Xcloud.id

Negara: Amerika Serikat

  • Akademisi ke Pemerintah RI: Jangan Balas Trump dengan Menaikkan Tarif Impor – Halaman all

    Akademisi ke Pemerintah RI: Jangan Balas Trump dengan Menaikkan Tarif Impor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Guru Besar FEB UI, Prof Telisa Aulia Falianty meminta pemerintah untuk tidak membalas kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) dengan langkah serupa.

    Sebab menurutnya, kebijakan retaliasi seperti menaikkan tarif balasan impor dinilai kurang strategis dan justru memicu eskalasi perang dagang yang merugikan Indonesia dalam jangka panjang.

    Bahkan, upaya retaliatif seperti menaikkan tarif balasan justru kontraproduktif dan akan memicu efek domino yang memperburuk hubungan dagang bilateral. 

    Alih-alih retaliasi, ia menyarankan pendekatan negosiasi yang dilengkapi dengan reformasi regulasi dalam negeri dan penguatan daya saing produk ekspor.

    “Jangan sampai kebijakan tarif balasan justru membuat ekspor kita makin tertekan. Solusinya ada di negosiasi, reformasi regulasi, dan diversifikasi pasar ekspor,” kata Telisa dalam keterangannya, Minggu (6/4/2025).

    Telisa menyebut bahwa kebijakan Presiden AS Donald Trump yang memberlakukan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia ini dipicu oleh dua hal. 

    Pertama manipulasi kurs (currency manipulation) serta penerapan hambatan non-tarif (non-tariff barriers) oleh pemerintah Indonesia.

    Sehingga menurutnya, pemerintah perlu menyederhanakan hambatan non-tarif untuk membuktikan tidak ada manipulasi kurs.

    Lebih lanjut, Telisa menyoroti potensi terjadinya trade diversion dari negara-negara seperti Tiongkok, yang kini menghadapi hambatan ekspor ke AS. Kendati demikian, Indonesia belum tentu menjadi tujuan utama peralihan ekspor tersebut.

    Telisa menyarankan pemerintah mengantisipasi kemungkinan masuknya barang impor dalam jumlah besar, sekaligus memperkuat instrumen pengamanan pasar domestik tanpa menciptakan hambatan yang bisa dianggap diskriminatif secara internasional.

    “Substitusi pasar ekspor dari AS biasanya diarahkan ke negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, atau Uni Eropa. Indonesia mungkin menjadi pilihan, tetapi bukan yang utama,” jelasnya.

    Di sisi lain, Telisa menegaskan bahwa perlu ada kebijakan yang jelas. Sebagai anggota ASEAN, BRICS, dan G20, Indonesia disebut perlu memaksimalkan jalur diplomasi multilateral untuk merespons dinamika global. 

    Walaupun Presiden Trump cenderung mendorong kesepakatan bilateral, langkah kolektif di tingkat kawasan tetap penting untuk menciptakan posisi tawar yang lebih kuat.

    “Multilateral diplomacy harus tetap berjalan. Tapi di saat yang sama, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan sektoral untuk meningkatkan daya saing industri nasional,” terang Telisa.

     

  • AIPTI Minta Pemerintah Cegah Banjir Produk Dumping China Pasca Pemberlakuan Tarif Impor Tinggi AS – Halaman all

    AIPTI Minta Pemerintah Cegah Banjir Produk Dumping China Pasca Pemberlakuan Tarif Impor Tinggi AS – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah menetapkan bea masuk tinggi terhadap produk-produk elektronika dan telematika dari dua negara produsen utama, yakni Tiongkok sebesar 34 persen dan Vietnam sebesar 46 persen. 

    Kebijakan yang dirilis Presiden Donald Trump awal April tersebut berpotensi memicu aliran barang elektronik impor secara besar-besaran ke pasar Indonesia.

    Ini lantaran Indonesia menjadi pasar alternatif bagi China dan Vietnam, bahkan dengan skema dumping yang merugikan industri nasional. 

    Berkaca pada hal itu, Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI) menyerukan langkah cepat dan strategis dari Pemerintah Republik Indonesia, guna mengantisipasi dampak dari kebijakan bea masuk tinggi yang baru saja diterapkan Amerika Serikat terhadap produk elektronika dan telematika dua negara tersebut. 

    Ketua Umum AIPTI Ali Soebroto, mengimbau pemerintah untuk segera melakukan dua langkah utama agar pasar domestik tidak kebanjiran produk luar.

    Pertama, penerapan Trade Remedy Measures, dimana Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, untuk segera melibatkan asosiasi-asosiasi industri terkait guna melakukan pengukuran awal atas indikasi dumping. 

    “Hasil analisis tersebut akan menjadi dasar penting dalam penerapan tindakan trade remedy berupa Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) secara cepat dan tepat,” ungkap Ali dalam keterangan resmi, Sabtu (5/4/2025).

    Kedua, penyempurnaan regulasi perdagangan. AIPTI mendorong evaluasi terhadap kebijakan perdagangan yang berlaku saat ini, termasuk kemungkinan untuk mengembalikan mekanisme pengendalian sebagaimana diatur dalam Permendag No. 36 Tahun 2023 dan mengevaluasi efektivitas Permendag No. 8 Tahun 2024. 

