Xcloud.id

Negara: Amerika Serikat

  • Ragam Siasat Pengusaha Nikel RI Terhindar dari Kebangkrutan

    Ragam Siasat Pengusaha Nikel RI Terhindar dari Kebangkrutan

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menyebutkan berbagai siasat yang tengah diupayakan pengusaha penghiliran nikel untuk terhindar dari risiko kerugian finansial hingga kebangkrutan, mulai dari diversifikasi pasar hingga peningkatan investasi riset dan pengembangan. 

    Pasalnya, saat ini industri pengolahan nikel tengah dihadapkan dengan boomerang effect imbas masifnya smelter yang ada dan berdampak pada jatuhnya harga nikel, produksi yang melambat, hingga ketergantungan terhadap pasar China. 

    Dewan Penasehat APNI Djoko Widayatno mengatakan, pengusaha nikel tengah berupaya mengurangi ketergantungan pangsa pasar China yang saat ini memiliki porsi 80%-90% atas konsumsi nikel Indonesia. Untuk itu, diversifikasi pembeli penting dilakukan dengan mencari pasar alternatif yakni Eropa, Amerika Serikat, dan negara Asia lainnya. 

    “Tentunya, harus dengan mematuhi standar keberlanjutan internasional agar produk olahan nikel bisa diterima di pasar global, misalnya dengan praktik pertambangan dan pengolahan ramah lingkungan hingga produk rendah karbon,” terang Djoko kepada Bisnis, Senin (10/3/2025). 

    Tak hanya itu, pihaknya juga mendorong jalinan kerja sama dengan perusahaan global di industri baterai dan kendaraan listrik (EV) untuk menciptakan permintaan yang stabil. 

    Dalam hal ini, dia juga menilai perlunya pengembangan ekosistem hilirisasi yang terintegrasi dengan industri dalam negeri, seperti manufaktur baterai atau baja tahan karat. 

    Untuk mendukung hal tersebut, pelaku usaha penghiliran juga tengah memperluas peningkatan investasi dalam hal research and development (R&D) untuk mengembangkan produk bernilai tambah tinggi. 

    “Contohnya, nikel sulfat sebagai bahan baku baterai EV, stainless steel berkualitas tinggi, dan material komposit lainnya,” tuturnya. 

    Inovasi juga didorong ke arah penggunaan teknologi terbaru dalam proses smelting dan refining guna meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan.

    Dalam hal ini, diperlukan kerja sama dengan universitas dan lembaga riset untuk mengembangkan teknologi pengolahan yang lebih ramah lingkungan.

    Di sisi lain, menurut Djoko, pelaku usaha penghiliran tak dapat sendiri untuk membangkitkan industrialisasi mineral Indonesia. Pemerintah perlu turun tangan dalam hal pengadaan infrastruktur dan energi yang efisien, insentif dan kebijakan pemerintah yang berkelanjutan, hingga penciptaan tenaga kerja terampil.

    Dia menuturkan, akses terhadap energi yang murah dan ramah lingkungan sangat penting, terutama untuk smelter yang saat ini masih bergantung pada batu bara.

    “Pemerintah perlu mendorong investasi dalam energi terbarukan [PLTS, PLTA, dan PLTN] untuk mendukung produksi yang lebih berkelanjutan dan memenuhi standar ESG internasional,” tuturnya. 

    Tak lupa, infrastruktur logistik seperti pelabuhan, jalan, dan jaringan listrik yang stabil sangat diperlukan untuk efisiensi operasional.

    Di samping itu, kebijakan fiskal yang mendukung seperti insentif pajak, bea masuk nol untuk impor peralatan teknologi tinggi, serta kemudahan perizinan bagi industri hilirisasi.

    “Kepastian regulasi terkait ekspor produk olahan nikel, agar pelaku usaha tidak mengalami ketidakpastian akibat perubahan kebijakan mendadak,” imbuhnya. 

    Lebih lanjut, proteksi terhadap industri dalam negeri dari persaingan tidak sehat, misalnya dengan memastikan harga bahan baku nikel tetap kompetitif untuk smelter dalam negeri.

    Tak hanya itu, pengembangan tenaga kerja lokal melalui pelatihan vokasi dan pendidikan tinggi yang berorientasi pada industri hilirisasi nikel. Oleh karena itu, penting untuk transfer teknologi dari perusahaan asing yang sudah berpengalaman dalam pengolahan nikel dan pembuatan baterai EV.

    Dalam hal ini, menurut dia, insentif bagi tenaga ahli asing yang bisa membantu mempercepat adopsi teknologi dan pengembangan SDM lokal. 

