Negara: Amerika Serikat

Neraca Perdagangan RI Surplus 58 Bulan Berturut-turut, Sentuh USD 3,12 Miliar di Februari 2025 – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan sebesar USD 3,12 miliar pada Februari 2025, menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS)“Surplus neraca perdagangan bulan Februari 2025 lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau turun USD 0,38 miliar, namun lebih tinggi dibandingkan bulan yanh sama tahun lalu,” ungkap Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rilis BPS yang disiarkan pada Senin (17/3/2025).

Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 58 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Amalia memaparkan, surplus pada Februari 2025 lebih ditopang oleh surplus pada komoditas non-migas sebesar USD 4,84 miliar. Komoditas penyumbang surplus utama adalah lemak dan minyak hewan nabati HS15, kemudian bahan bakar mineral HS27, serta besi dan baja HS72.

“Pada saat yang sama, neraca perdagangan komoditas migas tercatat defisit USD 1,72 miliar yang tentunya berasal dari defisit pada hasil minyak maupun minyak mentah,” beber Amalia.

Amerika Serikat, India dan Filipina menjadi negara mitra yang menyumbang surplus terbesar neraca perdagangan Indonesia.

BPS mencatat, Indonesia pada Februari 2025 mengalami surplus perdagangan barang dengan beberapa negara dan tiga terbesar diantaranya adalah dengan Amerika Serikat yang mencapai surplus USD 1,57 miliar, dengan India mengalami surplus sebesar USD 1,27 miliar, dan dengan Filipina USD 0,75 miliar.

Komoditas Penyumbang Surplus Terbesar

Komoditas penyumbang surplus terbesar pada Februari 2025 dengan Amerika Serikat yang didorong oleh mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, komoditas pakaian dan aksesorisnya yang berupa rajutan, serta alas kaki.Dengan India, surplus perdagangan terbesar Indonesia disumbang oleh komoditas bahan bakar mineral terutama batu bara, lemak dan minyak hewan nabati terutama CPO, serta besi dan baja.

Dengan Filipina, surplus perdagangan terbesar Indonesiadisumbang oleh komoditas kendaraan dan bagiannya, bahan bakar mineral atau batu bara, serta lemak dan minyak hewan nabatu terutama oleh minyak sawit.

17/03/2025 12:05
Trump Mulai PHK Massal Staf Voice of America

Jakarta –

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memulai pemecatan massal di Voice of America (VOA) dan media-media lain yang didanai AS. Keputusan Trump ini memperjelas niatnya untuk melucuti media yang telah lama dianggap penting bagi pengaruh AS.

Hanya sehari setelah semua karyawan diliburkan, para staf yang bekerja berdasarkan kontrak, menerima email yang memberi tahu mereka bahwa mereka diberhentikan pada akhir Maret mendatang.

Dilansir kantor berita AFP, Senin (17/3/2025), email tersebut, yang dikonfirmasi kepada AFP oleh beberapa karyawan, memberi tahu karyawan kontrak bahwa “Anda harus segera menghentikan semua pekerjaan dan tidak diizinkan untuk mengakses gedung atau sistem agensi mana pun.”

Para pekerja kontrak merupakan sebagian besar tenaga kerja VOA dan mendominasi staf dalam layanan bahasa non-Inggris, meskipun angka terbaru belum tersedia.

Banyak dari pekerja kontrak tersebut bukan warga negara AS.

Adapun para staf penuh waktu (full-time) di VOA, yang memiliki lebih banyak perlindungan hukum, tidak segera diberhentikan, tetapi tetap menjalani cuti administratif dan telah diberitahu untuk tidak bekerja.

Voice of America, yang dibentuk selama Perang Dunia II, disiarkan ke seluruh dunia dalam 49 bahasa dengan misi menjangkau negara-negara tanpa kebebasan media.

Sebelumnya, Trump menandatangani perintah eksekutif pada hari Jumat lalu, yang menargetkan US Agency for Global Media atau Badan Media Global AS, selaku induk VOA, dalam pemangkasan anggaran besar-besaran terbaru dalam lingkungan pemerintah federal.

