Negara: Amerika Serikat

  • Trump Hantam Dunia dengan Tarif Baru, Ekonomi Global Terancam?

    Trump Hantam Dunia dengan Tarif Baru, Ekonomi Global Terancam?

    Jakarta: Keputusan Donald Trump untuk menerapkan tarif impor baru bagi semua barang yang masuk ke AS menuai gelombang kritik dari para pemimpin dunia. 
     
    Kebijakan ini dinilai sebagai pukulan besar bagi perekonomian global dan bisa memicu perang dagang yang lebih luas.
    Dunia berontak
    Melansir BBC, Kamis, 3 April 2025,Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut kebijakan tarif baru ini sebagai “pukulan besar” bagi ekonomi dunia. 
     
    Ia memperingatkan bahwa langkah ini dapat menciptakan ketidakpastian yang berkepanjangan dan merugikan jutaan orang di seluruh dunia.

    Tak hanya Eropa, Tingkok pun langsung bereaksi keras. Pemerintah Beijing menyatakan akan mengambil “tindakan balasan tegas” terhadap kebijakan ini. 
     
    Mereka juga mendesak AS untuk segera membatalkan tarif tersebut sebelum eskalasi lebih lanjut terjadi.

    Tarif baru Trump, siapa yang kena dampaknya?
    Trump mengumumkan bahwa semua impor ke AS akan dikenakan tarif universal sebesar 10 persen mulai 5 April. Tak berhenti di situ, sekitar 60 negara akan menghadapi tarif tambahan mulai 9 April. Tingkok termasuk yang paling terdampak dengan bea masuk yang melonjak hingga 54 persen, sementara Uni Eropa menghadapi tarif sebesar 20 persen.
     
    Di Eropa, beberapa pemimpin negara langsung bereaksi. Giorgia Meloni, Perdana Menteri Italia yang dikenal sebagai sekutu Trump, menganggap kebijakan ini sebagai “kesalahan besar” dan berusaha mencari kesepakatan untuk mencegah perang dagang. 
     
    Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron telah menjadwalkan pertemuan darurat dengan pelaku industri yang terdampak.
     

    Ancaman perang dagang semakin nyata
    Para pemimpin dunia memperingatkan bahwa tarif baru ini bisa memicu perang dagang besar. 
     
    Perdana Menteri Inggris Keir Starmer berjanji akan “berjuang” untuk melindungi ekonomi negaranya, sementara Brasil sudah mulai menyiapkan undang-undang balasan.
     
    Sementara itu, di AS sendiri, Trump bersikeras bahwa kebijakan ini akan memperkuat manufaktur dalam negeri dan “membuat Amerika kaya lagi”. 
     
    Namun, para ekonom memperingatkan bahwa pada akhirnya, rakyat Amerika sendiri yang akan menanggung beban harga barang yang lebih tinggi.
     
    Akankah kebijakan ini menjadi awal dari perang dagang global? Dunia menunggu langkah selanjutnya dari AS dan negara-negara yang terdampak. Yang pasti, dampaknya tak bisa dianggap remeh.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Gebrakan Trump: Kritik Israel di Sosmed, Pemohon Visa AS Bisa Ditolak!

    Gebrakan Trump: Kritik Israel di Sosmed, Pemohon Visa AS Bisa Ditolak!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tak henti-hentinya memberikan kebijakan baru dalam kepemimpinan kedua kalinya atau yang biasa disebut Trump 2.0.

    Terbaru, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah memerintahkan para diplomat Amerika untuk meneliti aktivitas media sosial dari beberapa pemohon visa tertentu yang diduga mengkritik AS dan Israel.

    Melansir laman Anadolu Agency, perintah tersebut mengamanatkan bahwa petugas konsuler merujuk pemohon visa pelajar dan pengunjung pertukaran ke “unit pencegahan penipuan” untuk mandatori pemeriksaan media sosial.

    Perintah tersebut mengikuti serangkaian tindakan eksekutif oleh Presiden Donald Trump yang bertujuan untuk mendeportasi warga negara asing yang dianggap memiliki sikap “bermusuhan”terhadap AS.

    Termasuk tindakan keras terhadap apa yang disebutnya antisemitisme, yang menyebabkan deportasi mahasiswa asing yang berpartisipasi dalam protes kampus pro-Palestina.