    “Tanpa faktor-faktor ini, industri hilirisasi berisiko mengalami kesulitan dalam jangka panjang, terutama di tengah persaingan global yang semakin ketat. Pemerintah harus membangun industri berbasis nikel untuk memenuhi kebutuhan kehidupan bangsa Indonesia,” pungkasnya. 

  • Ancaman ‘Perang Tak Disengaja’ dari Korut

    Ancaman ‘Perang Tak Disengaja’ dari Korut

    Pyongyang –

    Latihan militer gabungan yang digelar Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) menarik perhatian Korea Utara (Korut). Korut mengutuk aksi ini dan memperingatkan soal ‘perang tak disengaja’.

    Peringatan ini disampaikan beberapa hari setelah jet tempur Angkatan Udara Korsel secara tidak sengaja menjatuhkan bom di area sipil hingga memicu puluhan korban luka dan menyebabkan kerusakan para rumah warga.

    “Ini adalah aksi provokatif berbahaya yang memicu situasi akut di Semenanjung Korea, yang dapat memicu konflik fisik antara kedua belah pihak melalui satu tembakan tidak disengaja,” kata Kementerian Luar Negeri Korut seperti dikutip media pemerintah Pyongyang dan dilansir AFP, Senin (10/3/2025).

    Latihan militer gabungan AS-Korsel yang diberi nama “Freedom Shield 2025” dimulai sejak Senin (10/3) waktu setempat. Latihan gabungan ini melibatkan “pelatihan langsung, virtual, dan berbasis lapangan”.

    Latihan militer gabungan ini akan berlangsung hingga 21 Maret mendatang.

    Bagaimana tanggapan Korut? Baca halaman selanjutnya.

    Pernyataan Keras Korut

    Foto: Rudal mengudara saat Korut menggelar uji coba peluncuran rudal jelajah strategis (KCNA via REUTERS Purchase Licensing Rights)

    Kementerian Luar Negeri Korut dalam pernyataannya menyebut latihan gabungan itu sebagai “latihan perang yang agresif dan konfrontatif”.

    Kerja sama militer antara Seoul dan Washington kerap mengundang kecaman dari Pyongyang, di mana pemerintah Korut menganggapnya sebagai persiapan untuk invasi terhadap wilayah mereka dan sering melakukan uji coba rudal sebagai respons.

    Latihan gabungan terbaru ini digelar beberapa hari setelah dua jet tempur Angkatan Udara Korsel secara tidak sengaja menjatuhkan delapan bom di sebuah desa setempat selama latihan gabungan secara terpisah dengan AS pada 6 Maret lalu.

    Badan Pemadam Kebakaran Nasional Korsel dalam laporannya menyebut 15 orang, termasuk warga sipil dan personel militer, mengalami luka-luka.

    Hubungan antara Pyongyang dan Seoul berada di titik terendah dalam beberapa tahun terakhir, dengan Korut meluncurkan serangkaian rudal balistik tahun lalu yang melanggar sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Kedua Korea secara teknis masih berperang sejak konflik mereka tahun 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai. AS menempatkan puluhan ribu tentaranya di wilayah Korsel, sebagian untuk melindungi Seoul dari Pyongyang.

    Korut Kirim Rudal

    Foto: Kapal induk AS USS Theodore Roosevelt berlabuh di Busan, Korsel (Song Kyung-Seok/Pool via REUTERS Purchase Licensing Rights)

    Usai aksi ‘provokatif’ tersebut, Korut meluncurkan sejumlah rudal balistik pada Senin (10/3) waktu setempat.

    Militer Korsel, seperti dilansir Reuters dan AFP, Senin (10/3/2025), mendeteksi rudal-rudal ditembakkan dari wilayah barat Korut menuju ke arah Laut Kuning.

    “Militer kami mendeteksi sekitar pukul 13.50 waktu setempat, beberapa rudal balistik tidak teridentifikasi yang ditembakkan dari Provinsi Hwanghae ke area Laut Barat,” sebut Kepala Staf Gabungan Militer Korsel (JCS) dalam laporannya, merujuk pada perairan yang juga disebut sebagai Laut Kuning.

    “Militer kami akan meningkatkan pengawasan dan mempertahankan postur kesiapan penuh di bawah kerja sama yang erat dengan Amerika Serikat,” imbuh JCS.

    Peluncuran rudal ini menjadi uji coba rudal balistik pertama yang dilaporkan sejak Presiden AS Donald Trump menjabat pada pertengahan Januari lalu.

