ini adalah:

    Do It Yourself (DIY): Mengutamakan kemandirian dalam bermusik, merilis album, hingga membuat fanzine sendiri.

    Antikemapanan: Melawan otoritas dan norma sosial yang dianggap menindas.

    Gaya Berpakaian: Rambut mohawk, jaket kulit, celana robek, dan aksesori mencolok menjadi identitas khas punk.

    Pada 1980-an, punk berkembang menjadi berbagai subgenre seperti hardcore punk (Black Flag, Minor Threat), pop punk (Green Day, Blink-182), dan anarcho-punk (Crass, Dead Kennedys). Hingga kini, punk tetap hidup sebagai gerakan budaya dan musik yang menolak kompromi dengan industri hiburan arus utama.

    Punk bukan sekadar genre musik, tetapi juga simbol perlawanan dan kebebasan berekspresi. Meski berasal dari genre yang berbeda, para musisi ini memiliki kesamaan: mereka menggunakan musik sebagai suara perlawanan dan tetap relevan hingga kini.

    Tragedi di Balik Musik Protes

    Beberapa musisi yang lantang bersuara menghadapi kritik tajam sepanjang karier mereka, bahkan mengalami kematian tragis.

    John Lennon (Imagine, Hey Jude). Pernyataannya yang kontroversial, termasuk klaim bahwa The Beatles “lebih populer dari Yesus,” menuai kecaman. Ia tewas ditembak penggemarnya, Mark David Chapman, pada 8 Desember 1980.

    Kurt Cobain (Smells Like Teen Spirit, Come as You Are). Musik Nirvana sering dikritik karena liriknya yang depresif. Cobain ditemukan tewas dengan luka tembak di kepalanya pada 5 April 1994, diduga bunuh diri.

    Tupac Shakur (Changes, California Love). Liriknya yang menyoroti kekerasan, rasisme, dan ketidakadilan membuatnya sering mendapat kecaman. Ia ditembak dalam insiden drive-by di Las Vegas pada 7 September 1996 dan meninggal enam hari kemudian.

    Selena Quintanilla (Como La Flor, Bidi Bidi Bom Bom). Kariernya sempat dikritik karena transisinya ke musik pop dari Tejano. Ia ditembak oleh manajer fan club-nya, Yolanda Saldívar, pada 31 Maret 1995. Meski telah tiada, karya mereka terus berpengaruh di dunia musik hingga kini.

    Sukatani dan Kontroversi di Indonesia

    Di Indonesia, grup punk Sukatani tengah menjadi sorotan. Duo ini terdiri dari Novi Citra Indriyati alias Twister Angel dan Muhammad Syifa Al Lutfi alias Alectroguy. Mereka dikenal dengan penampilan unik—mengenakan penutup kepala.

    Lirik lagu mereka, khususnya Bayar Bayar Bayar, membuat telinga beberapa anggota Polri di Polda Jateng memerah. Lagu tersebut menyindir praktik pungutan liar oleh oknum polisi, dengan lirik seperti, “Lapor barang hilang bayar polisi.”

    Akibatnya, Sukatani mendapat tekanan. Twister Angel dan Alectroguy bahkan muncul di media sosial untuk meminta maaf kepada Kapolri dan institusi kepolisian. Namun, alih-alih meredam mereka, Kapolri Jenderal Sigit Listyo Prabowo justru menawarkan mereka menjadi Duta Polri.

    Punk: Musik Perlawanan yang Tak Padam

    Sejak muncul pada 1970-an, punk memang dikenal dengan lirik yang tajam, penuh kritik sosial, dan perlawanan terhadap otoritas. Band-band luar seperti The Clash, Dead Kennedys, dan Sex Pistols kerap menyuarakan isu kemiskinan, korupsi, hingga kebebasan individu melalui musik mereka.

    Punk juga berkembang ke berbagai subgenre, seperti anarcho-punk yang lebih politis dan hardcore punk yang lebih agresif. Tak hanya dalam lirik, semangat Do It Yourself juga menjadi ciri khas punk, di mana musisi dan penggemarnya bergerak secara mandiri dalam menciptakan musik, merilis album, hingga mengorganisir konser tanpa bergantung pada industri musik mainstream.

    Sukatani hanyalah satu dari sekian banyak musisi yang membuktikan bahwa musik tetap menjadi medium kuat untuk menyuarakan keresahan sosial—meski konsekuensinya tak selalu ringan.

  • Mendag Lepas Ekspor 351 Ton Kratom, Nilainya Tembus Rp 17 Miliar

    Mendag Lepas Ekspor 351 Ton Kratom, Nilainya Tembus Rp 17 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan pelepasan ekspor kratom yang akan dikirim ke sejumlah negara, seperti Amerika Serikat (AS) dan negara di Eropa.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan, jumlah kratom yang akan diekspor sebanyak 351 ton, yang nilainya mencapai US$ 1,053 juta atau setara Rp 17,4 miliar.

    Mendag Budi Santoso yang akrab disapa Busan ini mengungkapkan, ekspor kratom yang  pada Jumat (28/2/2025) hari ini dilakukan oleh PT Oneject Indonesia. Adapun ekspor produk kratom ini berbentuk bubuk.

    “Kita melakukan pelepasan ekspor kratom dari PT Oneject Indonesia sebanyak 351 ton atau 13 kontainer dengan nilai US$ 1,053 juta,” ungkap Busan dalam acara pelepasan ekspor kratom di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (28/2/2025).

    Busan melanjutkan, ekspor kratom saat ini telah diatur. Busan mengungkapkan, sebelumnya kratom merupakan komoditas bebas ekspor, tetapi nilai tambahnya tidak terlalu banyak.

    Hal ini dikarenakan, kratom yang diekspor kala itu masih bahan mentah berupa daun, lembaran, yang tidak perlu disurvei ketika diekspor, sehingga setelah sampai di negara tujuan ekspor, kratom dapat di-reject alias ditolak dengan alasan yang beragam. Akhirnya yang rugi adalah petani kratom. Ditambah, sebelum ekspor ini diatur dan harganya sangat murah.

    Sebagai informasi, pemerintah pada 2024 telah resmi mengatur tata niaga ekspor kratom. Pengaturan ini merupakan hasil keputusan rapat internal mengenai tata niaga ekspor kratom yang dipimpin oleh Presiden ketujuh RI Joko Widodo.

    Keputusan rapat tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang Yang Dilarang untuk Diekspor, serta Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

    Pengaturan ekspor komoditas kratom bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan keberterimaan produk ekspor Indonesia. Aturan tata niaga ekspor kratom akan diberlakukan ketentuan standar ekspor, di antaranya bebas cemaran mikrobiologi, logam berat, dan campuran daun lainnya.

    Dengan demikian, perubahan permendag tata niaga ekspor kratom telah sesuai dengan standar yang telah ditentukan guna meningkatkan nilai tambah dan memberikan kepastian hukum.

    “Artinya ini bagian dari proses hilirisasi. Karena harapan kita kan tidak hanya serbuk saja yang diekspor, kalau kita bisa proses hilirisasi di sini dan bisa diekspor yang mempunyai nilai tambah,” pungkas Busan dalam menanggapi ekspor kratom.
     

  • Mahkamah Agung Perberat Vonis Karen Agustiawan Jadi 13 Tahun – Page 3

    Mahkamah Agung Perberat Vonis Karen Agustiawan Jadi 13 Tahun – Page 3

    Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Jakarta memperkuat vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan, yakni 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan.

    Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan untuk menerima permohonan banding dari penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa, tetapi hanya melakukan perubahan terbatas pada amar putusan terkait barang bukti.

    Di pengadilan tingkat pertama, Karen Agustiawan divonis pidana 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti melakukan korupsi dalam pengadaan LNG di Pertamina.

    Karen terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Dalam perkara ini, Karen didakwa merugikan negara sebesar 113,84 juta dolar Amerika Serikat atau setara Rp1,77 triliun akibat dugaan korupsi pengadaan LNG di Pertamina pada tahun 2011 hingga 2014.

    Mantan Dirut Pertamina itu didakwa memperkaya diri sebesar Rp1,09 miliar dan sebanyak 104.016 dolar AS atau setara Rp1,62 miliar, serta memperkaya suatu korporasi, yaitu CCL l senilai 113,84 juta dolar AS atau setara dengan Rp1,77 triliun.

    Selain itu, Karen turut didakwa memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di AS tanpa adanya pedoman pengadaan yang jelas dan hanya memberikan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi, analisis secara teknis dan ekonomis, serta analisis risiko.

     

  • 5 Eks Menhan AS Kecam Trump karena Pecat Massal Pejabat Militer

    5 Eks Menhan AS Kecam Trump karena Pecat Massal Pejabat Militer

    Washington DC

    Lima mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS) kompak mengecam pemecatan massal yang dilakukan Presiden Donald Trump terhadap jajaran pejabat senior militer negara itu, termasuk Kepala Staf Gabungan AS, beberapa waktu terakhir.

    Pemecatan semacam itu dianggap sebagai tindakan “sembrono” oleh kelima mantan Menhan AS tersebut.

    Kecaman itu, seperti dilansir Reuters, Jumat (28/2/2025), disampaikan lewat surat gabungan yang isinya mengecam keras kebijakan Trump memecat para pejabat militer AS dan menyerukan Kongres AS untuk menghentikan konfirmasi apa pun terhadap pengganti-pengganti mereka.

    Surat gabungan itu ditulis oleh empat mantan Menhan yang bertugas di bawah pemerintahan Partai Demokrat, yakni William Perry, Leon Panetta, Chuck Hagel dan Lloyd Austin, serta satu mantan Menhan bernama James Mattis, pensiunan jenderal Marinir AS, yang menjabat pada periode pertama Trump tahun 2017-2019 lalu.

    Keempat mantan Menhan AS di bawah pemerintahan Partai Demokrat itu menjabat pada era Presiden Bill Clinton, Barack Obama dan Joe Biden.

    Dalam suratnya, kelima mantan Menhan itu menuduh Trump berusaha menjadikan militer AS yang apolitis — tidak berminat pada politik — sebagai instrumen politik partisan.

    Mereka juga menuduh menggunakan pemecatan, yang juga dilakukan terhadap para pengacara tingkat tinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, untuk “menghilangkan batasan hukum terhadap kekuasaan presiden”.

    “Tindakan Presiden Trump melemahkan kekuatan para relawan kita dan melemahkan keamanan nasional kita,” sebut kelima mantan Menhan AS itu dalam suratnya.

    Trump pekan lalu mengumumkan pemecatan Jenderal Angkatan Udara Charles “CQ” Brown sebagai Kepala Staf Gabungan AS. Brown sebelumnya mencetak sejarah sebagai perwira kulit hitam kedua yang memegang jabatan tinggi itu di AS. Dia baru menjalani setengah masa jabatan empat tahunnya.

    Sejumlah pejabat tinggi militer AS lainnya juga dipecat, salah satunya Laksamana Lisa Franchetti dari jabatan Panglima Angkatan Laut AS. Franchetti menjadi perwira wanita pertama yang memimpin cabang militer tersebut di AS.

    “Pemecatan oleh Trump itu menimbulkan pertanyaan meresahkan tentang keinginan pemerintah untuk mempolitisasi militer. Kami, seperti banyak warga Amerika — termasuk banyak tentara — menyimpulkan bahwa para pemimpin ini dipecat semata-mata karena alasan partisan,” imbuh surat tersebut.

    Gedung Putih belum mengomentari surat kelima mantan Menhan AS tersebut.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • IHSG ditutup melemah seiring kekhawatiran pasar penerapan tarif AS

    IHSG ditutup melemah seiring kekhawatiran pasar penerapan tarif AS

    Jakarta (ANTARA) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat sore ditutup melemah seiring pelaku pasar, utamanya asing khawatir di tengah penerapan kebijakan tarif oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    IHSG ditutup melemah 214,85 poin atau 3,31 persen ke posisi 6.270,60. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 27,76 poin atau 3,80 persen ke posisi 703,63.

    “Bursa saham regional Asia melemah, dimana pasar bergulat setelah pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bahwa tarif terhadap Meksiko dan Kanada akan tetap diberlakukan pekan depan, sementara China akan dikenai tarif tambahan sebesar 10 persen,” sebut Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Jumat.

    Selain itu, peningkatan tarif terhadap China tentu berdampak signifikan terhadap perekonomian mereka, yang sangat bergantung pada ekspor dan perdagangan bebas.

    Secara umum, hal itu menimbulkan kekhawatiran terhadap perang dagang global yang dapat membebani perekonomian dunia.

    Dari dalam negeri, setelah diresmikan oleh pemerintah, pelaku pasar menantikan kinerja Danantara.

    Pelaku pasar berharap lembaga yang baru dibentuk ini dapat mengimplementasikan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di tengah sorotan terhadap sejumlah kasus korupsi di dalam negeri.

    Sentimen lainnya yaitu penurunan peringkat saham MSCI Indonesia oleh Morgan Stanley dari equal-weight menjadi underweight.

    Selain itu, partisipasi emiten perbankan BUMN dalam mendukung program pembangunan tiga juta rumah juga menjadi perhatian pasar. Pemerintah dikabarkan akan menugaskan bank milik negara untuk membiayai program tersebut.

    Namun demikian, pasar khawatir ketidakjelasan terkait kualitas aset dalam pembiayaan, tenor pembiayaan, calon debitur, serta faktor lainnya dapat berpotensi menekan kinerja perbankan BUMN.

    Dibuka melemah, IHSG betah di teritori negatif hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua IHSG masih betah di zona merah hingga penutupan perdagangan saham.

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, sepuluh atau semua sektor melemah yaitu dipimpin sektor barang baku yang turun sebesar 5,82 persen, diikuti oleh sektor energi dan sektor infrastruktur yang turun sebesar 3,53 persen dan industri 3,21 persen.

    Adapun saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu XSSI, LIVE, FMII, HITS dan INAI. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni RONY, TRUS, LION, JAWA, dan ELIT.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.139.000 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,51 miliar lembar saham senilai Rp12,98 triliun. Sebanyak 209 saham naik 435 saham menurun, dan 311 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain Indeks Nikkei menguat 1.100,67 poin atau 2,88 persen ke 37.155,50, indeks Shanghai melemah 67,16 poin atau 1,98 persen ke 3.320,90, indeks Kuala Lumpur melemah 11,90 persen atau 0,75 poin ke posisi 1,574,70, dan indeks Straits Times menguat 24,35 poin atau 0,62 persen ke 3.896,84.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Eks Tentara AS Mengaku Bersalah Rencanakan Serangan Atas Nama Iran

    Eks Tentara AS Mengaku Bersalah Rencanakan Serangan Atas Nama Iran

    Chicago

    Seorang mantan tentara Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) mengaku bersalah telah merencanakan serangan terhadap pangkalan laut Washington, atas nama Korps Garda Revolusi Iran (IRGC). Mantan tentara AS ini terancam hukuman maksimum 20 tahun penjara.

    Xuanyu Harry Pang yang berusia 38 tahun ini, seperti dilansir AFP, Jumat (28/2/2025), menyampaikan pengakuan bersalah pada awal November tahun lalu, namun baru diungkapkan ke publik oleh pengadilan distrik federal di Chicago pada Kamis (27/2) waktu setempat.

    Menurut dokumen pengadilan, Pang berkomunikasi dengan seorang individu di Kolombia tahun 2021 lalu membahas tentang membantu serangan yang “melibatkan pelaku-pelaku asal Iran” untuk membalas kematian Jenderal Iran Qassem Soleimani, yang tewas akibat serangan drone AS di Irak tahun 2020 lalu.

    Seorang agen Biro Investigasi Federal (FBI) yang menyamar sebagai afiliasi Pasukan Quds Iran, kemudian berkomunikasi secara online dengan individu yang ada di Kolombia tersebut, yang kemudian menghubungkannya dengan Pang yang pada saat itu bertugas di Pangkalan Angkatan Laut Great Lakes di Chicago Utara.

    Pang kemudian beberapa kali bertemu dengan agen FBI yang menyamar itu untuk membahas rencana serangan terhadap Pangkalan Angkatan Laut Great Lakes.

    “Pang menunjukkan foto-foto dan video di ponselnya yang menunjukkan beberapa lokasi di dalam Pangkalan Angkatan Laut tersebut,” sebut dokumen pengadilan tersebut.

    “Dia juga menyediakan dua seragam militer AS — untuk dipakai para agen di dalam pangkalan selama serangan — dan sebuah ponsel yang dapat digunakan sebagai uji coba untuk detonator,” imbuh dokumen pengadilan itu.

    Dalam kasus ini, Pang mengaku bersalah atas dakwaan berkonspirasi untuk menghancurkan peralatan pertahanan nasional dan beberapa dakwaan lainnya.

    Dia menghadapi ancaman hukuman maksimum 20 tahun penjara dalam kasus ini.

    AS menuduh Iran berupaya membunuh sejumlah pejabat tinggi di negara itu, untuk membalas kematian Soleimani. Presiden AS Donald Trump masuk ke dalam daftar pejabat tinggi AS yang diincar Teheran.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • KPK Minta Waktu Dua Bulan Dalami Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD RI – Halaman all

    KPK Minta Waktu Dua Bulan Dalami Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD RI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Penerimaan Layanan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) masih menelaah laporan dugaan suap pemilihan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024–2029.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menjelaskan, proses telaah dan verifikasi suatu laporan membutuhkan waktu 1,5 hingga 2 bulan.

    “Secara umum bila ada laporan yang masuk ke Direktorat PLPM maka apabila lengkap bukti permulaannya itu kurang lebih memakan waktu antara 1,5 sampai 2 bulan. Untuk proses baik itu verifikasi, penelaahan, sampai dengan pengumpulan bahan keterangan atau yang jamak kita sebut pulbaket,” kata Tessa dalam pernyataannya, Jumat (28/2/2025).

    Dalam rentang waktu itu, kata Tessa, pelapor masih bisa memperkaya barang bukti untuk kemudian diserahkan kepada KPK.

    Setelah bukti dirasa cukup oleh KPK, maka hasil verifikasi akan dipresentasikan oleh Tim PLPM kepada pimpinan. 

    Tindak lanjut berikutnya adalah menentukan apakah laporan tersebut bisa naik ke tahap penindakan.

    “Kalau seandainya semuanya lancar dan cukup, waktunya tadi saya sudah sampaikan antara 1,5 sampai dengan 2 bulan. Untuk bisa dipresentasikan ke atasan dan diekspose, bisa dinaikkan ke Direktorat Penyelidikan atau tidak,” ujar Tessa.

    Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya melalui Direktorat PLPM sedang memverifikasi laporan adanya dugaan suap dalam proses pemilihan ketua DPD RI periode 2024–2029.

    “DPD ya? DPD sekarang tahapannya sedang diverifikasi dan divalidasi oleh Tim PLPM. Harapannya proses itu bisa ditentukan apakah jadi kewenangan KPK. Kemudian apakah menyangkut penyelenggara negara, (hasil verifikasi) itu kemudian dipresentasikan apakah bisa ditingkatkan ke tahap selanjutnya,” kata Setyo kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).

    Dalam laporan yang masuk ke KPK disebut bahwa 95 senator diduga terlibat proses suap pemilihan ketua DPD RI. 

    Aliran uang disinyalir masuk ke kantong mereka.

    Kata Setyo, KPK membuka peluang mengklarifikasi 95 senator tersebut.

    “Iya nanti kan mengarah seperti itu (klarifikasi), yang mengetahui atau bahkan mengalami secara langsung, mendengar, nah itu pasti dibutuhkan oleh para tim penyelidik dan dumas,” katanya.

    Setyo menegaskan pihaknya tidak pandang bulu. 

    Kendati ditengarai melibatkan 95 senator, KPK memastikan setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

    “Kami menempatkan semua perkara tentunya sama. Kalau misalnya tahapan verifikasi dan validasi itu yg dilakukan dumas akurat, ya kami juga memastikan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum,” ujar Setyo.

    Sebelumnya, seorang mantan staf di DPD RI melaporkan dugaan suap terkait pemilihan ketua DPD periode 2024–2029 ke KPK. 

    Mantan staf DPD bernama Fithrat Irfan itu menduga terdapat 95 senator atau anggota DPD yang menerima aliran uang suap itu. 

    Hal itu disampaikan Irfan saat melaporkan dugaan korupsi itu ke KPK, Selasa (18/2/2025). 
    Irfan didampingi oleh kuasa hukumnya, Azis Yanuar. 

    Dalam laporannya, Irfan menyebut senator asal Sulawesi Tengah (Sulteng) berinisial RAA yang disebut sebagai mantan bosnya turut menerima suap pemilihan ketua DPD. 

    Tak hanya pemilihan ketua DPD, Irfan menyebut pemilihan wakil ketua MPR dari unsur DPD juga diwarnai praktik suap. 

    “Saya melaporkan salah satu anggota DPD asal Sulawesi Tengah inisial RAA. Indikasinya itu beliau menerima dugaan suap dari untuk kompetisi pemilihan ketua DPD dan wakil ketua MPR unsur DPD. Itu melibatkan 95 orang yang ada, anggota dewan yang ada di DPD dari 152 totalnya,” kata Irfan di Gedung KPK, Jakarta.

    Irfan membeberkan seorang anggota DPD diduga mendapat 13 ribu dolar Amerika Serikat (AS). 
    Uang sebesar 5 ribu dolar AS untuk memberikan suara pada pemilihan ketua DPD, sementara 8 ribu dolar AS lainnya untuk pemilihan wakil ketua MPR dari unsur DPD. 

    “Untuk Ketua DPD RI itu ada nominal 5 ribu dolar AS per orang dan untuk wakil ketua MPR itu ada 8 ribu dolar AS. Jadi ada 13 ribu dolar AS total yang diterima (mantan) bos saya,” kata Irfan. 

    Irfan pun membeberkan modus pemberian uang suap ini. 

    Dikatakannya, uang itu diserahkan secara door to door ke tiap ruangan anggota DPD. 

    Kemudian uang haram itu disetorkan ke rekening bank.

    “Saya berempat semuanya, saya, saudara RAA bos saya, ada dua perwakilan yang dititipkan dari ketua DPD yang terpilih ini. Nah, itu diposisikan sebagai bodyguard. Satu bodyguard, satu driver untuk mengawal uang ini biar enggak bisa tertangkap OTT di jalan. Jadi uang itu ditukarkan dengan suara hak mereka untuk memilih salah satu dari pasangan calon ini,” tutur Irfan.

    Azis Yanuar yang menjadi kuasa hukum Irfan sempat memperlihatkan tanda bukti penerimaan laporan masyarakat. 

    Aziz Yanuar menyatakan telah memberikan bukti-bukti tambahan kepada KPK untuk mengusut kasus dugaan suap ini. 

    Bahkan, katanya, terdapat rekaman suara antara Irfan dengan petinggi partai. 

    “Buktinya tadi ada rekaman pembicaraan antara Pak Irfan dengan seorang petinggi partai. Jadi di sini bukan hanya terkait DPD, ternyata ada juga petinggi partai yang diduga terlibat. Rekaman suara,” katanya.