    “Langkah ini bertujuan memperkuat wewenang Kementerian Perindustrian agar bisa mengendalikan pasar domestik secara lebih terintegrasi,” imbuhnya.

    Untuk langkah jangka panjang, diperlukan evaluasi CAFTA (China-ASEAN Free Trade Area) dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN.

    “Evaluasi atas perjanjian CAFTA diperlukan agar Indonesia dapat lebih fleksibel menerapkan hambatan dagang demi melindungi industri nasional,” terang Ali.

    Untuk subsektor HKT (Handphone, Komputer, dan Tablet), AIPTI menegaskan bahwa regulasi TKDN tetap menjadi benteng utama menghadapi tekanan global.

     

  • Media Israel: Houthi Masuk Afrika, Tel Aviv Terancam, AS Frustasi Serangan Belum Mempan – Halaman all

    Media Israel: Houthi Masuk Afrika, Tel Aviv Terancam, AS Frustasi Serangan Belum Mempan – Halaman all

    Media Israel: Tel Aviv Terancam, Houthi Sudah Masuk Afrika, AS Frustasi Serangan Belum Mempan

    TRIBUNNEWS.COM – Surat kabar berbahasa Ibrani, Yedioth Ahronoth melaporkan kalau gerakan Ansarallah Houthi Yaman terus memperluas kehadiran mereka di Afrika.

    “Hal itu meningkatkan ancaman strategis mereka terhadap Israel,” tulis laporan media tersebut dikutip dari RNTV, Minggu (6/4/2025).

    Surat kabar itu mencatat kalau “bahayanya (kehadiran Houthi di Afrika) lebih besar daripada apa yang Israel lihat saat ini,”.

    Media tersebut menyatakan kalau ekspansir Houthi ke Afrika ini menunjukkan bahwa kelompok yang didukung Iran tersebut tengah melakukan ekspansi di wilayah-wilayah utama dekat Palestina yang diduduki (Israel).

    Laporan juga menjelaskan kalau Amerika Serikat (AS) tampak frustrasi karena dampak operasi dan serangan mereka terhadap Houthi, sangat ‘kecil dan terbatas’.

    “Sementara kelompok itu terus mengirim senjata ke negara-negara Afrika termasuk Somalia, Djibouti, dan Eritrea, meningkatkan ancaman mereka terhadap keamanan Laut Merah,” kata laporan tersebut.

    Peta Laut Merah, Teluk Aden, Yaman (Wikimedia)

    Laporan tersebut menyatakan, di Somalia, Houthi telah memperluas kerja sama mereka dengan Al-Shabaab, afiliasi al-Qaeda, termasuk pertukaran dan pelatihan senjata, serta meningkatkan aktivitas di Teluk Aden.

    Kelompok ini juga berupaya memperluas kendalinya di Djibouti, yang dapat mengancam jalur pelayaran vital yang penting bagi kepentingan Pendudukan Israel, menurut surat kabar Hebrew tersebut.

    Di Tanduk Afrika dan Sudan, Houthi berusaha memperkuat kehadiran strategis mereka, yang dapat membantu memberlakukan blokade terhadap pendudukan Israel.

    Laporan tersebut juga menyebutkan janji Houthi untuk memberikan bantuan kepada Hamas di Gaza.

    Danny Citrinovich, seorang peneliti di Institut Studi Keamanan Nasional, mengonfirmasi kalau Houthi menimbulkan ancaman yang lebih besar daripada sekadar operasi mereka di Timur Tengah.

    “Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan mereka di Afrika dapat memberi dampak yang lebih signifikan terhadap Pendudukan Israel,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa ancaman Houthi tidak terbatas pada Selat Bab el-Mandeb tetapi juga meluas ke negara-negara lain di kawasan itu, seperti Sudan dan Eritrea.

    Bantah Ditinggal Iran Sendirian

    Dalam perkembangan terbaru eskalasi dan konflik di kawasan, seorang pejabat senior Houthi Yaman, mengejek laporan yang menyebut bahwa Iran menarik diri dari Yaman di tengah serangan Amerika Serikat.

    Mengutip seorang pejabat tinggi Iran, The Telegraph melaporkan pada Kamis (3/4/2025) bahwa Iran telah mulai menarik personel militernya dari Yaman.

    Pejabat tersebut meyakini bahwa Houthi tidak akan mampu bertahan dalam beberapa bulan mendatang—atau bahkan dalam hitungan hari.

    Namun dalam wawancara dengan Newsweek pada Jumat (4/4/2025), seorang pejabat senior Houthi menertawakan laporan tersebut dan membantah keberadaan pasukan Iran di Yaman.

    “Masalahnya, tidak ada pasukan Iran di Yaman yang bisa ditarik,” ujarnya.

    “Jadi ini bukan sesuatu yang perlu dibantah, tapi cukup ditertawakan.”

    Pejabat itu juga membantah klaim Presiden AS Donald Trump yang menyebut bahwa serangan AS telah menewaskan sejumlah pemimpin senior Houthi—klaim yang didukung oleh Moammar al-Eryani, mantan menteri informasi pemerintah Yaman yang digulingkan oleh Houthi satu dekade lalu.