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Miliarder AS yang Terobsesi Hidup Abadi Ngaku Mr P-nya Lebih Muda 15 Tahun

    Miliarder AS yang Terobsesi Hidup Abadi Ngaku Mr P-nya Lebih Muda 15 Tahun

    Jakarta –

    Miliarder asal Amerika Serikat, Bryan Johnson (47), mengaku telah berhasil mengembalikan kondisi penisnya seperti saat masih berusia 22 tahun.

    Johnson memang merupakan salah satu sosok yang cukup dikenal di komunitas anti-aging. Sebelumnya, dia menuai perhatian setelah mengaku menyuntikkan plasma darah putranya ke tubuhnya sendiri agar bisa kembali muda.

    Terbaru, Johnson mengklaim sudah berhasil membuat penisnya tampak lebih muda 15 tahun. Hal ini dia lacak dengan mengukur ereksinya di malam hari, dan mengklaimnya sebagai penanda beberapa masalah kesehatan.

    “Ternyata, ini berlaku pada pria dan wanita, bahwa ereksi malam hari seorang pria dan ereksi malam hari seorang wanita, klitoris yang membesar, adalah salah satu biomarker terpenting dari apapun tentang seluruh tubuh kita,” ujar Johnson dikutip dari New York Post, Rabu (5/3/2025).

    “Jadi meskipun ini mengundang tawa, ini benar-benar salah satu hal terpenting yang perlu kita ketahui tentang tubuh kita dan ini tidak banyak dibicarakan,” sambungnya.

    Penelitian yang dilakukan di Wayne State University menunjukkan kurangnya ereksi di malam hari merupakan penyebab penyakit umum yang memengaruhi disfungsi ereksi, seperti diabetes. Penelitian lain juga menunjukkan gangguan ereksi dapat mengindikasikan risiko kardiovaskular.

    Johnson mengukur penisnya menggunakan alat ciptaannya yang disebut Adam Sensor, yang melacak seberapa sering penis ereksi dan berapa lama. Alat itu kemudian memberikan AndroAge, yang menurutnya menunjukkan kesehatan dan usia penis.

    Pada Januari lalu, Johnson membagikan hasil alat pelacak yang menunjukkan kalau dirinya dan putranya Talmage, yang berusia 19 tahun, memiliki ereksi penis yang sama dengan seseorang berusia 22 tahun.

    “Durasinya dua menit lebih lama dari saya,” kata Johnson soal ereksi putranya.

    Data tersebut mencakup jumlah ereksi, durasi rata-rata, kualitas rata-rata dan efisiensi tidur keseluruhan yang dialami Johnson dan putranya.

    Kendati menganggap hal tersebut sebagai sebuah terobosan, Johnson justru mendapat banyak kecaman dan kritik dari para netizen.

    “Demi Tuhan, mengapa Anda mengunggah ini di internet secara publik? Saya merasa kasihan pada putra Anda,” tulis seorang netizen.

    (ath/kna)

  • Trump Stop Bantuan ke Ukraina, Negara Baltik Alami Dilema

    Trump Stop Bantuan ke Ukraina, Negara Baltik Alami Dilema

    Jakarta –

    Bagi ketiga negara bekas Uni Soviet ini, perang di Ukraina bukan sekadar konflik di perbatasan, melainkan garis pertahanan pertama. Jika Ukraina kalah, pasukan Rusia akan kembali berada di gerbang Baltik. Maka, bagi mereka, mendukung Ukraina adalah masalah eksistensial.

    Namun, permusuhan Trump terhadap Kyiv dan sikap lunaknya kepada Presiden Rusia Vladimir Putin menimbulkan kegelisahan di wilayah tersebut. Di sisi lain, sekitar dua ribu tentara AS masih ditempatkan di tiga negara Baltik. Ketika ditanya apakah pasukan ini akan tetap berada di benteng timur NATO, Trump awalnya menegaskan komitmennya terhadap Polandia, sebelum kemudian ragu-ragu dan berkata, “Baltik… itu kawasan yang juga sulit, tapi kami berkomitmen.”

    Trump kembali menekankan bahwa negara-negara Eropa harus meningkatkan kontribusi mereka dalam pertahanan. “Saya ingin melihat mereka menyamakan kontribusi, karena mereka masih jauh di bawah apa yang telah kami keluarkan,” ujarnya.

    Dilema pertahanan negara Baltik

    Ironisnya, negara-negara Baltik justru termasuk yang paling tinggi dalam pengeluaran pertahanan dibandingkan PDB mereka. Pada 2024, Estonia mengalokasikan 3,43%, Latvia 3,15%, dan Lituania 2,85%. Merespons situasi geopolitik yang semakin panas, ketiga negara telah berjanji meningkatkan anggaran pertahanan hingga 5% dari PDB mereka.

    Tomas Jarmalavicius, kepala studi di International Centre for Defense and Security di Tallinn, Estonia, mengatakan bahwa negara-negara Baltik kini menghadapi tantangan dalam menjaga dua jalur komunikasi yang semakin bertentangan.

    “Di satu sisi, AS tetap menjadi sekutu utama bagi Eropa dan Baltik. Di sisi lain, kami harus meningkatkan bantuan ke Ukraina agar mereka menang, meningkatkan tekanan terhadap Rusia, dan berinvestasi lebih besar dalam pertahanan Eropa,” ujar Jarmalavicius kepada DW.

    Namun, dia memperingatkan bahwa keseimbangan ini semakin sulit dijaga. “Akan tiba saatnya kami harus memilih: terus mendukung Ukraina atau mempertahankan keterlibatan AS. Karena bisa jadi, kami tidak bisa memiliki keduanya sekaligus,” tambahnya.

    Komitmen Estonia tak berubah

    Perdana Menteri Estonia, Kristen Michal, menegaskan bahwa negaranya akan terus bekerja sama dengan AS dalam berbagai aspek, terutama terkait Ukraina. “Untungnya, tidak ada negara NATO yang harus memilih antara aliansi NATO dan opsi lainnya, karena menurut saya NATO masih bekerja sebagaimana mestinya,” ujar Michal kepada DW.

    Namun, dengan dinamika geopolitik yang terus berubah, pertanyaan besar bagi negara-negara Baltik adalah seberapa lama mereka bisa tetap berada di tengah sebelum akhirnya dipaksa untuk memilih.

    Meskipun dilatari sejumlah pertentangan diplomasi, Amerika Serikat dan Ukraina masih berusaha membangun kerja sama dalam isu sumber daya mineral dan jaminan keamanan. Menurut Perdana Menteri Estonia, Kristen Michal, Eropa dapat memberikan sebagian perlindungan dan pendanaan untuk Ukraina, tetapi keterlibatan AS tetap sangat diperlukan.

    Di sisi lain, Michal melihat ada sisi positif dari tekanan Trump terhadap Eropa. “Jika Anda tahu bahwa Anda kaya dan di kawasan Anda ada ancaman dari Rusia, maka Anda harus berkontribusi dalam pertahanan. Seharusnya alarm ini sudah berbunyi sejak lama, bahkan tanpa Trump. Tapi sekarang, mungkin Trump justru membantu membunyikan alarm ini. Mungkin pesan yang buruk sekalipun tetap memiliki makna,” ujarnya.

    Taktik negosiasi atau perubahan haluan?

    Andzejs Viumsons, Sekretaris Negara di Kementerian Luar Negeri Latvia, mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan pasti terkait kebijakan terbaru Trump. “Semua sinyal yang kami terima dari Washington, termasuk yang terbuka untuk publik, menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari taktik negosiasi dengan Ukraina. Itu memberi saya harapan bahwa ini bukan sesuatu yang final dan tidak bisa diubah,” kata Viumsons kepada DW.

    Dia juga menegaskan bahwa tidak ada indikasi bahwa pemerintahan AS saat ini bersikap pro-Rusia. “Dari semua pembicaraan yang kami lakukan dengan pemerintahan baru atau dengan menteri luar negeri mereka, tidak ada yang menunjukkan bahwa AS akan meninggalkan kami atau tiba-tiba menjadi sahabat Rusia,” tambahnya.

    Tak ada alternatif selain AS

    Linas Kojala, Direktur Pusat Studi Geopolitik dan Keamanan di Vilnius, Lithuania, mengatakan bahwa negara-negara Baltik berusaha tetap positif terhadap AS karena tidak ada pengganti yang sepadan dalam hal keamanan.

    “Mungkin dalam tiga, lima, tujuh, atau sepuluh tahun ke depan, Eropa bisa menggantikan peran AS, tetapi itu membutuhkan banyak uang, waktu, dan kemauan politik. Saat ini, kami harus melakukan segala yang diperlukan untuk menyelamatkan hubungan dengan AS,” ujar Kojala.

    Dia mengibaratkan negara-negara Baltik sebagai kapal laut yang dinahkodai AS. “Kami bisa melompat dari kapal, tetapi tidak ada kapal lain di sekitar. Saat ini, tidak ada alternatif langsung yang bisa kami andalkan,” jelasnya.

    Jika ada pilihan lain, reaksi negara-negara Baltik terhadap Trump mungkin akan berbeda. “Beberapa pernyataan Trump sangat sulit diterima dan bertentangan langsung dengan kepentingan Ukraina,” tambah Kojala.

    Pertahanan mandiri

    Ke depan, prioritas negara-negara Baltik adalah hal-hal yang masih dapat mereka kendalikan: terus mendukung Ukraina, memperkuat pertahanan mandiri, dan meningkatkan kerja sama dengan sekutu Eropa seperti Jerman, Prancis, dan Inggris.

    Meski selama ini mereka merasa Eropa kurang berkontribusi dalam pertahanan, rencana pertahanan senilai €800 miliar yang diusulkan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dianggap sebagai langkah ke arah yang benar.

    “Saya ingat setengah tahun lalu, ketika saya baru menjabat, saya berbicara dengan Ursula von der Leyen dan meminta agar pertahanan bisa dipercepat serta aturan anggaran diubah. Saat itu dia mengatakan belum ada peluang. Kemarin saya mengingatkan dia tentang hal itu—dan akhirnya, kami sampai di titik ini,” pungkas Michal.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris

    Lihat juga Video ‘Vandalisme di Resor Golf Trump: Ditulisi ‘Gaza Tidak untuk Dijual”:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Seorang Warga Negara Amerika Serikat Ditangkap di Bandara Soetta Lantaran Kedapatan Bawa Narkoba – Page 3

    Seorang Warga Negara Amerika Serikat Ditangkap di Bandara Soetta Lantaran Kedapatan Bawa Narkoba – Page 3

    Gatot menuturkan, MC yang mengaku datang ke Indonesia untuk berwisata, diduga juga berencana melakukan kejahatan seksual di Indonesia.

    “Kami dapati adanya video seksual anak sesama jenis, dan memang ternyata ia ini suka membuat konten demikian. Dari pemeriksaan mendalam, ia ke Indonesia untuk berwisata, namun tidak menutup kemungkinan juga kalau MC ini pun akan melakukan aksi kejahatan seksualnya di Indonesia. Maka dari itu, kasus ini akan ditindak lanjuti,” jelasnya.

    MC kini diserahkan kepada Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk pengembangan lebih lanjut.

    Ia akan dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal mati atau penjara seumur hidup.

  • 4 Komisi I Sebut Aturan Usia Pensiun TNI Tak Adil, Bandingkan dengan ASN Nasional

    4 Komisi I Sebut Aturan Usia Pensiun TNI Tak Adil, Bandingkan dengan ASN Nasional

    Komisi I Sebut Aturan Usia Pensiun TNI Tak Adil, Bandingkan dengan ASN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-P, Utut Adianto, mengungkapkan alasan di balik rencana revisi aturan usia pensiun prajurit
    TNI
    .
    Salah satunya karena Komisi I DPR RI merasa ada ketidakadilan terhadap prajurit TNI, jika dibandingkan usia pensiun di institusi lainnya.
    “Nah, kita juga harus adil kepada TNI. Kalau kita lihat ASN dan lainnya pensiunnya 58, 60 tahun. Sedangkan TNI Tamtama dan Bintara 53, menurut hemat saya ini ada ketidakadilan,” ujar Utut, dalam rapat dengar pendapat bersama Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri), pada Senin (10/3/2025).
    Utut menekankan bahwa ketidakadilan tersebut tidak seharusnya terjadi mengingat besarnya pengabdian prajurit TNI terhadap negara.
    Ia mencontohkan keterlibatan TNI dalam berbagai permasalahan, termasuk penanganan bencana.
    “Mereka
    ready
    untuk urusan apa saja, mulai dari tsunami, tempur, sampai yang lainnya. Minta maaf kalau ini dianggap subjektifitas saya selaku pimpinan komisi,” kata Utut.
    Utut membandingkan
    usia pensiun TNI
    dengan militer di Amerika Serikat dan Belanda yang menetapkan usia pensiun lebih lama, yakni 62 tahun.
    “Tentu ini bukan kita harus merunut ke mereka, tetapi ini bagian dari referensi. Kalau dari konsep kesamaptaan, usia 53 dugaan saja masih jos atau masih top markotop,” ujar dia.
    Sebelumnya, DPR telah memutuskan untuk memasukkan RUU TNI ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.
    Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna pada Selasa (18/2/2025), di mana juga ditetapkan bahwa pembahasan RUU TNI akan dilakukan oleh Komisi I DPR RI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bentrokan Renggut 1.000 Nyawa, Presiden Suriah Janji Tindak Tegas Pelaku

    Bentrokan Renggut 1.000 Nyawa, Presiden Suriah Janji Tindak Tegas Pelaku

    Damaskus –

    Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa bersumpah bahwa pemerintahannya akan menuntut pertanggungjawaban dari siapa pun yang terlibat dalam aksi menyakiti warga sipil di negara tersebut. Sumpah ini disampaikan beberapa hari setelah rentetan tindak kekerasan mematikan melanda area pesisir Mediterania.

