Xcloud.id

Negara: Amerika Serikat

  • Kekayaan Sederet Miliarder Amblas US0 Miliar Lebih Imbas Tarif Trump

    Kekayaan Sederet Miliarder Amblas US$200 Miliar Lebih Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Kedekatan dengan Donald Trump tidak membuat Elon Musk lolos dari dampak tarif yang diberlakukan Presiden AS tersebut. 

    Tarif Trump yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025, yang melanda negara-negara dan mengirimkan gelombang kejut di seluruh pasar global, telah merugikan para miliarder terkaya di dunia seperti Jeff Bezos, Elon Musk, dan Mark Zuckerberg.

    Gelombang tarif terbaru memicu badai keuangan, yang menyebabkan salah satu kemerosotan pasar terburuk sejak era pandemi.

    Lantaran menyebabkan kemerosotan di pasar global, Indeks Miliarder Bloomberg mengalami penurunan harian terbesar keempat dalam sejarah, dan terbesar sejak puncak pandemi Covid-19.

    Sebagian besar miliarder yang terpukul keras berasal dari Amerika sendiri. Kemerosotan tersebut menghapus ratusan miliar kekayaan orang-orang terkaya di dunia, bahkan tidak terkecuali para orang dekat Trump seperti Elon Musk.

    Lalu, siapa saja miliarder yang kekayaannya terseret paling dalam imbas tarif Trump?

    1. Elon Musk

    Ternyata, bahkan persahabatan Presiden tidak dapat menyelamatkannya dari nasib buruk. CEO Tesla dan pemimpin DOGE, dan salah satu ‘sahabat’ terdekat Trump, Elon Musk, kehilangan US$11 miliar pada hari Kamis, karena saham perusahaan mobilnya turun 5,5% menyusul pengumuman tarif Trump.

    2. Jeff Bezos

    Seorang miliarder yang akan melangsungkan pernikahannya dalam beberapa bulan lagi, nampaknya tak bertemu takdir baik. Jeff Bezos adalah pecundang terbesar berikutnya dalam daftar ini, kehilangan kekayaan sebesar US$15,9 miliar setelah saham Amazon anjlok 9% pada Kamis (3/4/2025), menandai penurunan terbesar sejak 2022.

    3. Mark Zuckerberg

    Salah satu pendiri Meta itu juga mengalami kerugian terbesar! Mark Zuckerberg adalah yang paling merugi dalam dolar AS, dengan penurunan 9% perusahaan media sosial tersebut yang menyebabkan kerugian bagi kepala eksekutifnya sebesar US$17,9 miliar, atau sekitar 9% dari kekayaannya.

    Dilansir Bloomberg, 500 orang terkaya di dunia mengalami penurunan kekayaan gabungan sebesar US$208 miliar pada Kamis, segera setelah tarif yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump membuat pasar global terguncang.

    Penurunan kekayaan gabungan sebesar US$208 miliar menandai penurunan terbesar keempat dalam satu hari sejak Bloomberg mulai melacak kekayaan para miliarder 13 tahun lalu, dan yang terburuk sejak jatuhnya pasar yang disebabkan oleh pandemi.

    Miliarder AS kehilangan sebagian besar kekayaan, dengan sembilan dari 10 yang mencatat rugi paling besar berasal dari Amerika. 

    Lebih dari separuh dari mereka yang dilacak oleh indeks kekayaan Bloomberg mengalami penurunan kekayaan, dengan penurunan rata-rata sebesar 3,3%.

    Berikut adalah daftar 10 miliarder teratas yang muncul sebagai pecundang terbesar setelah pengumuman tarif Trump, menurut Bloomberg Billionaires Index pada tanggal 4 April:

    1. Mark Zuckerberg: Turun US17,9 miliar menjadi US$189 miliar

    2. Jeff Bezos : Turun US$15,9 miliar menjadi US$201 miliar

    3. Elon Musk: Turun US$11 miliar menjadi US$322 miliar

    4. Michael Dell: Turun US$9,53 miliar menjadi US$92,1 miliar

    5. Larry Ellison: Turun US$8,10 miliar menjadi US$160 miliar

    6. Jensen Huang: Turun US$7,36 miliar menjadi US$89,6 miliar 

    7. Bernard Arnault: Turun US$6,22 miliar menjadi US$163 miliar

    8. Larry Page: Turun US$4,79 miliar menjadi US$138 miliar 

    9. Sergey Brin: Turun US$4,46 miliar menjadi US$130 miliar 

    10. Thomas Peterffy: Turun US$4,06 miliar menjadi US$49,4 miliar

  • Jangan Seakan-akan Dunia Mau Kiamat

    Jangan Seakan-akan Dunia Mau Kiamat

    Jakarta –

    Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, berbicara tentang tarif impor yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump terhadap Indonesia sebesar 32%. Pria yang akrab disapa JK ini mengatakan masyarakat tak perlu terlalu khawatir seakan dunia mau kiamat.