    Eryani sebelumnya mengatakan bahwa hingga 70 anggota Houthi tewas dalam serangan tersebut, termasuk beberapa komandan lapangan terkemuka dan anggota elit Korps Garda Revolusi Islam Iran.

    PEJUANG HOUTHI – Foto ini diambil dari Telegram Houthi pada Jumat (28/3/2025) memperlihatkan pejuang Houthi memegang senjata dalam sebuah foto peringatan 10 tahun perang Yaman yang diunggah pada Kamis (27/3/2025). Pejabat Houthi menertawakan klaim yang menyebut pasukan Iran telah meninggalkan Yaman di tengah serangan udara dari Amerika Serikat. (Telegram Houthi)

    Namun, menurut pejabat Houthi itu, informasi tersebut tidak akurat.

    “Semua informasi itu menyesatkan dan jauh dari kenyataan. Sejak awal eskalasi serangan AS terhadap Yaman, publikasi informasi semacam itu, baik tentang penghancuran kemampuan militer maupun penargetan para pemimpin, tidak ada yang benar,” tegasnya.

    “Di Sanaa, sejak awal kami sudah memiliki informasi yang cukup dan detail mengenai serangan pertama Amerika dan target-targetnya. Kami pun telah mengambil semua langkah pencegahan untuk menghindari dampak buruk apa pun, dan dengan rahmat Allah, kami berhasil melakukannya.”

    Ia juga menambahkan:

    “Karena itu, kami menganggap agresi Amerika sebagai kegagalan sejak hari pertama. Serangan itu tidak mencapai tujuan apa pun, kecuali membunuh warga sipil.”

    Serangan AS Terhadap Yaman

    Sebagai informasi, Amerika Serikat telah meluncurkan serangan terhadap kelompok Houthi di Yaman sejak 15 Maret 2025.

    Dilansir Newsweek, serangan ini menjadi operasi militer paling intensif yang dilakukan AS sejak Donald Trump kembali menjabat sebagai presiden pada Januari lalu, dengan janji menjaga perdamaian di Timur Tengah.

    Trump juga mengancam akan melakukan balasan langsung terhadap Iran, meski di saat yang sama ia berupaya menghidupkan kembali negosiasi terkait program nuklir negara itu.

    Hampir tujuh tahun setelah Trump menarik AS dari perjanjian nuklir Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada masa kepresidenannya yang pertama, Trump dikabarkan telah memberikan tenggat waktu 60 hari kepada Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam sebuah surat yang disampaikan bulan lalu, untuk negosiasi ulang.

    Sebelumnya, Houthi telah melancarkan serangan terhadap Israel serta lalu lintas maritim di Laut Merah dan perairan sekitarnya.

    Houthi sempat menghentikan serangan pada Januari setelah tercapai gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza.

    Namun, serangan kembali dilanjutkan setelah Israel dianggap melanggar kesepakatan tersebut.

    “Operasi militer kami terus berjalan dan tidak pernah berhenti. Kami tidak mengizinkan kapal Israel melintasi wilayah kami sejak kami mengumumkan larangan tersebut sebagai respons terhadap penolakan Israel atas kesepakatan di Gaza. Hingga kini, tidak ada satu pun kapal yang lolos,” ujar pejabat Houthi itu.

     

    (oln/rntv/*)

  • Puluhan Ribu Warga AS Mulai Pembangkangan Melawan Trump

    Puluhan Ribu Warga AS Mulai Pembangkangan Melawan Trump

    GELORA.CO –  Puluhan ribu orang yang marah terhadap cara Presiden Donald Trump menjalankan negara berbaris dan berunjuk rasa di sejumlah kota di Amerika pada hari Sabtu waktu AS. Aksi itu adalah demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan oleh gerakan oposisi yang berusaha mendapatkan kembali momentumnya setelah guncangan pada minggu-minggu pertama Partai Republik menjabat. 

    Disebut “Hands Off!” alias “Singkirkan Tanganmu!”, demonstrasi diselenggarakan di lebih dari 1.200 lokasi di seluruh 50 negara bagian oleh lebih dari 150 kelompok. Diantaranya termasuk organisasi hak-hak sipil, serikat buruh, pendukung LBGT, veteran dan aktivis pemilu. Demonstrasi tersebut tampak damai, tanpa ada laporan penangkapan.

    Kelompok pro-Palestine ikut dalam gelombang aksi itu. Mereka memprotes kebijakan Trump yang terus mendukung Israel, pelaku genosida di Gaza. Mereka juga memrotes penangkapan terhadap mahasiswa imigran yang ikut dalam aksi mengecam genosida di Gaza belakangan.

    Ribuan pengunjuk rasa di kota-kota yang tersebar di Amerika mulai dari Midtown Manhattan hingga Anchorage, Alaska, termasuk di beberapa gedung DPR negara bagian. Mereka menyerang tindakan Trump dan miliarder Elon Musk terhadap perampingan pemerintah, perekonomian, imigrasi dan hak asasi manusia. 

    Di Pantai Barat, di bawah bayang-bayang Space Needle yang ikonik di Seattle, para pengunjuk rasa membentangkan spanduk bertuliskan slogan-slogan seperti “Lawan oligarki.” Para pengunjuk rasa meneriakkan yel-yel saat mereka turun ke jalan di Portland, Oregon, dan Los Angeles, di mana mereka berbaris dari Pershing Square ke Balai Kota. 

    Para pengunjuk rasa menyuarakan kemarahan atas tindakan pemerintah yang memecat ribuan pekerja federal, menutup kantor lapangan Administrasi Jaminan Sosial, secara efektif menutup seluruh lembaga, mendeportasi imigran, mengurangi perlindungan bagi kaum transgender dan memotong dana untuk program kesehatan.

    Musk, penasihat Trump yang menjalankan Tesla, SpaceX, dan platform media sosial X, telah memainkan peran penting dalam perampingan tersebut sebagai kepala Departemen Efisiensi Pemerintahan yang baru dibentuk. Dia mengatakan dia menghemat miliaran dolar pembayar pajak. 

    Ketika ditanya tentang protes tersebut, Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “posisi Presiden Trump jelas: dia akan selalu melindungi Jaminan Sosial, Medicare, dan Medicaid bagi penerima manfaat yang memenuhi syarat. Sementara itu, pendirian Partai Demokrat adalah memberikan tunjangan Jaminan Sosial, Medicaid, dan Medicare kepada orang asing ilegal, yang akan membuat program-program ini bangkrut dan menghancurkan para lansia Amerika.”

    Di Boston, para demonstran mengacungkan poster seperti “Singkirkan tanganmu dari demokrasi kami” dan “Jangan sentuh Jaminan Sosial kita.” Walikota Michelle Wu mengatakan dia tidak ingin anak-anaknya dan orang lain hidup di dunia di mana ancaman dan intimidasi adalah taktik pemerintah dan nilai-nilai seperti keberagaman dan kesetaraan sedang diserang.

    “Saya menolak menerima bahwa mereka tumbuh di dunia di mana imigran seperti nenek dan kakek mereka secara otomatis dianggap sebagai penjahat,” kata Wu. Roger Broom, 66, seorang pensiunan dari Delaware County, Ohio, adalah satu dari ratusan orang yang berunjuk rasa di Statehouse di Columbus. 

    Dia mengatakan dia dulunya adalah seorang Republikan pengagum Ronald Reagan tetapi belakangan muak dengan Trump. “Dia menghancurkan negara ini,” kata Broom. 

    Ratusan orang juga berdemonstrasi di Palm Beach Gardens, Florida, beberapa mil dari lapangan golf Trump di Jupiter, tempat ia menghabiskan pagi hari di klub Senior Club Championship. Orang-orang berbaris di kedua sisi PGA Drive, mendorong mobil untuk membunyikan klakson dan meneriakkan slogan-slogan yang menentang Trump. “Mereka harus melepaskan tangan dari Jaminan Sosial kami,” kata Archer Moran dari Port St. Lucie, Florida.

    Aktivis telah beberapa kali melakukan demonstrasi nasional melawan Trump dan Musk sejak Trump kembali menjabat. Namun hingga hari Sabtu, gerakan oposisi belum menghasilkan mobilisasi massal seperti Women’s March pada tahun 2017, yang membawa ribuan perempuan ke Washington setelah pelantikan pertama Trump, atau demonstrasi Black Lives Matter yang meletus di beberapa kota setelah pembunuhan George Floyd oleh polisi di Minneapolis pada tahun 2020. 

    Di Charlotte, Carolina Utara, pengunjuk rasa mengatakan mereka mendukung berbagai tujuan, mulai dari Jaminan Sosial dan pendidikan hingga imigrasi dan hak-hak reproduksi perempuan. “Terlepas dari partai Anda, siapa pun yang Anda pilih, apa yang terjadi hari ini, apa yang terjadi hari ini sangat buruk,” kata Britt Castillo, 35, dari Charlotte. “Ini menjijikkan, dan betapapun rusaknya sistem kita saat ini, cara pemerintahan saat ini berusaha memperbaiki keadaan – ini bukanlah cara untuk melakukannya. Mereka tidak mendengarkan masyarakat.”

  • Rumus Apa yang Dipakai Trump Menerapkan Tarif ke Negara Lain?

    Rumus Apa yang Dipakai Trump Menerapkan Tarif ke Negara Lain?

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah menerapkan tarif sebesar 10% terhadap barang-barang impor dari berbagai negara dan memberlakukan tarif yang lebih tinggi lagi untuk negara-negara yang disebutnya sebagai “pelanggar terburuk”. Indonesia, misalnya, dikenai tarif sebesar 32%.

    Namun, bagaimana cara menghitung pajak atas impor? Rumus apa yang dipakai pemerintah AS dalam menerapkan besaran tarif ke suatu negara?

    BBC Verify meneliti hitung-hitungan di balik angka-angka tersebut.

    Bagaimana perhitungannya?

    Ketika Trump menunjukkan bagan raksasa yang menampilkan besaran tarif ke sejumlah negara di Gedung Putih, publik awalnya berasumsi bahwa angka tersebut didasarkan pada kombinasi tarif yang selama ini berlaku dan beragam hambatan perdagangan (semisal aturan soal impor).

    Namun belakangan, Gedung Putih menerbitkan rumus matematika.

    EPAPresiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan tarif baru pada hampir semua barang impor yang masuk ke AS.

    Jika rumus tersebut diurai, sebetulnya itu adalah matematika sederhana. Ambil angka defisit perdagangan AS dengan negara tertentu, lalu bagi dengan total impor barang dari negara tersebut. Hasilnya kemudian dibagi dua.

    Sebagai contoh, AS mengimpor barang dari China sebesar US$440 miliar (setara Rp7.000 triliun). Sedangkan barang yang diekspor AS ke China ‘hanya’ US$145 miliar. Hal ini menyebabkan defisit perdagangan bagi AS sebesar US$295 miliar (setara Rp4.000 triliun).

    Dalam menerapkan tarif baru ke China, AS membagi 295 dengan 440. Hasilnya adalah 0,670 atau 67%. Angka itu lantas dibagi dua dan dibulatkan ke atas. Dari situ akan didapat 0,33 atau 34%. Itulah tarif yang dikenakan terhadap China.

    Demikian pula, ketika menerapkan tarif terhadap Uni Eropa. Hasil dari rumus Gedung Putih menghasilkan tarif sebesar 20%.

    BBCPenjelasan dari rumus tarif yang diberlakukan Gedung Putih.

    Apakah tarif ini bersifat ‘timbal balik’?

    Banyak pihak menyebutkan bahwa tarif ini tidak bersifat timbal balik.

    Tarif timbal balik didasarkan pada tarif yang selama ini dikenakan suatu negara kepada AS ditambah hambatan non-tarif (semisal aturan soal impor yang menaikkan biaya produk).

    Namun, rumus Gedung Putih tidak menghitung ‘timbal balik’ terhadap semua negara yang dikenai tarif baru.

    Baca juga:

    Alih-alih, perhitungan tarif dilakukan demi menghapus defisit perdagangan barang AS terhadap masing-masing negara.

    Kelemahan perhitungan semacam ini adalah negara-negara yang membeli lebih banyak barang dari AS akan tetap dikenai tarif.

    Misalnya, AS saat ini tidak mengalami defisit perdagangan barang dengan Inggris. Namun, Inggris tetap dikenai tarif sebesar 10%.

    Kalau ditotal, ada lebih dari 100 negara yang tercakup dalam tarif baru tersebut.

    ‘Dampak yang meluas’

    Trump meyakini AS terkena dampak buruk perdagangan global.

    Menurutnya, negara-negara lain membanjiri pasar AS dengan barang-barang murah. Hal ini, kata Trump, merugikan perusahan-perusahaan AS dan mengurangi lapangan pekerjaan.

    Di sisi lain, Trump mengeklaim negara-negara tersebut memasang hambatan yang membuat produk-produk AS kurang kompetitif.

    Jadi dengan menggunakan tarif untuk menekan defisit perdagangan, Trump berharap bisa menghidupkan kembali industri manufaktur AS dan melindungi lapangan pekerjaan di AS.

    ReutersIndustri otomotif AS adalah salah satu sektor manufaktur yang ingin dihidupkan kembali oleh Trump.

    Tapi, apakah tarif baru ini bakal memenuhi harapan itu?

    BBC Verify berbicara dengan sejumlah ekonom.

    Pandangan yang paling banyak diutarakan adalah tarif memang dapat mengurangi defisit perdagangan antara AS dan masing-masing negara, namun penerapan tarif tidak akan mengurangi defisit perdagangan antara AS dan seluruh dunia.

    “Iya, tarif akan mengurangi defisit perdagangan bilateral antara AS dan negara-negara lain. Tetapi, jelas akan ada banyak dampak yang lebih luas yang tidak diperhitungkan sebelumnya,” ujar Profesor Jonathan Portes dari King’s College, London.

    Itu karena keseluruhan defisit AS tidak semata-mata didorong oleh hambatan perdagangan, namun oleh perekonomian AS.

    Gedung PutihSalah satu bagian dalam ‘Tarif Timbal Balik’ yang dikenakan pemerintah AS terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.

    Contohnya, warga Amerika berbelanja dan berinvestasi lebih banyak daripada yang mereka peroleh. Kesenjangan itu menandakan AS membeli lebih banyak daripada yang dijualnya.

    Jadi selama hal itu terus berlanjut, AS mungkin akan terus mengalami defisit meskipun meningkatkan tarif dengan negara-negara lain.

    Beberapa defisit perdagangan juga bisa terjadi karena sejumlah alasan yang sahihbukan hanya karena tarif. Misalnya, membeli makanan yang lebih mudah dan lebih murah diproduksi di negara lain.

    Thomas Sampson dari London School Economics berkata: “Rumus tersebut direkayasa ulang untuk merasionalisasi pengenaan tarif pada negara-negara yang menjual barang lebih banyak ke AS. Tidak ada alasan ekonomi yang rasional untuk memberlakukan hal ini, karena hanya akan merugikan ekonomi global.”

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Kembali Tunda Pemblokiran TikTok Selama 75 Hari

    Trump Kembali Tunda Pemblokiran TikTok Selama 75 Hari

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump, telah menandatangani sebuah perintah eksekutif yang secara efektif memperpanjang tenggat waktu bagi TikTok untuk menemukan pembeli di Amerika Serikat selama 75 hari.

