Negara: Amerika Serikat

  • Pemimpin Arab Kumpul Bahas Gaza, Rencana Mesir Sejalan Israel, Hamas: Kami Siap Perang Lagi – Halaman all

    Pemimpin Arab Kumpul Bahas Gaza, Rencana Mesir Sejalan Israel, Hamas: Kami Siap Perang Lagi – Halaman all

    Pemimpin Arab Kumpul Bahas Gaza, Rencana Mesir Sejalan Israel, Hamas: Lebih Baik Perang Lagi

    TRIBUNNEWS.COM – Para pemimpin negara-negara Arab berkumpul di Kairo, Mesir, Selasa (3/5/2025) guna menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Darurat Arab yang membahas soal Gaza.

    Pertemuan ini dimaksudkan untuk melawan usulan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang menyerukan pemindahan warga Palestina di Gaza sementara wilayah yang koyak karena agresi Israel itu dibangun dengan pendanaan internasional.  

    The National merangkum, ada sejumlah poin kunci rencana negara-negara Arab soal Gaza untuk dibahas dalam agenda pada KTT Arab tersebut.

    “Pembahasan KTT seputar kontrol Gaza oleh para teknokratis tanpa keterlibatan Hamas dan rencana rekonstruksi Gaza sebesar 50 miliar dolar AS,” kata narasumber mengatakan kepada The National, Selasa.

    KTT ini juga akan mempresentasikan usulan Mesir dalam proses rekonstruksi Gaza.

    BOMBARDEMEN ISRAEL – Foto dari ketinggian yang menunjukkan kehancuran di satu sudut di Jalur Gaza Palestina yang hancur karena bombardemen tanpa pandang bulu Israel. (tangkap layar twitter)

    Usulan Mesir

    Cetak biru Mesir memperkirakan pembangunan kembali Gaza akan selesai dalam tiga hingga lima tahun.

    “Ini bertentangan dengan visi Trump, di mana 2,3 juta warga Palestina Gaza akan tetap berada di daerah kantong pantai alih-alih dipaksa untuk bermukim kembali di Mesir dan Yordania,” tulis ulasan tersebut

    Sumber-sumber mengatakan kepada The National bahwa di bawah rencana itu, penduduk Gaza akan dipindahkan ke zona aman di dalam wilayah itu sementara pekerjaan sedang berlangsung. Diperkirakan biaya sekitar 50 miliar dolar AS, hampir sama dengan perkiraan PBB.

    Rencana itu, mereka menambahkan, juga memiliki bagian politik dan keamanan yang menguraikan bagaimana Gaza akan diperintah setelah perang.

    Secara politik, usulan Mesir itu, mengusulkan terciptanya komite dari 20 teknokrat independen untuk menjalankan wilayah itu.

    “Itu berarti Hamas harus melepaskan otoritasnya di Gaza,” kata laporan.

    Mesir dilaporkan, meniadakan peran Hamas karena tidak ada pendanaan internasional yang mau memodali pembangunan kembali Gaza jika Hamas masih ada di Gaza.

    Menurut narasumber, faksi-faksi Palestina telah menyetujui para teknokrat yang dinominasikan.

    Harus digarisbawahi, para teknokrat ini tidak berafiliasi dengan kelompok atau gerakan mana pun Palestina. 

    Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas harus mengeluarkan dekrit untuk mendirikan badan baru, yang akan didukung oleh kepala suku dan walikota setempat.

    “Kami memiliki nama-nama 20 anggota dan kami menunggu Presiden Abbas untuk memberikan suaranya,” kata salah satu sumber.

    “Mereka semua tanpa afiliasi [langsung] ke faksi Palestina, termasuk Hamas.”

    Mengomentari rencana tersebut, Bassam Khalaf, anggota kepemimpinan politik Hamas di Lebanon, mengatakan kelompoknya telah sepakat untuk mundur dari kontrol atas Gaza, tetapi perlu untuk mengklarifikasi proposal untuk pembentukan komite yang terdiri dari teknokrat tersebut. 

    “Hamas tidak berkomitmen untuk terus memerintah Gaza,” tambahnya.

    “Sifat misi ini harus jelas dan akan menolak kehadiran AS untuk mengawasinya,” katanya.

    AGRESI – Pasukan Israel (IDF) dari divisi infanteri melakukan agresi militer darat ke Jalur Gaza. Israel terindikasi enggan melanjutkan negosiasi tahap dua gencatan senjata dengan Hamas. (khaberni/tangkap layar) (khaberni/tangkap layar)

    Israel Inginkan Pelucutan Penuh Hamas dan PIJ

    Apa yang diusulkan Mesir dengan meniadakan peran Hamas secara penuh di Gaza pada masa mendatang ini dinilai sejalan pada apa yang dilontarkan Israel dalam banyak kesempatan.

    Israel yang mengingkari kesepakatan gencatan senjata tiga tahap dan menuntut perpanjangan tahap pertama gencatan senjata, juga ingin Hamas dilucuti.

    Syarat itu juga lah yang diajukan Israel jika negosiator ingin pembicaraan negosiasi Tahap II gencatan senjata dilanjutkan.

    Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengatakan pada Selasa kalau Israel menuntut “demiliterisasi penuh” Gaza dan penghapusan Hamas untuk melanjutkan ke fase kedua dari kesepakatan gencatan senjata Januari.

    “Kami tidak memiliki kesepakatan tentang fase kedua. Kami menuntut total demiliterisasi Gaza, Hamas dan Jihad Islam, dan memberi kami sandera kami. Jika mereka setuju bahwa kita dapat menerapkan besok,” kata Saar pada konferensi pers di Yerusalem.

    BERBARIS – Tangkap layar Khaberni yang menunjukkan petempur Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, berbaris di lokasi pembebasan 3 sandera Israel, di Khan Yunis, Sabtu (15/2/2025). Hamas memberi hadiah ke sandera Israel pada prosesi pembebasan tersebut. (khaberni/tangkap layar)

    Hamas Bersedia Berbagi Kursi, Pilih Kembali Berperang Jika Negosiasi Berakhir Buntu

    Pemerintahan Gaza di masa depan tetap menjadi isu sentral dalam melanjutkan upaya mediasi, karena pihak-pihak yang bertikai dan negosiator mencari solusi jangka panjang yang dapat mengubah gencatan senjata yang rapuh menjadi proses perdamaian yang lebih luas.

    Salah satu jalur potensial untuk mengakhiri perang melibatkan Hamas melepaskan kekuasaan dan mungkin melucuti senjata di Gaza.

    Kelompok itu telah menyatakan terbuka untuk berbagi pemerintahan Gaza dengan PA dan faksi-faksi Palestina lainnya tetapi menolak penyerahan kekuasaan secara penuh dan lengkap, setidaknya untuk saat ini.

    Ayman Shannaa, anggota lain dari kepemimpinan politik Hamas di Lebanon, bersikeras kelompok itu tidak mengisyaratkan kesediaan untuk menyerahkan kendali atas wilayah itu kepada PA atau Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

    Namun, dia menekankan bahwa Hamas, yang telah memerintah Gaza selama hampir dua dekade, terbuka untuk perjanjian pembagian kekuasaan yang dapat membantu “menyatukan” warga Palestina melawan apa yang dia gambarkan sebagai proposal Trump untuk “memiliki” Gaza dan menggusur penduduknya.

    Adapun rencana Mesir soal kendali keamanan di Gaza, memungkinkan untuk menggunakan kepolisian Gaza yang ada. 