    Perintah tersebut ditujukan untuk menolak pelamar yang telah menyatakan dukungan untuk Palestina selama serangan brutal Israel. Pemohon dapat ditolak visanya jika perilaku atau aktivitas daring mereka mencerminkan “sikap bermusuhan terhadap warga negara AS atau budaya AS, termasuk pemerintah, lembaga, atau prinsip dasar.”

    Rubio telah secara agresif menegakkan kebijakan tersebut. Menteri Trump tersebut telah mencabut lebih dari 300 visa, banyak diantaranya milik mahasiswa.

    “Kami memberi Anda visa untuk datang dan belajar serta memperoleh gelar, bukan untuk menjadi aktivis sosial yang merusak kampus universitas kami,” ujar Marco Rubio, dikutip dari Anadolu Agency, Kamis (3/4/2025).

    “Jika Anda berbohong kepada kami dan memperoleh visa lalu memasuki Amerika Serikat, dan dengan visa tersebut berpartisipasi dalam kegiatan semacam itu, kami akan mencabut visa Anda,” tambahnya.

    Arahan tersebut telah menyebabkan penahanan dan deportasi sejumlah warga negara asing.

    (wia)

  • Terkuak Alasan Trump Kenakan Tarif Impor 32 Persen ke Indonesia

    Terkuak Alasan Trump Kenakan Tarif Impor 32 Persen ke Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan tarif impor yang baru saja diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah membuat geger seluruh dunia, termasuk Indonesia. Apalagi Indonesia dikenakan tarif impor yang tinggi hingga 32%, bahkan termasuk yang paling tinggi di antara beberapa negara ASEAN. Apa pertimbangannya?

    Dikutip dari laman resmi Whitehouse.gov, Kamis (3/4/2025), alasan Trump mengenakan tarif impor yang tinggi pada Indonesia dan juga negara lainnya karena Trump sedang berupaya menciptakan persaingan yang adil bagi bisnis dan pekerja di negaranya.

    Salah satu langkah yang diambil Trump adalah dengan menghadapi ketidakadilan dalam perbedaan tarif dan hambatan nontarif yang diberlakukan oleh negara-negara lain. Pasalnya selama beberapa generasi, banyak negara dinilai telah memanfaatkan AS dengan mengenakan tarif yang lebih tinggi. Salah satu negara yang dimaksud adalah Indonesia.

    “Indonesia mengenakan tarif yang lebih tinggi (sebesar 30%) terhadap etanol dibandingkan Amerika Serikat (sebesar 2,5%),” tulis pernyataan resmi di situs web Gedung Putih.

    Pertimbangan lainnya karena Indonesia menerapkan persyaratan konten lokal di berbagai sektor. Contohnya kebijakan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) untuk berbagai produk. Pemerintah AS juga menilai rezim perizinan impor di Indonesia kompleks.

    Selain itu, mulai tahun ini, Indonesia mengharuskan perusahaan sumber daya alam untuk memindahkan semua pendapatan ekspor ke dalam negeri untuk transaksi senilai US$ 250.000 atau lebih.

    Pemerintah Indonesia sedianya akan memberikan respons terkait kebijakan tarif impor Donald Trump pada Kamis (3/4/2025) pukul 11.00 WIB. Namun, rencana tersebut terpaksa ditunda karena memerlukan pembahasan yang komprehensif di tataran masing-masing kementerian atau lembaga.

  • Imbas Kebijakan Tarif Trump, Sektor Otomotif dan Elektronik Nasional di Ujung Tanduk – Halaman all

    Imbas Kebijakan Tarif Trump, Sektor Otomotif dan Elektronik Nasional di Ujung Tanduk – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan tarif impor timbal balik atau ‘Reciprocal Tarrifs’ dari Amerika Serikat (AS) ke Indonesia sebesar 32 persen disebut akan menimbulkan dampak ke sektor otomotif dan elektronik Indonesia

    “Dengan tarif resiprokal 32 persen, sektor otomotif dan elektronik Indonesia berada di ujung tanduk,” kata Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudistira kepada Tribunnews, Kamis (3/4/2025).

    Total ekspor produk otomotif Indonesia tahun 2023 ke AS sebesar 280,4 juta dolar AS atau setara Rp 4,64 triliun (kurs 16.600).

    Rata-rata pada 2019-2023, pertumbuhan ekspor produk otomotif ke AS sebesar 11 persen.