    JK menjelaskan bahwa tarif yang diterapkan AS kepada sejumlah negara adalah tarif impor masuk ke AS. Ini berarti, barang-barang yang masuk ke AS dari Indonesia akan dikenakan tarif sebesar 32%.

    “Jangan terlalu khawatir, seakan-akan mau kiamat dunia ini. Ini agak lain. Biasanya, tarif impor itu berdasarkan komoditas. Baja berapa tarifnya? 10%. Atau mobil, berapa persen. Ini yang dilakukan negara, jadi ini lebih banyak politisnya sebenarnya. Karena negara yang dikenakan, bukan komoditasnya,” ucap JK di kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (5/4/2025).

    JK menilai, dalam menetapkan tarif impor ini, Trump cenderung emosional atau ada unsur politik yang tinggi kepada negara. JK menilai, pemerintah Indonesia perlu untuk mengklarifikasi perihal barang dari AS yang dijual di RI dikenakan pajak sebesar 64%.

    “Inilah yang perlu pemerintah atau siapapun untuk mengklarifikasi. Kita kena 32%, apa benar barang Amerika kita kenakan pajak atau beban 64%? Dari mana itu 64%? Jadi, tugas kita untuk mengklarifikasi itu. Saya kira ini politis, lebih banyak efek pressure-nya,” tegasnya.

    Ia mengelaborasi seputar tarif impor 32% ini. Tarif senilai 32% ini ditetapkan dari harga impor. Ia mencontohkan, harga sepatu dari Indonesia ke AS itu berkisar di angka US$ 15-US$ 20.

    “Yang kena pajak 32% itu yang ini (harga impor US$ 15-US$ 20). Berapa harga jual di Amerika? Harga jual kalau anda beli, itu antara US$ 50-US$ 70 (di AS). Jadi, kalau US$ 20 dikenakan tarif 32%, itu berarti US$ 6,4. Cuma 10% efeknya (dari harga jual di AS). Yang bayar itu konsumen dan pengusaha Amerika (masing-masing dikenakan 5%). Efeknya tidak segegap gempita apa yang dikenakan,” katanya merinci.

    Sama halnya dengan sawit, JK bilang, estimasi harga crude palm oil (CPO) yang diekspor Indonesia sekitar US$ 1.000 per ton. Kemudian ada produk turunan dari CPO itu yang bisa dijadikan sabun, minyak goreng, dan sebagainya yang harganya bisa 3-4 kali lipat lebih besar.

    “Maka mereka (AS) tentu tidak mau dagangannya habis. Pasti mereka akan efisienkan, mungkin mengurangi biaya iklan, atau pegawainya, sehingga mereka bisa hemat 5%. Pasti itu, karena Amerika itu mahal di logistik. Mereka pasti efisienkan itu supaya jangan kehilangan konsumen. Akhirnya efeknya tidak besar untuk Indonesia, karena tidak mungkin Amerika berhenti beli sabun, beli sawit. Beli sepatu, atau beli spare part,” katanya.

    (fdl/fdl)

  • Respons Kebijakan Trump, Pengusaha RI Sarankan Pemerintah Kenakan Produk AS Tarif 0 Persen – Halaman all

    Respons Kebijakan Trump, Pengusaha RI Sarankan Pemerintah Kenakan Produk AS Tarif 0 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) Daniel Suhardiman mendorong Pemerintah Indonesia merespons perang tarif Amerika Serikat (AS) dengan tarif juga.

    Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif timbal balik, yaitu bea masuk tambahan sebesar 10 persen untuk produk yang masuk ke negara mereka. Ini berlaku pada 5 April 2025.

    Kemudian, ada tarif tambahan spesifik per negara yang berlaku 9 April 2025. Indonesia terkena tarif sebesar 32 persen. Bila ditotal, produk RI yang masuk AS akan terkena tarif 42 persen.