    Namun, Mesir menyarakan sebaiknya kendali keamanan diambil alih pasukan Arab dan PBB untuk memantau penyeberangan darat antara Gaza dan Mesir dan Israel, dan pelabuhan baru di Mediterania yang akan dibangun untuk menerima bahan dan peralatan konstruksi.

    Sebagian besar bangunan dan infrastruktur Gaza telah hancur dalam perang 15 bulan, di mana sekitar 48.400 warga Palestina telah tewas dan lebih dari dua kali jumlah itu terluka, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Selain itu, sebagian besar penduduk Gaza telah mengungsi.

    Perang dimulai setelah serangan yang dipimpin Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang pada hari paling mematikan di Israel sejak didirikan pada 1948. Para penyerang juga menyandera sekitar 250 orang.

    Hamas diyakini masih menahan sekitar 60 sandera Israel.

    KTT darurat Arab berlangsung pada saat gencatan senjata di Gaza yang berlangsung pada 19 Januari berada di bawah ancaman serius setelah Hamas menolak tawaran Israel untuk memperpanjangnya hingga pertengahan April.

    Israel ogah meneruskan negosiasi Tahap II yang membahas soal penarikan mundur pasukannya dari Gaza dan gencatan senjata permanen untuk mengakhiri perang.

    Sejatinya, di bawah perjanjian gencatan senjata yang dimediasi oleh Mesir, Qatar dan AS, Israel dan Hamas telah dijadwalkan untuk memulai pembicaraan awal bulan lalu untuk mengakhiri perang dan penarikan Israel dari Gaza. 

    Namun, Israel ingkar dan pembicaraan tidak pernah dimulai dan gencatan senjata berakhir pekan lalu setelah Hamas membebaskan 33 sandera dengan imbalan kebebasan sekitar 2.000 warga Palestina yang dipenjara di Israel.

    “Perlawanan telah mempersiapkan diri untuk perang, bahkan jika opsi ini tidak mungkin,” kata Khalaf, pejabat senior Hamas.

     

    (oln/anews/thntnl/*)

     

     

  • Rencana Mesir untuk Rekonstruksi Gaza: Pasukan Arab Ambil Alih Keamanan, Lucuti Hamas Secara Total – Halaman all

    Rencana Mesir untuk Rekonstruksi Gaza: Pasukan Arab Ambil Alih Keamanan, Lucuti Hamas Secara Total – Halaman all

    Rencana Mesir untuk Rekonstruksi Gaza: Tak Ada Hamas, Pasukan Arab Ambil Alih Keamanan

    TRIBUNNEWS.COM – Mesir, dalam proposal rekonstruksi Gaza yang bakal dipresentasikan di pertemuan darurat para pemimpin Arab di Kairo, Selasa (4/3/2025), mengusulkan agar pasukan stabilisasi internasional yang terutama terdiri dari negara-negara Arab yang akan mengambil peran dalam menyediakan keamanan di Jalur Gaza, Reuters melaporkan.

    Menurut Reuters, rencana tersebut tidak merinci apakah visi Mesir untuk Gaza tersebut akan dilaksanakan sebelum atau setelah perjanjian perdamaian permanen untuk mengakhiri perang yang telah berkecamuk di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023.

    Berdasarkan rencana Mesir, keberadaan Hamas akan digantikan “misi bantuan tata kelola” untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

    Badan “misi bantuan tata kelola” ini akan bertanggung jawab atas bantuan kemanusiaan dan memulai rekonstruksi wilayah kantong yang dilanda perang tersebut.

    Mesir menjelaskan, proposolnya mensyaratkan tidak adanya unsur Hamas dalam pengelolaan Gaza karena jika gerakan tersebut masih mengendalikan Gaza, maka tidak ada pendanaan internasional, termasuk dari negara-negara Arab, yang mau memberi modal rekonstruksi Gaza.  

    Artinya, rencana Mesir ini meminta agar Hamas dilucuti secara total, baik secara politik dalam pemerintahan di Gaza, maupun secara militer yang menjadi basis sokongan gerakan tersebut di sana.

    BOMBARDEMEN ISRAEL – Foto dari ketinggian yang menunjukkan kehancuran di satu sudut di Jalur Gaza Palestina yang hancur karena bombardemen tanpa pandang bulu Israel. (tangkap layar twitter)

    Sejumlah analis menyebut, rencana Mesir ini dalam beberapa titik soal Hamas, sejalan dengan kehendak Israel yang tidak menginginkan keberadaan Hamas lagi dalam sektor apa pun di Gaza.

    “Pendahuluan yang menguraikan tujuan rancangan rencana Mesir menyatakan bahwa tidak akan ada pendanaan internasional yang signifikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Gaza jika Hamas tetap menjadi elemen politik di Jalur tersebut,” tulis laporan Reuters.

    Rencana tersebut tidak menyebutkan secara spesifik siapa yang akan menjalankan “misi pemerintahan,” tetapi menyatakan kalau misi tersebut akan memanfaatkan keahlian warga Palestina di Gaza dan di tempat lain untuk membantu wilayah tersebut pulih secepat mungkin.

    Rencana Mesir tersebut dengan tegas menolak usulan Amerika Serikat (AS) lewat Presiden Donald Trump yang menyerukan pemindahan massal warga Palestina dari Gaza.

    Sebagai informasi, usulan Trump ini dianggap sebagai ancaman keamanan oleh negara-negara Arab seperti Mesir dan Yordania.

    Proposal tersebut mengusulkan pasukan stabilisasi internasional yang terutama terdiri dari negara-negara Arab yang mengambil peran dalam menyediakan keamanan, dengan pasukan polisi lokal baru yang akhirnya dibentuk.

    “Draf tersebut tidak membahas masalah tindakan apa yang dapat diambil jika Hamas menolak untuk melucuti senjata atau mundur dari politik,” kata laporan tersebut.

    Menurut rencana, sebuah komite pengarah akan bertanggung jawab untuk “mengorganisasi, mengarahkan, dan mengawasi” badan keamanan dan administratif.

    Draf rancangan solusi dari Mesir tersebut juga tidak merujuk pada pemilu mendatang di Gaza.

    Rancangan rencana tersebut mengindikasikan bahwa komite tersebut akan mencakup negara-negara Arab utama dan anggota Organisasi Kerja Sama Islam, serta Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, dan lain-lain.

    “Rencana Mesir tersebut tidak mencakup rincian tentang peran pemerintahan pusat Otoritas Palestina,” kata laporan menjelaskan soal peran Palestine Authority (PA/Otoritas Palestina) dalam usulan Mesir tersebut.

    Seorang pejabat Palestina mengatakan bahwa Gaza, seperti Tepi Barat, berada di bawah kewenangan Otoritas Palestina dan harus dijalankan oleh orang Palestina.

    Pejabat tersebut, yang meminta identitasnya dirahasiakan, menambahkan, “Kami sepakat dengan Mesir bahwa sebuah komite yang terdiri dari para ahli Palestina akan membantu mengelola Gaza selama enam bulan dan akan bekerja sama dengan Otoritas Palestina. Komite tersebut tidak berafiliasi dengan partai non-Palestina mana pun.”

    Warga Palestina memeriksa kehancuran yang disebabkan oleh serangan Israel terhadap rumah mereka di desa Khuzaa, dekat Abasan sebelah timur Khan Yunis dekat pagar perbatasan antara Israel dan Jalur Gaza selatan pada 27 November 2023, di tengah gencatan senjata antara Israel dan Hamas. (KATA KHATIB/AFP)

    Negara Arab Lawan Usulan AS

    Seperti diberitakan, para pemimpin Arab berkumpul di Kairo Selasa hari ini untuk membahas alternatif lain untuk Gaza ketimbang rencana yang dilontarkan Presiden AS Donald Trump untuk mengambil alih kendali Gaza yang dilanda perang dan menggusur penduduknya.

    KTT Liga Arab tentang rekonstruksi wilayah itu terjadi sehari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali memberikan dukungannya terhadap rencana Trump, menyebutnya “visioner dan inovatif”.

    Palestina, bersama dengan dunia Arab dan banyak mitra Israel dan AS, telah mengutuk proposal Trump, menolak segala upaya untuk mengusir warga Gaza.

    Perkiraan PBB telah menempatkan biaya rekonstruksi Gaza lebih dari $ 53 miliar, setelah perang yang menghancurkan yang disebabkan oleh serangan Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya 7 Oktober 2023 di Israel selatan.

    Para menteri luar negeri Arab bertemu di ibukota Mesir pada hari Senin untuk sesi persiapan tertutup yang berpusat pada rencana untuk membangun kembali wilayah itu tanpa menggusur rakyatnya, seorang sumber di Liga Arab mengatakan kepada AFP dengan syarat anonimitas.

    Sumber itu mengatakan rencana itu “akan disampaikan kepada para pemimpin Arab pada pertemuan puncak hari Selasa”.

    Kepala negara dari beberapa negara Arab diperkirakan akan hadir, sementara beberapa negara mengirim menteri luar negeri atau perwakilan tingkat tinggi lainnya.

     

    (oln/rtrs/khbrn/thntnl/*)

     
     

  • Bantuan Militer AS untuk Ukraina Disetop Trump

    Bantuan Militer AS untuk Ukraina Disetop Trump

    Jakarta

    Bantuan militer Amerika Serikat (AS) untuk Ukraina dihentikan Presiden AS Donald Trump. Penghentian dilakukan Trump karena tengah fokus perdamaian perang antara Ukraina dan Rusia.

    Dirangkum detikcom seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (4/3/2025) Donald Trump memerintahkan penghentian sementara pengiriman bantuan militer ke Ukraina. Trump menegaskan dirinya kini fokus pada perdamaian untuk perang antara Ukraina dan Rusia.

    Seorang pejabat Gedung Putih yang enggan disebut namanya mengatakan bahwa pemerintahan Trump menangguhkan bantuan militer untuk Ukraina di masa depan.

    “Kami menghentikan sejenak dan meninjau bantuan kami untuk memastikan bahwa bantuan itu berkontribusi terhadap solusi,” kata pejabat Gedung Putih tersebut.

    Keputusan ini diambil setelah rapat digelar antara para penasihat keamanan nasional utama Trump di Gedung Putih. Keputusan ini menyusul cekcok yang terjadi antara Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Ruang Oval Gedung Putih beberapa hari lalu.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Trump Fokus Perdamaian Ukraina-Rusia

    Foto: Presiden AS Donald Trump (Getty Images via AFP/CHIP SOMODEVILLA).

    Menurut pejabat Gedung Putih itu, Trump telah memperjelas bahwa dirinya fokus pada perdamaian.

    “Kami juga membutuhkan mitra kami untuk berkomitmen terhadap tujuan tersebut,” ucapnya.

    Media terkemuka Bloomberg melaporkan bahwa semua peralatan militer yang saat ini belum berada di Ukraina akan dihentikan sementara pengirimannya, termasuk persenjataan yang sedang transit di pesawat dan kapal atau menunggu di area transit di Polandia.

    Disebutkan juga bahwa Trump memerintahkan Menteri Pertahanan (Menhan) AS Pete Heghseth untuk melaksanakan penangguhan pengiriman itu.

    Laporan ini muncul beberapa jam setelah Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih bahwa dirinya tidak membahas penangguhan bantuan militer ke Ukraina, namun mengatakan bahwa Zelensky “seharusnya lebih menghargai” dukungan AS

    Nyaris tiga tahun perang berkecamuk, Washington telah memberikan bantuan senilai miliaran dolar Amerika kepada Ukraina.

  • Kain Lukis Nasrafa, Jejak Kreativitas dari Solo ke Panggung Dunia – Halaman all

    Kain Lukis Nasrafa, Jejak Kreativitas dari Solo ke Panggung Dunia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Di sudut Kota Solo yang sarat budaya, sebuah kisah inspiratif lahir dari tangan-tangan kreatif yang berani bermimpi besar.

    Kain Lukis Nasrafa, bukan sekadar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)  biasa, tetapi sebuah ruang bagi seni dan ekspresi yang menggema hingga ke mancanegara.

    Berawal dari Kampung Petoran, Kecamatan Jebres, kini karya-karya Nasrafa telah menjejak di panggung internasional, menjadi saksi perjalanan ketekunan dan kecintaan pada seni yang tiada henti.

    Galeri Nasrafa bukan hanya tempat bagi sekadar transaksi jual beli, tetapi juga menjadi laboratorium kreatif yang menarik banyak sekolah dan komunitas untuk datang, belajar, serta menyelami proses panjang dari sehelai kain polos yang kemudian disulap menjadi mahakarya penuh warna.

    Produk-produk Nasrafa telah menyabet berbagai penghargaan bergengsi, termasuk apresiasi dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

    Namun lebih dari sekadar trofi dan piagam, kehadiran Nasrafa telah menjadi bukti bahwa kreativitas, jika diasah dengan sepenuh hati, mampu menembus batas hingga ke Negeri Sakura.

    Lahir pada 20 Januari 2012, Nasrafa bukan sekadar bisnis, melainkan misi untuk mewadahi kreativitas anak muda Solo yang berbakat dalam seni lukis.

    Sang pendiri, Yani Mardiyanto, memilih nama Nasrafa sebagai akronim dari ketiga buah hatinya, yakni Nasywa, Rafi, dan Fadhil, sebagai bentuk doa dan harapan agar usaha ini terus berkembang.

    Bermodalkan Rp 12 juta, ia memulai segalanya dari nol, membeli kain jilbab polos, cat air, serta peralatan sederhana lainnya.

    Namun, seperti banyak kisah sukses lainnya, jalan yang ditempuh tidaklah mudah.

    Pada masa-masa awal, Yani harus berkeliling dari pintu ke pintu, menyodorkan brosur, dan memperkenalkan produk Nasrafa kepada para wisatawan di Pasar Klewer dan Pasar Gedhe.

    Kala itu, belum ada media sosial yang bisa mempercepat promosi. 

    Semua dilakukan dengan kesabaran, keyakinan, dan kerja keras.

    “Dulu belum ada media sosial buat promosi seperti sekarang ini, jadi harus susah payah jualan mulut (memasarkan) sampai sebar brosur,” ungkapnya ketika ditemui Tribunnews pada Minggu (2/3/2025).

    Kesabaran itu membuahkan hasil. 

    Nasrafa mulai dikenal luas setelah mengikuti berbagai pameran seni dan produk kreatif yang difasilitasi dinas Pemerintah Kota Surakarta hingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

    Bagi Yani, pameran bukan sekadar ajang jualan, tetapi juga medan terbaik untuk memperkenalkan produk yang tidak bisa sekadar dijelaskan dalam katalog, tetapi perlu dirasakan langsung keindahan dan keunikannya.

    Berkat ketekunannya, Nasrafa akhirnya lolos kurasi Dinas UMKM dan Perindustrian Kota Surakarta, membuka pintu bagi lebih banyak kesempatan.

    Dari sehelai kain, kini karya seni Nasrafa telah hadir dalam berbagai bentuk.

    Motif khas bunga dan daun tetap menjadi identitas utama, tetapi Nasrafa tak berhenti berinovasi.

    Berevolusi, kreativitas para seniman Nasrafa dapat ditemukan dalam bentuk tas, pouch, syal, kemeja, kaus, payung, hingga topi. 

    Setiap sapuan kuas menghadirkan kisah, menjadikan setiap produk bukan hanya barang konsumsi, tetapi juga bagian dari seni yang hidup dan bercerita.

    Tembus Pasar Global

    Produk kain lukis Nasrafa, Industri Kecil Menengah (IKM) asal Solo, Jawa Tengah, turut serta dalam Indonesia Fair di Namba Marui Department Store, Osaka, Jepang. Pameran tersebut berlangsung dari 24-30 Mei 2023. (Dok Nasrafa / ITPC Osaka)

    Karya-karya Nasrafa pun mulai mencuri perhatian dunia.

    Pada 2019, Nasrafa menerima undangan eksklusif untuk mengikuti pameran Manila Fame di Filipina.

    Tak lama berselang, produk-produk Nasrafa mulai diekspor ke Singapura dan Amerika Serikat, membawa cita rasa seni Solo ke berbagai belahan dunia.

    Tahun 2022 menjadi tonggak bersejarah lainnya ketika Nasrafa dipilih sebagai satu dari lima UMKM Indonesia yang dipamerkan di Osaka Lifestyle Show Jepang, di bawah naungan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Osaka.

    Tahun berikutnya, Nasrafa kembali menorehkan jejak di Namba Marui Department Store, Osaka, melalui ajang Indonesia Fair.

    Di sana, motif sakura menjadi primadona, membaur harmonis dengan nuansa budaya Jepang yang kaya.

    Seperti halnya ombak yang tak selalu tenang, perjalanan Nasrafa pun diwarnai pasang surut.

    Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah dampak dari konflik Rusia-Ukraina yang membuat ekspor ke Eropa terhenti sejak akhir 2022.

    Namun, di balik setiap tantangan, selalu ada peluang. Yani kini tengah membidik pasar Turki dengan produk unggulan terbaru: tas pandan lukis, yang menghadirkan keindahan alami dalam sentuhan seni yang unik dan berkelas.

    Terbantu Dana Pinjaman

    Grafis – Perjalanan Nasrafa dari dibentuk hingga ikuti pameran internasional (Tribunnews/Wahyu Gilang Putranto)

    Dalam menjaga stabilitas bisnisnya, Yani memanfaatkan berbagai fasilitas perbankan, salah satunya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BRI.

    Menurutnya, KUR BRI menjadi jawaban saat tak ada peluang lagi untuk mengembangkan usaha.

    Apalagi dampak pandemi Covid-19 menjadi tantangan besar tak hanya baginya, bahkan bagi sebagian besar pengusaha.

    Bermula dari pinjaman Rp 20 juta, kemudian meningkat menjadi Rp 100 juta, dana ini menjadi darah segar yang memungkinkan Nasrafa terus berinovasi.

    Tak hanya permodalan, BRI juga membuka pintu bagi Nasrafa untuk mengikuti berbagai pameran, sekaligus membantu penguatan merek agar lebih dikenal luas.

    “KUR BRI ini kan memang dikenal para pelaku UMKM dan pengusaha ya, jadi saya mengajukan dan sangat terbantu untuk permodalan saat situasi sedang susah,” paparnya.

    Di usianya yang ke-57, Yani tak hanya bermimpi untuk membesarkan Nasrafa, tetapi juga ingin menjadikannya sebagai warisan bagi generasi mendatang.

    Baginya, Nasrafa bukan sekadar bisnis, tetapi juga media untuk menginspirasi, membuka peluang bagi para seniman muda, dan mengangkat seni lukis kain ke tingkat yang lebih tinggi.

     “Kami ingin terus berinovasi, menembus pasar baru, dan memastikan bahwa warisan budaya ini tetap lestari hingga anak cucu,” ujarnya penuh keyakinan.

    KUR BRI

    Grafis Pengajuan KUR BRI

    BRI telah menyalurkan pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) tahun 2024 sebesar Rp 184,98 triliun.

    Sepanjang tahun 2024, BRI berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp 184,98 triliun.

    Demikian menjadikan BRI sebagai perbankan dengan penyaluran KUR terbesar dibanding perbankan nasional lainnya.

    Penyaluran KUR BRI itu pun menjangkau lebih dari 4 juta debitur atau pelaku UMKM di seluruh wilayah Indonesia, memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Keberhasilan penyaluran KUR BRI tersebut juga diikuti dengan kualitas kreditnya yang terjaga.

    Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, strategi pengelolaan KUR yang diterapkan BRI berhasil menjaga tingkat Non-Performing Loan (NPL) tetap sehat, yaitu di level 2 persen. Hal ini menunjukkan pengelolaan risiko yang baik dalam penyaluran kredit kepada segmen UMKM.

    “KUR itu 100?nanya berasal dari bank. Dana bank dihimpun dari masyarakat, deposito, tabungan, dan giro. KUR diberikan kepada masyarakat yang belum bankable namun feasible. Jadi, ketika terjadi kredit macet, 70 persen risiko dibayar oleh asuransi, dan 30 persen ditanggung bank. Dan itu kita sekarang bisa di-manage NPL KUR itu di sekitar 2%,” ujar Sunarso dalam siaran pers, Kamis (23/1/2025).

    Sunarso menambahkan bahwa tingkat NPL sebesar 3% pada kredit di segmen UMKM masih dianggap ideal, mengingat karakteristik segmen tersebut berbeda dengan kredit korporasi.

    Menurutnya, pada tahap awal (front-end), fokusnya adalah menjangkau sebanyak mungkin nasabah baru tanpa proses seleksi yang terlalu ketat. 

    Kemudian, pada tahap mid-end dilakukan maintenance.

    Apabila terjadi kredit macet, tahap back-end berperan untuk mengelola risiko, mencakup penagihan yang diwujudkan dalam recovery rate untuk menjaga kualitas kredit.

    Strategi ini memungkinkan BRI untuk terus mendukung pertumbuhan UMKM dengan tetap menjaga kesehatan portofolio kredit.

    Upaya BRI tersebut sejalan dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja.

    Dalam hal ini Asta Cita ketiga yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan juga Asta Cita keenam khususnya dalam hal mendorong pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

    Sementara itu, Kementerian BUMN RI berupaya mempercepat implementasi Asta Cita tersebut.

    Menteri BUMN RI Erick Thohir menjabarkan bahwa inisiasi tersebut mulai dari hilirisasi, pembangunan infrastruktur, pelayanan masyarakat, stabilisasi harga pangan, hingga pengembangan sumber daya manusia dan energi berkelanjutan.

    Baginya, kolaborasi lintas kementerian dan badan menjadi momentum strategis untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

    “Dalam waktu kurang dari 100 hari, kita telah menunjukkan langkah nyata dan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa gotong royong adalah kunci keberhasilan,” pungkas Erick Thohir.

    (*)

  • Mesir Lawan “Riviera Timur Tengah” Trump untuk Gaza di Depan Liga Arab

    Mesir Lawan “Riviera Timur Tengah” Trump untuk Gaza di Depan Liga Arab

    Jakarta, CNBC Indonesia – Mesir berkukuh untuk melawan rencana pencaplokan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas wilayah Gaza, Palestina. Hal ini tertuang dalam Visi Mesir untuk Gaza, yang akan dipresentasikan pada pertemuan puncak Liga Arab, Selasa (4/3/2025).

    Dalam laporan Reuters, visi ini akan menjadi penangkal ambisi Trump untuk Riviera Timur Tengah. Rencana ini juga akan menyingkirkan Hamas dan menggantinya dengan badan sementara yang dikendalikan oleh negara-negara Arab, Muslim, dan Barat.

