Xcloud.id

Negara: Amerika Serikat

  • Perang Dagang AS Sandera Tembakau RI – Potongan Ojol Naik Terus

    Perang Dagang AS Sandera Tembakau RI – Potongan Ojol Naik Terus

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang dagang yang dilancarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump semakin memanas. Kendati belum masuk daftar “hitam” Indonesia tetap terancam dari kebijakan Trump karena rata-rata tarif yang cukup jauh. Sementara itu, jatah potongan aplikator untuk pekerja ojek online yang mencapai 20% diminta untuk turun hingga 10%. Hal ini diungkapkan oleh anggota komisi V DPR RI Adian Napitupulu dalam RDPU dengan sejumlah perusahaan ojol pada rabu 5 Maret 2025.

    Selengkapnya dalam Evening Up, CNBC Indonesia (Kamis, 06/03/2025)

  • Perusahaan Pelayaran Ramai-Ramai Kabur dari Hong Kong, Ada Apa?

    Perusahaan Pelayaran Ramai-Ramai Kabur dari Hong Kong, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah perusahaan perkapalan dunia mulai menarik diri dari operasi di Hong Kong. Hal ini terjadi di tengah bayang-bayang perang dagang baru antara Amerika Serikat (AS) dan China.

    Mengutip Reuters, Kamis (6/3/2025), beberapa perusahaan pelayaran diam-diam memindahkan operasinya dari Hong Kong dan mencabut kapal dari daftar benderanya. Mereka khawatir kapal mereka dapat dibajak oleh otoritas China atau dikenai sanksi AS dalam konflik antara Beijing dan Washington.

    “Penekanan Beijing pada peran Hong Kong dalam melayani kepentingan keamanan China dan meningkatnya pengawasan AS terhadap pentingnya armada komersial China dalam kemungkinan bentrokan militer, seperti di Taiwan, menyebabkan keresahan di seluruh industri,” ujar 6 eksekutif perusahaan pelayaran kepada media itu.

    Kantor Perwakilan Dagang AS bulan lalu mengusulkan untuk mengenakan biaya pelabuhan AS yang tinggi pada perusahaan pelayaran China dan perusahaan lain yang mengoperasikan kapal buatan Negeri Tirai Bambu. Hal ini dilakukan untuk melawan “dominasi yang ditargetkan” China dalam pembuatan kapal dan logistik maritim.

    Pada bulan September, Washington memperingatkan bisnis Amerika tentang meningkatnya risiko beroperasi di Hong Kong. Diketahui, wilayah itu merupakan tempat AS melempar sejumlah sanksi terhadap pejabat yang terlibat dalam tindakan keras keamanan.

    Foto: Bendera Hong Kong dan Bendera China (AP/Andy Wong)
    A woman wearing a protective face mask walks by the Government of Hong Kong Special Administrative Region office building in Beijing, Tuesday, June 30, 2020. Hong Kong media are reporting that China has approved a contentious law that would allow authorities to crack down on subversive and secessionist activity in Hong Kong, sparking fears that it would be used to curb opposition voices in the semi-autonomous territory. (AP Photo/Andy Wong)

    Tujuan ‘Kaburnya’ Kapal Hong Kong

    Selama lebih dari satu abad, Hong Kong telah menjadi pusat bagi pemilik kapal dan para pialang, pemodal, penjamin emisi, serta pengacara yang mendukung mereka. Data resmi menunjukkan bahwa industri maritim dan pelabuhannya menyumbang 4,2% dari PDB pada tahun 2022.

    Kapal komersial harus didaftarkan, atau ditandai, dengan negara atau yurisdiksi tertentu untuk mematuhi peraturan keselamatan dan lingkungan. Menurut VesselsValue, bendera Hong Kong sendiri merupakan bendera kedelapan yang paling banyak dikibarkan oleh kapal-kapal di seluruh dunia.

    Meskipun ada banyak kapal yang dioperasikan China yang masuk ke dalam daftar Hong Kong, jumlah kapal laut yang ditandai di kota tersebut turun lebih dari 8% menjadi 2.366 pada bulan Januari dari 2.580 empat tahun sebelumnya, menurut analisis independen oleh VesselsValue. Data pemerintah menunjukkan penurunan yang serupa.

    Di antara kapal-kapal yang meninggalkan registrasi Hong Kong, 74 kapal berganti bendera menjadi Singapura dan Kepulauan Marshall pada tahun 2023 dan 2024, terutama kapal pengangkut curah kering yang dirancang untuk mengangkut komoditas seperti batu bara, bijih besi, dan biji-bijian.

    “Sekitar 15 kapal tanker dan tujuh kapal kontainer secara terpisah meninggalkan registrasi Hong Kong untuk bendera tersebut,” menurut VesselsValue.

    Wawancara Reuters dengan dua lusin orang, termasuk para eksekutif pelayaran, perusahaan asuransi, dan pengacara yang memahami Hong Kong, mengungkapkan kekhawatiran yang berkembang bahwa operasi maritim komersial dapat dijerat oleh kekuatan di luar kendali mereka dalam bentrokan militer AS-China.

    Banyak yang menunjuk pada fokus China yang semakin intensif pada tujuan keamanan nasional; ketegangan perdagangan; dan kekuasaan luas pemimpin Hong Kong, yang bertanggung jawab kepada Beijing, untuk menguasai pelayaran dalam keadaan darurat.

