Xcloud.id

Negara: Amerika Serikat

  • Rupiah NDF Tembus Rp 17.000 Imbas Perang Dagang

    Rupiah NDF Tembus Rp 17.000 Imbas Perang Dagang

    Jakarta, Beritasatu.com – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami tekanan seiring memanasnya tensi dagang global. Situasi ini dipicu oleh kebijakan tarif baru yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump terhadap sejumlah negara mitra, termasuk Indonesia.

    Menurut data Bloomberg per Jumat (4/4/2025) malam, kontrak rupiah di pasar non-deliverable forward (NDF) melemah hingga menyentuh Rp 17.006 per dolar AS, mencerminkan pelemahan sebesar 1,58%.

    Pelemahan ini terjadi sebagai respons pasar terhadap kebijakan tarif impor AS yang dinilai berpotensi menekan nilai tukar rupiah lebih lanjut.

    Trump diketahui mengimplementasikan kebijakan tarif resiprokal, yang berdampak pada berbagai negara, termasuk Indonesia. Produk-produk non-migas dari Indonesia kini dikenakan tarif masuk sebesar 32% saat memasuki pasar Amerika Serikat.

    Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi menilai, kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor utama pelemahan rupiah. Ia memperkirakan bahwa nilai tukar rupiah berpotensi terus melemah hingga menembus level psikologis Rp 17.000 per dolar AS.

    “Ketegangan perang dagang saat ini bisa kembali menyeret rupiah ke zona lemah. Dalam waktu dekat, ada kemungkinan rupiah dibuka di kisaran Rp 16.900, bahkan bisa tembus Rp 17.000,” ujarnya.

    Situasi kian rumit setelah Tiongkok turut mengumumkan tarif balasan terhadap Amerika Serikat. Pemerintah Tiongkok akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 34% terhadap seluruh produk impor dari AS, di atas tarif yang sudah ada.

    Selain itu, Tiongkok juga akan mulai membatasi ekspor sejumlah komoditas strategis ke AS, seperti samarium, gadolinium, terbium, diprosium, lutetium, scandium, dan itrium.

    Di tengah ketidakpastian ini, kontrak NDF menjadi indikator penting untuk memantau ekspektasi nilai tukar rupiah ke depan.

    NDF merupakan kontrak derivatif antara dua pihak yang menyepakati pertukaran selisih nilai tukar antara kurs forward dan kurs spot yang berlaku pada saat jatuh tempo, tanpa pertukaran mata uang secara fisik.

    NDF biasanya digunakan oleh perusahaan multinasional dan institusi keuangan sebagai bagian dari strategi lindung nilai (hedging) untuk mengelola risiko fluktuasi mata uang.

    Namun demikian, banyak pelaku pasar yang juga memanfaatkan NDF untuk spekulasi, dengan harapan meraih keuntungan dari volatilitas nilai tukar mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

  • Nintendo Switch 2 Jadi Korban Tarif Trump

    Nintendo Switch 2 Jadi Korban Tarif Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia — Bagi Anda yang tengah menanti rilis Nintendo Switch tampaknya perlu bersabar lagi, karena rilis konsol anyar tersebut ditunda.

    Nintendo mengatakan bahwa pra-pemesanan (pre-order) untuk konsol permainan Switch 2 yang sangat dinantikan akan ditunda menyusul pengumuman Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump terkait kebijakan tarif baru.

    “Pre-order Nintendo Switch 2 di AS tidak akan dimulai pada 9 April 2025 untuk menilai potensi dampak tarif dan perkembangan kondisi pasar. Namun, Nintendo akan memperbarui jadwal di kemudian hari. Tanggal peluncuran 5 Juni 2025 tidak berubah,” kata Nintendo, dikutip dari CNBC International, Sabtu (5/4/2025).

    Penundaan ini menandai salah satu tanggapan langsung paling signifikan dari sebuah perusahaan besar terkait kekhawatiran tentang kebijakan tarif Trump dan dampaknya terhadap belanja bisnis dan konsumen.

    Sebagian besar perusahaan elektronik yang memproduksi di Asia, menjadi lokasi kenaikan tarif paling tajam. Adapun konsol Switch 1 Nintendo dibuat di China dan Vietnam.

    Nintendo juga tidak mengatakan apakah mereka akan menaikkan harga konsol tersebut, di mana harga preorder yang diumumkan awal pekan ini sebesar US$ 450 di AS.

    IPC, sebuah kelompok dagang yang berfokus pada manufaktur elektronik, memperkirakan bahwa harga konsol game dapat naik hingga 50%, imbas dari kebijakan tarif yang diumumkan pekan ini.

    Sebelumnya, Nintendo merilis konsol baru tersebut pada hari yang sama ketika Trump mengumumkan tarif baru. Perilisan Switch 2 dilakukan pada 2 April lalu. Selang beberapa jam setelah perilisan Switch, Trump kemudian mengumumkan kebijakan tarif baru.

    Switch 2 sendiri merupakan versi lanjutan dari Switch 1, yang lebih besar dan lebih cepat. Pembelian Switch 1 cukup laku yakni terjual lebih dari 150 juta unit sejak diluncurkan pada 2017 silam.

    Nintendo menaikkan harga dari harga eceran Switch 1 sebesar US$ 300. Adapun pada Switch 2, didukung oleh chip Nvidia khusus. Gamer akan dapat menggunakan Switch 2 sebagai konsol genggam dan menghubungkannya ke televisi. Switch 2 diperkirakan akan tersedia di pasaran pada Juni mendatang, bersamaan dengan game Mario Kart baru.

    Analis mengungkapkan Switch 2 memiliki perangkat keras yang lebih baik, meski mirip dengan bentuk dan fungsi pendahulunya. Pembaruan Switch 2 menawarkan layar yang lebih lebar, kontrol dengan mouse, dan fungsi obrolan yang tersedia melalui tombol khusus.

    (mkh/mkh)

  • Asean Diguncang Tarif Trump, Anwar Ibrahim Telepon Prabowo hingga Bongbong Marcos

    Asean Diguncang Tarif Trump, Anwar Ibrahim Telepon Prabowo hingga Bongbong Marcos

    Bisnis.com, JAKARTA — Para pemimpin negara Asean tengah berkoordinasi dan mencari solusi dalam menanggapi kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Kebijakan tarif impor tinggi tersebut turut menyasar negara-negara Asia Tenggara, di antaranya Malaysia dikenai 24%, Indonesia 32%, Brunei Darussalam 24%, Filipina 17%, dan Singapura 10%.

    Untuk merespons kebijakan Trump, Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim melakukan pembicaraan melalui telepon dengan sejumlah pemimpin negara Asean, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto, Presiden Filipina Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr, Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah, dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong pada Jumat (4/4/2025).

    “Hari ini, saya mengadakan percakapan telepon dengan para pemimpin beberapa negara Asean, termasuk Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura, untuk bertukar pandangan dan mengoordinasikan tanggapan kolektif terhadap masalah tarif timbal balik yang diberlakukan oleh Amerika Serikat,” ujar Anwar melalui akun resmi Instagramnya, dikutip Sabtu (5/4/2025).

    Anwar menekankan bahwa sebagai ketua Asean 2025, Malaysia tetap berkomitmen untuk mendorong konsensus di antara negara-negara anggota dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam semua negosiasi perdagangan, termasuk dalam kerangka kerja dialog Asean-AS.

    “Pertemuan menteri ekonomi Asean pada pekan depan akan melanjutkan pembahasan mengenai hal ini dan mencari solusi terbaik untuk semua negara anggota,” tutur Anwar.

    Pasar saham dan mata uang Asia Tenggara terguncang setelah Presiden AS Donald Trump menetapkan kebijakan tarif impor terhadap sejumlah negara.

    Melansir Bloomberg, Kamis (3/4/2025), indeks saham utama Vietnam turun hingga 6,2%. Angka tersebut menjadi penurunan harian terbesar selama lebih dari 4 tahun. Saham di Thailand, Filipina, Malaysia, dan Singapura juga mencatat pelemahan. 

    Sementara itu, nilai tukar baht Thailand melemah hingga 0,8% terhadap dolar AS, diikuti oleh dong Vietnam dan ringgit Malaysia yang juga terdepresiasi.

    Aset di Asia Tenggara terguncang setelah terkena dampak dari tarif timbal balik yang diumumkan Donald Trump. 

    “Ekonomi Asean akan menghadapi hambatan besar dalam beberapa bulan ke depan akibat kenaikan tajam tarif AS terhadap ekspor mereka,” ujar Homin Lee, ahli strategi makro senior di Lombard Odier Ltd., Singapura, Kamis (3/4/2025). 

    Menurutnya, sejauh ini juga belum ada kejelasan apakah pemerintah di Asia Tenggara dapat menegosiasikan penurunan tarif secara signifikan dengan tim Donald Trump. 

    Ekonomi Asia Tenggara memang rentan terhadap tarif AS karena negara ini masuk dalam dua mitra dagang utama bagi Singapura, Vietnam, Thailand, dan Filipina.

    Vietnam, yang sebelumnya mencoba merayu pemerintahan Trump sebelum pengumuman tarif, juga tidak luput dari kebijakan proteksionis AS. 

    Padahal, negara tersebut bergantung pada perdagangan, dengan ekspor mencapai hampir 90% dari total output ekonomi. Vietnam juga memiliki surplus perdagangan terbesar ketiga dengan AS, menjadikannya target utama tarif impor tinggi.

  • Tarif Trump Picu Pelemahan Rupiah, BI Jelaskan Kondisi Pasar

    Tarif Trump Picu Pelemahan Rupiah, BI Jelaskan Kondisi Pasar

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia mengungkapkan pihaknya terus memantau kondisi pasar usai pengumuman kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Indonesia yang mencapai 32%. 

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menegaskan bahwa bank sentral memonitor perkembangan pasar keuangan global dan juga domestik pascapengumuman kebijakan tarif Trump yang baru pada 2 April 2025. 

    Meskipun pascapengumuman tersebut dan kemudian disusul oleh pengumuman retaliasi tarif oleh China pada 4 April 2025, Denny menyampaikan bahwa pasar bergerak cukup dinamis. 

    “Pasar bergerak dinamis saat pasar saham global mengalami pelemahan dan yield US Treasury mengalami penurunan hingga jatuh ke level terendah sejak Oktober 2024,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (5/4/2025).

    Komitmen BI untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, terutama melalui optimalisasi instrumen triple intervention (intervensi di pasar valas pada transaksi spot dan DNDF, serta SBN di pasar sekunder) terus dilakukan. 

    Hal tersebut dalam rangka memastikan kecukupan likuiditas valas untuk kebutuhan perbankan dan dunia usaha serta menjaga keyakinan pelaku pasar.

    Berdasarkan data Bloomberg pada Jumat (4/4/2025) hingga pukul 20.53 WIB, kontrak rupiah Non-Deliverable Forward (NDF) yang diperdagangkan di pasar luar negeri ambrol ke level Rp17.006 per dolar AS atau mengalami penurunan 1,58%. 

    Kebijakan tarif impor yang diterapkan Presiden AS Donald Trump telah diperkirakan dapat melemahkan nilai tukar rupiah. Trump diketahui mengumumkan kebijakan tarif resiprokal yang berdampak signifikan bagi sejumlah negara, termasuk Indonesia.

    Di tengah hal tersebut, saat ini BI tengah dalam masa libur dan tidak melakukan operasi moneter selama 11 hari dalam rangka libur Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Nyepi dan Idulfitri. 

    Adapun operasi moneter baru kembali dilakukan pada Senin, 7 April 2025, atau dalam dua hari mendatang.

    Sebelumnya, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai dalam kondisi seperti sekarang ini, pelemahan ekonomi domestik dan pelemahan nilai tukar rupiah adalah hal yang lumrah terjadi. 

    Di mana rupiah akan berada dalam kondisi overshoot atau pelemahan yang cepat dan terjadi dalam waktu pendek. Dalam kondisi ini pula, peran Bank Indonesia (BI) dan pemerintah menjadi kunci agar rupiah dapat menguat dan menuju keseimbangan baru tersebut. 

    “Untuk kemudian kembali menguat pada keseimbangan baru. Bank Indonesia bertahun-tahun sudah teruji untuk memanage kondisi overshooting,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (4/4/2025). 

  • PM Singapura Respons Kebijakan Tarif Trump, Ingatkan soal Krisis Dunia

    PM Singapura Respons Kebijakan Tarif Trump, Ingatkan soal Krisis Dunia

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Singapura, Lawrence Wong angkat bicara soal kebijakan terbaru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam mengenakan tarif balasan atau resiprokal. Ia mengingatkan, langkah tersebut dapat memicu krisis ekonomi dunia.

    Menurut Wong, kini era aturan berbasis globalisasi dan perdagangan bebas telah berakhir. Saat ini, dunia memasuki fase baru yang lebih proteksionis, arbitrer, dan berbahaya bagi negara kecil dengan ekonomi terbuka seperti Singapura yang sangat rentan terdampak.

    “AS telah menempatkan Singapura di tingkat dasar terendah dengan tarif sebesar 10%. Jadi dampak langsungnya terhadap kita mungkin terbatas untuk saat ini, tetapi ada konsekuensi yang lebih luas dan lebih mendalam (di masa mendatang),” kata Wong, dikutip dari unggahan pada YouTube pribadinya, Sabtu (5/4/2025).

    Wong memperingatkan, apabila negara-negara lainnya mengadopsi pendekatan yang sama seperti AS, meninggalkan sistem World Trade Organization (WTO) dan berdagang hanya dengan ketentuan yang mereka senangi, akan timbul masalah bagi semua negara, terutama negara-negara kecil seperti Singapura.

    “Kita berisiko terdesak, terpinggirkan, dan tertinggal,” ujarnya.

    Lebih lanjut Wong menyampaikan, Singapura telah memutuskan untuk tidak mengenakan tarif balasan. Meski begitu, belum tentu negara lain berpikir hal yang sama. Ia memperingatkan, ke depan ada risiko terjadinya perang dagang global besar-besaran.

    “Kemungkinan terjadinya perang dagang global yang besar-besaran semakin meningkat. Dampak tarif yang lebih tinggi, ditambah ketidakpastian tentang apa yang akan dilakukan negara lain selanjutnya, akan sangat membebani ekonomi global,” kata dia.

    Selain itu, kebijakan baru Trump juga diproyeksikan membebani perdagangan dan investasi internasional. Begitu juga dengan pertumbuhan global, diperkirakan mengalami perlambatan karenanya.

    “Singapura akan menerima pukulan yang lebih besar daripada negara lain karena ketergantungan kita yang besar pada perdagangan. Terakhir kali dunia mengalami hal seperti ini adalah pada tahun 1930-an. Perang dagang meningkat menjadi konflik bersenjata dan akhirnya menjadi Perang Dunia Kedua,” ujar Wong.

    Menurut Wong, belum dapat dipastikan bagaimana situasi akibat kebijakan baru ini akan berkembang dalam beberapa bulan atau tahun mendatang. Namun demikian, ia mengingatkan agar semua pihak waspada terhadap bahaya yang sedang berkembang di dunia.

    Ia menegaskan, Singapura akan terus waspada dan terus memperkuat diri serta kemampuan. Pihaknya juga akan membangun jaringan kemitraan dengan negara-negara yang berpikiran sama.

    “Kita lebih siap daripada banyak negara lain dengan cadangan, kohesi, dan tekad kita. Tetapi kita harus bersiap menghadapi lebih banyak guncangan yang akan datang. Ketenangan dan stabilitas global yang pernah kita ketahui tidak akan kembali dalam waktu dekat,” ujarnya.

    (shc/ara)

  • Awas! Sektor Industri RI Ini Rawan PHK Efek Ngeri Tarif Horor Trump

    Awas! Sektor Industri RI Ini Rawan PHK Efek Ngeri Tarif Horor Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yakni tarif impor barang yang masuk ke negara tersebut. Hal itu dinilai akan ‘menelan pil pahit’ di berbagai sektor, tidak terkecuali pada sektor industri di Indonesia.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan setidaknya ada berbagai industri yang beroperasi dalam negeri terdampak imbas kebijakan baru Trump dan rawan terjadi pemutusan hubungan kerja seperti industri tekstil, garmen, sepatu, makanan dan minuman orientasi ekspor ke AS, minyak sawit, karet, dan sebagian kecil industri pertambangan.

    “Saya ulangi, industri tekstil, garmen, sepatu, makanan minuman orientasi ekspor Amerika, kemudian industri sawit, industri karet, dan pertambangan yang dikirim ke Amerika,” jelasnya dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (5/4/2025).

    Belum lagi, Said mengungkapkan ada kemungkinan banyak perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia akan ‘hengkang’ dan mencari negara lain yang lebih rendah tarifnya ke AS.

    “Misal tekstil dia akan cari negara yang tarifnya lebih rendah dari Indonesia atau nggak dikenakan tarif. Yang nggak kena misal apa Bangladesh atau India, Asia Selatan, Sri Lanka. (Industri) tekstil, garmen, sepatu pindah ke sana otomatis investor Indonesia menurun atau sekalian PHK,” ucapnya.

    Bahkan, Said menyebutkan sebanyak 50 ribu pekerja di dalam negeri berpotensi menghadapi pemutusan hak kerja (PHK) hanya dalam kurun waktu 3 bulan. Hal itu dinilai lantaran banyak industri yang akan terdampak dari kebijakan tersebut.

    “Dalam kalkulasi sementara saya ini bukan kepastian. Setelah mendengarkan fakta buruh, badai PHK gelombang kedua bisa tembus angka 50 ribu (orang) dalam 3 bulan pasca ditetapkannya tarif berjalan. Jadi sampai 3 bulan kedepan runtuh itu 50 ribu orang akan ter-PHK,” ungkapnya.

    PHK gelombang pertama saja, terang Said, sudah memakan ‘korban’ PHK hingga 60 ribu pekerja dalam kurun waktu lebih dari 2 bulan sejak Januari hingga awal Maret 2025 lalu. Bahkan, para pekerja yang terkena PHK tersebut dinilai banyak yang justru tidak mendapatkan hak pesangon dari perusahaan.

    Foto: Donlad Trump & RI /Aristya Rahadian
    Donlad Trump & RI

    “Litbang KSPI sudah catat 60 ribu buruh PHK di 50 perusahaan di Indonesia dalam kurun Januari – Februari atau awal Maret 2025 dan sayangnya seperti yang dikhawatirkan terbukti 60 ribu buruh yang tercatat di KSPI tidak dapat THR termasuk Sritex yang kami buka posko depan Sritex sampai hari ini nggak dapat THR,” bebernya.

    Dengan perhitungan tingginya potensi angka PHK yang akan terjadi di Indonesia, Said meminta kepada pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengantisipasi terjadinya potensi badai PHK gelombang kedua di Indonesia terutama imbas dari kebijakan baru tarif dari AS.

    Dia menilai, hal-hal yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi hal itu belum bisa mengurangi kemungkinan jumlah pekerja yang akan di-PHK.

    “Kebijakan pemerintah Indonesia yang belum jelas bagaimana antisipasi itu,” tambahnya.

    Said menyarankan, sebaiknya pemerintah segera membentuk satuan tugas (satgas) PHK yang dinilai akan bisa setidaknya mengurangi jumlah pekerja yang di-PHK kedepannya.

    “Saya sudah ketemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco tujuannya lebaran. Saya sarankan bentuk satgas PHK, (anggotanya) jangan hanya Menaker, nggak kuat Menaker (PHK) gelombang 1 saja kelabakan. Kami dari serikat buruh dia (Dasco) respon positif semoga satgas PHK ini bisa setidak-tidaknya (mengurangi PHK jadi) 30 ribu (orang). Kalau PHK dimana-mana, kami turun ke jalan jelas,” tandasnya.

    (wur)

  • Pengusaha Makanan Minuman Waswas Ekspor Anjlok hingga PHK Imbas Tarif Trump

    Pengusaha Makanan Minuman Waswas Ekspor Anjlok hingga PHK Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) tengah bersiap menghadapi risiko kebijakan tarif impor resiprokal yang diterapkan pemerintah Amerika Serikat (AS) kepada produk-produk asal Indonesia sebesar 32%. 

    Ketua Umum Gapmmi Adhi Lukman mengatakan, pihaknya prihatin atas langkah pemerintah AS tersebut. Padahal, selama ini Indonesia dan AS telah menjalin kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan dan melengkapi antara kedua belah pihak.

    “Amerika merupakan pasar ekspor prioritas untuk beberapa produk unggulan makanan dan minuman dari Indonesia seperti produk kopi, kelapa, kakao, minyak sawit, lemak nabati, produk perikanan dan turunannya,” ujar Adhi dalam keterangan resminya, Sabtu (5/4/2025). 

    Sementara itu, industri makanan dan minuman Indonesia mengimpor berbagai bahan baku industri dari Amerika, beberapa di antaranya gandum, kedelai dan susu. 

    Menurut Adhi, hubungan perdagangan tersebut mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara. Untuk itu, menjaga stabilitas dan kelancaran hubungan perdagangan antara Indonesia dan AS menjadi krusial. 

    Apalagi, pihaknya telah mengidentifikasi beberapa dampak utama dari tarif bea masuk ke AS yang akan berpengaruh pada kenaikan biaya produksi, penurunan ekspor hingga hilangnya lapangan pekerjaan. 

    “Tarif yang tinggi dapat menyebabkan penurunan volume ekspor produk makanan dan minuman Indonesia ke Amerika serta negara tujuan ekspor lainnya, yang berdampak negatif pada kinerja dan pertumbuhan industri nasional,” ujarnya. 

    Kondisi penurunan ekspor akan mengancam lapangan kerja di sektor makanan dan minuman di Indonesia, di saat situasi ekonomi yang sedang lesu. 

    Di samping itu, Adhi juga cemas akan kenaikan biaya produksi yang disebabkan kenaikan tarif impor bahan baku dari AS. Hal ini dapat mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional, serta meningkatkan harga jual produk di Indonesia. 

    Dalam hal ini, pihaknya mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah stretegis seperti negosiasi diplomatik, analisa dampak menyeluruh dan dukungan kebijakan, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, penguatan industri, memperkuat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hingga diversifikasi pasar. 

    “Kami mendesak pemerintah melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika untuk mencari solusi yang lebih baik dan mengurangi dampak negatif tarif,” tuturnya. 

    Lebih lanjut, pemerintah juga diminta untuk menganalisa dampak penerapan tarif secara menyeluruh dan memberikan dukungan kebijakan kepada industri makanan dan minuman untuk mengatasi kenaikan biaya produksi dan menjaga daya saing.

    Adhi juga menyoroti pentingnya menciptakan stabilitas perekonomian nasional dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta mendorong hilirisasi industri sektor agrobisnis dan substitusi impor bahan baku dengan bahan baku nasional pada jenis komoditas yang dimungkinkan.

    Tak hanya itu, pihaknya mendorong pemerintah untuk mempertahankan kebijakan TKDN sebagai respons kenaikan BMI Amerika. Kebijakan ini telah terbukti meningkatkan permintaan produk manufaktur dalam negeri terutama dari belanja pemerintah. 

    Upaya lain yang dibutuhkan yakni mendorong diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat.

  • Bos Buruh Warning Efek Ngeri Trump, Ramal Jumlah PHK di RI Bisa Segini

    Bos Buruh Warning Efek Ngeri Trump, Ramal Jumlah PHK di RI Bisa Segini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperhitungkan potensi terjadinya badai pemutusan hak kerja (PHK) yang akan berdampak pada 50 ribu pekerja di Indonesia dalam kurun waktu 3 bulan.

    Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan hal tersebut terutama lantaran adanya tarif baru yang akan diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap barang yang masuk ke negara tersebut, tidak terkecuali dari Indonesia.

    “Dalam kalkulasi sementara saya ini bukan kepastian. Setelah mendengarkan fakta buruh, badai PHK gelombang kedua bisa tembus angka 50 ribu (orang) dalam 3 bulan pasca ditetapkannya tarif berjalan. Jadi sampai 3 bulan kedepan runtuh itu 50 ribu orang akan ter-PHK,” ungkapnya dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (5/4/2025).

    Dengan perhitungan tingginya potensi angka PHK yang akan terjadi di Indonesia, Said meminta kepada pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengantisipasi terjadinya potensi badai PHK gelombang kedua di Indonesia terutama imbas dari kebijakan baru tarif dari AS.

    Dia menilai, hal-hal yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi hal itu belum bisa mengurangi kemungkinan jumlah pekerja yang akan di-PHK.

    “Kebijakan pemerintah Indonesia yang belum jelas bagaimana antisipasi itu,” tambahnya.

    Foto: Donlad Trump & RI /Aristya Rahadian
    Donlad Trump & RI

    Said menyarankan, sebaiknya pemerintah segera membentuk satuan tugas (satgas) PHK yang dinilai akan bisa setidaknya mengurangi jumlah pekerja yang di-PHK kedepannya.

    “Saya sudah ketemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco tujuannya lebaran. Saya sarankan bentuk satgas PHK, (anggotanya) jangan hanya Menaker, nggak kuat Menaker (PHK) gelombang 1 saja kelabakan. Kami dari serikat buruh dia (Dasco) respon positif semoga satgas PHK ini bisa setidak-tidaknya (mengurangi PHK jadi) 30 ribu (orang). Kalau PHK dimana-mana, kami turun ke jalan jelas,” imbuhnya.

    Adapun, Said menyebutkan terdapat berbagai industri yang beroperasi di dalam negeri berpotensi melakukan PHK yakni industri tekstil, garmen, sepatu, makanan dan minuman orientasi ekspor ke AS, minyak sawit, karet, dan sebagian kecil industri pertambangan dalam negeri juga akan terdampak.

    “Saya ulangi, industri tekstil, garmen, sepatu, makanan minuman orientasi ekspor Amerika, kemudian industri sawit, industri karet, dan pertambangan yang dikirim ke Amerika,” tandasnya.

    Belum lagi, Said mengungkapkan ada kemungkinan banyak perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia akan ‘hengkang’ dan mencari negara lain yang lebih rendah tarifnya ke AS.

    “Misal tekstil dia akan cari negara yang tarifnya lebih rendah dari Indonesia atau nggak dikenakan tarif. Yang nggak kena misal apa Bangladesh atau India, Asia Selatan, Sri Lanka. (Industri) tekstil, garmen, sepatu pindah ke sana otomatis investor Indonesia menurun atau sekalian PHK,” ucapnya.

    PHK gelombang pertama saja, terang Said, sudah memakan ‘korban’ PHK hingga 60 ribu pekerja dalam kurun waktu lebih dari 2 bulan sejak Januari hingga awal Maret 2025 lalu. Bahkan, para pekerja yang terkena PHK tersebut dinilai banyak yang justru tidak mendapatkan hak pesangon dari perusahaan.

    “Litbang KSPI sudah catat 60 ribu buruh PHK di 50 perusahaan di Indonesia dalam kurun Januari – Februari atau awal Maret 2025 dan sayangnya seperti yang dikhawatirkan terbukti 60 ribu buruh yang tercatat di KSPI tidak dapat THR termasuk Sritex yang kami buka posko depan Sritex sampai hari ini nggak dapat THR,” bebernya.

    (wur)

  • Dampak Kebijakan Tarif Baru AS, 50 Ribu Buruh Indonesia Terancam PHK Gelombang Kedua – Halaman all

    Dampak Kebijakan Tarif Baru AS, 50 Ribu Buruh Indonesia Terancam PHK Gelombang Kedua – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan tarif impor baru yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di Indonesia.

    Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, memperkirakan lebih dari 50 ribu buruh Indonesia berisiko kehilangan pekerjaan dalam gelombang PHK kedua, yang akan terjadi dalam tiga bulan mendatang.

    Prediksi ini merujuk pada dampak langsung kebijakan Trump yang mengenakan tarif impor sebesar 32 persen pada produk Indonesia.

    Said Iqbal mengungkapkan bahwa gelombang PHK pertama, yang terjadi antara Januari hingga Maret 2025, telah mempengaruhi sekitar 60 ribu pekerja dari 50 perusahaan di Indonesia.

    Meskipun angka tersebut belum final, Iqbal meyakini bahwa gelombang kedua PHK yang akan datang bisa menambah angka tersebut, dengan lebih dari 50 ribu buruh terancam kehilangan pekerjaan dalam waktu tiga bulan ke depan.

    “Kalkulasi sementara saya ini bukan kepastian. Namun, setelah mendengar langsung dari serikat buruh di lapangan, gelombang PHK kedua bisa menyentuh angka 50 ribu pekerja. Itu bisa terjadi dalam tiga bulan setelah tarif ini diberlakukan,” ujar Iqbal dalam konferensi pers daring pada Sabtu (5/4/2025).

    Iqbal menambahkan, pihaknya telah menerima laporan dari sejumlah serikat pekerja yang sudah diajak berdiskusi oleh manajemen perusahaan mengenai potensi PHK yang akan datang.

    Meskipun belum ada kepastian mengenai jumlah dan waktu PHK, perusahaan-perusahaan tersebut mulai mencari format untuk melaksanakan pemutusan hubungan kerja.

    Beberapa perusahaan, yang sebelumnya dalam kondisi terpuruk, kini berada dalam tahap kritis.

    “Bukan hanya sekadar oleng, tapi sudah terjerembab. Kami sudah mendapatkan data perusahaan yang sedang menghadapi ancaman PHK,” tegas Iqbal.

    Pada 2 April 2025, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang mencakup kenaikan tarif dasar sebesar 32 persen bagi produk Indonesia.

    Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Trump untuk memberlakukan tarif pembalasan terhadap negara-negara yang dianggap membebankan hambatan perdagangan terhadap AS. 

    Keputusan ini berlaku untuk sekitar 60 negara, dan Trump menyebutnya sebagai langkah penting dalam memperjuangkan ekonomi Amerika.

    Menurut Trump, pengumuman tarif tersebut merupakan bagian dari upayanya untuk “membebaskan” ekonomi Amerika, menyebutkan bahwa hari itu adalah salah satu yang terpenting dalam sejarah AS, bahkan mengklaimnya sebagai “Deklarasi Kemerdekaan Ekonomi”.

    Kebijakan ini tentu menambah tantangan besar bagi buruh Indonesia yang kini harus menghadapi dampak langsung dari ketegangan perdagangan internasional. Pemerintah dan serikat pekerja kini dihadapkan pada tugas berat untuk memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang bisa merugikan banyak pihak.

  • Pengusaha Usul 4 Strategi Ini buat Respons Tarif Trump

    Pengusaha Usul 4 Strategi Ini buat Respons Tarif Trump

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif resiprokal atau balasan untuk produk-produk yang diekspor ke AS. Indonesia juga dikenakan tarif sebesar 32%.

    Merespons hal tersebut, pengusaha yang tergabung dalam Indonesian Business Council (IBC) mengusulkan strategis yang dapat dilakukan pemerintah dalam merespon kebijakan pemerintah AS.

    “IBC mengusulkan langkah-langkah langkah yang mencakup upaya mitigasi untuk menjaga dampak kebijakan tarif terhadap kinerja perekonomian dan perdagangan nasional. Lalu kami juga meminta pemerintah untuk melakukan renegosiasi tarif dan memperluas perjanjian dagang (FTA) dengan negara dan kawasan mitra baru,” kata CEO IBC Sofyan Djalil, dalam keterangannya, Sabtu (5/4/2025).

    Secara rinci, IBC menyampaikan empat usul sebagai langkah strategis yang dapat diambil pemerintah. Pertama, fokus pada upaya untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan memberikan dukungan kepada industri yang terdampak, termasuk didalamnya kelompok UMKM yang merupakan bagian dari mata rantai industri ekspor.

    Sofyan menerangkan upaya ini perlu didukung dengan kebijakan yang kondusif, kepastian regulasi, dan reformasi struktural dalam kemudahan berbisnis. Langkah ini diperlukan untuk meningkatkan produktivitas nasional dan daya saing ekspor.

    Kedua, IBC mengusulkan agar pemerintah mengambil langkah renegosiasi dengan pemerintah AS dan mengkaji kembali kerangka perjanjian dagang antara kedua negara, untuk mengupayakan penerapan tarif yang lebih adil dan berimbang.

    “Hal ini tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan hubungan dagang yang telah berlangsung, tapi juga memperluas potensi penguatan perdagangan melalui penguatan diplomasi dagang yang aktif,” terang keterangan IBC.

    Ketiga, meminta pemerintah untuk mengambil langkah negosiasi multilateral bersama negara- negara ASEAN untuk mendorong tatanan perdagangan internasional yang lebih adil dan setara.

    ASEAN merupakan mitra dagang yang sangat besar dan penting, sehingga baik AS maupun ASEAN akan sama-sama diuntungkan melalui upaya negosiasi daan diplomasi dagang ketimbang penerapan kebijakan yang sepihak.

    Keempat, IBC mendorong perluasan perjanjian kerjasama perdagangan bilateral dan multilateral serta mempercepat penyelesaian perundingan dagang (FTA) yang saat ini sedang berlangsung. Perjanjian kerjasama dengan negara-negara dan kawasan-kawasan akan memperluas akses pasar baru untuk Indonesia.

    Ketua Dewan Pengawas IBC Arsjad Rasjid menyatakan momen ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi dan mitra dagang strategis di tengah pergeseran rantai pasok global.

    “Kami melihat tantangan ini sebagai peluang untuk mempercepat reformasi struktural, mendorong diversifikasi pasar ekspor, serta mengembangkan industri bernilai tambah. Kemudahan berusaha juga perlu terus ditingkatkan agar Indonesia lebih kompetitif secara global,” ujarnya.

    Kebijakan tarif dari pemerintah AS berpotensi memperburuk tensi dagang global dan mengganggu stabilitas ekonomi lintas negara, termasuk Indonesia. Kementerian Perdagangan mengungkapkan, AS merupakan penyumbang surplus perdagangan nonmigas Indonesia pada 2024.

    Nilai surplus perdagangan Indonesia-AS sebesar US$ 16,08 miliar dari total surplus perdagangan nonmigas 2024, yaitu sebesar US$ 31,04 miliar. Ekspor nonmigas Indonesia ke AS terutama adalah garmen, peralatan listrik, alas kaki, dan minyak nabati.

    (ada/ara)