Negara: Amerika Serikat

  • Perang Intelijen AS Vs China: Amerika Larang Diplomatnya Berhubungan Intim dengan Warga Tiongkok – Halaman all

    Perang Intelijen AS Vs China: Amerika Larang Diplomatnya Berhubungan Intim dengan Warga Tiongkok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Amerika Serikat (AS) telah memberlakukan kebijakan baru yang melarang diplomat, anggota keluarga mereka, dan kontraktor yang memiliki izin keamanan di Tiongkok untuk menjalin hubungan romantis atau seksual dengan warga negara tersebut.

    Kebijakan ini mulai berlaku pada Januari 2025 dan diterapkan oleh mantan Duta Besar AS, Nicholas Burns, untuk personel di Kedutaan Besar AS di Beijing serta konsulat-konsulat di Guangzhou, Shanghai, Shenyang, Wuhan, dan Hong Kong.

    Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kekhawatiran mengenai spionase, terutama terkait dengan taktik yang dikenal sebagai “honey trap”.

    Ini adalah istilah untuk menggambarkan usaha intelijen Tiongkok dapat memanfaatkan hubungan pribadi untuk mengakses informasi sensitif.

    Kekhawatiran ini mencuat setelah laporan Axios pada tahun 2020 mengenai Fang Fang, seorang yang diduga operatif Tiongkok yang menjalin hubungan dengan politisi Amerika, termasuk mantan Anggota Kongres Eric Swalwell.

    Meskipun tidak ada bukti spionase yang dikonfirmasi, upaya penggalangan dana dan jaringan Fang menimbulkan alarm mengenai potensi taktik honey trap yang menargetkan tokoh politik yang sedang naik daun.

    Honeypot: Penipuan Melalui Rayuan

    Taktik perangkap madu, yang sering disebut operasi “honeypot” dalam lingkaran spionase dan intelijen, melibatkan penggunaan daya tarik romantis atau seksual untuk memanipulasi, mengkompromikan, atau mengekstrak informasi dari target.

    Strategi kuno ini mengeksploitasi kerentanan, hasrat, kesepian, atau kepercayaan manusia untuk mencapai tujuan mulai dari spionase hingga keuntungan pribadi. 

    Meskipun umumnya dikaitkan dengan badan intelijen, perangkap madu juga digunakan dalam spionase perusahaan, skema kriminal, dan konflik interpersonal.

    Perangkap Madu: Perangkap madu adalah bentuk rekayasa sosial di mana seorang operator, yang sering disebut sebagai “burung layang-layang” (perempuan) atau “gagak” (laki-laki) dalam terminologi spionase, menggunakan pesona, rayuan, atau janji romantis untuk menjerat target.

    Tujuannya biasanya untuk mengekstrak informasi sensitif, mengkompromikan reputasi target, atau memanipulasi tindakan mereka. 

    Taktik ini mengandalkan terciptanya hubungan emosional atau fisik yang mengaburkan penilaian target, sehingga mereka lebih mungkin membocorkan rahasia atau bertindak melawan kepentingan mereka. 

    Perangkap madu efektif karena memanfaatkan emosi manusia yang universal.

    Target mungkin menurunkan kewaspadaan mereka di hadapan seseorang yang mereka anggap menarik atau dapat dipercaya, terutama jika mereka merasa terisolasi atau diremehkan. 

    Operator sering menyesuaikan pendekatan mereka dengan kepribadian, preferensi, atau kerentanan target, sehingga penipuan menjadi sangat personal. 

    Personalisasi ini dapat membuat pengkhianatan menjadi lebih menghancurkan, karena target mungkin merasakan kehilangan dan pengkhianatan yang mendalam begitu mereka menyadari bahwa mereka telah dimanipulasi.

    Mekanisme Perangkap Madu: Perangkap madu yang berhasil memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat. 

    Teknologi telah memodernisasi perangkap madu, dengan operator menggunakan media sosial, aplikasi kencan, dan pesan terenkripsi untuk memikat target. 

    Perangkap madu daring dapat dilakukan dari jarak jauh, mengurangi kebutuhan akan pertemuan fisik sambil tetap menjaga anonimitas. 

    Proses ini biasanya melibatkan langkah-langkah berikut:-

    Pemilihan Target: Operator mengidentifikasi target dengan akses ke informasi atau pengaruh yang berharga. Ini bisa jadi pejabat pemerintah, eksekutif perusahaan, atau bahkan karyawan tingkat rendah dengan pengetahuan orang dalam.

    Profiling: Agen mengumpulkan informasi intelijen tentang kepribadian, kebiasaan, dan kelemahan target. Apakah mereka kesepian? Rentan terhadap sanjungan? Tertarik pada tipe orang tertentu? Informasi ini membentuk pendekatan.