    Dengan demikian TikTok akan mendapatkan lebih banyak waktu untuk memikirkan rencana untuk tetap berada di AS.

    “Pemerintahan saya telah bekerja sangat keras dalam Kesepakatan untuk menyelamatkan TikTok, dan kami telah membuat kemajuan yang luar biasa,” tulis Trump di Truth Social sebagaimana dilansir detikINET dari Engadget, Minggu (6/4/2025).

    “Kesepakatan ini membutuhkan lebih banyak pekerjaan untuk memastikan semua persetujuan yang diperlukan telah ditandatangani, itulah sebabnya saya menandatangani Perintah Eksekutif untuk menjaga TikTok tetap aktif dan berjalan selama 75 hari lagi.” lanjutnya.

    Postingan Trump menunjukkan bahwa rangkaian tarif yang baru-baru ini diperkenalkan terhadap mitra dagang AS seperti China akan membantu mencapai kesepakatan.

    Sebagai bagian dari larangan TikTok yang ditandatangani menjadi undang-undang oleh mantan Presiden Biden pada April 2024, perusahaan induk TikTok, ByteDance, dipaksa untuk menjual TikTok kepada pembeli AS atau dikeluarkan dari toko aplikasi dan platform hosting web AS.

    Setelah melalui proses yang cukup panjang terkait legalitas larangan tersebut, Mahkamah Agung akhirnya mendukungnya, dan menyerahkan penegakan hukum kepada pemerintahan Trump yang baru.

    TikTok sempat tidak tersedia, tetapi Trump akhirnya menandatangani perintah eksekutif yang menunda pemberlakuan larangan tersebut selama 75 hari untuk memberikan TikTok lebih banyak waktu untuk menemukan pembeli dan membuat aplikasinya kembali aktif.

    Beberapa perusahaan dan grup telah menyatakan minat mereka untuk membeli atau berinvestasi di TikTok. Kabarnya, bahkan Amazon tetapi belum ada yang mencapai kesepakatan yang memuaskan ByteDance atau pemerintah Cina.

    Tidak jelas apakah tarif akan mengubah motivasi siapa pun, tetapi jika semua orang terus menerima Departemen Kehakiman Trump yang tidak memberlakukan larangan, maka seluruh cobaan ini tampaknya akan berlangsung selama yang diperlukan.

    (jsn/jsn)

  • Vietnam dan Kamboja Berlomba Turunkan Tarif Impor AS saat Terkena Pajak Tinggi, Indonesia Masih Lebaran?

    Vietnam dan Kamboja Berlomba Turunkan Tarif Impor AS saat Terkena Pajak Tinggi, Indonesia Masih Lebaran?

    PIKIRAN RAKYAT – Kebijakan tarif impor baru dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengguncang banyak negara mitra dagang, khususnya di Asia Tenggara.

    Di tengah libur panjang Lebaran, Indonesia tampaknya masih dalam fase konsolidasi, sementara negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Kamboja langsung bereaksi cepat untuk menyelamatkan perdagangan mereka dari dampak tarif tinggi yang dikenakan AS.

    Vietnam Gerak Cepat: Telepon Langsung Trump, Siap Pangkas Tarif Jadi Nol

    Vietnam menjadi salah satu negara dengan tarif tertinggi yang dikenakan oleh Amerika Serikat, yakni sebesar 46 persen. Menyadari dampak besar dari kebijakan ini terhadap sektor ekspor dan manufaktur domestik, Pemimpin Vietnam, To Lam, langsung menghubungi Presiden AS Donald Trump hanya beberapa saat setelah kebijakan diumumkan.

    Menurut laporan Reuters, pembicaraan telepon tersebut menghasilkan komitmen awal menuju negosiasi tarif antara kedua negara.

    “Baru saja melakukan panggilan telepon yang sangat produktif dengan To Lam, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, yang mengatakan kepada saya bahwa Vietnam ingin memangkas tarif mereka hingga NOL jika mereka dapat membuat kesepakatan dengan AS,” tutur Donald Trump di platform sosial Truth miliknya.

    Pemerintah Vietnam juga menyatakan bahwa Lam telah berjanji membeli lebih banyak produk Amerika, termasuk pesawat dan hasil pertanian, sebagai bagian dari konsesi untuk menghindari bea masuk besar-besaran.

    “Pada saat yang sama (Lam) mengusulkan agar AS menerapkan tarif pajak yang sama terhadap barang-barang yang diimpor dari Vietnam,” ujar portal pemerintah Vietnam setelah unggahan Donald Trump.

    Saat ini, Vietnam sedang bersiap mengirim delegasi ke Washington untuk mempercepat proses kesepakatan dagang bilateral. Kesepakatan itu diharapkan dapat diteken sebelum tenggat 9 April 2025, saat tarif 46% mulai diberlakukan.

    Kamboja Tak Mau Kalah: Minta Penundaan, Kirim Surat Resmi ke Trump

    Sementara Vietnam sudah melobi Donald Trump secara langsung, Kamboja juga mengambil langkah cepat. Negara ini terkena tarif tertinggi dari seluruh Asia Tenggara, yaitu 49 persen.

    Perdana Menteri Kamboja Hun Manet menyampaikan permintaan resmi kepada AS agar tarif tersebut ditunda. Dalam suratnya kepada Trump, ia menyatakan kesiapan Kamboja untuk bernegosiasi.

    “Kamboja mengusulkan untuk bernegosiasi dengan pemerintahan yang terhormat pada waktu yang paling tepat,” kata Hun Manet dalam surat tersebut.

    Kamboja kemungkinan akan mengikuti langkah Vietnam dalam menawarkan konsesi tertentu untuk meredakan tekanan dari kebijakan tarif tersebut.

    Pasar Tertekan: Saham Terjun, Ekonomi Terpukul

    Dampak langsung dari pengumuman tarif terlihat di pasar. Saham perusahaan-perusahaan besar seperti Nike, Adidas, dan Puma—yang memiliki pabrik besar di Vietnam—mengalami penurunan tajam. Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya Vietnam sebagai pusat manufaktur global.

    Indeks saham acuan Vietnam sendiri anjlok 8,1% hanya dalam dua hari terakhir, sejak Trump mengumumkan kebijakan tarif baru pada 2 April 2025.

    Sebagai informasi, surplus perdagangan Vietnam dengan AS mencapai US$123 miliar tahun lalu—angka yang membuat negara ini menjadi target utama kebijakan dagang Trump.

    Indonesia Masih Lebaran?

    Sementara Vietnam dan Kamboja bergerak cepat dengan diplomasi ekonomi langsung, Indonesia tampaknya masih dalam suasana libur Lebaran. Namun bukan berarti diam.

    Presiden Prabowo Subianto telah menginisiasi koordinasi dengan para pemimpin ASEAN untuk merespons kebijakan Trump secara kolektif.

    Dalam siaran resmi Tim Media Presiden Prabowo, disebutkan bahwa Prabowo berbicara melalui telepon dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim, Raja Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, dan PM Singapura Lawrence Wong.

    “Presiden Prabowo melakukan telewicara dan bertukar pandangan dengan para pemimpin ASEAN untuk mengoordinasikan respons bersama terhadap kebijakan tarif Trump,” ujar siaran tersebut.

    PM Malaysia Anwar Ibrahim membenarkan hal ini dan menyebut bahwa menteri-menteri ekonomi ASEAN akan menggelar pertemuan minggu depan untuk membahas langkah konkret.

    “Insyaallah, pertemuan menteri ekonomi ASEAN minggu depan akan terus membahas masalah ini, dan mencari solusi terbaik bagi seluruh negara anggota,” ucap Anwar di akun media sosial pribadinya.

    Namun hingga saat ini, belum ada laporan resmi apakah Indonesia sudah secara langsung menjalin komunikasi dengan Washington seperti yang dilakukan Vietnam dan Kamboja.

    Tarif AS untuk Indonesia: 32 Persen

    Dari kebijakan baru yang diumumkan Trump, Indonesia terkena tarif resiprokal sebesar 32 persen, lebih tinggi dari Filipina (17 persen), Singapura (10 persen), dan Malaysia (24 persen). Tarif ini akan mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 EDT atau 11.01 WIB.

    Indonesia juga menghadapi tantangan besar mengingat ekspor komoditas seperti tekstil, furnitur, dan alas kaki ke AS cukup signifikan.

    Meski demikian, dengan ASEAN mulai mengoordinasikan respons, Indonesia diharapkan akan segera mengambil langkah lebih strategis, apakah melalui pendekatan bilateral seperti Vietnam dan Kamboja, atau bersama-sama dengan blok ASEAN.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Trump Kembali Tunda Blokir TikTok

    Trump Kembali Tunda Blokir TikTok

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menunda pemblokiran Tiktok. Penundaan itu dilakukan selama 75 hari dari tenggat waktu 5 April 2025 kemarin.

    Pemerintahan AS sebelumnya mewajibkan Bytedance menjual Tiktok ke perusahaan di negara tersebut. Jika tidak dilakukan, maka aplikasi akan diblokir.

    Awalnya, batas waktu penjualan dilakukan pada Januari lalu. Namun, Trump yang baru dilantik saat itu, menundanya hingga awal April 2025.

    Untuk penundaan kedua kalinya, Trump mengatakan pemerintahannya telah melakukan kemajuan luar biasa terkait Tiktok. Butuh waktu untuk kesepakatan bisa berjalan.

    “Pemerintahan saya bekerja sangat keras pada kesepakatan menyelamatkan Tiktok, dan kami membuat kemajuan luar biasa. Kesepakatan itu butuh lebih banyak pekerjaan, agar memastikan semua persetujuan yang diperlukan ditandatangani,” kata Trump, dikutip dari CNN Internasional, Minggu (6/4/2025).

    Sebelumnya, Trump dan Wakil Presiden JD Vance berharap adanya kesepakatan sebelum 5 April 2025. Dengan harapan, bisa diselesaikan dan ditandatangani dalam perintah eksekutif Trump dalam minggu ini.

    Tiktok tidak segera menanggapi permintaan komentar. Sementara itu, juru bicara Bytedance mengatakan perusahaan telah melakukan diskusi dengan pemerintah AS terkait Tiktok.

    Sebagai informasi, Bytedance masih bisa memiliki saham Tiktok yang beroperasi di AS. Namun, perusahaan hanya bisa mengantongi 20% saham aplikasi.

    Selain itu, Tiktok AS tidak lagi berkoordinasi dengan Bytendance. Mulai dari algoritma, serta praktik berbagi data.

    “Telah berdiskusi dengan Pemerintah AS mengenai solusi potensi untuk Tiktok,” kata juru bicara Bytendance.

    Dia mengatakan, belum ada perjanjian yang dilakukan. Masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan.

    “Perjanjian apapun akan diberikan persetujuan dengan hukum China,” jelasnya.

    (wia)

  • Tanggapi Tarif Trump, Prabowo Bahas Langkah Respon Bersama Malaysia, Filipina dan Singapura

    Tanggapi Tarif Trump, Prabowo Bahas Langkah Respon Bersama Malaysia, Filipina dan Singapura

    Bagikan:

     

    JAKARTA – Presiden RI, Prabowo Subianto telah melakukan pembahasan terkait kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik dari Amerika Serikat (AS) yang diumumkan Presiden AS Donald Trump, Rabu. Pembahasan ini dilakukan termasuk dengan negara-negara ASEAN.

    Melalui postingan instagram Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, diketahui pembahasan tersebut dilakukan melalui telewicara dengan Prabowo, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong.

    “Hari ini saya berkesempatan melakukan diskusi melalui telepon dengan para pemimpin negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura, untuk memperoleh pandangan dan mengoordinasikan tanggapan bersama mengenai masalah tarif timbal balik oleh Amerika Serikat (AS),” tulis Anwar melalui akun instagram @anwaribrahim_my_, dikutip Sabtu, 5 April.

    Anwar juga menyebut, pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang akan digelar pada pekan depan akan menindaklanjuti pembicaraan terkait solusi terbaik menghadapi penerapan tarif resiprokal AS tersebut.

    “Insyaallah, Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN minggu depan akan terus membahas masalah ini dan mencari solusi terbaik bagi seluruh negara anggota,” sambungnya.

    Asal tahu saja, pada Rabu 2 April 2025, Trump mengumumkan penerapan tarif minimal 10 persen terhadap semua impor barang dari seluruh dunia, termasuk Indonesia yang dikenakan tarif impor 32 persen.

    Adapun, tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap negara-negara ASEAN yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam sebesar 24 persen, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Kamboja 49 persen, Laos 48 persen, Vietnam 46 persen, Myanmar 44 persen dan Thailand 36 persen.

  • 5 Perawat di RS Ini Mendadak Kena Tumor Otak, Penyebabnya Masih Misterius

    5 Perawat di RS Ini Mendadak Kena Tumor Otak, Penyebabnya Masih Misterius

    Jakarta –

    Sebuah investigasi tengah berlangsung di sebuah rumah sakit di Massachusetts, Amerika Serikat, setelah beberapa perawat yang bekerja di lantai yang sama didiagnosis tumor otak.

    Kelima perawat tersebut semuanya bekerja atau pernah bekerja di unit bersalin lantai lima Rumah Sakit Mass General Brigham Newton-Wellesley. Sejauh ini hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada tumor yang bersifat kanker.

    Dua perawat memiliki jenis tumor yang sama, meningioma, dan tiga lainnya memiliki jenis tumor yang berbeda. Sebagai bagian dari investigasi rumah sakit, 11 anggota staf datang untuk diwawancarai, termasuk lima perawat yang didiagnosis tumor otak dan enam lainnya dengan ‘masalah kesehatan’ yang tidak disebutkan.

    “Investigasi tidak menemukan risiko lingkungan yang dapat dikaitkan dengan perkembangan tumor otak,” kata rumah sakit tersebut dalam pernyataannya dikutip dari TODAY, Senin (7/4/2025).

    Investigasi lain yang dipimpin oleh Asosiasi Perawat Massachusetts sedang berlangsung. Seorang juru bicara mengatakan bahwa mereka telah dihubungi oleh lebih dari 300 orang, sebagian besar karyawan saat ini dan mantan karyawan di rumah sakit tersebut, terkait investigasi tersebut.

    Menurut rumah sakit, investigasi mencakup pengujian kualitas air dan udara rumah sakit. Air di fasilitas tersebut diuji secara berkala, tetapi hasil pengujian tambahan masih menunggu; kualitas udara ditemukan normal.

    Pemeriksaan itu tersebut juga mencakup pengecekan tingkat radiasi di sekitar lantai lima dan sistem ventilasi apotek, serta melihat kemungkinan risiko dari kebijakan penggunaan sinar-X, konstruksi, produk pembersih, tindakan pengendalian jamur dan hama, dan tidak ditemukan masalah, kata rumah sakit tersebut.

    “Berdasarkan hasil ini, kami dapat dengan yakin meyakinkan anggota tim kami yang berdedikasi di Rumah Sakit Mass General Brigham/Newton-Wellesley dan semua pasien kami bahwa tidak ada risiko lingkungan di fasilitas kami,” kata rumah sakit tersebut dalam pernyataannya.

    (kna/kna)