    Menurut Daniel, bea masuk impor AS ini tidak ada kaitannya dengan Non-Tariff Measure (NTM) atau Non-Tariff Barrier (NTB).

    Sebab, NTM atau NTB adalah instrumen penting pemerintah yang sudah umum dilakukan oleh negara manapun guna mengamankan pasar dalam negerinya.

    Daniel menekankan bahwa penerapan NTM atau NTB itu tidak perlu dipicu oleh kebijakan negara lain.

    Ia pun menyarankan agar produk manufaktur AS dikenakan tarif masuk nol persen.

    Hal itu tak perlu menjadi sebuah kekhawatiran karena daya saing produk manufaktur AS dinilai tidak terlalu kompetitif.

    “Kalau perlu, Pemerintah RI beri tarif masuk nol persen pada produk manufaktur AS karena pada dasarnya daya saing produk AS tidak terlalu kompetitif dengan produk manufaktur dalam negeri atau produk manufaktur negara saingan AS,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/4/2025).

    Adapun imbas dari kebijakan ini, Indonesia disebut akan menjadi sasaran ekspor negara-negara yang juga terkena tarif impor Donald Trump.

    Menurut Daniel, hal itu karena Indonesia merupakan pasar yang sangat besar dan potensial.

    “Dengan daya beli yang tinggi, pasti akan menjadi sasaran ekspor bagi negara-negara yang produksinya terdampak dari tarif impor baru AS tersebut,” katanya.

    Ia pun meminta agar Pemerintah RI mempercepat untuk mengeluarkan berbagai kebijakan NTM atau NTB.

    Kebijakan itu antara lain revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024, pemberlakuan pelabuhan entry point, dan memperluas kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    Kebijakan-kebijakan itu disebut sebagai bentuk manajemen risiko yang sangat penting untuk dapat mengamankan pasar dalam negeri.

    “Kebijakan-kebijakan itu juga yang selama ini sudah kami minta, dan untuk segera dilaksanakan,” ujar Daniel. 

    Melalui kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah diminta untuk melindungi industri dalam negeri agar pasar domestik tidak dibanjiri barang-barang impor.

    Lalu, sekaligus juga dapat melindungi produsen dalam negeri yang melakukan ekspor ke AS.

    Kemudian, Daniel meminta agar kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tetap dipertahankan dan tidak dilonggarkan guna merespons kebijakan kenaikan bea masuk impor AS.

    Kebijakan TKDN dinilai ampuh meningkatkan permintaan produk manufaktur dalam negeri, terutama dari belanja pemerintah.

    Lebih lanjut, kebijakan TKDN telah memberi jaminan kepastian investasi dan juga menarik investasi baru ke Indonesia.

    “Banyak tenaga kerja Indonesia bekerja pada industri yang produknya dibeli setiap tahun oleh pemerintah karena dari kebijakan TKDN ini,” ucap Daniel.

    “Pelonggaran kebijakan TKDN akan berakibat hilangnya lapangan kerja dan berkurangnya jaminan investasi di Indonesia,” katanya. 

  • ASIOTI: Tarif Impor Donald Trump Mengancam Infrastruktur Digital Nasional – Page 3

    ASIOTI: Tarif Impor Donald Trump Mengancam Infrastruktur Digital Nasional – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru pada awal April 2025, yang langsung menimbulkan gelombang kejut di pasar global, termasuk Indonesia.

    Indonesia dikenakan tarif 32%, berdampak signifikan pada berbagai sektor, terutama industri digital. 

    Terkait hal ini Asosiasi Internet of Things Indonesia (ASIOTI) menyatakan keprihatinan mendalam atas kebijakan tarif impor Donald Trump. 

    Kebijakan ini dinilai berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur digital nasional dan memperlambat laju transformasi digital di seluruh Indonesia.

    Ketua Umum ASIOTI, Teguh Prasetya, menyebut kebijakan proteksionis ini tidak hanya memengaruhi pelaku industri, tetapi juga memperlambat pengembangan teknologi seperti IoT, Cloud Computing, Big Data, AI, hingga jaringan 5G yang menjadi tulang punggung transformasi digital Indonesia.

    “Jika tidak diantisipasi, kita berisiko mengalami penurunan posisi dalam indeks broadband global yang saat ini sudah berada di bawah rata-rata negara-negara ASEAN,” ujar Teguh melalui keterangan resminya, Sabtu (5/4/2025). Data terbaru dari Speedtest Global Index menunjukkan bahwa posisi Indonesia dalam Global Broadband Index untuk kecepatan internet seluler masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia.

