Negara: Amerika Serikat

  • Tarif Trump Ganas, Efek ke Sektor Ini Bikin Ngeri

    Tarif Trump Ganas, Efek ke Sektor Ini Bikin Ngeri

    Jakarta, CNBC Indonesia — Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang lebih besar ke banyak negara. Hal ini diperkirakan berdampak besar terhadap industri minuman beralkohol di Amerika Serikat.

    Melansir Reuters, para peminum di AS akan membayar lebih mahal untuk koktail, sampanye, bir asing. Selain itu diperkirakan merek-merek minuman beralkohol luar negeri akan menghilang dari banyak bar, yang juga berdampak pada lapangan pekerjaan yang berkurang.

    Analis mengatakan kebijakan Trump terbaru ini juga akan berdampak pada komposisi minuman populer seperti negroni, yang menggunakan Campari merek minuman dari Italia, hingga bir hitam seperti Guinness yang diproduksi Diageo.

    Trump juga memberlakukan pungutan sebesar 25% pada semua impor bir dan bir kalengan, seperti Corona buatan Meksiko, Heineken dari Belanda.

    Analis di Jefferies, Edward Mundy, mencatat ancaman terburuk dari tarif sebesar 200% pada alkohol dari Eropa. Sedangkan tarif 25% pada tequila dari Meksiko dan wiski dari Kanada belum terwujud untuk saat ini.

    Saham perusahaan minuman keras pada Kamis (3/4/2025) ini diperdagangkan mayoritas bergerak datar, sementara Diageo dan Campari terlihat naik karena tarif tequila yang masih bisa dihindari.

    Tapi menurut dari badan Industri, pungutan yang ditetapkan ini sudah cukup tinggi untuk merugikan sektor yang sangat bergantung pada peminum minuman beralkohol di Amerika Serikat untuk penjualannya.

    Diketahui ekspor minuman beralkohol Eropa ke AS mencapai EUR 2,9 Miliar atau setara US$ 3,18 miliar pada tahun 2024. Menurut Badan Perdagangan spiritsEurope juga mengatakan banyak pekerjaan yang bergantung pada perdagangan ini.

    Kelompok dan pejabat Prancis memperingatkan tentang penurunan penjualan sebesar 20% dan PHK massal di wilayah-wilayah seperti Cognac, tempat brendi Prancis diproduksi untuk ekspor, sebagian besar ke AS dan Tiongkok. Asosiasi Anggur Spanyol memperingatkan tidak ada pasar yang dapat mengimbangi penjualan yang hilang di Amerika Serikat.

    “Banyak merek yang tidak dapat digantikan oleh produksi lokal, akan hilang dari meja konsumen di AS, sementara krisis produksi dan ketenagakerjaan yang serius sedang terjadi di Italia dan Eropa,” kata Presiden Asosiasi Perdagangan Italia Federvini Micaela Pallini, dalam sebuah pernyataan.

    Pembuat minuman Jepang Suntory mengatakan akan fokus pada penjualan minuman beralkohol di negara-negara tempat minuman beralkohol tersebut dibuat sebagai akibat dari tarif.

    Produsen minuman keras dan bir besar lainnya menolak berkomentar atau tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Harga Miras Di AS Bakal Naik

    Analis di UBS memperkirakan bahwa produsen minuman keras besar yang terdaftar harus menaikkan harga antara 2% dan 5% untuk menutupi tarif, atau menanggung sendiri biayanya dan menanggung dampak yang sama terhadap laba operasi.

    Di Spanyol dan Prancis, produsen anggur mengatakan kepada Reuters bahwa mereka akan bekerja sama dengan importir AS untuk mencoba dan membatasi kenaikan harga. Namun konsumen minuman anggur AS pada akhirnya akan membayar sebagian dari biayanya.

    Aliansi Perdagangan Anggur AS menambahkan bahwa tarif impor anggur akan lebih merugikan bisnis A.S. daripada bisnis asing.

    Lebih lanjut, menurut ketua Bordeaux Wine Lobby CIVB, Allan Sichel strategi pengiriman anggur dalam jumlah besar tidak akan mengatasi pungutan ini.

