Xcloud.id

Negara: Amerika Serikat

  • Sensor NASA Potret Perubahan IKN dari Langit, Begini Bentuknya

    Sensor NASA Potret Perubahan IKN dari Langit, Begini Bentuknya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Potret pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru-baru ini terungkap melalui tangkapan satelit Lembaga Antariksa Amerika Serikat (AS) NASA. Gambar tersebut diambil melalui satelit OLI-2 (Operational Land Imager-2) di Landsat 9 dan OLI di Landsat 8.

    Gambar tersebut dipublikasikan oleh Earth Observatory NASA dan memperlihatkan kondisi wilayah IKN pada April 2022 dan Februari 2024. Pada gambar 2024, terlihat banyak perubahan signifikan, dimana banyak lahan di dalam hutan yang sudah dibuka untuk pembangunan infrastruktur.

    Adapun, pembangunan IKN dimulai pada Juli 2022 di kawasan hutan dan perkebunan kelapa sawit 30 kilometer ke daratan dari Selat Makassar. Hal ini dilakukan untuk menjawab tantangan lingkungan yang dihadapi Jakarta, ibu kota Indonesia saat ini.

    Foto: NASA
    Wujud IKN dari tangkapan sensor NASA

    Foto: NASA
    Wujud IKN dari tangkapan sensor NASA

    Wilayah metropolitan Jakarta dihuni oleh 30 juta orang dan telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Banjir yang sering terjadi, lalu lintas padat, polusi udara dan kekurangan air minum merupakan hal yang biasa terjadi di Jakarta.

    Jakarta juga diisukan bakal tenggelam dalam beberapa tahun ke depan. Pengambilan air tanah yang berlebihan telah berkontribusi terhadap laju penurunan permukaan tanah hingga 15 sentimeter per tahun, dan 40 persen wilayah kota kini berada di bawah permukaan laut.

    Meski demikian, beberapa peneliti khawatir perubahan penggunaan lahan untuk pembangunan IKN dapat membahayakan hutan dan satwa liar di wilayah tersebut.

    Hamparan daratan dan perairan pantai yang sedang dikembangkan kaya akan keanekaragaman hayati dan rumah bagi hutan bakau, bekantan, dan lumba-lumba Irrawaddy.

    Meskipun lokasinya telah banyak berubah selama satu setengah tahun terakhir, kota ini masih jauh dari selesai. Konstruksi direncanakan akan selesai pada tahun 2045.

    (hsy/hsy)

  • Tarif Impor Trump: Ancaman bagi Industri Mobil AS – Halaman all

    Tarif Impor Trump: Ancaman bagi Industri Mobil AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kebijakan tarif dagang yang diperkenalkan oleh Presiden Donald Trump, khususnya yang berkaitan dengan kendaraan dan komponen mobil, menyulut kekhawatiran serius bagi industri otomotif Amerika Serikat.

    Tarif tinggi yang dikenakan pada produk-produk ini dapat memicu lonjakan harga serta gangguan dalam rantai pasokan.

    Mari kita telaah lebih dalam mengenai dampak dari kebijakan ini.

    Apa yang Dikatakan Peneliti Tentang Tarif Impor?

    David Gantz, peneliti di Baker Institute for Public Policy di Rice University, menyatakan bahwa kenaikan tarif impor yang diberlakukan Trump—khususnya terhadap negara-negara seperti Meksiko—dapat menimbulkan ancaman besar bagi produksi otomotif.

    Sementara menurut perusahaan riset otomotif Kelley Blue Book, tarif baru ini diprediksi dapat meningkatkan harga rata-rata mobil baru di AS sebesar 3.000 dolar atau lebih.

    Bahkan, harga truk pickup diproyeksikan melonjak hingga 10.000 dolar AS.

    Dengan semakin tingginya harga mobil, banyak konsumen mungkin akan berpikir dua kali untuk membeli kendaraan baru, yang bisa mengurangi permintaan dan pada gilirannya menurunkan penjualan di industri otomotif AS.

    Apa Tanggapan CEO Perusahaan Otomotif?

    CEO Ford, Jim Farley, menyuarakan keprihatinan yang sama, mengatakan bahwa kebijakan ini akan menambah biaya dan menyebabkan kekacauan di sektor otomotif.

    Di sisi lain, CEO General Motors, Mary Barra, mengungkapkan bahwa GM sedang mempertimbangkan berbagai skenario untuk mereduksi dampak negatif dari tarif tersebut.

