Xcloud.id

Negara: Amerika Serikat

  • Pertumbuhan Upah AS di Atas Proyeksi saat Tingkat Pengangguran Meningkat

    Pertumbuhan Upah AS di Atas Proyeksi saat Tingkat Pengangguran Meningkat

    Bisnis.com, JAKARTA – Realisasi pertumbuhan lapangan kerja di Amerika Serikat berada di atas perkiraan pada Maret 2025, dengan tingkat pengangguran meningkat.

    Dilansir Bloomberg pada Jumat (4/4/2025), realisasi tersebut menjadi tanda pasar tenaga kerja AS yang cukup sehat sebelum ekonomi global dilanda pengenaan tarif dari Presiden Donald Trump.

    Berdasarkan data Biro Statistik Tenaga Kerja AS, pengupahan non-farm naik 228.000 pada bulan lalu setelah revisi ke bawah pada dua bulan sebelumnya. Sementara, estimasi median kenaikan upah secara bulanan sebesar 140.000.

    Tingkat pengangguran meningkat hingga 4,2% seiring meningkatnya tingkat partisipasi, di atas sedikit dari estimasi median sebesar 4,1%. Adapun, kenaikan gaji tetap stabil sebesar 0,3% secara bulanan.

    Laporan tersebut dinilai menunjukkan pasar tenaga kerja AS yang tangguh sebelum ekonomi global menghadapi beban tarif yang diumumkan Presiden Trump. Kebijakan ini menganggu pasar keuangan global dan mengacaukan perkiraan ekspansi berkelanjutan ekonomi terbesar di dunia tersebut.

    Banyak ekonom di Wall Street yang menyatakan AS berisiko mengalami resesi pada tahun ini, termasuk proyeksi pengangguran dan inflasi yang lebih tinggi.

    Ekspektasi tersebut menempatkan bank sentral AS The Federal Reserve (The Fed) dalam posisi yang lebih menantang, karena para pembuat kebijakan mungkin harus meredam ekonomi, dengan suku bunga yang lebih rendah, atau menjinakkan inflasi dengan menjaga bunga kredit tetap tinggi. Gubernur The Fed Jerome Powell dijadwalkan berpidato pada hari ini.

    Adapun, kontrak berjangka dan imbal hasil treasury AS tetap rendah setelah China mengambil tindakan dengan mengenakan tarif balasan untuk barang-barang dari AS.

  • Indef: Was-was Badai PHK jika Prabowo Gagal Melobi Donald Trump Soal Kebijakan Tarif

    Indef: Was-was Badai PHK jika Prabowo Gagal Melobi Donald Trump Soal Kebijakan Tarif

    Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mewanti-wanti potensi hantaman pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kebijakan tarif Trump. 

    Tauhid menyampaikan bahwa adanya negosiasi perdagangan menjadi penting karena akan berdampak pada keberlangsungan industri yang berorientasi ekspor. 

    Pasalnya, tarif bea masuk sebesar 32% untuk barang ekspor dari Indonesia akan otomatis menyebabkan kenaikan harga dan membuat produsen melakukan penyesuaian kapasitas industri.  

    “[Efeknya] ke masyarakat, adalah kemungkinan PHK dapat terjadi pada perusahaan-perusahaan eksportir,” ujarnya dalam Diskusi Publik Indef: Waspada Genderang Perang Dagang, Jumat (4/4/2025). 

    Tauhid memandang bahwa dalam enam bulan pertama, kemungkinan besar perusahaan masih dapat bertahan. 

    Apabila dalam enam bulan pemerintah tak dapat menemukan titik terang terkait tarif tersebut, maka potensi PHK tidak dapat dibendung. 

    Pada kesempatan yang sama, Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus menyampaikan bukan hanya Indonesia yang perlu melakukan negosiasi, namun juga seluruh negara yang terkena tarif resiprokal. 

    Kalau tidak, hal tersebut akan mempengaruhi ekspor masing-masing negara ke Amerika Serikat. 

    Meski demikian, di tengah hal tersebut, terdapat kemungkinan yang akan terjadi terhadap tatanan perdagangan internasional. 

    Heri melihat akan ada diversi perdagangan ke negara-negara yang pasarnya besar, salah satunya Indonesia. Kemudian yang kedua adalah penurunan ekspor kita ke negara-negara mitra. 

    “Akan ada penurunan ekspor ke sana, sehingga nanti neraca perdagangannya itu tidak hanya terpengaruh langsung dari kebijakan AS, tetapi neraca perdagangan kita dengan negara-negara mitra,” ujarnya. 

  • Semprot Keluhan Perhotelan, Alasan Dedi Mulyadi Tetap Kekeh Tenggelamkan Study Tour – Halaman all

    Semprot Keluhan Perhotelan, Alasan Dedi Mulyadi Tetap Kekeh Tenggelamkan Study Tour – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menanggapi kabar terkini terkait tingkat hunian hotel menurun belakangan ini.

    Satu di antara yang disebut-sebut menjadi penyebabnya adalah karena dilarangnya kegiatan pariwisata atau study tour siswa SMA sederajat di wilayah Jawa Barat.

    Dedi Mulyadi yang bertanggung jawab dengan melarang study tour di wilayahnya tersebut tak goyah dengan pemberitaan hunian hotel menurun.

    Kembali ia menyinggung tentang dampak ekonomi bagi orangtua siswa.

    Menurutnya, kurang tepat jika perhotelan menjadikan larangan study tour sebagai alasan tingkat hunian hotel menurun. 

    “Ketika study tour dimaknai sebagai nginep  di hotel artinya sudah diakui bukan study tour tapi pariwisata tau piknik. Nah kalau piknik kan berarti punya kelebihan uang. Kalau anak-anak didorong nginep hotel apakah mereka orang kaya semua? Tidak,” jelasnya dalam unggahan Instagram @dedimulyadi71, pada Jumat (4/4/2025).

    Lantas pria yang akrab disapa Kang Dedi ini menegaskan, banyak orangtua siswa terpaksa meminjam ke bank hingga menjual aset hanya untuk membayar study tour anaknya.

    Hal tersebut bagi Dedi akan menimbulkan kemiskinan baru.

    “Ada puluhan ibu orangtua siswa tau ratusan ribu orangtua siswa yang menanggung beban hutang akibat menanggung biaya study tour atau piknik anaknya,” ucapnya.

    Sebagai gubernur, lanjutnya, ia bertanggung jawab untuk menyelamatkan beban kehidupan masyarakat Jawa Barat agar terkurangi beban ekonominya.

    “Agar mereka terpenuhi kebutuhan dasar pokoknya, yaitu kebutuhan ekonomi dan kepentingan pendidikan, itu dulu yang saya inginkan,” imbuh dia.

    Sementara, dia pun menyebutkan anak atau siswa tetap bisa piknik bersama orangtua atau keluarganya dengan catatan memiliki kemampuan ekonomi lebih.

    “Kan ga ada problem sebenarnya,” papar dia.

    Okupansi Hotel Menurun

    Mengutip Tribun Jabar, tingkat keterisian hotel atau okupansi saat libur Lebaran 2025 di Jawa Barat menurun jika dibandingkan tahun lalu. 

    Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat, Dodi Ahmad Sofiandi, mengatakan, penghitungan tingkat keterisian hotel tahun ini dibagi menjadi beberapa sesi.

    Pertama, kata dia, saat bulan puasa, pada 1-28 Maret 2025, okupansinya hanya 20 persen. Lalu pada 28 -30 Maret 2025 naik menjadi 45 persen. 

    “Nah, tanggal 31 Maret sampai 5 April, itu mungkin sekitar 85 persen hingga 90 persen. Kenapa saya hitung seperti itu, karena kalau dulu (2024) tanggal 1 sampai tanggal 28 itu okupansi bisa mencapai 50 persen karena dulu rapat, meeting, masih diperbolehkan di hotel-hotel. Kalau sekarang kan enggak ada,” ujar Dodi, Jumat (4/4/2025). 

    Menurutnya, peningkatan hanya terjadi di sejumlah tempat wisata seperti kawasan Bogor dan Tasikmalaya yang mencapai 80 persen. 

    “Kalau 2024, 95 hingga 100 persen okupansinya. Nah libur panjang sekarang hanya sampai 85 persen,” katanya.

    Setelah libur Lebaran, kata dia, okupansi hotel diprediksi bakal turun lagi karena wisatawan sudah kembali ke daerah masing-masing. Ditambah lagi aturan efisiensi dari pemerintah yang mengurangi kegiatan di hotel.

    “Okupansi mungkin akan kembali ke-30 persen. Kita semua hotel agak waswas, mungkin bisa “puasa” lagi setelah libur panjang,” ucapnya.

    Sejak Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Dalam Belanja APBN, kegiatan pemerintah di hotel menurun drastis.

    Kondisi itu, kata dia, diperparah dengan lesunya ekonomi akibat adanya perang dagang Amerika.

    “Kemudian, kedua, kan sekarang banyak yang di-PHK oleh perusahaan. Ekonomi kita lagi lesu, sehingga seharusnya pemerintah membangkitkan, harusnya pemerintah yang belanja bukan dari swasta,” ucapnya.

    “Nah, kalau sekarang pemerintah menahan, kemudian tidak ada belanja, otomatis bukan hotel dan restoran saja, semua usaha juga terkena dampaknya,” tambah Dodi.

    Para pengusaha hotel di bawah naungan PHRI pun, kata dia, tak menutup kemungkinan akan mengurangi karyawannya karena dampak dari menurunnya okupansi hotel.

    “Contoh, misalnya, hotel (okupansinya) turun (menjadi) 30 persen berarti otomatis kemungkinan terjadi PHK, karena untuk (memenuhi) biaya BEP hotel itu kurang lebih 50 persen (okupansi),” katanya.

    Pihaknya pun berharap pemerintah dapat meninjau ulang Inpres Nomor 1 Tahun 2025 agar dunia usaha menggeliat lagi. 

    “Kemudian ada peninjauan ulang di Jawa Barat oleh Pak Dedi (Gubernur Dedi Mulyadi) kaitan study tour bisa di tinjau ulang. Itu saja harapan saya,” ucapnya.

    Beda Pendapat

    Beda pendapat soal larangan study tour antara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dan sejumlah pemerintah daerah.

    Mendikdasmen menegaskan pemerintah tidak melarang penyelenggaraan study tour bagi sekolah, meskipun ada sejumlah pemerintah daerah yang menyatakan larangan.

    Hanya saja, yang perlu ditekankan adalah pemilihan jasa transportasi yang berkualitas.

    Mu’ti meminta sekolah untuk betul-betul mengecek kelayakan kendaraan bus dan kualitas sopirnya jika ingin mengadakan study tour.

    “Tolonglah dipastikan betul terutama menyangkut mitra transportasinya karena banyak kecelakaan terjadi.”

    “Jadi, diusahakan agar biro-biro transportasinya yang betul-betul berkualitas, yang kendaraannya layak, driver-nya juga memang driver yang sangat mengutamakan keamanan penumpangnya,” ujar Mu’ti di Kantor Kemendikdasmen, Senin (24/3/2025) dilansir Kompas.com.

    Menurut Mu’ti, study tour merupakan bagian dari program sekolah yang bertujuan memberikan pengalaman kepada anak-anak dengan kunjungan ke berbagai tempat.

    Namun, Mu’ti mengingatkan, study tour harus direncanakan dengan matang, sehingga kegiatan yang dilakukan bermanfaat untuk anak-anak.

    “Jangan sampai study tour itu hanya menjadi kegiatan yang rutinitas saja yang kaitan dengan pendidikan itu tidak terlaksana,” tegasnya.

    Selain itu, guru wajib membimbing study tour demi keselamatan anak-anak.

    “Tetap dibimbing oleh guru-guru, jangan kemudian para murid ini dibiarkan tanpa pengawasan dari para guru sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu dapat kita hindari,” jelas Mu’ti.

    Larangan Gubernur Jabar

    Gubernur Dedi Mulyadi kembali menegaskan larangannya terhadap kegiatan study tour untuk sekolah-sekolah di provinsi Jawa Barat.

    Dedi menilai bahwa kebanyakan orang tua siswa harus berutang atau menjual barang untuk membiayai kegiatan study tour anak-anak mereka.

    Sehingga menurutnya, study tour dinilai lebih bersifat hiburan daripada edukasi.

    “Study tour itu bukan sekadar urusan bus atau perjalanan, tetapi lebih kepada bisnis di baliknya. Seharusnya, ini perjalanan pendidikan, tapi faktanya lebih banyak didominasi oleh travel dan bisnis pariwisata,” ujar Dedi, baru-baru ini.

    Menurut Dedi, kegiatan study tour dapat membebani orang tua.

    Ia berpendapat bahwa banyak orang tua yang terpaksa mengeluarkan uang dalam jumlah besar, padahal itu bukan hal yang mudah bagi mereka.

    “Tidak boleh anak piknik di atas rintihan orang tua. Saya tahu bagaimana kondisi masyarakat Jawa Barat.” 

    Selain itu, kata Dedi, aspek keselamatan juga menjadi pertimbangan serius dalam melarang study tour. 

    Ia juga menyinggung kecelakaan tragis yang menimpa SMK di Depok, yang menyebabkan 11 siswa meninggal dunia.

    Menurutnya, hal itu harus menjadi pelajaran semua pihak agar tidak terulang kembali.

    Usulan Gubernur Banten

    Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni juga menegaskan bahwa kebijakan pelarangan study tour ke luar daerah tetap berlaku di provinsinya.

    Menurutnya, study tour selama ini lebih mengarah pada wisata ketimbang pendidikan.

    Namun jika memang tetap dilakukan, pihaknya mengimbau agar study tour digelar di dalam provinsi.

    “Saya lebih memilih agar siswa bisa melakukan study tour di dalam provinsi Banten, yang memiliki banyak potensi industri dan wisata edukatif.”

    “Jika ingin mengunjungi pabrik atau dunia industri, Banten sudah memiliki banyak pilihan,” ujar Andra.

    Andra mencontohkan, pabrik-pabrik besar di Banten seperti Krakatau Steel dan pabrik baja lainnya bisa menjadi tempat yang sangat mendidik bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

    Pihaknya juga terbuka apabila ada siswa luar daerah memilih untuk datang ke Banten mengenal industri yang ada.

