Negara: Amerika Serikat

Dampak Tarif Impor Trump Ngeri, 4 Hal Ini Harus Dilakukan Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah perlu menyusun langkah-langkah mitigasi menyusul kebijakan tarif impor yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap mitra dagangnya, termasuk Indonesia.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eisha Maghfiruha Rachbini menyoroti kebijakan tersebut sebagai ancaman terhadap ekspor Indonesia, serta langkah-langkah mitigasi yang perlu segera diambil pemerintah menyusul kebijakan tarif impor AS ini.

Disampaikan Eisha, AS merupakan salah satu pasar utama bagi Indonesia, dengan pangsa ekspor tahunan mencapai 10,3%, terbesar kedua setelah China. Pengenaan tarif tinggi ini diprediksi akan menekan ekspor secara signifikan, terutama pada sektor-sektor utama seperti tekstil dan alas kaki, elektronik, furnitur, hingga produk pertanian dan perkebunan seperti minyak kelapa sawit, karet, dan perikanan.

“Dengan adanya penerapan tarif, akan terjadi trade diversion dari pasar berbiaya rendah akan beralih ke pasar berbiaya tinggi,” kata Eisha Rachbini, Kamis (3/4/2025).

Akibatnya, pelaku ekspor harus menghadapi biaya lebih besar, yang bisa berdampak pada perlambatan produksi dan lapangan pekerjaan.

Eisha menekankan, pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengurangi dampak negatif kebijakan tarif ini. Pertama, pemerintah harus segera melakukan negosiasi diplomatik untuk menekan dampak tarif terhadap produk ekspor Indonesia. Kekuatan diplomasi dagang menjadi kunci dalam menghadapi perang dagang yang semakin intensif.

Kedua, pemerintah juga harus mengoptimalkan perjanjian dagang bilateral dan multilateral, seperti Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan kerja sama dengan negara non-tradisional. Diversifikasi pasar menjadi solusi untuk mengalihkan ekspor dari AS ke negara lain yang lebih potensial.

Ketiga, pemerintah perlu memberikan kebijakan insentif keuangan, subsidi, dan keringanan pajak untuk membantu bisnis mengatasi peningkatan biaya dan pengurangan permintaan akibat dampak tarif dan perang dagang AS.

Keempat, dalam jangka panjang, investasi pada teknologi dan inovasi sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Selain itu, peningkatan keterampilan tenaga kerja juga harus menjadi prioritas guna mendukung pertumbuhan industri ekspor yang berkelanjutan.

Berbagai kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan dampak tarif impor yang baru diumumkan Donald Trump.

03/04/2025 13:55
Harga Emas Bakal Makin Melambung Tersengat Tarif Dagang Donald Trump – Page 3

Di sisi lain, di Eropa, meskipun Rusia dan Ukraina telah mencapai perjanjian perdamaian, ketegangan masih berlanjut. Dua negara Eropa dikabarkan tengah bersiap untuk mengirim persenjataan dan pasukan guna mendukung Ukraina.

“Kita melihat bahwa walaupun di Eropa Rusia dan Ukraina sudah ada perjanjian perdamaian tetapi ada dua negara Eropa yang mempersiapkan persenjataan dan prajuritnya untuk bergabung ke Ukraina,” ujarnya.

Hal ini menunjukkan potensi kembalinya konflik antara Rusia dan Ukraina. Perjanjian perdamaian yang didukung oleh Amerika Serikat dinilai lebih menguntungkan Rusia, sementara Ukraina tetap bersikeras mengembalikan wilayah-wilayah yang saat ini dikuasai Rusia, seperti Crimea, Donetsk, dan Luhansk.

“Artinya apa? Bahwa kemungkinan besar di Eropa pun juga akan terjadi perang kembali antara Rusia dan Ukraina ya karena kita lihat bahwa perjanjian yang disponsori oleh Amerika Serikat begitu menguntungkan pihak Rusia dibandingkan dengan pihak Ukraina,” tutur dia.