Badan tersebut memiliki 3.384 karyawan pada tahun fiskal 2023. Badan tersebut telah meminta US$950 juta untuk tahun fiskal saat ini.

Pemotongan anggaran besar-besaran tersebut juga membekukan Radio Free Europe/Radio Liberty, yang dibentuk dalam Perang Dingin untuk menjangkau bekas blok Uni Soviet, dan Radio Free Asia, yang didirikan untuk menyediakan laporan ke China, Korea Utara, dan negara-negara Asia lainnya dengan media yang sangat dibatasi.

“Saya sangat sedih karena untuk pertama kalinya dalam 83 tahun, Voice of America yang tersohor itu dibungkam,” kata Direktur VOA, Michael Abramowitz, dalam pernyataan yang diposting di akun Facebook pribadinya, dikutip oleh NPR, Minggu (16/3).

Abramowitz, yang termasuk dalam 1.300 korban pemutusan hubungan kerja (PHK), mengakui bahwa VOA memang membutuhkan reformasi agar lebih baik. Namun, ujarnya, keputusan ini justru menghambat misi VOA dalam menyampaikan berita dan program budaya kepada dunia.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

17/03/2025 12:03
Serangan Udara AS di Yaman Dikecam, Houthi Bertekad Berikan Dukungan Lebih Kuat untuk Gaza – Halaman all

Serangan Udara AS di Yaman Dikecam, Sanaa Bertekad Berikan Dukungan Lebih Kuat untuk Gaza

TRIBUNNEWS.COM- Kepemimpinan politik di Sanaa mengutuk keras serangan udara AS terbaru di Yaman, dan mengecamnya sebagai “kejahatan perang”.

Serangkaian serangan mematikan menargetkan daerah permukiman di ibu kota dan provinsi lainnya.

Serangan tersebut, yang dilaporkan menewaskan sedikitnya 31 orang dan melukai lebih dari 100 orang.

Digambarkan oleh pejabat Yaman sebagai upaya untuk melindungi Israel di tengah permusuhan yang sedang berlangsung di Gaza.

Dewan Politik Tertinggi yang dipimpin Houthi di Sanaa menyatakan bahwa serangan itu adalah “agresi Amerika yang nyata” dan bersumpah akan melakukan pembalasan.

“Menargetkan warga sipil membuktikan kelemahan AS; ini tidak akan menghalangi kami untuk mendukung Gaza tetapi malah akan meningkatkan situasi menjadi sesuatu yang lebih kuat dan lebih parah,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Biro politik Ansarallah mengatakan serangan itu merupakan respons langsung terhadap dukungan Yaman terhadap Palestina, dan menegaskan kembali bahwa agresi semacam itu tidak akan dibiarkan begitu saja.

“Angkatan bersenjata kami sepenuhnya siap menghadapi eskalasi dengan eskalasi,” demikian peringatannya.

Seorang pejabat senior Yaman mengatakan kepada Al Mayadeen bahwa serangan AS ditujukan untuk “melindungi entitas pendudukan Israel,” dan menuduh Washington memprioritaskan kepentingan Zionis.

Sumber tersebut juga menepis pernyataan Presiden AS Donald Trump tentang Yaman sebagai “tidak masuk akal,” dan menegaskan bahwa negara itu tidak akan terintimidasi oleh agresi militer AS.

Kementerian kesehatan yang dipimpin Houthi mengonfirmasi jatuhnya korban yang meluas, dengan angka terbaru menunjukkan sedikitnya 50 warga sipil tewas atau terluka.

Serangan menghantam beberapa lokasi, termasuk wilayah Attan di Sanaa dan Dahyan di Saada, yang dilaporkan menargetkan infrastruktur sipil.

AS membenarkan serangan udara tersebut sebagai respons atas serangan Yaman terhadap pengiriman barang di Laut Merah, sementara Trump mengklaim bahwa Houthi telah mengancam pasukan dan sekutu AS.

“Didanai oleh Iran, para preman Houthi telah menembakkan rudal ke pesawat AS, dan menargetkan Pasukan dan Sekutu kita,” tulis Trump di platform sosial Truth miliknya, seraya menambahkan bahwa “pembajakan, kekerasan, dan terorisme” mereka telah menelan biaya “miliaran dolar” dan membahayakan nyawa.

Sementara itu, Yaman menegaskan kembali blokadenya terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Israel, dengan menyatakan bahwa operasi angkatan lautnya akan terus berlanjut hingga pengepungan Gaza dicabut.

BBC melaporkan bahwa Inggris tidak berpartisipasi dalam serangan itu tetapi memberikan dukungan pengisian bahan bakar untuk operasi AS.

SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR

17/03/2025 11:50
Soal Houthi, Iran Ingatkan AS Tak Berhak Dikte Kebijakan Luar Negeri!

Teheran –

Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi menegaskan Amerika Serikat (AS) tidak memiliki wewenang untuk mendikte kebijakan luar negeri negaranya, setelah Presiden Donald Trump mendesak Teheran untuk menghentikan dukungan terhadap kelompok Houthi yang bermarkas di Yaman.

“Pemerintah Amerika Serikat tidak memiliki wewenang, atau urusan, mendikte kebijakan luar negeri Iran,” tegas Araghchi dalam pernyataan via media sosial X, seperti dilansir AFP, Senin (17/3/2025).

Araghchi, dalam pernyataannya, menyebut masa ketika Washington dalam mendikte kebijakan luar negeri Teheran telah berakhir tahun 1979 silam, ketika Revolusi Islam Iran menggulingkan shah yang didukung Barat.

Lebih lanjut, Araghchi balik mendesak AS untuk menghentikan “pembunuhan orang-orang Yaman”.

Araghchi merujuk pada serangan udara AS baru-baru ini yang menargetkan Houthi di Yaman. Otoritas kesehatan Yaman, yang dikuasai Houthi, melaporkan sedikitnya 53 orang, termasuk lima anak-anak, tewas akibat serangan udara AS di wilayah Yaman.

Ini menjadi operasi militer terbesar AS di kawasan Timur Tengah sejak Presiden Donald Trump menjabat pada Januari lalu.

Trump dalam pernyataannya pada Sabtu (15/3) mengatakan AS telah melancarkan “tindakan militer yang tegas dan kuat” untuk mengakhiri ancaman terhadap pelayaran di Laut Merah oleh Houthi. Trump juga menuntut agar dukungan Iran terhadap Houthi “harus segera diakhiri”.

Seorang pejabat Washington, yang enggan disebut namanya, mengatakan kepada Reuters bahwa operasi militer itu mungkin berlanjut selama berminggu-minggu.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, dalam pernyataan terpisah, “mengutuk keras serangan udara brutal oleh AS” dan menyebut serangan itu sebagai “pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB”.

Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman selama lebih dari satu dekade terakhir, merupakan bagian dari “poros perlawanan” yang pro-Iran dan melawan Israel serta AS. Houthi menyerang Israel dan jalur pelayaran internasional Laut Merah sejak perang berkecamuk di Jalur Gaza.

Sementara itu, kepala Garda Revolusi Iran Hossein Salami menegaskan: “Iran tidak akan mengobarkan perang, tetapi jika ada yang mengancam, Iran akan memberikan tanggapan yang tepat, tegas dan konklusif.”

Dia menyebut Houthi sebagai “perwakilan rakyat Yaman” dan menyatakan bahwa kelompok itu membuat “keputusan strategis dan operasional” secara independen.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

17/03/2025 11:46
Setelah Serangan AS, Houthi Panggil Sejuta Warga untuk Turun ke Jalan dan Tunjukkan Persatuan – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Pemimpin pemberontak Houthi Yaman pada hari Minggu (16/3/2025) menyerukan terhadap satu juta warga Yaman untuk berkumpul demi memperkuat persatuan.

Seruan Abdul Malik Al-Houthi ini bertepatan setelah serangan AS yang menghantam ibu kota, Sanaa dan beberapa daerah lainnya.

“Saya menyerukan kepada rakyat kita untuk keluar besok pada peringatan Pertempuran Badar dalam pawai sejuta orang di Sanaa dan seluruh provinsi,” kata Abdulmalik Al-Houthi, dikutip dari Arab News.

Namun beberapa jam setelahnya, AS kembali melancarkan serangannya pada hari Senin (17/3/2025), pagi.

Serangan AS ini menghantam kota pelabuhan di Yaman barat yaitu Hodeidah.

Kementerian Pertanian, Sumber Daya Perikanan, dan Sumber Daya Air Yaman mengatakan bahwa serangan tersebut tepatnya menargetkan toko kapas di distrik Zabid, Provinsi Al-Hodeidah.

“Kementerian Pertanian menerima salinan dari Kantor Berita Yaman (Saba), musuh Amerika, Inggris, dan musuh Zionis dalam menargetkan objek sipil dan instalasi layanan di Yaman, termasuk pabrik kapas dengan tujuan menggandakan penderitaan manusia dan makhluk hidup,” katanya.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan apa pun dari militer AS.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan yang dikelola Houthi mengatakan bahwa serangan AS di Sanaa menewaskan sedikitnya 53 orang.

Dari jumlah tersebut, terdapat 5 wanita dan 2 anak-anak.

Serangan tersebut juga membuat 100 orang terluka.

Houthi Balas Serangan AS, Targetkan Kapal Kargo

Setelah serangan AS pada hari sebelumnya, Houthi melancarkan serangan balasan pada hari Minggu (16/3/2025).

Hal tersebut dikonfirmasi oleh juru bicara militer Houthi Yahya Saree.

Yahya Saree mengatakan Houthi telah menembakkan 18 rudal balistik dan jelajah serta drone ke arah kapal induk AS USS Harry S Truman dan kapal perangnya, dikutip dari Al Jazeera.

Dalam komentar terpisah, Abdul Malik al Houthi mengatakan bahwa AS dan Israel sama-sama unjuk kekuatan untuk melawan rakyatnya.

“AS dan Israel berusaha memaksakan persamaan kebolehan pada kawasan dan rakyatnya,” katanya.

Kemudian Houthi berjanji akan terus melancarkan serangan balasan terhadap AS.

“Kami akan menanggapi musuh Amerika dengan serangan rudal dan menargetkan kapal perang dan kapal angkatan lautnya,” kata al-Houthi.

Sementara AS juga berjanji akan melancarkan serangan terhadap Houthi.

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan bahwa pihaknya hanya akan menghentikan serangan apabila Houthi juga mengentikan serangan terhadapnya.

“Begitu pihak Houthi mengatakan kami akan berhenti menembaki kapal-kapal kalian, kami akan berhenti menembaki pesawat tak berawak kalian, kampanye ini akan berakhir, tetapi hingga saat itu tiba, kampanye ini tidak akan pernah berhenti,” kata Hegseth kepada Fox News.

Houthi, mengatakan minggu lalu mereka akan melanjutkan serangan terhadap kapal-kapal Israel yang melewati Laut Merah jika Israel tidak mencabut blokade terhadap bantuan yang memasuki Gaza, dikutip dari Asharq Al-Aawsat.

Mereka telah melancarkan sejumlah serangan terhadap pengiriman setelah perang Israel dengan Hamas dimulai pada akhir tahun 2023.

Menurut Houti, ini adalah bentuk solidaritas dengan warga Palestina di Gaza.

Sementara AS dan beberapa sekutunya telah membom Yaman dengan rudal jelajah pada beberapa kesempatan sejak Januari 2024 saat perang Israel di Gaza.

(Tribunnews.com/Farrah)

Artikel Lain Terkait Houthi dan AS

17/03/2025 11:21
AS Bersumpah Serang Terus Houthi hingga Serangan ke Kapal-kapal Disetop

Washington DC –

Amerika Serikat (AS) bersumpah akan terus menyerang Houthi yang bermarkas di Yaman, hingga kelompok yang didukung Iran itu menghentikan serangan terhadap kapal-kapal yang melintasi jalur pelayaran internasional di Laut Merah dan sekitarnya.

Penegasan itu disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan) AS Pete Hegseth, seperti dilansir Al Arabiya, Senin (17/3/2025), setelah Houthi mengisyaratkan akan meningkatkan serangan sebagai respons atas serangan mematikan AS baru-baru ini.

Serangan udara AS yang menargetkan Houthi dilaporkan menewaskan sedikitnya 53 orang, termasuk lima anak-anak, di wilayah Yaman. Ini menjadi operasi militer terbesar AS di kawasan Timur Tengah sejak Presiden Donald Trump menjabat pada Januari lalu.

Seorang pejabat Washington, yang enggan disebut namanya, mengatakan kepada Reuters bahwa operasi militer itu mungkin berlanjut selama berminggu-minggu.

“Begitu Houthi mengatakan ‘kami akan berhenti menembaki kapal-kapal Anda, kami akan berhenti menembaki drone-drone Anda’, operasi (militer) ini akan berakhir. Tetapi sampai saat itu tiba, operasi ini tidak akan pernah berhenti,” tegas Hegseth saat berbicara dalam program Fox News “Sunday Morning Futures”.

“Ini tentang menghentikan penembakan terhadap aset-aset … di jalur perairan yang penting itu, untuk membuka kembali kebebasan navigasi, yang merupakan kepentingan nasional inti dari Amerika Serikat, dan Iran telah terlalu lama mendukung Houthi. Mereka sebaiknya mundur,” ujarnya.

Dalam tanggapannya, biro politik Houthi menggambarkan serangan AS sebagai “kejahatan perang” dan mengatakan bahwa pasukan Houthi siap untuk “menghadapi eskalasi dengan eskalasi”.

Juru bicara Houthi mengatakan pada Minggu (16/3) waktu setempat, tanpa memberikan bukti, bahwa kelompok mereka menargetkan kapal induk AS USS Harry S Truman dan kapal perang AS lainnya di Laut Merah dengan sejumlah rudal balistik dan drone untuk merespons serangan Washington.

Namun klaim Houthi itu dibantah oleh seorang pejabat pertahanan AS, yang tidak bersedia disebut namanya saat berbicara kepada Reuters. Pejabat AS itu mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya serangan Houthi terhadap USS Harry S Truman.

Serangan udara AS terhadap Houthi di Yaman itu dilancarkan setelah pekan lalu, kelompok itu mengumumkan akan melanjutkan serangan terhadap kapal-kapal Israel yang melintasi Laut Merah, jika Tel Aviv tidak mencabut blokade bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Laporan warga Sanaa, ibu kota Yaman, menyebut serangan udara AS menghantam area yang dikenal sebagai tempat tinggal beberapa anggota pimpinan Houthi. Serangan-serangan udara lainnya menargetkan posisi-posisi militer Houthi di kota Taiz dan pembangkit listrik di kota Dahyan, yang memicu pemadaman listrik.

Dahyan merupakan kota yang menjadi tempat pemimpin Houthi, Abdul Malik al-Houthi, yang misterius sering melakukan pertemuan dengan para pendukungnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

17/03/2025 11:12
Video: Badai Besar Terjang AS, 35 Orang Dilaporkan Tewas

Jakarta, CNBC Indonesia – Warga di berbagai wilayah Amerika Serikat menghadapi cuaca ekstrem yang memicu kehancuran besar dan menewaskan sedikitnya 35 orang. Badai dahsyat yang berlangsung sejak Jumat (14/03/2025) hingga Minggu (16/03/2025) menyebabkan Tornado, angin kencang dan badai debu di beberapa negara bagian.

Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Senin, 17/03/2025) berikut ini.

17/03/2025 11:12
Laporan BPS: Ekspor RI Tembus US$21,98 Miliar di Februari 2025

Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor RI mencapai US$ 21,98 miliar pada Februari 2025, atau naik 2,58% (mtm) dibanding Januari 2025. Adapun, nilai ekspor secara tahunan meningkat hingga double digit, yakni 14,05%.

Nilai ekspor nonmigas juga naik 2,29% dengan nilai US$ 20,84 miliar dan nilai ekspor migas tercatat senilai US$1,14 miliar atau naik sebesar 8,25%

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan peningkatan nilai ekspor pada bulan ini, yang secara bulanan, terutama didorong oleh ekspor nonmigas, yaitu pada komoditas lemak dan minyak hewan nabati yang naik 3,07% (mtm) dengan andil 3,71%.

Kedua adalah komoditas mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (HS 84) yang naik 37,85% dan andilnya 0,92% dan ketiga adalah komoditas logam mulai dan perhiasan atau permata yang masuk HS71 naik 16,45% atau andilnya 0,66%.

“Secara tahunan nilai ekspor Februari 2025 mengalami peningkatan 14,05% atau secara tahunan,” tegas Amalia dalam rilis BPS, Senin (17/3/2025).

Kenaikan secara tahunan ini didorong peningkatan ekspor nonmigas terutama pada lemak dan minyak hewani atau nabati, komoditas logam mulai dan perhiasan atau permata, dan besi baja.

Ekspor nonmigas Februari 2025 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu US$4,29 miliar, disusul Amerika Serikat US$2,35 miliar, dan India US$1,65 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 39,79%.

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-Februari 2025 mencapai US$43,41 miliar atau naik 9,16% dibanding periode yang sama tahun 2024.

Foto: Rilis BPS Senin, (17/3/2025). (Tangkapan Layar Youtube BPS Statistics)
Rilis BPS Senin, (17/3/2025). (Tangkapan Layar Youtube BPS Statistics)

(haa/haa)

17/03/2025 11:09
Diingatkan Trump untuk Setop Dukung Houthi, Iran Ancam Lakukan Ini!

Jakarta –

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengancam akan memberikan respons “tegas” terhadap serangan apa pun. Ini disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan serangkaian serangan udara terhadap Houthi dan memperingatkan Teheran agar berhenti mendukung kelompok militan yang berbasis di Yaman tersebut.

Sebelumnya pada hari Sabtu (15/3) lalu, Trump mengatakan Amerika Serikat telah meluncurkan “tindakan militer yang tegas dan kuat” untuk mengakhiri ancaman Houthi terhadap kapal-kapal pengiriman di Laut Merah. Trump juga memperingatkan agar dukungan Iran terhadap Houthi “harus segera diakhiri.” Seorang pejabat kesehatan Houthi mengatakan serangan AS tersebut telah menewaskan 31 orang.

Dilansir Al Arabiya dan AFP, Senin (17/3/2025), dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Minggu (16/3), Kepala IRGC, Hossein Salami mengecam ancaman Trump tersebut, dengan menambahkan bahwa “Iran tidak akan berperang, tetapi jika ada yang mengancam, Iran akan memberikan respons yang tepat, tegas, dan konklusif.”

Komandan tersebut menyebut Houthi sebagai “perwakilan Yaman,” dan menambahkan bahwa kelompok tersebut membuat “keputusan strategis dan operasional” secara independen.

Sebelumnya pada bulan Januari 2020, selama masa jabatan pertama Trump sebagai presiden, militer AS menewaskan komandan pasukan operasi luar negeri IRGC, Qassem Soleimani, dalam serangan drone di Baghdad, ibu kota Irak.

Beberapa hari kemudian, Iran membalas dengan menembakkan rudal ke pangkalan-pangkalan di Irak yang menampung pasukan Amerika dan pasukan koalisi lainnya. Tidak ada personel AS yang tewas, tetapi Washington mengatakan puluhan orang menderita cedera otak traumatis.

Sebelumnya pada hari Minggu (16/3) lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei “mengutuk keras serangan udara brutal oleh AS” dalam sebuah pernyataan, mengecamnya sebagai “pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB.”

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi kemudian mengatakan bahwa Washington “tidak memiliki wewenang” untuk mendikte kebijakan luar negeri Republik Islam tersebut.

“Pemerintah Amerika Serikat tidak memiliki wewenang, atau urusan, untuk mendikte kebijakan luar negeri Iran,” kata Menlu Iran tersebut dalam postingan di media sosial X, sambil mendesak Amerika Serikat untuk menghentikan “pembunuhan orang-orang Yaman.”

Araghchi mengatakan masa ketika Washington dapat mendikte kebijakan luar negeri Teheran berakhir pada tahun 1979, ketika revolusi Islam menggulingkan Shah yang didukung Barat.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

17/03/2025 10:54
Guru Besar Unhan Ajukan Uji Materi UU TNI ke MK, Ini Alasannya

Bisnis.com, JAKARTA – Guru Besar Universitas Pertahanan (Unhan) Kolonel Sus Prof Dr Drs Mhd. Halkis MH mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI.

Mhd Halkis mengajukan uji materi UU TNI itu disampaikan kuasa hukumnya Izmi Waldani dan Bagas Al Kautsar, dengan Nomor Registrasi 41/PAN.ONLINE/2025.

“Uji materi UU TNI diajukan karena dianggap bertentangan dengan konstitusi dan mengekang hak prajurit sebagai warga negara,” kata Mhd Halkis dilansir dari Antara, Senin (17/3/2025).

Halkis, yang juga perwira aktif itu, menilai bahwa dalam Pasal 2 huruf d UU TNI, mendefinisikan tentara profesional sebagai prajurit yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya.

Menurutnya, definisi ini justru tidak tepat secara logika karena menggunakan pendekatan negatif serta tidak menjelaskan apa definisi tentara profesional secara positif, melainkan hanya menyebutkan apa yang tidak boleh dilakukan sehingga ada kesalahpahaman dalam memahami profesionalisme militer.

“Tentara profesional harus dimaknai sebagai prajurit yang menjalankan tugas negara secara netral, berbasis kompetensi, dan memiliki hak dalam aspek ekonomi serta jabatan publik,” imbuhnya.

Terkait Pasal 39 ayat (3) UU TNI melarang prajurit untuk berbisnis, dia menilai aturan ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Di Amerika Serikat dan Jerman, katanya, prajurit justru boleh memiliki usaha dengan mekanisme pengawasan yang jelas, mengapa di Indonesia dilarang? Sementara jaminan kesejahteraan bagi prajurit tidak memadai.

“Prajurit juga mengalami ketimpangan ekonomi akibat larangan ini, terutama pascapensiun. Jika larangan tetap berlaku, negara wajib memberikan jaminan ekonomi yang layak bagi prajurit selama bertugas dan setelah purna tugas,” katanya.

Selain itu, kata Halkis, pada Pasal 47 ayat (2) UU TNI, yang membatasi jabatan sipil bagi prajurit aktif hanya pada tujuh instansi, seperti Kemenko Polhukam, BIN, Lemhannas, dan BNN.

Menurutnya, aturan ini tidak sejalan dengan prinsip meritokrasi dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang menjamin hak warga negara atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

“Banyak jabatan sipil yang memerlukan keahlian teknokratis dari prajurit TNI, seperti di Kementerian Pendidikan atau Kementerian Luar Negeri, namun aturan ini membatasi kesempatan bagi mereka yang memiliki kompetensi di luar tujuh instansi tersebut,” imbuhnya.

Jika MK mengabulkan permohonan ini, beberapa perubahan besar dapat terjadi, konsep profesionalisme militer akan lebih jelas dan berbasis prinsip konstitusi serta keadilan. Hak ekonomi prajurit lebih fleksibel, diberlakukan sistem pengawasan ketat, atau negara wajib memberikan kesejahteraan yang lebih baik.

Prajurit TNI bahkan memperoleh kesempatan karier yang lebih luas, prajurit dapat menduduki jabatan sipil berdasarkan kompetensi.

“Reformasi UU TNI melalui keputusan MK diyakini dapat menjadi dasar untuk merevisi UU TNI agar lebih sesuai dengan tuntutan zaman, sekaligus menjadi preseden penting bagi reformasi ketatanegaraan di Indonesia,” kata Halkis.

17/03/2025 10:44