    “Malah, orang luar yang harus datang ke sini untuk study tour,” tegasnya.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha, Galuh Widya Wardani/Glery Lazuardi)(Kompas.com/Firda Janati)(TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman)

  • China Lawan Balik Trump, Kenakan Tarif Impor 34% Produk AS

    China Lawan Balik Trump, Kenakan Tarif Impor 34% Produk AS

    Jakarta –

    China mengumumkan tarif tambahan sebesar 34% untuk semua produk dari Amerika Serikat (AS). Langkah ini sebagai upaya untuk membalas kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump.

    Melansir dari CNN, Jumat (4/4/2025), tarif impor baru tersebut berlaku mulai 10 April 2025. Diketahui Trump telah menetapkan tarif impor baru sebesar 34% pada semua barang China yang diimpor ke AS.

    Sejak menjabat kembali sebagai presiden, Trump telah mengenakan dua tahap bea masuk tambahan sebesar 10% pada semua impor China. Jika ditambahkan dengan tarif yang sudah ada sebelumnya, hal ini berarti barang-barang China yang tiba di AS akan secara efektif dikenakan bea masuk lebih dari 54%.

    “Praktik AS ini tidak sejalan dengan aturan perdagangan internasional, sangat merugikan hak dan kepentingan sah China, dan merupakan praktik intimidasi unilateral yang khas,” kata Komisi Tarif Dewan Negara China dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan tarif pembalasannya.

    Sebagai bagian dari tindakan balasan yang diumumkan pada hari Jumat, China juga menambahkan setidaknya 11 perusahaan Amerika yang masuk dalam daftar perusahaan yang tidak dapat diandalkan, termasuk produsen pesawat nirawak. Hal ini membuat China mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan asing, termasuk perusahaan yang terkait dengan penjualan senjata ke Taiwan.

    Selain China, negara-negara terkena kebijakan Trump telah mengumumkan tarif balasan, seperti Kanada. Hal ini memicu perang dagang semakin meningkat ke level tertinggi dalam kurun waktu satu abad ini.

    Sebagai informasi, Donald Trump telah resmi mengumumkan tarif impor baru untuk sejumlah negara dengan besaran yang berbeda. Tarif resiprokal atau tarif timbal balik itu menyasar sejumlah negara seperti China, Vietnam, hingga Indonesia.

    Dikutip dari The New York Times, Kamis (3/4), setidaknya ada 100 mitra dagang yang terkena tarif baru. Beberapa negara terkena tarif cukup besar, seperti China 34%, Vietnam 46%, Kamboja 49%, Taiwan 32%, India 26%, hingga Korea Selatan 25%.

    Indonesia sendiri terkena tarif impor sebesar 32%, lebih besar dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia atau Singapura.

    (acd/acd)

  • Menuntut Respons Cepat, Inggris dan Prancis Tuduh Putin Terus Ulur Waktu Gencatan Senjata di Ukraina – Halaman all

    Menuntut Respons Cepat, Inggris dan Prancis Tuduh Putin Terus Ulur Waktu Gencatan Senjata di Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inggris dan Prancis menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin menunda-nunda pembicaraan gencatan senjata yang bertujuan menghentikan invasi di Ukraina, Jumat (4/4/2025).

    Inggris dan Prancis menuntut tanggapan cepat dari Moskow setelah berminggu-minggu upaya Amerika Serikat (AS) untuk mengamankan gencatan senjata.

    Dikutip dari AP News, Rusia secara efektif menolak usulan AS untuk menghentikan pertempuran penuh dan segera selama 30 hari.

    “Penilaian kami adalah bahwa Putin terus mengaburkan, terus mengulur-ulur waktu,” kata Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, kepada wartawan di markas besar NATO, berdiri di samping mitranya dari Prancis, Jean-Noel Barrot, dalam sebuah pertunjukan persatuan yang simbolis.

    Kremlin: Dialog Akan Memakan Waktu

    Utusan Kremlin, Kirill Dmitriev, yang mengunjungi Washington minggu ini untuk melakukan pembicaraan dengan pejabat pemerintahan Donald Trump, mengatakan pertemuan lebih lanjut akan diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang belum terselesaikan.

    Kirill Dmitriev mengatakan kepada wartawan Rusia bahwa “dialog akan memakan waktu, tetapi berjalan secara positif dan konstruktif.”

    Ia mengkritik apa yang disebutnya sebagai “kampanye media yang terkoordinasi dengan baik dan upaya berbagai politisi untuk merusak hubungan Rusia-AS, mendistorsi pernyataan Rusia, dan menggambarkan Rusia dan para pemimpinnya secara negatif.”

    Sebelumnya, Dmitriev, kepala dana kekayaan negara Rusia, dijatuhi sanksi oleh pemerintahan Joe Biden setelah invasi Ukraina.

    AS terpaksa mencabut pembatasan sementara untuk mengizinkannya bepergian ke Washington minggu ini.

    Serangan Drone Rusia Tewaskan 5 Orang di Kharkiv

    Sementara itu, serangan pesawat tak berawak Rusia menewaskan lima orang dan melukai lebih dari 30 orang di kota Kharkiv di timur laut Ukraina, kata pihak berwenang pada hari Jumat, serangan terbaru di tengah meningkatnya tekanan AS untuk gencatan senjata.

    Rusia dan Ukraina telah meningkatkan serangan udara bahkan ketika Presiden AS Donald Trump mendorong mereka untuk datang ke meja perundingan dan mencapai kesepakatan untuk mengakhiri pertempuran yang mahal selama lebih dari tiga tahun.

    Serangan terhadap Kharkiv terjadi beberapa jam sebelum kepala militer Prancis dan Inggris tiba di Kyiv untuk berunding tentang bagaimana pasukan penjaga perdamaian Eropa dapat dikerahkan ke Ukraina untuk membantu menegakkan gencatan senjata di masa mendatang.

    “Seorang pria berusia 88 tahun meninggal di rumah sakit. Sampai saat ini, lima orang meninggal dan 32 lainnya luka-luka,” kata Gubernur Kharkiv Oleh Syniehubov di media sosial, memperbarui jumlah korban sebelumnya.

    Seorang reporter AFP di kota itu melihat petugas penyelamat memanjat melalui puing-puing bangunan perumahan yang hancur, sementara asap abu-abu memenuhi udara di tempat apartemen dulunya berdiri.

    Ukraina telah berulang kali menuduh Rusia menargetkan wilayah pemukiman dan warga sipil selama invasi tiga tahunnya.

    Moskow membantah sengaja menembaki target non-militer, meskipun ribuan warga sipil telah tewas dalam serangan udara Rusia, termasuk di sekolah, rumah sakit, dan blok apartemen.

    Enam orang lainnya terluka dalam serangan Rusia semalam di wilayah Ukraina di Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia dan Kyiv, otoritas setempat melaporkan.

    Reporter AFP di ibu kota melaporkan ledakan keras dari sistem pertahanan udara kota yang beroperasi sepanjang malam.

    Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Ukraina juga telah menembakkan lebih dari 100 pesawat tak berawak ke wilayah Rusia semalam, termasuk ibu kota Moskow.

    Seorang pria di wilayah perbatasan Bryansk tewas dalam satu serangan, kata gubernur daerah tersebut dalam sebuah posting Telegram pada hari Jumat.

    Tak lama setelah serangan semalam, panglima militer dari London dan Paris tiba di Kyiv untuk membicarakan kemungkinan pengerahan pasukan.

    “Pada suatu saat nanti akan ada kebutuhan untuk kapasitas militer atau jaminan, kapan pun perdamaian tercapai. Dan inilah alasan mengapa para panglima militer kita akan berada di Kyiv hari ini untuk memajukan pekerjaan ini,” kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot di sela-sela pertemuan NATO di Brussels.

    Saat ini, Ukraina mendesak Barat, termasuk Amerika Serikat, untuk memasukkan jaminan keamanan yang kuat sebagai bagian dari perjanjian perdamaian yang lebih luas untuk memastikan Rusia tidak menyerang lagi.

    RUSIA REBUT KURSK – Tangkapan layar video YouTube Shanghai Eye memperlihatkan situasi daerah Kursk, Rusia, tanggal 13 Maret 2025. Presiden AS Donald Trump meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menyelamatkan nyawa tentara Ukraina di Kursk. (Tangkapan layar video YouTube Shanghai Eye)

    Trump Menyalahkan Putin dan Zelensky

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengecam Vladimir Putin dan Volodymyr Zelensky pada Minggu (30/3/2025).

    Trump mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap para pemimpin Rusia dan Ukraina saat ia berjuang untuk mencapai gencatan senjata guna mengakhiri perang.

    Meskipun Trump menegaskan kepada wartawan bahwa “kami membuat banyak kemajuan,” ia mengakui bahwa “ada kebencian yang luar biasa” antara kedua pria tersebut, sebuah indikasi baru bahwa negosiasi mungkin tidak menghasilkan kesimpulan cepat seperti yang ia janjikan selama kampanye.

    Diketahui, Trump tengah berupaya mengakhiri konflik di Ukraina yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun.

    Bulan lalu, Washington mengadakan pembicaraan terpisah dengan Kyiv dan Moskow di Arab Saudi, mengumumkan bahwa keduanya telah sepakat untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi dan di Laut Hitam.

    Tetapi Moskow dan Kyiv sejak itu saling menuduh satu sama lain melakukan serangan yang disengaja terhadap infrastruktur energi.

    Trump mulai menyuarakan kritiknya dalam wawancara dini hari dengan NBC News saat ia berada di Mar-a-Lago, klub pribadinya di Florida.

    Ia mengatakan “marah, kesal” karena Putin mempertanyakan kredibilitas Zelensky.

    Pemimpin Rusia baru-baru ini mengatakan bahwa Zelensky tidak memiliki legitimasi untuk menandatangani kesepakatan damai dan menyarankan bahwa Ukraina membutuhkan pemerintahan eksternal.

    Trump mengatakan dia akan mempertimbangkan untuk menambahkan sanksi baru terhadap Rusia, yang sudah menghadapi sanksi keuangan berat, dan menggunakan tarif untuk melemahkan ekspor minyaknya.

    Presiden dari Partai Republik itu jarang mengkritik Putin, dan sebelumnya ia sendiri pernah menyerang kredibilitas Zelensky.

    Misalnya, Trump telah menyatakan bahwa Ukraina menyebabkan perang yang dimulai dengan invasi Rusia tiga tahun lalu, dan ia bersikeras bahwa Zelensky harus menyelenggarakan pemilu meskipun menurut konstitusi Ukraina hal itu ilegal untuk dilakukan selama darurat militer.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia Vs Ukraina

  • Mau Negosiasi dengan Soal Tarif, tapi Indonesia Tak Punya Dubes di AS

    Mau Negosiasi dengan Soal Tarif, tapi Indonesia Tak Punya Dubes di AS

    Mau Negosiasi dengan Soal Tarif, tapi Indonesia Tak Punya Dubes di AS
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Langkah
    pemerintah

    Indonesia
    yang ingin mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Amerika Serikat untuk menegosiasikan
    tarif
    timbal balik sebesar 32 persen disorot Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (
    Indef
    ), Andry Satrio Nugroho.
    Sebab, saat ini Indonesia tidak memiliki Duta Besar (
    Dubes
    ) yang ditempatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Washington DC, Amerika Serikat selama hampir dua tahun.
    “Jadi ada kekosongan representatif (Indonesia) di US. Ini yang juga menurut saya sesuatu yang melihat bahwa US itu bukan mitra dagang potensial atau strategis kita.
    Pemerintah
    abai dalam hal ini menurut saya,” ujar Andry saat dihubungi, Jumat (4/4/2025).
    Diketahui, saat ini posisi Dubes Indonesia untuk
    AS
    telah kosong selama hampir dua tahun, setelah Rosan Roeslani menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023.
    Rosan tak lagi menduduki posisi Dubes Indonesia untuk AS karena pada saat itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
    “Kita tidak punya ya Dubes yang kita taruh di Washington, itu udah hampir dua tahun,” ujar Andry.
    Padahal beberapa komoditas utama menyumbang surplus perdagangan terbesar bagi Indonesia lewat ekspornya ke AS. Beberapa di antaranya perlengkapan elektrik, pakaian, aksesoris rajutan, dan alas kaki.
    “Kita tahu banyak produk yang akan sulit masuk ke pasar US dan produk-produk di antaranya produk industri padat karya,” ujar Andry.
    Hal tersebut semakin membuatnya skeptis terkait diplomasi yang ingin dilakukan pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat dalam menegosiasikan
    tarif timbal balik
    sebesar 32 persen.
    Apalagi pemerintah dinilainya tak memiliki pendirian dalam menanggapi kebijakan tarif
    impor
    yang dicetuskan Presiden Donald
    Trump
    .
    “Jadi memang tidak ada kata yang lebih tepat selain bahwa pemerintah melakukan pengabaian dan juga merasa ini bukan sesuatu yang urgen. Nanti kita bisa melihat paling nyata Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kita akan jatuh ketika pembukaan pasar,” ujar Andry.
    “Kenapa? karena investor lagi-lagi kehilangan rasa kepercayaan kepada pemerintah bahwa pemerintah diam saja. Jadi tidak punya standpoint yang diberikan oleh Indonesia kepada pihak US,” sambungnya menegaskan.
    Diketahui, pemerintah Indonesia mengirim delegasi tingkat tinggi ke Washington DC, Amerika Serikat, untuk bernegosiasi atas kebijakan tarif impor yang diambil Presiden AS Donald Trump.
    Hal itu disampaikan melalui siaran pers Kementerian Luar Negeri untuk merespons kebijakan kenaikan tarif impor untuk Indonesia sebesar 32 persen.
    “Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS,” tulis Kemenlu di laman resminya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Amazon Ajukan Tawan Akuisisi TikTok Jelang 5 April

    Amazon Ajukan Tawan Akuisisi TikTok Jelang 5 April

    Pejabat pemerintah Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa Amazon mengajukan tawaran untuk membeli TikTok saat tenggat waktu semakin dekat. TikTok menghadapi batas waktu 5 April untuk mencapai kesepakatan guna menemukan pembeli non-Tiongkok yang terancam dilarang masuk ke Amerika Serikat

  • Kepala PCO Hasan Nasbi Sebut Pelobi Tingkat Tinggi Berangkat ke Amerika Bahas Tarif Trump

    Kepala PCO Hasan Nasbi Sebut Pelobi Tingkat Tinggi Berangkat ke Amerika Bahas Tarif Trump

    JAKARTA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengatakan pelobi tingkat tinggi akan berangkat ke Amerika Serikat. Mereka akan melakukan negosiasi terkait tarif resiprokal atau yang lebih dikenal dengan tarif Trump.

    “Pemerintah juga mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bernegosiasi dengan pemerintah AS,” kata Hasan Nasbi dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 4 April.

    Selain itu, secara pararel pemerintah juga menghitung dampak penerapan tarif yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump. Hasan juga menyebut perbaikan regulasi juga dilakukan pemerintah.

    “Di dalam negeri sendiri pemerintah juga sedang menerapkan penyederhanaan regulasi agar produk-produk Indonesia bisa lebih kompetitif,” tegas Hasan.

    Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang menargetkan sejumlah negara, termasuk beberapa mitra dagang terdekat AS pada Kamis, 3 April waktu setempat.

    Dalam pidato di Taman Mawar Gedung Putih dengan latar belakang bendera AS, Trump menerapkan tarif impor tinggi terhadap China dan Uni Eropa. Ia menyebut hari itu sebagai Hari Pembebasan. “Selama bertahun-tahun, negara kita telah dieksploitasi oleh berbagai negara, baik sekutu maupun lawan,” ujar Trump.

    Selain Indonesia, China juga terdampak kebijakan ini dengan tarif 34 persen. Negara Tirai Bambu tersebut menjadi yang pertama disebut oleh Trump saat mengumumkan kebijakan tarif baru.

    Di kawasan ASEAN, beberapa negara juga dikenakan tarif impor yang tinggi, seperti Thailand dengan 36 persen dan Vietnam dengan 46 persen. Tidak hanya negara-negara Asia, sekutu AS pun ikut terkena kebijakan tarif impor Trump ini, di antaranya Uni Eropa 20 persen, Jepang 24 persen, serta Korea Selatan 25 persen.

  • Indonesia-Malaysia Satukan Barisan Hadapi Tarif ‘Mencekik’ dari Trump

    Indonesia-Malaysia Satukan Barisan Hadapi Tarif ‘Mencekik’ dari Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah pemimpin negara-negara ASEAN langsung melakukan koordinasi untuk merespons pengenaan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 2 April 2025 lalu.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terbang ke Malaysia yang saat ini bertindak sebagai Keketuaan ASEAN tahun 2025. 

    Indonesia dan Malaysia mengakui bahwa kebijakan tarif Presiden Trump menimbulkan tantangan yang besar terhadap dinamika perdagangan global. Dengan tetap menghormati kebijakan tersebut, Indonesia dan Malaysia percaya pada hubungan yang konstruktif dan saling menguntungkan. Keduanya berkomitmen untuk menjaga kepentingan ekonomi dengan tetap menjaga hubungan perdagangan yang kuat dengan AS.

    “Malaysia selaku Keketuaan ASEAN 2025, menjadi sangat penting untuk mendorong penguatan kerjasama seluruh Negara ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan global, termasuk respons atas kebijakan tarif resiprokal AS,” kata Airlangga.

    Sejalan dengan Menko Airlangga, PM Malaysia Anwar Ibrahim juga mengatakan bahwa sebagai Ketua ASEAN tahun ini, pihaknya membutuhkan kerja sama dari semua negara tetangga termasuk Indonesia.

    Setelah pertemuan dengan PM Anwar, Menko Airlangga langsung melakukan pertemuan khusus dengan Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri (MITI) Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Azis.

    “Dalam lingkungan global yang penuh ketidakpastian, persatuan ASEAN bukan lagi pilihan, tetapi menjadi suatu keharusan. Mari kita perkuat ekonomi regional untuk kesejahteraan bersama,” ujar Tengku Zafrul.

    Pada kesempatan tersebut Menko Airlangga menegaskan, “Posisi ASEAN di Indo Pasifik sangat penting, bisa menjadi satu kekuatan yang sangat besar, untuk mendorong penguatan ekonomi regional di Kawasan ASEAN dan di tingkat global.”

    Kedua negara sepakat, pada saat ekonomi global sedang bergejolak, maka suara ASEAN perlu lebih lantang.

    Seperti diketahui, Indonesia dan Malaysia akan memanfaatkan Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi (Trade and Investment Framework Agreement/TIFA) untuk mencari keuntungan dari perdagangan timbal balik dan mengupayakan berbagai perjanjian kerjasama dengan AS. Menko Airlangga menegaskan, “Perlu dilakukan sinkronisasi antar negara-negara ASEAN, karena dari 10 negara ASEAN, semua terkena dampak kebijakan tarif resiprokal AS, sehingga perlu secara kolektif membangun komunikasi dan engagement dengan Pemerintah AS.”

    Pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS. Selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut.

    (hsy/hsy)

  • Indonesia Hadapi Tarif Trump, Begini 4 Tuntutan Pengusaha Tekstil

    Indonesia Hadapi Tarif Trump, Begini 4 Tuntutan Pengusaha Tekstil

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan tarif timbal balik (reciprocal tariff) yang digulirkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai mengundang kekhawatiran industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia. Dua asosiasi besar di sektor ini, yakni Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah demi melindungi industri dalam negeri dari dampak kebijakan tersebut.

    Menurut pernyataan resmi kedua asosiasi, kebijakan tarif dari AS ini akan mengubah peta perdagangan TPT dunia secara signifikan. Negara-negara produsen seperti China, India, Vietnam, Bangladesh, Myanmar, dan Kamboja diperkirakan akan mencari pasar baru, dan Indonesia berisiko besar menjadi target banjir produk impor murah.

    Oleh karenanya, API dan APSyFI meminta pemerintah segera mengeluarkan kebijakan untuk melindungi pasar dalam negeri dari serbuan produk impor. Selain itu, mereka juga meminta agar kebijakan Persetujuan Teknis dalam pengaturan impor tetap diberlakukan, termasuk kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    “Ekspor ke AS tidak ada kaitannya dengan aturan impor dan TKDN yang saat ini berlaku. Jadi jangan sampai ada pengenduran aturan dalam negeri hanya karena tekanan dari luar,” tegas mereka dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (4/4/2025).

    Mereka juga menyoroti pentingnya pemerintah merespons perang tarif dengan kebijakan tarif serupa, bukan dengan bergeser ke isu non-tarif seperti Non-Tariff Measures (NTM) atau Non-Tariff Barriers (NTB). Di sisi lain, menjaga keberlangsungan industri padat karya juga menjadi sorotan.

    “Mempertahankan industri tekstil padat karya ini penting untuk penyerapan tenaga kerja dan menjaga daya beli masyarakat,” tulisnya.

    Gunakan Kapas AS, Bukan Produk Jadinya

    Sementara itu, API dan APSyFI menilai peluang tetap terbuka bagi Indonesia untuk mengekspor ke AS dengan tarif rendah, asal memenuhi syarat menggunakan setidaknya 20% bahan baku dari AS. Karena AS tidak memproduksi benang atau kain, API dan APSyFI menyarankan agar industri tekstil dalam negeri menggunakan kapas asal AS, yang bisa dipadukan dengan serat polyester dan rayon produksi lokal.

    “Ini akan memperkuat industri TPT dari hulu ke hilir dan sekaligus mengurangi ketergantungan pada produk jadi impor,” jelas mereka.

    Kendati demikian, data menunjukkan, dalam kondisi normal, industri TPT Indonesia membeli kapas dari AS senilai US$ 600 juta. Namun ironisnya, Indonesia justru mengimpor benang, kain, dan pakaian jadi dari China hingga mencapai US$ 6,5 miliar per tahun.

    “Impor dari China ini telah membunuh industri tekstil dalam negeri. Akibatnya, tingkat pemanfaatan mesin produksi kita hanya 45%,” ungkap mereka.

    Untuk industri pemintalan saja, dari total kapasitas 12 juta mata pintal, hanya 4 juta yang digunakan saat ini. Karena itu, mereka mendorong adanya negosiasi dagang yang lebih adil dengan AS.

    “Kami berharap pemerintah mendorong kerja sama dagang agar kita bisa mengimpor lebih banyak kapas dari AS sebagai trade-off, bukan justru membanjiri pasar dengan produk jadi yang mematikan industri lokal,” tambahnya.

    Tertibkan SKA, Hentikan Transshipment

    Tuntutan terakhir dari API dan APSyFI menyasar pada tata kelola ekspor-impor yang dinilai masih lemah, khususnya terkait penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO). Selama tiga tahun terakhir, diduga terjadi praktik transshipment, yakni produk asal China diekspor ke AS dengan SKA Indonesia.

    “Contohnya, lonjakan ekspor benang tekstur filament polyester dari Indonesia ke AS yang tidak wajar. Ini dilakukan oleh trader, bukan produsen. Tapi imbasnya, semua produsen Indonesia kena Bea Masuk Anti Dumping dari AS,” tegas mereka.

    Untuk itu, mereka meminta pemerintah menertibkan penerbitan SKA agar hanya berlaku untuk barang-barang yang benar-benar diproduksi di Indonesia.

    “SKA tidak boleh dipakai untuk melegalkan transshipment. Ini merugikan industri kita sendiri,” pungkasnya.

    (hsy/hsy)