    Indonesia berada di peringkat 103 dengan kecepatan rata-rata 20,17 Mbps, jauh di bawah Brunei (peringkat 16), Singapura (peringkat 22), Malaysia (peringkat 46), Vietnam (peringkat 52), Thailand (peringkat 54), Laos (peringkat 68), Myanmar (peringkat 75), serta Filipina dan Kamboja (masing-masing peringkat 80 dan 96).

    Tanpa penguatan infrastruktur digital, Indonesia akan semakin kesulitan mengejar ketertinggalan dan mewujudkan visi sebagai kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

     

     

  • Ternyata Ada Peluang Bagi Indonesia di Balik Tarif Impor Trump, Apa Itu? – Page 3

    Ternyata Ada Peluang Bagi Indonesia di Balik Tarif Impor Trump, Apa Itu? – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian, menyoroti kebijakan baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yaitu penetapan tarif resiprokal untuk sejumlah negara termasuk Indonesia, yang dinilainya akan membawa kesempatan sekaligus keseimbangan baru.

    Seperti diketahui, mulai 2 April 2025 AS memberlakukan tarif dasar 10% plus tambahan 32% untuk Indonesia. Fakhrul memandang, pemerintah RI sebaiknya tidak reaktif dan melakukan tindakan balasan yang terlalu cepat.

    Belajar dari proses yang terjadi sebelumnya, ia menilai ada kecenderungan pemerintahan Donald Trump lebih menggunakan metode Carrot and Stick, dengan penetapan tarif baru ini sebagai permulaan.

    “Negosiasi bilateral antar negara terkait perdagangan adalah hal yang selanjutnya akan dilakukan,” ujar Fakhrul dikutip Sabtu (5/4/2025).

    Ia menjelaskan, kondisi dunia sekarang ini mulai mengalami perubahan dengan terjadinya pelemahan multilateralism. Ke depannya, perjanjian kerjasama ekonomi akan lebih banyak dilakukan langsung antar negara atau bilateral.

    “Dalam kondisi seperti sekarang ini, pelemahan ekonomi domestik dan pelemahan nilai tukar rupiah adalah hal yang lumrah terjadi dan rupiah akan berada dalam kondisi overshoot (pelemahan yang cepat dalam waktu pendek), untuk kemudian kembali menguat pada keseimbangan baru,” jelas dia.

    “Untuk bisa memiliki keseimbangan baru rupiah yang kuat, pemerintah harus melakukan beberapa hal,” lanjutnya.

    Beberapa yang bisa dilakukan adalah proses realokasi anggaran sehingga perputaran ekonomi dalam negeri bisa meningkat. Pemerintah juga perlu memberikan komunikasi baik kepada masyarakat dan pasar keuangan tentang langkah konkret untuk memastikan ketergantungan Indonesia pada ekonomi global bisa turun dalam jangka waktu yang cepat.

    “Isu ketahanan pangan, energi dan kesehatan menjadi hal penting terkait dengan meningkatnya tensi perang dagang.”

     

  • Duh! Trump Diduga Gunakan AI Lancarkan Perang Tarif Dagang

    Duh! Trump Diduga Gunakan AI Lancarkan Perang Tarif Dagang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump disebut buatan Artificial Intelligence (AI). Hal tersebut terungkap dengan perhitungan sederhana yang dilakukan oleh ekonom James Surowiecki dan laman The Verge.

    The Verge melaporkan angka tarif baru itu berasal dari perhitungan yang disederhanakan dari chatbot AI. Menurut laporan itu, tim Trump perlu menggunakannya karena formulasi harus dilakukan dalam waktu singkat.

    Sementara itu. Surowiecki mengatakan seseorang bisa membuat angka yang sama seperti perhitungan Gedung Putih. Caranya dengan mengambil defisit perdagangan suatu negara dengan AS. Berikutnya hasil angka itu membaginya dengan total ekspor ke AS.

    “Bagi dua angka tersebut, dan Anda akan mendapatkan tarif timbal balik diskon yang siap digunakan,” jelasnya.

    Foto: Donald Trump dengan Saham & Dolar/ Aristya Rahadian
    Donald Trump dengan Saham & Dolar

    Media AS, Politico juga mengindikasikan dugaan serupa. Sejumlah pengguna X mencoba melakukan hal serupa. Mereka melakukan percobaan dengan meminta pada sejumlah chatbot yakni ChatGPT, Gemini, Claude, dan Grok. Perhitungannya dengan memecahkan defisit perdagangan dan menempatkan AS pada level yang sama, dengan rumus yang dihasilkan chatbot sama, yakni defisit dibagi ekspor.

    Namun Gedung Putih membantah klaim tersebut. Pihak pemerintah menyebutkan akan mempublikasikan rumus yang digunakan. Kebijakan impor yang dikeluarkan Trump membebankan pada sejumlah negara. Pemerintah AS menerapkan basis tarif impor 10% ke semua negara dan ada juga tarif resiprokal.

    Tiap negara mendapatkan besaran yang berbeda, berdasarkan defisit perdagangan yang ditimbulkan. Misalnya Indonesia dikenakan tarif sebesar 32%.

    (npb/wur)

  • Yoon Suk Yeol Dimakzulkan: Kehilangan Uang Pensiun dan Hak Dimakamkan di Pemakaman Nasional – Halaman all

    Yoon Suk Yeol Dimakzulkan: Kehilangan Uang Pensiun dan Hak Dimakamkan di Pemakaman Nasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mahkamah Konstitusi Korea Selatan secara resmi memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol pada Jumat (4/4/2025).

    Putusan pemakzulan Yoon Suk Yeol dibacakan langsung oleh Penjabat Ketua MK, Moon Hyung-bae.

    Delapan hakim MK dengan suara bulat mengesahkan pemakzulan yang sebelumnya telah disetujui Majelis Nasional pada Desember 2024.

    Putusan ini langsung berlaku dan memaksa Korea Selatan mengadakan pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari.

    Dilansir Yonhap dan AFP, Yoon Suk Yeol dimakzulkan karena dianggap melanggar Konstitusi dan hukum, setelah ia mengumumkan status darurat militer pada 3 Desember 2024.

    Tak hanya itu, Yoon juga mengerahkan pasukan ke Majelis Nasional guna menghentikan penolakan terhadap kebijakannya waktu itu.

    Ia juga memerintahkan penangkapan terhadap sejumlah politisi.

    Mahkamah Konstitusi menyatakan tindakan Yoon sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

    Keputusan tersebut dinilai sebagai bentuk “pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat.”

    “Mengingat dampak negatif yang serius dan konsekuensi luas dari pelanggaran konstitusional terdakwa, kami memberhentikan Presiden Yoon Suk Yeol dari jabatannya,” kata Moon Hyung-bae.

    MK menilai Yoon menggunakan kekuatan militer untuk tujuan politik, merusak kenetralan angkatan bersenjata, dan menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas nasional.

    Buntut dari pemakzulan ini, Yoon kehilangan berbagai hak istimewa sebagai mantan presiden.

    Ia tidak lagi berhak atas uang pensiun yang besarannya mencapai 95 persen dari gaji presiden.

    Yoon pun tidak mendapat staf atau asisten resmi.

    Bahkan Yoon Suk Yeol kehilangan hak untuk dimakamkan di Pemakaman Nasional Seoul.

    Yoon juga harus mengosongkan kediaman resmi di Hannam-dong, meski belum ada batas waktu pasti kapan ia akan pindah.

    Ia diperkirakan akan kembali ke rumah pribadinya di Distrik Seocho, Seoul.

    Meski begitu, Yoon masih akan mendapat pengamanan dari negara berdasarkan Undang-undang tentang Perlakuan Terhormat kepada Mantan Presiden.

    Perlindungan ini juga berlaku bagi istrinya, Kim Keon Hee, selama lima tahun dan dapat diperpanjang hingga 10 tahun jika diperlukan, The Korea Herald melaporkan.

    Namun, jika Yoon ditangkap atas kasus kriminal, hak ini bisa dicabut.

    Yoon kemungkinan akan menghadapi penyelidikan pidana, termasuk tuduhan pengkhianatan serta dugaan keterlibatan dalam skandal yang melibatkan ibu negara dan sejumlah pejabat lain.

    Pasca putusan MK, reaksi masyarakat Korea Selatan terbelah.

    Para pendemo anti-Yoon bersorak dan berpelukan, sementara para pendukungnya menangis dan mengumpat.

    Dua pendukung bahkan dilaporkan tewas akibat membakar diri sebagai bentuk protes.

    Sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Prancis, Rusia, dan China telah mengeluarkan peringatan kepada warganya untuk menghindari lokasi demonstrasi di Korea Selatan.

    Melalui pengacaranya, Yoon menyampaikan permintaan maaf beberapa jam setelah putusan dibacakan.

    “Saya sangat menyesal tidak dapat memenuhi harapan dan ekspektasi Anda,” ujar Yoon.

    “Merupakan kehormatan terbesar dalam hidup saya untuk mengabdi kepada negara kita,” lanjutnya.

    “Saya sangat berterima kasih atas dukungan Anda yang tak tergoyahkan, bahkan ketika saya gagal,” klaimnya.

    Situasi Normal Pascapemakzulan

    Pemerintah Korea Selatan memastikan pemerintahan tetap berjalan normal pasca pemakzulan.

    Juru Bicara Pemerintah, Yu In Chon, menyatakan seluruh fungsi negara tetap berjalan sesuai konstitusi.

    “Kami berkomitmen untuk administrasi urusan negara yang stabil,” ujar Yu, yang juga menjabat Menteri Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata, dikutip dari CNBC.

    Pemerintah juga akan memperkuat keamanan nasional, sistem tanggap bencana, dan menanggapi masalah perdagangan serta diplomasi yang sempat tertunda.

    Tujuannya, untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap ekonomi nasional.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Jangan Kaget! Segini Harga Mobil China yang Bikin iShowSpeed Terpukau

    Jangan Kaget! Segini Harga Mobil China yang Bikin iShowSpeed Terpukau

    Jakarta –

    Streamer kenamaan asal Amerika Serikat (AS), Darren Jason Watkins alias iShowSpeed dibuat terpukau dengan mobil listrik BYD YangWang U9 saat berkunjung ke Chongqing, China. Bahkan, dia sampai berminat membelinya. Lantas, berapa harga kendaraan canggih tersebut?

    Disitat dari kanal YouTube resminya, iShowSpeed bertanya ke salah satu pemandu asal China mengenai harga BYD YangWang U9. Sebab, selama hidupnya, dia tak pernah bertemu kendaraan secanggih itu.

    “Saya heran, bro. Saya heran. Saya akan membelinya, berapa harganya? Saya mau membelinya sekarang juga,” tanya iShowSpeed ke pemandu asal China yang memahami mobil tersebut, dikutip Sabtu (5/4).

    iShowSpeed kepincut mobil China. Foto: Doc. YouTube iShowSpeed.

    Pemandu tersebut menjawab, BYD YangWang U9 punya harga US$ 200 ribu atau sekira Rp 3,3 miliar. Namun, kendaraan itu belum dijual di Amerika Serikat atau Portugal. Sehingga iShowSpeed saat ini belum bisa membelinya.

    BYD YangWang U9 meluncur awal tahun lalu. Ketika itu, kendaraan bergaya supercar tersebut dibanderol 1,68 juta yuan atau sekira Rp 3,8 miliaran. Itulah mengapa, mobil listrik itu masuk jajaran flagship product yang hanya bisa dimiliki kalangan tertentu.

    Pada kesempatan yang sama, iShowSpeed dibuat terpukau saat menjajal YangWang U9 di area parkir Chongqing. Sebab, kendaraan tersebut bisa jalan dan parkir secara otonom, berputar hingga 160 derajat, berjungkat-jungkit dan melakukan gerakan ‘tari’.

    “Oh, sial! Ini tidak mungkin! Ini tidak mungkin! Kok bisa mobilnya bergerak sendiri, sih?” demikian jerit iShowSpeed dari dalam YangWang U9 yang mampu parkir secara otonom tersebut.

    Spesifikasi BYD YangWang U9

    BYD YangWang U9 menggunakan platform e4 dengan sistem suspensi Disus X dari BYD. Berkat platform dan suspensi itu, mobil ini bisa melaju secara unik dengan tiga roda, melompat bahkan ‘menari’.

    YangWang U9 digerakkan empat motor listrik dengan total tenaga 1.287 daya kuda. Torsi maksimalnya mencapai 1.680 Nm. Motor listriknya bisa berputar hingga kecepatan 21.000 rpm.

    iShowSpeed kepincut mobil China. Foto: Doc. YouTube iShowSpeed.

    Supercar bertenaga listrik ini menggunakan sistem penggerak semua roda (AWD). Mobil ini mampu berakselerasi dari posisi diam hingga kecepatan 100 km/jam dalam 2,36 detik. BYD mengklaim, YangWang U9 bisa melaju di drag race jarak 400 meter (seperempat mil) dalam 9,78 detik.

    Kecepatan tertinggi resmi YangWang U9 mencapai 309 km/jam. Mobil ini telah diuji di Sirkuit Internasional Shanghai dengan catatan waktu lap 2 menit 17,65 detik.

    (sfn/lth)

  • Respons Kebijakan Trump, Pengusaha RI Sarankan Pemerintah Kenakan Produk AS Tarif 0 Persen – Halaman all

    Kebijakan Tarif Trump, Indonesia Dinilai Harus Bisa Ambil Kesempatan Baru – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yaitu penetapan tarif resiprokal untuk sejumlah negara termasuk Indonesia, dinilai bisa membawa kesempatan sekaligus keseimbangan baru.

    Seperti diketahui, mulai 2 April 2025 AS memberlakukan tarif dasar 10 persen plus tambahan 32 persen untuk Indonesia. 

    Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian mengatakan, pemerintah RI sebaiknya tidak reaktif dan melakukan tindakan balasan yang terlalu cepat. 

    Belajar dari proses yang terjadi sebelumnya, ia menilai ada kecenderungan pemerintahan Donald Trump lebih menggunakan metode Carrot and Stick, dengan penetapan tarif baru ini sebagai permulaan. 

    “Negosiasi bilateral antar negara terkait perdagangan adalah hal yang selanjutnya akan dilakukan,” ujar Fakhrul saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (5/4/2025).

    Dia menjelaskan, kondisi dunia sekarang ini mulai mengalami perubahan dengan terjadinya pelemahan multilateralism. Ke depannya, perjanjian kerjasama ekonomi akan lebih banyak dilakukan langsung antar negara atau bilateral.

    “Dalam kondisi seperti sekarang ini, pelemahan ekonomi domestik dan pelemahan nilai tukar rupiah adalah hal yang lumrah terjadi dan rupiah akan berada dalam kondisi overshoot (pelemahan yang cepat dalam waktu pendek), untuk kemudian kembali menguat pada keseimbangan baru,” tuturnya.

    “Untuk bisa memiliki keseimbangan baru rupiah yang kuat, pemerintah harus melakukan beberapa hal,” lanjutnya.

    Beberapa yang bisa dilakukan adalah proses realokasi anggaran sehingga perputaran ekonomi dalam negeri bisa meningkat. 

    Pemerintah juga perlu memberikan komunikasi baik kepada masyarakat dan pasar keuangan tentang langkah konkret untuk memastikan ketergantungan Indonesia pada ekonomi global bisa turun dalam jangka waktu yang cepat.

    “Isu ketahanan pangan, energi dan kesehatan menjadi hal penting terkait dengan meningkatnya tensi perang dagang,” sambungnya.

    Fakhrul memandang tantangan perang dagang ini malah bisa membuka kesempatan khusus kepada Indonesia untuk bisa mendapatkan pasar tertentu dengan Amerika Serikat. Mulai dari sektor tekstil, alas kaki, furniture, komponen otomotif dan nikel.

    “Namun sekali lagi, kita harus sadar bahwa tidak ada lagi kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat akan dilaksanakan dengan rule based. Kecendrungan untuk negosiasi yang alot akan terjadi,” tutur Fakhrul.

    Menurutnya, para diplomat ekonomi Indonesia harus lihai dalam bernegosiasi terkait urusan ini. Terutama, peran Kementerian Luar Negeri yang akan semakin penting dalam membawa agenda-agenda ekonomi Indonesia ke tingkat global.

    Indonesia disarankan harus tetap dalam posisi netral sambil terus membangun relasi dengan negara-negara anggota BRICS maupun Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

    “Ke depannya, Indonesia harus tetap menjaga posisi netral dengan terus membangun relasi kepada berbagai negara, baik itu BRICS ataupun OECD untuk bisa memaksimalkan dampak positif untuk perekonomian Indonesia,” katanya.

    Selain itu, ia juga menyoroti pasar keuangan setelah adanya penurunan nilai indeks saham beberapa waktu lalu. Ia mengimbau kepada para investor untuk tidak takut atas sentimen baru soal perang dagang. 

    “Karena 80 persen dari situasi ini sudah priced in (terprediksi)di pasar. Kalau tak ada aral melintang, seharusnya kita bisa mulai melirik kesempatan yang muncul dari pasar saham yang telah murah,” ujar Fakhrul.

  • Respons Kebijakan Trump, Pengusaha RI Sarankan Pemerintah Kenakan Produk AS Tarif 0 Persen – Halaman all

    Mitigasi Tarif Trump, IBC Usulkan Indonesia Renegosiasi dan Perluas Perjanjian Dagang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesian Business Council (IBC) mengusulkan, Pemerintah Indonesia perlu melakukan renegosiasi, dan memperluas perjanjian dagang dengan negara dan kawasan baru.

    Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memitigasi dampak kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump, 

    CEO IBC Sofyan Djalil menyampaikan, langkah-langkah perlu dilakukan sebagai upaya mitigasi untuk menjaga dampak kebijakan tarif terhadap kinerja perekonomian dan perdagangan nasional.

    “Lalu kami juga meminta pemerintah untuk melakukan renegosiasi tarif dan memperluas perjanjian dagang (FTA) dengan negara dan kawasan mitra baru,” ujar Sofyan saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (5/4/2025).

    Sofyan berujar, IBC mendukung upaya pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis dalam merespons kebijakan tarif dagang terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah AS pekan ini, serta memitigasi dampaknya terhadap kinerja ekspor Indonesia.

    Secara rinci, IBC menyampaikan usulan empat langkah strategis yang dapat diambil pemerintah. Pertama, fokus pada upaya untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan memberikan dukungan kepada industri yang terdampak, termasuk di dalamnya kelompok UMKM yang merupakan bagian dari mata rantai industri ekspor.

    Upaya ini perlu didukung dengan kebijakan yang kondusif, kepastian regulasi, dan reformasi struktural dalam kemudahan berbisnis.

    “Langkah ini diperlukan untuk meningkatkan produktivitas nasional dan daya saing ekspor,” ujar Sofyan.

    Kedua, IBC mengusulkan agar pemerintah mengambil langkah renegosiasi dengan pemerintah AS dan mengkaji kembali kerangka perjanjian dagang antara kedua negara, untuk mengupayakan penerapan tarif yang lebih adil dan berimbang.

    Hal ini tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan hubungan dagang yang telah berlangsung, tapi juga memperluas potensi penguatan perdagangan melalui penguatan diplomasi dagang yang aktif.

    Ketiga, IBC meminta pemerintah untuk mengambil langkah negosiasi multilateral bersama negara-negara ASEAN untuk mendorong tatanan perdagangan internasional yang lebih adil dan setara.

    ASEAN merupakan mitra dagang yang sangat besar dan penting, sehingga baik AS maupun ASEAN akan sama-sama diuntungkan melalui upaya negosiasi dan diplomasi dagang ketimbang penerapan kebijakan yang sepihak.

    Keempat, IBC mendorong perluasan perjanjian kerjasama perdagangan bilateral dan multilateral serta mempercepat penyelesaian perundingan dagang (FTA) yang saat ini sedang berlangsung. Perjanjian kerjasama dengan negara-negara dan kawasan-kawasan akan memperluas akses pasar baru untuk Indonesia.

    Ketua Dewan Pengawas IBC Arsjad Rasjid menyatakan, momen ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi dan mitra dagang strategis di tengah pergeseran rantai pasok global.

    “Kami melihat tantangan ini sebagai peluang untuk mempercepat reformasi struktural, mendorong diversifikasi pasar ekspor, serta mengembangkan industri bernilai tambah. Kemudahan berusaha juga perlu terus ditingkatkan agar Indonesia lebih kompetitif secara global,” tutur Arsjad.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump pekan ini mengumumkan daftar negara yang dikenai tarif resiprokal untuk produk-produk yang diekspor ke AS. Indonesia termasuk dalam daftar tersebut dengan nilai tarif dikenakan sebesar 32 persen.

    Tarif baru ini memberi tekanan besar pada daya saing ekspor nasional, khususnya ke pasar AS yang menyumbang 38,7 miliar dolar AS ekspor Indonesia pada 2024.

    Kebijakan tarif dari pemerintah AS berpotensi memperburuk tensi dagang global dan mengganggu stabilitas ekonomi lintas negara, termasuk Indonesia.