Negara: Amerika Serikat

Soal Tarif Trump, Prabowo Tenangkan Warga RI dan Sebut Ini

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait tarif baru impor yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap Indonesia. Prabowo mengaku tidak khawatir dan tetap tenang menghadapinya.

Sebab, menurutnya Indonesia punya kekuatan sendiri, dan pemerintah akan berunding dengan semua negara, termasuk Amerika Serikat.

“Yang terakhir perang dagang, kita juga kena, tapi kita tenang. Kita punya kekuatan juga nanti akan berunding. Kita akan berunding dengan semua negara, kita akan juga buka perundingan sama Amerika,” ungkap Prabowo saat panen raya di Majalengka, Jawa Barat, Senin (7/4/2025).

Ia menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia ingin hubungan yang baik, hubungan yang adil, hubungan yang setara.

Menurut dia, jika permintaan Trump masuk akal, pemerintah akan menghormatinya. Karena menurutnya, setiap pemimpin negara pasti memikirkan nasib rakyatnya, begitu juga dia sebagai Presiden Indonesia.

“Jadi kita tidak ada masalah. Resiprokal, apa yang mereka minta, kalau masuk akal, wajib juga kita hormati,” kata Prabowo.

“Pemimpin-pemimpin Amerika memikirkan kepentingan rakyat Amerika, kita memikirkan kepentingan rakyat kita,” terangnya.

Prabowo mengungkap bahwa tidak perlu ada rasa kecewa dan khawatir, sebab kita harus percaya dengan kekuatan kita sendiri.

“Kalaupun ada tantangan kita hadapi dengan gagah, dengan tegar, mungkin ada beberapa saat, tapi kita yakin bahwa kita akan bangkit dengan tingkat yang baik,” pungkasnya.

(wia)

07/04/2025 15:15
Kadin Sarankan Pemerintah RI Perkuat Pendekatan ke Amerika Serikat Atasi Hambatan Perdagangan – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyarankan Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah konkret melindungi industri di dalam negeri akibat penerapan tarif resiprokal Pemerintah Amerika Serikat.

Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri dan Proyek Strategis Nasional Kadin, Akhmad Ma’ruf menuturkan langkah konkret pemerintah dibutuhkan untuk mengurangi dampak PHK massal dan menjaga stabilitas sosial ekonomi di Indonesia.

“Kami percaya bahwa dengan langkah yang tepat, Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau dapat tetap menjadi pusat industri yang berkembang pesat,” kata Akhmad Ma’ruf dikutip pada Senin (7/4/2025).

Ma’ruf mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi ekonomi global pascapenerapan tarif perdagangan baru oleh Presiden Donald Trump terhadap negara mitra dagang, termasuk Indonesia.

Dirinya mengatakan dengan baseline tarif 10 persen dan tarif resiprokal 32 persen untuk produk-produk asal Indonesia, dikhawatirkan muncul dampak negatif terhadap perekonomian nasional.

Selain itu, Kadin juga khawatir kebijakan Pemerintah AS ini menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar AS dan memperburuk situasi tenaga kerja dan ekonomi daerah, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk mengatasi berbagai potensi dampak negatif dari penerapan tarif resiprokal AS ini, Kadin menyarankan sejumlah hal kepada Pemerintah Indonesia.

“Pertama, mendorong Pemerintah untuk memperbaiki praktik perdagangan dengan mempercepat harmonisasi regulasi terkait izin impor, kebijakan TKDN, registrasi ekspor, sertifikasi halal, dan persyaratan lainnya yang dianggap diskriminatif,” tutur Ma’ruf.

Selain itu, pemerintah juga diminta memprioritaskan penguatan pendekatan bilateral dengan Pemerintah Amerika Serikat untuk mengatasi hambatan perdagangan.

Selanjutnya Ma’ruf memberikan saran khusus untuk Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Perdagangan Bebas, serta dengan ekspor langsung ke pasar Amerika mencapai 25 persen, perlu diberikan perhatian khusus untuk disarankan menjadi “Foreign Trade Zone” dan diberikan status “Privileged Foreign Status”.

Menurutnya, hal ini penting karena BBK saat ini tidak dikenakan aturan kepabeanan, termasuk bea masuk dan PPN/PPNBM pada barang impor.

Tiga, pemerintah juga diminta memperhatikan persaingan dengan Malaysia, terutama dengan dibentuknya “Johor-Singapore Special Economic Zone” yang hanya dikenakan tarif resiprokal 24 persen (khusus Solar PV, Malaysia mendapatkan reduced tariff dari 17,84 persen menjadi 6,43 persen) untuk ekspor tujuan Amerika Serikat.

Ma’ruf mengakui, kondisi ini sangat memukul FDI di Batam.

Menurutnya, tanpa perubahan tarif (tetap 32 persen), berpotensi terjadinya diverting atau switching production ke Malaysia. Mengingat banyak FDI di Batam juga memiliki pabrik di Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand, serta negara lainnya seperti China dan India.

“Empat, mendorong percepatan perizinan melalui Satgas Evaluasi Penghambat Investasi, khususnya untuk proyek-proyek strategis nasional, kawasan industri, dan kawasan ekonomi khusus yang menjadi motor penggerak industri nasional,” ujarnya.

Ma’ruf mengatakan percepatan perizinan di bidang pertanahan, lingkungan, dan perizinan dasar lainnya sangat penting untuk mendukung operasional industri.

Diketahui, ada Tujuh proyek strategis Nasional di Kepulauan Riau, terutama dalam pengembangan hilirisasi sumber daya alam yang memerlukan perhatian khusus dalam percepatan perizinan dasar.

Saran yang kelima yakni meminta pemerintah memberi perhatian khusus pada Kepulauan Riau yang saat ini memiliki 26 perusahaan manufaktur Solar PV dan pengembangan industri hilirisasi dari pasir silika untuk rantai pasokan Solar PV (seperti ingot, polysilicon, solar cell, dan wafer), serta beberapa perusahaan industri peralatan listrik lainnya.

Menurut Ma’ruf industri ini menyumbang 25 persen ekspor Kepulauan Riau ke pasar Amerika Serikat atau sekitar 350 juta dolar AS per bulan dan mempekerjakan 10 ribu tenaga kerja langsung serta 30 ribu tenaga kerja tidak langsung.

“Jika situasi ini berlanjut, akan terjadi kehilangan pekerjaan yang signifikan,” tegas Akhmad Ma’ruf.

07/04/2025 15:06
Prabowo Buka Suara Soal Kebijakan Tarif Trump, Ini Katanya

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto mengaku tenang dengan tekanan perang dagang. Dia memastikan Indonesia akan berunding dengan semua negara, termasuk Amerika Serikat.

Dalam perundingan itu pemerintah akan menyampaikan bahwa Indonesia ingin hubungan yang baik, adil dan setara.

“Kita akan sampaikan bahwa kita ingin hubungan yang baik, kita ingin hubungan yang adil, kita ingin hubungan yang setara, jadi kita tidak ada masalah,” ucap Prabowo dalam sambutannya saat panen raya di Majalengka yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (7/4/2025).

Menurut dia, jika permintaan Trump masuk akal, pemerintah akan menghormatinya. Karena menurutnya, setiap pemimpin negara pasti memikirkan nasib rakyatnya, begitu juga dia sebagai Presiden Indonesia.

“Respirokal, jadi apa yang mereka minta kalau masuk akal wajib juga kita hormati. Pemimpin pemimpin Amerika memikirkan kepentingan rakyat Amerika, kita memikirkan kepentingan rakyat kita,” terangnya.

Prabowo mengungkap bahwa tidak perlu ada rasa kecewa dan khawatir, sebab kita harus percaya dengan kekuatan kita sendiri.

“Kalaupun ada tantangan kita hadapi dengan gagah, dengan tegar, mungkin ada beberapa saat, tapi kita yakin bahwa kita akan bangkit dengan tingkat yang baik.” pungkasnya.

(ayh/ayh)

07/04/2025 14:45
Gandeng ASEAN, Indonesia Akan Nego ke AS Turunkan Tarif Impor Trump

Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia bersama negara-negara ASEAN akan segera memulai negosiasi terkait kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pada Senin (7/4/2025).

Airlangga menyampaikan, Indonesia dan negara-negara ASEAN akan kompak menempuh jalur diplomasi, alih-alih mengambil tindakan balasan (retaliasi) terhadap AS, seperti China, Uni Eropa, dan Kanada.

“ASEAN akan mengutamakan negosiasi. Jadi ASEAN tidak mengambil langkah retaliasi,” tegas Airlangga seusai menggelar pertemuan bersama lebih dari 100 asosiasi pengusaha Tanah Air yang terdampak tarif impor baru AS, di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).

Airlangga mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar proses negosiasi terkati tarif Trump dapat segera dilakukan setelah pertemuan dengan pengusaha dilakukan.

“Tentu hari ini kami selalu berkomunikasi dengan Bapak Presiden Prabowo sejak minggu lalu saat diumumkan oleh Donald Trump. Kemudian sehari sebelumnya, saya bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan sudah berkomunikasi,” kata Airlangga.

Selain itu, Airlangga menuturkan, Indonesia juga telah menjalin komunikasi bersama pemimpin Singapura, Kamboja dan negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN.

Setelahnya, Pemerintah Indonesia bersama pemimpin atau perwakilan perdagangan negara-negara ASEAN akan bertemu pada 10 April untuk membahas lebih lanjut mengenai tarif Trump ini.

“Pemimpin atau menteri perdagangan (negara-negara ASEAN) akan bertemu, 10 April mungkin kita akan hadir di sana,” ujarnya.

Airlangga menambahkan, diplomat Indonesia juga telah menjalin komunikasi dengan US Trade Representative (USTR). Dia menuturkan, kini, USTR tengah menunggu proposal konkret dari Indonesia.

“Vietnam sudah menurunkan semua tarifnya ke 0%. Kemudian Malaysia juga akan mengambil jalur negosiasi. Demikian pula Kamboja dan Thailand. Kita mengambil jalur yang sama. Kita akan mengambil jalur negosiasi. Jadi jalurnya yang kita samakan. Kemudian mekanisme, Trade and Investment Framework Agreement (TIFA)-nya kita samakan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif baru untuk semua impor ke AS pada Rabu (2/4/2025) waktu setempat atau Kamis (3/4/2025) pagi waktu Indonesia, termasuk daftar tarif timbal balik kepada 180 lebih negara dan wilayah.

Indonesia masuk daftar tersebut dan AS menetapkan tarif timbal balik dari Presiden AS Donald Trump sebesar 32%.

07/04/2025 14:39
Tanggapi Tarif Trump, Airlangga Sebut Bakal Ada Pertemuan Mendag Negara ASEAN pada 10 April 2025 – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut akan digelarnya pertemuan negara anggota ASEAN pada Kamis (10/4/2025) mendatang untuk menanggapi kebijakan tarif timbal balik impor yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump beberapa waktu lalu.

Airlangga menuturkan pertemuan tersebut dalam rangka untuk menyatukan sikap dalam menyikapi kebijakan Trump tersebut.

Dia mengungkapkan pertemuan itu akan dihadiri oleh Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso.

“Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN, Menteri Perdagangan atau commerce, saya juga berkomunikasi selain dengan Malaysia, juga dengan DPM Singapura, dengan Kamboja, dengan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN.”

“Pemimpin atau Menteri Perdagangan akan bertemu pada tanggal 10 di mana Pak Mendag akan bertemu di sana,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).

Airlangga menuturkan negara ASEAN bakal melakukan negosiasi dengan AS terkait kebijakan tarif timbal balik tersebut.

Dengan sikap tersebut, ia menjelaskan ASEAN tidak mengambil sikap dengan turut menerbitkan kebijakan serupa atau retaliasi.

“Di mana ASEAN akan mengutamakan negosiasi, jadi ASEAN tidak mengambil langkah retaliasi,” jelasnya.

Di sisi lain, Airlangga juga menjelaskan bahwa Indonesia telah berkomunikasi dengan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) soal kebijakan tarif timbal balik impor yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 32 persen.

Kini, katanya, USTR masih menunggu proposal negosiasi yang konkret dari Indonesia terkait tarif tersebut.

“Kedutaan Besar di Indonesia juga sudah melakukan komunikasi dengan USTR dan tentunya dalam waktu dekat USTR menunggu proposal konkret dari Indonesia,” ujar Airlangga.