    “Kami tidak ingin berada dalam posisi di mana China datang mengetuk, menginginkan kapal kami, dan AS menargetkan kami di sisi lain,” kata seorang eksekutif, yang seperti yang lainnya diberi anonimitas untuk membahas isu sensitif.

    Para pengacara dan eksekutif mengatakan kapal dapat diberi bendera baru karena berbagai alasan melalui penjualan, penyewaan, atau penempatan ulang ke rute yang berbeda.

    Basil Karatzas, konsultan yang berbasis di AS di Karatzas Marine Advisors & Co, mengatakan Singapura telah menjadi tempat tinggal yang lebih disukai bagi perusahaan-perusahaan yang terdampak China. Hal ini karena Singapura menawarkan banyak efisiensi, termasuk sistem hukumnya, tetapi risikonya lebih rendah daripada Hong Kong.

    Otoritas Maritim dan Pelabuhan Singapura mengatakan keputusan tentang tempat tinggal dan pemberian bendera baru didasarkan pada pertimbangan komersial. Otoritas tersebut tidak mengamati adanya “perubahan signifikan” dalam jumlah perusahaan pelayaran yang berbasis di Hong Kong yang merelokasi operasi atau mengganti bendera kapal ke Singapura.

    (tps/wur)

  • Macron Pertimbangkan Nuklir Prancis Lindungi Sekutu, Rusia Anggap Ancaman

    Macron Pertimbangkan Nuklir Prancis Lindungi Sekutu, Rusia Anggap Ancaman

    Paris –

    Prancis akan mempertimbangkan untuk memperluas perlindungan persenjataan nuklirnya kepada sekutu-sekutunya. Presiden Prancis Emmanuel Macron juga memperingatkan Eropa perlu bersiap menghadapi Amerika Serikat (AS) yang tidak akan tetap berada di pihak Eropa dalam perang Ukraina-Rusia.

    “Saya telah memutuskan untuk membuka perdebatan strategis mengenai perlindungan melalui pencegahan terhadap sekutu-sekutu kita di benua Eropa,” katanya dalam siaran langsung di saluran media sosial resminya, di mana ia menekankan perlunya Eropa untuk terus membantu Ukraina dan memperkuat pertahanannya sendiri seperti dilansir CNN, Kamis (6/3/2025).

    “Pencegahan nuklir kita melindungi kita, itu lengkap, berdaulat, Prancis dari ujung ke ujung. Ini melindungi kita jauh lebih banyak daripada banyak tetangga kita,” kata Macron mengenai persenjataan nuklir Prancis.

    Dia mengatakan keputusan penggunaan nuklir berada di tangan Presiden Prancis. Dia memperingatkan Eropa ‘memasuki era baru’ dan akan menjadi ‘kebodohan’ untuk tetap menjadi penonton ancaman dari Rusia.

    “Apa pun yang terjadi, keputusan selalu dan akan tetap berada di tangan presiden Republik, panglima militer,” Macron menambahkan.

    Dia menyebut AS telah mengubah posisi dalam perang Rusia-Ukraina. Dia mengaku ingin percaya AS berada di pihak Eropa, namun Prancis tetap bersiap dengan segala kemungkinan.

    “Amerika Serikat, sekutu kita, telah mengubah posisinya dalam perang ini, kurang mendukung Ukraina dan meragukan apa yang akan terjadi selanjutnya,” kata Macron.

    Dia mengumumkan akan mengundang para pemimpin Eropa ke pertemuan di Paris minggu depan untuk menyusun rencana guna mewujudkan ‘perdamaian langgeng’ yang mungkin mencakup pengerahan pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina setelah perdamaian ditandatangani untuk mencegah Rusia melakukan invasi ulang.

    Komentarnya muncul setelah calon kanselir Jerman berikutnya, Friedrich Merz, menganjurkan perundingan dengan Prancis dan Inggris, dua negara pemilik senjata nuklir Eropa, untuk memperluas perlindungan nuklir mereka. Macron sebelumnya juga pernah menyampaikan dirinya menyetujui gagasan tersebut.

    Pidato Macron muncul beberapa hari setelah dirinya bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dalam pertemuan usai pertikaian Zelensky dan Presiden AS Donald Trump di Ruang Oval. Sejumlah kecil negara bekerja sama menyusun rencana untuk menghentikan pertempuran, yang kemudian akan disampaikan kepada AS.

    Macron mengungkapkan lebih banyak tentang rencana tersebut dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Prancis Le Figaro, dengan mengatakan bahwa Prancis dan Inggris telah mengusulkan gencatan senjata terbatas selama sebulan di Ukraina.

    Sementara dilansir AFP, Rusia langsung merespons ucapan Macron itu. Moscow memandang komentar Macron tentang perluasan penangkal nuklir Prancis ke mitra Eropa sebagai.

    “Tentu saja itu ancaman terhadap Rusia. Jika dia melihat kita sebagai ancaman dan mengatakan bahwa perlu menggunakan senjata nuklir, sedang mempersiapkan penggunaan senjata nuklir terhadap Rusia, tentu saja itu ancaman,” kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dalam sebuah konferensi pers.

    Lavrov juga mengatakan Rusia tetap menentang pengerahan pasukan Eropa di Ukraina meski sebagai pasukan penjaga perdamaian. Rusia akan mempertimbangkan pasukan tersebut, jika benar-benar dikirim, dengan cara yang sama seperti memandang kehadiran NATO di Ukraina.