Saat ini, sekitar 25 persen wilayah Ukraina berada di bawah kendali Rusia, namun perjanjian tersebut tidak secara eksplisit mengakui wilayah yang dikuasai Rusia sebagai bagian resmi dari negara tersebut.

“Sedangkan Ukraina sendiri menginginkan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Rusia, Crimea, Donetsk, Lohan yang bahkan sampai saat ini sudah hampir 25 persen wilayah Ukraina dikuasai oleh Rusia untuk dikembalikan. Namun dalam perjanjian tersebut tidak ada yang diakui bahwa wilayah yang dikuasai itu masuk adalah wilayah Rusia,” ujarnya.

03/04/2025 13:54
Pendiri OnlyFans dan Yayasan Kripto Ajukan Tawaran Akuisisi TikTok

Bisnis.com, JAKARTA —Zoop, sebuah perusahaan yang didirikan oleh Tim Stokely yang pendiri situs OnlyFans dan bekerja sama dengan Yayasan Hbar mengajukan tawaran tahap akhir guna mengakuisisi aplikasi video pendek populer, TikTok.

Melansir dari Reuters, Kamis (3/4/2025) tawaran ini sudah dikirim minggu ini ke Gedung Putih, bertujuan untuk merebut kontrol TikTok dari pemilik asal China, ByteDance.

Zoop, meskipun terkenal sebagai perusahaan yang lebih berfokus pada konten dewasa melalui OnlyFans, berusaha untuk menciptakan platform yang lebih ramah keluarga.

Zoop menegaskan bahwa konsep mereka berbeda dengan OnlyFans, karena sebagian besar pendapatan Zoop diberikan kembali kepada para kreator yang memposting di platform mereka, sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka terhadap keterlibatan pengguna.

“Tawaran kami untuk TikTok bukan hanya tentang mengubah kepemilikan, tetapi tentang menciptakan paradigma baru di mana baik kreator maupun komunitas mereka mendapatkan keuntungan langsung dari nilai yang mereka hasilkan,” kata salah satu pendiri Zoop, RJ Phillips, kepada Reuters.

Zoop dan Yayasan Hbar juga telah bekerja sama dengan konsorsium investor untuk mendukung tawaran mereka. Namun, Phillips menolak untuk memberikan rincian lebih lanjut tentang para investor atau angka pasti dari tawaran tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Amazon, perusahaan teknologi multinasional yang berfokus pada e-commerce, komputasi awan, dan streaming digital, dikabarkan mengajukan tawaran di menit-menit terakhir untuk mengakuisisi seluruh TikTok.

Dilansir dari Techcrunch, Kamis (3/4/2025) tawaran ini muncul menjelang tenggat waktu 5 April bagi TikTok untuk melepaskan kepemilikan China atau menghadapi larangan di Amerika Serikat.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pembicaraan kesepakatan tidak memberi tanggapan terkait rencana Jeff Bezos dalam mengakuisisi TikTok.

Presiden Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan para pejabat untuk membahas nasib aplikasi tersebut pada hari Rabu, 2 April 2025.

Trump sebelumnya mengatakan bahwa kesepakatan dengan perusahaan induk TikTok, ByteDance, akan diselesaikan sebelum tenggat waktu 5 April.

Financial Times melaporkan bahwa Andreessen Horowitz dan investor AS lainnya dikabarkan tertarik untuk akuisisi TikTok dan dalam pembicaraan untuk berinvestasi dipimpin Oracle

Persaingan untuk akusisi tidak hanya berkutat antara Amazon dan Andreessen saja, laporan Reuters menyebut perusahaan ekuitas swasta Blackstone sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan pemegang saham non-Tiongkok ByteDance saat ini, yang dipimpin oleh Susquehanna International Group dan General Atlantic, dalam memberikan modal segar untuk menawar operasi TikTok di AS.

03/04/2025 13:54
Momen dr Terawan Paparkan Immunotherapy Nusantara di Harvard

Foto Health

Dok. Terawan – detikHealth

Kamis, 03 Apr 2025 13:47 WIB

Amerika Serikat – Penasihat Khusus BidangKesehatanPresiden, Terawan Agus Putranto, memberikan kuliah umum di Harvard. Ia memaparkan tentang Immunotherapy Nusantara.

03/04/2025 13:47
Apa itu Reciprocal Tariffs? Kebijakan Kontroversial dari Donald Trump

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menarik perhatian dunia dengan mengumumkan kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal tariffs dalam konferensi pers yang digelar pada 2 April 2025.

Kebijakan ini menetapkan bahwa semua negara mitra dagang akan dikenakan tarif minimal sebesar 10%, sementara negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap produk AS akan menghadapi tarif yang lebih besar.

Istilah reciprocal tariffs atau tarif timbal balik mungkin belum begitu dikenal oleh banyak orang. Kebijakan ini merupakan salah satu langkah proteksionis yang diusung oleh Donald Trump untuk melindungi industri dalam negeri AS, sejalan dengan prinsipnya yang dikenal dengan America First.

Lantas, apa sebenarnya reciprocal tariffs ini? Dilansir dari laman USA Today, berikut penjelasan lengkapnya!

Apa Itu Reciprocal Tariffs?

Tarif timbal balik atau reciprocal tariffs adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan global dengan mengenakan tarif lebih tinggi pada barang-barang impor dari negara mitra dagang.

Kebijakan ini diterapkan sebagai respons terhadap kebijakan tarif negara lain yang dianggap merugikan AS. Dengan kata lain, tarif yang dikenakan pada barang impor akan sebanding dengan tarif yang diterapkan oleh negara mitra terhadap produk AS.

Sebagai contoh, dalam presentasi yang dilakukan Trump, ia mengungkapkan bahwa barang-barang yang diimpor dari Tiongkok akan dikenakan tarif sebesar 34%, sedangkan impor dari Uni Eropa dikenakan tarif 20%.

Namun, metode yang digunakan Gedung Putih untuk menentukan besaran tarif tersebut masih belum sepenuhnya jelas. Perhitungan ini didasarkan pada analisis ekonom dari Council of Economic Advisers Trump, yang memperhitungkan faktor manipulasi mata uang dan hambatan perdagangan dalam penentuan tarif.

Dampak Kebijakan Reciprocal Tariffs

Kebijakan ini menimbulkan berbagai reaksi di kalangan ekonom dan pelaku pasar. Kepala Ekonom AS di Oxford Economics, Ryan Sweet, menyatakan bahwa tarif timbal balik ini lebih agresif daripada yang diperkirakan sebelumnya.

Meskipun tidak serta-merta menyebabkan resesi, kebijakan ini diperkirakan akan berdampak signifikan pada perekonomian AS, khususnya bagi konsumen dan produsen yang harus menghadapi kenaikan harga barang.

“Kebijakan ini memang tidak serta-merta menyebabkan resesi, tetapi dampaknya akan dirasakan oleh perekonomian AS. Konsumen dan produsen akan terdampak akibat kenaikan harga barang,” ujar Sweet.

Dengan berbagai kontroversi yang menyertai penerapan reciprocal tariffs, masih perlu dilihat bagaimana kebijakan ini akan memengaruhi perdagangan global serta hubungan dagang antara AS dengan negara-negara mitranya di masa mendatang.

03/04/2025 13:25
Kena Tarif Impor 25 Persen Oleh Donald Trump, Korea Selatan Langsung Nego AS – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Korea Selatan langsung merespons kebijakan Presiden Amerika Serika (AS) Donald Trump yang mengenakan tarif resiprokal sebesar 25 persen.

Penjabat Presiden Korea Selatan Han Duck-soo meminta menteri perindustriannya untuk menganalisis isi tarif dan secara aktif bernegosiasi dengan Washington untuk meminimalkan dampaknya.

“Ketika perang dagang global sudah menjadi kenyataan, pemerintah harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengatasi krisis perdagangan,” kata Han dalam pertemuan dengan menteri keuangan dan pejabat tinggi lainnya, dikutip dari Reuters pada Kamis (3/4/2025).

Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan Ahn Duk-geun menyebut pihaknya menyesalkan adanya tarif impor resiprokal ini.

Namun, ia mengatakan Seoul akan terus berkonsultasi bersama para pejabat AS, termasuk yang senior, terkait dengan tarif ini.

Donald Trump dalam pidatonya secara khusus menyoroti Korea Selatan dan Jepang. Ia menyebut mereka sebagai yang terburuk karena melakukan praktik perdagangan tidak adil terhadap Amerika Serikat.

Para analis di Seoul mengatakan penerapan tarif besar-besaran Trump akan memberikan pukulan signifikan terhadap ekonomi Korea Selatan.

“Jelas bahwa produk ekspor utama seperti mobil akan terpukul keras dan ekspor ke AS melalui basis produksi di Vietnam juga akan terpukul keras,” kata Park Sang-hyun, ekonom dari iM Securities.

Adapun Donald Trump juga mengumumkan tarif impor sebesar 46 persen untuk produk dari Vietnam.

Perusahaan-perusahaan besar Korea Selatan seperti Samsung Electronics dan LG Electronics memiliki basis manufaktur di negara Asia Tenggara tersebut.

Citi memperkirakan tarif baru ini dapat memangkas 0,16 persen dari Produk Domestik Bruto Korea Selatan tahun ini, sehingga membahayakan perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen.

03/04/2025 13:22
Tarif Impor 32 Persen, Indonesia Diminta Diversifikasi Pasar Ekspor

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia diminta untuk segera melakukan diversifikasi pasar ekspor agar tidak terlalu bergantung pada Amerika Serikat (AS). Langkah ini diperlukan sebagai respons terhadap kebijakan tarif impor 32 persen yang diumumkan Presiden AS Donald Trump.

Menurut Ekonom sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik Rachbini, Indonesia harus menjajaki peluang dagang baru dengan negara-negara lain untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu pasar.

“Strategi mitigasi yang harus dilakukan Indonesia adalah segera mendiversifikasi pasar ekspor. Jangan hanya mengandalkan AS, tetapi cari peluang di negara lain dan perkuat kerja sama regional,” ujarnya kepada Beritasatu.com, Kamis (3/4/2025).

Didik menambahkan, Indonesia memiliki potensi untuk menjalin kerja sama perdagangan dengan lebih banyak negara, mengingat hubungan dagang yang terus berkembang. Pada tiga hingga empat dekade lalu, pasar ekspor Indonesia hanya berfokus pada AS, Eropa, dan Jepang.

“Sekarang, pasarnya sudah lebih luas, mencakup ASEAN, China, India, Timur Tengah, dan Afrika Utara,” ungkapnya terkait penetapan tarif impor 32 persen untuk Indonesia dari AS.

Sebelumnya, pada Rabu (2/4/2025) waktu AS atau Kamis (3/4/2025) WIB, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang menargetkan sejumlah negara, termasuk beberapa mitra dagang terdekat AS. Dalam pidatonya di Gedung Putih, Trump menyebut langkah ini sebagai “Hari Pembebasan,” dengan alasan bahwa AS telah dieksploitasi oleh negara-negara lain dalam perdagangan internasional.

Dalam keterangan persnya Gedung Putih menyebutkan, tarif impor dasar sebesar 10 persen pada semua negara mulai berlaku pada Sabtu (5/4/2025) pukul 00.01 waktu AS. Tarif tersebut diberlakukan kepada semua negara di dunia yang ingin memperdagangkan produknya di AS.

Sementara itu, tarif timbal balik khusus yang lebih tinggi secara individual diberlakukan kepada negara-negara yang memiliki defisit perdagangan terbesar dengan Amerika Serikat, mulai berlaku pada Rabu (9/4/2025). Tarif timbal balik ini merupakan respons atau balasan AS atas kebijakan tarif impor negara terhadap produk dari AS.