Airlangga juga mengatakan selalu berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto telah membahas terkait kebijakan tarif ini dengan Presiden Trump pekan lalu saat pengumuman tarif tersebut.

Dia juga menyatakan telah bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim, untuk membahas isu yang sama.

Diketahui, pada Minggu (6/4/2025), Presiden Prabowo juga telah melakukan pertemuan dengan Anwar Ibrahim untuk membahas kebijakan tarif impor tersebut.

“Sejalan dengan hal itu, hasil koordinasi Kemenko Perekonomian dengan perwakilan dunia usaha pada hari ini akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo. Bapak Presiden sudah mengarahkan setelah hari ini kita akan memberikan masukan kepada Amerika untuk kita bisa memberikan respons,” kata Airlangga.

Sebelumnya, Trump mengumumkan kebijakan tarif timbal balik yang akan diterapkan kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Dalam pengumuman tersebut, Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32 persen yang akan mulai berlaku pada 9 April 2025.

Namun, terdapat beberapa produk yang dikecualikan dari tarif resiprokal ini, antara lain barang medis dan kemanusiaan, serta produk yang telah dikenakan tarif berdasarkan Section 232, seperti baja, aluminium, mobil dan suku cadang mobil, produk strategis seperti tembaga, semikonduktor, produk kayu, farmasi, bullion (logam mulia), serta energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia di AS.

Kebijakan tarif yang diumumkan oleh Trump ini juga akan diterapkan kepada 180 negara lainnya.

Beberapa negara, termasuk China dan Kanada, telah menyiapkan langkah balasan atau tindakan sebelum kebijakan tarif ini mulai berlaku.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

07/04/2025 14:27
Jimly Teriakkan Alarm: Perang Tarif AS Bisa Bawa Indonesia Menuju Kemandirian Ekonomi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Guru Besar Hukum Tata Negara, Prof. Jimly Asshiddiqie, turut menanggapi dampak kebijakan ekonomi global terbaru yang dilancarkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Dikatakan Jimly, kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan secara agresif oleh Trump terhadap berbagai negara berpotensi memicu deglobalisasi bisnis.

Di antaranya, kata Jimly, bangkitnya nasionalisme ekonomi, hingga terbentuknya pola baru dalam regionalisme ekonomi.

“Perang tarif yang dilancarkan AS akan memicu deglobalisasi bisnis, bangkitnya nasionalisme, dan regionalisme ekonomi baru,” ujar Jimly di X @JimlyAs (7/4/2025).

Ia menilai, meskipun kebijakan tersebut membawa banyak ancaman terhadap stabilitas perdagangan global, namun Indonesia harus mampu membaca peluang yang tersembunyi di balik gejolak tersebut.

Jimly bilang, inilah saat yang tepat bagi Indonesia untuk mendorong gerakan kemandirian ekonomi yang berakar pada nilai-nilai konstitusi.

“Ada banyak ancaman, tapi ada pula peluang untuk bangkitnya gerakan kemandirian ekonomi nasional berdasarkan konstitusi ekonomi,” tegasnya.

Sebelumnya, Managing Director PEPS, Anthony Budiawan, menyebut kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump sebagai pemicu gejolak pasar global.

Dikatakan Anthony, saat ini dunia sedang terguncang. 3 April 2025 lalu bursa saham global membara.

“Indeks Dow Jones turun 3,98 persen, S&P 500 turun 4,84 persen, Nasdaq turun 5,97 persen,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Minggu (6/4/2025).

Di Eropa, kata Anthony, indeks DAX Jerman turun 3,01 persen, FTSE 100 Inggris turun 1,55 persen, CAC 40 Perancis turun 3,31 persen, dan AEX Belanda turun 2,67 persen.

07/04/2025 14:27
Samsung Ungkap dampak Kebijakan Tarif AS terhadap Bisnis TV

Bisnis.com, JAKARTA —Samsung Electronics mengungkapkan bahwa bisnis televisi mereka tidak akan terlalu terpengaruh oleh tarif baru yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS).

Melansir dari Reuters, Senin (7/4/2025), Yong Seok-woo, Presiden Bisnis Tampilan Visual Samsung mengatakan tidak berpengaruhnya tarif tersebut terhadap Samsung karena sebagian besar televisi yang dijual di pasar Amerika Utara diproduksi di Meksiko.

Menurut Yong, meskipun ada perubahan kebijakan tarif AS, Samsung akan terus memantau dan menyesuaikan strategi produksinya di sekitar 10 basis produksi global mereka.

Meksiko, sebagai lokasi utama produksi televisi Samsung untuk pasar Amerika Utara, sebagian besar terhindar dari tarif dasar baru sebesar 10% yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump.

Selain itu, Meksiko juga terhindar dari tarif timbal balik yang lebih tinggi yang dikenakan pada banyak mitra dagang lainnya.

Adapun Korea Selatan, yang merupakan negara asal merek dagang Samsung ini, dikenakan reciprocal tariff sebesar 25% oleh Donald Trump.

Sebaliknya, China akan dikenakan tarif AS sebesar 34%, yang merupakan tambahan dari 20% tarif yang sudah berlaku sejak awal tahun ini, sehingga total tarif yang dikenakan pada produk asal Tiongkok menjadi 54%.

Namun, Samsung tidak hanya menghadapi tantangan di sektor televisi. Perusahaan ini juga harus bersiap menghadapi dampak tarif AS terhadap bisnis lainnya, seperti cip memori dan smartphone, yang diprediksi dapat mengalami penurunan permintaan akibat kebijakan tersebut.

Di tengah ketidakpastian tersebut, saham Samsung Electronics turun 4,3% pada hari Senin, seiring dengan aksi jual yang lebih luas di pasar global yang dipicu oleh kekhawatiran terhadap kebijakan tarif AS.

Persaingan di pasar televisi global, terutama dengan produsen asal Tiongkok seperti TCL dan Hisense, juga semakin ketat, menambah tantangan bagi raksasa teknologi asal Korea Selatan ini.

07/04/2025 14:21
Menko Airlangga Kumpulkan Ratusan Pengusaha, Ada Apa? – Page 3

Dia menerangkan, tarif tinggi yang ditetapkannya itu membuar barang asal Indonesia jauh lebih mahal saat dijual di Amerika Serikat. Sayangnya, bukan tambahan keuntungan yang didapat, melainkan ada kekhawatiran menurunnya pembeli produk asal Tanah Air.

“Jadi barang Indonesia yang di Amerika kena tarif 32 persen, naik harganya. Karena harganya naik, tentu hukum ekonomi pembeli akan menurun, tetap ada yang beli. Jadi pembeli rakyat Amerika menurun untuk membeli barang Indonesia karena mahal, dikenakan tarif,” tuturnya.

Menurunya permintaan itu, membuat produksi di Indonesia berkurang. Alhasil, perusahaan akan mengambil langkah efisiensi produksi atau opsi lainnya adalah mengurangi pegawai.

“Salah satu yang dilakukan oleh perusahaan, hanya dua, efisiensi, kurangi sebagian karyawan, PHK sebagian karyawan, atau kalau enggak mampu sama sekali, ongkos produksi udah lebih mahal daripada pendapatan, tutup perusahaan,” tukasnya.

07/04/2025 14:00
Taiwan Tunduk Patuh ke AS, Dukung Kebijakan Tarif Impor 32 Persen

PIKIRAN RAKYAT – Pemimpin Taiwan Lai Ching-te menyatakan bahwa negaranya akan tunduk pada tarif impor yang ditetapkan Amerika Serikat, Minggu, 6 April 2025. Pekan sebelumnya, Donald Trump mengumumkan tarif impor minimal 10 persen ditambah biaya timbal balik bagi sejumlah negara.

“Taiwan tidak memiliki rencana untuk mengambil tindakan tarif balasan terhadap tarif timbal balik Amerika Serikat,” ujar Lai. Ia juga menegaskan bahwa investasi perusahaan Taiwan di AS tetap berjalan tanpa perubahan besar.

Presiden AS Donald Trump.

Setelah pengumuman tarif tersebut, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyarankan negara-negara terdampak agar tidak langsung membalas. Ia meminta agar mereka diam dan mengamati perkembangan situasi terlebih dahulu.

Scott memperingatkan bahwa akan terjadi peningkatan ketegangan jika negara-negara tersebut membalas. “Karena jika kalian membalas, maka akan terjadi eskalasi,” tegasnya.

Produk impor Taiwan kini dikenai tarif sebesar 32 persen. Lai Ching-te mengakui bahwa kebijakan ini berpengaruh terhadap perekonomian. Namun, ia mengimbau masyarakat tetap tenang.

Selain tidak melakukan pembalasan, Lai mengatakan pihaknya akan membentuk tim negosiasi untuk berdiskusi dengan pemerintah Trump. Tujuan pembentukan tim ini adalah untuk mengurangi dampak dari kebijakan perdagangan tersebut.

Dukungan penuh

Lai juga menegaskan bahwa pemerintah Taiwan tetap mendukung investasi perusahaan dalam negeri di Amerika Serikat. Fokus utama investasi berada di sektor elektronik, teknologi informasi dan komunikasi, petrokimia, serta gas alam.

Sementara itu, China mengambil langkah berbeda dari Taiwan. Pemerintah China secara tegas membalas kebijakan tarif AS.

Produk dari Amerika Serikat akan dikenai tarif sebesar 34 persen. Sebelumnya, Trump telah memberlakukan tarif sebesar 54 persen terhadap produk China.

China juga melaporkan kebijakan ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Negeri Tirai Bambu itu menilai langkah Trump bertentangan dengan aturan perdagangan internasional.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia masih menghitung dampak kebijakan tarif impor Amerika. Pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapinya.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

07/04/2025 13:46
Airlangga Sebut Prabowo Minta RI Negosiasi dengan AS soal Tarif 32%

Jakarta –

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memanggil sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga (K/L) dan asosiasi pengusaha membahas penerapan tarif perdagangan baru dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Indonesia dikenakan tarif sebesar 32% oleh Trump.

Airlangga mengatakan, tidak lama setelah pengumuman tarif tersebut Presiden Prabowo Subianto memberi arahan agar Indonesia dapat melangsungkan negosiasi dengan AS. Hal ini juga sejalan dengan keputusan bersama negara-negara Asean.

“Bapak Presiden (Prabowo) sudah mengarahkan setelah hari ini, kita akan memberikan masukan kepada Amerika untuk kita bisa memberikan respons (negosiasi),” kata Airlangga dalam konferensi pers usai rapat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).

Selain itu, Indonesia juga akan meningkatkan volume produk impor dan ekspor AS hingga memenuhi defisit AS US$ 18 miliar terhadap Indonesia. Beberapa produk yang didorong masuk dari AS ke Indonesia seperti kapas, gandum, hingga minyak dan gas (migas).

“Kedutaan Besar di Indonesia juga sudah melakukan komunikasi dengan United States Trade Representative (USTR) dan tentunya dalam waktu dekat USTR menunggu proposal konkret dari Indonesia,” ujarnya.

Airlangga memaparkan, pada 5 April AS mulai menerapkan 10% tarif untuk Indonesia, lalu mulai 9 April berlaku tarif 32%. Meski demikian, menurutnya, pengenaan tarif terhadap negara-negara ASEAN juga relatif lebih tinggi dibanding Indonesia.

Beberapa hari setelah pengumuman Trump, Airlangga mengaku telah bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim untuk membahas langkah negara-negara ASEAN menyikapi kebijakan baru ini. Indonesia juga akan mendorong beberapa kesepakatan bersama untuk merespons kebijakan Trump.

“Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN. Menteri perdagangan, saya juga berkomunikasi selain Malaysia juga dengan PM Singapura dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN,” kata Airlangga.

Rencananya, menteri perdagangan negara-negara ASEAN mengadakan pertemuan pada 10 April untuk membahas kesepakatan bersama. Airlangga juga bilang, negara-negara ASEAN mayoritas tidak akan mengambil langkah retalisasi atau tarif balasan.

“ASEAN akan mengutamakan negosiasi jadi ASEAN tidak mengambil angka retaliasi tetapi Indonesia dan Malaysia akan mendorong yang namanya trade investment TIFA (Trade and Investment Framework Agreement) karena kita TIFA sendiri secara bilateral ditandatangan di tahun 1996 dan banyak isunya sudah tidak relevan lagi sehingga kita akan mendorong berbagai kebijakan itu masuk dalam TIFA,” katanya.

(shc/ara)

07/04/2025 13:44