    Analis di Bernstein, Trevor Stirling mengatakan produsen alkohol lain seperti Heineken atau Campari dapat mengalihkan produksi atau pembotolan beberapa merek ke AS untuk mengurangi dampaknya.

    (mkh/mkh)

  • Tarif Trump Guncang Negara Asia, RI-Vietnam Masuk 10 Besar

    Tarif Trump Guncang Negara Asia, RI-Vietnam Masuk 10 Besar

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia masuk ke dalam daftar 10 besar negara di Asia yang paling terimbas kebijakan tarif timbal balik (resiprokal) yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Asal tahu saja, Trump mengumumkan bakal menambah bea masuk produk ekspor Indonesia dengan tarif timbal balik sebesar 32% pada hari ini, Kamis (3/4/2025).

    Melansir dari Bloomberg, Kamis (3/4/2025), pungutan baru ini bersifat tambahan terhadap tarif yang telah berlaku sebelumnya, termasuk pajak 20% terhadap barang-barang China yang terkait dengan fentanil. Selain itu, pengecualian untuk barang-barang jangka pendek juga telah dicabut.

    Bila ditelisik, Trump mengerek pengenaan tarif timbal balik pada sejumlah negara yang dinilai selama ini telah meraup keuntungan dari hubungan perdagangan dengan AS. Di mana, Indonesia sendiri memang mencatatkan surplus dagang dengan Amerika. 

    Pada akhir Februari 2025 saja, Indonesia mencatat surplus dagang dengan AS tembus US$3,14 miliar. Bahkan, surplus tersebut jauh lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu, yang kala itu senilai US$2,65 miliar. 

    Tidak hanya itu, Trump juga sempat memberi sinyal bahwa penetapan tarif timbal balik disandarkan dengan pengenaan tarif impor yang ditetapkan sejumlah negara kepada Amerika. 

    Saat menyampaikan pidatonya, Trump menggenggam tabel yang menunjukkan bahwa Indonesia membebankan tarif impor sebesar 64% untuk komoditas barang dari Amerika.

    Alhasil, Indonesia masuk ke dalam daftar 10 besar negara yang menanggung tarif Trump paling jumbo di Asia. Pengenaan tarif baru AS untuk Indonesia bahkan tak jauh berbeda dengan China yang merupakan lawan dagang paling kompetitif untuk AS sebesar 34%.

    Berikut daftar tarif baru AS terhadap mitra dagangnya di Asia:

    Kamboja: 49%
    Laos: 48%
    Vietnam 46%
    Myanmar: 44%
    Sri Lanka: 44%
    Bangladesh: 37%
    Thailand: 36%
    China: 34%
    Indonesia: 32%
    Taiwan: 32%
    Pakistan: 29%
    India: 26%
    Korea Selatan: 25%
    Brunei Darussalam: 24%
    Jepang: 24%
    Malaysia: 24%
    Filipina: 17%
    Singapura: 10%

  • Kemandirian Pangan di RI Harus Dijaga

    Kemandirian Pangan di RI Harus Dijaga

    PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib turut mengomentari kebijakan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat (AS) yang akan mengenakan tarif dasar sebesar 10 persen pada seluruh impor yang masuk ke AS.

    Najib memprediksi, dinamika supply chain global akan terus berjalan termasuk geopolitik yang terus menghangat akibat kebijakan proteksionisme Trump.

    “Ini merupakan momentum yang tepat bagi Indonesia untuk meningkatkan tranformasi industri menuju compliance standard international,” kata Najib dalam keterangan tertulis, Kamis, 3 April 2025.

    “Termasuk mempercepat hilirisasi industri yang sudah dirintis oleh pemerintah sebelumnya,” lanjutnya. 

    Untuk itu Najib mendorong percepatan industri yang efisien merupakan hal yang wajib dilakukan. Bahkan, ujar Najib, mitigasi UMKM yang berbasis eksport dan UMKM padat karya karena akan terdampak langsung.

    Namun dia mengingatkan, review seluruh penjanjian dagang bilateral maupun multilateral dengan tetap mengedepankan kepentingan domestik Indonesia.

    “Kemandirian pangan harus betul betul berjalan sukses,” ujarnya.

    Kenaikan Tarif Global untuk Barang Mitra Dagang Utama

    Gedung Putih menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Trump tidak memberlakukan tarif global baru sebesar 10 persen untuk barang-barang dari mitra dagang utama, Kanada, dan Meksiko. 

    Tarif sebelumnya hingga 25 persen untuk banyak barang dari kedua negara tersebut tetap berlaku karena masalah kontrol perbatasan dan perdagangan fentanyl. Berikut ini adalah beberapa tanggapan dari para pejabat tinggi dan pemerintah di beberapa negara.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Respons Tarif Impor Trump, Menteri Kabinet Merah Putih Langsung Rapat

    Respons Tarif Impor Trump, Menteri Kabinet Merah Putih Langsung Rapat

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih melakukan rapat kerja setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang menargetkan sejumlah negara termasuk beberapa mitra dagang terdekatnya.

    Langkah AS ini berisiko memicu perang dagang yang berpotensi merugikan perekonomian global. Oleh karenanya, kementerian yang berkaitan dengan perekonomian dan juga Kementerian Luar Negeri langsung mendiskusikan adanya kebijakan tersebut.

    Hal ini diketahui melalui informasi Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso yang terlihat tengah melakukan rapat bersama sejumlah menteri secara daring. Beberapa menteri yang terlihat, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

    “Hari ini pemerintah bergerak cepat berkoordinasi dan berkomunikasi antarkementerian dan lembaga terkait, untuk menyikapi kebijakan pemberlakuan Tarif Trump 2.0 pada 2 April 2025,” ungkap Mendag Budi Santoso dalam akun media sosial pribadinya, Kamis (3/4/2025).

    Dirinya mengungkapkan, rapat yang dilakukan olehnya dan beberapa instansi terkait dapat memberikan jalan terbaik, agar kebijakan Trump 2.0 tak terlalu memberikan dampak negatif untuk perekonomian di Tanah Air.

    “Agar langkah yang diambil oleh Pemerintah Indonesia tetap terukur dan berdampak positif ekonomi Indonesia,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang menargetkan sejumlah negara termasuk beberapa mitra dagang terdekat AS. Langkah ini berisiko memicu perang dagang yang berpotensi merugikan perekonomian global.

    Dalam pidato di Taman Mawar Gedung Putih dengan latar belakang bendera AS, Trump menerapkan tarif impor tinggi terhadap China dan Uni Eropa. Ia menyebutnya hari itu sebagai “hari pembebasan”.

    Trump menampilkan grafik daftar pungutan, mengeklaim kebijakan tarif impor ini lebih rendah dibandingkan tarif yang dikenakan negara-negara lain terhadap produk ekspor AS.

    Pengumuman tarif Trump ini disambut sorak-sorai dari para pekerja industri baja, minyak, dan gas yang hadir dalam acara tersebut.
     

  • Catat! Ini Daftar Barang yang Tidak Kena Tarif Impor Trump

    Catat! Ini Daftar Barang yang Tidak Kena Tarif Impor Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif baru untuk semua negara mitra dagang mulai 5 April 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi ekonomi AS di kancah internasional. 

    Kebijakan tersebut diambil berdasarkan kewenangan di bawah International Emergency Economic Powers Act of 1977 (IEEPA) dengan alasan adanya keadaan darurat nasional akibat defisit perdagangan yang terus berlanjut.

    Dalam perintah eksekutif yang dikutip dari laman resmi Kedutaan Besar AS untuk Republik Indonesia, Trump akan mengenakan tarif impor sebesar 10% untuk semua negara. 

    Selanjutnya, tarif yang lebih tinggi akan diterapkan secara individual bagi negara-negara dengan defisit perdagangan terbesar terhadap AS, yang mulai berlaku pada 9 April 2025. Meski demikian, tidak semua barang terkena kebijakan tarif tersebut. 

    Mengacu pada laman resmi The White House, terdapat beberapa kategori produk yang mendapatkan pengecualian dari kebijakan tarif Trump.

    Berikut daftar barang yang tidak dikenakan tarif timbal balik Trump:

    Barang di bawah 50 U.S.C. 1702(b)
    Baja dan aluminium, termasuk barang turunannya yang sudah dikenakan bea masuk berdasarkan Pasal 232 dari Undang-Undang Perluasan Perdagangan 1962
    Mobil dan suku cadang mobil yang sudah dikenakan tarif tambahan berdasarkan Pasal 232
    Produk tembaga, farmasi, semikonduktor, beberapa jenis produk kayu, emas batangan, mineral penting tertentu, energi dan produk energi
    Barang dari mitra dagang yang dikenakan tarif berdasarkan Kolom 2 dari Jadwal Tarif Harmonisasi AS (HTSUS)
    Barang yang berpotensi dikenakan bea masuk di masa mendatang berdasarkan Pasal 232

    Sementara itu, AS tetap mempertahankan kebijakan tarif yang berbeda bagi Kanada dan Meksiko. Barang yang memenuhi ketentuan United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) akan tetap mendapatkan tarif 0%, sedangkan barang yang tidak memenuhi ketentuan USMCA akan dikenakan tarif 25%. 

    Namun, energi dan kalium yang tidak sesuai dengan aturan USMCA hanya akan dikenakan tarif sebesar 10%. Trump menegaskan bahwa tarif ini akan tetap berlaku hingga defisit perdagangan dan praktik ekonomi non-timbal balik yang dianggap merugikan AS dapat dikendalikan.

    Selain itu, pemerintah AS juga berhak memodifikasi tarif, baik menaikkan maupun menurunkan, tergantung pada respons kebijakan ekonomi dari negara mitra dagangnya.

  • Perang Dagang Dimulai, Bapanas Sebut RI Bakal Genjot Produksi Pangan

    Perang Dagang Dimulai, Bapanas Sebut RI Bakal Genjot Produksi Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan Indonesia akan menggenjot produksi pangan dalam negeri untuk mengantisipasi perang dagang usai adanya kebijakan tarif timbal balik Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Perlu diketahui, mengacu laman resmi Bapanas, beberapa komoditas pangan yang diekspor Indonesia ke AS antara lain yakni udang, minyak sawit, hingga kopi.

    Terbaru, pemerintah juga akan memfasilitasi ekspor 1,6 juta butir telur ayam konsumsi ke AS. Sebab, produksi komoditas tersebut surplus secara nasional hingga 288,7 ribu ton atau setara 5 miliar butir per bulan.

    Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengatakan, momentum ini menjadi saat yang tepat untuk Indonesia meningkatkan produksi pangan dalam negeri.

    “Pada saat currency rate tinggi, harga pangan dunia tinggi, pemberlakuan tarif yang tinggi dari beberapa negara, bukan cuma Donald Trump. Ini waktunya kita melakukan produksi dalam negeri. Jadi kita mesti dorong,” ujar Arief saat Rapat Koordinasi HBKN Idulfitri 1446 H pada Kamis, (3/4/2025).

    Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya juga akan berupaya untuk meningkatkan cadangan pangan pemerintah, serta mencari teknologi untuk memperpanjang shelf life atau usia konsumsi pangan.

    “Misalnya, pada saat karkas atau live bird harganya rendah, dibeli tetap dengan harga yang bagus, kemudian digunakan airbrush freezer, simpan dalam cold storage, frozen condition,” katanya.

    Setelah itu, lanjutnya, produk unggas tersebut bisa dilakukan penjualan untuk intervensi di daerah-daerah yang tinggi, misalnya Indonesia bagian timur atau beberapa daerah yang membutuhkan. Alhasil, harganya bisa tetap stabil.

    “Saya selalu sampaikan untuk meningkatkan cadangan pangan pemerintah. Lalu, PR kita berikutnya adalah mencari teknologi untuk bisa memperpanjang shelf life,” pungkas Arief.

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden AS Donald Trump akhirnya memberlakukan pengenaan tarif dasar 10% untuk semua produk impor ke Amerika Serikat (AS) dan bea masuk yang lebih tinggi untuk belasan mitra dagang terbesar di negara tersebut untuk mengurangi defisit.

    China mendapat tarif baru 34%, sedangkan Uni Eropa kena tarif 20%. Pengenaan tarif resiprokal itu sebagai tanggapan atas bea masuk yang dikenakan pada barang-barang AS.

    Adapun, Kamboja menjadi negara yang mendapat tarif tertinggi, yakni 49%. Posisi kedua diduduki Vietnam dengan 46%. Sri Lanka mendapat tarif resiprokal 44%, Bangladesh 37%, Thailand 36%, dan Taiwan 32%. Sementara itu, Indonesia dikenakan tarif resiprokal sebesar 32%. 

    Tarif tersebut akan mulai berlaku mulai 9 April 2025 dan akan diterapkan kepada 60 negara secara keseluruhan. Kanada dan Meksiko, dua mitra dagang terbesar AS, sudah menghadapi tarif 25% untuk banyak barang yang masuk ke AS.

  • Pengumuman dari Dubes AS: Ini Daftar Barang Tidak Kena Tarif Trump

    Pengumuman dari Dubes AS: Ini Daftar Barang Tidak Kena Tarif Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia — Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan tarif impor baru ke banyak negara. Tarif ini lebih besar dibandingkan perkiraan sebelumnya.

    Secara umum, AS memberlakukan tarif bea impor dengan tarif dasar 10% pada semua impor ke Amerika Serikat, serta bea masuk yang lebih tinggi pada puluhan negara lainnya.

    Selain itu Trump juga memberlakukan tarif timbal balik khusus atau reciprocal tariff yang dibebankan kepada negara yang disebut memiliki defisit perdagangan besar dengan AS. Dengan demikian negara seperti China mendapatkan tarif impor berlapis sebesar 20%, dan 34% (tarif timbal balik), sedangkan total tarif yang dikenakan ke Indonesia mencapai 64%.

    Namun perlu diingat ada beberapa barang yang tidak dikenakan tarif timbal balik, mengutip lembar fakta dari Gedung Putih ada enam jenis barang yang tidak kenakan, antara lain :

    (1) barang yang dikenakan 50 USC 1702(b)
    (2) barang dari baja/aluminium dan mobil/suku cadang mobil yang sudah dikenakan tarif Section 232
    (3) barang terkait tembaga, farmasi, semikonduktor, dan kayu
    (4) semua barang yang mungkin dikenakan tarif Section 232 di masa mendatang
    (5) emas batangan
    (6) energi serta mineral tertentu lainnya yang tidak tersedia di Amerika Serikat.

    Adapun khusus Kanada dan Meksiko, menurut perintah International Emergency Economic Powers Act of 1977 (IEEPA) terkait migrasi yang ada tetap berlaku, dan tidak terpengaruh aturan baru ini.

    Artinya barang yang memenuhi ketentuan USMCA akan tetap dikenakan tarif 0%, barang yang tidak memenuhi ketentuan USMCA akan dikenakan tarif 25%, dan energi serta kalium yang tidak memenuhi ketentuan USMCA akan dikenakan tarif 10%.

    Namun jika perintah IEEPA terkait fentanyl/migrasi yang ada dihentikan, barang yang memenuhi ketentuan USMCA akan tetap mendapatkan perlakuan khusus, sedangkan barang yang tidak memenuhi ketentuan USMCA akan dikenakan tarif timbal balik sebesar 12%.

    Perlu diingat ketentuan tarif timbal balik akan tetap berlaku hingga Trump memutuskan ancaman yang ditimbulkan oleh defisit perdagangan dan perlakukan non timbal balik ini telah terpenuhi, diselesaikan atau dikurangi. Selain itu Trump juga bisa menaikan tarif jika mitra dagang melakukan tindakan balasan atau menurunkan tarif.

    (mkh/mkh)

  • Putin Ingin Rusia Menengahi Perundingan Perjanjian Nuklir Iran dan AS – Halaman all

    Putin Ingin Rusia Menengahi Perundingan Perjanjian Nuklir Iran dan AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan Rusia siap membantu Amerika Serikat (AS) dan Iran untuk mencapai kesepakatan mengenai perjanjian nuklir yang baru.

    Ia mengatakan Rusia berupaya untuk melakukannya sebelum terlambat.

    “Rusia siap menawarkan jasa baik untuk membantu Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan yang wajar sebelum terlambat,” katanya pada hari Kamis (3/4/2025)

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengancam akan mengebom Iran jika Iran tidak bersedia untuk membicarakan perjanjian nuklir yang baru.

    “Penggunaan kekuatan militer terhadap Iran adalah tidak sah dan tidak dapat diterima,” kata Kementerian Luar Negeri Rusia pada hari Kamis.

    Kementerian tersebut juga mencatat Rusia berkomitmen untuk mencari solusi yang dinegosiasikan guna menyelesaikan program nuklir Iran.

    “Ancaman untuk mengebom infrastruktur energi nuklir Iran akan menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat diubah,” tambahnya seperti diberitakan Al Arabiya.

    Sementara itu, Kremlin mengatakan seorang pejabat Rusia tengah mengadakan pembicaraan di Washington atas instruksi Presiden Rusia Vladimir Putin mengenai hal tersebut.

    Pejabat itu mengatakan rincian pembicaraan itu akan menyusul setelah kunjungan tersebut.

    Iran dan AS Saling Ancam

    Pernyataan Rusia muncul setelah Presiden AS Donald Trump mengancam Iran dengan pemboman dan sanksi jika negara itu gagal mencapai kesepakatan mengenai program nuklirnya.

    Iran menjawab bahwa pihaknya tidak akan berunding dengan AS meskipun ada ancaman.

    Selain itu, Iran juga memperingatkan AS terhadap tindakan militer apa pun terhadapnya menyusul ancaman Trump untuk mengebom Iran dan berjanji akan memberikan tanggapan tegas.

    Sumber-sumber Iran menyatakan bahwa ancaman AS bertujuan untuk memaksa Iran bernegosiasi dan membuat konsesi ilegal.

    Kemarin surat kabar AS, Axios, melaporkan dengan mengutip sumber pejabat AS yang mengatakan Gedung Putih secara serius mempertimbangkan usulan Iran untuk mengadakan pembicaraan nuklir tidak langsung.

    Pejabat tersebut mengatakan Trump menerima tanggapan resmi Iran selama akhir pekan atas surat yang dikirimnya kepada Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei tiga minggu lalu, di mana ia mengusulkan pembicaraan langsung mengenai masalah nuklir Iran

    Ali Larijani, penasihat Pemimpin Tertinggi Iran, mengonfirmasi Senin (31/3/2025) lalu bahwa isi pesan presiden AS tidak berbeda dari pernyataannya sendiri, tetapi disampaikan dalam bahasa diplomatik.

    “Setiap kesalahan Amerika mengenai masalah nuklir Iran akan memaksa kita untuk mengambil jalan lain, dan mungkin memaksa kita, di bawah tekanan dari rakyat, untuk memproduksi senjata nuklir,” kata Ali Larijani dalam wawancara yang ditayangkan di televisi Iran.

    Sebelumnya pada masa jabatan pertamanya, Trump menarik AS dari perjanjian nuklir antara Iran dan negara-negara besar dunia pada tahun 2015.

    Perjanjian tersebut memberlakukan pembatasan pada aktivitas nuklir Teheran dengan imbalan keringanan sanksi.

    Setelah itu, Presiden AS juga menerapkan kembali sanksi komprehensif terhadap Iran.

    Sejak penarikan AS dari perjanjian tersebut, laporan-laporan Barat menuduh Iran melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh perjanjian pengayaan uranium, sementara Iran membantah berusaha memiliki senjata nuklir.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Pasar RI Diprediksi Bakal Banjir Tekstil dari Vietnam hingga Kamboja Akibat Kebijakan Tarif Impor AS – Halaman all

    Pasar RI Diprediksi Bakal Banjir Tekstil dari Vietnam hingga Kamboja Akibat Kebijakan Tarif Impor AS – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sektor padat karya RI seperti pakaian jadi, tekstil, dan alas kaki diperkirakan akan makin terpuruk akibat kebijakan tarif impor timbal balik atau ‘Reciprocal Tarrifs’ dari Amerika Serikat (AS) ke Indonesia sebesar 32 persen.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudistira mengatakan, sebagian besar brand internasional yang ada di Indonesia memiliki pasar besar di AS.

    Ia menyebut pada 2024 untuk pakaian jadi ekspor ke AS porsinya 61,4 persen dan alas kaki sebesar 33,8 persen. 

    “Begitu kena tarif yang lebih tinggi, brand itu akan turunkan jumlah order atau pemesanan ke pabrik Indonesia,” kata Bhima kepada Tribunnews, Kamis (3/4/2025).

    Sementara itu, di dalam negeri, Indonesia akan dibanjiri produk Vietnam, Kamboja dan China karena mereka juga mengincar pasar alternatif.

    Diketahui, China juga dikenai tarif impor resiprokal sebesar 34 persen, Vietnam 46 persen, dan Kamboja 49 persen.

    Bhima mengatakan, di tengah potensi banjirnya tekstil dari ketiga negara tersebut, ada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang belum kunjung direvisi.

    Permendag 8/2024 telah lama dituding sebagai biang kerok naiknya angka impor TPT.

    “Permendag 8/2024 belum juga direvisi. Jadi ekspor sulit, impor akan menekan pemain tekstil pakaian jadi di domestik. Ini harus diubah regulasinya secepatnya,” ucap Bhima.

    Menurut Bhima, sekarang solusinya Indonesia harus ikut mengejar peluang merelokasi pabrik.

    Tidak cukup hanya bersaing dari selisih tarif resiprokal kalau Indonesia lebih rendah dari Vietnam dan Kamboja.

    “Kuncinya di regulasi yang konsisten, efisiensi perizinan, dan tidak ada RUU yang buat gaduh. RUU Polri dan RUU KUHAP ditunda dulu,” kata Bhima.

    “Kesiapan infrastruktur pendukung kawasan industri, sumber energi terbarukan yang memadai untuk pasok listrik ke industri, dan kesiapan sumber daya manusia,” lanjutnya.

    Menurut Bhima, faktor-faktor tersebut jauh lebih penting karena Indonesia sudah tidak bisa mengguyur insentif fiskal berlebihan dengan adanya Global Minimum Tax.

    Kalau sebelumnya bisa menarik investor dengan tax holiday dan tax allowances, sekarang saatnya memperbaiki daya saing yang fundamental.

    “Bank Indonesia masih punya ruang untuk operasi moneter saat cadangan devisa gemuk. BI bahkan bisa turunkan suku bunga acuan 50 bps untuk stimulus sektor riil yang terdampak perang dagang,” ucap Bhima.

    Sebagai informasi, penerapan tarif pada produk-produk ekspor Indonesia ke AS akan berdampak secara langsung.

    Tarif tersebut akan berdampak pada penurunan ekspor Indonesia ke AS secara signifikan.

    Contohnya seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, serta produk pertanian dan perkebunan, seperti minyak kelapa sawit, karet, perikanan.

    Secara teori, dengan adanya penerapan tarif, maka akan terjadi trade diversion dari pasar yang berbiaya rendah ke pasar yang berbiaya tinggi.

    Sehingga akan berdampak pada biaya yang tinggi bagi pelaku ekspor untuk komoditas unggulan seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furniture, dan produk pertanian. Dampaknya adalah melambatnya produksi dan lapangan pekerjaan.

    Diketahui, Indonesia menjadi salah satu negara yang diberikan tariff reciprocal tersebut, sebesar 32 persen, sementara China (34 persen), EU (20 persen), Vietnam (46 persen), India (26 persen), Jepang (24 persen), Thailand (36 persen), Malaysia (24 persen), Filipina (17 persen), dan Singapura (10 persen).

    Tariff yang diberlakukan untuk Indonesia lebih tinggi dari negara Asia lain seperti Malaysia, Singapura, India, Filipina, dan Jepang.  

  • PM Jepang Tegas Sesalkan Tarif Dagang Donald Trump, Indonesia Masih Libur Lebaran?

    PM Jepang Tegas Sesalkan Tarif Dagang Donald Trump, Indonesia Masih Libur Lebaran?

    PIKIRAN RAKYAT – Donald Trump resmi menaikkan tarif impor untuk Indonesia, Jepang, dan negara lainnya. Presiden AS (Amerika Serikat) menyatakan hal itu merupakan upaya memajukan ekonomi Negeri Paman Sam tersebut.

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kami. Kami akan menggunakan uang yang dihasilkan dari tarif untuk mengurangi pajak dan membayar utang nasional kami. Mereka (China dan Uni Eropa) mengenakan biaya kepada kami, kami mengenakan biaya kepada mereka. Bagaimana mungkin ada orang yang marah?” ucap Donald Trump.

    “Jadi, tarif tersebut tidak akan berlaku secara timbal balik. Saya bisa saja melakukan itu, ya, tetapi akan sulit bagi banyak negara. Kami tidak ingin melakukan itu. Dalam hal perdagangan, terkadang kawan (lebih) buruk daripada lawan,” ujarnya.

    Jika Indonesia dikenakan tarif impor 32 persen untuk barang-barang menuju AS, Jepang dikenakan tarif serupa 24 persen. Apa respons Perdana Menteri Jepang dan Presiden Indonesia? Berikut selengkapnya:

    PM Jepang tegas sesalkan tarif dagang Donald Trump

    Perdana Menteri Jepang melalui Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi menggelar konferensi pers pada Kamis, 3 April 2025. Ia menyampaikan pemerintahnya menyesalkan kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat.

    “Kami sekali lagi telah menyampaikan kepada pemerintah AS bahwa kami menyesalkan langkah-langkah saat ini dan dengan tegas meminta agar langkah-langkah tersebut ditinjau kembali. Perdana Menteri telah menginstruksikan agar isi dari langkah-langkah tarif AS dan dampaknya terhadap negara kita diteliti secara menyeluruh, serta agar Jepang terus menuntut dengan tegas agar dikecualikan dari sasaran langkah-langkah tersebut,” katanya.

    Tak hanya itu, Negeri Matahari Terbit meminta agar pihaknya tidak diikutsertakan dalam kebijakan baru itu. Selain Jepang dan Indonesia, ada 56 negara lain yang terkena imbas seperti Uni Eropa (organisasi 27 negara di Eropa), Korea Selatan, Malaysia, Australia, Singapura, Vietnam, sampai Inggris.

    Tarif impor dagang Donald Trump untuk Jepang, Indonesia, dan negara lain. White House/BBC

    Prabowo dan Gibran belum beri tanggapan

    Sampai saat ini, Kamis 3 April 2025 pukul 19.45 WIB, belum ada tanggapan dari eksekutif Pemerintah Indonesia baik melalui Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy, maupun para menteri. Sejauh ini, belum ada respons yang disampaikan baik melalui media massa atau akun media sosial resminya.

    Tanggapan justru datang dari legislatif seperti Anggota DPR Ahmad Najib, ada pula dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), lembaga riset Celios, dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Hipmi menekankan, melalui Sekretaris Jenderal Anggawira, tentang kerja sama dagang baru.

    “Percepat perjanjian dagang dengan Uni Eropa, Timur Tengah, dan Afrika agar ketergantungan kepada AS berkurang,” kata Sekjen Hipmi Anggawira.

    “Ini merupakan momentum yang tepat bagi Indonesia untuk meningkatkan tranformasi industri menuju compliance standard international, termasuk mempercepat hilirisasi industri yang sudah dirintis oleh pemerintah sebelumnya,” ujar Anggota DPR Najib dalam keterangan tertulis, Kamis, 3 April 2025.

    Kabar soal respons PM Jepang ini viral di media sosial Instagram (IG). Publik menilai sejumlah pemimpin Indonesia belum memberikan tanggapan karena masih Lebaran 2025. Hal ini diketahui lewat komentar di akun media massa nasional.

    “Pejabat kita masih pada libur,” kata akun IG @ayn***

    “Jepang langsung Konfrensi…Lha kita…masih pada Libur2,” ujar akun lainnya, @bil***

    “Pantes jepang maju karna tanggap gercep dengan demikian berarti cara berpikir mreka cepet,” tulis akun @hen***

    Demikian tanggapan tegas PM Jepang soal tarif impor baru dari Amerika Serikat. Sementara itu, belum ada respons resmi dari Pemerintah Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News