    Kontak Awal: Agen merekayasa pertemuan yang tampaknya kebetulan, seperti pertemuan di acara sosial, konferensi, atau platform daring. Interaksi terasa alami untuk menghindari kecurigaan.

    Membangun Hubungan: Seiring waktu, agen membangun kepercayaan melalui minat yang sama, sanjungan, atau pendekatan romantis. Fase ini mungkin melibatkan beberapa pertemuan untuk memperdalam hubungan emosional.

    Eksploitasi: Setelah kepercayaan terbentuk, agen mengekstrak informasi, memanipulasi keputusan target, atau menciptakan situasi yang membahayakan (misalnya, merekam momen intim untuk pemerasan).

    Strategi Keluar: Agen melepaskan diri tanpa menimbulkan kecurigaan, sering kali membuat target tidak menyadari bahwa mereka dimanipulasi.

    Terbaru sejak era Perang Dingin

    Sebelumnya, personel AS diwajibkan melaporkan kontak intim dengan warga negara Tiongkok, dan beberapa lembaga telah memberlakukan batasan.

    Namun, larangan menyeluruh seperti ini belum pernah terlihat sejak kebijakan era Perang Dingin yang menargetkan warga negara Soviet dan Tiongkok.

    Versi terbatas dari aturan tersebut yang diperkenalkan pada musim panas lalu hanya melarang hubungan dengan warga negara Tiongkok yang bekerja sebagai staf pendukung di misi AS.

    Kebijakan baru ini memperluas larangan tersebut ke semua warga negara Tiongkok di Tiongkok, meskipun pengecualian dapat diminta untuk hubungan yang sudah ada sebelumnya.

    Jika permohonan pengecualian ditolak, individu harus mengakhiri hubungan tersebut atau meninggalkan pos mereka.

    Pelanggar dapat menghadapi pengusiran segera dari Tiongkok, yang dapat mengganggu operasi diplomatik dan memperburuk hubungan AS-Tiongkok.

    Kebijakan ini mencerminkan ketegangan yang lebih luas antara AS dan Tiongkok, dengan Washington mengutip risiko keamanan nasional, sementara beberapa kritikus berpendapat bahwa kebijakan ini melanggar kebebasan pribadi.

    Departemen Luar Negeri AS belum merinci penegakan kebijakan ini atau definisi tepat dari hubungan yang dilarang, yang memicu perdebatan tentang cakupan dan implikasinya.

    Larangan ini dapat memperburuk hubungan AS-Tiongkok dan mempersulit upaya diplomatik, terutama jika pejabat Tiongkok melihatnya sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan mereka.

    Kebijakan ini mencerminkan kekhawatiran yang mendalam tentang potensi penyalahgunaan hubungan pribadi dalam konteks spionase, yang telah menjadi alat yang digunakan dalam berbagai skenario, dari konflik internasional hingga skandal korporat.

    Perang Pengaruh AS Vs China di Asia Barat

    Dalam dekade terakhir, China telah memperkuat kehadirannya di kawasan Teluk Persia, menjadikannya mitra dagang utama, pengimpor energi, dan pengembang infrastruktur.

    Wilayah Asia Barat menjadi jembatan vital antara Asia dan Eropa, terutama dalam konteks Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI) yang bernilai triliunan dollar.

    Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping merupakan dua tokoh kunci dalam dinamika ini.

    Dalam dua bulan pertama masa jabatannya, Trump telah menandatangani sejumlah perintah eksekutif yang memprioritaskan industri domestik, menerapkan tarif pada berbagai impor asing, serta menghidupkan kembali doktrin “Amerika Pertama”.

    Dokumen rahasia yang bocor, Interim National Strategic Defense Guidance, menunjukkan bahwa AS mengadopsi sikap yang lebih hawkish terhadap China.

    Menurut Menteri Pertahanan Pete Hegseth, potensi konflik dengan China terkait Taiwan menjadi prioritas utama, sementara ancaman dari negara lain seperti Iran dan Rusia diakui, namun fokus utama tetap pada China.

    AS meningkatkan tekanan terhadap sekutunya untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan, terutama di Eropa, Asia Barat, dan Asia Timur.

    Kampanye maksimum tekanan terhadap Iran bertujuan untuk melemahkan Teheran dan mengganggu ekspor minyak Iran ke China, yang merupakan langkah strategis untuk mengurangi pengaruh Beijing di kawasan tersebut.

    Dr Naser al-Tamimi, seorang ekonom politik yang berbasis di Inggris, menyatakan bahwa Washington kemungkinan akan meningkatkan tekanan pada negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) untuk menjauh dari Beijing. “Mereka akan menggunakan alat transaksional yang tegas untuk mencapai ini,” ungkapnya.

    Meskipun AS berusaha untuk mempengaruhi negara-negara Teluk, monarki di kawasan tersebut telah terbukti cerdik dalam mengelola hubungan mereka.

    Pada tahun 2023, China menjadi mitra dagang utama bagi sebagian besar negara di Asia Barat dan Afrika Utara, dengan perdagangan antara China dan kawasan tersebut meningkat hampir dua kali lipat dari 262,5 miliar dollar AS pada 2017 menjadi lebih dari 507 miliar dollar AS pada 2022.

    Meskipun China memiliki pengaruh terbatas atas keputusan strategis Riyadh, Beijing diperkirakan akan menggunakan alat ekonomi untuk memitigasi dampak dari kesepakatan AS-Saudi yang dapat mengancam kepentingannya, terutama di bidang teknologi.

    Selain itu, China menunjukkan ketidakpuasan terhadap kerangka militer yang dipimpin AS, seperti NATO Arab-Israel, dan akan mencari alternatif kreatif untuk memperkuat perannya di kawasan tersebut.

    Dengan ketegangan yang terus meningkat antara AS dan China, masa depan hubungan internasional di Asia Barat akan menjadi semakin kompleks dan penuh tantangan.

  • 5 Kebijakan Indonesia Ini Jadi Alasan AS Naikkan Tarif Jadi 32 Persen

    5 Kebijakan Indonesia Ini Jadi Alasan AS Naikkan Tarif Jadi 32 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti pentingnya klarifikasi terhadap lima kebijakan pemerintah Indonesia yang dinilai merugikan kepentingan Amerika Serikat (AS). Hal ini membuat negeri Paman Sam itu menerapkan tarif 32 persen untuk Indonesia.

    Kelima isu ini sebelumnya disampaikan dalam laporan tahunan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR).

    “Kelima kebijakan tersebut perlu diperiksa kembali secara komprehensif. Pemerintah harus memastikan apakah tuduhan tersebut benar dan bagaimana dampaknya terhadap hubungan dagang bilateral Indonesia-AS,” ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam keterangan resminya, Sabtu (5/4/2025).

    Berikut lima kebijakan yang menjadi sorotan AS:

    Perubahan Tarif Impor Barang Kiriman
    AS menyoroti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199 Tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman yang telah direvisi menjadi PMK 96 Tahun 2023. Perubahan ini dianggap berpotensi mempersulit akses barang dari AS ke pasar Indonesia.Proses Penilaian Pajak yang Dinilai Rumit
    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) disebut AS menjalankan proses audit yang rumit dan tidak transparan. Kekhawatiran lainnya mencakup denda yang tinggi untuk kesalahan administratif, serta proses sengketa yang memakan waktu dan minim preseden hukum.Pengenaan PPh Pasal 22 atas Barang Impor
    PMK Nomor 41 Tahun 2022 memperluas cakupan barang impor yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22. Pengusaha AS khawatir proses klaim pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak bisa memakan waktu bertahun-tahun.Cukai Lebih Tinggi untuk Minuman Beralkohol Impor
    Cukai untuk minuman beralkohol asal luar negeri disebut lebih tinggi dibanding produk dalam negeri. Untuk kadar alkohol 5%-20%, perbedaannya mencapai 24%, sedangkan kadar 20%-55% bisa mencapai 52%.Revisi Perpres tentang Neraca Komoditas
    AS mempersoalkan perluasan lisensi impor dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024, yang awalnya mencakup lima komoditas strategis seperti gula dan beras, kini meluas ke 19 produk, termasuk bawang putih (2025), serta apel, anggur, dan jeruk (2026).

    Anindya menyatakan bahwa klarifikasi dari pihak Indonesia sangat penting untuk mencegah salah tafsir dan menjaga hubungan baik kedua negara. 

    “Pemerintah Indonesia perlu menyampaikan posisi resminya, didukung data dan argumentasi yang kuat. Kadin mendukung pembentukan tim klarifikasi dan negosiasi khusus untuk merespons laporan USTR secara langsung,” tegasnya terkait tarif 32 persen AS untuk Indonesia.

    Ia juga menegaskan bahwa Kadin siap membantu proses diplomasi ekonomi ini melalui jalur komunikasi dengan mitra dagang seperti US Chamber of Commerce dan AmCham Indonesia.

    “Kita tidak bisa diam jika ada tuduhan sepihak. Namun kita juga tidak bisa reaktif. Pendekatan yang terukur dan diplomatis tetap menjadi pilihan terbaik,” pungkas Anindya terkait tarif 32 persen AS untuk Indonesia.

  • Tarif Impor Donald Trump Dinilai Melanggar, China Gugat Amerika ke WTO

    Tarif Impor Donald Trump Dinilai Melanggar, China Gugat Amerika ke WTO

    PIKIRAN RAKYAT – China resmi menggugat kepada WTO terkait penerapan tarif impor Amerika. Negeri Tirai Bambu menilai kebijakan ini melanggar aturan organisasi perdagangan dunia tersebut.

    Selain itu, kebijakan ini pun dinilai merusak dan membahayakan perdagangan dunia. Karenanya, mendesak AS untuk segera membatalkan kebijakan sepihak tersebut.

    “Kami mendesak pihak AS untuk segera memperbaiki tindakan kelirunya dan membatalkan langkah-langkah tarif sepihaknya,” ujar jubir China.

    Jubir ini menegaskan bahwa negaranya membela sistem perdagangan yang sesuai dengan aturan WTO.

    Sementara itu, pada hari yang sama, Sekretariat WTO mengonfirmasi telah menerima permintaan konsultasi dari salah satu kekuatan ekonomi dunia ini. Konsultasi ini merupakan tahap pertama penyelesaian sengketa.

    Jika tak ada solusi dalam waktu 60 hari, berlanjut ke tahap kedua. China berhak menyelesaikannya melalui Badan Penyelesaian Sengketa organisasi yang berpusat di Jenewa.

    Perang Dagang Amerika dengan China

    Pada Rabu, 2 April 2025, Donald Trump mengumumkan daftar negara yang terkena tarif resiprokal Amerika. China menempati urutan pertama dengan tarif sebesar 54%.

    Negara berpenduduk terbesar di dunia ini membalasnya dengan menaikkan tarif barang impor Amerika Serikat sebesar 34%. Perang dagang dua negara kekuatan ekonomi dunia ini memicu kekhawatiran munculnya resesi global.

    Sebelumnya, Menkeu AS Scott Bessent meminta agar negara yang terdampak tak membalas. Bila membalas, akan memicu eskalasi.

    Respons Indonesia

    Sementara itu, pemerintah Indonesia saat ini sedang mengkalkulasi dampak kebijakan perdagangan Amerika Serikat tersebut. Barang-barang dalam negeri yang diekspor ke negara tersebut dikenai tarif 32%.

    Pemerintah Indonesia pun dikabarkan akan bernegosiasi dengan negara adidaya tersebut. Selain itu, sedang menyusun sejumlah langkah antisipasinya.

    KADIN (Kamar Dagang Indonesia) yakin Pemerintah Donald Trump bersedia bernegosiasi dengan Pemerintah Indonesia terkait tarif respirokal. Sebabnya, kedua negara menjadi mitra perdagangan strategis.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo bersama empat pemimpin negara ASEAN atur strategi hadapi tarif Trump

    Prabowo bersama empat pemimpin negara ASEAN atur strategi hadapi tarif Trump

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto bersama empat pemimpin negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mengatur strategi untuk menghadapi kebijakan tarif timbal balik Amerika Serikat yang ditetapkan oleh Presiden AS Donald Trump.

    Tim Media Presiden Prabowo Subianto dalam siaran resminya di Jakarta, Sabtu, menjelaskan keempat pemimpin itu berdiskusi melalui sambungan telepon.

    “Presiden Prabowo melakukan telewicara dan bertukar pandangan dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim, Raja Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong,” demikian siaran resmi Tim Media Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan terpisah, PM Malaysia Anwar Ibrahim mengungkap isi pembicaraan tersebut dalam akun sosial media pribadinya. PM Anwar menyebut dirinya bersama Presiden Prabowo, Presiden Marcos, dan PM Wong berbagi pandangan masing-masing terkait kebijakan tarif Trump, dan mengoordinasikan respons bersama terhadap kebijakan tersebut.

    “Hari ini saya berkesempatan melakukan diskusi melalui telepon dengan para pemimpin negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura untuk memperoleh pandangan dan mengoordinasikan tanggapan bersama mengenai masalah tarif timbal balik oleh Amerika Serikat,” kata PM Anwar sebagaimana dikutip dari akun media sosial resminya di Jakarta, Sabtu.

    PM Anwar menyebut menteri ekonomi dari negara-negara ASEAN bakal bertemu minggu depan untuk membahas respons bersama terhadap kebijakan tarif Trump tersebut.

    “Insyaallah, pertemuan menteri ekonomi ASEAN minggu depan akan terus membahas masalah ini, dan mencari solusi terbaik bagi seluruh negara anggota,” kata PM Anwar.

    Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara termasuk Indonesia, yang efektif 3 hari setelah diumumkan.

    Kebijakan Trump itu bakal diterapkan secara bertahap, yaitu mulai dari pengenaan tarif umum 10 persen untuk seluruh negara terhitung sejak tanggal 5 April 2025, kemudian tarif khusus untuk sejumlah negara termasuk Indonesia mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 EDT (11.01 WIB).

    Dari kebijakan baru itu, Indonesia terkena tarif resiprokal 32 persen, sementara Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hadapi Tarif Trump, Indonesia dan Malaysia Sepakat Perkuat Kerja Sama

    Hadapi Tarif Trump, Indonesia dan Malaysia Sepakat Perkuat Kerja Sama

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto berkunjung ke Malaysia Kamis, 3 April 2025. Tujuannya untuk membahas tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) atau Tarif Trump.

    Airlangga pun mengutarakan peran Malaysia sebagai Ketua ASEAN untuk menghadapi perkembangan situasi global terkini. Termasuk situasi perdagangan internasional setelah Presiden Donald Trump mengumumkannya.

    “Malaysia selaku Keketuaan ASEAN 2025, menjadi sangat penting untuk mendorong penguatan kerja sama seluruh Negara ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan global, termasuk respons atas kebijakan tarif resiprokal AS,” katanya.

    Pada hari pertama kunjungannya, bertemu dengan Deputy Prime Minister of Malaysia I Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamid. Pertemuan ini membahas seputar tarif Trump atau kebijakan tarif resiprokal AS.

    Pada hari kedua kunjungannya, bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Pertemuan ini membahas kerja sama kedua negara dalam menghadapi situasi tersebut.

    Anwar Ibrahim mengutarakan bahwa kerja sama Indonesia dengan Malaysia menguntungkan kedua negara. Setelah pertemuan tersebut, Airlangga bertemu dengan Menteri Investasi Perdagangan dan Industri Malaysia Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz.

    Tengku Zafrul mengutarakan pertemuan ini membahas kekuatan ekonomi regional untuk menghadapi tarif tersebut. Ia pun mengajak negara-negara ASEAN untuk memperkuatnya. “Mari kita perkuat ekonomi regional untuk kesejahteraan bersama,” ujarnya.

    Kedua negara dikabarkan akan menempuh jalur Trade and Investment Framework Agreement untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Airlangga pun meminta agar seluruh negara anggota ASEAN secara kolektif melakukannya juga.

    Pada Rabu, 2 April 2025, Trump mengumumkan kebijakan yang menggemparkan perdagangan internasional. Trump mengumumkan kenaikan tarif minimal 10 persen dari barang yang masuk ke negara tersebut. Indonesia terkena tarif 32 persen, sedangkan Malaysia terkena 24 persen.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyarankan negara-negara yang terdampak agar diam dan melihat dahulu perkembangannya. Bila membalasnya, Scott menegaskan akan terjadi eskalasi. “Karena jika kalian membalas, maka akan terjadi eskalasi,” ujarnya.

    Airlangga pun berujar bahwa organisasi ASEAN penting untuk memperkuat ekonomi kawasan. Indonesia dan Malaysia pun sepakat bahwa tarif Trump ini memunculkan tantangan baru bagi perdagangan internasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hadapi Tarif Impor Trump, BI Pakai Jurus Triple Intervention

    Hadapi Tarif Impor Trump, BI Pakai Jurus Triple Intervention

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) memantau secara ketat dampak dari kebijakan tarif impor yang diterapkan Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia sebesar 32%. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah gejolak pasar keuangan global.

    Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan, pasar keuangan global saat ini bergerak dinamis. Pasar saham mengalami pelemahan dan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS (US Treasury) turun hingga menyentuh level terendah sejak Oktober 2024.

    “BI secara konsisten berada di pasar spot untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kami melakukan intervensi melalui instrumen domestic non-delivery forward (DNDF), pasar spot, dan pasar surat berharga negara (SBN),” ujar Ramdan dalam pernyataan resminya, Sabtu (5/4/2025).

    BI berharap melalui strategi intervensi ini, ekspektasi pelaku pasar terhadap ekonomi Indonesia tetap positif.

    “BI tetap berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui optimalisasi strategi triple intervention demi memastikan kecukupan likuiditas valuta asing untuk perbankan dan dunia usaha, serta menjaga kepercayaan pasar,” tambahnya.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif dasar sebesar 10% untuk seluruh impor ke AS. Beberapa negara mitra dagang, termasuk Indonesia, dikenai tarif lebih tinggi sebagai bentuk balasan terhadap bea masuk atas produk-produk AS.

    Salah satu pendiri Indef yang juga Guru Besar Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) Didin S Damanhuri memprediksi kebijakan tarif impor Donald Trump ini akan memberikan tekanan tambahan terhadap nilai tukar rupiah yang berpotensi melemah hingga menembus level Rp 17.000.

  • Hitung-hitungan Indef, RI hanya Kenakan Tarif Impor Barang AS 8-9 Persen

    Hitung-hitungan Indef, RI hanya Kenakan Tarif Impor Barang AS 8-9 Persen

    JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan tarif bea masuk perdagangan resiprokal atau tarif impor untuk Indonesia sebesar 32 persen.

    Trump menetapkan tarif timbal balik impor sebesar 32 persen lantaran RI disebut telah membebankan tarif impor sebesar 64 persen untuk komoditas barang yang masuk dari AS.

    Akan tetapi, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Fadhil Hasan mengatakan, sebenarnya RI hanya mengenakan tarif impor barang dari AS sekitar 8-9 persen.

    “Nah, bagaimana mereka sampai kepada perhitungan yang seperti ini (64 persen)? Itu sebenarnya simpel, jadi mereka menghitung bahwa 64 persen tarif yang dikenakan Pemerintah Indonesia itu adalah jumlah defisit yang terjadi dalam perdagangan Indonesia dengan AS, sekitar 16,8 miliar dolar AS yang dibagi dari total impor Indonesia ke AS sekitar 28 miliar dolar AS,” ucap Fadhil dalam diskusi publik INDEF bertajuk “Waspada Genderang Perang Dagang” secara daring, Jumat, 4 April.

    Karenanya, kata Fadhil, dari hitungan tersebut, AS menilai tarif impor yang dikenakan Indonesia ke produk AS adalah sebesar 64 persen.

    Di sisi lain, lanjutnya, AS juga menyampaikan, hitungan tarif impor 64 persen oleh Indonesia termasuk dengan manipulasi nilai tukar dan non-tarif barrier (NTB).

    “Namun untuk menghitung NTB sangat sulit, sehingga perhitungan AS dengan tarif 64 persen sangat membingungkan,” ucap dia.

    Adapun Fadhil menyimpulkan, semakin besar surplus yang diperoleh negara tersebut, nantinya tarif timbal balik impor yang dikenakan oleh AS akan semakin tinggi.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip Jumat, 4 April, ekspor Indonesia ke AS mencapai 2,35 miliar dolar AS pada periode Februari 2025. 

    Nilai ekspor tersebut lebih tinggi jika dibanding Februari 2024 yang sebesar 2,10 miliar dolar AS dan Januari 2025 sebesar 2,33 miliar dolar AS.

    AS menjadi salah satu negara atau kawasan tujuan utama ekspor dengan porsi 11,26 persen. Posisi AS di atas India dengan porsi 7,93 persen. Namun, posisi AS masih di bawah China dengan porsi 20,60 persen.

    Selain itu, AS menjadi salah satu negara penyumbang surplus perdagangan terbesar RI. Pada Februari 2025, Indonesia mencatat surplus dari AS sebesar 1,57 miliar dolar AS.

    Adapun penyumbang surplus terbesar berasal dari mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85) dengan nilai 291,1 juta dolar AS. Kemudian disusul oleh pakaian dan aksesorinya (rajutan) (HS 61) dengan nilai 215 juta dolar AS dan alas kaki (HS 64) dengan nilai mencapai 207,7 juta dolar AS.

  • Indonesia Perlu Klarifikasi Tuduhan Tarif AS untuk Cegah PHK Massal

    Indonesia Perlu Klarifikasi Tuduhan Tarif AS untuk Cegah PHK Massal

    Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menanggapi serius dampak negatif dari kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengancam akan memberlakukan tarif impor hingga 32% terhadap produk Indonesia.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan, imbas dari kebijakan ini bukan hanya pada perdagangan, tetapi juga ketenagakerjaan di dalam negeri.

    “Penurunan ekspor produk unggulan Indonesia ke AS seperti alas kaki, pakaian, dan elektronik tentu akan berdampak pada sektor tenaga kerja. Kita harus menghitung dampaknya secara cermat dan mencegah terjadinya PHK massal,” ujar Anindya dalam pernyataan resminya, Sabtu (5/4/2025).

    Ia mengimbau agar pemerintah bersama pelaku usaha menyusun strategi bersama untuk menjaga lapangan kerja, khususnya di sektor-sektor padat karya yang sangat bergantung pada pasar ekspor AS.

    Lebih lanjut, Anindya menanggapi tuduhan yang disampaikan Presiden Trump bahwa Indonesia menerapkan tarif impor hingga 64% terhadap produk-produk asal AS.

    Tuduhan ini, menurutnya, juga termuat dalam laporan tahunan 2025 National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers yang dirilis oleh US Trade Representative (USTR).

    “Dalam laporan itu, Indonesia disebut telah menaikkan tarif impor secara progresif dalam 10 tahun terakhir, terutama pada produk-produk yang bersaing langsung dengan barang buatan AS. Ini menjadi dasar pengenaan tarif oleh AS,” jelas Anindya.

    Namun, ia menilai bahwa tuduhan tersebut perlu diklarifikasi secara menyeluruh dan berbasis data.

    “Langkah Pemerintah Indonesia yang mulai mempersiapkan klarifikasi dan negosiasi dengan Pemerintah AS patut didukung. Perlu pembentukan tim khusus untuk merespons laporan NTE dan membahas tuduhan tarif ini secara teknis dan diplomatis,” tegasnya.

    Anindya juga menyatakan, Kadin Indonesia siap mendukung proses negosiasi dan berperan aktif dalam dialog dagang dengan mitra di AS. Ia menegaskan bahwa menjaga hubungan dagang yang sehat dan berkeadilan adalah kepentingan bersama.

    “Fokus kita saat ini adalah mencari solusi, bukan memperkeruh situasi. Ada banyak ruang dialog yang bisa dimanfaatkan untuk menjelaskan posisi Indonesia dan meredam eskalasi perdagangan,” pungkasnya terkait tarif baru AS.

  • Bukan Toyota Avanza, Ini Mobil Paling Laris di Inggris

    Bukan Toyota Avanza, Ini Mobil Paling Laris di Inggris

    Jakarta

    Di Indonesia boleh jadi produsen asal Jepang seperti Toyota, Honda, Suzuki, Daihatsu atau Mitsubishi menjadi raksasa dan mengusai penjualan. Akan tetapi hal ini berbeda jika dibandingkan di Inggris, bahkan di Inggris bukan kendaraan berjenis Multi Purpose Vehicle (MPV).

    Dikutip autocar, berdasarkan dari data penjualan mobil baru di Inggris, rupanya penjualan terbesar di Inggris kendaraan berjenis compact crossover. dan dikuasai produsen mobil asal Amerika Serikat Ford.

    Dikatakan pada 2024 penjualan mobil sebanyak 2,6 persen dikuasai oleh Ford Puma. Bahkan Ford Puma masih menguasai market atau penjualan di awal tahun 2025.

    Soal mobil listrik, dijelaskan penjualan mobil listrik terbaik terjadi pada 2019. Akan tetapi penjualan mobil listrik pada awal tahun 2025, mengalami peningkatan hingga 43,2 persen.

    Berikut daftar mobil paling laris di Inggris pada 2024:

    1. Ford Puma: 14.930 unitFord Puma menjadi mobil palin laris di Inggris pada 2024, dan memasuki 2025 mobil berdarah compact crossover ini menjadi mobil paling laris di Britania.

    2. KIA Sportage: 12.886 unitProdusen mobil asal Korea Selatan Kia Sportage menjadi mobil terfavorit kedua di Inggris. Dijelaskan selain memiliki desain yang dinilai oke, KIA Sportage ini memiliki beberapa pilihan seperti menawarkan mesin bensin, mild hybrid, full hybrid dan plug-in hybrid.

    3. Nissan Qasqai: 11.792 unitNissan Qasqai pernah menduduki posisi pertama menjadi mobil terlaris di Inggris pada 2022, namun pada 2024 Nissan Qashqai menduduki posisi kedua pada 2023 dan menduduki posisi ketiga pada 2024.

    4. Vauxhall Corsa: 11.476 unitVauxhall Corsa masih menduduki posisi keempat di Inggris, setelah menjadi mobil terlaris pada 2021. Namun kini produsen mobil asal Inggris ini harus berbenah untuk menjadi produsen nomor satu kembali di Inggris.

    5. Volkswagen Golf: 10.749 unitMeski tidak menjadi produsen mobil terlaris di Inggris, Volkswagen Golf terus menjadi mobil terfavorit di Inggris dan terus masuk dalam listr mobil terlaris di Inggris.

    6. Nissan Juke: 10.414 unitJika di Indonesia Nissan Juke sudah tidak lagi dijual, hal ini berbeda terbalik di Inggris. Di sana, Nissan Juke masih menjadi mobil terfavorit di Inggris.

    (lth/din)

  • Pengusaha AS Ngamuk, Layangkan Gugatan ke Trump Buntut Kebijakan Tarif Impor yang Bikin Rugi – Halaman all

    Pengusaha AS Ngamuk, Layangkan Gugatan ke Trump Buntut Kebijakan Tarif Impor yang Bikin Rugi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Produsen alat bisnis eceran ang menjual agenda kalender premium dan peralatan  kantoran asal Florida, Simplified melayangkan gugatan kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Mengutip dari Politico, gugatan hukum ini jadi kali pertama yang diterima Trump setelah ia memberlakukan kebijakan tarif tertinggi.

    Adapun gugatan tersebut dilayangkan usai Simplified yang berkantor pusat di Pensacola mengalami kerugian parah akibat kebijakan tarif impor yang diberlakukan Trump.

    Dalam pengaduan pengadilan federal yang diajukan pada Kamis (3/4/2025), Simplified mengatakan bahwa perusahaan mengalami pembengkakan kerugian.

    Ini lantaran perusahaan harus membayar ekstra produk-produk mentah yang mereka impor dari Tiongkok.

    Simplified menuduh bahwa presiden secara tidak benar mengabaikan Kongres dengan mengenakan tarif berdasarkan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional tahun 1977.

    Alasan ini yang membuat Simplified melayangkan gugatan, meminta hakim untuk memblokir penerapan tarif dan membatalkan perubahan Trump pada jadwal tarif AS.

    Gugatan tersebut juga mendesak hakim agar presiden hanya dapat mengenakan tarif dengan izin Kongres dan berdasarkan undang-undang perdagangan yang rumit.

    “Undang-undang semacam itu memerlukan investigasi awal, temuan fakta terperinci, dan kesesuaian yang erat antara kewenangan undang-undang dan cakupan tarif,” demikian isi gugatan .

    “Ia akan diberitahu untuk menyatakan keadaan darurat nasional berdasarkan beberapa masalah nasional yang sudah berlangsung lama, kemudian mengenakan tarif yang konon atas nama keadaan darurat tersebut dengan demikian mengabaikan batasan rinci yang telah ditetapkan Kongres pada izin tarif yang telah diberikannya,” imbuh pengaduan tersebut.

    Lembaga Hukum AS Tuntut Trump

    Tak hanya pengusaha AS,  satu lembaga hukum paling berpengaruh di Amerika Serikat (AS), The New Civil Leberties Alliance (NCLA) juga turut menggugat Trump.

    Gugatan tersebut ditujukan sebagai protes atas kebijakan tarif resiprokal yang baru saja diumumkan Presiden Donald Trump.

    Menurut The New Civil Leberties Alliance, Trump secara ilegal memberlakukan tarif pada barang-barang China.

    Akibatnya beberapa perusahaan AS yang mengandalkan impor barang dari China harus mengalami kerugian parah imbas tarif yang dinilai sebagai tindakan inkonstitusional itu.

    “Dengan meminta kekuatan darurat untuk mengenakan tarif menyeluruh pada impor dari China yang tidak diizinkan oleh undang-undang, Presiden Trump telah menyalahgunakan kekuasaan itu.” kata Penasihat Litigasi Senior NCLA Andrew Morris dalam sebuah pernyataan soal gugatan tersebut.

    “ia merebut hak kongres untuk mengendalikan tarif, dan mengganggu pemisahan kekuasaan Konstitusi,” imbuhnya.

    Perwakilan Gedung Putih tidak segera menanggapi email yang meminta komentar.

    Namun Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem yang juga turut sebagai tergugat bersama dengan lembaganya, membela kebijakan tarif Trump.

    Menurutnya kebijakan itu perlu diberlakukan agar AS tidak bergantung pada rantai pasokan.

    Selain itu langkah ini dinilai dapat menjauhkan industri AS dari sasaran praktik perdagangan ilegal.

    “Sudah terlalu lama, Amerika menjadi sasaran praktik perdagangan tidak adil yang membuat rantai pasokan kita bergantung pada musuh asing, menggerogoti basis industri kita, dan merugikan pekerja Amerika,” katanya.

    Perang Dagang China VS AS

    Sebelum gugatan dilayangkan, pada 4 April kemarin Presiden AS Donald Trump memperluas tarif impor terhadap produk Tiongkok dengan besaran 34 persen pada semua barang China yang diimpor ke AS.

    Sejak menjabat kembali sebagai presiden, Trump telah mengenakan dua tahap bea masuk tambahan sebesar 10 persen pada semua impor China.

    Jika ditambahkan dengan tarif yang sudah ada sebelumnya, hal ini berarti barang-barang China yang tiba di AS akan secara efektif dikenakan bea masuk lebih dari 54 persen.

    Langkah ini disebut sebagai eskalasi paling tajam dari Tiongkok sepanjang perang dagang kedua negara.

    Lantaran tarif baru ini dapat memangkas hingga 2,5 poin persentase dari pertumbuhan ekonomi Tiongkok tahun ini, memicu penurunan permintaan, perlambatan global, dan penurunan ekspor ulang.

    Sebagai bagian dari kebijakan balasan ini, Tiongkok secara mengejutkan memasukkan 11 perusahaan AS ke dalam daftar entitas tidak dapat dipercaya.

    Termasuk diantaranya produsen drone dan perusahaan teknologi strategis.

    Tak sampai disitu Beijing turut memberlakukan pembatasan ekspor terhadap 16 perusahaan asal AS dan larangan ekspor tujuh jenis mineral tanah jarang seperti samarium dan gadolinium.

    (Tribunnews.com / Namira)