    “Kita akan meminta pertanggungjawaban, dengan tegas dan tanpa keringanan, kepada siapa pun yang terlibat dalam pertumpahan darah warga sipil… atau siapa saja yang melangkahi kewenangan negara,” tegas Al-Sharaa dalam pernyataan yang diunggah kantor berita SANA dan dilansir Al Arabiya, Senin (10/3/2025).

    Dia menambahkan bahwa sebuah komite khusus akan dibentuk untuk “melindungi perdamaian sipil”.

    Al-Sharaa mengatakan bahwa Suriah sedang menghadapi upaya untuk menyeret negara tersebut kembali ke dalam perang saudara. Dia menegaskan bahwa “sisa-sisa rezim sebelumnya” tidak memiliki pilihan lainnya selain menyerahkan diri segera.

    Ditegaskan juga oleh Al-Sharaa bahwa Suriah tidak akan membiarkan “kekuatan eksternal atau lokal” menyeretnya ke dalam kekacauan atau perang saudara.

    Data terbaru yang dilaporkan kelompok pemantau konflik Suriah, Syrian Observatory for Human Rights, menyebut sedikitnya 830 warga sipil dari etnis Alawite tewas dalam “eksekusi mati” yang dilakukan oleh para personel keamanan atau petempur pro-pemerintah di Provinsi Latakia dan Tartus.

    Alawite merupakan komunitas minoritas di Suriah yang menjadi asal mantan Presiden Bashar al-Assad, yang digulingkan dari pemerintahannya pada Desember lalu. Area Mediterania yang menjadi lokasi kebanyakan tindak kekerasan itu, merupakan jantung komunitas Alawite.

    Lihat juga Video ‘Mencekam Orang-orang Bersenjata Menyerang Restoran di Suriah’:

    Pertempuran antara pasukan keamanan Suriah yang baru dan loyalis Assad pecah sejak Kamis (6/3) pekan lalu, setelah ketegangan sebelumnya, dan meningkat menjadi aksi pembunuhan massal.

    Rentetan pertempuran itu, menurut Syrian Observatory, juga menewaskan 231 personel pasukan keamanan Suriah dan 250 petempur pro-Assad. Jumlah total korban tewas dalam serangkaian pertempuran dan tindak kekerasan itu mencapai sedikitnya 1.311 orang sejauh ini.

    Kepala hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Volker Turk, menyerukan agar rentetan pembunuhan di Suriah itu “harus segera dihentikan”. Sementara Liga Arab, PBB, Amerika Serikat (AS), Inggris, dan negara-negara lainnya mengecam tindak kekerasan itu.

    Kantor kepresidenan Suriah, pada Minggu (9/3), mengumumkan via Telegram bahwa “komite independen” telah dibentuk untuk “menyelidiki pelanggaran terhadap warga sipil dan mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut”, yang akan diadili.

    Al-Sharaa dalam pernyataannya juga menyerukan persatuan nasional. “Insya Allah, kita akan dapat hidup bersama di negara ini,” cetusnya dalam pidato terpisah dari sebuah masjid di Damaskus.

    Lihat juga Video ‘Mencekam Orang-orang Bersenjata Menyerang Restoran di Suriah’:

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Buruh Demo Tuntut Hak, Pemerintah Diminta Turun Tangan

    Buruh Demo Tuntut Hak, Pemerintah Diminta Turun Tangan

    PIKIRAN RAKYAT – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia masih terus terjadi dan semakin marak, menyebabkan jumlah pengangguran bertambah.

    Pengamat ekonomi Indef, Eko Listiyanto, menekankan pentingnya mencegah PHK dengan memperbaiki daya beli masyarakat kelas menengah.

    Ilustrasi PHK.

    Sejumlah perusahaan besar, seperti PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Group, PT Sanken Indonesia, dan Yamaha Indonesia, telah merumahkan ribuan pekerja.

    “Perbaiki dan benahi daya beli masyarakat kelas menengah. Ini menjadi kunci penting dalam mencegah terjadinya PHK di sektor industri, khususnya manufaktur,” kata Eko dalam keterangannya di Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Menurutnya, daya beli masyarakat kelas menengah perlu diperbaiki karena mereka adalah pasar utama produk industri manufaktur. Saat ini, kelompok tersebut mengalami tekanan akibat kondisi ekonomi yang kurang baik.

    Eko menjelaskan bahwa ada tanda-tanda pelambatan ekonomi dengan melemahnya daya beli kelas menengah dan terjadinya deflasi. Situasi ini diperburuk oleh perang dagang setelah Donald Trump kembali terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat.

    Kondisi yang tidak menguntungkan ini membuat industri melakukan PHK karena permintaan pasar, khususnya dari kelas menengah, menurun.

    “Ya mau bagaimana, pertama kalau tidak ada yang beli pasti mereka (industri) mengurangi karyawan karena produksi berkurang, ketika produksi berkurang maka secara otomatis tenaga kerja juga dikurangi. Ketika pengurangan jam kerja karyawan tidak lagi efektif dalam kondisi produksi yang berkurang, lama-lama perusahaan kemudian memutuskan PHK, dan ini yang terjadi,” kata Eko.

    Selain memperbaiki daya beli masyarakat kelas menengah, Eko juga menyarankan agar kebijakan di sektor industri, terutama manufaktur, lebih jelas dan diperkuat oleh pemerintah.

    Solusi jangka pendek

    Menurutnya, pelaku industri saat ini membutuhkan solusi jangka pendek agar bisa memperbaiki neraca keuangan dan meningkatkan penjualan.

    Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyebutkan bahwa PHK massal yang terjadi menjadi alasan utama aksi unjuk rasa untuk menyelamatkan industri nasional dan menekan angka pengangguran.\

    Mulai Senin (10/3/2025), para buruh menggelar aksi demo di pabrik Sritex dan Kemnaker sebagai protes terhadap ketidakjelasan pembayaran pesangon dan Tunjangan Hari Raya (THR). Mereka juga menuntut agar buruh yang terkena PHK dapat kembali bekerja dan memperingatkan adanya ancaman gelombang PHK di berbagai pabrik lain di Indonesia.

    Said Iqbal mengatakan bahwa aksi solidaritas ini berlangsung lima hari, dari 10 hingga 15 Maret 2025, di depan pabrik Sritex Sukoharjo. Selain itu, aksi serupa juga digelar di Jakarta pada 11 Maret 2025, dengan tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat melalui Kemnaker.

    “Aksi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas bagi buruh Sritex yang terkena PHK secara sepihak dan tidak mendapatkan hak-haknya secara layak. Kami juga menuntut pemerintah untuk segera turun tangan agar kasus PHK massal tidak semakin meluas,” ujar Iqbal.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Panas, Korut Luncurkan Rudal di Tengah Latihan Militer AS-Korsel

    Panas, Korut Luncurkan Rudal di Tengah Latihan Militer AS-Korsel

    Pyongyang –

    Korea Utara (Korut) meluncurkan sejumlah rudal balistik pada Senin (10/3) waktu setempat. Peluncuran terbaru ini dilakukan Pyongyang beberapa jam setelah mengecam latihan militer gabungan yang digelar Korea Selatan (Korsel) dan sekutunya, Amerika Serikat (AS).

    Korut sebelumnya mengecam latihan gabungan itu sebagai “aksi provokatif berbahaya” yang berisiko memicu perang secara tidak sengaja.

    Militer Korsel, seperti dilansir Reuters dan AFP, Senin (10/3/2025), mendeteksi rudal-rudal ditembakkan dari wilayah barat Korut menuju ke arah Laut Kuning.

    “Militer kami mendeteksi sekitar pukul 13.50 waktu setempat, beberapa rudal balistik tidak teridentifikasi yang ditembakkan dari Provinsi Hwanghae ke area Laut Barat,” sebut Kepala Staf Gabungan Militer Korsel (JCS) dalam laporannya, merujuk pada perairan yang juga disebut sebagai Laut Kuning.

    “Militer kami akan meningkatkan pengawasan dan mempertahankan postur kesiapan penuh di bawah kerja sama yang erat dengan Amerika Serikat,” imbuh JCS.

    Peluncuran rudal ini menjadi uji coba rudal balistik pertama yang dilaporkan sejak Presiden AS Donald Trump menjabat pada pertengahan Januari lalu.

    Aktivitas Korut meluncurkan rudal ini bersamaan dengan digelarnya “Freedom Shield 2025”, atau latihan militer gabungan AS-Korsel yang dimulai sejak Senin (10/3) waktu setempat. Latihan gabungan yang melibatkan “pelatihan langsung, virtual, dan berbasis lapangan” ini akan berlangsung hingga 21 Maret mendatang.

    Lihat juga Video ‘Kim Jong Un Pantau Uji Coba Peluncuran Rudal Jelajah Strategis’:

    Beberapa jam sebelum melakukan peluncuran rudal, Kementerian Luar Negeri Korut mengecam latihan gabungan itu sebagai “aksi provokatif” dan memperingatkan bahaya memicu perang dengan “satu tembakan tidak disengaja”.

    Peringatan ini disampaikan beberapa hari setelah jet tempur Angkatan Udara Korsel secara tidak sengaja menjatuhkan bom di area sipil hingga memicu puluhan korban luka dan menyebabkan kerusakan para rumah warga.

    “Ini adalah aksi provokatif berbahaya yang memicu situ akut di Semenanjung Korea, yang dapat memicu konflik fisik antara kedua belah pihak melalui satu tembakan tidak disengaja,” kata Kementerian Luar Negeri Korut seperti dikutip media pemerintah Pyongyang.

    Kementerian Luar Negeri Korut dalam pernyataannya juga menyebut latihan gabungan itu sebagai “latihan perang yang agresif dan konfrontatif”.

    Lihat juga Video ‘Kim Jong Un Pantau Uji Coba Peluncuran Rudal Jelajah Strategis’:

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 9 Revisi UU TNI, Muncul Wacana 3 Matra TNI Ada di Bawah Kemenhan Nasional

    9 Revisi UU TNI, Muncul Wacana 3 Matra TNI Ada di Bawah Kemenhan Nasional

    Revisi UU TNI, Muncul Wacana 3 Matra TNI Ada di Bawah Kemenhan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Anggota Komisi I DPR
    Amelia Anggraini
    mengungkapkan, ada wacana agar
    tiga matra TNI
    akan berada di bawah koordinasi 
    Kementerian Pertahanan
    (Kemenhan) lewat revisi Undang-Undang TNI.
    “Jadi ada beberapa isu, beberapa pasal yang menjadi
    highlight
    , yang kami
    highlight
    itu adalah batas usia, kemudian juga penempatan perwira TNI di kementerian/lembaga sebagaimana diatur oleh Undang-Undang 47 ayat 1 dan 2,” ujar Amelia kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (10/3/2025).
    “Dan kemudian terkait organisasi. Jadi tiga matra TNI panglima di bawah Kementerian Pertahanan,” kata dia melanjutkan.
    Menurut Amelia, penempatan tiga matra TNI, yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) langsung di bawah koordinasi Kemenhan dianggap tepat.
    Bahkan, sistem tersebut sudah diterapkan di berbagai negara dengan kinerja pertahanan yang baik, misalnya Amerika Serikat.
    “Itu bagus sekali mas ya. Sebagaimana di Amerika juga seperti itu bahwa angkatan-angkatannya di bawah Kementerian Pertahanan,” ucap Amelia.
    Meski begitu, politikus Partai Nasdem ini menekankan bahwa keputusan akhir soal usulan penempatan tiga matra TNI tersebut tetap harus menunggu pembahasan bersama pemerintah.
    Saat ini, Komisi I DPR RI juga masih menghimpun berbagai masukan dari masyarakat sipil, akademisi, pengamat kemiliteran, hingga organisasi purnawirawan prajurit.
    “Untuk menjadi bahan menggodok undang-undang ini. Jadi UU ini sedang kami kaji dan kami dalami poin-poin mana saja yang berubah, dan tentunya minggu ini hingga minggu depan adalah masa pembahasan panja
    RUU TNI
    ,” kata Amelia.
    Dalam keterangan terpisah, Amelia menyatakan, wacana tersebut akan dibahas secara mendalam dengan mempertimbangkan aspek pertahanan negara, efektivitas komando, serta sejarah dan praktik terbaik dari berbagai negara.
    “Kami berharap masyarakat dapat memahami bahwa proses legislasi ini masih berjalan dan belum ada keputusan resmi terkait perubahan struktur koordinasi TNI,” kata Amelia, Selasa (11/3/2025).
    “Keputusan nantinya akan diambil berdasarkan kajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan kedaulatan negara,” ujar dia.
    Untuk diketahui, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tidak diatur secara jelas bahwa tiga matra TNI langsung berada di bawah koordinasi Kemenhan.
    Dalam beleid itu, diatur bahwa dalam hal pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden.
    Sedangkan dalam hal kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.
    Sementara itu, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan berada di bawah pimpinan Panglima.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.