Negara: Amerika Serikat

  • 39.529 Bom AS Akan Dikirim ke Israel, Nilai Total Senjata Rp49,7 Miliar, Ada Penghancur Bunker – Halaman all

    39.529 Bom AS Akan Dikirim ke Israel, Nilai Total Senjata Rp49,7 Miliar, Ada Penghancur Bunker – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Amerika Serikat (AS) telah sepakat mengirimkan senjata ke Israel, senilai sekitar $3 miliar, atau dalam rupiah sekitar Rp49,7 Miliar.

    Pentagon menyebut senjata-senjata tersebut berupa bom, peralatan pembongkaran, dan senjata lainnya.

    Kongres AS diberitahu tentang potensi penjualan senjata dalam keadaan darurat ke Israel ini pada Jumat (28/2/2025).

    Langkah ini melewati praktik lama yang memperbolehkan pimpinan dan anggota Komite Urusan Luar Negeri DPR dan Komite Hubungan Luar Negeri Senat meninjau kesepakatan dan meminta informasi tambahan sebelum secara resmi memberitahu Kongres.

    Penjualan senjata tersebut meliputi 35.529 bom serba guna yang beratnya masing-masing sekitar 1.000 kilogram dan 4.000 bom penghancur bunker dengan berat yang sama, yang diproduksi oleh General Dynamics.

    Sementara Pentagon menyatakan bahwa pengiriman akan dimulai pada tahun 2026.

    “Ada kemungkinan bahwa sebagian dari pengiriman senjata ke Israel ini berasal dari persediaan AS,” ujar sumber dari AS, mengutip Palestine Chronicle.

    Paket kedua (pengiriman senjata) bernilai $675 juta dan terdiri dari 5.000 bom, masing-masing seberat sekitar 500 kilogram, beserta perlengkapan yang diperlukan.

    Paket ini targetnya akan dikirimkan pada tahun 2028.

    Pemberitahuan ketiga mencakup buldoser yang diproduksi oleh Caterpillar, senilai $295 juta.

    Ini adalah kedua kalinya dalam satu bulan pemerintahan Donald Trump mengumumkan keadaan darurat untuk mempercepat persetujuan penjualan senjata ke Israel.

    Pemerintahan mantan Presiden Joe Biden sebelumnya telah menggunakan wewenang darurat untuk menyetujui penjualan senjata ke Israel tanpa tinjauan kongres.

    Senin lalu, pemerintahan Trump mencabut perintah yang dikeluarkan selama era Biden, yang mengharuskannya melaporkan potensi pelanggaran hukum internasional terkait senjata yang disediakan oleh Amerika Serikat kepada sekutu, termasuk Israel.

    Diketahui perjanjian gencatan senjata di Gaza dicapai setelah perang Israel selama 15 bulan dan genosida terhadap Jalur Gaza.

    Serangan zionis Israel ini mengakibatkan terbunuhnya dan terlukanya lebih dari 160.000 orang serta kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak pernah terlihat sejak Perang Dunia II.

    Tahap pertama perjanjian pertukaran tahanan, yang mulai berlaku sejak tanggal 19 Januari 2025 lalu setelah mediasi yang berhasil dipimpin oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat, diselesaikan pada Kamis (27/2/2025).

    Sementara tahap pertama pertukaran tahanan, yang berlangsung selama enam minggu, berakhir, Sabtu (1/3/2025).

    Israel telah menahan diri untuk tidak memasuki perundingan mengenai tahap kedua dan berupaya untuk memperpanjang tahap pertama guna membebaskan lebih banyak tahanannya di Gaza tanpa berkomitmen untuk mengakhiri perang.

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati)

  • Uni Eropa Desak Hamas Terima Proposal Perpanjangan Gencatan Senjata di Gaza

    Uni Eropa Desak Hamas Terima Proposal Perpanjangan Gencatan Senjata di Gaza

    Jakarta

    Uni Eropa (UE) mengecam sikap Hamas yang menolak usulan perpanjangan gencatan senjata tahap pertama di Gaza. Uni Eropa menilai sikap Hamas berisko menimbulkan konflik baru dengan pemerintah Israel.

    “UE menyerukan dimulainya kembali perundingan tahap kedua gencatan senjata, dan menyatakan dukungan kuatnya kepada para mediator,” kata Juru Bicara Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan UE, Anouar El Anouni, dalam sebuah pernyataan dilansir AFP, Senin (3/3/2025).

    Israel diketahui telah mengumumkan kebijakan untuk menghentikan semua barang dan pasokan ke Jalur Gaza, Palestina. Keputusan itu diambil untuk menekan Hamas agar menerima proposal perpanjangan penahanan gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat (AS).

    Gencatan senjata tahap pertama berakhir pada 1 Maret silam. Pihak AS lalu mengusulkan perpanjangan gencatan senjata tersebut hingga pertengahan April 2025.

    Pihak Hamas sampai saat ini menolak usulan perpanjangan gencatan senjata tahap pertama. Mereka meminta Israel untuk segera masuk ke perundingan gencatan senjata tahap kedua atau gencatan senjata secara permanen.

    Uni Eropa menyatakan pihaknya mendukung upaya gencatan senjata permanen di Gaza. Namun, Uni Eropa meminta Hamas juga menjalankan tanggung jawabnya untuk menjaga stabilitas politik dengan pihak Israel.

    “Gencatan senjata permanen akan berkontribusi pada pembebasan semua sandera Israel yang tersisa sambil memastikan dimulainya kondisi yang diperlukan untuk pemulihan dan rekonstruksi di Gaza,” kata El Anouni.

    Israel Setop Pasokan Barang ke Gaza

    Israel mengumumkan penghentian masuknya semua barang dan pasokan ke Jalur Gaza, Palestina. Hal itu dilakukan untuk menekan Hamas agar menerima proposal perpanjangan gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat (AS).

    Dilansir Associated Press, Minggu (2/3), Kantor Perdana Menteri Israel tidak merinci keputusan tersebut. Tetapi, Israel memperingatkan tentang ‘konsekuensi tambahan’ jika Hamas tidak menerima apa yang Israel katakan sebagai proposal AS untuk perpanjangan gencatan senjata.

    Selain itu, Israel juga tidak menjelaskan apakah pasokan bantuan telah dihentikan sepenuhnya atau sebagian. Fase pertama gencatan senjata Israel-Hamas, yang mencakup lonjakan bantuan kemanusiaan, berakhir pada Sabtu (1/3).

    Kedua pihak belum merundingkan fase kedua, di mana Hamas akan membebaskan puluhan sandera yang tersisa sebagai imbalan atas penarikan pasukan Israel dan gencatan senjata yang langgeng. Israel mengatakan pada hari Minggu pagi bahwa mereka mendukung proposal untuk memperpanjang fase pertama gencatan senjata hingga Ramadan dan Paskah atau 20 April.

    Proposal tersebut datang dari utusan Timur Tengah pemerintahan Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff. Lantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut Hamas akan membebaskan setengah dari sandera pada hari pertama dan sisanya saat kesepakatan gencatan senjata permanen tercapai.

    Tidak ada komentar langsung dari Amerika Serikat, Mesir, atau Qatar, yang telah menjadi penengah antara Israel dan Hamas selama lebih dari setahun. Hamas belum menanggapi usulan tersebut.

    Hamas sendiri mendesak Israel untuk melanjutkan gencatan senjata fase kedua. Menurut Hamas, hal itu menjadi upaya untuk menuju gencatan senjata permanen dan stabilitas.

    “Satu-satunya cara untuk mencapai stabilitas di kawasan tersebut dan pemulangan para tahanan adalah dengan menyelesaikan pelaksanaan perjanjian dimulai dengan pelaksanaan fase kedua,” kata pemimpin Hamas Mahmoud Mardawi dilansir AFP.

    (ygs/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Yang Tersisa dari Ketegangan Trump vs Zelensky di Gedung Putih

    Yang Tersisa dari Ketegangan Trump vs Zelensky di Gedung Putih

    Jakarta

    Debat panas Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Ruang Oval, Gedung Putih, menyentak perhatian publik. Selain tensi hubungan dua negara yang memanas, sejumlah kesepakatan Amerika dan Ukraina pun kini urung terlaksana.

    Momen debat itu terjadi pada Jumat (28/2) waktu setempat. Zelensky, Trump beserta Wakil Presiden AS, JD Vance, bersitegang mengenai penyelesaian konflik Rusia dan Ukraina. Trump dan Vance menuding Zelensky tidak serius dalam mengakhiri perang yang melibatkan negaranya.

    Tak Ada Sajian Santap Siang Bagi Zelensky di Gedung Putih

    Layaknya tamu kenegaraan, pihak Gedung Putih sejatinya telah menyiapkan sajian untuk menyambut Zelenksy. Para koki Gedung Putih di West Wing telah menata piring berisi ayam rosemary, bubur akar seledri, dan sawi hijau. Menu makanan itu rencananya disajikan dalam makan siang bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

    Namun, makanan itu tak pernah disajikan usai apa yang terjadi di Ruang Oval. Debat panas Trump dan Vance bersama Zelenksy membatalkan agenda santap siang tersebut.

    Dilansir CNN, Minggu (2/3/2025), berbagai upaya telah dilakukan untuk mempersiapkan Zelensky agar berhasil bertemu dengan Trump, yang terkenal mudah terbuai pujian dan sangat peka terhadap perlakuan yang diterimanya. Presiden Ukraina itu telah diperingatkan agar fokus sepenuhnya pada kesepakatan mineral dan menghindari terlibat dalam pertengkaran dengan Trump.

    “Saya katakan kepadanya pagi ini ‘Jangan terpancing. Jangan biarkan media atau siapa pun membuat Anda berdebat dengan Presiden Trump. Apa yang dilakukannya hari ini adalah memulihkan hubungan’,” kata Senator Lindsey Graham, yang termasuk dalam sekelompok senator Republik dan Demokrat yang bertemu Zelensky sebelum datang ke Gedung Putih.

    Tak Ada Konferensi Pers Bersama

    Foto: Zelensky dan Trump (REUTERS/Nathan Howard)

    Sebelum pertemuan di Ruang Oval berubah menjadi adu mulut, Zelensky ditanya oleh seorang reporter dari media yang dipilih langsung oleh Gedung Putih untuk berada di ruangan tersebut selama pembicaraan ‘mengapa tidak mengenakan jas di kantor tertinggi Amerika Serikat?’.

    “Saya akan mengenakan kostum setelah perang ini berakhir, ya,” kata Zelensky, menanggapi dalam bahasa Inggris.

    “Mungkin sesuatu seperti milik Anda, ya, mungkin sesuatu yang lebih baik. Saya tidak tahu, kita lihat saja nanti. Mungkin sesuatu yang lebih murah. Terima kasih,” sambung Zelensky.

    Selama 40 menit pertama pembicaraan mereka, Trump tidak menunjukkan kepahitan terhadap Zelensky, melainkan membahas kesepakatan mineral yang akan mereka tanda tangani. Bahkan, di lantai atas di Ruang Timur, sebuah meja kayu panjang telah disiapkan untuk upacara penandatanganan dengan empat kursi siap untuk para penandatangan.

    Namun, hal itu tidak pernah terjadi. Suasana mulai berubah menegangkan saat Wapres AS Vance bergabung dalam percakapan.

    Saat itulah semuanya memburuk. Zelensky yang marah dan tidak terbiasa dengan teguran publik setelah 3 tahun dukungan kuat Barat terlihat dengan marah memaparkan gencatan senjata yang telah dilanggar Rusia di masa lalu.

    Suasana semakin berubah memanas. Dia kemudian memarahi Zelensky dengan menyebutnya tidak sopan. Zelensky mencoba bicara. Namun, Trump meledak dalam kemarahan.

    “Anda tidak memiliki kartu sekarang,” teriaknya terhadap Zelensky.

    “Anda mempertaruhkan nyawa jutaan orang. Anda mempertaruhkan Perang Dunia III,” ujarnya.

    Beberapa menit kemudian, Trump mengusir media dari ruangan.

    “Ini akan menjadi acara televisi yang hebat, saya akan mengatakan itu,” serunya saat wartawan keluar.

    Zelensky Diusir dari Gedung Putih, Kesepakatan Mineral AS-Ukraina Tertunda

    Foto: Momen adu mulut Zelensky vs Trump dan Vance (Getty Images via AFP/ANDREW HARNIK)

    Delegasi Ukraina yang bingung, termasuk duta besar Ukraina untuk Washington Oksana Markarova, yang berhenti mencatat selama pertemuan dan hanya meletakkan kepalanya di tangannya iktu meninggalkan Ruang Oval untuk berkumpul kembali di Ruang Roosevelt, di ujung lorong.

    Trump berkumpul dengan para penasihat utamanya untuk menilai situasi, termasuk Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan Menteri Keuangan Scott Bessent. Dia merasa sangat marah dan mengatakan dirinya tidak dihormati dengan nada bicara Zelensky.

    “Zelensky memainkannya dengan sangat salah. Dia datang ke Oval dengan bertingkah seperti orang tangguh. Itu tidak berjalan dengan baik. Semua orang di ruangan itu merasa terhina,” kata seorang pejabat AS.

    Trump akhirnya memutuskan Zelensky ‘tidak dalam posisi untuk bernegosiasi’. Dia mengarahkan Rubio dan penasihat keamanan nasional Mike Waltz untuk menyampaikan pesan kepada Ukraina yang menunggu, yakni ‘Sudah waktunya bagi Zelensky untuk pergi’.

    “Waktu tidak berpihak pada Anda di sini,” kata Waltz kepada Fox News pada hari Sabtu, menceritakan percakapannya dengan Zelensky.

    “Waktu tidak berpihak pada Anda di medan perang. Waktu tidak berpihak kepada Anda dalam hal situasi dunia dan yang terpenting bantuan AS dan toleransi para pembayar pajak tidaklah tak terbatas,” sambungnya.

    Ukraina memprotes dengan mengatakan mereka ingin melanjutkan perundingan. Namun, pejabat Gedung Putih menyebut permintaan itu ditolak.

    Piring berisi salad, ayam, dan crème brûlée untuk makan siang telah diletakkan di gerobak di lorong kantor sekretaris pers. Saat itulah Ukraina diperintahkan untuk pergi.

    Diplomasi yang gagal itu berlangsung dalam rentang waktu kurang dari tiga jam. Iring-iringan mobil Zelensky tampak meninggalkan gerbang Gedung Putih pada pukul 13.42 waktu setempat tanpa kemeriahan atau pelepasan.

    Dia diantar ke hotel tempatnya dan para penasihatnya menginap. Kurang dari satu jam kemudian, dia mengirim pesan di media sosial yang mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada AS.

    “Terima kasih Amerika, terima kasih atas dukungan Anda, terima kasih atas kunjungan ini. Ukraina membutuhkan perdamaian yang adil dan abadi dan kami bekerja keras untuk itu,” ujarnya.

    Sementara itu, tempat yang telah disiapkan untuk konferensi pers Trump dan Zelensky dibongkar. Meja besar tempat kedua pemimpin menandatangani perjanjian, dengan latar belakang tiga bendera Ukraina dan tiga bendera Amerika, juga dipindahkan.

    Halaman 2 dari 3

    (ygs/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Putin Respons Zelensky & Trump Cekcok, Ini Kata Rusia

    Putin Respons Zelensky & Trump Cekcok, Ini Kata Rusia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan mitranya dari Ukraina Volodomyr Zelensky cekcok secara terbuka di Gedung Putih. Adu mulut terjadi saat Zelinsky datang ke AS dan menemui Trump serta Wakil Presiden AS JD Vance membahas perang Rusia dan Ukraina, Jumat.

    Mulanya Zelensky mempertanyakan condongnya Trump pada Rusia dan mempertanyakan “diplomasi” yang diserukan Vance dalam pertemuan itu, dengan menyinggung pelanggaran komitmen yang dilakukan oleh Rusia selama bertahun-tahun di panggung global. Trump kemudian menyebut Zelensky mempertaruhkan nyawa jutaan orang dan bertaruh dengan Perang Dunia III, serta menuduh Presiden Ukraina itu sangat tidak menghormati negara ini. Sedangkan Vance menuduh Zelensky tidak tahu berterima kasih.

    Hal ini pun tak luput dari pantauan Rusia. Pemerintah Presiden Vladimir Putin pun memberi respons mellui juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova.

    “Saya pikir kebohongan terbesar Zelensky dari semua kebohongannya adalah pernyataannya di Gedung Putih bahwa rezim Kyiv pada tahun 2022 sendirian, tanpa dukungan,” tulis Zakharova di Telegram, dikutip dari NDTV, Senin (3/3/2025).

    “Bagaimana Trump dan Vance menahan diri untuk tidak memukul bajingan itu adalah keajaiban dalam hal menahan diri,” ujarnya.

    “Zelensky menggigit tangan yang memberinya makan… Hal yang tidak menyenangkan bagi semua orang.”

    Komentar lain juga muncul dari Kepala Dewan Keamanan Rusia dan mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev. Ia bahkan menyebut Zelensky sebagai “babi kurang ajar” yang telah menerima “tamparan keras di Ruang Oval”.

    “Untuk pertama kalinya, Trump mengatakan kebenaran kepada badut kokain di hadapannya,” ujarnya.

    “Rezim Kyiv sedang bermain-main dengan PD 3. Dan, babi yang tidak tahu terima kasih itu menerima tamparan keras di pergelangan tangan dari pemilik kandang babi. Ini berguna. Namun, itu tidak cukup – kita harus menghentikan bantuan militer kepada mesin Nazi,” kata Medvedev.

    Kepala Dana Investasi Langsung Rusia Kirill Dmitriev menggambarkan momen Zelensky dan Trump sebagai hal yang bersejarah. Sedangkan Kepala Badan Kerjasama Kemanusiaan Internasional Rusia Yevgeny Primakov menuduh Zelensky berusaha menghasut kekerasan.

    “Zelensky duduk dengan tangan di antara kedua kakinya saat Presiden dan Wapres AS menghajarnya,” tulis laman milik pemerintah Rusia, RT.

    (sef/sef)

  • 7 Fakta Baru Perang Gaza: Israel-Hamas Panas, Gencatan Senjata Bye

    7 Fakta Baru Perang Gaza: Israel-Hamas Panas, Gencatan Senjata Bye

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah fakta baru muncul di perang Gaza. Israel mengeluarkan ancaman ke Hamas yang makin membuat gencatan senjata terancam.

    Hamas bahkan menyebut langkah Israel sebagai pemerasan murahan. Berikut lengkapnya dirangkum CNBC Indonesia, Senin (3/3/2025).

    1.Israel Ancam Hamas

    Israel telah mengeluarkan ancaman ke Hamas. Israel mengatakan akan ada konsekuensi jika jika kelompok Palestina itu tidak setuju untuk memperpanjang fase pertama perjanjian gencatan senjata yang kini telah berakhir.

    Fase pertama perjanjian berakhir pada hari Sabtu kemarin. Tetapi Israel belum melanjutkan fase kedua, yang pada akhirnya akan mengarah pada akhir perang secara permanen.

    Ini menyusul proposal yang diajukan oleh utusan presiden Amerika Serikat (AS), Steve Witkoff. Perlu diketahui menurut rencana Witkoff, setengah dari tawanan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, akan dibebaskan lagi setelah Sabtu sedangkan sisanya dibebaskan jika gencatan senjata permanen tercapai.

    Mengutip Al-Jazeera, Minggu pagi, pernyataan dari kantor Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pembicaraan masih belum meyakinkan. Pengumuman Israel lainnya mengatakan akan menghentikan masuknya semua barang dan pasokan ke Jalur Gaza, di mana Negeri Zionis mengancam dapat melanjutkan operasi militer jika negosiasi terbukti “tidak efektif”.

    Hamas sendiri menanggapi dengan menolak rumusan perpanjangan fase satu gencatan senjata dan menyerukan langsung ke fase kedua, seperti yang direncanakan semula. Hamas mengatakan langkah itu “merupakan upaya terang-terangan untuk menghindari perjanjian dan tidak melakukan negosiasi untuk fase kedua”.

    “Keputusan Netanyahu untuk menghentikan bantuan kemanusiaan adalah pemerasan murahan, kejahatan perang, dan kudeta terang-terangan terhadap perjanjian,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan.

    “Penjahat perang Netanyahu mencoba memaksakan fakta politik di lapangan, yang gagal dibangun oleh tentara fasisnya selama 15 bulan genosida brutal, berkat keteguhan, keberanian, dan perlawanan rakyat kita,” tambahnya.

    “Ia berusaha menggulingkan perjanjian yang ditandatangani demi perhitungan politik internalnya yang sempit, dengan mengorbankan tahanan pendudukan di Gaza dan nyawa mereka.”

    Sementara itu, laporan laman yang sama melaporkan bagaimana warga Gaza sangat tertekan. Mereka, lapor AlJazeera merasa gencatan senjata sangat rapuh.

    “Ada jet dan pesawat nirawak Israel yang terbang di langit, membuat warga Palestina merasa bahwa setiap saat, pasukan Israel dapat menargetkan tempat mana pun di seluruh Jalur Gaza,” lapornya.

    Di sisi lain, Direktur Studi Timur Tengah Universitas San Francisco, Stephen Zunes mengatakan bahwa proposal AS sangat menguntungkan Israel. Zunes juga mengatakan penolakan Israel untuk terlibat dalam perundingan tahap kedua menempatkan Hamas dalam “situasi sulit”.

    “Ini hal yang biasa,” katanya.

    “Hamas dan Israel akan menyetujui sesuatu. Kemudian Israel akan mencoba merevisinya agar menguntungkannya,” tambahnya lagi.

    “Kemudian AS akan mengajukan proposal baru yang menguntungkan Israel dan kemudian AS akan menyalahkan Hamas karena tidak menerima proposal itu,” jelasnya seraya menambahkan bahwa ini adalah pola yang terlihat sejak awal perang.

    2.Israel Sebut Kelaparan Gaza Kebohongan

    Menteri Luar Negeri Gideon Saar menyebut kelaparan di Gaza adalah sebuah kebohongan. Ia pun mengklaim Israel memiliki hak untuk memblokir bantuan agar tidak masuk ke Gaza sejak tahap pertama gencatan senjata berakhir tanpa kesepakatan baru.

    “Sehubungan dengan (klaim) kelaparan ini, itu adalah kebohongan selama perang ini. Itu adalah kebohongan,” kata Saar dalam konferensi pers di Yerusalem Barat.

    Pada Desember 2024, badan PBB untuk pengungsi Palestina melaporkan lebih dari 19.000 anak telah dirawat di rumah sakit karena kekurangan gizi akut dalam periode empat bulan. Pada tahun pertama perang- yang berakhir pada Oktober 2024- 37 anak meninggal karena kekurangan gizi atau dehidrasi.

    3.Demonstrasi di Rumah Menteri Israel

    Surat kabar Israel Haaretz melaporkan demonstrasi sedang berlangsung di depan rumah menteri pemerintah Israel. Demonstran menyerukan gencatan senjata dan pembebasan tawanan agar dilanjutkan.

    Demonstran dilaporkan berkumpul di luar rumah Menteri Luar Negeri Gideon Saar; Menteri Inovasi, Sains, dan Teknologi Gila Gamliel; Menteri Transportasi dan Keselamatan Jalan Raya Miri Regev; Menteri Urusan Strategis Ron Dermer; dan Menteri Dalam Negeri Moshe Arbel. Dalam sejumlah berita foto, terlihat demonstran membawa foto Netanyahu yang ditulis “Perang Harus Terus Berlangsung, Supaya (Netanyahu) Bisa Terus Berkuasa (di Israel)”.

    4.Gencatan Senjata Terancam Good Bye?

    Badan pertahanan sipil Gaza melaporkan penembakan artileri dan tembakan tank Israel di dekat kota selatan Khan Yunis pada hari Minggu siang. Kemungkinan besar ini menjadi langkah terbaru perang Israel di sana setelah pemerintah Netanyahu dan Hamas tak sepakat tentang cara memperpanjang gencatan senjata di wilayah Palestina.

    “Penembakan artileri dan tembakan dari tank Israel menargetkan wilayah perbatasan kota Abasan al-Kabira, timur kota Khan Yunis, di Jalur Gaza selatan,” kata badan tersebut dalam sebuah pernyataan.

    Israel sendiri enggan mengomentari hal ini. Ketika dimintai komentar, tentara Israel mengatakan sedang menyelidiki masalah tersebut.

    5.Perang Baru Gaza Picu Bencana Besar

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan soal potensi perang baru pecah di Gaza seiring tak disepakatinya tahap baru gencatan senjata. Ia mengatakan hl itu adalah “bencana besar”.

    “Gencatan senjata permanen dan pembebasan semua sandera sangat penting untuk mencegah eskalasi dan menghindari konsekuensi yang lebih menghancurkan bagi warga sipil,” tegasnya.

    6.Konferensi Palestina di Swiss

    Swiss mengatakan akan menjadi tuan rumah konferensi internasional pada 7 Maret tentang perlindungan warga sipil Palestina di wilayah yang diduduki. Ini sesuai dengan permintaan sejumlah negara dalam pemungutan suara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 18 September lalu.

    “Sebanyak 196 penandatangan Konvensi Jenewa akan diundang ke pertemuan tersebut, yang akan dihadiri oleh para duta besar,” kata juru bicara kementerian luar negeri Swiss, dikutip AFP.

    “Konferensi pihak-pihak yang terikat kontrak tingkat tinggi tersebut tidak dapat mengambil keputusan yang mengikat tetapi dapat menegaskan kembali aturan hukum humaniter internasional dan kewajibannya”, kata pemerintah Swiss di situs webnya.

    Gaza sendiri sedang khawatir dengan serangan baru Israel seiring tak dilanjutkannya fase kedua gencatan senjata. Di Tepi Barat, pemukim Israel telah meningkatkan serangan mereka terhadap warga sipil Palestina, sementara tentara Israel telah melancarkan operasi keamanan besar yang telah mengungsikan sekitar 40.000 warga Palestina.

    7.AS Kirim Buldoser Rp 49 T ke Israel

    AS Jumat lalu mengumumkan persetujuan penjualan amunisi, buldoser, dan peralatan terkait senilai lebih dari US$3 miliar (Rp 49 triliun) ke Israel. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menandatangani penjualan bom dan hulu ledak senilai US$2,04 miliar, bom dan perlengkapan panduan lainnya senilai US$675,7 juta, dan buldoser serta peralatan terkait senilai US$295 juta.

    “AS telah menetapkan dan memberikan justifikasi terperinci bahwa ada keadaan darurat yang mengharuskan penjualan segera kepada pemerintah Israel atas barang-barang pertahanan dan layanan pertahanan di atas demi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat,” kata Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan (DSCA).

    “Hal itu mengakibatkan pengabaian persyaratan umum bahwa penjualan tersebut harus disetujui oleh Kongres,” katanya.

    “AS berkomitmen terhadap keamanan Israel, dan sangat penting bagi kepentingan nasional AS untuk membantu Israel mengembangkan dan mempertahankan kemampuan pertahanan diri yang kuat dan siap,” tambah DSCA.

    Transaksi senjata terbaru terjadi setelah Washington menyetujui penjualan lebih dari $7,4 miliar dalam bentuk bom, rudal, dan peralatan terkait ke Israel awal bulan ini. Israel melancarkan serangan yang sangat merusak terhadap Hamas di Gaza, menewaskan 48.000 jiwa.

    (sef/sef)

  • Pemimpin Eropa Gelar Pertemuan dengan Zelensky, Nyatakan Dukungan ke Ukraina

    Pemimpin Eropa Gelar Pertemuan dengan Zelensky, Nyatakan Dukungan ke Ukraina

    Jakarta

    Sejumlah pemimpin negara Eropa mengadakan pertemuan di London, Inggris. Pertemuan itu juga dihadiri oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

    Pertemuan tersebut digelar pada hari Minggu (2/3) waktu setempat. Tuan rumah pertemuan, Perdana Menteri Inggris Kei Starmer, duduk di samping Zelensky. Dia mengatakan momen ini merupakan hal yang jarang terjadi. Starmer menyatakan para pemimpin Eropa yang hadir dalam pertemuan mendukung Zelensky dan kepentingan rakyat Ukraina.

    “Saya harap Anda tahu bahwa kami semua mendukung Anda dan rakyat Ukraina selama diperlukan. Semua orang ada di meja ini,” katanya kepada pemimpin Ukraina dilansir AFP, Senin (3/3/2025).

    “Kita perlu menyepakati langkah-langkah apa yang dihasilkan dari pertemuan ini untuk mewujudkan perdamaian melalui kekuatan demi kepentingan semua orang,” sambung Starmer.

    Dalam pertemuan tersebut, Zelensky disambut oleh beberapa dari 18 pemimpin utama lainnya, termasuk Starmer, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Ketua NATO Mark Rutte.

    Hal ini sangat kontras dengan pertemuan Zelensky yang memanas dengan Presiden AS Donald Trump di Ruang Oval, Gedung Putih, pada Jumat (28/2). Saat itu Zalensky dimarahi oleh pemimpin Amerika tersebut dan dituduh tidak “siap” untuk berdamai dengan Rusia.

    “Sangatlah penting bagi kita untuk menghindari risiko perpecahan di Barat dan saya pikir dalam hal ini, Inggris dan Italia dapat memainkan peran penting dalam membangun jembatan,” kata Meloni saat bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di rumahnya di Downing Street dilansir AFP.

    Meloni juga disebut bertemu dengan Zelensky di sela-sela pertemuan pemimpin Eropa di London.

    (ygs/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Youtube Jadi Platform Favorit Penonton Podcast di AS

    Youtube Jadi Platform Favorit Penonton Podcast di AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Youtube menjadi platform favorit penonton podcast Amerika Serikat dengan jumlah penonton lebih dari 1 juta miliar orang per bulan. 

    Wakil Presiden bidang Kemitraan Youtube Tim Katz mengatakan YouTube pertama kali mengidentifikasi podcast sebagai format konten populer selama pandemi. “Kami telah melihat banyak pertumbuhan,” ujarnya dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg, dikutip Minggu (2/3/2025).

    Sebelumnya, Katz mengatakan YouTube tidak secara khusus mendorong penetrasi podcast. Menurutnya, para podcaster secara organik masuk ke YouTube, dan pengguna berbondong-bondong memproduksi konten di Youtube. 

    “Pada saat itu, kami seperti, kami harus berusaha keras [mengakomodasinya],” jelasnya.

    YouTube pun melihat itu jadi peluang dengan memastikan podcaster dapat mendaftar ke layanan iklan, menawarkan analitik yang lebih kuat, dan merekomendasikan lebih banyak konten podcast kepada pemirsa dan pendengar.

    Capaian Youtube ini melampaui Spotify Technology SA, yang sebenarnya membantu mendefinisikan ledakan podcast ketika menginvestasikan lebih dari $1 miliar untuk akuisisi dan kesepakatan lisensi untuk acara-acara populer. 

    Namun pada 2022, setelah investor mulai lelah melihat Spotify yang boros dalam pengeluaran, menutup studio podcasting internalnya, mengurangi jumlah karyawan, hingga secara signifikan mengurangi upaya podcastingnya. 

    Di sisi lain, pada waktu bersamaan, YouTube mulai menawarkan sebanyak $300.000 kepada kreator untuk menarik mereka membuat podcast versi video. 

    Tahun lalu, berdasarkan data Youtube, pemirsa menonton lebih dari 400 juta jam podcast setiap bulan. Lalu pada Oktober 2024, pengakuan datang dari Edison Research yang menyatakan YouTube sebagai platform podcast paling populer di AS, menggantikan Spotify dan aplikasi Podcast milik Apple Inc.

    Tak ingin kalah saing, Spotify juga menghadirkan podcast video. Spotify meluncurkan program kemitraan baru dengan membayar kreator video berdasarkan jumlah pendengar, bukan pendapatan iklan, dan telah merayu kreator untuk menayangkan podcastnya di platform asal Swedia tersebut.  

    “Secara umum, saya yakin mereka melihat tren yang sama dengan yang kami lihat di platform kami — bahwa pengguna ingin menikmati konten video,” kata Katz. 

    Di Amerika Serikat, podcast video dianggap membantu Presiden Donald Trump memenangkan pemilihan tahun lalu. Tayangan podcast menjangkau jutaan pemirsa di YouTube dengan tampil di acara-acara populer seperti The Joe Rogan Experience dan Last Weekend with Theo Von. 

  • Mesir: Rencana Rekonstruksi Gaza Rampung, Dipresentasikan di Pertemuan Darurat Arab pada Selasa – Halaman all

    Mesir: Rencana Rekonstruksi Gaza Rampung, Dipresentasikan di Pertemuan Darurat Arab pada Selasa – Halaman all

    Mesir: Rencana Rekonstruksi Gaza Rampung, Dipresentasikan di Pertemuan Darurat Arab pada Selasa
     

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdel Aati, Minggu (2/3/2025) menyatakan kalau para menteri luar negeri dari negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) akan menggelar rapat di Arab Saudi setelah pertemuan puncak darurat Arab pada Selasa, 4 Maret 2025.

    Ia mengatakan kalau rencana rekonstruksi Gaza telah selesai dan akan disampaikan pada pertemuan puncak (konferensi tingkat tinggi/KTT) darurat Arab pada Selasa untuk disetujui.

    Abdel-Ati menambahkan, negaranya akan melanjutkan upaya intensif untuk memulai negosiasi tahap kedua perjanjian gencatan senjata di Gaza.

    Dia juga menyinggung soal manuver Israel yang memblokir semua bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza dalam rangka menekan Hamas untuk menyetujui perpanjangan tahap pertama gencatan senjata.

    “Penggunaan bantuan sebagai senjata hukuman kolektif dan kelaparan di Gaza tidak dapat diterima dan tidak diperbolehkan,” katanya merujuk pada aksi Israel memblokir bantuan ke Gaza.

    Tolak Kelola Gaza Dengan Imbalan Keringanan Utang

    Sebelumnya, pada Rabu (26/2/2025), Mesir menyatakan, menolak usulan untuk mengelola Gaza karena mengganggap wacara itu sebagai hal yang ‘tidak dapat diterima’

    Mesir tidak mau mengambil alih pemerintahan Gaza, dengan menyebut gagasan tersebut bertentangan dengan sikap posisi Mesir dan negara-negara Arab yang telah lama berlaku terkait masalah Palestina.

    Mesir dan negara-negara Arab ingin masalah Palestina dikendalikan oleh faksi dan entitas Palestina dan terus mendorong ‘Solusi Dua Negara’ dengan Israel.

    “Setiap gagasan atau usulan yang menyimpang dari pendirian Mesir dan Arab [tentang Gaza]… ditolak dan tidak dapat diterima,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tamim Khalaf seperti dikutip kantor berita negara, MENA.

    Pernyataan ini dilontarkan sehari setelah pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid melontarkan gagasan tersebut.

    Mantan perdana menteri Israel dan pemimpin oposisi Yair Lapid mengadakan konferensi pers tentang anggaran negara yang akan datang, di Tel Aviv pada 16 Mei 2023. (JACK GUEZ / AFP)

    Imbalan Keringanan Utang

    Yair Lapid, Selasa, mengusulkan agar Mesir mengambil alih kendali administratif Jalur Gaza hingga 15 tahun dengan imbalan keringanan utang luar negerinya yang bernilai lebih dari 150 miliar dolar AS.

    Rencana tersebut mengusulkan  Mesir bertanggung jawab mengelola daerah kantong tersebut selama delapan tahun, dengan opsi untuk memperpanjangnya hingga 15 tahun.

    Lapid mengumumkan rencana tersebut saat berpidato di Foundation for Defense of Democracies (FDD) di Washington, DC dan kemudian mengunggahnya di X, menurut surat kabar Maariv, Israel.

    “Saya baru-baru ini menyampaikan rencana di Washington untuk hari setelah perang di Gaza,” tulisnya.

    “Inti dari rencana tersebut: Mesir akan memikul tanggung jawab atas Gaza selama (hingga) 15 tahun, sementara pada saat yang sama utang luar negerinya sebesar $155 miliar akan dibatalkan oleh masyarakat internasional.”

    “Setelah hampir satu setengah tahun pertempuran, dunia terkejut mengetahui bahwa Hamas masih menguasai Gaza,” tambahnya.

    Lapid menyalahkan pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu karena gagal membangun “pemerintahan efektif di Gaza yang akan mengusir Hamas,”.

    Lapid juga mengatakan kalau Israel menghadapi dua masalah keamanan utama di sepanjang perbatasan selatannya.

    Masalah pertama Israel menurut dia adalah, “Dunia membutuhkan solusi baru untuk Gaza: Israel tidak dapat setuju Hamas tetap berkuasa, Otoritas Palestina tidak mampu menjalankan Gaza, pendudukan Israel tidak diinginkan, dan kekacauan yang terus berlanjut merupakan ancaman keamanan serius bagi Israel.”

    Masalah kedua, kata Lapid, adalah “ekonomi Mesir berada di ambang kehancuran dan mengancam stabilitas Mesir dan seluruh Timur Tengah: utang luar negeri sebesar $155 miliar tidak memungkinkan Mesir membangun kembali ekonominya dan memperkuat militernya.”

    Ia mengusulkan “satu solusi: Mesir akan memikul tanggung jawab pengelolaan Jalur Gaza selama 15 tahun, sementara utang luar negerinya akan ditanggung oleh masyarakat internasional dan sekutu regionalnya.”

    Selama 18 tahun terakhir, Israel telah memberlakukan blokade terhadap Gaza, yang secara efektif mengubahnya menjadi penjara terbuka.

    Genosida baru-baru ini telah menyebabkan sekitar 1,5 juta dari 2,4 juta penduduk daerah kantong itu mengungsi.

    Seorang warga Palestina berjalan di jalanan berdebu dengan latar belakang kehancuran Gaza karena bombardemen buta Israel selama satu tahun sejak 7 Oktober 2023. (MNA)

    Mesir Pemain Utama Pembangunan Gaza

    Lapid mengklaim bahwa selama 15 tahun, “Gaza akan dibangun kembali dan kondisi untuk pemerintahan sendiri akan tercipta. Mesir akan menjadi pemain utama dan akan mengawasi rekonstruksi, yang selanjutnya akan memperkuat ekonominya.”

    “Solusi ini memiliki preseden historis,” katanya.

    “Mesir pernah menguasai Gaza di masa lalu. Ini dilakukan dengan dukungan Liga Arab, dengan pemahaman bahwa ini adalah situasi sementara. Mesir melindungi Jalur Gaza atas nama Palestina. Inilah yang perlu terjadi lagi hari ini.”

    Mesir menguasai Jalur Gaza selama hampir dua dekade setelah berdirinya Israel pada tahun 1948, ketika milisi Zionis merebut tanah Palestina dan melakukan pembantaian yang menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi.

    Hamas sebelumnya menolak rencana untuk melucuti senjata atau dipindahkan dari Gaza, dengan menyatakan bahwa masa depan daerah kantong itu harus ditentukan melalui konsensus nasional Palestina.

    Israel terus menduduki wilayah Palestina, Suriah, dan Lebanon, menolak untuk menarik diri atau mengakui negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya dalam batas-batas sebelum tahun 1967.

    Gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan telah berlaku di Gaza sejak bulan lalu, menghentikan perang Israel, yang telah menewaskan hampir 48.350 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan meninggalkan daerah kantong itu dalam reruntuhan.

    November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

    Rekonstruksi Gaza Butuh Rp 327 Triliun

    Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi diperkirakan akan mengunjungi Riyadh untuk membahas rencana Arab untuk Gaza, yang dapat melibatkan pendanaan regional hingga 20 miliar dolar atau Rp 327 Triliun untuk rekonstruksi wilayah kantung Palestina itu.

    Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi kemungkinan akan mengunjungi Riyadh pada hari Kamis, menurut dua pejabat keamanan Mesir, untuk membahas rencana Arab untuk Gaza, yang mungkin melibatkan hingga $20 miliar atau Rp 327 Triliun dari wilayah tersebut untuk rekonstruksi.

    Negara-negara Arab bersiap untuk memperdebatkan rencana untuk Gaza sehari setelahnya sebagai tanggapan atas saran Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membangun kembali wilayah di bawah kendali AS sambil membersihkan etnis Palestina.

    Berita ini muncul saat Kementerian Keamanan Israel mengumumkan rencana untuk membentuk direktorat untuk pemindahan paksa dan pembersihan etnis di Gaza dengan nama “emigrasi sukarela dari Gaza.”

    Rencana tersebut akan mencakup “pilihan keberangkatan,” yaitu cara mengusir warga Palestina dari tanah mereka , melalui darat, laut, dan udara. 

    Arab Saudi, Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, dan Qatar akan mengevaluasi dan membahas proposal Arab di Riyadh sebelum menyampaikannya pada pertemuan puncak Arab yang dijadwalkan di Kairo pada tanggal 4 Maret, empat orang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Reuters. 

    Pada hari Jumat, pertemuan para pemimpin negara Arab, termasuk Yordania, Mesir, UEA, dan Qatar, dijadwalkan di Arab Saudi, yang mendorong upaya Arab pada rencana Trump, tetapi beberapa sumber mengindikasikan tanggalnya belum ditetapkan.

    Pada konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat “akan mengambil alih,” “memiliki,” dan mengubah Jalur Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah.”  

    Lebih buruknya lagi, ia mengungkapkan minggu lalu bahwa warga Palestina tidak akan memiliki hak untuk kembali ke Gaza, dan menyatakan bahwa wilayah tersebut, “Saya akan memilikinya.”

    Usulan Arab, yang terutama didasarkan pada rencana Mesir, menyerukan pembentukan komite nasional Palestina untuk mengelola Gaza tanpa keterlibatan Hamas, serta keterlibatan internasional dalam rehabilitasi tanpa pemindahan warga Palestina ke luar negeri.

    Menurut peneliti Emirat Abdulkhaleq Abdullah, komitmen sebesar $20 miliar atau Rp 327 Triliun dari pemerintah Arab dan Teluk untuk dana tersebut, yang telah diidentifikasi oleh dua sumber sebagai jumlah yang masuk akal, mungkin menjadi motivasi yang efektif bagi Trump untuk mengadopsi konsep tersebut.

    Kabinet Otoritas Palestina menyatakan hari Selasa bahwa tahap pertama dari rencana yang sedang dipertimbangkan akan menelan biaya sekitar $20 miliar atau Rp 327 Triliun selama tiga tahun, sementara sumber-sumber Mesir mengungkapkan kepada Reuters bahwa pembicaraan tentang kontribusi keuangan kawasan itu masih berlangsung.

    Menurut orang dalam, rencana itu mengharuskan pembangunan kembali diselesaikan dalam waktu tiga tahun.

    Senator Richard Blumenthal mengatakan kepada wartawan di Tel Aviv pada hari Senin bahwa pembicaraannya dengan para pemimpin Arab, khususnya Raja Abdullah, menunjukkan bahwa “mereka memiliki penilaian yang sangat realistis tentang apa peran mereka seharusnya.”

     

     

     

    (oln/thntnl/anadolu/*)

     
     

  • Kebijakan HGBT Berlanjut, Kadin dan Inaplas Sebut Industri Nasional Bisa Makin Kompetitif – Halaman all

    Kebijakan HGBT Berlanjut, Kadin dan Inaplas Sebut Industri Nasional Bisa Makin Kompetitif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi melanjutkan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dengan skema baru bagi tujuh sektor industri, yakni pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

    Sebanyak 253 pengguna industri kini dapat menikmati kebijakan harga gas bumi yang lebih kompetitif.

    Keberlanjutan kebijakan HGBT ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, HGBT dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar sebesar US$7 per MMBTU dan untuk bahan baku sebesar US$6,5 per MMBTU,” ujar Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, beberapa waktu lalu.

    Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Saleh Husin, mengatakan, keputusan ini memberikan kepastian bagi industri dan mendorong daya saing nasional.

    “Kebijakan ini memberikan kepastian bagi industri dan mendorong daya saing nasional,” ujar Saleh dikutip Minggu (2/3/2025).

    Saleh berharap agar insentif ini diperluas ke sektor industri lain yang terdampak biaya energi tinggi, serta diperkuat dengan pengendalian impor barang jadi melalui Neraca Komoditas dan Trade Remedies.

    Menurutnya, dengan langkah ini, industri dalam negeri dapat lebih terlindungi dari gempuran produk impor murah, khususnya dari China, ASEAN, dan negara lainnya, sehingga target pertumbuhan ekonomi 8 persen dapat lebih mudah tercapai.

    “Kami, para pelaku industri dalam negeri, harus dan wajib mendukung kebijakan dan visi Presiden Prabowo dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Salah satu langkah untuk mencapainya adalah dengan memastikan industri dalam negeri tumbuh setidaknya 10%,” tuturnya.

    Wakil Ketua Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Edi Rivai menyebut, berlanjutnya kebijakan HGBT merupakan langkah strategis dalam memastikan kepastian berusaha bagi industri, serta meningkatkan daya saing sektor petrokimia nasional di tengah persaingan global.

    Menurut Edi, kebijakan ini membantu industri petrokimia Indonesia menjadi lebih kompetitif, terutama dalam menghadapi kondisi over-supply bahan baku dari pasar internasional.

    Dengan harga gas yang lebih kompetitif, industri petrokimia nasional dapat bersaing dengan produsen dari negara-negara yang memiliki harga energi lebih rendah, seperti Timur Tengah, Amerika Serikat, dan China, serta negara-negara dalam perjanjian perdagangan bebas (FTA).

    Edi menambahkan, kebijakan ini berpotensi meningkatkan ekspor produk petrokimia Indonesia, menggantikan impor, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

    Namun, ia berharap pemerintah juga dapat memperkuat pengendalian bahan baku dan barang jadi yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri, agar tidak terganggu oleh impor murah dan praktik perdagangan tidak sehat.

    “Kami berharap pemerintah khususnya, Kementerian Perindustran dan Perdagangan juga dapat memperkuat kebijakan pengendalian bahan baku dan barang jadi yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri seperti bahan baku plastik LLDPE, Polypropylene, PVC, dan Polystyrene dari gempuran barang impor murah dan praktik unfair trade,” paparnya.

    “Hal ini dapat dilakukan melalui skema usulan baru Neraca Komoditas dan dukungan kelancaran Trade Remedies yang diusulkan Inaplas terhadap penyelidikan anti dumping PP dan safeguard LLDPE sedang berlangsung di KADI dan KPPI Kementerian Perdagangan, sehingga industri dalam negeri mendapatkan perlindungan yang adil dan mampu berkembang lebih pesat,” tambahnya.

    Penetapan HGBT diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri, yang sebelumnya menerima harga gas bumi dalam kisaran US$ 6,75 – 7,75 per MMBTU.

  • Seputar Komunitas Druze yang Dibela Mati-matian Israel di Suriah: Duduki Posisi Tinggi di IDF – Halaman all

    Seputar Komunitas Druze yang Dibela Mati-matian Israel di Suriah: Duduki Posisi Tinggi di IDF – Halaman all

    Seputar Komunitas Druze yang Dibela Mati-matian Israel di Suriah: Duduki Posisi Tinggi di IDF

    TRIBUNNEWS.COM – Israel bersiap membuka front perang baru di Suriah.

    Dalil mereka kali ini, selain untuk membentuk selubung keamanan di wilayah perbatasan, juga untuk melindungi komunitas Druze dari ancaman militer pasukan keamanan pemerintahan baru Suriah.

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan Menteri Keamanannya, Israel Katz, bahkan menginstruksikan pasukan pendudukan Israel (IDF) untuk melindungi komunitas Druze ini menyusul terjadinya operasi keamanan pasukan pemerintah Suriah di Jaramana, kota di pinggiran selatan ibu kota Suriah, Damaskus.

    Perintah Netanyahu ke IDF adalah agar militer Israel bersiap “mempertahankan” Jaramana dari pasukan pemerintahan baru Suriah, meski berisiko menimbulkan front baru bagi Israel.

    Lalu siapa komunitas Druze yang dibela mati-matian oleh Israel?

    Seperti sejumlah kelompok etnis lain di Timur Tengah, seperti suku Kurdi, suku Druze tinggal di beberapa negara yang berbeda, dipisahkan oleh batas-batas yang ditetapkan setelah pecahnya Kekaisaran Ottoman pada awal tahun 1920-an.

    Namun tidak seperti suku Kurdi, yang sebagian besar beragama Islam, suku Druze adalah kelompok agama dan etnis yang unik.

    Tradisi mereka sudah ada sejak abad ke-11 dan menggabungkan unsur-unsur Islam, Hinduisme, dan bahkan filsafat Yunani klasik.

    Saat ini, lebih dari 1 juta anggota komunitas ini tinggal terutama di Suriah dan Lebanon dan, dalam jumlah yang lebih sedikit, di Israel dan Yordania.

    Di Israel, Druze adalah komunitas yang erat dan aktif dalam kehidupan publik, menurut studi terbaru Pew Research Center tentang Israel. Mereka merupakan sekitar 2 persen dari populasi negara tersebut dan sebagian besar tinggal di wilayah utara Galilea, Karmel, dan Dataran Tinggi Golan.

    Al Jazeera melansir, suku Druze adalah kelompok minoritas etnoreligius yang sebagian besar mengidentifikasi diri sebagai orang Arab dan berbahasa Arab.

    Agama Druze tumbuh dari Islam Syiah Ismailiyah pada abad ke-11 tetapi telah berkembang hingga mencakup aspek-aspek agama lain, termasuk Hinduisme, serta filsafat kuno. 

    Kepercayaan ini meyakini reinkarnasi sekaligus mengakui tokoh-tokoh tradisional dalam Islam, Kristen, dan Yahudi. 

    Kelompok minoritas tersebut sebagian besar tetap terpisah dari masyarakat sekitar, tidak ada kegiatan proselitisme, dan pernikahan di luar agama tidak dianjurkan.

    KOMUNITAS DRUZE ISRAEL – Tangkap layar Middle East Eye, Minggu (2/3/2025) menunjukkan komunitas Druze di Israel melakukan demonstrasi. Israel menyatakan akan melindungi komunitas ini yang berada di dataran tinggi Golan di bagian Suriah yang diduduki Israel dari ancaman militer pasukan pemerintahan baru Suriah, pimpinan Ahmad Al-Sharaa,

    Di Mana Mereka Tinggal?

    Komunitas ini tersebar di Suriah, Lebanon, Yordania, Israel, dan Dataran Tinggi Golan – wilayah Suriah yang diduduki Israel.

    Hubungan antara Druze di berbagai negara terus terjalin erat.

    Israel merebut sebagian besar Dataran Tinggi Golan dalam Perang Arab-Israel tahun 1967 dan kemudian mencaplok wilayah tersebut pada tahun 1981 meskipun mendapat kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan masyarakat internasional.

    Hanya Amerika Serikat yang mengakui kedaulatan Israel atas Golan, yang secara strategis penting karena berbatasan dengan dataran Israel utara dan Suriah barat daya.

    Setelah pendudukan dimulai, banyak warga Suriah dipaksa keluar dari Golan, dan Israel membangun pemukiman ilegal di sana.

    Sekitar 20.000 warga Druze tinggal di sana saat ini.

    Dalam serangan kelompok Hizbullah Lebanon ke Majdal Shams, kota pusat Druze di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel pada akhir Juli 2024 silam, Israel secara cepat mengatakan bahwa para pemuda yang terbunuh dalam serangan tersebut adalah warga Israel, tetapi banyak orang Druze di Dataran Tinggi Golan tidak memiliki kewarganegaraan Israel.

    Diperkirakan 150.000 orang Druze di Israel memiliki kewarganegaraan.

    Mereka sebagian besar mengidentifikasi diri dengan Israel dan direkrut menjadi militer Israel dengan istilah “perjanjian darah” yang sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antara orang Druze Israel dan orang Yahudi Israel.

    Sebagai bagian dari ini, banyak orang Druze telah berjuang untuk Israel dalam perang-perangnya melawan negara-negara tetangga Arab dan Palestina.

    Diperkirakan satu juta orang Druze tinggal di Lebanon dan Suriah.

    Mereka tinggal di sekitar Gunung Lebanon di Lebanon utara  dan di desa-desa serta kota-kota di Suriah selatan sekitar Sweida dan Jabal al-Druze, yang berarti “Gunung Druze” dalam bahasa Arab.

    KOMUNITAS DRUZE – Foto yang diambil dari The Times of Israel tanggal 28 Februari 2025 memperlihatkan Kota Hurfeish di Israel yang ditinggali oleh banyak komunitas Druze. Israel mempertimbangkan untuk menerima warga Suriah dari komunitas Druze untuk bekerja di Israel. (The Times of Israel)

    Apa Peran Komunitas Druze dalam Politik dan Budaya di Wilayah Tersebut?

    Druze memainkan peran penting dalam membangun negara Suriah dan Lebanon modern.

    Di Lebanon, kaum Druze memberikan pengaruh yang signifikan melalui Partai Sosialis Progresif , partai Druze utama di negara itu.

    Di Suriah, kaum Druze merupakan pendukung awal Partai Baath Sosialis Arab yang berkuasa. Tak heran, saat ini mereka diburu oleh rezim pemerintahan baru Suriah yang memerangi Bashar Al-Assad sebelum terguling. 

    Pada tahun 1963, perwira militer Druze bergabung dalam kudeta yang membawa partai tersebut berkuasa untuk pertama kalinya.

    Makram Rabah, asisten profesor sejarah dan arkeologi di Universitas Amerika di Beirut yang telah banyak menulis tentang Druze, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mereka adalah “salah satu komunitas pendiri Lebanon, Suriah, Yordania, dan Palestina modern” dengan sejarah panjang di wilayah tersebut.

    Rabah menggambarkan peran awal mereka sebagai pejuang perbatasan: “Seiring berjalannya waktu, mereka mengemban banyak tanggung jawab politik dan militer atas nama Khilafah Muslim”, katanya, mengacu pada peran yang dimainkan oleh Druze di Kekaisaran Abbasiyah, yang berdiri dari tahun 750 hingga 1258.

    “Jadi semua ini menjadikan mereka … salah satu suku yang bertahan hidup di Levant,” kata Rabah.

    Sebagai informasi, Levant atau Syam merupakan wilayah Mediterania Timur, atau wilayah besar di Asia Barat yang dibatasi oleh Pegunungan Taurus di utara, Gurun Arab di selatan, Laut Mediterania di barat, dan Pegunungan Zagros di timur. Levant meliputi wilayah Lebanon, Suriah, Yordania, Israel, dan Palestina.

    Punya Posisi Mentereng di IDF

    Di Israel, beberapa anggota minoritas duduk di Knesset.

    Banyak warga Druze juga telah mencapai posisi tinggi di militer Israel (IDF).

    Meskipun komunitas tersebut telah mengabdi kepada Israel, kaum Druze termasuk di antara para pengkritik paling keras undang-undang negara-bangsa tahun 2018.

    Puluhan ribu orang Druze berunjuk rasa di Tel Aviv untuk mengecam undang-undang yang mendefinisikan Israel sebagai ” negara bangsa ” bagi orang-orang Yahudi, dengan alasan bahwa undang-undang tersebut telah menurunkan status komunitas mereka ke status warga negara kelas dua.

    Operasi Keamanan Pasukan Suriah di Jaramana

    Saat ini, pasukan pemerintah Suriah pimpinan Ahmed al-Sharaa (dikenal juga dengan nama Muhammad al-Julani) tengah melancarkan operasi keamanan di Jaramana untuk melacak orang-orang yang dicari menyusul pembunuhan seorang anggota Departemen Keamanan Umum di Kementerian Dalam Negeri Suriah.  

    Al Mayadeen melansir, perburuan oleh pasukan Pemerintahan Baru Suriah ini terjadi menyusul meletusnya bentrokan antara pasukan Keamanan Umum Suriah (rezim pemerintahan baru Suriah) dan kelompok bersenjata di Jaramana, di pedesaan Damaskus, pada Sabtu pagi.

    Sementara itu, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan, bentrokan tersebut mengakibatkan satu orang tewas dan 10 orang terluka.  

    Israel Berniat Buka Front Baru

    Komentator urusan Arab di Channel 12 Israel , Ohad Hamo, mengemukakan kalau ancaman baru-baru ini dari Netanyahu menunjukkan indikasi kalau Israel berniat membuka front perang baru di Suriah.

    Terlebih, ancaman Israel soal Jaramana ini datang setelah Netanyahu sebelumnya agar pasukan pemerintah baru menghindari memasuki Suriah selatan, menunjukkan “kemungkinan membuka front tambahan,” yang berpotensi menarik Israel ke dalam konflik baru dengan negara Arab, khususnya Suriah.

    Hamou menyatakan, ” Ketegangan antara Komunitas Druze dan otoritas pusat di Damaskus telah meningkat, khususnya pada Sabtu malam di Jaramana, di mana pasukan al-Joulani berusaha menguasai kota Druze.”

    Media Israel melaporkan kalau Netanyahu dan Katz menginstruksikan tentara Israel untuk “bersiap mempertahankan desa Druze Jaramana, di pinggiran Damaskus, yang saat ini sedang diserang oleh pasukan rezim Suriah.”

    Pernyataan itu juga menambahkan, “Kami berkomitmen kepada saudara-saudara Druze kami di Israel untuk melakukan segala hal yang kami mampu untuk mencegah terjadinya bahaya terhadap saudara-saudara Druze mereka di Suriah, dan kami akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan mereka.”

    Netanyahu Mau Gambarkan ‘Israel Sebagai Negara Adikuasa’ dibandingkan Suriah yang Baru

    Mengomentari pernyataan Netanyahu dan Katz, Yanon Yateh, koresponden urusan militer untuk saluran News 24 Israel, mengatakan, ” Netanyahu dan Katz mengumumkan bahwa mereka akan melindungi Druze , dengan menyatakan kalau mereka telah memberikan instruksi kepada tentara IDF untuk bertindak, mungkin melalui serangan peringatan, terhadap rezim baru di Suriah jika Druze diserang.”

    Ia menilai bahwa “ini adalah perkembangan yang sangat penting”, karena “Israel ingin menunjukkan di sini bahwa ini adalah langkah menuju negara adikuasa yang kontras dengan Suriah baru yang sedang berkembang.” 

    Potensi Perang IDF dengan Pasukan Al-Sharaa

    Sementara itu, Amir Bar Shalom, komentator urusan militer untuk Radio Angkatan Darat Israel , menyatakan kalau pernyataan Netanyahu “menunjukkan kalau kita sedang membahas kendali atas wilayah strategis. Kita masih dalam tahap awal tanpa ada gesekan dengan pasukan al-Joulani, tetapi gesekan semacam itu bisa saja terjadi.”

    Ia menjelaskan sikap baru Netanyahu terhadap Suriah dengan mengatakan: “Israel telah berkomitmen untuk bertindak secara militer jika Druze dirugikan, yang berarti Israel sedang mempersiapkan operasi militer di tanah Suriah ,”.

    Analis itu menambahkan bahwa “Netanyahu dapat melakukan ini tanpa mendeklarasikannya secara resmi.”

    Pada hari Sabtu, Jaramana menyaksikan operasi keamanan “untuk mencari orang-orang yang dicari” menyusul terbunuhnya seorang anggota Dinas Keamanan Umum di Kementerian Dalam Negeri Suriah.

     

    (oln/aja/almydn/*)