Xcloud.id

Negara: Amerika Serikat

  • Gelombang PHK Amerika Berlanjut, Petugas Pajak Jadi Korban

    Gelombang PHK Amerika Berlanjut, Petugas Pajak Jadi Korban

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Donald Trump resmi membubarkan tim pegawai negeri sipil yang berperan dalam pengembangan sistem layanan pajak Internal Revenue Service (IRS) serta perbaikan berbagai situs web pemerintah. Juru bicara General Service Administration (GSA) mengonfirmasi pembubaran tim tersebut pada Sabtu (2/3/2025).

    Melansir Reuters, Direktur Teknologi Transformasi GSA Thomas Shedd memberi tahu anggota tim digital 18F bahwa pekerjaan mereka dihentikan karena dianggap “tidak kritis.” Sekitar 90 pegawai tim tersebut langsung kehilangan akses ke perangkat kerja mereka setelah keputusan itu diumumkan.

    GSA menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai bagian dari implementasi sejumlah perintah eksekutif. Salah satunya adalah “Inisiatif Optimalisasi Tenaga Kerja Departemen Efisiensi Pemerintahan Presiden,” yang ditandatangani pada 11 Februari.

    Miliarder Elon Musk, yang memimpin tim Efisiensi Pemerintahan di bawah administrasi Trump, sebelumnya menanggapi sebuah unggahan di platform X yang menyebut 18F sebagai “kantor komputer yang jauh milik pemerintah.” Musk membalas unggahan tersebut dengan mengatakan bahwa kelompok itu telah “dihapus.”

    Tim 18F pertama kali dibentuk pada 2014 di bawah pemerintahan Barack Obama dan beroperasi di bawah naungan GSA. Tim ini bertugas meningkatkan aksesibilitas situs web pemerintah, memodernisasi teknologi, serta memperbaiki layanan bagi masyarakat.

    Selain itu, 18F juga membantu meningkatkan akses data dan mendukung inisiatif transparansi informasi publik. Hingga saat ini, layanan pengisian pajak daring IRS yang dikembangkan oleh tim tersebut masih dapat diakses.

    Sementara itu, The Washington Post melaporkan bahwa tim di bawah kepemimpinan Musk tertarik menggunakan data pajak pribadi untuk meninjau potensi penipuan dalam pembayaran tunjangan federal. Di sisi lain, Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) dilaporkan meminta IRS mengungkapkan alamat rumah sekitar 700.000 imigran tanpa dokumen yang sedang dalam proses deportasi.

    Menurut laporan The New York Times dan The Washington Post pada Jumat (1/3/2025), IRS sejauh ini menolak permintaan DHS terkait akses data tersebut. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Gedung Putih mengenai langkah lanjutan terkait keputusan tersebut.

    (hsy/hsy)

  • Houthi Arahkan Semua Meriam ke Israel, IDF Berjudi dengan Nyawa Sandera di Tangan Hamas di Gaza – Halaman all

    Houthi Arahkan Semua Meriam ke Israel, IDF Berjudi dengan Nyawa Sandera di Tangan Hamas di Gaza – Halaman all

    Houthi Arahkan Semua Meriam ke Israel, IDF Berjudi dengan Nyawa Sandera di Tangan Hamas di Gaza

    TRIBUNNEWS.COM – Pemimpin Houthi Yaman, Abdul-Malik al-Houthi memperingatkan, setiap dimulainya kembali serangan Israel terhadap Gaza akan ditanggapi pihaknya dengan eskalasi militer berskala besar.

    Pernyataan pimpinan kelompok Ansarallah Houthi Yaman ini merujuk pada situasi perkembangan runtuhnya gencatan senjata di Gaza.

    Houthi menyatakan, kelompok tersebut akan mengerahkan persenjataan militer yang mereka miliki untuk diarahkan ke seluruh entitas pendudukan Israel.

    “Jika perang di Gaza kembali terjadi, seluruh entitas musuh akan menjadi sasaran tembakan,” ancam Houthi dilansir RNTV, Minggu (2/3/2025).

    Al-Houthi menambahkan bahwa kelompoknya akan memberikan dukungan “melalui berbagai cara militer” jika Tel Aviv melanjutkan operasinya terhadap Gaza.

    Sementara itu, sumber-sumber Palestina melaporkan bahwa beberapa warga Palestina tewas atau terluka pada hari Minggu ketika pasukan Israel mengebom beberapa wilayah di Gaza setelah berakhirnya gencatan senjata.

    PEMBEBASAN SANDERA – Foto ini diambil dari publikasi Telegram Brigade Al-Qassam (sayap militer gerakan Hamas) pada Minggu (23/2/2025), (atas, kiri-kanan): sandera Israel, Omer Shem Tov cium kening Al-Qassam dan Al-Qassam pamer senjata. (bawah, kiri-kanan): 3 tentara Israel dibebaskan dan 2 sandera (Tal Shoham dan Avera Mengistu) dibebaskan. Pada Sabtu (22/2/2025), Hamas membebaskan 6 sandera Israel pertukaran tahanan gelombang ke-7, dengan imbalan 602 tahanan Palestina. (Telegram/Brigade Al-Qassam)

    Israel Berjudi dengan Nyawa Sanderanya di Tangan Hamas

    Sebelum serangkaian serangan udara ke sejumlah titik wilayah sipil di Gaza, juga pada Minggu (2/3/2025), Israel telah memberlakukan pemblokiran semuan bantuan kemanusiaan yang masuk ke wilayah kantung Palestina tersebut.

    Berbagai laporan mengindikasikan kalau pemblokiran bantuan ini telah dikoordinasikan Israel dengan Amerika Serikat (AS).

    Israel menyatakan, menerima usulan AS akan proposal Gencatan Senjata Sementara yang diajukan, namun Hamas disebutkan belum menerimanya.

    Pemblokiran bantuan ini, sejalan niat Israel yang bermaksud menjadikan bantuan kemanusiaan sebagai ‘senjata’, dimaksudkan untuk menekan Hamas untuk menyetujui usulan AS tersebut. 

    Bagi Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, penghentian bantuan ke Gaza sampai Hamas dihancurkan atau menyerah, dan semua sandera Israel dikembalikan, merupakan langkah “ke arah yang benar.”

    “Gerbang neraka harus dibuka secepat dan sekeras mungkin hingga kemenangan penuh tercapai,” kata Smotrich.

    Sementara itu, mantan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir menyambut baik keputusan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menghentikan bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan menyatakan bahwa ia mendukungnya jika dilaksanakan sepenuhnya.

    Ben Gvir menambahkan bahwa tindakan seperti itu harus terus dilakukan hingga semua tawanan dibebaskan. “Sekarang saatnya membuka gerbang neraka, memutus aliran listrik dan air, dan kembali berperang,” ungkapnya.

    Hanya, laporan Al Jazeera menyiratkan kalau manuver Israel ini sebagai langkah perjudian dengan taruhan nyawa sandera Israel sendiri yang masih di tangan Hamas di Gaza.

    Hamas menyatakan, sebanyak 59 sandera Israel masih berada di Gaza.

    Selain merupakan kejahatan perang, memblokir bantuan ke Gaza justru membahayakan nyawa sandera Israel itu sendiri.

    Terlepas dari pemblokiran itu, serangan udara Israel yang berlanjut juga menjadi ancaman langsung bagi nyawa sandera Israel.

    Ratusan orang berdemo menuntut pemerintah Israel membebaskan keluarga dan kerabat mereka yang disandera Hamas di Gaza. Aksi demo ini digelar di Hostage Square di Tel Aviv untuk merayakan ulang tahun sandera Tamir Nimrodi, yang ditahan oleh teroris Hamas di Gaza. 15 November 2024. (Avshalom Sassoni/Flash90)

    Demo Besar di Tel Aviv

    Langkah pemerintah Israel ini sontak mendapat penentangan dari sejumlah entitas di Israel, khususnya para keluarga sandera.

    Di Tel Aviv, demonstrasi bergelombang terjadi di jalan-jalan utama. Para pihak oposisi menuding Netanyahu lebih mementingkan pengamanan posisinya ketimbang menyelamatkan sandera Israel yang tersisa.

    Sebelum memutuskan untuk memblokir bantuan masuk ke Gaza, Netanyahu memang dibayangi oleh ancaman perpecahan koalisi dari sayap kanan pemerintahannya yang menganggap kalau item-item pembahasan di negosiasi Tahap Dua gencatan senjata Gaza ‘tidak bisa diterima’.

    Menurut para pihak di koalisi Netanyahu, pemberian akses bantuan kemanusiaan serta penarikan mundur pasukan Israel sepenuhnya dari Gaza, adalah harga yang terlalu mahal untuk ditebus dengan pembebasan para sandera.

    Karena itu lah mereka mengancam Netanyahu dengan ancaman perpecahan kabinet dan penarikan dukungan yang bisa melengserkan Netanyahu dari jabatannya saat ini.

    BRIGADE HAMAS – Para petempur gerakan Hamas yang tergabung dalam Brigade Al Qassam saat parade bersenjata di Gaza beberapa waktu lalu. Hamas menyatakan akan menyerahkan 4 jenazah sandera Israel pada Kamis (20/2/2025) dan membebaskan 6 sandera hidup Israel pada Sabtu (22/2/2025) dalam fase pertama kesepakatan pertukaran sandera dan tahanan dengan Israel. (RNTV/TangkapLayar)

    Respons Hamas

    Gerakan Hamas mengatakan kalau pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor Perdana Menteri Israel adalah upaya terang-terangan untuk menghindari perjanjian dan menghindari memasuki negosiasi untuk tahap kedua perjanjian tersebut.

    Hamas menilai, Israel berusaha mengulur-ulur negosiasi Tahap II tapi ingin tetap sandera Israel dibebaskan.

    Pada akhirnya, kata Hamas, Israel akan melanjutkan gempuran mereka ke Gaza jika sandera-sandera sudah dibebaskan.

    Dalam sebuah pernyataan, Hamas menganggap keputusan Netanyahu untuk menghentikan bantuan kemanusiaan sebagai pemerasan murahan, kejahatan perang, dan kudeta terang-terangan terhadap kesepakatan gencatan senjata yang dijadwalkan tiga tahap tersebut. 

    Hamas meminta para mediator dan masyarakat internasional harus bergerak untuk menekan Israel dan menghentikan tindakan hukuman dan tidak bermoralnya terhadap lebih dari dua juta orang di Jalur Gaza.

    “Penjahat perang Netanyahu berusaha memaksakan fakta politik di lapangan, yang gagal diwujudkan oleh tentara fasisnya selama lima belas bulan genosida brutal, berkat keteguhan, keberanian, dan perlawanan rakyat kami. Ia berusaha menggulingkan perjanjian yang ditandatangani untuk melayani kalkulasi politik internalnya yang sempit, dengan mengorbankan tahanan pendudukan di Gaza dan nyawa mereka,” kata pernyataan Hamas.

    Hamas menjelaskan, tuduhan Israel mengenai pelanggaran perjanjian gencatan senjata oleh gerakan tersebut menyesatkan dan tidak berdasar.

    “Tuduhan Israel ini merupakan upaya yang gagal untuk menutupi pelanggaran harian dan sistematis terhadap perjanjian tersebut, yang menyebabkan tewasnya lebih dari seratus orang rakyat kami di Gaza, selain itu juga mengganggu protokol kemanusiaan, mencegah masuknya tempat berlindung dan pasokan bantuan, serta memperdalam bencana kemanusiaan di Gaza,” tambah pernyataan Hamas.

    Ia menekankan kalau perilaku Netanyahu dan pemerintahannya jelas melanggar apa yang dinyatakan dalam Pasal 14 perjanjian, yang menetapkan bahwa semua tindakan yang terkait dengan tahap pertama berlanjut pada tahap kedua, dan bahwa para penjamin akan melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa negosiasi terus berlanjut hingga tercapai kesepakatan mengenai persyaratan pelaksanaan tahap kedua.

    PEMBEBASAN SANDERA – Foto ini diambil dari publikasi Telegram Brigade Al-Qassam (sayap militer gerakan Hamas) pada Minggu (23/2/2025), memperlihatkan anggota Brigade Al-Qassam memamerkan senjata selama pertukaran tahanan gelombang ke-7 di Jalur Gaza pada Sabtu (22/2/2025). Pada Sabtu (22/2/2025), Hamas membebaskan 6 sandera Israel dengan imbalan 602 tahanan Palestina. (Telegram/Brigade Al-Qassam)

    Serukan AS Berhenti Berpihak ke Israel

    Hamas juga menyerukan pemerintah AS untuk menghentikan bias dan keberpihakannya pada, “Rencana fasis penjahat perang Netanyahu, yang menargetkan rakyat kami dan keberadaan mereka di tanah mereka. Kami menegaskan bahwa semua proyek dan rencana yang mengabaikan rakyat kami dan hak-hak mereka yang telah ditetapkan di tanah mereka, penentuan nasib sendiri, dan pembebasan dari pendudukan ditakdirkan untuk gagal dan kalah.”

    Hamas memperbarui komitmennya untuk melaksanakan perjanjian yang ditandatangani dalam tiga tahap, dengan menambahkan:

    “Kami telah berulang kali mengumumkan kesiapan kami untuk memulai negosiasi untuk tahap kedua perjanjian tersebut.”

    Hamas mengimbau para mediator untuk menekan pendudukan agar melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian, dalam semua tahapannya, melaksanakan protokol kemanusiaan, dan mendatangkan peralatan tempat berlindung dan penyelamatan ke Jalur Gaza.

    Hamas menganggap, “Netanyahu dan pemerintahan ekstremisnya bertanggung jawab penuh atas penghalangan penerapan perjanjian tersebut, atau kebodohan apa pun yang mungkin dilakukannya dengan menggulingkannya, termasuk konsekuensi kemanusiaan yang terkait dengan tahanan pendudukan di Jalur Gaza.”

    Hamas meyakini kalau satu-satunya cara untuk memulangkan sandera Israel adalah dengan menaati perjanjian, segera mengadakan perundingan untuk memulai tahap kedua, dan agar pendudukan berkomitmen untuk melaksanakan janjinya.

     

    (oln/RNTV/anews/khbrn/aja/anadolu/*)

     

     

     

  • Gencatan Senjata Runtuh, Israel Bombardir Beit Hanoun-Rafah, Ben Gvir: Saatnya Buka Gerbang Neraka – Halaman all

    Gencatan Senjata Runtuh, Israel Bombardir Beit Hanoun-Rafah, Ben Gvir: Saatnya Buka Gerbang Neraka – Halaman all

    Gencatan Senjata Gaza Kolaps: Jet Israel Bombardir Beit Hanoun-Rafah, Ben Gvir: Saatnya Membuka Gerbang Neraka

    TRIBUNNEWS.COM – Militer Israel (IDF) dilaporkan melancarkan serangkaian serangan udara ke sejumlah wilayah di Jalur Gaza menyusul berakhirnya gencatan senjata pada 28 Februari 2025 kemarin. 

    Pada Minggu (2/3/2025), pesawat tempur Israel dilaporkan melakukan serangan udara terhadap sebuah apartemen perumahan di Rafah, yang terletak di Jalur Gaza selatan, khususnya di lingkungan Al-Sultan.

    “Pengeboman itu mengakibatkan beberapa korban jiwa, baik luka-luka maupun kerusakan dilaporkan akibat serangan itu,” tulis laporan RNTV, Minggu.

    Sumber-sumber lokal mengindikasikan kalau serangan udara Israel tersebut menargetkan wilayah sipil.

    “Karena menyasar area sipil, kekhawatiran atas dampak yang semakin besar terhadap infrastruktur Gaza yang sudah hancur semakin meningkat. Tim tanggap darurat berada di lokasi, bekerja untuk membantu yang terluka dan mencari korban selamat di bawah reruntuhan,” kata laporan tersebut.

    Jumlah korban masih belum jelas karena situasi terus berkembang.

    AGRESI – Pasukan Israel (IDF) dari divisi infanteri melakukan agresi militer darat ke Jalur Gaza. Israel terindikasi enggan melanjutkan negosiasi tahap dua gencatan senjata dengan Hamas. (khaberni/tangkap layar) (khaberni/tangkap layar)

    IDF Tembaki Rumah-Rumah Penduduk

    Sebelum serangan di Rafah, laporan Pusat Media Palestina menyatakan, serangan udara Israel juga menyasar Beit Hanoun, sebuah kota di Gaza utara, Minggu.

    Serangan ini mengakibatkan tewasnya dua warga Palestina dan beberapa lainnya terluka.

    Serangan yang terjadi hari ini juga menargetkan rumah-rumah warga Palestina saat pasukan Israel menembaki rumah-rumah warga sipil.

    “Sumber-sumber lokal telah mengonfirmasi kalau pasukan Israel melepaskan tembakan di sekitar rumah-rumah Palestina di lingkungan Shejaiya, yang terletak di sebelah timur Kota Gaza,” tambah laporan RNTV.

    Serangan itu menargetkan kawasan permukiman dan menimbulkan kepanikan di kalangan warga sipil.

    Identitas korban masih belum dapat dipastikan, dan besarnya kerusakan masih ditaksir.

    Serangan IDF ini terjadi setelah fase pertama gencatan senjata berakhir kemarin, meskipun ada kesepakatan mengenai proposal yang didukung AS untuk gencatan senjata sementara selama bulan Ramadan.

    ITAMAR BEN-GVIR – Tangkap layar yang diambil dari akun X Mantan Menhan Israel Itamar Ben-Gvir pada Selasa (11/2/205). Itamar Ben-Gvir menyerukan serangan militer secara besar-besaran terhadap Gaza usai Hamas menunda pembebasan sandera yang telah direncanakan pada Sabtu depan (Tangkap layar yang diambil dari akun X Mantan Menhan Israel Itamar Ben-Gvir)

    Ben Gvir: Sekarang Waktu Tepat untuk Membuka Gerbang Neraka

    Sebagai catatan, serangkaian serangan Israel ini dilakukan setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan memblokir semua bantuan masuk ke Gaza, juga pada Minggu.

    Laporan menyatakan, aksi pemblokiran bantuan untuk Gaza ini dilakukan Israel guna menekan gerakan Hamas agar menyetujui usulan Amerika Serikat (AS) yang menyerukan perpanjangan gencatan senjata sementara dengan sejumlah syarat.

    Atas hal itu, Mantan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir mengomentari keputusan Netanyahu untuk menghentikan bantuan kemanusiaan ke Gaza.

    Ben Gvir menyatakan dukungannya terhadap keputusan tersebut dan menyambut baik penghentian bantuan jika keputusan itu dilaksanakan.

    Dia meminta kebijakan itu tetap berlaku sampai tawanan terakhir dibebaskan, menurut klaimnya.

    Ia menambahkan, “Sekarang adalah waktu yang tepat untuk membuka gerbang neraka, memutus aliran listrik dan air, dan kembali berperang.”

    TRUK BANTUAN – Tangkapan layar YouTube TRT World pada Minggu (2/3/2025) menunjukkan Puluhan truk bantuan memasuki Gaza saat gencatan senjata masih berlaku pada Rabu (22/1/2025). Pemerintah Israel menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza yang dilanda perang pada hari Minggu (2/3/2025). (Tangkapan layar YouTube TRT World)

    Israel Blokir Semua Bantuan Masuk ke Gaza

    Pada hari Minggu, Pasukan Pendudukan Israel menutup penyeberangan Jalur Gaza dan menghentikan masuknya barang dan bantuan kemanusiaan setelah berakhirnya tahap pertama perjanjian gencatan senjata, menolak untuk melaksanakan tahap kedua, menurut Pusat Media Palestina.

    Kantor Perdana Menteri “Israel” Benjamin Netanyahu menyatakan, dengan selesainya tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan, Netanyahu memutuskan untuk menghentikan masuknya barang dan pasokan ke Gaza mulai Minggu pagi ini.

    Pernyataan itu mengklaim bahwa keputusan ini dibuat karena penolakan Hamas terhadap usulan utusan AS Stephen Wittykov untuk melanjutkan negosiasi, yang mengancam “konsekuensi tambahan.”

    Hamas Bergeming, Kukuh Tahap Dua Gencatan Senjata

    Hari ini, pemimpin Hamas Mahmoud Mardaoui menekankan bahwa satu-satunya jalan menuju stabilitas regional dan pemulangan tawanan adalah penyelesaian perjanjian gencatan senjata, dimulai dengan pelaksanaan tahap kedua.

    Dalam pernyataan pers pada hari Minggu, Mardaoui menyatakan kalau tahap kedua memastikan negosiasi untuk gencatan senjata permanen, penarikan penuh, rekonstruksi, dan pembebasan tahanan dalam kesepakatan yang disepakati.

    “Inilah yang kami tegaskan, dan kami tidak akan mundur,” katanya.

    Ia menunjukkan kalau pernyataan terbaru dari kantor Netanyahu, yang menyebutkan persetujuan untuk perpnajangan gencatan senjata tahap I selama Ramadan dan Idul Fitri, “merupakan konfirmasi yang jelas tentang apa yang telah kami tekankan sejak awal,” mengacu pada penghindaran Israel terhadap perjanjian.

    Mardaoui menekankan bahwa pendudukan berulang kali mengingkari perjanjian yang ditandatangani dan terus bermanuver dalam memenuhi komitmen gencatan senjata.

    Ia memperingatkan kalau “manipulasi yang terus berlanjut ini tidak akan membawa para tawanan kembali ke keluarga mereka; sebaliknya, hal ini akan memperpanjang penderitaan mereka dan membahayakan nyawa mereka kecuali jika tekanan diberikan kepada pendudukan untuk memenuhi kewajibannya.”

    Tadi malam, kantor Netanyahu mengumumkan bahwa Israel telah menyetujui garis besar rencana gencatan senjata yang diusulkan oleh utusan AS Stephen Wittykov untuk gencatan senjata sementara di Gaza selama bulan Ramadan dan Paskah Yahudi (12-20 April). 

    Rencana ini sebelumnya tidak diungkapkan oleh Wittykov.

    Dalam pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan keamanan yang diketuai oleh Netanyahu, dihadiri oleh menteri pertahanan, para pemimpin militer senior, dan tim perunding, dipastikan bahwa, menurut usulan Wittykov, setengah dari tawanan Israel yang ditahan di Gaza, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, akan dibebaskan pada hari pertama gencatan senjata yang diusulkan.

    Pernyataan itu menambahkan jika kesepakatan untuk gencatan senjata permanen tercapai, separuh tawanan di Gaza akan dibebaskan.

    Tahap pertama perjanjian gencatan senjata berakhir Sabtu malam, meskipun negosiasi untuk tahap kedua awalnya dijadwalkan akan dimulai pada 3 Februari.

    Netanyahu menghalangi proses ini karena ia ingin memperpanjang tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan untuk membebaskan sebanyak mungkin tawanan Israel tanpa menawarkan konsesi apa pun atau menyelesaikan kewajiban yang diuraikan dalam perjanjian sebelumnya.

    Hamas menolak hal ini dan menuntut agar Israel bertanggung jawab atas ketentuan gencatan senjata, mendesak para mediator untuk segera memulai negosiasi untuk tahap kedua, termasuk penarikan Israel dari Gaza dan penghentian penuh perang.

    Sejak gencatan senjata dimulai pada 19 Januari, Israel telah melakukan banyak pelanggaran, yang mengakibatkan lebih dari 100 orang gugur, ratusan orang terluka, dan kegagalan dalam melaksanakan protokol kemanusiaan.

     

    (oln/rntv/*)

     

     

     

     

  • Diusir Trump, Disambut PM Inggris

    Diusir Trump, Disambut PM Inggris

    Jakarta –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky diusir oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump usai mereka berdebat panas. Namun siapa sangka, Zelensky disambut hangat oleh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

    Dilansir AFP, Sabtu (1/3), debat panas antara Trump dan Zelensky berlangsung di Ruang Oval, Gedung Putih. Trump memang sedang menjadi sahibulbait lawatan Zelensky.

    Hebohnya lagi, adu mulut ini terjadi saat kamera media massa sedang menyala. Seluruh dunia heboh oleh adu mulut Trump-Zelensky. Debat ini terjadi saat Ukraina sedang diinvasi oleh Rusia yang dipimpin oleh Vladimir Putin.

    Trump adalah Presiden AS yang belum lama menggantikan Joe Biden. Biden dulu lebih pro ke Zelensky dan cenderung bersedia membantu Zelensky. Namun Trump berbeda. Trump lebih pragmatis dan memiliki hubungan yang lumayan dekat dengan Putin.

    Zelensky pun akhirnya terusir dari Gedung Putih. Di sisi lain, Zelensky justru disambut dengan hangat oleh PM Inggris Keir Starmer.

    Bagaimana perbedaan yang dialami Zelensky ketika berkunjung ke AS dan Inggris? Baca halaman selanjutnya.

    Debat Panas

    Foto :Momen Donald Trump-Zelensky Cekcok di Gedung Putih (REUTERS/Nathan Howard)

    Dilansir CNN, Minggu (2/3/2025), mulanya berbagai upaya telah dilakukan untuk mempersiapkan Zelensky agar berhasil bertemu dengan Trump, yang terkenal mudah terbuai pujian dan sangat peka terhadap perlakuan yang diterimanya.

    Presiden Ukraina itu telah diperingatkan agar fokus sepenuhnya pada kesepakatan mineral dan menghindari terlibat dalam pertengkaran dengan Trump.

    “Saya katakan kepadanya pagi ini ‘Jangan terpancing. Jangan biarkan media atau siapa pun membuat Anda berdebat dengan Presiden Trump. Apa yang dilakukannya hari ini adalah memulihkan hubungan’,” kata Senator Lindsey Graham, yang termasuk dalam sekelompok senator Republik dan Demokrat yang bertemu Zelensky sebelum datang ke Gedung Putih.

    Para pemimpin Eropa lain yang lebih dulu datang ke AS telah memberikan arahan mereka kepada Zelensky, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron yang berhasil mendekati Trump dengan menyeimbangkan pujian dan penolakan. Yang lain lagi, termasuk beberapa pejabat AS, telah mencoba mencegah Zelensky melakukan perjalanan ke Washington dengan keyakinan masih diperlukan upaya untuk memperkuat hubungan yang telah menjadi permusuhan.

    Namun saat Zelensky memasuki gerbang Gedung Putih pada hari Jumat (28/2), hanya sedikit yang dapat meramalkan betapa hebohnya 139 menit berikutnya. Meski demikian, beberapa pihak telah mendeteksi tanda-tanda awal adanya masalah.

    Zelensky tiba di Gedung Putih menumpangi SUV hitam dengan mengenakan apa yang telah menjadi seragam standarnya, yakni kemeja dan celana militer yang kusam. Zelensky tidak memungkiri adanya ketegangan dengan Trump, yang telah berjalan melalui lorong-lorong West Wing untuk menyambutnya. Beberapa pejabat AS yang menonton dari jauh melihat sebuah masalah, yaitu pakaian Zelensky.

    “Oh, Anda berpakaian rapi,” kata Trump dengan nada sarkasme saat dia menyapa Zelensky dan menjabat tangannya.

    Sebelum pertemuan di Ruang Oval berubah menjadi adu mulut, Zelensky ditanya oleh seorang reporter dari media yang dipilih langsung oleh Gedung Putih untuk berada di ruangan tersebut selama pembicaraan ‘mengapa tidak mengenakan jas di kantor tertinggi Amerika Serikat?’.

    “Saya akan mengenakan kostum setelah perang ini berakhir, ya,” kata Zelensky, menanggapi dalam bahasa Inggris.

    “Mungkin sesuatu seperti milik Anda, ya, mungkin sesuatu yang lebih baik. Saya tidak tahu, kita lihat saja nanti. Mungkin sesuatu yang lebih murah. Terima kasih,” sambung Zelensky.

    Zelensky sendiri tidak datang dengan tangan kosong. Dia membawa sabuk UFC yang dimenangkan oleh petinju Ukraina, Oleksandr Usyk, tahun lalu. Sabuk emas berwarna-warni itu diletakkan di salah satu meja saat kedua pria itu mulai berbicara.

    Kemarahan di Ruang Oval

    Foto: Momen Zelensky dan Trump adu mulut saat bertemu di Ruang Oval Gedung Putih (AFP/SAUL LOEB)

    Selama 40 menit pertama pembicaraan mereka, Trump tidak menunjukkan kepahitan terhadap Zelensky, melainkan membahas kesepakatan mineral yang akan mereka tanda tangani. Bahkan, di lantai atas di Ruang Timur, sebuah meja kayu panjang telah disiapkan untuk upacara penandatanganan dengan empat kursi siap untuk para penandatangan.

    Namun, hal itu tidak pernah terjadi. Suasana mulai berubah menegangkan saat Wapres AS Vance bergabung dalam percakapan.

    “Tunggu sebentar. Hei, saya ingin menanggapi ini,” ujarnya untuk mendukung upaya Trump dalam mengakhiri konflik.

    “Jalan menuju perdamaian dan jalan menuju kemakmuran mungkin melibatkan diplomasi,” katanya, mengarahkan komentarnya kepada Zelensky.

    Saat itulah semuanya memburuk. Zelensky yang marah dan tidak terbiasa dengan teguran publik setelah 3 tahun dukungan kuat Barat terlihat dengan marah memaparkan gencatan senjata yang telah dilanggar Rusia di masa lalu.

    “Diplomasi macam apa, JD, yang sedang kamu bicarakan? Apa, apa yang kamu miliki, apa yang kamu, apa maksudmu?” tanya Zelensky dengan nada tidak percaya.

    “Saya berbicara tentang jenis diplomasi yang akan mengakhiri kehancuran negaramu,” ujar Vance menanggapi dari sofa di sebelah Trump.

    Suasana semakin berubah memanas. Dia kemudian memarahi Zelensky dengan menyebutnya tidak sopan.

    “Saya pikir tidak sopan bagi Anda untuk datang ke Ruang Oval untuk mencoba mengajukan gugatan di depan media Amerika,” kata Vance dengan teguran tajam.

    “Anda seharusnya berterima kasih kepada presiden karena telah mencoba mengakhiri konflik ini,” sambung Vance.

    Zelensky mencoba bicara. Namun, Trump meledak dalam kemarahan.

    “Anda tidak memiliki kartu sekarang,” teriaknya terhadap Zelensky.

    “Anda mempertaruhkan nyawa jutaan orang. Anda mempertaruhkan Perang Dunia III,” ujarnya.

    Zelensky pun terusir dari Gedung Putih usai berdebat panas dengan Trump. Tanpa menghasilkan perjanjian apapun.

    Sambutan Hangat di Inggris

    Foto: Zelensky Diterima PM Inggris Usai Cekcok dengan Trump (AFP/PETER NICHOLLS)

    Zelensky mendapat pengalaman berbeda saat menemui Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Zelensky disambut dengan hangat.

    Dilansir AFP, Minggu (2/3/2025), pertemuan itu dilakukan menjelang pertemuan puncak di London untuk membahas cara mendukung Ukraina memerangi pasukan Rusia. Starmer menegaskan kembali dukungannya untuk Kyiv.

    “Dalam kemitraan dengan sekutu kami, kami harus mengintensifkan persiapan kami untuk elemen jaminan keamanan Eropa di samping diskusi berkelanjutan dengan Amerika Serikat,” katanya dalam pernyataan yang disampaikan Sabtu (1/3) malam.

    “Sekarang saatnya bagi kita untuk bersatu guna menjamin hasil terbaik bagi Ukraina, melindungi keamanan Eropa, dan mengamankan masa depan kolektif kita,” tambahnya.

    Ukraina dan Inggris juga meneken perjanjian pinjaman sebesar GBP 2,26 miliar atau sekitar Rp 47,2 triliun. Uang itu dipinjamkan Inggris untuk mendukung kemampuan pertahanan Ukraina, yang akan dibayar kembali dengan keuntungan dari aset Rusia yang dilumpuhkan Ukraina.

    “Dana tersebut akan diarahkan untuk produksi senjata di Ukraina,” kata Zelensky lewat akun media sosialnya.

    “Ini adalah keadilan sejati, orang yang memulai perang harus menjadi orang yang membayar,” sambungnya.

    Para pendukung bersorak saat konvoi Zelensky memasuki Downing Street, di mana dia dipeluk oleh Starmer dan berpose untuk difoto sebelum menuju ke dalam rumah pemimpin Inggris tersebut.

    “Anda sangat, sangat diterima di Downing Street,” kata Starmer kepada Zelensky.

    “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda, rakyat Inggris, atas dukungan yang begitu besar sejak awal perang ini,” jawab Zelensky.

    Zelensky dan Starmer bertemu secara tertutup selama sekitar 75 menit dan berpelukan lagi saat akan berpisah. Zelensky juga dijadwalkan bertemu dengan Raja Charles III pada Minggu (2/3).

    Zelensky akan menghadiri pembicaraan darurat di London dengan para pendukung Kyiv dari Eropa. Pertemuan itu juga akan dihadiri oleh Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau.

    Halaman 2 dari 4

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Inaplas Bicara Dampak Perpanjangan HGBT ke Industri Petrokimia

    Inaplas Bicara Dampak Perpanjangan HGBT ke Industri Petrokimia

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik (Inaplas) optimistis kebijakan gas murah industri yang mengalir kembali untuk tujuh sektor termasuk petrokimia, dapat mendongkrak kinerja industri yang saat ini tengah tertekan. 

    Hal ini seiring dengan terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang kelanjutan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang diteken pada 26 Februari 2025. 

    Wakil Ketua Inaplas, Edi Rivai mengatakan kebijakan tersebut membantu meningkatkan daya saing industri petrokimia, khususnya dalam menghadapi pasokan bahan baku yang berlebih dari pasar internasional. 

    “Keputusan ini merupakan langkah strategis dalam memastikan kepastian berusaha bagi industri serta meningkatkan daya saing sektor petrokimia nasional di tengah persaingan global,” kata Edi, Minggu (2/3/2025). 

    Dia menerangkan, dengan harga gas yang lebih kompetitif maka industri petrokimia dapat bersaing dengan produsen dari negara-negara yang memiliki harga energi lebih rendah, misalnya Amerika Serikat, China, Timur Tengah dan negara-negara lain dalam Free Trade Agreement (FTA). 

    Tak sampai disana, HGBT juga berpotensi meningkatkan kinerja ekspor produk petrokimia, meningkatkan subtitusi impor, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. 

    Namun, Edi juga berharap pemerintah dapat memperkuat bahan baku dan barang jadi yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri agar tidak terganggu oleh produk impor murah dan praktik perdagangan yang tidak sehat. 

    “Kami berharap pemerintah khususnya, Kementrian Perindustrian dan Perdagangan juga dapat memperkuat kebijakan pengendalian bahan baku dan barang jadi yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri seperti bahan baku plastik LLDPE, Polypropylene, PVC, dan Polystyrene dari gempuran barang impor murah dan praktik unfair trade,” jelasnya. 

    Dalam hal ini, Inaplas memberikan rekomendasi penerapan mekanisme Neraca Komoditas dan kelancaran proses Trade Remedies seperti penyelidikan anti dumping Polypropylene (PP) dan safeguard inear Low Density Polyethylene (LLDPE) yang sedang berlangsung di Komite Antidumping Indonesia (KADI) dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Kementerian Perdagangan.

    “Sehingga industri dalam negeri mendapatkan perlindungan yang adil dan mampu berkembang lebih pesat,” imbuhnya. 

    Sebagaimana diketahui, Kementerian ESDM resmi melanjutkan kebijakan HGBT dengan skema baru untuk tujuh sektor industri yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan. 

    Penetapan HGBT ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri, yang sebelumnya menerima harga gas bumi dalam kisaran US$6,75 – US$7,75 per MMBTU. Sebanyak 253 pengguna industri kini dapat menikmati kebijakan harga gas bumi yang lebih kompetitif.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan hal ini selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, yang bertujuan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. 

    Pemerintah mengharapkan kebijakan ini dapat meningkatkan daya saing industri nasional di pasar global, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, serta memberikan kontribusi positif bagi perekonomian. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu menjaga kestabilan harga produk dalam negeri agar tetap terjangkau bagi masyarakat.

    Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Saleh Husin, mengatakan, keputusan kelanjutan HGBT memberikan kepastian bagi industri dan mendorong daya saing nasional.

    “Tentu manfaatnya sangat besar bagi industri manufaktur dalam negeri sekaligus memberikan kepastian bagi industri dan memperkuat daya saing nasional. Selain itu dalam rangka mendukung penggunaan energi hijau yang bersih dan ramah lingkungan, juga agar produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk yang sama dari negara lain terutama negara kawasan Asean yang menjadi pesaing kita,” pungkasnya.

  • Keir Starmer: Inggris dan Prancis Siap Kerja Sama untuk Rencana Perdamaian Ukraina – Halaman all

    Keir Starmer: Inggris dan Prancis Siap Kerja Sama untuk Rencana Perdamaian Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan rencana untuk menjalin kesepakatan damai di Ukraina bersama dengan Prancis dan akan menyampaikannya kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Pernyataan ini disampaikan dalam wawancara dengan BBC pada hari Minggu.

    Keinginan untuk Berdialog

    Starmer menegaskan pentingnya menjadi penghubung dalam memulihkan perundingan damai.

    Ia menyatakan, “Saya merasa tidak nyaman melihat pertikaian antara Zelensky dan Trump yang terjadi di Gedung Putih. Tidak seorang pun ingin melihat itu.” Ia menekankan bahwa alih-alih memperburuk situasi, ia lebih memilih untuk langsung menghubungi kedua pemimpin tersebut untuk berdialog.

    Starmer menambahkan, “Kami sekarang telah sepakat bahwa Inggris bersama dengan Prancis dan mungkin satu atau dua negara lainnya akan bekerja sama dengan Ukraina dalam sebuah rencana untuk menghentikan pertempuran. Kemudian kami akan membahas rencana itu dengan Amerika Serikat,” seperti yang dilansir dari The Times of India.

    Pernyataan Starmer muncul setelah pertikaian publik antara Trump dan Zelensky di Gedung Putih.

    Trump menyatakan frustrasinya terhadap sikap Zelensky dalam perundingan damai dengan Rusia, menuduhnya tidak bersyukur atas dukungan yang diberikan Amerika Serikat.

    Pertemuan yang awalnya diharapkan akan menghasilkan kesepakatan penting berakhir tanpa kesepakatan, dengan Zelensky diminta meninggalkan Gedung Putih sebelum perjanjian dapat ditandatangani.

    Sambutan Hangat untuk Zelensky

    Pada hari Sabtu, 13 Februari 2025, Starmer menyambut hangat kedatangan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di London.

    Pertemuan ini berlangsung sehari setelah pertemuan tegang antara Zelensky dan Trump.

    Dalam acara tersebut, Inggris meluncurkan perjanjian pinjaman sebesar £2,26 miliar (sekitar Rp 47 triliun) untuk memperkuat pertahanan Ukraina.

    Starmer mengungkapkan, “Kami mendukung Anda bersama Ukraina selama yang diperlukan,” menandakan komitmen Inggris untuk membantu Ukraina di tengah konflik yang terus berlangsung.

    Dengan langkah diplomatik ini, Starmer berharap dapat membuka peluang untuk tercapainya solusi damai yang lebih luas dan mengurangi eskalasi konflik yang terus berlanjut.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Pertemuan Hangat Zelensky dan Starmer: Dukungan Inggris untuk Ukraina – Halaman all

    Pertemuan Hangat Zelensky dan Starmer: Dukungan Inggris untuk Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyambut Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di Downing Street dengan antusiasme tinggi pada Sabtu.

    Pertemuan ini terjadi sehari setelah pertemuan yang penuh ketegangan antara Zelenskyy dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih.

    Dukungan Inggris untuk Ukraina

    Kedatangan Zelenskyy ke Inggris menegaskan komitmen negara tersebut dalam mendukung Ukraina di tengah konflik yang berkepanjangan dengan Rusia.

    Dalam pertemuan tersebut, Inggris meluncurkan perjanjian pinjaman sebesar £226 miliar (sekitar Rp471 triliun) untuk memperkuat pertahanan Ukraina.

    Dana ini akan dibayar kembali melalui keuntungan dari aset kedaulatan Rusia yang saat ini tidak dapat dimobilisasi.

    Starmer menegaskan, “Anda sangat diterima di sini di Downing Street. Sorak-sorai dari masyarakat Inggris adalah bentuk solidaritas mereka terhadap Ukraina.” Ia juga menekankan pentingnya mencapai perdamaian abadi bagi Ukraina yang berlandaskan kedaulatan dan keamanan negara tersebut.

    Kontras dengan Pertemuan di Gedung Putih

    Berbeda dengan suasana tegang saat pertemuan Zelenskyy dengan Trump, kedatangan Zelenskyy di London disambut dengan sorakan dan dukungan publik.

    Starmer berjalan di sepanjang trotoar untuk menyambut Zelenskyy, dan keduanya berpelukan sebelum berinteraksi dengan pendukung yang bersorak di luar.

    Zelenskyy menyatakan, “Kami mengandalkan dukungan Anda dan kami sangat senang memiliki mitra dan teman seperti itu.” Pernyataan tersebut mencerminkan harapan Ukraina akan dukungan yang berkelanjutan dari Inggris.

    Ketegangan di Washington

    Sebelumnya, pada Jumat, Zelenskyy bertemu dengan Trump di Gedung Putih, namun pertemuan tersebut berubah menjadi pertikaian sengit.

    Keduanya saling menyela, dan konferensi pers yang direncanakan dibatalkan.

    Zelenskyy meninggalkan Washington tanpa kesepakatan, meskipun tetap optimis untuk menandatangani perjanjian yang dapat memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina.

    Reaksi terhadap pertemuan tersebut bervariasi, dengan tanggapan partisan di AS dan apresiasi luas di Ukraina atas keberanian Zelenskyy dalam menghadapi tekanan diplomatik.

    Sementara itu, Rusia menyatakan bahwa Trump dan senator JD Vance bertindak dengan menahan diri dalam pertemuan tersebut.

    Dengan dukungan kuat dari Inggris, Zelenskyy mendapat suntikan semangat baru dalam perjuangan Ukraina.

    Kontras antara sambutan hangat di London dan ketegangan di Washington mencerminkan dinamika politik internasional yang semakin kompleks dalam konflik ini.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Trump Perintahkan Pengiriman Bantuan Militer Sebesar Rp 66,2 T ke Israel – Halaman all

    Trump Perintahkan Pengiriman Bantuan Militer Sebesar Rp 66,2 T ke Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengumumkan pada hari Sabtu, 23 Februari 2025, bahwa pemerintah AS akan mempercepat pengiriman bantuan militer senilai sekitar 4 miliar USD atau sekitar Rp 66,2 triliun ke Israel.

    Keputusan ini diambil sebagai langkah lanjutan setelah pemerintahan yang dipimpin oleh Donald Trump menyetujui penjualan hampir 12 miliar USD dalam bentuk bantuan militer asing ke negara tersebut.

    Rubio menandatangani deklarasi untuk mempercepat transfer senjata dan peralatan militer ke Israel, yang telah menjadi mitra strategis utama bagi Amerika Serikat di Timur Tengah.

    Pencabutan Arahan Biden

    Langkah terbaru ini juga terkait dengan keputusan kontroversial dari Presiden Donald Trump yang mencabut arahan yang dikeluarkan oleh mantan Presiden AS Joe Biden pada Februari 2024.

    Arahan tersebut berfokus pada pemberian perlindungan terhadap penggunaan senjata yang dipasok oleh AS, terutama dalam konteks perang yang sedang berlangsung di Jalur Gaza, di mana senjata buatan AS telah digunakan oleh Israel.

    Pencabutan arahan tersebut secara efektif menghilangkan hambatan potensial terhadap penggunaan senjata oleh Israel, meskipun negara ini telah lama menghadapi kritik internasional terkait catatan panjang kejahatan perang yang dilakukan selama operasi militernya, terutama terhadap rakyat Palestina.

    Pembatalan Pembatasan Bom Kaliber Besar

    Selain itu, pemerintahan Trump juga menghapus pembatasan terkait transfer bom kaliber besar.

    Bom-bom ini telah digunakan oleh Israel di Jalur Gaza dan Lebanon selama beberapa bulan terakhir, menyebabkan kerusakan besar di blok permukiman dan menambah ketegangan di wilayah yang sudah tegang.

    Banyak pihak mengkritik langkah ini sebagai bentuk dukungan tanpa syarat terhadap kebijakan Israel yang sering kali melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hukum internasional.

    Implikasi Kebijakan AS

    Keputusan untuk mempercepat pengiriman bantuan militer ini sekali lagi menegaskan komitmen pemerintah AS terhadap keamanan Israel, sebuah isu yang telah menjadi inti kebijakan luar negeri AS selama beberapa dekade terakhir.

    Namun, langkah ini juga menggarisbawahi kebijakan pro-Zionis yang semakin mencolok, dengan pemerintahan Trump mendukung penuh kebijakan pembersihan etnis Palestina di Jalur Gaza dan kawasan sekitarnya.

    Bantuan militer yang dipercepat ini dipandang oleh banyak pihak sebagai upaya untuk memperkuat posisi Israel di tengah ketegangan yang semakin meningkat, serta memperdalam peran AS dalam konflik Timur Tengah.

    Di sisi lain, kebijakan ini juga semakin memperburuk ketegangan internasional, khususnya dengan negara-negara yang mendukung Palestina dan menentang kebijakan Israel dalam konflik yang berlarut-larut.

     

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Kasasi Ditolak, Syahrul Yasin Limpo Dipastikan Masuk Penjara 12 Tahun atas Kasus Pemerasan

    Kasasi Ditolak, Syahrul Yasin Limpo Dipastikan Masuk Penjara 12 Tahun atas Kasus Pemerasan

    PIKIRAN RAKYAT -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan kasasi mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), dalam perkara dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian. Dengan ditolaknya kasasi tersebut, hukuman terhadap SYL yang sebelumnya dijatuhkan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yakni penjara selama 12 tahun, tetap berlaku.

    “KPK juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan data dan informasi, sehingga penanganan perkara ini dapat dilakukan secara efektif,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Minggu, 2 Maret 2025.

    Tessa mengatakan, seiring putusan MA itu maka perkara SYL telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap, yang berarti proses hukum terhadap politikus Partai Nadem ini sudah selesai, kecuali jika terdapat upaya hukum luar biasa seperti Peninjauan Kembali (PK). SYL selanjutnya akan menjalani hukuman badan dan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan sesuai putusan majelis hakim.

    “Selain pemberian efek jera, hukuman pembayaran uang pengganti juga menjadi instrumen dalam peningkatan asset recovery,” ujar Tessa.

    Terkait modus pemerasan dalam jabatan yang dilakukan oleh SYL, KPK menegaskan bahwa hal ini menjadi salah satu fokus utama dalam upaya pencegahan korupsi di area manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). 

    “Selanjutnya, KPK berharap langkah-langkah perbaikan dapat segera dilakukan agar tindak pidana korupsi seperti ini tidak terulang kembali,” ucap Tessa.

    Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo Divonis Penjara 12 Tahun

    Sebelumnya, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman Syahrul Yasin Limpo (SYL) dari 10 tahun penjara menjadi 12 tahun bui. Jaksa KPK Meyer Volmar Simanjuntak mengapresiasi putusan majelis hakim tingkat banding tersebut.

    “Tim JPU mengapresiasi atas putusan PT dengan terdakwa SYL oleh karena mengabulkan memori banding Penuntut Umum,” kata Meyer Volmar Simanjuntak dalam keterangannya, Selasa, 10 September 2024.

    Majelis hakim tingkat banding juga mewajibkan SYL membayar uang pengganti sebesar Rp44 miliar. Langkah berikutnya, kata Meyer, KPK menunggu salinan putusan lengkap dari PT DKI Jakarta untuk selanjutnya dibahas bersama Pimpinan KPK.

    “Mengenai tuntutan tentang uang pengganti yaitu sebesar kurang lebih Rp44 milliar dan mengabulkan pula tuntutan pidana kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun,” tutur Meyer. 

    “Selanjutnya JPU menunggu salinan lengkap putusan PT diserahkan secara resmi ke KPK dan akan memelajari putusan tersebut dan akan melaporkan secara resmi ke Pimpinan untuk langkah tindak selajutnya,” ucapnya menambahkan.

    Majelis hakim tingkat banding juga mewajibkan SYL membayar denda sebesar Rp500 juta. Dengan ketentuan, jika denda tidak dibayar dapat diganti pidana kurungan selam 4 bulan.

    “Menyatakan terdakwa Syahrul Yasin Limpo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum,” ucap Ketua Majelis hakim tingkat banding, Artha Theresia Selasa, 10 September 2024.

    “Menjatuhkan pidana terhadap perdakwa Syahrul Yasin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun, dan denda sejumlah Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan,” ujarnya menambahkan. 

    Lebih lanjut majelis hakim tingkat banding juga menghukum Syahrul Yasin Limpo membayar uang pengganti sejumlah Rp44.269.777.204 atau Rp44 miliar dan 30 ribu Dolar Ameriksa Serikat. Syahrul Yasin Limpo harus membayar uang pengganti paling lambat satu bulan setelah putusan banding berkekuatan hukum tetap.

    “Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutup uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun,” kata Hakim Artha Theresia. 

    Vonis hakim tingkat banding sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Jaksa dalam tuntutannya menginginkan Syahrul Yasin Limpo dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta serta membayar uang pengganti Rp 44,7 miliar.

    Hukuman SYL Lebih Berat

    Vonis Majelis Hakim Tingkat Banding lebih berat dari putusan Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Di pengadilan tingkat pertama, Syahrul Yasin Limpo dijatuhi vonis 10 Tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan. 

    “Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo oleh karena itu pidana penjara 10 tahun pidana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 300 juta subsider kurungan empat bulan,” kata ketua majelis hakim Rianto Adam Pontoh saat membacakan amar putusan terhadap SYL di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

    Tak hanya itu, SYL juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp14,1 miliar ditambah 30.000 Dolar Amerika Serikat. Dia harus membayar uang pengganti paling lambat 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

    Jika tidak dibayar hingga batas waktu yang telah ditentukan, maka harta benda SYL akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Kemudian, mantan politikus Partai NasDem itu akan dipidana 2 tahun pidana penjara jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Starmer: Inggris dan Prancis Akan Jadi Jembatan Perdamaian Ukraina, Siap Berdialog dengan Trump – Halaman all

    Starmer: Inggris dan Prancis Akan Jadi Jembatan Perdamaian Ukraina, Siap Berdialog dengan Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, pada hari Minggu (2/3/2025) mengungkapkan niat untuk mengupayakan kesepakatan damai dengan Ukraina, bersama dengan Prancis, dan kemudian menyampaikannya kepada Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

    Dalam pernyataannya, Starmer menekankan bahwa ia fokus untuk menjadi penghubung yang dapat memulihkan perundingan damai dan menggunakan kegagalan perundingan sebagai peluang untuk kembali terlibat dengan Trump dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, serta Presiden Prancis, Emmanuel Macron, daripada meningkatkan ketegangan dengan retorika yang semakin memanas.

    Starmer menyampaikan pandangannya dalam sebuah wawancara dengan BBC.

    Di mana ia mengungkapkan bahwa ia merasa “tidak nyaman” melihat pertikaian antara Zelensky dan Trump yang terjadi di Gedung Putih.

    “Tidak seorang pun ingin melihat itu,” kata Starmer.

    Ia menjelaskan bahwa alih-alih memperburuk situasi, ia memilih untuk “menyingsingkan lengan baju” dan langsung menghubungi kedua pemimpin tersebut untuk berdialog. 

    PM Inggris ini kemudian mengatakan bahwa saat ini pihaknya dan Prancis telah berkomitmen untuk mengusahakan perdamaian di Ukraina.

    Keduanya juga siap untuk berdialog dengan Trump tentang perdamaian ini.

    Kami sekarang telah sepakat bahwa Inggris, bersama dengan Prancis dan mungkin satu atau dua negara lainnya, akan bekerja sama dengan Ukraina dalam sebuah rencana untuk menghentikan pertempuran. Kemudian, kami akan membahas rencana itu dengan Amerika Serikat,” kata Starmer, dikutip dari The Times of India.

    Menurut Starmer, saat ini langkah yang ia pilih merupakan keputusan yang tepat.

    “Saya pikir kita sudah melangkah ke arah yang benar,” jelasnya.

    Pernyataan ini muncul hanya beberapa hari setelah pertikaian publik yang melibatkan Trump dan Zelensky di Gedung Putih, yang berlangsung di hadapan kamera. 

    Pertikaian ini dipicu oleh rasa frustrasi Trump terhadap sikap Zelensky dalam perundingan perdamaian dengan Rusia. 

    Trump menuduh Zelensky tidak “bersyukur” atas dukungan yang diberikan Amerika Serikat dalam perang yang sedang berlangsung.

    “Anda tidak memiliki kartu saat ini,” ujar Trump, memperingatkan bahwa tanpa kesepakatan, Ukraina akan menghadapi masa depan yang suram.

    Padahal, pertemuan tersebut awalnya direncanakan untuk menjadi kesempatan penandatanganan kesepakatan yang akan membuka akses Amerika Serikat terhadap mineral penting yang ada di Ukraina.

    Namun, konferensi pers yang seharusnya diadakan dibatalkan, dan Zelensky diminta untuk meninggalkan Gedung Putih sebelum perjanjian tersebut dapat ditandatangani.

    Meskipun meninggalkan Washington tanpa kesepakatan, Zelensky tetap teguh pada pendiriannya untuk menandatangani perjanjian tersebut sebagai “langkah pertama menuju jaminan keamanan” bagi Ukraina.

    Starmer Sambut Hangat Zelensky 

    Starmer menyambut hangat Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di London pada Sabtu (1/3/2025).

    Pertemuan ini terjadi tepat  sehari setelah pertemuan tegang antara pemimpin Ukraina tersebut dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Kedatangan Zelenskyy ke Inggris menandai kelanjutan dukungan dari negara tersebut terhadap perjuangan Ukraina di tengah konflik dengan Rusia.

    Sebagai bentuk komitmen, Inggris dan Ukraina meluncurkan perjanjian pinjaman sebesar £2,26 miliar  atau sekitar Rp 47 T (kurs £1 GBP = Rp20.860) untuk memperkuat pertahanan Ukraina. 

    Kedatangan Zelensky di London disambut meriah oleh rakyat Inggris.

    Starmer mengatakan bahwa sambutan dari rakyat adalah bentuk dukungan bagi ia dan Ukraina.

    “Dan seperti yang Anda dengar dari sorak sorai di luar, Anda mendapat dukungan penuh dari seluruh Inggris Raya, dan kami mendukung Anda bersama Ukraina selama yang diperlukan,” jelasnya.

    Langkah Keir Starmer untuk bekerja sama dengan Prancis dan negara-negara lainnya dalam upaya mencapai perdamaian menunjukkan keinginan Inggris untuk memainkan peran konstruktif dalam menyelesaikan krisis yang tengah melanda Ukraina. 

    Meskipun ketegangan antara Zelensky dan Trump masih memanas, upaya diplomatik yang dilakukan oleh Starmer diharapkan dapat membuka peluang untuk tercapainya solusi damai yang lebih luas dan mengurangi eskalasi konflik yang terus berlanjut.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Keir Starmer dan Konflik Rusia vs Ukraina