    “Kami tidak melihat ruang untuk kompromi. Diskusi ini dilakukan dengan tujuan yang sangat bermusuhan,” ujarnya.

    Dia juga membandingkan Macron dengan Hitler dan Napoleon. Dia mengatakan Macron tidak seperti para pemimpin tersebut yang secara terbuka mengatakan ingin menaklukkan Rusia, tetapi Macron ‘jelas menginginkan hal yang sama’.

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kebijakan Tarif AS Bikin Industri Mebel Ketar-Ketir

    Kebijakan Tarif AS Bikin Industri Mebel Ketar-Ketir

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan (Himki) tengah berupaya mengantisipasi kebijakan penerapan tarif impor tinggi yang akan diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, meskipun hingga saat ini, belum ada tanda pengenaan tarif kepada negara-negara selain China, Meksiko, dan Kanada. 

    Ketua Umum Himki Abdul Sobur mengatakan, Indonesia tetap harus melakukan penetrasi dengan melakukan ekspansi pasar ekspor non-tradisional seperti Timur Tengah, China, dan India sebagai bentuk antisipasi. 

    “Selama ini kita terlalu nyaman dengan pasar Amerika sebesar 53%, Eropa 35%, sisanya baru ke negara lain. Nah, ini harus kita ubah,” kata Sobur di Indonesia International Furniture Expo (IFEX), Jakarta, Kamis (6/3/2025). 

    Dalam hal ini, industri lokal dinilai mesti waspada dengan pergerakan kebijakan perdagangan Presiden AS Donald Trump. Apalagi, AS merupakan salah satu pangsa pasar terbesar, khususnya bagi industri mebel. 

    Sobur pun tengah merancang agar ekspor furnitur dari Indonesia dapat tembus ke angka 50% dengan tujuan ke negara-negara non-tradisional, selain Amerika Serikat dan Eropa. 

    “Emerging market-nya kalau bisa 50%, termasuk Middle East karena banyak negara kaya ya seperti Dubai, Abu Dhabi, Kuwait, Arab Saudi yang lagi tumbuh, terus Qatar itu harus diserbu,” terangnya.

    Sementara itu, pangsa pasar di Asia yang potensial yaitu China dan India. Kendati demikian, membidik potensi ekspor ke pasar non-tradisional masih dihadapkan berbagai tantangan. 

    Menurut Sobur, pemerintah harus turun tangan mendukung perluasan pangsa pasar ekspor mebel, salah satunya dengan mendorong kesepakatan bilateral melalui perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) dengan negara tujuan ekspor.

    Di samping itu, Sobur juga mencemaskan pergerakan AS yang berpotensi menerapkan tarif impor lebih tinggi ke negara lain yang terdeteksi melakukan dumping, atau membuat surplus neraca komoditas di AS.

    “Saya agak curiga sebetulnya [bisa dikenakan tarif] karena Indonesia ini enggak punya FTA untuk ekspor, jadi itu rawan sebenarnya,” terangnya.

    Namun, Indonesia masih mendapatkan fasilitas GSP (generalized system of preferences) yang merupakan program AS kepada mitra dagang di negara berkembang. Lewat program tersebut, Indonesia, mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk untuk impor. 

    “Tetapi kalau Amerika menyesal dengan Indonesia yang misalnya beraliansi dengan negara-negara yang dimaksud [perang dagang dengan AS], maka ada risiko atau potensi tarif juga diberikan ke Indonesia,” pungkasnya.

  • PHK di AS Melonjak 245% pada Februari gegara Kebijakan Trump

    PHK di AS Melonjak 245% pada Februari gegara Kebijakan Trump

    Washington DC –

    Angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diumumkan oleh pengusaha Amerika Serikat (AS) melonjak ke level yang tidak terlihat sejak dua resesi terakhir. Angka itu diperparah PHK massal oleh pemerintah federal sejak Donald Trump resmi menjabat Presiden AS.

    Dilansir Reuters, Kamis (6/3/2025), kontrak kerja pegawai pemerintah federal yang dibatalkan dan kekhawatiran perang dagang memberikan tanda paling jelas tentang dampak kebijakan pemerintahan Trump terhadap pasar tenaga kerja.

    Perusahaan penempatan kerja global Challenger, Gray & Christmas mengatakan PHK yang direncanakan melonjak 245% menjadi 172.017 pada bulan lalu. Angka itu merupakan level tertinggi sejak Juli 2020 ketika ekonomi dilanda pandemi COVID-19.

    Selain itu, jumlah tersebut merupakan total tertinggi pada bulan Februari sejak Resesi Hebat 16 tahun lalu. Pemerintah dianggap bertanggung jawab atas sebagian besar PHK, dengan Challenger melacak 62.242 PHK yang diumumkan oleh pemerintah federal dari 17 lembaga berbeda.

    Pemerintah telah memberhentikan sekitar 62.530 pekerja dalam dua bulan pertama tahun ini. Jumlah itu meningkat 41.311% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024.

    “Ketika PHK massal terjadi, staf yang tersisa sering kali merasa tidak nyaman dan tidak pasti,” kata Wakil Presiden Senior di Challenger, Gray & Christmas, Andrew Challenger.

    “Kemungkinan lebih banyak pekerja yang mengundurkan diri secara sukarela sangat tinggi,” sambungnya.

    Seorang hakim federal minggu lalu memblokir sementara pemerintahan Trump untuk memerintahkan Departemen Pertahanan dan lembaga federal lainnya untuk melakukan pemecatan massal terhadap ribuan karyawan yang baru dipekerjakan. Kontraktor pemerintah federal juga terjebak dalam baku tembak DOGE, yang memperluas PHK ke sektor swasta.