    Bhima mengatakan pertumbuhan bisa jadi negatif begitu ada kenaikan tarif yang luar biasa seperti sekarang ini.

    Sebab, adanya tarif ini akan membuat konsumen AS menanggung harga pembelian kendaraan yang lebih mahal, yang berujung pada penjualan kendaraan bermotor turun di AS.

    Dengan penjualan kendaraan bermotor di AS yang menurun, produsen otomotif Indonesia tidak akan semudah itu berpindah ke pasar domestik karena spesifikasi kendaraan dengan yang diekspor berbeda.

    “Imbasnya layoff dan penurunan kapasitas produksi semua industri otomotif di dalam negeri,” ujar Bhima.

    Bukan hanya otomotif, kata dia, tetapi juga komponen elektronik karena kaitan antara produsen elektronik dan suku cadang kendaraan bermotor.

    “Ekspor Indonesia tertinggi ke AS adalah komponen elektronik. Jadi elektronik ikut terdampak juga,” ucap Bhima.

    Dampak ke Ekonomi RI

    Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eisha Maghfiruha Rachbini menyampaikan, pemerintah perlu melakukan negosiasi perdagangan terhadap Amerika Serikat (AS).

    Negosiasi perlu dilakukan pasca Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor yang disebutnya sebagai timbal balik atau ‘Reciprocal Tarrifs’. Tarif baru diterapkan terhadap impor yang masuk ke AS dari berbagai negara di seluruh dunia termasuk Indonesia.

    “Pemerintah perlu melakukan negosiasi perdagangan dengan AS dengan segera agar dapat meminimalkan atau mengurangi dampak tariffs bagi produk ekspor Indonesia ke AS,” ujar Eisha saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (3/4/2025).

    Menurutnya, kekuatan negosiasi diplomatik menjadi sangat krusial, dalam memitigasi dampak dari perang dagang dengan AS. Selain itu, pemerintah perlu mengoptimalkan perjanjian dagang secara bilateral dan multilateral, Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), serta inisiasi perjanjian kerja sama dengan negara non-tradisional untuk mendorong ekspor produk terdampak.

    “Misalnya, produk tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, serta produk pertanian dan perkebunan, seperti minyak kelapa sawit, karet, perikanan. Sehingga, pelaku ekspor dan industri terdampak dapat mengalihkan pasar ekspor,” tuturnya.

    Eisha melihat, pemerintah perlu memberikan kebijakan Insentif keuangan, subsidi, dan keringanan pajak yang dapat membantu bisnis mengatasi peningkatan biaya dan pengurangan permintaan akibat dampak tarif dan perang dagang AS.

    “Selain itu, investasi dalam kemajuan teknologi dan inovasi, peningkatan keterampilan tenaga kerja  juga diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, sebagai upaya dalam jangka panjang,” tuturnya.

    Diketahui, Indonesia menjadi salah satu negara yang diberikan tariff reciprocal tersebut, sebesar 32 persen, sementara China (34 persen), EU (20 persen), Vietnam (46 persen), India (26%), Jepang (24%), Thailand (36%), Malaysia (24%), Filipina (17%),Singapura (10%).

    Tariff yang diberlakukan untuk Indonesia lebih tinggi dari negara Asia lain, seperti Malaysia, Singapura, India, Filipina, dan Jepang. Dampak Tarif terhadap pasar keuangan AS, Harga saham AS turun setidaknya 3 persen, dan terdapat penurunan harga saham di pasar keuangan Jepang atau terendah dalam 8 bulan, juga pasar saham Korea Selatan terutama harga saham otomotif.

    Harga emas meningkat mencapai rekor tinggi di atas  3160 dolar AS per troy ons. Sedangkan, harga minyak dunia turun lebih dari 3 persen. Fluktuasi nilai tukar juga terjadi setelah tarif diberlakukan, Japanese Yen menguat terhadap dolar AS. Dimana Yen menjadi salah satu safe haven di tengah ketidakpastian ekonomi AS.

    “Tarif yang diberlakukan AS bisa berpotensi menjadi boomerang bagi Ekonomi AS, yakni inflasi tinggi, harga barang tinggi karena tarif, dapat berdampak pada pasar tenaga kerja AS,” tuturnya.

    Bagaimana dampaknya terhadap perekonomi Indonesia?
     
    Secara rata-rata tahunan, pangsa pasar ekspor Indonesia ke negara tujuan AS sebesar 10,3 persen, terbesar kedua setelah ekspor Indonesia ke China.