Itu artinya, jika perusahaan-perusahaan Indonesia ingin mengimpor produk dari AS harus membayar tarif timbal balik sebesar 32 persen.

Berikut daftar negara yang dikenakan tarif impor baru sebagai timbal balik atas produk dari AS:
• Thailand: 36 persen
• China: 34 persen
• Taiwan dan Indonesia: 32 persen
• Swiss: 31 persen
• Afrika Selatan: 30 persen
• Pakistan: 29 persen
• Tunisia: 28 persen
• Kazakhstan: 27 persen
• India: 26 persen
• Korea Selatan: 25 persen
• Jepang, Malaysia, dan Brunei Darussalam: 24 persen
• Pantai Gading: 21 persen
• Uni Eropa dan Yordania: 20 persen
• Nikaragua: 18 persen Israel
• Filipina: 17 persen
• Inggris, Brasil, Singapura, Chili, Australia, Turkiye, Kolombia, Peru, Kosta Rika, Republik Dominika, Uni Emirat Arab, Selandia Baru, Argentina, Ekuador, Guatemala, Honduras, Mesir, Arab Saudi, El Salvador, Trinidad dan Tobago, serta Moroko: 10 persen.

Negara-negara yang tidak masuk dalam daftar tarif impor timbal balik akan dikenakan tarif dasar 10 persen untuk semua produk yang masuk ke AS.

03/04/2025 13:15
Dampak Tarif Impor Trump, Indonesia Harus Waspadai 2 Faktor Ini!

Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia perlu mewaspadai dua faktor krusial setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru untuk negara mitra dagangnya, termasuk Indonesia yang dibebankan tarif impor 32%.

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mengatakan Indonesia memang memiliki keunggulan biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan AS, yang bisa membuat produk dalam negeri tetap kompetitif meskipun ada tarif tambahan.

“Namun, ada dua faktor yang perlu diwaspadai. Pertama, potensi perang dagang yang lebih luas. Jika AS terus meningkatkan proteksionisme, maka negara-negara mitra dagang seperti China dan Uni Eropa bisa merespons dengan kebijakan balasan, yang akhirnya bisa mengganggu rantai pasok global di mana Indonesia juga terlibat,” ujar Anggawira kepada wartawan, Kamis (3/4/2025).

Faktor kedua, kata Anggawira adalah perubahan pola konsumsi di Amerika Serikat. Menurut dia, terbuka kemungkinan perilaku konsumen AS akan beralih ke produk-produk domestik.

“Kenaikan harga barang impor akibat tarif bisa menyebabkan perubahan perilaku konsumen AS, yang beralih ke produk domestik atau mencari alternatif dari negara yang terkena tarif lebih rendah,” tandas Anggawira.

Anggawira mengatakan meskipun Indonesia bukan target utama tarif tinggi, Hipmi menilai implikasi kebijakan Donald Trump tetap perlu diwaspadai dan disikapi dengan strategi yang matang.

Menurut dia, jika merujuk sejumlah pemberitaan, kebijakan tarif impor Trump lebih ditargetkan ke negara, seperti China, Vietnam, Kanada, dan Meksiko.

“Namun, dengan tarif impor 32% yang dikenakan pada produk Indonesia, sektor ekspor nasional tetap akan terdampak, terutama industri tekstil, alas kaki, dan manufaktur lainnya yang bergantung pada pasar AS,” pungkas Anggawira.

Diketahui, Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengeluarkan kebijakan terkait tarif impor baru kepada sejumlah negara mitra dagangnya di dunia, termasuk Indonesia yang dikenakan sebesar 32%. Alasannya, Indonesia menerima begitu banyak investasi dari China.

Trump menyampaikan kebijakan barunya itu saat berpidato di Taman Mawar Gedung Putih, Washington DC, dengan latar belakang bendera AS. Dalam pidatonya itu, Trump menyebut sebagai “Hari Pembebasan”.

Salah satu alasan Indonesia terkena tarif impor Trump yang terbilang tinggi itu karena telah mendapatkan investasi signifikan dari China. Selain itu, AS mengeklaim Indonesia semakin terintegrasi dengan rantai pasokan China.

“Selama bertahun-tahun, negara kita telah dieksploitasi oleh berbagai negara, baik sekutu maupun lawan. Tarif ini akan membuat Amerika kaya kembali,” jelas Trump.

Menariknya, tarif impor diberlakukan Trump untuk Indonesia lebih tinggi dari India, Jepang, Uni Eropa, Brunei Darussalam, dan Singapura.

03/04/2025 13:14
Investor Beramai-ramai Beralih ke Emas Imbas Tarif Impor Trump

Jakarta, Beritasatu.com – Investor global beramai-ramai mengamankan aset mereka ke aset safe-haven seperti emas setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif impor yang lebih agresif dari perkiraan. Kebijakan ini semakin memanaskan perang dagang global, mendorong harga emas mencapai rekor tertinggi.

Harga emas dunia tercatat stabil pada level US$ 3.132,69 per troy ons pada pukul 05.20 GMT (12.20 WIB), setelah sebelumnya menyentuh rekor tertinggi US$ 3.167,57.

Pada Rabu (2/4/2025), Trump mengumumkan tarif dasar 10% untuk semua impor ke AS, serta bea masuk lebih tinggi untuk puluhan negara, termasuk Indonesia. Langkah ini semakin memperburuk ketidakpastian pasar global.

Menurut Kyle Rodda, analis pasar keuangan di Capital.com, salah satu alasan emas tetap kuat adalah karena tarif impor yang lebih tinggi berpotensi memperlambat ekonomi AS, meningkatkan peluang pemangkasan suku bunga oleh The Fed.

Pemerintahan Trump juga mengonfirmasi bahwa tarif global sebesar 25% untuk mobil dan truk akan mulai berlaku pada 3 April 2025, sementara bea masuk untuk suku cadang otomotif akan diberlakukan pada 3 Mei 2025.

Matt Simpson, analis senior di City Index, menyebut reli harga emas saat ini dipicu oleh momentum perdagangan. Para investor agresif terus memburu aset ini setiap kali terjadi koreksi harga.

“Investor yang sebelumnya ragu kini berbondong-bondong masuk, dan hingga terjadi koreksi besar yang mengguncang pasar, tren kenaikan ini bisa terus berlanjut,” jelas Simpson, dikutip dari Reuters.

Sepanjang tahun ini, harga emas telah melonjak lebih dari 19% akibat kombinasi ketegangan perdagangan, prospek pemangkasan suku bunga, konflik geopolitik, dan aksi beli dari bank sentral.

Rodda juga menambahkan, banyak investor mulai mengantisipasi kebijakan Trump yang dapat mendorong bank sentral untuk menyimpan cadangan mereka dalam bentuk emas daripada aset berbasis dolar AS.

Sejalan dengan harga emas dunia yang mencapai rekor tertinggi imbas kebijakan tarif impor Trump, harga emas batangan Antam pada hari ini juga kembali pecah rekor mencapai Rp 1,836 juta per gram.

03/04/2025 13:12
Anggota DPR dorong pemerintah antisipasi dampak tarif impor AS

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mendorong pemerintah RI menyiapkan solusi untuk mengantisipasi potensi dampak yang ditimbulkan kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

“Kami mendorong pemerintah segera mengantisipasi dampak perang tarif ini, sekaligus mencarikan solusi-solusi mengantisipasi dampak perang tarif ini,” kata Marwan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Dalam daftar yang diumumkan Trump pada Rabu, 2 April 2025, Indonesia masuk daftar yang dikenakan tarif impor 32 persen.

Menurutnya, penerapan tarif ini berpotensi memengaruhi dinamika perdagangan internasional dan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia.

Marwan mengakui, kebijakan Trump ini menimbulkan kekhawatiran bagi ekonomi Indonesia karena dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah, harga emas, dan neraca perdagangan dengan AS.

Dia menilai berbagai produk ekspor utama Indonesia seperti mesin dan peralatan listrik, garmen, lemak dan minyak nabati, alas kaki, serta produk perikanan bisa mengalami penurunan daya saing akibat meningkatnya tarif impor di pasar AS.

Lebih lanjut, Marwan, mengatakan industri pengolahan juga banyak bergantung pada ekspor produk di atas. Industri tersebut menyerap sekitar 13,28 persen tenaga kerja Indonesia pada 2023, sehingga dampak dari kebijakan ini dapat dirasakan oleh jutaan pekerja di sektor tersebut.

“Peningkatan tarif ini akan menyebabkan harga barang asal Indonesia menjadi lebih mahal di pasar AS, yang berpotensi mengurangi daya saing produk-produk tersebut,” kata Marwan.

Di sisi lain, Marwan mengungkapkan, riset yang dilakukan oleh Economist Intelligence Unit (EIU) memperkirakan dampak kebijakan Trump terhadap Indonesia tidak sebesar dampak yang dirasakan oleh negara-negara Asia Pasifik lainnya seperti China, Jepang, dan Vietnam.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Amerika Serikat mengalami defisit neraca perdagangan dengan Indonesia pada tahun 2023 dan 2024 berturut turut sebesar 11,97 miliar dolar AS dan 16,08 miliar dolar AS, yang masih lebih kecil dibandingkan dengan defisit yang dialami AS terhadap China, Jepang, dan Vietnam.

Meski dampak langsung terhadap Indonesia kemungkinan tidak sebesar negara lain, menurut Marwan, tetap ada potensi dampak tidak langsung yang juga perlu diwaspadai.

“Jika ekspor dari negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti China dan Jepang ke AS menurun akibat kebijakan ini, maka permintaan mereka terhadap produk Indonesia juga dapat ikut menurun. Hal ini berisiko menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri yang bergantung pada rantai pasok global,” tutur Marwan.

Ia pun menyarankan, pemerintah mengadopsi langkah-langkah strategis guna memitigasi dampak negatif dari kebijakan tarif timbal balik AS. Salah satunya, mendiversifikasi pasar ekspor, mengurangi ketergantungan pada AS dengan memperluas hubungan dagang dengan negara-negara lain.

Marwan mengatakan perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara potensial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengamankan pasar alternatif bagi produk-produk ekspor Indonesia.

Selain itu, kebijakan insentif pajak dan subsidi dapat diberikan kepada industri-industri yang terkena dampak untuk meningkatkan daya saing dan menjaga stabilitas sektor manufaktur.

Di sektor keuangan, stabilitas nilai tukar rupiah juga perlu dijaga melalui kebijakan moneter yang adaptif.

Menurutnya, Bank Indonesia dapat mengoptimalkan cadangan devisa dan menerapkan kebijakan intervensi pasar guna menghindari gejolak yang berlebihan.

“Dalam forum bilateral, pemerintah Indonesia juga dapat bernegosiasi dengan AS untuk memperoleh pengecualian tarif bagi beberapa produk ekspor utama atau memperbarui program Generalized System of Preferences (GSP) guna mempertahankan akses istimewa ke pasar AS,” katanya.

Marwan menambahkan risiko yang ditimbulkan dari kebijakan Trump ini masih dapat dikelola dengan langkah-langkah mitigasi yang tepat meski membawa tantangan baru bagi ekonomi Indonesia.

“Dengan pendekatan yang mencakup diversifikasi pasar, kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif, serta diplomasi perdagangan yang proaktif, saya yakin Indonesia dapat tetap menjaga stabilitas ekonomi dan mempertahankan pertumbuhan di tengah dinamika perdagangan global yang semakin kompleks,” kata Marwan.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

03/04/2025 13:02