    Tarif yang telah diterapkan atau diancam oleh Gedung Putih juga menambah jumlah perusahaan yang memulangkan pekerjanya bulan lalu. Challenger mengatakan ‘dampak DOGE’ menjadi alasan utama pemutusan hubungan kerja dan disalahkan atas 63.583 PHK, yang terkait langsung dengan tenaga kerja federal dan kontraktor.

    Dampak hilir DOGE, seperti hilangnya dana untuk lembaga nirlaba swasta, menyebabkan 894 PHK lainnya. Sebagian besar PHK federal terjadi di Washington DC, yang telah kehilangan 61.795 pekerjaan sepanjang tahun ini dibandingkan dengan hanya 60 pada tahun 2024.

    Di luar pemerintahan, ada PHK di industri ritel, teknologi, layanan, dan produk konsumen. PHK pemerintah federal diperkirakan tidak akan muncul dalam laporan ketenagakerjaan bulan Februari, yang dijadwalkan untuk dirilis pada hari Jumat, karena pembersihan terjadi di luar minggu survei.

    Namun, pembekuan perekrutan dan pendanaan dapat berdampak pada ketenagakerjaan pemerintah dan kontraktor. Survei Reuters terhadap para ekonom menunjukkan bahwa jumlah pekerja nonpertanian kemungkinan meningkat sebanyak 160.000 setelah naik sebanyak 143.000 pada bulan Januari. Tingkat pengangguran diperkirakan tidak berubah pada 4,0%.

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Seputar Perundingan Rahasia Nan Langka AS-Hamas: Sapaan dan Ancaman Trump Saat Israel Cemburu – Halaman all

    Seputar Perundingan Rahasia Nan Langka AS-Hamas: Sapaan dan Ancaman Trump Saat Israel Cemburu – Halaman all

    Seputar Pembicaraan Rahasia Nan Langka AS-Hamas: Sapaan dan Ancaman Trump Saat Israel Cemburu

    TRIBUNNEWS.COM – Gedung Putih, Rabu (5/3/2025) mengonfirmasi kalau seorang utusan Amerika Serikat (AS) berbicara langsung dengan pihak gerakan Palestina, Hamas.

    Pembicaraan itu dilaporkan untuk mengamankan pembebasan sandera Amerika yang ada di tangan Hamas.

    Hal ini menandai perubahan kebijakan Washington yang telah melabeli Hamas sebagai organisasi teroris.

    Di sisi lain, pembicaraan langsung AS-Hamas ini membuat pihak Israel resah dan berbau ‘cemburu’ karena merasa tidak diberitahu secara jelas oleh pihak Washington.

    Namun, Gedung Putih menyatakan, Israel sudah diberitahui akan pembicaraan langsung AS dengan Hamas ini.

    “Israel telah diajak berkonsultasi mengenai masalah ini, dan lihatlah, dialog dan pembicaraan dengan orang-orang di seluruh dunia untuk melakukan apa yang terbaik bagi kepentingan rakyat Amerika adalah sesuatu yang menurut Presiden adalah jal benar, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menuturkan kepada wartawan.

    Bagi banyak kalangan, kesediaan AS berunding dengan organisasi yang sudah mereka labeli sebagai ‘organisasi teroris’ adalah hal langka.

    Dalam kasus Hamas, terakhir kali AS berunding dengan gerakan perlawanan Palestina itu adalah 28 tahun silam.

    “Pemerintahan Donald Trump mengadakan pembicaraan rahasia dengan Hamas, menandai komunikasi langsung pertama dengan kelompok Palestina itu sejak 1997,” demikian laporan Axios Kamis (6/3/2025), mengutip dua sumber yang mendapat informasi mengenai pembicaraan tersebut.

    Diskusi AS-Hamas dilaporkan fokus pada pembebasan tawanan Amerika yang ditahan Hamas di Gaza, dan kemungkinan kesepakatan yang lebih luas untuk mengakhiri perang.

    Utusan presiden AS untuk urusan penyanderaan Adam Boehler memimpin perundingan dari pihak AS, yang berlangsung di Doha, Qatar.

    Laporan tersebut mengatakan bahwa perundingan tersebut belum pernah terjadi sebelumnya karena AS telah menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris pada tahun 1997.

    Selain membebaskan tawanan Amerika, pembicaraan tersebut mencakup pembahasan kesepakatan yang lebih luas untuk membebaskan semua tawanan yang tersisa dan mencapai gencatan senjata jangka panjang – menurut sumber tersebut.

    Ada 59 tawanan yang ditahan Hamas di Gaza setelah fase pertama gencatan senjata yang rapuh berakhir.

    Intelijen Israel mengatakan hanya 22 yang masih hidup.

    Lima warga Amerika masih ditawan Hamas. Edan Alexander yang berusia 21 tahun diyakini masih hidup.

    Status sisa sandera lainnya masih belum pasti.

    TEMUI SANDERA ISRAEL- Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan para sandera Israel yang dibebaskan Hamas di Gedung Putih pada 6 Maret 2025. Trump lalu mengeluarkan ultimatum ke Hamas setelah pertemuan ini. (RNTV/TangkapLayar)

    Trump Temui Para Mantan Sandera

    Terkait situasi itu, Presiden AS, Donald Trump dilaporkan bertemu dengan para tawanan yang dibebaskan di Gedung Putih di tengah pembicaraan rahasia AS-Hamas

    Mantan tawanan yang pernah ditahan di Gaza bertemu dengan Presiden Donald Trump di Gedung Putih pada Rabu.

    Pada kesempatan itu, Trump mendengarkan langsung cerita dari para mantan sandera Hamas tentang penahanan.

    Trump kemudian menegaskan kembali komitmennya untuk memastikan pembebasan sandera tersisa Israel yang masih ada di tangan Hamas.

    Menurut pernyataan dari Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt, Trump “mendengarkan dengan saksama kisah-kisah memilukan dari para sandera.”

    Para mantan sandera, pada gilirannya, mengungkapkan rasa terima kasih atas usahanya. “Para sandera berterima kasih kepada Presiden Trump atas usahanya yang gigih untuk membawa semua sandera pulang,” tambah Leavitt.

    Delegasi mantan sandera Israel yang pernah ditawan Hamas tersebut antara lain Iair Horn, Omer Shem Tov, Eli Sharabi, Keith Siegel, Aviva Siegel, Naama Levy, Doron Steinbrecher, dan Noa Argamani.

    Setelah pertemuan tersebut, Trump dilaporkan mengeluarkan pesan tegas kepada Hamas, dengan menyatakan, “ini adalah peringatan terakhir,” sebagaimana dilaporkan oleh Ynet.

    AGRESI – Pasukan Israel (IDF) mengamati situasi dalam agresi militer di Jalur Gaza. (khaberni/tangkap layar)

    Israel Gelisah Tak Diberitahu AS Secara Langsung

    Pembicaraan langsung rahasia antara pemerintahan AS dan Hamas, yang menandai komunikasi pertama antara AS dan kelompok Palestina tersebut sejak 1997, ini rupanya membuat Israel resah.

    Berbau kecemburuan, menurut New York Times, Israel mengetahui pembicaraan AS-Hamas ini melalui saluran tidak langsung.

    Artinya, laporan mengindikasikan kalau Israel tidak diberitahu langsung oleh AS, melainkan melalui pihak ketiga. 

    “Sementara Gedung Putih menyatakan bahwa Israel diajak berkonsultasi mengenai pembicaraan tersebut, sumber-sumber Israel menyatakan kalau mereka diberi tahu dengan cara yang berbeda,” tulis laporan yang dilansir RNTV, Kamis.

    Diskusi AS-Hamas ini, yang dipimpin oleh Adam Buehler, utusan Trump untuk urusan tawanan, berlangsung di Qatar tetapi gagal menghasilkan terobosan langsung. 

    Akan tetapi, sumber-sumber mengindikasikan kalau “para pihak (baik AS maupun Hamas) tetap membiarkan pintu terbuka (peluang negosiasi dan pembicaraan lanjutan.” 

    The Wall Street Journal melaporkan kalau kontak awal antara AS dan Hamas terjadi sebulan lalu di Doha, di mana Buehler meminta pembebasan tawanan Amerika.

    Sebagai tanggapan, Hamas membebaskan warga negara Amerika Sagi Dekel Chen pada tanggal 15 Februari.

    Meskipun hukum AS melarang negosiasi dengan organisasi teroris yang ditunjuk, dan Amerika Serikat secara resmi menggolongkan Hamas sebagai salah satu organisasi teroris, pengecualian memungkinkan utusan Presiden untuk urusan tawanan untuk terlibat dalam diskusi yang bertujuan untuk mengamankan pembebasan warga negara Amerika.

    Israel telah menanggapi dengan keprihatinan atas keterlibatan Washington dengan Hamas.

    Pihak Tel Aviv menyiratkan, pembicaraan AS-Hamas tanpa memberitahu Israel secara langsung, menimbulkan pertanyaan tentang implikasi dari pembicaraan ini mengingat keselarasan yang erat antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Trump.

    Artinya, ketidaktransparanan AS ke Israel berbanding terbalik dengan keakraban yang ditunjukkan Trump dan Netanyahu.

    Sapaan dan Ancaman Trump ke Hamas Saat Israel Cemburu

    Seolah mengerti kegelisahan Israel, setelah bertemu dengan para mantan sandera Israel yang pernah ditawan Hamas, Trump mengeluarkan ultimatumnya kepada Hamas.

    Trump mengunggah pesan di platform media sosialnya, Truth Social, pada Kamis malam, yang ditujukan kepada Hamas, menuntut pembebasan segera para tawanan dan pemulangan jenazah orang-orang yang diduga dibunuh oleh kelompok tersebut.

    “Shalom Hamas, yang berarti Halo dan Selamat Tinggal — Anda dapat memilih. Bebaskan semua Sandera sekarang, jangan nanti, dan segera kembalikan semua mayat orang-orang yang telah Anda bunuh, atau semuanya BERAKHIR bagi Anda,” tulis Trump.

    Trump mengkritik Hamas karena menyimpan mayat orang-orang yang terbunuh, dengan mengatakan, “Hanya orang sakit dan bejat yang menyimpan mayat, sedangkan kalian sakit dan bejat!”

    Ia menegaskan kalau Israel akan menerima semua dukungan yang diperlukan untuk “menyelesaikan pekerjaan,”.

    Trump menyatakan, “Saya akan mengirimkan semua yang dibutuhkan Israel untuk menyelesaikan pekerjaan, tidak ada satu pun anggota Hamas yang akan selamat jika kalian tidak melakukan apa yang saya katakan.”