    Apa Potensi Retaliasi dari Negara Tetangga?

    Dampak tarif sebesar 25 persen yang berkelanjutan terhadap Kanada dan Meksiko tidak hanya akan meningkatkan harga, tetapi juga berpotensi memicu tindakan balasan.

    Retaliasi ini dapat mengakibatkan kerugian signifikan bagi industri otomotif AS, terutama dalam hal penurunan ekspor serta gangguan pada rantai pasokan yang memengaruhi produksi kendaraan di dalam negeri.

    Lantaran sejak 1965, AS dan Kanada telah sepakat untuk saling menghapus tarif untuk mobil dan suku cadang mobil.

    Ketergantungan ini menjadi semakin signifikan, karena banyak komponen kendaraan, termasuk suku cadang dan bahan baku, diproduksi di Kanada dan Meksiko sebelum dirakit di pabrik-pabrik di AS.

    Pengenaan tarif impor dapat menaikkan biaya komponen tersebut, berpotensi mengganggu proses produksi kendaraan di AS.

    Bagaimana Tarif Ini Mempengaruhi Perjanjian Perdagangan?

    Kenaikan tarif juga dapat merusak hubungan perdagangan yang telah diatur oleh perjanjian seperti USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement) yang menggantikan NAFTA.

    Perjanjian ini awalnya dirancang untuk memastikan kelancaran perdagangan barang dan jasa, termasuk di sektor otomotif.

    Jika tarif terus dikenakan, hal ini bisa menghancurkan kesepakatan tersebut dan memperburuk ketidakpastian ekonomi di industri otomotif.

    Tarif baru yang dikenakan oleh Presiden Trump juga berpotensi membawa dampak yang luas bagi industri otomotif AS.

    Kenaikan harga, penurunan permintaan, serta gangguan pada rantai pasokan menjadi isu utama yang dihadapi.

    Selain itu, hubungan perdagangan yang telah terjalin dengan baik antara AS, Kanada, dan Meksiko kini terancam, yang dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi dalam sektor ini.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Penting bagi Presiden Zelenskyy Pulihkan Hubungan dengan Trump

    Penting bagi Presiden Zelenskyy Pulihkan Hubungan dengan Trump

    JAKARTA – Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte meminta Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy untuk memulihkan hubungannya dengan Presiden AS Donald Trump setelah keduanya terlibat pertengkaran di Ruang Oval Gedung Putih.

    “Penting bagi Presiden Zelenskyy untuk menemukan cara memulihkan hubungannya dengan Presiden Amerika dan dengan tim kepemimpinan senior Amerika. Saya membahas hal ini kemarin dengan Zelenskyy,” kata Rutte kepada BBC Inggris dikuitp via Sputnik-OANA, Minggu, 2 Maret.

    Rutte bilang pertengkaran kedua pemimpin negara ini sangat disayangkan. Sebelumnya pada Jumat, 28 Februari lalu, pembicaraan antara Trump dan Zelensky mengenai penyelesaian konflik di Ukraina berakhir dengan kegagalan setelah mereka terlibat pertengkaran di Ruang Oval dan diliput langsung oleh media.

    Para pejabat senior AS kemudian meminta delegasi Ukraina meninggalkan Gedung Putih dan konferensi pers Trump-Zelenskyy dibatalkan. Trump juga membatalkan penandatanganan perjanjian mineral tanah jarang antara AS dan Ukraina.

    Menurut Rutte, Zelenskyy harus menghormati apa yang telah dilakukan Trump untuk Ukraina, termasuk pengiriman senjata selama masa jabatan Trump yang pertama sebagai Presiden AS.

    Setelah pertengkaran di Gedung Putih itu, Zelenskyy mengatakan dalam wawancara dengan Fox News bahwa dirinya yakin tidak melakukan kesalahan apa pun dan menolak meminta maaf kepada Trump.

    Namun, Zelenskyy mengaku yakin hubungannya dengan Presiden AS itu bisa dipulihkan.

    “Ya, tentu saja, karena hubungan ini lebih dari sekadar hubungan dua presiden,” kata Zelenskyy dalam wawancara itu.

  • Perdebatan Zelensky dan Trump: Reaksi Oksana Markarova Viral di Media Sosial – Halaman all

    Perdebatan Zelensky dan Trump: Reaksi Oksana Markarova Viral di Media Sosial – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Duta Besar Ukraina untuk Amerika Serikat, Oksana Markarova, menjadi perbincangan di media sosial setelah foto dirinya yang menepok jidat viral.

    Insiden tersebut terjadi saat pertemuan antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Donald Trump di Ruang Oval pada tanggal 28 Februari 2025.

    Pertemuan ini awalnya dijadwalkan untuk membahas kelanjutan bantuan militer AS kepada Ukraina serta perjanjian keamanan jangka panjang, namun suasana berubah menjadi panas ketika Zelensky menolak pendekatan Trump terhadap gencatan senjata dengan Rusia.

    Menurut laporan dari Newsweek, ekspresi wajah Markarova mencerminkan frustrasi yang mendalam terkait memburuknya hubungan antara Amerika Serikat dan Ukraina.

    Dalam pertemuan tersebut, Trump bahkan keliru menyalahkan Ukraina sebagai pihak yang memulai perang dengan Rusia, serta menyebut Zelensky sebagai diktator.

    Pertemuan yang awalnya dimaksudkan untuk diskusi diplomatik berubah menjadi perdebatan sengit.

    JD Vance, Wakil Presiden yang turut hadir, mengkritik Zelensky dan menuduhnya memanfaatkan dukungan AS untuk tawar-menawar dengan Rusia.

    Konfrontasi ini semakin memanas ketika Zelensky merespons dengan menegaskan pentingnya dukungan AS bagi Ukraina.

    Trump juga tidak kalah keras dalam mengkritik, ia menyatakan, “Anda mempertaruhkan nyawa jutaan orang,” ketika Zelensky tidak setuju dengan pendekatan negosiasi.

    Alhasil, Zelensky meninggalkan Gedung Putih tanpa menandatangani perjanjian mineral yang sebelumnya diharapkan bisa menjadi syarat dukungan lanjutan bagi Ukraina.

    Siapa Oksana Markarova?

    Oksana Markarova diangkat sebagai Duta Besar Ukraina untuk Amerika Serikat pada 20 April 2021, kurang dari setahun sebelum Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina.

    Sejak saat itu, Markarova telah menjadi juru bicara penting bagi negara asalnya di luar negeri, dengan sering tampil di media dan berbagai acara publik.

    Dalam Pidato Kenegaraan tahun lalu, ia menggambarkan kondisi kritis yang dihadapi Ukraina dan menekankan pentingnya dukungan internasional.

    Markarova bukanlah sosok asing dalam dunia diplomasi.

    Sebelum menjabat sebagai duta besar, ia menghabiskan lima tahun di Kementerian Keuangan Ukraina, di mana ia menjabat sebagai Menteri Keuangan.

    Ia terlibat dalam penyusunan program pemulihan ekonomi makro serta melaksanakan konsolidasi fiskal yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Markarova juga memiliki pengalaman 17 tahun di sektor swasta, di mana ia memegang posisi manajerial senior dalam bidang ekuitas swasta dan penasihat keuangan.

    Pengalaman panjangnya memberikan landasan yang kuat untuk berperan sebagai duta besar dan mewakili kepentingan Ukraina di tingkat internasional.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Setelah Ketegangan dengan Trump, Zelensky Disambut Hangat Starmer, Dapat Pinjaman 47 T dari Inggris  – Halaman all

    Setelah Ketegangan dengan Trump, Zelensky Disambut Hangat Starmer, Dapat Pinjaman 47 T dari Inggris  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer menyambut hangat Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy di London pada Sabtu (1/3/2025).

    Pertemuan ini terjadi tepat sehari setelah pertemuan yang berlangsung menegangkan antara pemimpin Ukraina tersebut dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

    Kedatangan Zelenskyy ke Inggris menandai kelanjutan dukungan dari negara tersebut terhadap perjuangan Ukraina di tengah konflik dengan Rusia.

    Sebagai bentuk komitmen, Inggris dan Ukraina meluncurkan perjanjian pinjaman sebesar £2,26 miliar atau senilai Rp47,1 triliun (kurs £1 GBP = Rp20.860) untuk memperkuat pertahanan Ukraina. 

    Dana ini akan dibayar kembali dengan keuntungan dari aset kedaulatan Rusia yang saat ini tidak dapat dimobilisasi.

    Kontras dengan Pertemuan di Gedung Putih

    Jika pertemuan Zelenskyy dengan Trump di Gedung Putih diwarnai ketegangan, kedatangannya di Downing Street disambut dengan antusiasme tinggi.

    Kerumunan di Whitehall memberikan sorak-sorai, sementara Starmer mengambil langkah yang tidak biasa dengan berjalan di sepanjang trotoar untuk menyambut Zelensky, dikutip dari The Guardian.

    Keduanya kemudian berpelukan sebelum Starmer mengarahkan Zelenskyy ke arah pendukung yang bersorak di luar.

    Di dalam Downing Street No. 10, Starmer menegaskan dukungan Inggris terhadap Ukraina. 

    Ia menyatakan bahwa sorak-sorai dari masyarakat Inggris adalah bentuk solidaritas mereka terhadap Ukraina.

    “Anda sangat, sangat diterima di sini di Downing Street,” kata Starmer kepada Zelenskyy, dikutip dari SBS News.

    “Dan seperti yang Anda dengar dari sorak sorai di luar, Anda mendapat dukungan penuh dari seluruh Inggris Raya, dan kami mendukung Anda bersama Ukraina selama yang diperlukan,” tambahnya.

    Starmer juga menegaskan tekadnya untuk mencapai perdamaian abadi bagi Ukraina, yang didasarkan pada kedaulatan dan keamanan negara tersebut.

    “Tekad yang kuat untuk mencapai apa yang kita berdua ingin capai, yaitu perdamaian abadi, perdamaian abadi bagi Ukraina yang didasarkan pada kedaulatan dan keamanan bagi Ukraina, yang sangat penting bagi Ukraina, sangat penting bagi Eropa, dan sangat penting bagi Inggris Raya,” tegasnya.

    Zelenskyy merespons dengan menyatakan bahwa Ukraina mengandalkan dukungan Inggris dan mengungkapkan rasa syukurnya memiliki mitra yang solid.

    “Kami mengandalkan dukungan Anda, dan kami sangat senang memiliki mitra dan teman seperti itu,” kata Zelensky.

    Sebelumnya, pada Jumat (28/2/2025), Zelenskyy bertemu dengan Trump di Gedung Putih.

    Namun, pertemuan itu berubah menjadi pertikaian sengit di Ruang Oval, dengan keduanya saling menyela berulang kali, dikutip dari BBC.

    Padahal, pertemuan ini seharusnya menjadi ajang penandatanganan kesepakatan yang akan membuka akses AS ke mineral Ukraina.

    Konferensi pers yang direncanakan dibatalkan, dan Zelenskyy diminta meninggalkan Gedung Putih sebelum perjanjian ditandatangani.

    Dalam wawancara dengan Fox News, Zelenskyy mengakui bahwa pertengkaran publik tersebut “tidak baik”, tetapi ia masih yakin hubungan dengan Trump bisa diperbaiki.

    Meskipun meninggalkan Washington tanpa kesepakatan, Zelenskyy tetap menegaskan kesiapannya untuk menandatangani perjanjian tersebut sebagai “langkah pertama menuju jaminan keamanan” bagi Ukraina.

    Melalui Telegram, ia menekankan pentingnya memastikan bahwa Ukraina tetap didengar oleh dunia internasional, baik selama perang maupun setelahnya.

    Reaksi terhadap pertemuan ini beragam. 

    Di AS, tanggapan cenderung mengikuti garis partisan, sementara di Ukraina, Zelenskyy mendapat apresiasi luas karena mempertahankan pendiriannya dalam menghadapi tekanan diplomatik.

    Sementara itu, Rusia mengeluarkan pernyataan bahwa Trump dan senator J.D. Vance telah bertindak dengan menahan diri dalam pertemuan tersebut.

    Dengan dukungan kuat dari Inggris, Zelenskyy mendapat suntikan semangat baru dalam perjuangan Ukraina.

    Kontras antara sambutan hangat di London dan ketegangan di Washington menunjukkan dinamika politik internasional yang semakin kompleks dalam konflik ini.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Donald Trump, Keir Starmer dan Konflik Rusia vs Ukraina

  • Hamas Kecam Israel Setop Bantuan Kemanusiaan ke Gaza: Kejahatan Perang

    Hamas Kecam Israel Setop Bantuan Kemanusiaan ke Gaza: Kejahatan Perang

    Gaza –

    Hamas mengecam Israel yang mengumumkan penghentian masuknya barang dan pasokan ke Jalur Gaza, Palestina. Hamas menganggap langkah itu sebagai kejahatan perang dan pelanggaran perjanjian gencatan senjata.

    “Keputusan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menangguhkan bantuan kemanusiaan adalah pemerasan, kejahatan perang, dan kudeta terang-terangan terhadap perjanjian (gencatan senjata),” kata Hamas dalam sebuah pernyataan dilansir AFP, Minggu (2/3/2025).

    Untuk diketahui, Israel mengumumkan penghentian masuknya semua barang dan pasokan ke Jalur Gaza, Palestina. Hal itu dilakukan untuk menekan Hamas agar menerima proposal perpanjangan gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat (AS).

    Dilansir Associated Press, Minggu (2/3), Kantor Perdana Menteri Israel tidak merinci keputusan tersebut. Tetapi, Israel memperingatkan tentang ‘konsekuensi tambahan’ jika Hamas tidak menerima apa yang Israel katakan sebagai proposal AS untuk perpanjangan gencatan senjata.

    Selain itu, Israel juga tidak menjelaskan apakah pasokan bantuan telah dihentikan sepenuhnya atau sebagian. Fase pertama gencatan senjata Israel-Hamas, yang mencakup lonjakan bantuan kemanusiaan, berakhir pada Sabtu (1/3).

    Sebagai informasi, hampir seluruh wilayah Gaza berbatasan langsung dengan daerah yang dikuasai Israel. Hanya perbatasan di Rafah yang berbatasan dengan Mesir.

    (fca/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Tetapkan Bahasa Inggris Jadi Bahasa Resmi AS

    Trump Tetapkan Bahasa Inggris Jadi Bahasa Resmi AS

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi Amerika Serikat. Dia mengatakan bahasa Inggris akan membawa persatuan ke negara yang banyak menjadi tujuan imigrasi dari seluruh dunia.

    Dilansir AFP, Minggu (2/3/2025), Gedung Putih menerbitkan perintah eksekutif oleh Trump yang mengatakan bahwa ‘sudah lama sekali’ bahasa Inggris dinyatakan sebagai bahasa resmi negara.

    “Bahasa yang ditetapkan secara nasional merupakan inti dari masyarakat yang bersatu dan kohesif dan Amerika Serikat diperkuat oleh warga negara yang dapat dengan bebas bertukar ide dalam satu bahasa bersama,” demikian isi dokumen tersebut.

    Perintah tersebut mencabut mandat Presiden dari tahun 1990-an di bawah Presiden Bill Clinton yang mengharuskan lembaga federal dan lembaga yang menerima dana federal untuk memberikan bantuan kepada penutur non-Inggris. Menurut dokumen baru itu, lembaga-lembaga tersebut masih akan memiliki fleksibilitas untuk memutuskan berapa banyak bantuan yang akan diberikan dalam bahasa selain bahasa Inggris.

    “Tidak ada dalam perintah ini yang mengharuskan atau mengarahkan perubahan apa pun dalam layanan yang diberikan oleh lembaga mana pun,” demikian isi perintah eksekutif tersebut.

    Trump juga menyatakan kepala lembaga berwenang untuk menentukan apa yang diperlukan ‘untuk memenuhi misi lembaga masing-masing dan secara efisien menyediakan layanan Pemerintah bagi rakyat Amerika’. Trump telah mengeluarkan banyak perintah eksekutif dalam minggu-minggu pertamanya menjabat, yang berusaha untuk memberikan cap sayap kanannya di negara tersebut.

    Namun, banyak perintahnya yang ditentang di pengadilan. Kebanyakan perintah Trump yang digugat itu terkait pembatalan pendanaan federal yang disetujui oleh Kongres.

    Menurut data pemerintah AS dari tahun 2019, hampir 68 juta orang di AS berbicara bahasa selain bahasa Inggris di rumah mereka. Meskipun bahasa Inggris sejauh ini merupakan bahasa mayoritas di negara tersebut, lebih dari 40 juta orang di Amerika diperkirakan berbicara bahasa Spanyol di rumah.

    Ada juga bahasa yang digunakan kelompok imigran lainnya, termasuk China dan Vietnam. Lanskap linguistik AS yang kompleks juga mencakup sejumlah besar bahasa penduduk asli Amerika.

    Tonton juga Video Pujian Trump ke Prabowo: Luar Biasa, Bahasa Inggris Anda Sangat Baik

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • AS Percepat Bantuan Militer Rp 66,2 T untuk Israel atas Perintah Trump – Halaman all

    AS Percepat Bantuan Militer Rp 66,2 T untuk Israel atas Perintah Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, mengumumkan pada hari Sabtu (2/3/2025) bahwa pemerintah AS akan mempercepat pengiriman bantuan militer senilai sekitar 4 miliar USD atau sekitar Rp 66,2 T ke Israel. 

    Keputusan ini merupakan bagian dari langkah lanjutan setelah pemerintahan yang dipimpin oleh Donald Trump menyetujui penjualan hampir 12 miliar USD dalam bentuk bantuan militer asing ke negara tersebut.

    Rubio menandatangani deklarasi untuk mempercepat transfer senjata dan peralatan militer ke Israel, yang telah menjadi mitra strategis utama bagi Amerika Serikat di Timur Tengah.

    Dalam pernyataannya, Rubio menegaskan bahwa AS akan terus membantu Israel dalam meningkatkan keamanan.

    “AS akan terus menggunakan semua alat yang tersedia untuk memenuhi komitmen jangka panjang Amerika terhadap keamanan Israel, termasuk cara untuk melawan ancaman keamanan,” kata Rubio, dikutip dari Al Mayadeen.

    Pencabutan Arahan Biden

    Langkah terbaru ini juga terkait dengan keputusan kontroversial dari Presiden Donald Trump yang mencabut arahan yang dikeluarkan oleh mantan Presiden AS, Joe Biden, pada Februari 2024. 

    Arahan tersebut berfokus pada pemberian perlindungan terhadap penggunaan senjata yang dipasok oleh AS.

    Terutama dalam konteks perang yang sedang berlangsung di Jalur Gaza, di mana senjata buatan AS telah digunakan oleh Israel dalam melakukan genosida terhadap rakyat Palestina.

    Pencabutan arahan tersebut secara efektif menghilangkan hambatan potensial terhadap penggunaan senjata oleh Israel.

    Meskipun negara ini telah lama menghadapi kritik internasional terkait catatan panjang kejahatan perang yang dilakukan selama operasi militernya, terutama terhadap rakyat Palestina.

    Pembatalan Pembatasan Bom Kaliber Besar

    Selain itu, pemerintahan Trump juga menghapus pembatasan terkait transfer bom kaliber besar.

    Bom ini telah digunakan oleh Israel dalam serangan-serangan besar di Jalur Gaza dan Lebanon selama beberapa bulan terakhir. 

    Bom-bom ini, yang memiliki daya destruktif tinggi, telah menyebabkan kerusakan besar di blok permukiman dan menambah ketegangan di wilayah yang sudah tegang.

    Banyak pihak yang mengkritik langkah ini sebagai bentuk dukungan tanpa syarat terhadap kebijakan Israel, yang sering kali melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hukum internasional.

    Keputusan untuk mempercepat pengiriman bantuan militer ini sekali lagi menegaskan komitmen pemerintah AS terhadap keamanan Israel, sebuah isu yang telah menjadi inti kebijakan luar negeri AS selama beberapa dekade terakhir.

    Namun, langkah ini juga menggarisbawahi kebijakan pro-Zionis yang semakin mencolok, dengan pemerintahan Trump mendukung penuh kebijakan pembersihan etnis Palestina di Jalur Gaza dan kawasan sekitarnya.

    Bantuan militer yang dipercepat ini dipandang oleh banyak pihak sebagai upaya untuk memperkuat posisi Israel di tengah ketegangan yang semakin meningkat, serta memperdalam peran AS dalam konflik Timur Tengah. 

    Di sisi lain, kebijakan ini juga semakin memperburuk ketegangan internasional, khususnya dengan negara-negara yang mendukung Palestina dan menentang kebijakan Israel dalam konflik yang berlarut-larut.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Donald Trump dan Konflik Palestina vs Israel

  • Israel Umumkan Penghentian Pasokan Barang ke Gaza

    Israel Umumkan Penghentian Pasokan Barang ke Gaza

    Tel Aviv –

    Israel mengumumkan penghentian masuknya semua barang dan pasokan ke Jalur Gaza, Palestina. Hal itu dilakukan untuk menekan Hamas agar menerima proposal perpanjangan gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat (AS).

    Dilansir Associated Press, Minggu (2/3/2025), Kantor Perdana Menteri Israel tidak merinci keputusan tersebut. Tetapi, Israel memperingatkan tentang ‘konsekuensi tambahan’ jika Hamas tidak menerima apa yang Israel katakan sebagai proposal AS untuk perpanjangan gencatan senjata.

    Selain itu, Israel juga tidak menjelaskan apakah pasokan bantuan telah dihentikan sepenuhnya atau sebagian. Fase pertama gencatan senjata Israel-Hamas, yang mencakup lonjakan bantuan kemanusiaan, berakhir pada Sabtu (1/3).

    Sebagai informasi, wilayah hampir seluruh wilayah Gaza berbatasan langsung dengan daerah yang dikuasai Israel. Hanya perbatasan di Rafah yang berbatasan dengan Mesir.

    Kedua pihak belum merundingkan fase kedua, di mana Hamas akan membebaskan puluhan sandera yang tersisa sebagai imbalan atas penarikan pasukan Israel dan gencatan senjata yang langgeng. Israel mengatakan pada hari Minggu pagi bahwa mereka mendukung proposal untuk memperpanjang fase pertama gencatan senjata hingga Ramadan dan Paskah atau 20 April.

    Proposal tersebut datang dari utusan Timur Tengah pemerintahan Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff. Lantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut Hamas akan membebaskan setengah dari sandera pada hari pertama dan sisanya saat kesepakatan gencatan senjata permanen tercapai.

    Tidak ada komentar langsung dari Amerika Serikat, Mesir, atau Qatar, yang telah menjadi penengah antara Israel dan Hamas selama lebih dari setahun. Hamas belum menanggapi usulan tersebut.

    “Satu-satunya cara untuk mencapai stabilitas di kawasan tersebut dan pemulangan para tahanan adalah dengan menyelesaikan pelaksanaan perjanjian dimulai dengan pelaksanaan fase kedua,” kata pemimpin Hamas Mahmoud Mardawi dilansir AFP.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • KPK Sebut Syahrul Yasin Limpo Akan Dijebloskan ke Penjara Usai Kasasinya Ditolak MA – Page 3

    KPK Sebut Syahrul Yasin Limpo Akan Dijebloskan ke Penjara Usai Kasasinya Ditolak MA – Page 3

    Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian pada tahun 2020–2023. Sehingga, hukumannya tetap 12 tahun penjara sebagaimana putusan banding.

    “Tolak perbaikan. Tolak kasasi terdakwa, dengan perbaikan mengenai redaksi pembebanan uang pengganti kepada terdakwa,” demikian petikan amar putusan kasasi Nomor 1081 K/PID.SUS/2025 yang dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung RI di Jakarta, Jumat (28/2/2025) dilansir Antara.

     Meski menolak permohonan kasasi SYL, majelis kasasi memutuskan melakukan perbaikan terkait redaksional hukuman uang pengganti sehingga selengkapnya menjadi berbunyi:

    “Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp44.269.777.204,00 ditambah 30.000 dolar Amerika Serikat, dikurangi dengan jumlah uang yang disita dalam perkara ini yang selanjutnya dinyatakan dirampas untuk negara, subsider 5 tahun penjara.”

    Putusan kasasi itu diputus pada hari Jumat ini oleh Hakim Agung Yohanes Priyana selaku ketua majelis dengan didampingi dua anggota, Arizon Mega Jaya dan Noor Edi Yono, serta Setia Sri Mariana selaku panitera pengganti.

    “Perkara telah diputus, sedang dalam proses minutasi oleh majelis,” demikian keterangan status perkara tersebut.

    Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonis SYL menjadi 12 tahun penjara, denda sebesar Rp500 juta subsider empat bulan kurungan, serta uang pengganti Rp44.269.777.204 ditambah 30.000 dolar AS subsider 5 tahun penjara.

    “Menjatuhkan terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sejumlah Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 4 bulan kurungan,” ucap hakim ketua Artha Theresia dalam putusannya yang dibacakan di PT DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).

    Selain pidana penjara yang diperberat, Hakim juga mengenakan SYL dengan membayar uang pengganti sebesar Rp44.269.777.204 dan USD 30 ribu. Bila eks Mentan itu tidak membayar uang pengganti maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 5 tahun.

     

     

     

    Reporter: Rahmat Baihaqi

    Sumber: Merdeka.com