    Berdasarkan rencana Mesir, lembaga yang dinamakan Misi Bantuan Pemerintahan akan menggantikan pemerintah yang dipimpin Hamas di Gaza untuk sementara tanpa batas waktu yang ditentukan. Badan ini bertanggung jawab atas bantuan kemanusiaan dan pembangunan kembali daerah itu, yang telah hancur akibat perang Hamas dan Israel.

    “Tidak akan ada pendanaan internasional yang besar untuk rehabilitasi dan pembangunan kembali Gaza jika Hamas tetap menjadi elemen politik yang dominan dan bersenjata di lapangan yang mengendalikan pemerintahan lokal,” demikian bunyi pembukaan yang menguraikan tujuan rancangan rencana Mesir tersebut.

    Rencana tersebut tidak menyebutkan siapa yang akan menjalankan misi tata kelola. Dikatakan bahwa rencana tersebut akan “memanfaatkan keahlian warga Palestina di Gaza dan di tempat lain untuk membantu Gaza pulih secepat mungkin”.

    Mesir, Yordania, dan negara-negara Teluk Arab telah berjuang selama hampir sebulan untuk merumuskan serangan diplomatik guna melawan rencana Trump mencaplok Gaza dan mengusir warganya. Sejumlah ide telah diajukan, dengan Mesir dianggap sebagai yang terdepan.

    Rencana Trump, yang membayangkan pembersihan Gaza dari penduduk Palestina, tampaknya menjauh dari kebijakan Timur Tengah AS yang telah lama berfokus pada solusi dua negara dan memicu kemarahan di antara warga Palestina dan negara-negara Arab. Meski begitu, ada satu garis merah yang telah ditetapkan oleh Washington.

    “Presiden Trump telah menegaskan bahwa Hamas tidak dapat terus memerintah Gaza,” kata Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih Brian Hughes ketika ditanya tentang rencana Mesir untuk Gaza dan apakah AS akan mendukungnya.

    “Meskipun Presiden tetap berpegang pada visinya yang berani untuk Gaza pasca perang, ia menyambut masukan dari mitra Arab kami di kawasan tersebut. Jelas usulannya telah mendorong kawasan tersebut untuk berunding daripada membiarkan masalah ini berubah menjadi krisis lebih lanjut.”

    Sementara itu, pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan kepada Reuters bahwa kelompok tersebut tidak mengetahui usulan semacam itu dari Mesir. Namun ia menegaskan bahwa tidak boleh ada kekuatan asing yang menguasai Gaza.

    “Hari berikutnya di Gaza hanya boleh diputuskan oleh Palestina,” katanya. “Hamas menolak segala upaya untuk memaksakan proyek atau bentuk pemerintahan non-Palestina, atau kehadiran pasukan asing di wilayah Jalur Gaza.”

    Kelompok Islam Palestina Hamas telah memerintah daerah kantong pantai tersebut sejak 2007. Hamas melancarkan serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang dan memicu gempuran balik dari Tel Aviv

    Serangan balik Israel sejak itu telah menewaskan 48.400 warga sipil Gaza, termasuk lansia dan anak-anak. Di sisi lain, infrastruktur di wilayah pesisir Palestina itu telah hancur hingga 70%.

    Rancangan Mesir tidak membahas masalah tindakan apa yang dapat diambil jika Hamas menolak melucuti senjata atau mundur dari politik. Proposal tersebut membayangkan Pasukan Stabilisasi Internasional yang sebagian besar berasal dari negara-negara Arab yang akan mengambil alih peran dalam memberikan keamanan.

    “Baik badan keamanan maupun pemerintahan akan ‘diatur, dibimbing, dan diawasi’ oleh dewan pengarah. Rancangan tersebut mengatakan dewan tersebut akan terdiri dari negara-negara Arab utama, anggota Organisasi Kerja Sama Islam, AS, Inggris, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, dan lainnya,” ujar rencana Mesir itu.

    “Kami sepakat dengan Mesir mengenai pembentukan komite yang terdiri dari para ahli Palestina yang akan membantu Otoritas Palestina dalam mengelola Jalur Gaza selama enam bulan. Komite tersebut terdiri dari para ahli Palestina dan berkoordinasi dengan Otoritas Palestina, dan tidak bertanggung jawab kepada badan-badan non-Palestina.”

    Biaya Pembangunan

    Sejak Hamas mengusir Otoritas Palestina dari Gaza setelah perang saudara singkat pada tahun 2007, Hamas telah menghancurkan semua oposisi di sana. Didukung oleh Iran, Hamas membangun aparat keamanan dan organisasi militer yang luas yang berbasis di sekitar jaringan terowongan.

    Rencana Mesir sendiri tidak merinci siapa yang akan membayar untuk membangun kembali Gaza, sebuah RUU yang diperkirakan oleh PBB lebih dari US$ 53 miliar (Rp 871 triliun). Dua sumber mengatakan kepada Reuters bahwa negara-negara Teluk dan Arab perlu berkomitmen setidaknya US$ 20 miliar (Rp 328 triliun) pada tahap awal.

    Proposal Mesir membayangkan bahwa negara-negara di dewan pengarah dapat membentuk dana untuk mendukung badan pemerintahan sementara dan mengatur konferensi donor untuk mencari kontribusi bagi rencana rekonstruksi dan pembangunan jangka panjang untuk Gaza.

    Negara-negara Teluk Arab penghasil minyak dan gas seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA) dapat menjadi sumber pendanaan penting dari kawasan tersebut. Namun UEA, misalnya, melihat Hamas sebagai ancaman eksistensial dan tidak mungkin menawarkan pendanaan apapun hingga Hamas disingkirkan.

    Kementerian Luar Negeri di Qatar dan UEA serta kantor media internasional Arab Saudi tidak segera menanggapi permintaan komentar tentang rencana Mesir, atau pertanyaan tentang kesediaan mereka untuk memberikan dana guna membangun kembali Gaza.

    (luc/luc)

  • iPad Air M3 2025 Resmi Dirilis, Segera Masuk Indonesia

    iPad Air M3 2025 Resmi Dirilis, Segera Masuk Indonesia

    Jakarta

    iPad Air M3 resmi dirilis Apple, tablet ini hadir dengan performa lebih kencang, desain portabel, serta dukungan Apple Intelligence yang cerdas. Kabar gembiranya, iPad Air M3 dipastikan akan segera masuk pasar Indonesia.

    “iPad Air sangat populer karena kombinasi tiada tanding antara performa yang andal, mudah dibawa-bawa, dan dukungan untuk aksesori canggih, semuanya dengan harga yang ramah di kantong,” tutur Bob Borchers, Vice President of Worldwide Product Marketing Apple.

    “Bagi semua orang, mulai dari mahasiswa yang menulis catatan dengan Apple Pencil Pro, hingga pengguna yang kerap bepergian dan kreator konten yang membutuhkan produktivitas yang luar biasa dari mana saja, iPad Air dengan M3, Apple Intelligence, dan Magic Keyboard baru menghadirkan harga luar biasa hemat dan keserbagunaan yang lebih memukau.”

    Spesifikasi

    iPad Air M3 tersedia dalam dua ukuran: 11 inch yang super portabel dan 13 inch dengan layar lebih luas untuk produktivitas maksimal. Ada empat pilihan warna menawan yang jadi favorit pengguna.

    iPad Air M3 2025 hadir dalam dua varian ukuran layar. Foto: Apple

    iPad Air M3 menawarkan lonjakan performa signifikan berkat chip M3 yang powerful. Dibandingkan pendahulunya, iPad Air dengan M1, performa M3 hampir 2 kali lebih cepat, bahkan hingga 3,5 kali lebih kencang dibandingkan iPad Air dengan chip A14 Bionic. Chip ini mengusung CPU 8-core yang 35% lebih cepat untuk tugas multithread dan GPU 9-core yang meningkatkan performa grafis hingga 40% dibandingkan M1.

    Untuk pertama kalinya, iPad Air mengadopsi arsitektur grafis canggih Apple dengan fitur seperti Dynamic Caching, ray tracing, dan mesh shading yang dipercepat perangkat keras. Hasilnya? Pengalaman gaming lebih realistis dengan pencahayaan, pantulan, dan bayangan yang akurat, plus performa rendering grafis hingga 4 kali lebih cepat dibandingkan M1.

    iPad Air M3 dirancang khusus untuk memaksimalkan Apple Intelligence, sistem AI personal dari Apple. Neural Engine di M3, yang 60% lebih cepat dibandingkan M1, mendukung fitur-fitur AI canggih di iPadOS 18.

    iPad Air M3 2025 mendukung Apple Intelligence Foto: Apple

    Contohnya, di aplikasi Foto, fitur Clean Up memungkinkan pengguna menghapus elemen mengganggu dalam gambar dengan mudah. Ada juga Image Wand di aplikasi Catatan yang mengubah sketsa kasar jadi gambar menarik hanya dengan lingkaran dari Apple Pencil.

    Tak ketinggalan, Image Playground dan Genmoji menghadirkan cara baru untuk berekspresi secara visual, sementara Writing Tools membuat penulisan lebih dinamis. Siri pun kini lebih pintar-bisa diajak ngobrol via teks, memahami konteks, dan menjawab pertanyaan seputar fitur produk Apple. Integrasi ChatGPT juga hadir, gratis tanpa akun, dengan privasi terjamin berkat pemrosesan di perangkat dan Private Cloud Compute.

    iPad Air M3 dilengkapi kamera 12 MP di depan maupun belakang, memudahkan pengguna untuk mengambil gambar dan mengedit konten dalam sekejap. Salin teks dalam foto atau video dan terjemahkan bahasa menggunakan Live Text dan Center Stage membuat semua panggilan video Anda lebih dinamis.

    Tersedia koneksi WiFi 6E dan konektivitas 5G yang super cepat. Bersama iPadOS 18, pengguna mendapatkan pengalaman lebih serbaguna-dari multitasking hingga fitur AI yang cerdas.

    Tablet ini kompatibel dengan Apple Pencil Pro dan Apple Pencil (USB-C) untuk kreasi presisi. Selain itu mendukung Magic Keyboard baru yang dirancang khusus untuk iPad Air.

    iPad Air M3 2025 Foto: Apple

    Dengan trackpad lebih besar, 14 tombol fungsi untuk akses cepat (misalnya kecerahan layar dan volume), serta desain melayang berengsel aluminium, aksesori ini meningkatkan fleksibilitas. Magic Keyboard terhubung magnetis via Smart Connector dan dilengkapi port USB-C untuk pengisian daya.

    Sejalan dengan misi Apple 2030 untuk bebas karbon, iPad Air M3 menggunakan 100% aluminium daur ulang untuk penutup, logam tanah langka daur ulang untuk magnet, serta lebih dari 95% lithium daur ulang untuk baterai. Kemasannya pun 100% berbahan serat, mendekatkan Apple pada target nol plastik di 2025.

    Harga dan Ketersediaan

    Kendati sudah dipastikan akan segera hadir di Indonesia, Apple mengungkap tanggal ketersediaannya. Di Amerika sendiri, tablet ini bisa dipesan mulai 4 Maret dan dijual pada 12 Maret mendatang.

    iPad Air M3 2025 Foto: Apple

    iPad Air 11 inch dan 13 inch dengan M3 akan tersedia dalam warna biru, ungu, putih pucat metalik, dan abu-abu, dengan konfigurasi 128 GB, 256 GB, 512 GB, dan 1 TB.

    Harganya sebagai berikut:

    iPad Air 11 inch mulai dari USD 599 (Rp 9,8 juta) untuk model Wi-FiiPad Air 11 inch mulai dari USD 749 (Rp 12,3 juta) untuk model Wi-Fi + CellulariPad Air 13 inch mulai dari USD 799 (Rp 13,1 juta) untuk model Wi-FiiPad Air 13 inch mulai dari USD 949 (Rp 15,6 juta) untuk model Wi-Fi + Cellular.

    (afr/afr)

  • Eropa Pecah! 2 Negara NATO Ini Ancam Blokir Kebijakan UE untuk Ukraina

    Eropa Pecah! 2 Negara NATO Ini Ancam Blokir Kebijakan UE untuk Ukraina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Hungaria dan Slovakia memberikan ancaman untuk memblokir deklarasi bersama Uni Eropa (UE) mengenai Ukraina selama pertemuan puncak pada pekan ini. Keduanya meminta agar adanya perubahan dalam strategi blok tersebut mengenai dukungan kepada Ukraina, yang sedang berperang dengan Rusia.

    Mengutip TVP, Selasa (4/3/2025), para pemimpin UE akan berkumpul untuk pertemuan puncak luar biasa pada Kamis guna membahas dukungan tambahan untuk Ukraina, jaminan keamanan Eropa, dan pendanaan untuk pertahanan Eropa.

    Menurut rancangan pernyataan yang disiapkan untuk pertemuan tersebut, negara-negara anggota harus mengonfirmasi bahwa tidak akan ada negosiasi apapun mengenai Ukraina tanpa Ukraina. Mereka juga meminta setiap perjanjian damai untuk Kyiv harus disertai dengan jaminan keamanan yang kuat dan kredibel bagi negara tersebut.

    Rancangan tersebut juga menetapkan bahwa semua bantuan untuk Ukraina, termasuk bantuan militer, akan diberikan dengan penuh penghormatan terhadap kebijakan keamanan dan ‘pertahanan negara-negara anggota tertentu’ sambil mempertimbangkan kepentingan semua negara UE.

    Namun, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban dan mitranya dari Slovakia, Robert Fico, telah mengancam akan memblokir deklarasi bersama tersebut. Dalam sebuah surat kepada Presiden Dewan Eropa António Costa pada hari Sabtu, Orban menulis ada perbedaan strategis dalam pendekatan kedua negara terhadap Ukraina.

    “UE harus mengikuti langkah Amerika Serikat (AS) dan meluncurkan pembicaraan langsung dengan Rusia terkait gencatan senjata dan perdamaian berkelanjutan di Ukraina. Pendekatan ini tidak sesuai dengan yang tercermin dalam rancangan kesimpulan,” tulis Orban.

    Orban kemudian mengusulkan pembatasan kesimpulan tertulis untuk mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pada 24 Februari. Resolusi yang disponsori AS ini tidak menyebut Rusia sebagai agresor, tidak mengutuk invasi Rusia, dan menyebut konflik tersebut sebagai “perang Rusia-Ukraina,” serta menyerukan diakhirinya konflik tersebut untuk selamanya.

    “Resolusi tersebut menandakan fase baru dalam sejarah konflik dan menjadikan semua bahasa yang disetujui sebelumnya oleh Dewan Eropa tidak relevan.”

    Perdana Menteri Slovakia Robert Fico menyuarakan sikap yang sama dengan Orban. Ia mengatakan negaranya memiliki keraguan tentang strategi ‘perdamaian melalui kekuatan’ UE, yang menurutnya hanya akan memperpanjang perang di Ukraina.

    “Ukraina tidak akan pernah cukup kuat untuk bernegosiasi dari posisi kekuatan militer. Slovakia tidak akan mendukung Ukraina baik secara finansial maupun militer, tetapi akan menghormati keputusan negara-negara UE lainnya yang memilih untuk melakukannya,” ujarnya.

    “Slovakia mengusulkan, antara lain, perlunya gencatan senjata segera (terlepas dari kapan kesepakatan damai final dicapai) yang ditolak oleh Presiden (Ukraina) (Volodymyr) Zelensky dan sejumlah besar negara anggota UE.”

    Fico dan Orban secara terbuka mengkritik bantuan militer UE ke Ukraina dan sanksinya terhadap Rusia. Mereka juga mendukung sikap Presiden AS Donald Trump yang menegaskan bahwa penyelesaian damai adalah satu-satunya jalan yang layak untuk mengakhiri perang di Ukraina.

    Para pemimpin Slovakia dan Hungaria ini juga telah lama dituduh menjalankan kebijakan yang bersahabat dengan Moskow meskipun negara mereka merupakan anggota UE dan NATO.

    (luc/luc)

  • AS Mendadak Punya Musuh Baru, Trump Serukan Ancaman Ini

    AS Mendadak Punya Musuh Baru, Trump Serukan Ancaman Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Eropa jadi musuh baru Amerika Serikat (AS) di dunia teknologi. Hal ini dipicu aturan pembatasan teknologi yang diterapkan di kawasan Uni Eropa. AS menilai aturan itu “berlebihan” dan tidak menjunjung nilai kesetaraan dan keadilan.

    Oleh karena itu, Ketua Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat (FCC) Brendan Carr berjanji membela kepentingan perusahaan-perusahaan teknologi AS yang menjadi korban dari peraturan Uni Eropa.

    Hal tersebut ia sampaikan di konferensi Mobile World Congress (MWC) 2025 di Barcelona. Carr mengatakan peraturan teknologi Uni Eropa tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh AS.

    Ia merujuk secara khusus pada Undang-Undang Layanan Digital (DSA) Uni Eropa, sebuah peraturan penting dari blok tersebut yang bertujuan untuk mengatasi konten ilegal dan berbahaya secara online.

    “Kami kembali ke akar amandemen pertama kami, yakni tradisi untuk mengutamakan kebebasan berbicara kami,” kata Carr, dikutip dari CNBC Internasional, Selasa (4/3/2025).

    “Dari Presiden [Donald] Trump hingga saya, di seluruh pemerintahan, kami mendorong perusahaan-perusahaan teknologi kami untuk menghentikan penyensoran yang kami lihat beberapa tahun terakhir,” imbuhnya.

    Ia mengungkap ada beberapa kekhawatiran yang dimiliki sehubungan dengan pendekatan yang diambil Eropa dengan DSA khususnya. Risikonya, regulasi tersebut dikhawatirkan akan merusak kebebasan berbicara. 

    Ancaman Trump ke Eropa

    Ini bukan pertama kalinya AS menunjukkan kekhawatirannya tentang regulasi teknologi Eropa. Pada pertemuan internasional tentang AI di Paris bulan lalu, Wakil Presiden AS JD Vance membidik Eropa. Ia mengklaim regulasi yang ketat memberatkan perusahaan-perusahaan teknologi AS untuk berinovasi.

    Pada 21 Februari, Presiden Trump mengeluarkan arahan yang mengancam akan memberlakukan tarif di Eropa untuk memerangi apa yang mereka sebut “pemerasan di luar negeri” terhadap perusahaan-perusahaan teknologi AS melalui pajak, denda, praktik, dan kebijakan layanan digital.

    Menanggapi tarif Trump, Uni Eropa dilaporkan mengancam akan menggunakan instrumen “anti-pemaksaan” yang baru, yang memungkinkan blok ini untuk mengambil tindakan dalam kasus-kasus pemaksaan ekonomi terhadap negara-negara anggota Uni Eropa.

    “Menurut saya, hal ini mengkhawatirkan bukan hanya bagi masyarakat Eropa, namun juga bagi perusahaan-perusahaan teknologi AS yang berbisnis di sini,” ujar Carr.

    “Penyensoran yang berpotensi datang dari DSA adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan tradisi kebebasan berbicara di Amerika dan komitmen yang telah dibuat oleh perusahaan-perusahaan teknologi ini dalam keragaman pendapat,” terangnya.

    (fab/fab)

  • SBY: Dunia Butuh Pemimpin Berani, Bijaksana dan Bisa Menghadapi Tantangan Global dengan Solusi Nyata – Halaman all

    SBY: Dunia Butuh Pemimpin Berani, Bijaksana dan Bisa Menghadapi Tantangan Global dengan Solusi Nyata – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut bahwa dunia saat ini tengah mengalami perasaan seolah-olah menuju ke arah yang salah.

    Kepercayaan terhadap tatanan dunia, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perlu ditata ulang.

    “Tema konferensi ini, ‘Kerja Sama Internasional dan Pemulihan Perdamaian’ sangat tepat waktu dan relevan mengingat situasi internasional yang kita hadapi saat ini.

    Terlebih lagi, konferensi penting ini diadakan di Jepang, sebuah negara yang telah membangun reputasi sebagai promotor kuat multilateralisme,” ungkap SBY pada Selasa (4/3/2025) dalam Konferensi Tokyo 2025 yang diselenggarakan oleh Yayasan Genron Jepang.

    Menurutnya, saat ini dunia berada dalam kondisi yang bergejolak.

    Dunia semakin terfragmentasi, ditandai dengan meningkatnya persaingan geopolitik, menurunnya tingkat kepercayaan, serta melemahnya kerja sama antarnegara.

    “Kepercayaan terhadap tatanan dunia berbasis aturan benar-benar terguncang. Ada perasaan luas bahwa dunia tidak dalam keadaan baik dan sedang menuju ke arah yang salah,” tuturnya.

    Sementara itu, menurut para ilmuwan, dunia telah melampaui ambang batas kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius yang ditetapkan dalam Perjanjian Iklim Paris.

    “Dan secara berbahaya sedang menuju dunia dengan kenaikan suhu 2 derajat Celsius atau lebih. Kita juga sangat tertinggal dalam mencapai beberapa target utama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) pada tahun 2030,” katanya.

    Ditambahkan, tahun 2025 ini juga menandai peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II dan berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    “Sudah sepantasnya kita mengingat kembali alasan didirikannya PBB. Alasan-alasan tersebut dinyatakan dengan jelas dalam Pembukaan dan Pasal 2 Piagam PBB. Yang paling relevan dalam Piagam PBB adalah mandatnya, saya kutip: ‘untuk menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang, yang dua kali dalam hidup kita telah membawa kesedihan yang tak terkira bagi umat manusia,” katanya.

    “PBB dimaksudkan untuk menggantikan dunia yang anarkis dan kejam, di mana yang kuat selalu menang. Di mana negara yang kuat dapat dengan sewenang-wenang menyerang dan mencaplok wilayah negara lain tanpa konsekuensi,” katanya.

    Hal ini, tambahnya, merupakan upaya besar untuk menggantikan kekerasan dengan tatanan internasional berbasis aturan, di mana semua negara—baik besar maupun kecil, kaya maupun miskin—memiliki kedudukan yang setara.

    Negara-negara diharapkan saling menghormati kedaulatan dan integritas wilayah satu sama lain, serta berkomitmen menyelesaikan konflik melalui jalur damai tanpa kekerasan.

    “Betapa indahnya dunia seperti itu. Namun, kita semua tahu betul bahwa perang tidak lenyap sejak PBB didirikan. Memang benar bahwa kita tidak pernah mengalami perang dunia sejak 1945. Namun, lihatlah situasi saat ini—Ukraina, Gaza, Kongo, Sudan. Dan di kawasan kita, lihatlah perang saudara di Myanmar. Delapan puluh tahun kemudian, PBB belum berhasil dalam misinya untuk menghapuskan perang selamanya,” katanya.

     

    “Dari sudut pandang saya, PBB adalah perpaduan antara kegagalan dan keberhasilan. Kegagalannya terlihat dari berbagai perang yang masih berkecamuk saat ini. Namun, keberhasilannya tampak dalam lahirnya negara-negara merdeka dari bayang-bayang kolonialisme serta berbagai konflik yang berhasil diselesaikan. Tetapi dalam makna yang lebih dalam, setiap kegagalan PBB adalah kekalahan bagi multilateralisme, dan setiap keberhasilan PBB adalah kemenangan bagi multilateralisme.”

    Multilateralisme mengharuskan negara-negara untuk bekerja sama. Jika negara-negara tidak dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, maka PBB tidak akan berfungsi secara efektif.

    “Berita buruknya adalah saat ini multilateralisme sedang mengalami krisis. Amerika Serikat, sebagai salah satu pendiri PBB, tengah menarik diri dari keterlibatan multilateral, termasuk keluar dari Perjanjian Iklim Paris dan WHO. Persaingan geopolitik semakin membatasi kerja sama multilateral dan regional.”

    Menurut SBY, egoisme negara semakin berkembang, mengalahkan semangat kerja sama.

    “‘Saya-isme’, alih-alih ‘kita-isme’, berkembang pesat. Beberapa badan PBB mengalami defisit pendanaan. Dewan Keamanan PBB lumpuh—tidak mampu menghentikan genosida di Gaza, atau mengakhiri perang di Ukraina. Ada persepsi kuat mengenai standar ganda dalam penerapan hukum dan norma internasional. Dan seiring dengan meningkatnya ketegangan serta melebarnya kesenjangan, dialog menjadi semakin sulit. Lalu, apa yang harus kita lakukan?”

    SBY menekankan bahwa dunia tidak boleh terjebak dalam situasi ini secara permanen.

    “Biaya bagi perdamaian dunia dan kelangsungan hidup umat manusia akan terlalu besar jika kita membiarkan ini terus terjadi. Jika satu negara mundur, pasti ada negara lain yang bersedia maju untuk memimpin. Namun, negara mana atau kelompok negara mana?”

    Menurutnya, krisis multilateralisme juga merupakan krisis kepemimpinan.

    Dunia membutuhkan pemimpin yang berani, bijaksana, dan mampu menghadapi tantangan global dengan solusi nyata.

    “Saya yakin banyak pemimpin seperti ini, baik di belahan bumi selatan maupun utara. Beberapa dari mereka mungkin terjebak dalam nasionalisme sempit dan populisme yang picik. Namun, jika mereka mampu keluar dari perangkap ini, mereka bisa membantu mengarahkan dunia ke arah yang benar,” katanya.

    Solusi pertama untuk mengatasi lemahnya multilateralisme adalah memperkuat Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    “Kita harus menyembuhkan kelumpuhan Dewan Keamanan PBB dengan membebaskannya dari hak veto negara-negara P5. Majelis Umum harus diberdayakan. Operasi penjagaan perdamaian harus ditingkatkan. Dan harus ada sistem pendanaan yang stabil agar tidak ada negara besar yang bisa mengintimidasi PBB dengan ancaman penarikan dana,” tuturnya.

    Namun, reformasi PBB hanya bisa terwujud jika ada persatuan di antara para anggotanya.

    “Multilateralisme memberi kesempatan bagi semua negara untuk berpartisipasi dan memimpin. Misalnya, dalam menangani perubahan iklim, Indonesia dapat berperan dalam perlindungan hutan sebagai penyerap karbon global. Jepang dapat memimpin dalam teknologi ramah lingkungan. Uni Eropa dapat membantu dalam pendanaan iklim. Tiongkok dapat memimpin dalam pengembangan kendaraan listrik. Jika berbagai negara bersatu dalam semangat Piagam PBB, kita bisa mewujudkan tatanan dunia yang lebih baik di abad ke-21,” katanya.

    SBY menutup pidatonya dengan seruan agar dunia kembali ke jalur kerja sama dan kemitraan untuk menghindari bencana global.

    “Pepatah Afrika mengatakan jika Anda ingin pergi cepat, pergilah sendiri. Jika Anda ingin pergi jauh, pergilah bersama-sama,” katanya.

    Diskusi konperensi Tokyo juga dilakukan kelompok Pencinta Jepang silakan bergabung ke; tkyjepang@gmail.com dengan menuliskan nama alamat dan nomor whatsapp. (Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo dari Jepang)

     

  • Dunia Krisis Kepemimpinan, Multilateralisme Harus Diperkuat

    Dunia Krisis Kepemimpinan, Multilateralisme Harus Diperkuat

    loading…

    Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti krisis kepemimpinan global dan melemahnya multilateralisme dalam Tokyo Conference 2025 yang dihelat di Tokyo Prince Hotel, Jepang, Selasa (4/3/2025). Foto: Ist

    TOKYO – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti krisis kepemimpinan global dan melemahnya multilateralisme dalam forum Tokyo Conference 2025 yang dihelat di Tokyo Prince Hotel, Jepang, Selasa (4/3/2025).

    Dalam pidato kuncinya, SBY menekankan pentingnya kerja sama internasional untuk mengatasi konflik global, perubahan iklim, dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

    “Kita hidup di dunia yang penuh gejolak, di mana kepercayaan terhadap tatanan berbasis aturan semakin goyah,” ujar SBY.

    Dia menyoroti berbagai konflik yang masih berlangsung, seperti di Ukraina, Gaza, Kongo, Sudan, dan Myanmar sebagai bukti bahwa dunia belum berhasil mencapai perdamaian yang diharapkan sejak berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1945.

    SBY juga mengkritisi mundurnya beberapa negara besar dari komitmen multilateral, seperti Amerika Serikat yang menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

    Menurutnya, hal ini memperparah krisis kepemimpinan global. “Ketika satu negara menarik diri harus ada negara lain yang siap melangkah maju. Dunia sangat membutuhkan kepemimpinan yang berani, berwawasan luas, dan mampu menawarkan solusi, bukan malah memperburuk keadaan ” ujarnya.

    Reformasi Dewan Keamanan PBBUntuk memperkuat multilateralisme, SBY mengusulkan beberapa langkah di antaranya mereformasi Dewan Keamanan PBB dengan membatasi hak veto negara-negara P5, meningkatkan operasi perdamaian, serta menjamin pendanaan yang stabil bagi PBB agar tidak mudah dipolitisasi.

    SBY juga menekankan pentingnya kepemimpinan kolektif dalam berbagai isu global. Tidak ada satu negara pun yang mampu menghadapi tantangan global sendirian.

    Dia menyebut misalnya Indonesia bisa memimpin dalam perlindungan hutan, Jepang dalam teknologi iklim, Uni Eropa dalam pendanaan karbon, dan China dalam pengembangan kendaraan listrik (EV).

    SBY menutup pidatonya dengan mengajak negara-negara dunia kembali pada semangat kerja sama, kemitraan, dan kolaborasi.

    “Jika kita ingin menghindari bencana iklim, mencegah perang dunia, dan mengurangi penderitaan manusia, tidak ada jalan lain selain bekerja sama,” katanya.