    Dalam postingannya, Trump juga menyebutkan pertemuannya dengan mantan sandera yang menurut Trump para mantan sandera itu hidupnya telah hancur.

    Ia mengeluarkan peringatan terakhir kepada pimpinan Hamas, mendesak mereka untuk meninggalkan Gaza: “Sekaranglah saatnya untuk meninggalkan Gaza, selagi Anda masih memiliki kesempatan.”

    Berbicara kepada rakyat Gaza, Trump memperingatkan, “Masa depan yang indah menanti, tetapi tidak jika Anda menyandera. Jika Anda melakukannya, Anda MATI! Buatlah keputusan yang CERDAS.” Ia mengakhiri dengan ultimatum yang tegas: “BEBASKAN SANDERA SEKARANG, ATAU AKAN ADA HUKUMAN YANG HARUS DIBAYAR NANTI!”

    Postingan Trump menandai peningkatan retorika yang signifikan, yang mencerminkan ketegangan yang sedang berlangsung seputar negosiasi pembebasan sandera dan konflik Gaza yang berlangsung di tengah ketidakpastian gencatan senjata.

    Berikut sapaan dan ancaman Trump ke Hamas secara lengkap di platform Truthsocial:

    “Shalom Hamas” means Hello and Goodbye – You can choose. Release all of the Hostages now, not later, and immediately return all of the dead bodies of the people you murdered, or it is OVER for you. Only sick and twisted people keep bodies, and you are sick and twisted! I am sending Israel everything it needs to finish the job, not a single Hamas member will be safe if you don’t do as I say. I have just met with your former Hostages whose lives you have destroyed. This is your last warning! For the leadership, now is the time to leave Gaza, while you still have a chance. Also, to the People of Gaza: A beautiful Future awaits, but not if you hold Hostages. If you do, you are DEAD! Make a SMART decision. RELEASE THE HOSTAGES NOW, OR THERE WILL BE HELL TO PAY LATER!

    DONALD J. TRUMP, PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

    Respons Hamas Atas Ultimatum Trump

    Hamas kemudian menanggapi ancaman Presiden AS Donald Trump pada Kamis, yang disebutnya sebagai “ultimatum” tersebut.

    Juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan dalam sebuah pernyataan, “Ancaman-ancaman ini memperumit masalah yang terkait dengan perjanjian gencatan senjata dan mendorong pemerintah Pendudukan Israel untuk menghindari pemenuhan kewajibannya.”

    Qassem menjelaskan bahwa kesepakatan yang dimediasi oleh Washington itu menguraikan pembebasan tahanan Palestina dalam tiga tahap.

    Ia menambahkan kalau Hamas telah menyelesaikan bagiannya pada tahap pertama, sementara Tel Aviv telah menghindari tahap kedua.

    Qassem menekankan, “Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah AS adalah menekan Pendudukan Israel untuk memulai negosiasi tahap kedua sebagaimana yang diuraikan dalam perjanjian gencatan senjata.”

    Sementara itu, juru bicara Hamas lainnya, Abdel Latif Al-Qanou, mengatakan kepada Kantor Berita Sawa, “Ancaman berulang Trump terhadap rakyat kami mendukung upaya Perdana Menteri “Israel” Netanyahu untuk menarik kembali perjanjian dan mengintensifkan pengepungan dan kelaparan terhadap rakyat kami.”

    Al-Qanou melanjutkan, “Cara terbaik untuk mengamankan pembebasan tawanan “Israel” yang tersisa adalah dengan melibatkan pendudukan dalam negosiasi tahap kedua dan bertanggung jawab atas pelaksanaan perjanjian, yang dimediasi oleh pihak ketiga.”

    Ancaman-ancaman Donald Trump ini muncul di saat yang sensitif, dengan Hamas menegaskan kembali komitmennya untuk memenuhi perjanjian gencatan senjata dan mendesak Tel Aviv untuk melaksanakan semua ketentuannya.

    Kelompok tersebut menyerukan para mediator untuk memulai tahap kedua negosiasi, yang mencakup penarikan pasukan Israel dari Gaza dan penghentian total agresi.

     

    (oln/rntv/*)

  • AS Tak Beri Data Intelijen, Ukraina Gagal Gunakan HIMARS untuk Serangan Jarak Jauh ke Rusia – Halaman all

    AS Tak Beri Data Intelijen, Ukraina Gagal Gunakan HIMARS untuk Serangan Jarak Jauh ke Rusia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Amerika Serikat (AS) berhenti memberi Ukraina data intelijen yang diperlukan untuk mengoperasikan Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS) untuk melakukan serangan jarak jauh terhadap Rusia.

    “Amerika memutus sambungan intelijen penting untuk peringatan pada pukul 2 siang di Kyiv. Sebelumnya menargetkan data untuk HIMARS,” tulis jurnalis Oliver Carroll dari The Economist di media sosial pada Kamis (6/3/2025).

    Menurut laporan tersebut, Ukraina tidak lagi menerima informasi real time untuk serangan jarak jauh menggunakan HIMARS.

    Sementara itu, surat kabar The Washington Post melaporkan bahwa selama sebulan terakhir, setidaknya satu tim Ukraina yang bertanggung jawab untuk meluncurkan roket HIMARS belum menerima koordinat untuk serangan dengan jarak sekitar 64 km melewati garis depan antara pasukan Rusia dan Ukraina.

    Militer Ukraina menambahkan dalam beberapa minggu terakhir bahwa transmisi koordinat tersebut telah berhenti, yang mengisyaratkan penghentian de facto dalam pertukaran informasi intelijen antara AS dan Ukraina.

    AS Tangguhkan Sharing Info Intelijen dan Bantuan Militer ke Ukraina

    Sebelumnya Direktur CIA John Ratcliffe mengonfirmasi informasi bahwa AS telah menangguhkan pengiriman senjata dan pembagian informasi intelijen dengan Ukraina.

    “(Penangguhan) Ini akan mencakup segalanya mulai dari laporan manusia hingga penilaian rencana dan niat serta distribusi pasukan Rusia, hingga citra satelit, yang menyatakan Rusia memiliki sejumlah tank di balik bukit ini atau kami perkirakan mereka akan memindahkan satu peleton ke sini pada waktu tertentu,” kata John Ratcliffe kepada Fox Business Network pada Rabu (5/3/2025).

    Sementara itu Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz mengisyaratkan penangguhan itu untuk memberikan tekanan kepada Ukraina.

    “AS telah mengambil langkah mundur dalam berbagi informasi intelijen dengan Ukraina,” katanya seraya menambahkan AS dan Ukraina terlibat dalam pembicaraan untuk memajukan kesepakatan perjanjian mineral yang sebelumnya gagal ditandatangani.

    HIMARS merupakan sistem roket artileri yang dapat menembakkan roket berpemandu jarak jauh dan dapat meluncurkan hingga enam roket sekaligus atau satu rudal balistik ATACMS.

    Masih belum jelas berapa lama pembekuan pembagian intelijen ini akan berlangsung, seperti diberitakan RBC Ukraina.

    Keputusan AS untuk membekukan pembagian informasi intelijen dengan Ukraina menyusul penghentian bantuan militer AS untuk Ukraina pada Senin (3/3/2025).

    Pemerintahan Donald Trump dikabarkan mengambil langkah tersebut untuk menekan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky agar bekerja sama dengan Trump untuk mengadakan pembicaraan damai dengan Rusia.

    Zelensky dan Donald Trump sebelumnya berdebat sengit dalam pertemuan mereka di Gedung Putih pada Jumat (28/2/2025) yang mengakibatkan kegagalan kedua negara untuk menandatangani perjanjian mineral.

    Menyusul penangguhan bantuan militer AS, Zelensky pada Selasa (4/3/2025) mengirimkan surat kepada Donald Trump yang menyatakan ia siap membicarakan perdamaian dan menandatangani perjanjian mineral.

    Perjanjian mineral tersebut merupakan upaya Donald Trump yang meminta imbalan kepada Ukraina atas bantuan AS selama perang melawan Rusia.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Menteri Agama Bakal Dirikan Pesantren Internasional, Santrinya Belajar Kitab Putih Berbahasa Inggris – Halaman all

    Menteri Agama Bakal Dirikan Pesantren Internasional, Santrinya Belajar Kitab Putih Berbahasa Inggris – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Agama berencana mendirikan pondok pesantren internasional di Indonesia.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan pondok pesantren ini akan berkonsep modern.

    “Nah kita akan mengembangkan sistem pondok pesantren, dan dalam waktu dekat ini juga kita akan membuat pondok pesantren internasional. Kita sudah siapkan segalanya,” kata Nasaruddin pada konferensi pers Asta Protas Kementerian Agama 2024-2025 di Kantor Kemenag, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    Nasaruddin mengungkapkan selama ini masih ada kesan kumuh terhadap pondok pesantren.

    Sehingga, Nasaruddin mengatakan Kemenag harus melakukan intervensi untuk memodernisasi pondok pesantren.

    “Kalau selama ini ada pesantren yang sangat kumuh, maka Kementerian Negama adalah menjadi bertanggung jawab untuk menciptakan modernisasi pondok pesantren,” ungkapnya.

    Konsep pesantren internasional ini, kata Nasaruddin, tidak hanya belajar kitab kuning berbahasa Arab.

    Namun, juga buku berbahasa Inggris yang dalam istilah Nasaruddin, adalah kitab putih.

    “Tidak hanya bisa membaca kitab kuning dalam pengetahuan bahasa Arab, tapi juga harus membaca kitab putih, bahasa Inggris,” kata Nasaruddin.

    Dirinya mencontohkan kader ulama yang dilaksanakan oleh Masjid Istiqlal.

    Kader ulama di Masjid Istiqlal, kata Nasaruddin, berbasis program master. Para kader ulama mendapatkan kuliah satu semester di Amerika, dan satu semester di Al-Azhar, Kairo, Mesir.

  • 20 Negara Internet Paling Cepat di Dunia, RI Nomor Berapa?

    20 Negara Internet Paling Cepat di Dunia, RI Nomor Berapa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ookla, perusahaan analis jaringan internet, merilis daftar negara dengan internet tercepat di dunia per Januari 2025.

    Untuk menentukan peringkat negara, Ookla mengumpulkan data dari hasil pengujian pengguna yang menggunakan layanan Speedtest.

    Ookla mengukur dua jenis koneksi internet, yaitu internet mobile yang berasal dari jaringan seluler dan fixed broadband, yang disalurkan melalui kabel.

    Namun sayangnya Indonesia berada di urutan bawah, baik dari segi mobile maupun fixed broadband.

    Dalam lapor bertajuk Speedtest Global Index, kecepatan internet Indonesia masih tergolong lambat. Pada kategori internet mobile, kecepatan internet rata-rata Indonesia mencapai 40,44 Mbps yang membuatnya duduk di posisi ke-84 dari 104 negara di dunia yang disurvei.

    Sedangkan pada kategori fixed broadband, kecepatan rata-rata hanya 32.13 Mbps yang membuat Indonesia berada di posisi ke 121 dari 152 negara di dunia.

    Beberapa negara di Asia bahkan sudah melesat dengan kecepatan internet yang jauh lebih unggul. Singapura misalnya, yang menempati posisi pertama internet fixed broadband tercepat di dunia dengan kecepatan 336.45 Mbps.

    Dan Malaysia yang berada di posisi ke-11 dengan koneksi mobile tercepat di dunia dengan kecepatan yang mencapai 171.61 Mbps.

    Berikut daftar 20 negara dengan internet tercepat, berdasar jaringan mobile dan fixed broadband:

    Negara dengan Koneksi Internet Mobile Tercepat

    Uni Emirat Arab: : 545.94 mbps

    Qatar: 521.51 Mbps

    Kuwait: 314.39 Mbps

    Bulgaria: 252.05 Mbps

    Bahrain: 213.09 Mbps

    Brazil: 210.38 Mbps

    Saudi Arabia: 201.08 Mbps

    Denmark: 198.33 Mbps

    Korea Selatan: 195.27 Mbps

    Georgia: 184.56 Mbps

    Malaysia: 171.61 Mbps

    China: 171.01 Mbps

    Belanda: 170.70 Mbps

    Amerika Serikat: 164.85 Mbps

    Norwegia: 164.15 Mbps

    Singapura: 161.98 Mbps

    Macedonia Utara: 156.85 Mbps

    India: 151.80 Mbps

    Luxembourg: 151.37 Mbps

    Finlandia: 138.18 Mbps

    Negara dengan Koneksi Internet Fixed Broadband Tercepat

    Singapura: 336.45 Mbps

    Uni Emirat Arab: 310.05 Mbps

    Hong Kong (SAR): 305.71 Mbps

    Paris: 287.44 Mbps

    Islandia: 281.95 Mbps

    Chile: 276.77 Mbps

    Amerika Serikat: 274.16 Mbps

    Denmark: 247.62 Mbps

    Spanyol: 245.58 Mbps

    Swiss: 242.32 Mbps

    Romania: 238.22 Mbps

    China: 238.04 Mbps

    Thailand: 237.05 Mbps

    Macau (SAR): 233.79 Mbps

    Kanada: 231.74 Mbps

    Israel: 226.64 Mbps

    Taiwan: 226.59 Mbps

    Hongaria: 212.14 Mbps

    Jepang: 212.06 Mbps

    Portugal: 205.63 Mbps

    (fab/fab)

  • Berbagai Cara Akan Dilakukan Trump Demi Kuasai Greenland

    Berbagai Cara Akan Dilakukan Trump Demi Kuasai Greenland

    Jakarta –

    Donald Trump sesumbar mengatakan akan melakukan berbagai cara demi menguasai Greenland. Presiden Amerika Serikat (AS) itu berambisi akan membawa Greenland di bawah kendali Amerika.

    Dirangkum detikcom, Kamis (6/3/2025), hal itu disampaikan Trump di hadapan Kongres AS. Donald Trump sekali lagi menjelaskan ambisinya untuk membawa Grinlandia atau Greenland di bawah kendali Amerika.

    “Bersama-sama, kita akan membawa Grinlandia pada pencapaian yang belum pernah Anda bayangkan sebelumnya,” kata Donald Trump, sembari menambahkan, “dengan satu atau cara lainnya, kita akan mendapatkannya.”

    Namun, Perdana Menteri Grinlandia Mute Egede memastikan bahwa tidak ada kemungkinan pencaplokan atau aneksasi.

    “Kami tidak untuk dijual dan tidak bisa begitu saja diambil,” tulisnya dalam sebuah unggahan di Facebook. “Kami tidak ingin menjadi orang Amerika… pihak Amerika dan pemimpinnya harus memahami itu.”

    Niat lama Trump

    Foto: Presiden AS Donald Trump saat berpidato dalam sidang gabungan Kongres (Win McNamee/Pool via REUTERS Purchase Licensing Rights).

    Memang, ambisi Donald Trump untuk menguasai Grinlandia sudah ada sejak masa jabatan pertamanya sebagai presiden Amerika.

    Kepada DW, Brandon Bohrn dari Bertelsmann Institute mencatat bahwa Trump termotivasi oleh sumber daya mineral pulau itu dan posisinya yang strategis.

    “Apakah saya membayangkan semacam operasi militer dalam waktu dekat? Tidak, tetapi saya mengantisipasi lebih banyak tekanan pada Denmark dan Grinlandia untuk meningkatkan kehadiran militer AS di sana,” kata Bohrn.

    Terletak di Lingkaran Arktika, Grinlandia berada di antara Kanada dan Eropa utara. Meskipun merupakan wilayah otonom, pulau ini masih diperintah oleh mahkota Denmark. Oleh karena itu, setiap upaya Amerika untuk mengakuisisi Grinlandia harus melibatkan Denmark.

    Namun, Menteri Pertahanan Denmark, Trouls Lund Poulsen, telah menjelaskan posisi mereka: “Itu tidak akan terjadi.”

    Halaman 2 dari 2

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu