Xcloud.id

Negara: Amerika Serikat

  • Forum Industri Nikel Indonesia Tolak Wacana Kenaikan Royalti yang Diusulkan Kementerian ESDM – Halaman all

    Forum Industri Nikel Indonesia Tolak Wacana Kenaikan Royalti yang Diusulkan Kementerian ESDM – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menolak usulan kenaikan royalti komoditas mineral dan batubara yang diajukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Konsultasi Publik Usulan Penyesuaian Jenis dan Tarif PNBP SDA Minerba, Sabtu (8/3/2025).

    Ketua Umum FINI, Alexander Barus, menegaskan bahwa kenaikan royalti di tengah kondisi ekonomi saat ini dapat berdampak negatif terhadap industri nikel nasional.

    “Industri nikel nasional telah mengalami masa sulit dalam dua tahun terakhir, dan kenaikan royalti dapat memperburuk kondisi ini,” katanya, Sabtu (15/3/2025).

    FINI tetap terbuka untuk berdialog dengan pemerintah demi mendukung hilirisasi yang berkelanjutan dan menjaga stabilitas industri.

    Alexander juga mengemukakan beberapa alasan utama dalam penolakan ini, yakni ketidakpastian ekonomi global akibat perang berkepanjangan, ketegangan dagang, dan penurunan permintaan produk nikel akibat substitusi oleh Lithium Ferro-Phosphate, yang telah menekan harga nikel ke level terendah sejak 2020.

    “Juga pelemahan permintaan dari China. Industri baja, yang sangat bergantung pada pasar China, mengalami penurunan akibat perlambatan ekonomi dan ketegangan geopolitik antara China dan Amerika Serikat,” katanya.

    Selain itu, beban kebijakan pemerintah juga menjadi perhatian. Berbagai kebijakan, seperti kenaikan Upah Minimum Regional (UMR), penggunaan Biodiesel 40 yang lebih mahal, serta kewajiban retensi Devisa Hasil Ekspor (DHE), turut meningkatkan biaya operasional industri.

    Kebijakan ini juga menghapus tax holiday dan berdampak pada arus kas industri, meningkatkan risiko PHK, serta menambah tekanan terhadap industri pertambangan dan pengolahan nikel.

    Di sisi lain, PNBP sudah mencapai target. Kontribusi sektor mineral dan batubara terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terus melampaui target dari tahun 2020 hingga 2024, sehingga FINI menilai kenaikan royalti saat ini belum diperlukan.

    Dalam usulan tersebut, pemerintah mengajukan tarif progresif atas bijih nikel yang meningkat dari 10 persen menjadi 14—19 persen, bergantung pada harga mineral acuan (HMA). Kenaikan ini mencapai 40—90 persen dari tarif sebelumnya.

    Selain itu, tarif progresif untuk nikel matte sebagai bahan baku baterai juga diusulkan naik dari single tariff 2 persen menjadi 4,5—6,5 persen, dengan penghapusan skema windfall profit.

    Sebelumnya, dalam paparan Konsultasi Publik Usulan Penyesuaian Jenis dan Tarif PNBP SDA Minerba yang digelar Sabtu (8/3/2025), Kementerian ESDM mengusulkan kenaikan royalti atas sejumlah komoditas mineral dan batubara.

    Salah satunya, pemerintah mengusulkan tarif progresif atas bijih nikel naik mulai 14—19 persen menyesuaikan harga mineral acuan (HMA), yang sebelumnya hanya sebesar 10 persen.

    Angka kenaikan ini adalah sebesar 40—90 persen dari single tariff bijih nikel yang berlaku sebelumnya.

    Selain itu, tarif progresif nikel matte (bahan baku baterai) juga diusulkan naik 4,5—6,5 persen menyesuaikan HMA, sementara windfall profit dihapus. Sebelumnya berlaku single tariff 2 persen dan windfall profit bertambah 1 persen.

    Angka kenaikan ini adalah sebesar 150—200 persen dari single tariff bijih nikel yang berlaku sebelumnya. (Eko Sutriyanto)

     

  • Putin Sesumbar Jamin Nyawa Pasukan Ukraina, tapi Harus Letakkan Senjata dan Menyerah di Kursk – Halaman all

    Putin Sesumbar Jamin Nyawa Pasukan Ukraina, tapi Harus Letakkan Senjata dan Menyerah di Kursk – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Rusia Vladimir Putin mendesak pasukan Ukraina di wilayah barat daya Kursk untuk menyerah, Jumat (14/3/2025).

    Desakan Vladimir Putin disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memintanya untuk menyelamatkan nyawa “ribuan tentara Ukraina.”

    “Kami telah meninjau pernyataan Presiden AS Trump hari ini, kami menekankan bahwa militan Ukraina telah melakukan banyak kejahatan terhadap warga sipil di zona penyerbuan,” kata Putin dalam pidato yang disiarkan televisi, dilansir The Moscow Times.

    Putin menambahkan bahwa Kantor Kejaksaan Agung Rusia mengklasifikasikan “tindakan ini” sebagai terorisme.

    “Saya ingin menekankan bahwa jika mereka meletakkan senjata dan menyerah, nyawa mereka akan terjamin, dan mereka akan diperlakukan dengan bermartabat sesuai dengan hukum internasional dan hukum Federasi Rusia,” klaim Putin.

    “Dalam konteks ini, agar seruan Presiden Trump dapat dilaksanakan secara efektif, pimpinan militer-politik Ukraina harus mengeluarkan perintah yang tepat kepada unit militer mereka untuk meletakkan senjata dan menyerah,” jelasnya.

    Pernyataan Trump muncul setelah Kyiv menyetujui gencatan senjata selama 30 hari yang ditengahi AS selama negosiasi di Arab Saudi.

    Kremlin belum secara resmi menerima kesepakatan untuk menghentikan pertempuran.

    Namun, Putin menyuarakan dukungannya terhadap usulan tersebut secara prinsip sambil menyuarakan kekhawatiran atas pasukan Ukraina di wilayah Kursk yang diduduki sebagian Rusia.

    Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengakui pada hari Jumat bahwa pasukan negaranya mendapat tekanan yang meningkat dari tentara Kremlin di Kursk.

    Sejak Kyiv melancarkan serangan lintas perbatasan ke Kursk Agustus lalu — yang merupakan serangan terbesar oleh tentara asing ke Rusia sejak Perang Dunia II — Moskow telah melakukan perlawanan.

    Serangan balik Rusia di Kursk telah merebut sebagian besar wilayah yang awalnya direbut Ukraina, sehingga Kyiv tidak memiliki titik pengaruh penting atas Moskow dalam setiap perundingan damai potensial.

    Rusia Rilis Video Tentaranya usai Rebut Sudzha

    Pada Kamis (13/3/2025), Kementerian Pertahanan Rusia menerbitkan rekaman video tentaranya di Sudzha setelah mereka merebut kembali kota tersebut.

    Video tersebut memperlihatkan bangunan dan reruntuhan yang rusak parah.

    Kemudian, terlihat mobil-mobil yang terbakar dan puing-puing yang berserakan di seluruh kota.

    Sementara itu, lebih dari 100 orang yang sebelumnya dilaporkan hilang di Sudzha dan sekitarnya, dievakuasi ke lokasi yang aman.

    “Sejak kemarin hingga pagi hari tanggal 13 Maret, 120 warga sipil yang berada di bawah pendudukan telah dibawa keluar dari Sudzha,” ungkap Penjabat Gubernur wilayah Kursk, Alexander Khinshtein di Telegram pada Kamis dini hari, seperti diberitakan The Moscow Times.

    Sekitar 90 persen dari mereka yang dievakuasi tercatat hilang setelah serangan Ukraina, menurut Yury Mezinov, seorang pembantu menteri situasi darurat Rusia.

    Pihak berwenang sebelumnya melaporkan bahwa sekitar 2.000 orang hilang.

    Kementerian Situasi Darurat Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan tim penyelamat mengevakuasi warga — banyak di antaranya lansia — dengan bus.

    Kementerian tersebut mengatakan lebih dari 90 warga yang dievakuasi telah ditempatkan di tempat penampungan sementara.

    Gubernur Khinshtein mengatakan, para pengungsi menerima bantuan medis dan kesehatan mental, serta bantuan untuk memulihkan dokumen yang hilang atau rusak.

    “Pekerjaan terus berlanjut tanpa henti,” jelasnya.

    TENTARA RUSIA – Foto ini diambil pada Sabtu (15/3/2025) dari Kementerian Pertahanan Rusia memperlihatkan tentara Rusia berjalan di Kursk, Rusia barat, setelah mereka memukul mundur pasukan Ukraina yang menduduki wilayah tersebut sejak Agustus tahun 2024. (Telegram Kementerian Pertahanan Rusia/Ruslan Sergeev)

    Usulan Gencatan Senjata Tuai Kritik

    Amerika Serikat (AS) mengusulkan gencatan senjata selama 30 hari antara Rusia dengan Ukraina.

    Namun, usulan AS itu telah memicu kemarahan di kalangan blogger pro-perang Rusia dan koresponden militer.

    Mereka menyebutnya sebagai ‘jebakan’ dan upaya memberi Ukraina waktu untuk memperkuat pasukan militernya.

    Tokoh-tokoh pro-perang menyuarakan ekspektasi mereka bahwa Rusia akan menolak kesepakatan tersebut, karena Moskow terus maju di garis depan.

    “Poin pertama: 30 hari adalah periode yang sama sekali tidak penting, yang dibutuhkan oleh Ukraina, bukan Rusia, untuk mengganti kerugian dan mempersiapkan garis pertahanan baru. Poin kedua mengikuti poin pertama.”

    “Amerika akan melanjutkan bantuan militer ke Ukraina, yang akan digunakan secara aktif oleh Angkatan Bersenjata Ukraina selama gencatan senjata untuk memperkuat dan mempersiapkan serangan baru,” ungkap saluran Telegram pro-perang Archangel of Special Forces kepada audiensnya yang berjumlah lebih dari 1,1 juta pelanggan, masih dari The Moscow Times.

    “Dan pertanyaannya: apakah ini sesuatu yang kita perlukan dengan latar belakang runtuhnya front Ukraina? Kami rasa tidak,” imbuhnya.

    Kemudian, Boris Rozhin, seorang blogger pro-perang yang memiliki 866.000 pelanggan di Telegram, menyarankan bahwa selama gencatan senjata, Ukraina akan memalsukan proses negosiasi untuk memperkuat tentaranya dan menunggu pengiriman senjata AS.

    “Jebakan klasik. Kalau begitu kita akan bilang kita tertipu lagi,” kata Rozhin.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia Vs Ukraina

  • Misi Penyelamatan Astronaut yang Terdampar 9 Bulan Diluncurkan

    Misi Penyelamatan Astronaut yang Terdampar 9 Bulan Diluncurkan

    Jakarta –

    Dua astronaut yang terdampar di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS selama lebih dari sembilan bulan akhirnya mendapat kabar baik. Pengganti mereka sudah terbang ke ISS pada Jumat malam, dan membuka jalan bagi kembalinya pasangan itu setelah sangat lama berada di angkasa.

    Awalnya, Roket Falcon 9 dijadwalkan lepas landas dari Kennedy Space Center Florida dengan astronot pada pukul 7:48 malam pada hari Rabu waktu Amerika Serikat (AS). Namun dengan hanya sekitar 45 menit tersisa pada jam hitung mundur dan keempat kru terikat, landasan peluncuran roket mengalami masalah teknis.

    “Ada masalah dengan sistem hidrolik di darat,” kata komentator peluncuran NASA Derrol Nail, menambahkan bahwa selain masalah itu, pesawatnya sebenarnya baik-baik saja. Masalah itu tampaknya sudah diperbaiki dan akhirnya Falcon 9 kini sudah meluncur ke angkasa.

    Akan ada proses serah terima selama dua hari dan setelah itu kru lama akan memulai perjalanan mereka kembali ke Bumi. Namun, mungkin akan ada sedikit penundaan lebih lanjut, karena mereka harus memastikan kondisi di Bumi sudah sesuai untuk masuk kembali dengan aman.

    Awak pesawat, terdiri dari dua astronaut AS, astronaut dari Jepang dan Rusia, akan menggantikan Butch Wilmore dan Suni Williams yang terdampar di ISS sejak Juni setelah Boeing Starliner mengalami beberapa masalah teknis. Kedua astronot veteran itu lepas landas dengan Starliner sebagai bagian dari misi berawak pertama wahana itu pada 5 Juni 2024.

    Misi itu awalnya dimaksudkan mengorbit hanya selama delapan hari. Namun, wahana antariksa itu mengalami masalah propulsi dan dianggap tak layak untuk kembali. Starliner kembali ke Bumi dalam keadaan kosong tahun lalu dengan Wilmore dan Williams yang sekarang bersiap untuk terbang pulang dengan SpaceX Dragon, dan tiba di stasiun antariksa pada bulan September.

    Wahana antariksa itu hanya membawa dua awak, bukan empat awak seperti biasanya, untuk memberi ruang bagi Wilmore dan Williams. Namun, wahana itu hanya dapat meninggalkan ISS dan kembali ke Bumi setelah kru baru tiba, sehingga perjalanan pulang Williams dan Wimore tertunda.

    “Kami datang dengan persiapan untuk tinggal lama, meski kami berencana tinggal sebentar. Itulah inti dari program penerbangan antariksa manusia, merencanakan kemungkinan-kemungkinan yang tidak diketahui dan tidak terduga,” cetus Wilmore pada konferensi pers minggu lalu yang dikutip detikINET dari News.com.au, Sabtu (15/3/2025).

    (fyk/fyk)

  • Israel Tolak Tawaran Hamas Bebaskan Sandera AS-Israel

    Israel Tolak Tawaran Hamas Bebaskan Sandera AS-Israel

    Tel Aviv –

    Israel menolak tawaran kelompok Hamas yang menyatakan siap membebaskan seorang sandera warga Amerika-Israel jika Tel Aviv memulai perundingan untuk tahap kedua dalam gencatan senjata Gaza, menuju akhir perang secara permanen. Tel Aviv menyebut tawaran itu sebagai “perang psikologis”.

    Hamas dalam pernyataannya pada Jumat (14/3) mengajukan tawaran untuk membebaskan seorang sandera warga negara Amerika-Israel bernama Edan Alexander, seorang tentara Israel berusia 21 tahun yang berasal dari New Jersey, AS, dan menyerahkan empat jenazah sandera berkewarganegaraan ganda lainnya.

    Tawaran itu disampaikan Hamas setelah menerima proposal dari mediator untuk negosiasi tahap kedua gencatan senjata yang terhenti.

    Pertempuran di Jalur Gaza berhenti sejak 19 Januari lalu ketika tahap pertama gencatan senjata diberlakukan. Namun ketika tahap pertama berakhir pada 2 Maret lalu, Israel dan Hamas gagal menyetujui dimulainya tahap kedua, yang memicu kegagalan perundingan dan blokade Israel terhadap Jalur Gaza.

    Israel telah menawarkan untuk memperpanjang tahap pertama gencatan senjata Gaza hingga April, proposal yang didukung oleh Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff. Namun Hamas bersikeras melanjutkan pembebasan sandera hanya jika tahap kedua dimulai, yang mewajibkan Israel membahas penarikan pasukan dan diakhirinya perang secara permanen — tuntutan utama Hamas.

    Kantor Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (15/3/2025), menyebut tawaran Hamas untuk membebaskan Alexander sebagai “manipulasi dan perang psikologis”.

    “Meskipun Israel telah menerima proposal Witkoff, Hamas tetap pada penolakannya dan tidak bergerak sedikitpun,” sebut kantor Netanyahu.

    Disebutkan juga bahwa Netanyahu akan menggelar rapat dengan jajaran kabinetnya pada Sabtu (15/3) malam untuk membahas situasi penyanderaan dan memutuskan langkah selanjutnya.

    Sebelumnya dilaporkan bahwa AS melakukan pembicaraan langsung dengan Hamas membahas pembebasan sandera, terutama Alexander. Witkoff menyebut pembebasan Alexander sebagai “prioritas utama”.

    Dua pejabat Hamas mengatakan kepada Reuters bahwa persetujuan kelompok mereka untuk membebaskan sandera Amerika-Israel dan empat jenazah sandera lainnya menjadi persyaratan saat dimulainya perundingan membahas tahap kedua gencatan senjata Gaza.

    “Kami bekerja sama dengan para mediator agar perjanjian itu berhasil dan memaksa pendudukan untuk menuntaskan semua fase perjanjian. Persetujuan Hamas untuk membebaskan Edan Alexander bertujuan mendorong penyelesaian fase-fase perjanjian,” ucap juru bicara Hamas, Abdel-Latif Al-Qanua kepada Reuters.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Indonesia jadi tuan rumah PUIC 2025 pada 12-15 Mei

    Indonesia jadi tuan rumah PUIC 2025 pada 12-15 Mei

    Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/3/2025). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)

    BKSAP: Indonesia jadi tuan rumah PUIC 2025 pada 12-15 Mei
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 15 Maret 2025 – 10:25 WIB

    Elshinta.com – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan bahwa DPR RI akan menjadi tuan rumah konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC (PUIC) atau konferensi organisasi parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) tahun 2025 yang diselenggarakan pada 12-15 Mei.

    “12 sampai 15 Mei 2025 Indonesia, Parlemen, dipimpin Mba Puan (Ketua DPR Puan Maharani) akan jadi tuan rumah pertemuan parlemen negara-negara OKI, PUIC yang ke-19, bertepatan dengan 25 tahun hari jadi PUIC,” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/3).

    Hal itu disampaikan saat ditemui usai acara media gathering bertajuk “Satukan Langkah Mendukung Palestina” untuk memperkuat sinergi mengenai narasi Palestina di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/3).

    Dia lantas menuturkan bahwa tema yang akan diusung Indonesia selaku tuan rumah pada konferensi PUIC 2025 ialah “Good Governance and Strong Institution”.

    “Fokusnya negara-negara OKI ini jangan cuma bisa ‘marah’ sama Amerika atau ‘mencaci’, tapi kita bangun kekuatan institusi dan good governance di setiap negara kita,” ucapnya.

    Dia lantas melanjutkan, “Karena kalau good governance-nya jalan, good governance-nya jalan, institusinya kuat maka kita akan menjadi negara yang tidak perlu bergantung kepada orang lain.”

    Dia menyebut dalam konferensi PUIC 2025 nantinya akan ada sesi diskusi yang membahas terkait isu Palestina untuk merumuskan langkah nyata ke depan negara-negara OKI dalam mendukung Palestina.

    “Di pertemuan OKI salah satu komitenya adalah Commitee on Palestine. Itu akan membahas secara menyeluruh kondisi saat ini, langkah ke depan, dan aksi yang bisa dilakukan. Bukan cuma kita mengutuk ya, tetapi kita membangun aliansi antara PUIC,” kata dia.

    Adapun pada diskusi hari ini, BKSAP membahas sejumlah persoalan terkait narasi yang digunakan dalam isu Palestina. Mulai dari, ketidakberimbangan antara sumber-sumber pemberitaan hingga terminologi Hamas yang masih kerap disebut dengan istilah teroris.

    Sumber : Antara

  • Panas! Rusia Tembak Jatuh 126 Drone Ukraina

    Panas! Rusia Tembak Jatuh 126 Drone Ukraina

    Moskow –

    Rusia melaporkan sistem pertahanannya telah menembak jatuh sedikitnya 126 drone Ukraina yang diluncurkan semalam. Sebagian besar drone Kyiv itu dijatuhkan di wilayah Volgograd dan Voronezh yang ada di bagian selatan negara tersebut.