    Penerapan tarif pada produk-produk ekspor Indonesia ke AS, akan berdampak secara langsung, tarif tersebut akan berdampak pada penurunan ekspor Indonesia ke AS secara signifikan, seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, serta produk pertanian dan perkebunan, seperti minyak kelapa sawit, karet, perikanan.

    Secara teori, dengan adanya penerapan tarif, maka akan terjadi trade diversion dari pasar yang berbiaya rendah ke pasar yang berbiaya tinggi.

    Sehingga akan berdampak pada biaya yang tinggi bagi pelaku ekspor untuk komoditas unggulan, seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furniture, dan produk pertanian, dampaknya adalah melambatnya produksi, dan lapangan pekerjaan.

  • Trump Kenakan Tarif Dagang 32% ke Indonesia, Ini Reaksi Komisi XI DPR

    Trump Kenakan Tarif Dagang 32% ke Indonesia, Ini Reaksi Komisi XI DPR

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun buka suara soal pengenaan tarif dagang 32% untuk barang-barang Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat (AS), sebagaimana disampaikan Presiden AS Donald Trump.

    Ia menilai pemerintah harus berhati-hati dalam merespons kebijakan baru Presiden Trump tersebut. Menurutnya, pembahasan terkait dampak dari kebijakan baru tarif  dagang Trump ini cukup kompleks dan melibatkan perhitungan yang matang.

    Dalam pesan singkat kepada CNBC Indonesia, Kamis (3/4/2025), politisi Partai Golkar itu mengatakan dampak tarif 32% dari Trump sangat signifikan terhadap ekspor Indonesia ke AS. Menurutnya, perlu dikaji secara mendalam dampak-dampak yang dapat timbul ke depannya dari respon yang mungkin diambil oleh Indonesia.

    “Kebijakan tarif perdagangan baru AS di era Trump 2.0 ini kan sangat signifikan dampak tekanannya pada ekspor Indonesia ke US, sehingga pemerintah harus melakukan konsolidasi menyeluruh para stake holder untuk menghadapi nya karena pemerintah harus tetap berhati-hati menghitung untung rugi kebijakan tariff baru US tersebut pada kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Kamis (3/4/2025).

    Seperti diketahui, mulanya pemerintah hari ini akan merespons kebijakan baru dari tarif dagang Presiden Trump. Namun, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda konferensi pers terkait pemberlakuan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) sebesar 32% tersebut. Pengumuman tersebut ditunda karena banyaknya hal teknis yang perlu dirampungkan dan belum ada kepastian kapan respon ini akan diumumkan.

    “Terkait kebijakan tarif AS sangat teknis dengan beragam komoditas sehingga masih memerlukan pembahasan secara komprehensif,” ujar perwakilan dari Kemenko Perekonomian RI.

    Sementara itu, pihak Trump mengaku bahwa tarif 32% yang diterapkan pada Indonesia dihitung berdasarkan asumsi Gedung Putih bahwa Indonesia telah menerapkan pembatasan perdagangan dan manipulasi mata uang yang mengakibatkan tarif sebesar 64% pada barang AS.

    Selain kepada RI, tarif juga dijatuhkan untuk beberapa negara lain termasuk negara jiran seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Australia, hingga Brunei Darussalam.

    “Negara kita dan pembayar pajak kita telah dirampok selama 50 tahun namun hal ini tidak akan terjadi lagi,” ujar Presiden Trump dalam caption posting Instagram terhadap tarif tersebut.

    (tps/wia)

  • Donald Trump Kenakan Tarif 32 Persen pada Barang Impor dari Indonesia, Apa Dampaknya? – Halaman all

    Donald Trump Kenakan Tarif 32 Persen pada Barang Impor dari Indonesia, Apa Dampaknya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengumumkan kebijakan tarif impor barang dari luar negeri.

    Kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff itu diberlakukan lewat perintah eksekutif yang dikeluarkan pada hari Rabu (3/4/2025).

    Trump meyakini kebijakan tarif ini diperlukan guna menangani kesetidakimbangan perdagangan dan melindungi industri AS. Namun, kebijakan Trump itu disebut mengguncang dunia.

    BBC melaporkan sejumlah negara hanya dikenai tarif dasar 10 persen yang berlaku mulai 5 April. Negara-negara ini misalnya Inggris, Singapura, Brasil, Australia, Selandia Baru, Turki, Kolombia, Argentina, El Salvador, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

    Negara lainnya dikenai tarif jauh besar, misalnya Vietnam (46 persen), Thailand (36 persen), Jepang (24 persen), Kamboja (49 persen), Afrika Selatan (30 persen), Tiongkok (54 persen), dan Taiwan (32 persen).

    Indonesia dikenai 32 persen

    Indonesia turut terdampak oleh kebijakan tarif yang dikeluarkan Trump. Barang impor dari Indonesia akan dikenai tarif 32 persen.

    Lalu, dampaknya bagi Indonesia?

    Menurut Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, kebijakan itu berdampak signifikan terhadap perekonomian, terutama bagi eksportir.

    “Kebijakan ini secara khusus memukul produk-produk yang selama ini bersaing ketat dengan barang produksi lokal AS, seperti barang elektronik, mesin, bahan kimia, kosmetik, obat-obatan, besi, baja, serta sejumlah besar produk pertanian,” ujar Josua,  Kamis (3/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Josua menyebut tarif impor tinggi ini bakal menambah biaya ekspor bagi produsen dan eksportir Indonesia. Oleh karena itu, tarif tersebut akanmengurangi daya saing produk Indonesia di pasar AS.

    Lalu, Josua mengatakan sektor manufaktur berbasis teknologi, misalnya elektronik, otomotif, besi, dan baja diperkirakan bakal menghadapi tekanan besar. Itu karena produk-produk tersebut sangat sensitif terhadap kenaikan harga jual akibat tarif impor yang tinggi. 

    Menurut Josua, dampaknya bagi eksportir Indonesia diperkirakan cukup besar lantaran AS adalah salah satu pasar ekspor utama.

    INDEF: Pemerintah perlu bernegosiasi

    Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eisha Maghfiruha Rachbini, mengatakan pemerintah perlu melakukan negosiasi perdagangan dengan AS setelah kebijakan tarif timbal balik.

    “Pemerintah perlu melakukan negosiasi perdagangan dengan AS dengan segera agar dapat meminimalkan atau mengurangi dampak tarif bagi produk ekspor Indonesia ke AS,” kata Eisha kepada wartawan, Kamis.

    Menurutnya, kekuatan negosiasi diplomatik menjadi sangat krusial, dalam memitigasi dampak dari perang dagang dengan AS.

    Selain itu, pemerintah perlu mengoptimalkan perjanjian dagang secara bilateral dan multilateral, Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), serta inisiasi perjanjian kerja sama dengan negara nontradisional untuk mendorong ekspor produk terdampak.

    “Misalnya, produk tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, serta produk pertanian dan perkebunan, seperti minyak kelapa sawit, karet, perikanan. Sehingga, pelaku ekspor dan industri terdampak dapat mengalihkan pasar ekspor,” kata dia.

    Menurut Eisha, pemerintah perlu memberikan kebijakan Insentif keuangan, subsidi, dan keringanan pajak yang dapat membantu bisnis mengatasi peningkatan biaya dan pengurangan permintaan akibat dampak tarif dan perang dagang AS.

    “Selain itu, investasi dalam kemajuan teknologi dan inovasi, peningkatan keterampilan tenaga kerja  juga diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, sebagai upaya dalam jangka panjang.”

    Pemerintah batal menggelar konpers

    Sementara itu, pemerintah Indonesia batal menggelar konferensi pers (konpers) untuk menanggapi kebijakan Trump mengenakan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk-produk Indonesia.

    Konpers yang awalnya akan digelar secara daring itu seharusnya diadakan pada Kamis pukul 10.45 WIB.

    Dari undangan yang tersebar di antara awak media, konpers ini akan dihadiri oleh lima narasumber dari Kabinet Merah Putih.

    Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Menteri Perdagangan, Budi Santoso; Menteri Luar Negeri, Sugiono; dan Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza.

    Ketika waktu menunjukkan pukul 11.00 WIB, konpers tak kunjung dimulai. Sekitar 17 menit setelah itu, muncul pengumuman di kolom chat, konpers telah dibatalkan.

    (Tribunnews/Febri/Dennis Destryawan/Endrapta/Kompas.com/Agustinus Rangga)

  • Tarif Trump Ganas, Pulau Penguin di Kutub Ini Juga Ikut Kena!

    Tarif Trump Ganas, Pulau Penguin di Kutub Ini Juga Ikut Kena!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tarif yang dicanangkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak hanya menyasar negara-negara besar dunia. Bahkan, pulau yang hanya berpenghuni penguin saja ikut kena.

    Kejadian ini dialami oleh Kepulauan Heard dan McDonald, wilayah sekelompok pulau vulkanik tandus dan tak berpenghuni di dekat Antartika. Kepulauan yang tertutup gletser dan menjadi rumah bagi penguin itu terseret dalam perang dagang Donald Trump, karena presiden AS memukul mereka dengan tarif 10% untuk barang-barang.

    Meski masuk menjadi wilayah Australia, Kepulauan Heard dan McDonald masuk dalam daftar yang dirilis oleh Gedung Putih berisi “negara-negara” yang akan dikenakan tarif perdagangan baru.

    “Tidak ada tempat di bumi ini yang aman,” kata Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menanggapi tarif ini, Kamis (3/4/2025) dikutip Guardian.

    Angka ekspor dari Kepulauan Heard dan McDonald bahkan lebih membingungkan. Wilayah tersebut memang memiliki perikanan, tetapi tidak ada bangunan atau tempat tinggal manusia sama sekali yang berada di atasnya.

    Namun, menurut data ekspor dari Bank Dunia, AS mengimpor produk senilai US$1,4 juta (Rp 23 miliar) dari Kepulauan Heard dan McDonald pada tahun 2022, yang hampir semuanya merupakan impor “mesin dan listrik”. Tidak jelas barang apa saja yang dimaksud. Dalam lima tahun sebelumnya, impor dari daerah itu berkisar antara US$15.000 (Rp 248 juta) hingga US$325.000 (Rp 5,3 miliar) per tahun.

    Selain Kepulauan Heard dan McDonald, wilayah Australia lainnya yang terkena tarif Trump adalah Kepulauan Cocos (Keeling), Pulau Christmas, dan Pulau Norfolk. Pada tahun 2023, Pulau Norfolk mengekspor barang senilai US$655.000 (Rp 10,8 miliar) ke AS, dengan ekspor utamanya adalah alas kaki kulit senilai US$413.000 (Rp 6,8 miliar).

    Namun, data ini dibantah keras oleh Administrator Pulau Norfolk, George Plant. Menurutnya, wilayah itu tidak mengekspor barang apapun ke AS.

    “Tidak ada ekspor yang diketahui dari Pulau Norfolk ke AS dan tidak ada tarif atau hambatan perdagangan non-tarif yang diketahui atas barang yang masuk ke Pulau Norfolk.”

    (tps/wia)

  • Hamas Dukung Proposal dari Mediator dan Abaikan Syarat Baru Israel – Halaman all

    Hamas Dukung Proposal dari Mediator dan Abaikan Syarat Baru Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Surat kabar Qatar, Al Jazeera, mengungkapkan rincian tanggapan Israel dan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) terhadap proposal dari mediator.

    Sebelumnya, proposal itu diajukan oleh mediator pada tanggal 27 Maret 2025 dan diterima oleh Hamas. 

    Al Jazeera melaporkan tanggapan Israel mencakup penolakan luas dan perubahan substansial pada sebagian besar klausul proposal.

    “Israel telah menetapkan pembebasan tentara Amerika Idan Alexander sebagai isyarat niat baik tanpa kompensasi sebelum kesepakatan apa pun dapat dilaksanakan,” lapor Al Jazeera, Rabu (2/4/2025) malam.

    Tanggapan Israel juga mencakup tuntutan untuk membebaskan, pada hari pertama perjanjian, 10 tentara Israel dengan imbalan pembebasan 120 tahanan Palestina yang menjalani hukuman seumur hidup dan 1.111 tahanan Palestina dari Jalur Gaza.

    Pada hari ke-10 perjanjian, pendudukan Israel menetapkan Hamas harus melepaskan 16 jasad warga Israel dengan imbalan 160 jenazah warga Palestina.

    Pendudukan juga menetapkan jangka waktu perjanjian tidak lebih dari 40 hari. Hari kedua negosiasi mengenai prinsip-prinsip baru akan dimulai.

    Hal kontroversial lainnya dalam tanggapan Israel adalah dimasukkannya syarat yang mengharuskan pelucutan senjata perlawanan Palestina dan penolakan penarikan atau penempatan kembali pasukan pendudukan Israel di Jalur Gaza.

    Hamas menganggap ini pelanggaran nyata terhadap usulan awal yang disampaikan oleh mediator.

    Pendudukan Israel juga menetapkan pembentukan mekanisme ketat untuk memastikan bantuan kemanusiaan hanya sampai kepada warga sipil, tanpa memberikan penjelasan praktis tentang bagaimana ketentuan ini akan dilaksanakan.

    Hamas menegaskan pihaknya tidak akan menanggapi usulan terbaru Israel.

    Hamas menganggapnya sebagai pembalikan usulan mediator, dan memberitahukan hal ini kepada semua pihak terkait.

    Usulan Mediator

    Usulan mediator, yang diterima Hamas, mencakup usulan untuk membebaskan lima tentara Israel yang ditangkap dalam waktu 50 hari, termasuk Idan Alexander.

    Sebagai imbalan, Israel akan membebaskan 250 tahanan Palestina, termasuk 150 yang menjalani hukuman seumur hidup, dan 2.000 tahanan dari Gaza.

    Usulan tersebut juga menetapkan pengembalian ke situasi sebelum 2 Maret 2025, pembukaan penyeberangan, dan penerapan protokol kemanusiaan untuk memberikan bantuan segera, seperti diberitakan Al Araby.

    Perjanjian tersebut juga memuat klausul yang mengharuskan kedua belah pihak untuk memberikan perincian yang tepat mengenai status tahanan yang masih hidup dan yang sudah meninggal paling lambat pada hari ke-10 berlakunya perjanjian.

    Menurut dokumen tersebut, para mediator berjanji untuk segera memulai negosiasi dalam jangka waktu tidak lebih dari 50 hari untuk mencapai kesepakatan mengenai gencatan senjata permanen, penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza, dan pengaturan untuk hari berikutnya.

    Sebelumnya, Israel melanggar perjanjian gencatan senjata yang disepakati dengan Hamas pada 19 Januari 2025 dan meluncurkan serangan udara di Jalur Gaza sejak 18 Maret 2025.

    Serangan tersebut terjadi setelah kedua pihak saling tuduh telah menghambat perundingan gencatan senjata tahap kedua.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Tarif Baru Trump terhadap Indonesia Dinilai Bisa Picu Resesi di Kuartal IV-2025

    Tarif Baru Trump terhadap Indonesia Dinilai Bisa Picu Resesi di Kuartal IV-2025

    PIKIRAN RAKYAT – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat tarif timbal balik atau resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) sebesar 32 persen terhadap Indonesia bisa memicu resesi ekonomi pada kuartal IV-2025. Adapun, Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif impor baru yang menargetkan sejumlah negara, termasuk Indonesia.

    “Bisa picu resesi ekonomi Indonesia di kuartal IV-2025,” kata Bhima dikutip dari Antara, Kamis, 3 April 2025.

    Tarif timbal balik tersebut akan berdampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Selain memengaruhi kuantitas ekspor Indonesia ke AS, kata Bhima, dampak negatif berkelanjutan ke volume ekspor ke negara lain juga turut terdampak.

    Sektor otomotif dan elektronik Indonesia bakal di ujung tanduk. Pasalnya konsumen AS menanggung tarif dengan harga pembelian kendaraan yang lebih mahal sehingga dapat memicu penurunan penjualan kendaraan bermotor di AS.

    “Produsen otomotif Indonesia tidak semudah itu shifting ke pasar domestik, karena spesifikasi kendaraan dengan yang diekspor berbeda. Imbasnya layoff dan penurunan kapasitas produksi semua industri otomotif di dalam negeri,” kata Bhima.

    Dia mengatakan karena adanya korelasi ekonomi Indonesia dan AS dengan persentase 1 persen penurunan pertumbuhan ekonomi AS maka ekonomi Indonesia turun 0,08 persen.

    Lebih lanjut, Bhima melihat industri padat karya seperti tekstil dan pakaian jadi pun bisa ikut terkena dampak akibat tarif Presiden AS tersebut. Dia mengatakan bahwa banyak jenama global asal AS memiliki pangsa pasar besar di Indonesia. Akibatnya pasar Indonesia akan dibanjiri produk seperti China karena mengincar pasar alternatif.

    “Begitu kena tarif yang lebih tinggi, brand itu akan turunkan jumlah order atau pemesanan ke pabrik Indonesia. Sementara di dalam negeri, kita bakal dibanjiri produk Vietnam, Kamboja dan China karena mereka incar pasar alternatif,” kata Bhima.

    Di sisi lain, Bhima menyampaikan solusi agar Indonesia tidak terlalu terpengaruh terhadap tarif resiprokal yang diterapkan AS yakni, pemerintah perlu mengejar peluang relokasi pabrik dengan cara memberikan regulasi yang konsisten, efisiensi perizinan, kesiapan infrastruktur pendukung kawasan industri, sumber energi terbarukan yang memadai untuk memasok listrik ke industri, dan kesiapan sumber daya manusia.

    Pemerintah AS mengumumkan tarif baru terhadap sejumlah negara dan mengenakan tarif timbal balik atau resiprokal sebesar 32 persen terhadap Indonesia. Indonesia termasuk dalam kelompok negara Asia Tenggara, paling terdampak kebijakan tarif baru Trump tersebut. Besaran tarif sebesar 32 persen, Indonesia berada di bawah Thailand (36 persen) namun lebih tinggi dibandingkan Brunei dan Malaysia (masing-masing 24 persen).***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Malaysia Tunda Pencarian Terakhir Pesawat MH370 yang Hilang Sejak 2014

    Malaysia Tunda Pencarian Terakhir Pesawat MH370 yang Hilang Sejak 2014

    Kuala Lumpur

    Pencarian terakhir untuk penerbangan Malaysia Airlines MH370 telah ditangguhkan. Pencarian ditangguhkan hingga akhir tahun nanti.

    “Mereka telah menghentikan operasi untuk sementara waktu, mereka akan melanjutkan pencarian pada akhir tahun ini,” kata Menteri Transportasi Malaysia, Anthony Loke, dalam rekaman suara seperti dilansir AFP, Kamis (3/4/2025).

    “Saat ini, bukan musimnya,” sambung Loke dalam rekaman yang dibuat selama acara di Bandara Internasional Kuala Lumpur pada Rabu (2/4).

    Boeing 777 yang membawa 239 orang itu menghilang dari radar pada 8 Maret 2014 saat dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing. Pencarian MH370 telah menjadi yang terbesar dalam sejarah penerbangan, namun pesawat itu belum ditemukan.

    Komentar Loke muncul sekitar sebulan usai pihak berwenang mengatakan pencarian MH370 telah dilanjutkan lagi. Pencarian awal yang dipimpin Australia mencakup 120.000 kilometer persegi di Samudra Hindia selama 3 tahun, tetapi hampir tidak menemukan jejak pesawat selain beberapa serpihan.

    Perusahaan eksplorasi maritim Ocean Infinity, yang berpusat di Inggris dan Amerika Serikat, juga telah memimpin pencarian yang gagal pada tahun 2018. Mereka setuju untuk meluncurkan pencarian baru tahun ini.

    “Apakah akan ditemukan atau tidak akan tergantung pada pencarian, tidak ada yang bisa mengantisipasi,” kata Loke.

    Hilangnya pesawat tersebut telah lama menjadi subjek berbagai teori, mulai dari yang masuk akal hingga yang aneh, termasuk bahwa pilot kawakan Zaharie Ahmad Shah telah bertindak sendiri. Laporan akhir mengenai tragedi tersebut yang dirilis pada 2018 menunjukkan adanya kegagalan oleh kontrol lalu lintas udara dan mengatakan arah pesawat diubah secara manual.

    Dalam laporan setebal 495 halaman, para penyelidik menyatakan masih belum mengetahui mengapa pesawat tersebut menghilang dan menolak untuk mengesampingkan kemungkinan bahwa orang selain pilot telah mengalihkan pesawat. Dua pertiga penumpang adalah warga negara China, sementara yang lainnya berasal dari Malaysia, Indonesia, Australia, dan tempat lain.

    Kerabat penumpang yang hilang dalam penerbangan tersebut terus menuntut jawaban dari pihak berwenang Malaysia. Anggota keluarga penumpang asal China berkumpul di Beijing di luar kantor pemerintah dan kedutaan besar Malaysia bulan lalu pada peringatan 11 tahun hilangnya pesawat tersebut.

    “Kembalikan orang-orang yang kami cintai!” teriak mereka.

    Lihat juga Video saat ‘Malaysia Akan Lanjutkan Pencarian Pesawat MH370’:

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini