Xcloud.id

Negara: Amerika Serikat

  • 4 Jurus Sri Mulyani Ringankan Beban Pengusaha Terdampak Tarif Trump

    4 Jurus Sri Mulyani Ringankan Beban Pengusaha Terdampak Tarif Trump

    Jakarta –

    Pemerintah merespons dampak tarif impor yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap pelaku usaha. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun membeberkan empat langkah yang telah disiapkan untuk meringankan beban pelaku usaha.

    Pertama, lewat perbaikan administrasi perpajakan di Bea Cukai maka ada pengurangan beban hingga 2%. Kebijakan itu akan meringankan beban tarif resiprokal yang sebelumnya ditetapkan AS ke Indonesia sebesar 32%.

    “Kalau perbaikan administrasi perpajakan dan kepabeanan dari mulai pemeriksaan pajak, restitusi pajak, perizinan, ini equivalent mengurangi tarif hingga 2% sendiri,” ujarnya dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia, disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/4/2025).

    Kedua, penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor yang tadinya 2,5% menjadi hanya 0,5%. Artinya ada pengurangan beban lagi sebesar 2%.

    Ketiga, penyesuaian tarif bea masuk sebesar 5-10% menjadi hanya 0-5% untuk barang yang berasal dari AS dan masuk kategori most favored nation. Artinya ada pengurangan beban lagi sebesar 5%.

    “Penyesuaian tarif biaya masuk produk impor yang antara 5% hingga 10% menjadi 0% sampai 5% ini berarti mengurangi lagi 5% beban tarif. Ini untuk produk-produk yang berasal dari Amerika Serikat yang masuk dalam most favored nation,” terang Sri Mulyani.

    Keempat, penyesuaian terhadap tarif bea keluar untuk komoditas minyak sawit atau crude palm oil. Menurut Bendahara Negara besaran yang akan disesuaikan adalah 5%.

    “Bea keluar untuk CPO kita juga akan lakukan adjustment, ini juga equivalent mengurangi beban hingga 5,” tutur Bendahara Negara itu.

    (ily/hns)

  • Rupiah dan IHSG Nyungsep, Luhut: Tidak Perlu Panik Berlebihan

    Rupiah dan IHSG Nyungsep, Luhut: Tidak Perlu Panik Berlebihan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta publik tidak berlebihan dalam merespons pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga rontoknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

    Luhut mengemukakan bahwa pelemahan dan penguatan rupiah hingga IHSG adalah hal yang biasa. 

    “Memang betul kami meramalkan rupiah dan pasar saham juga mengalami koreksi. Masih sejalan dengan yang terjadi di negara-negara lain, jadi kita tidak perlu panik dan berlebihan, ini biasa dinamika kehidupan,” ujarnya saat Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). 

    Luhut mengatakan pasar saham di beberapa negara lain pun turut terkoreksi akibat kebijakan tarif impor ke AS. Misalnya, dia menyoroti pasar saham Nasdaq yang turun hampir 2.000 poin. 

    Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) tersebut berpesan agar seluruh pihak melakukan refleksi. Dia menyinggung perlunya mencari kesempatan lain di negara-negara selain AS ketika tarif impor tinggi diberlakukan. 

    Luhut mencontohkan pada pemerintahan Presiden Soeharto, pemerintah RI memberlakukan Instruksi Presiden (Inpres) No.90/1985 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hubungan Dagang Langsung antara Indonesia-China. 

    Sejalan dengan itu, dia menyebut upaya negosiasi akan ditempuh oleh pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

    “Indonesia telah siapkan proposal untuk negosiasi tarif dengan Amerika, proposal ini adalah proposal konkret yang dapat diimplementasikan dan menjawab keinginan dan permasalahan yang disampaikan Amerika terutama dengan USTR [United States Trade Representatives, red],” jelasnya. 

    Adapun delegasi RI untuk bernegosiasi dengan pemerintahan Trump rencananya bertolak ke AS pada 17 April mendatang. Delegasi itu di antaranya meliputi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri Sugiono. 

    Di sisi lain, di dalam negeri, Bursa Efek Indonesia (BEI) sempat memberlakukan trading halt pagi ini, Selasa (8/4/2025). Pembekuan perdagangan saham itu dilakukan sementara pada pukul 09.00 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS) menyusul jatuhnya IHSG lebih dari 8%. 

    Sementara itu, mata uang rupiah di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) sempat tembus Rp17.000 per dolar AS akibat implementasi tarif impor dari AS ke sejumlah negara.

  • Astronaut NASA Tangkap Satelit RI yang Lepas, Bertaruh Nyawa

    Astronaut NASA Tangkap Satelit RI yang Lepas, Bertaruh Nyawa

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kejadian tak terduga muncul dan menimpa dua astronaut NASA, Dale Gardner dan Joseph Allen, pada 1984 silam.

    Kala itu, kedua astronaut AS menerima kabar dari Bumi kalau ada dua satelit komunikasi yang keluar dari orbit.

    Salah satunya adalah satelit komunikasi Palapa milik Indonesia. Delapan tahun sebelumnya, tepat tahun 1976, Indonesia meluncurkan satelit komunikasi pertamanya dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat. Satelit itu berhasil menyatukan jalur komunikasi antara kepulauan-kepulauan di Indonesia.

    Sayang, setelah beberapa tahun dari peluncuran perdana, satelit tersebut keluar dari orbit atau lintasan yang semestinya. Ini terjadi karena roket gagal mendorong orbit untuk berada di jalur lintasan yang benar. Kasus demikian membuat satelit harus dikembalikan ke jalur yang benar, cepat atau lambat.

    Satu-satunya cara adalah menangkap satelit tersebut menggunakan tenaga manusia secara manual.

    Mengutip IFL Science, para astronaut harus mengenakan pakaian khusus antariksa lalu keluar dari wahana untuk menangkap satelit sebelum dikembalikan ke Bumi. Artinya, para astronaut harus berjalan mengambang di angkasa yang gelap gulita ke titik keberadaan Palapa.

    Masalahnya, keputusan keluar dari wahana antariksa sangat berisiko. Di angkasa yang gelap ada banyak ancaman antariksa, mulai dari blackhole hingga radiasi matahari. Namun, tugas tetap harus dilaksanakan. Dale Gardner dan Joseph Allen mesti berbagi tugas untuk menangkap Palapa.

    “Allen dan Gardner akhirnya keluar ke ruang tanpa gravitasi untuk memulai bagian perjalanan luar angkasa dari tangkapan satelit,” ungkap NASA.

    Allen keluar ke ruang angkasa menggunakan baju khusus dengan pengait di wahana. Ia kemudian berjalan mengambang menghampiri Palapa yang terancam bergerak tanpa arah.

    Sesampainya di sana, ia kemudian mengaitkan semacam kabel yang terhubung dengan wahana. Sementara Gardner bertugas di atas wahana menunggu kedatangan satelit. Dia bertugas memastikan satelit sudah terkunci dan berada tepat di ruang muatan. Keduanya bekerja dalam pengawasan seorang astronaut lain yang berada di wahana.

    Untungnya, setelah 5 jam 42 menit, kedua astronaut berhasil menyelesaikan tugas. Semuanya berjalan tanpa hambatan. Allen dan Gardner pun selamat. Satelit Palapa akhirnya bisa kembali ke Bumi.

    (int/dem)

  • Prabowo Setujui Satgas PHK, Presiden KSPSI: Dapat Meminimalisir Dampak Kebijakan Trump – Halaman all

    Prabowo Setujui Satgas PHK, Presiden KSPSI: Dapat Meminimalisir Dampak Kebijakan Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang juga Penasihat Kapolri Andi Gani Nena Wea mengapresiasi respons cepat Presiden Prabowo Subianto yang akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
     
    Andi Gani menegaskan, Satgas PHK nantinya akan melibatkan Pemerintah, buruh, dan pengusaha. 

    “Satgas PHK yang bertugas nantinya meminimalisir dampak PHK dan memastikan hak-hak buruh dipenuhi. Selain itu, Satgas ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan serta solusi kepada Pemerintah,” kata Andi Gani usai mengikuti Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025).

    Andi Gani menilai, Satgas PHK dibentuk tujuannya untuk mengantisipasi kebijakan tarif yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebesar 32 persen pada produk Indonesia. Karena, akan sangat berdampak pada sektor industri sepatu maupun tekstil di Indonesia. 

    “Dampaknya akan sangat besar dan ancaman PHK di depan mata. Dengan bea masuk begitu besar sangat menyulitkan pasar dalam negeri, ekspor kita juga sangat signifikan ke AS,” jelasnya. 

    Lebih lanjut, Andi Gani menegaskan, Sarasehan Ekonomi yang digagas Presiden Prabowo Subianto membangkitkan optimisme gerakan buruh untuk dapat menghadapi masalah perang tarif dagang yang dapat mengakibatkan potensi PHK besar besaran. 

    “Sarasehan Ekonomi yang melibatkan Pemerintah, buruh, dan pengusaha merupakan langkah strategis Presiden Prabowo Subianto,” ucapnya. 

    Sementara, Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan buruh terkait dengan pembentukan Satgas PHK. Menurutnya, pembentukan satgas penting untuk mengantisipasi PHK.

    Prabowo mengatakan, Satgas PHK itu nantinya akan berisi para pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah dan serikat buruh.

    “Saya kira bentuk Satgas PHK segera, libatkan Pemerintah, libatkan serikat buruh, libatkan dunia akademik, libatkan rektor-rektor, libatkan BPJS dan sebagainya,” kata Prabowo. 

    Eks Menteri Pertahanan itu menekankan bahwa hak buruh harus dibela. Prabowo juga meminta agar Satgas dapat memetakan potensi PHK dan peluang lapangan kerja di setiap daerah.

    “Di mana ada peluang lapangan kerja, di mana ada PHK, kita bisa link and match dan Pemerintah akan bantu,” ujarnya. 

    Prabowo mengingatkan jika ada PHK di Jawa, buruh harus siap jika mendapat peluang di wilayah lain. Hal ini dilakukan agar ada pemerataan. 

    “Kalau umpamanya, ada perusahan yang PHK di Jawa, kita tawarkan yang PHK, saya bisa salurkan Anda bekerja tapi mungkin di Kalimantan, atau Halmahera, atau Waingapu, atau di Merauke,” jelasnya.

     

     

  • Luhut Sebut RI Bisa Ketiban Untung Berkat Tarif Trump

    Luhut Sebut RI Bisa Ketiban Untung Berkat Tarif Trump

    Jakarta –

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap banyak negara dapat membuat Indonesia menjadi tujuan investasi asing.

    Sebab menurutnya tarif yang dikenakan pemerintahan Trump terhadap Indonesia cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan negara lain, khususnya negara-negara di Asia Tenggara. Sehingga RI dapat dijadikan basis produksi perusahaan global untuk pasar AS.

    “Ketegangan dagang ini bisa menjadi momentum repositioning. Indonesia punya potensi menjadi tujuan investasi dan basis produksi baru, apalagi tarif kita relatif lebih rendah dibanding banyak negara ASEAN lainnya,” kata Luhut melalui unggahan Instagram resminya @luhut.pandjaitab, Selasa (8/4/2025).

    Namun untuk bisa menjadi negara tujuan investasi dan basis produksi di Asia Tenggara ini, Luhut berpendapat Indonesia perlu melakukan deregulasi.

    “Karena itu, deregulasi dan pemangkasan biaya ekonomi tinggi akan menjadi solusi nyata yang kami tempuh,” tegas Luhut.

    Selain itu dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia yang juga disiarkan melalui Youtube Sekretariat Presiden, Luhut juga sempat mengatakan langkah deregulasi dapat menciptakan pasar dalam negeri menjadi lebih fleksibel dan kompetitif.

    Bahkan menurutnya fleksibilitas dan daya saing Indonesia berkat deregulasi tadi bisa turut membantu proses penyelesaian kesepakatan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

    “Dengan deregulasi tadi, penyelesaian I-EU CEPA yang selama ini belum terselesaikan saya kira akan segera terselesaikan dan akibatnya market pasar kita di Eropa juga menjadi luas,” sambungnya.

    Dengan perluasan pasar di Benua Biru tadi, Luhut berpendapat RI secara otomatis dapat memiliki banyak mitra dagang untuk menggantikan defisit ekspor imbas tarif resiprokal Trump.

    “Sehingga market ke Amerika masih jalan, ke Eropa juga bisa jalan, dan juga BRICS kita masuk, kemudian Tiongkok juga masih membutuhkan kita, saya kira kita bisa meng-absorb dampak tarif 32% yang diterapkan oleh Amerika,” paparnya.

    (igo/kil)

  • Pangkas Aturan untuk Tekan Biaya

    Pangkas Aturan untuk Tekan Biaya

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi mengumumkan kebijakan tarif resiprokal untuk ratusan negara, termasuk Indonesia yang dikenakan bea masuk 32%. Kondisi ini sedikit-banyak diperkirakan dapat menekan perekonomian Indonesia.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan melakukan deregulasi alias pemangkasan aturan yang dinilai menghambat kegiatan ekonomi.

    Dengan begitu pemerintah dapat menciptakan pasar dalam negeri menjadi lebih fleksibel dan kompetitif, yang bahkan menurutnya hal ini juga dapat membantu proses penyelesaian kesepakatan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

    “Deregulasi untuk memotong ekonomi biaya tinggi sehingga membuat competitiveness dari produk Indonesia di pasar internasional menjadi sangat baik, dan ini saya kira sudah diputuskan Presiden,” jelas Luhut dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia, disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/3/2025).

    “Dengan deregulasi tadi, penyelesaian I-EU CEPA yang selama ini belum terselesaikan saya kira akan segera terselesaikan dan akibatnya market pasar kita di Eropa juga menjadi luas,” sambungnya.

    Dengan perluasan pasar di Benua Biru tadi, Luhut berpendapat RI secara otomatis dapat memiliki banyak mitra dagang untuk menggantikan defisit ekspor imbas tarif resiprokal Trump.

    “Sehingga market ke Amerika masih jalan, ke Eropa juga bisa jalan, dan juga BRICS kita masuk, kemudian Tiongkok juga masih membutuhkan kita, saya kira kita bisa meng-absorb dampak tarif 32% yang diterapkan oleh Amerika,” paparnya.

    Lebih lanjut Luhut berpendapat dengan peningkatan daya saing melalui deregulasi tadi Indonesia juga dapat menempatkan diri sebagai pusat produksi perdagangan global khususnya di kawasan ASEAN. Karena tarif yang dikenakan pemerintahan Trump ke RI cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan negara lain.

    “DEN juga melihat adanya resiprokal tarif dari Amerika ini sepenuhnya tidak negatif. Repositioning perdagangan global yang bisa menjadi peluang Indonesia untuk menarik investasi dari luar negeri, menjadikan Indonesia sebagai basis produksinya,” jelas Luhut.

    “Apalagi secara relatif, tarif resiprokal kita relatif rendah dibandingkan banyak negara-negara ASEAN yang lain. Karena itu deregulasi untuk memotong biaya-biaya tinggi menjadi sangat penting. Ini yang kami juga koordinasikan dengan teman-teman K/L,” tegasnya lagi.

    (igo/fdl)

  • Sri Mulyani Pastikan Defisit ABPN Tidak Jebol: Jangan Khawatir – Halaman all

    Sri Mulyani Pastikan Defisit ABPN Tidak Jebol: Jangan Khawatir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia tahun ini tidak akan jebol. 

    Bendahara negara mengimbau masyarakat termasuk pelaku pasar untuk tidak khawatir.

    “Jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya,” kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    “Program Bapak Presiden ada di dalam ruang APBN yang sudah ada. Pembangunan desa, termasuk koperasi desa ada di APBN, lalu Danantara yang di-establish termasuk penggunaan dividennya itu sudah kita perhitungkan,” lanjutnya.

    Sri Mulyani mengatakan target defisit APBN 2025 akan tetap dijaga di kisaran 2,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau sesuai Rp 616,2 triliun.

    Menurutnya defisit itu akan terus terjaga dengan realisasi belanja negara sesuai target Rp 3.621,3 triliun dan pendapatan negara Rp 3.005,1 triliun.

    Selain itu, Sri Mulyani berpendapat bahwa kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menerapkan tarif baru kepada puluhan negara termasuk Indonesia, dinilai tidak memiliki dasar ekonomi.

    “Tarif resiprokal yang disampaikan oleh AS terhadap 60 negara menggambarkan cara perhitungan tarif tersebut, yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami,” ucap Sri Mulyani.

    Sri Mulyani menilai kebijakan tarif ini lebih didasarkan pada kepentingan Trump agar perdagangan AS tidak defisit dengan negara-negara lain, dan karenanya tidak memiliki landasan ekonomi.

    “Itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain. It is purely transactional, tidak ada landasan ilmu ekonominya,” tuturnya.

  • TKDN Dilonggarkan, Ketergantungan RI Terhadap Produk Impor Makin Tinggi?

    TKDN Dilonggarkan, Ketergantungan RI Terhadap Produk Impor Makin Tinggi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia berpotensi makin bergantung dengan produk impor Amerika Serikat (AS) menyusul rencana pemerintah menjadikan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebagai paket untuk negosiasi dengan  AS. 

    Senior Consultant dan Analis Pasar Smartphone dari Reasense, Aryo Meidianto Aji mengatakan ada dampak negatif yang perlu diperhatikan dari relaksasi TKDN. 

    Penurunan ketentuan TKDN dapat meningkatkan ketergantungan pada komponen impor, yang berisiko menghambat pengembangan industri lokal dan inovasi. 

    Aryo menuturkan, kebijakan TKDN yang sebelumnya ada memberikan insentif bagi industri lokal untuk menciptakan komponen-komponen ponsel yang diproduksi di dalam negeri. 

    Dia mempertanyakan sejauh mana pemerintah melonggarkan TKDN karena dampaknya yang besar. 

    “Jangan sampai relaksasi ini berimbas pada perusahaan lokal yang menyumbang bagian dari produksi ponsel di Indonesia,” ujar Aryo kepada Bisnis, Selasa (8/4/2025). 

    Lebih lanjut, Aryo mengingatkan agar relaksasi TKDN tidak hanya diberlakukan untuk perusahaan asal Amerika Serikat (AS).

    Sebab, produsen ponsel dari negara lain, seperti Korea Selatan dan China, dapat meminta perlakuan serupa berdasarkan prinsip kesetaraan dalam perdagangan internasional.

    “Produsen dari negara-negara tersebut juga akan merasakan dampak dari tarif tinggi dan mungkin berusaha untuk mendapatkan keuntungan kompetitif melalui negosiasi serupa,” ucap Aryo.

    Aryo juga melihat kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi produsen ponsel untuk lebih leluasa menggunakan komponen impor, khususnya yang sudah berbentuk utuh (seperti sparepart yang sudah dirakit), tanpa terhitung sebagai beban TKDN. 

    Senada dengan Aryo, pemerhati pasar gawai Herry SW menuturkan kebijakan TKDN bagi ICT ini tidak boleh hanya diterapkan kepada AS saja.

    Sebab, Herry melihat jika dilakukan relaksasi TKDN hanya untuk AS, yang terjadi adalah industri ponsel tanah air menjadi tidak sehat karena terdapat perlakuan yang tidak adil dan setara. 

    Kalau pun akhirnya jadi, semoga berlaku untuk semua merek. Berlaku untuk semua merek pun sebenarnya tetap tidak sehat untuk industri,” tutur Herry.

  • Andre Rahadian: Pemerintah Bertindak Cepat Hadapi Kenaikan Tarif Ekspor AS – Halaman all

    Andre Rahadian: Pemerintah Bertindak Cepat Hadapi Kenaikan Tarif Ekspor AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang menaikkan tarif ekspor hingga 32 persen dinilai akan berdampak signifikan terhadap kinerja ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam.

    “Ini jelas akan berdampak besar. Ekspor ke AS akan menurun karena harga produk Indonesia jadi lebih mahal, sementara daya beli masyarakat di sana sedang stagnan,” ujar Andre Rahadian, SH LLM MSc, pengamat sekaligus praktisi hukum di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Menurut Andre, kebijakan Trump yang terkesan ekstrem ini dipicu oleh tekanan kondisi fiskal dalam negeri AS.

    Data menunjukkan, ekspor Indonesia ke AS menyumbang sekitar 10,3 persen dari total ekspor nasional, menjadikannya pasar terbesar kedua setelah Tiongkok.

    Pada Februari 2025 saja, ekspor nonmigas ke AS mencapai 2,35 miliar dollar AS.

    Sebagai mitra pada firma hukum global Dentons HPRP, Andre melihat depresiasi nilai rupiah bisa menjadi peluang bagi ekspor karena membuat produk Indonesia lebih kompetitif.

    Namun demikian, ia menilai pemerintah perlu memberikan dukungan nyata, seperti insentif pembayaran murah bagi pelaku ekspor non-SDA agar tetap bisa bersaing.

    Andre juga menyarankan langkah strategis berupa diversifikasi ekspor dari komoditas ke sektor jasa, serta penguatan hilirisasi industri domestik.

    “Ekspor barang harus mulai diarahkan ke jasa. Selain itu, hilirisasi penting agar bahan mentah bisa diolah menjadi produk bernilai tambah,” jelasnya.

    Ia menambahkan, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam wawancara di Hambalang, perluasan pasar ekspor ke negara-negara nontradisional juga menjadi langkah penting.

    “Pemerintah harus bergerak cepat. Jika tidak, dampaknya akan langsung terasa dari melambatnya pertumbuhan ekonomi hingga berkurangnya pemasukan negara,” tegas mantan Ketua Iluni UI itu.

    Trump sendiri menyatakan bahwa tarif tinggi terhadap Indonesia diberlakukan sebagai balasan atas perlakuan serupa dari Indonesia terhadap produk asal AS.

    Sebagai contoh, etanol asal AS dikenai tarif masuk sebesar 30 persen di Indonesia, sedangkan AS hanya menerapkan 2,5 persen untuk produk sejenis.

    Ia juga menyoroti hambatan nontarif seperti kebijakan TKDN, ketatnya izin impor, serta aturan yang mewajibkan devisa ekspor SDA disimpan di bank dalam negeri.

    “AS sudah terlalu lama menerima perlakuan yang tidak adil. Kini saatnya kami bertindak tegas,” kata Trump.

  • Kabulkan Usulan Buruh, Prabowo Mau Bikin Satgas Urus PHK!

    Kabulkan Usulan Buruh, Prabowo Mau Bikin Satgas Urus PHK!

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mendapatkan saran dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus mengurus pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurutnya, ide Said Iqbal perlu untuk direalisasikan.

    Prabowo meminta para menterinya untuk menindaklanjuti usulan ini dengan melibatkan serikat buruh, akademisi dan pihak-pihak terkait.

    “Idenya Pak Said Iqbal aku akui ini sangat penting. Saya kira, bentuk Satgas PHK, segera! Libatkan pemerintah, serikat buruh, akademisi, libatkan BPJS dan sebagainya,” sebut Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (18/4/2025).

    Dia meminta Satgas PHK nantinya akan memetakan semua peluang lapangan kerja yang ada. Para korban PHK di tanah air akan mendapatkan bantuan agar bisa bekerja dan mengembangkan diri lewat Satgas PHK.

    “Dipetakan semua peluang lapangan kerja oleh Satgas PHK. Kita akan link and match dan pemerintah akan bantu. Misalnya, Mentan juga akan rencanakan kita akan lakukan investasi besar di sektor pertanian yang serap 8 juta pekerja,” beber Prabowo.

    “Tolong Menko dan Menteri Ketenagakerjaan tolong ya,” kata Prabowo menginstruksikan menterinya yang juga hadir di tempat yang sama.

    Sebelumnya, KSPI memprediksi badai PHK akan terjadi di Indonesia dengan kemungkinan 50 ribu pekerja jadi korban imbas kebijakan tarif impor tinggi Amerika Serikat. Kalangan buruh mengusulkan ke pemerintah untuk membentuk Satuan Tugas Khusus PHK, yang terdiri dari Kementerian Ketenagakerjaan, kalangan buruh, dan DPR.

    Satgas PHK diharapkan dapat mengantisipasi situasi industri agar tidak melakukan PHK. Bila sialnya PHK tetap terjadi, setidaknya Satgas bisa meminimalisir gejolak yang terjadi. Misalnya saja kepastian hak-hak buruh yang terkena PHK bisa dijamin.

    “Apa yang disarankan oleh Litbang KSPI dan Partai Buruh ke pemerintah? Satu, pembentukan Satgas PHK, jadi satgas ini antisipasi agar bisa nggak, jangan sampai terjadi PHK. Kalau buruh kena PHK pun, Satgas bisa jamin apakah hak-hak buruh dibayar,” papar Said Iqbal dalam konerensi pers, dikutip Minggu (6/4/2025) yang lalu.

    “Satgas PHK ini harus bisa menahan gejolak apabila ada badai PHK, satgas harus antisipasi itu, mudah-mudahan ini bisa direalisir,” bebernya lagi.

    Hari ini, Said Iqbal mengusulkan langsung opsi pembentukan Satgas PHK persis seperti yang dia katakan sebelumnya secara langsung ke Prabowo. Gayung bersambut, Prabowo akan merealisasikan usulan tersebut.

    (acd/acd)