    Kementerian Pertahanan Rusia, seperti dilansir AFP, Sabtu (15/3/2025), melaporkan bahwa sebanyak 64 drone Ukraina di antaranya ditembak jatuh di atas wilayah Volgograd dan Voronezh yang berdekatan, sedangkan sisanya menargetkan wilayah perbatasan.

    Serangan drone menghujani Rusia setelah Presiden Vladimir Putin mengatakan meskipun dirinya mendukung gagasan gencatan senjata dengan Ukraina, yang diusulkan Amerika Serikat (AS), dia memiliki “pertanyaan serius” tentang implementasinya dan ingin membahasnya langsung dengan Presiden Donald Trump.

    Militer Ukraina meluncurkan rentetan serangan drone terhadap Rusia selama invasi melanda wilayahnya.

    Serangan drone terbesar yang pernah dilancarkan Kyiv terjadi pada Senin (10/3) hingga Selasa (11/3) dini hari, dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim total 337 drone telah ditembak jatuh di atas wilayah Rusia.

    Sebanyak 91 drone di antaranya dijatuhkan di wilayah Moskow dan 126 drone lainnya di atas wilayah Kursk, yang sempat diserbu pasukan militer Ukraina yang kini telah ditarik mundur.

    Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin, pada saat itu menyebut serangan drone itu merupakan serangan drone terbesar Ukraina terhadap Moskow, yang bersama dengan wilayah sekitarnya memiliki populasi sedikitnya 21 juta jiwa dan merupakan salah satu wilayah metropolitan terbesar di Eropa.

    Sedikitnya tiga orang dilaporkan tewas akibat serangan drone Ukraina di wilayah Moskow tersebut.

    Sekitar 18 orang lainnya, termasuk anak-anak, mengalami luka-luka, karena gedung permukiman juga terkena dampak serangan.

    Lihat juga Video Jatuhkan 9 Drone Ukraina, Rusia Tuding AS Mau Matikan TurkStream

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • AS Usul Gencatan Senjata Gaza Diperpanjang, Beri Peringatan ke Hamas

    AS Usul Gencatan Senjata Gaza Diperpanjang, Beri Peringatan ke Hamas

    Washington DC –

    Amerika Serikat (AS) mengajukan proposal terbaru untuk memperpanjang gencatan senjata di Jalur Gaza setelah Ramadan dan Paskah. Washington juga memperingatkan Hamas bahwa akan ada harga mahal yang harus dibayar, jika mereka tidak membebaskan sandera sebelum batas waktu yang semakin dekat.

    “Presiden (AS Donald) Trump telah memperjelas bahwa Hamas harus segera membebaskan sandera, atau membayar harga yang mahal,” ucap Utusan Khusus Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, seperti dilansir Al Arabiya, Sabtu (15/3/2025).

    Proposal yang diajukan AS pada Rabu (12/3) waktu setempat, menyatakan bahwa Hamas harus membebaskan para sandera yang masih hidup dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina dari penjara Israel, berdasarkan formula yang telah disepakati sebelumnya.

    Proposal itu juga mengatur perpanjangan tahap pertama gencatan senjata untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Jalur Gaza.

    Pada saat yang sama, menurut pernyataan Witkoff dan Dewan Keamanan Nasional, AS akan berupaya mencapai solusi yang langgeng untuk perang Gaza.

    Witkoff mengatakan bahwa Qatar dan Mesir, yang selama ini menjadi mediator bersama dengan AS, telah memberitahu Hamas soal usulan itu harus segera dilaksanakan dan agar seorang sandera berkewarganegaraan ganda AS-Israel, Edan Alexander, harus segera dibebaskan.

    Kelompok Hamas yang menguasai Jalur Gaza, pada Jumat (14/3), mengajukan tawaran untuk membebaskan Alexander dan menyerahkan empat jenazah sandera berkewarganegaraan ganda lainnya.

    Witkoff mengecam tawaran Hamas itu, dan menyebut kelompok militan itu secara terbuka mengklaim fleksibilitas, namun mengajukan tuntutan tidak praktis tanpa gencatan senjata.

    “Hamas membuat pertaruhan yang sangat buruk bahwa waktu ada di pihak mereka. Tidak demikian. Hamas sangat menyadari tenggat waktu tersebut, dan seharusnya mereka mengetahui bahwa kami akan menanggapinya dengan tepat jika tenggat waktu itu terlewati,” tegasnya.

    Lihat juga Video: Hamas, Mesir, dan Qatar Bahas Gencatan Senjata Gaza Tahap II

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Afrika Selatan Sesalkan Dubesnya Diusir AS karena Dianggap Benci Trump

    Afrika Selatan Sesalkan Dubesnya Diusir AS karena Dianggap Benci Trump

    Pretoria –

    Afrika Selatan menyesalkan keputusan Amerika Serikat (AS) untuk mengusir Duta Besar mereka, Ebrahim Rasool, yang dituduh membenci negara itu dan Presiden Donald Trump. Otoritas Afrika Selatan menyerukan “kesopanan diplomatik” antara kedua negara.

    Pengusiran Rasool itu diumumkan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Marco Rubio, yang dalam pernyataannya via media sosial X menyatakan sang Duta Besar Afrika Selatan “tidak lagi diterima di negara kita yang hebat ini”.

    Rubio juga menyebut Rasool sebagai “politisi yang gemar menghasut tentang ras, yang membenci Amerika dan membenci @POTUS” — merujuk pada sebutan untuk Trump sebagai Presiden AS.

    Kantor kepresidenan Afrika Selatan dalam tanggapannya, seperti dilansir AFP, Sabtu (15/3/2025), menyebut keputusan AS mengusir Rasool itu “disesalkan”.

    “Kepresidenan telah mengetahui pengusiran yang disesalkan terhadap Duta Besar Afrika Selatan untuk Amerika Serikat, Tuan Ebrahim Rasool,” sebut kantor kepresidenan Afrika Selatan dalam pernyataannya.

    “Kepresidenan mendesak semua pemangku kepentingan yang terkait dan terdampak untuk menjaga kesopanan diplomatik yang telah ditetapkan dalam keterlibatan terkait masalah ini,” imbuh pernyataan tersebut.

    “Afrika Selatan tetap berkomitmen untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan Amerika Serikat,” tegas kantor kepresidenan Afrika Selatan.

    Lihat juga Video: Duta Besar Afrika Selatan Diusir dari AS, Menlu Rubio: Dia Benci Amerika-Trump

    Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Pengusiran Duta Besar Afrika Selatan ini menjadi perkembangan terbaru dalam meningkatnya ketegangan antara kedua negara beberapa waktu terakhir.

    Pada Februari lalu, Trump membekukan bantuan AS untuk Afrika Selatan, dengan mengutip undang-undang di negara itu yang diklaim olehnya telah memungkinkan tanah dirampas dari para petani kulit putih.

    Pekan lalu, Trump semakin mengobarkan ketegangan dengan mengatakan bahwa para petani Afrika Selatan dipersilakan untuk menetap di AS, setelah mengulangi kembali tuduhannya soal pemerintah Afrika Selatan “menyita” tanah dari orang-orang kulit putih.

    Lihat juga Video: Duta Besar Afrika Selatan Diusir dari AS, Menlu Rubio: Dia Benci Amerika-Trump

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Prancis Desak Rusia Terima Usulan Gencatan Senjata 30 Hari

    Prancis Desak Rusia Terima Usulan Gencatan Senjata 30 Hari

    JAKARTA  – Presiden Prancis Emmanuel Macron mendesak Rusia untuk menerima proposal gencatan senjata 30 hari yang didukung Amerika Serikat di Ukraina.

    “Rusia sekarang harus menerima proposal AS-Ukraina untuk gencatan senjata 30 hari. Agresi Rusia di Ukraina harus diakhiri,” tulis Macron di media sosial X, setelah berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dilansir ANTARA dari Anadolu, Sabtu, 15 Maret.

    Macron menegaskan kembali perlunya menghentikan kekejaman dan pernyataan yang bertele-tele.

    “Besok, kami akan terus bekerja memperkuat dukungan untuk Ukraina dan perdamaian yang abadi serta berkelanjutan melalui konferensi video dengan Starmer, Zelenskyy, dan mitra lainnya,” sambungnya.

    Ukraina telah mendukung proposal gencatan senjata dengan Rusia, yang disepakati setelah pembicaraan dengan pejabat AS di Jeddah, Arab Saudi pada awal pekan ini.

    Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa ia mendukung gencatan senjata secara prinsip tetapi ingin akar penyebab konflik tersebut diselesaikan.

  • Dibujuk Trump, Putin Akan Ampuni Tentara Ukraina Jika Serahkan Diri

    Dibujuk Trump, Putin Akan Ampuni Tentara Ukraina Jika Serahkan Diri

    Moskow –

    Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan akan memberikan pengampunan jika tentara Ukraina, yang terkepung di wilayah Kursk, bersedia “menyerahkan diri”. Hal ini disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membujuk Putin untuk mengampuni nyawa tentara-tentara Ukraina di wilayah Rusia.

    Militer Rusia telah melancarkan serangan balasan secara cepat di wilayah perbatasan barat Kursk selama sepekan terakhir, dalam upaya merebut kembali sebagian besar wilayah yang dikuasai pasukan Ukraina yang melancarkan serangan mendadak pada Agustus tahun lalu.

    Kekalahan di Kursk akan menjadi pukulan telak bagi rencana Kyiv untuk menggunakan cengkeramannya atas wilayah itu sebagai alat tawar-menawar, dalam perundingan damai untuk mengakhiri perang melawan Moskow yang telah berlangsung selama tiga tahun terakhir.

    “Kami bersimpati terhadap seruan Presiden Trump,” kata Putin dalam pernyataan yang disiarkan televisi Rusia, seperti dilansir AFP, Sabtu (15/3/2025).

    “Jika mereka (tentara Ukraina-red) meletakkan senjata dan menyerah, maka mereka akan dijamin nyawanya dan diperlakukan dengan bermartabat,” tegasnya.

    Trump, pada Jumat (14/3), mendesak Putin untuk menyelamatkan nyawa tentara-tentara Ukraina. Dia menyebut “ribuan” tentara Ukraina “sepenuhnya dikepung oleh militer Rusia, dan berada dalam posisi yang sangat buruk dan rentan”.

    Trump juga mengatakan bahwa utusannya, Steve Witkoff, telah melakukan pembicaraan yang “sangat baik dan produktif” dengan Putin membahas usulan gencatan senjata selama 30 hari.

    “Saya telah dengan sungguh-sungguh meminta kepada Presiden Putin agar nyawa mereka diampuni. Ini akan menjadi pembantaian yang mengerikan, yang tidak pernah terlihat sejak Perang Dunia II,” ujarnya.

    Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Kepemimpinan militer Ukraina membantah klaim Putin dan Trump soal pengepungan pasukan mereka di Kursk. “Tidak ada ancaman terhadap unit kami dikepung,” tegas Staf Jenderal Ukraina.

    AS, di bawah kepemimpinan Trump, berupaya menengahi gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina. Ketegangan sempat terjadi bulan lalu antara Trump dan Presiden Volodymyr Zelensky dalam pertemuan di Ruang Oval Gedung Putih.

    Namun beberapa pekan kemudian, para pejabat AS dan Ukraina bertemu di Arab Saudi yang berujung dengan menyetujui usulan gencatan senjata. Trump kemudian mengutus Witkoff ke Moskow untuk membahas usulan itu dengan Putin dan para pejabat senior lainnya.

    Pekan lalu, Trump mengancam akan memberikan “sanksi perbankan skala besar” dan memberlakukan tarif terhadap Rusia jika mereka tidak mau bekerja sama dalam upaya mencapai gencatan senjata.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu