Xcloud.id

Negara: Amerika Serikat

  • Geger Warga China Berperang untuk Rusia di Ukraina

    Geger Warga China Berperang untuk Rusia di Ukraina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa pasukannya telah menangkap dua warga negara China yang bertempur bersama pasukan Rusia. Ia menambahkan bahwa Kyiv akan menuntut penjelasan dari Beijing dan reaksi dari sekutu terkait hal tersebut.

    “Militer kami menangkap dua warga negara China yang bertempur di tentara Rusia,” ujarnya dikutip AFP, Selasa (8/4/2025).

    “Ini terjadi di wilayah Ukraina, di wilayah Donetsk,” kata Zelensky dalam sebuah unggahan di media sosial.

    “Kami memiliki dokumen para tahanan ini, kartu bank, dan data pribadi,” tambahnya lagi menunjukkan sebuah unggahan di media sosial yang menyertakan video salah satu tahanan China yang diduga.

    China sebenarnya menampilkan dirinya sebagai pihak yang netral dalam konflik tersebut. Beijing sudah mengatakan bahwa mereka tidak mengirimkan bantuan yang mematikan kepada kedua belah pihak, tidak seperti Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Barat lainnya.

    Namun, China merupakan sekutu dekat Rusia dalam hal politik dan ekonomi. Negara-negara anggota NATO telah mencap Beijing sebagai “pendukung yang menentukan” invasi Moskow, karena tidak pernah mengutuk serangan itu.

    Kyiv sendiri telah berulang kali mendesak Beijing untuk menekan Moskow agar mengakhiri invasinya yang telah menelan puluhan ribu korban jiwa. Namun sejauh ini, tindakan itu masih gagal.

    “Kyiv memiliki bukti bahwa “lebih banyak warga negara China yang bertempur bersama pasukan Rusia,” tambah Zelensky.

    “Saya telah menginstruksikan menteri luar negeri Ukraina untuk segera menghubungi Beijing dan mencari tahu bagaimana China akan menanggapi hal ini,” ujarnya.

    Pemimpin Ukraina itu pun mengatakan penangkapan kedua pria itu dan keterlibatan Moskow dengan Tiongkok dalam invasi itu merupakan sinyal yang jelas bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan melakukan apa pun kecuali mengakhiri perang. Zelensky menuntut reaksi dari Amerika Serikat (AS), Eropa, dan semua orang di dunia yang menginginkan perdamaian di negerinya.

    Sebelumnya Ukraina telah mendesak mitra-mitra Baratnya untuk menanggapi pengerahan ribuan tentara Korea Utara (Korut) oleh Rusia ke wilayah barat Kursk. Area ini menjadi tempat Kyiv berjuang untuk mempertahankan wilayah setelah melancarkan serangan di sana pada bulan Agustus tahun lalu.

    (sef/sef)

  • Bos OJK Bicara Kondisi Ekonomi RI Usai Serangan Tarif Impor Trump

    Bos OJK Bicara Kondisi Ekonomi RI Usai Serangan Tarif Impor Trump

    Jakarta –

    Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar merespons perang dagang yang dilancarkan Presiden Amerika Serikat
    (AS) Donald Trump. Kebijakan Donald Trump tersebut juga berlaku buat produk asal Indonesia yang terkena tarif impor 32%.

    Menurut Mahendra secara fundamental perekonomian Indonesia siap menghadapi tarif tinggi AS. Presiden Prabowo Subianti juga telah melakukan pembahasan untuk negosiasi dengan AS untuk menciptakan kebijakan yang saling menguntungkan.

    “Terkait dengan perkembangan pengenaan tarif resiprokal dari Pemerintah Amerika, dari Presiden Trump, Indonesia sangat siap. Saya lihat, merespons dengan yang terbaik ya menurut saya yang dapat dilakukan oleh Indonesia,” kata Mahendra ditemui wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Mahendra menilai kondisi perekonomian domestik mencatat pertumbuhan yang baik seperti neraca perdagangan yang tercatat surplus.

    Selain itu, Indonesia memiliki daya tawar yang tinggi bagi ekosistem investasi. Bahkan, memiliki peluang memperluas pasar ekspor sambil terus memperhatikan regulasi anti-dumping untuk menjaga pasar domestik.

    “Jadi sangat sangat sangat kuat sangat solid dan jelas respon yang akan diambil oleh Indonesia dan saya harap ini juga memberikan pesan yang sama jelasnya dan sama sama detailnya kepada mereka yang juga melakukan perdagangan ataupun memiliki saham yang listed di Bursa (BEI) karena kalau dengar tadi, maka apa yang kita lakukan dalam konteks itu tadi mestinya akan bisa kita respon dengan cepat dan tepat,” ungkapnya.

    Di sisi lain Mahendra menilai tarif yang tinggi tidak akan berdampak langsung pada risiko kredit perbankan. Ia pun meminta para pelaku pasar tidak khawatir dengan hal tersebut sepanjang menerapkan mitigasi risiko yang tepat.

    “Jadi dalam konteks itu masih terlalu awal melihatnya. Tapi kalau cara pandang dan pengukurannya demikian, sebenarnya tidak terlihat akan ada dampak yang real hanya memang karena ini baru memang mesti dilihat dalam beberapa waktu tapi itu satu kalau terkena secara menyeluruh,” jelasnya.

    (hns/hns)

  • Terima Usulan Buruh, Prabowo Akan Bentuk Satgas PHK – Page 3

    Terima Usulan Buruh, Prabowo Akan Bentuk Satgas PHK – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto mendengarkan pembentukan Satgas PHK yang disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam acara sarasehan ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta. Dia pun mengakui usulan tersebut bermanfaat untuk rakyat.

    “Idenya Pak Said Iqbal aku akui ini sangat penting. Saya kira, bentuk Satgas PHK, segera. Libatkan pemerintah, serikat buruh, akademisi, libatkan BPJS dan sebagainya,” tutur Prabowo dalam momen diskusi di acara tersebut, Selasa (18/4/2025).

    Menurut Prabowo, Satgas PHK nantinya dapat memetakan berbagai peluang kerja, khususnya bagi pegawai yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Dia pun memerintahkan kementerian terkait untuk merealisasikan satuan tugas tersebut.

    “Kita akan link and match dan pemerintah akan bantu. Misalnya, Mentan juga akan rencanakan kita akan lakukan investasi besar di sektor pertanian yang serap 8 juta pekerja,” jelas dia.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pengusaha di sektor padat karya tidak perlu melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), meski menghadapi tekanan akibat kenaikan tarif impor dari Amerika Serikat.

    Sebagai langkah mitigasi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan insentif berupa pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi karyawan dengan gaji di bawah Rp10 juta per bulan. Insentif ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan mendorong keberlangsungan usaha padat karya.

    “Stimulus ekonomi diberikan, khususnya untuk sektor padat karya. Gaji buruh hingga Rp10 juta, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi, tidak ada alasan untuk melakukan PHK,” ujar Airlangga dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Ia juga mendorong pelaku industri padat karya agar lebih proaktif mencari pasar ekspor baru, ketimbang mengambil langkah efisiensi melalui pengurangan tenaga kerja.

    “Karena pajaknya sudah disubsidi, mari bertahan bersama pemerintah dan cari pasar baru di tengah ketidakpastian global,” kata Airlangga Hartarto.

    Selain insentif pajak, pemerintah juga menyediakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon hingga Rp300 triliun yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri makanan, minuman, tekstil, kulit, dan furnitur.

    Regulasi terkait insentif ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2025 yang berlaku sejak 4 Februari 2025.

    PMK ini merupakan bagian dari respons pemerintah terhadap kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai Januari 2025, serta strategi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

    Mulai dari dolar AS dekati Rp17.000 hingga kabar pertemuan Megawati Prabowo di News Flash Liputan6.com.

  • DPP BKPRMI Kutuk Serangan Israel ke Gaza, Minta Indonesia Kirim Pasukan Perdamaian ke Palestina  – Halaman all

    DPP BKPRMI Kutuk Serangan Israel ke Gaza, Minta Indonesia Kirim Pasukan Perdamaian ke Palestina  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPP BKPRMI) mengutuk serangan yang dilakukan oleh Israel ke Jalur Gaza, Palestina.

    Dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (8/4/2025), Ketua Umum DPP BKPRMI, Nanang Mubarak mengatakan serangan militer Israel secara membabi buta terhadap masyarakat sipil, wanita, anak-anak dan warga tak bersenjata di Gaza harus dihentikan. 

    “Kami menyerukan penghentian segera serangan genosida dan segala bentuk kontak senjata dalam bentuk apapun, terutama oleh pasukan pendudukan militer zionis Israel,” kata Nanang.

    DPP BKPRMI kata Nanang, juga mengecam Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang telah memberikan dukungan tak bersyarat terhadap intervensi militer Israel, yang tidak hanya memperpanjang penderitaan rakyat Palestina, tetapi juga melemahkan posisi moral Amerika di mata komunitas internasional. 

    “Sebagai negara adidaya, Amerika Serikat seharusnya memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, serta perdamaian dunia. Karenanya kami meminta menghentikan dukungan dan bantuan terhadap agresi militer zionis Israel; Mendorong kebijakan luar negeri yang berbasis pada diplomasi dan resolusi damai; Mendukung penuh operasi kemanusiaan internasional dan komunitas masyarakat sipil global; Menggunakan pengaruh politik Amerika untuk menekan kebijakan ekspansionis dan invansionis Israel, demi menciptakan perdamaian dunia,” ujarnya.

    DPP BKPRMI juga meminta secara khusus kepada Pemerintah Republik Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung penuh perjuangan dan kemerdekaan negara Palestina, dengan berperan aktif menghentikan perang genosida zionis Israel di Gaza—Palestina dan mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan rakyat Palestina.

    Menurut Nanang, langkah-langkah yang perlu ditempuh di antaranya melalui jalur diplomasi dan pengaruh politik di PBB untuk menghentikan perang genosida dan sanksi pada Israel.

    Indonesia juga diminta memimpin konsolidasi para pemimpin negara-negara Islam dan Arab—OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi genosida zionis Israel.

    “Segera mengirimkan Brigade Komposit sebagai pasukan penjaga perdamaian ke jalur Gaza Palestina, maupun di jalur perbatasan, dan mengirim bantuan kemanusiaan dan memfasilitasi distribusi bantuan secara langsung agar segera sampai kepada warga Palestina penyintas kebrutalan kejahatan zionis Israel,” katanya.

    DPP BKPRMI juga mengajak seluruh anggota, ader, pengurus BKPRMI, dan keluarga besar BKPRMI, para Da’i dan khatib masjid di seluruh Indonesia untuk memberikan penyadaran (Tau’iyah) kepada umat dan masyarakat luas untuk peduli dan membantu saudara muslim mereka di Gaza Palestina, sebagaimana dulu Palestina pernah memberikan bantuan dan dukungan penuh atas kemerdekaan Indonesia pada 6 September 1944, sekaligus mengingatkan, bahwa menjaga dan membebaskan Masjidil Aqsha adalah kewajiban seluruh Umat Islam.

    DPP BKPRMI juga mengajak seluruh anggota, kader, pengurus BKPRMI dan keluarga besar BKPRMI dan umat Islam Indonesia dan dunia untuk mendukung perjuangan Palestina, peduli dan menolong saudara/i mereka di Gaza Palestina dengan cara:

    a. Gerakan penggalangan donasi kemanusiaan, makanan, minuman, pakaian, obat obatan dan tempat tinggal hunian di Gaza Palestina;

    b. Dihimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi atau jual beli dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme.

    c. Mendoakan dengan doa qunut nazilah untuk kemenangan dan kemerdekaan Palestina dan melakukan shalat ghaib untuk para syuhada Palestina.

    Sebelumnya serangan militer Israel yang berubah menjadi genosida itu terus berlanjut tanpa henti meski ada seruan gencatan senjata dari Dewan Keamanan PBB dan desakan pencegahan genosida dari Mahkamah Internasional.

    Gelombang serangan Israel itu menargetkan titik vital seperti sekolah, tempat pengungsian, rumah sakit, pusat makanan, dapur umum, zona aman yang ditetapkan Israel, dan pabrik desalinasi air. 

    Serangan itu mengakibatkan korban jiwa berjatuhan, korban luka, serta ribuan warga mengungsi.

    Selain itu, serangan tersebut juga menyebabkan hancurnya rumah, gedung, serta fasilitas publik lainnya. 

    Sejak mengingkari kesepakatan gencatan senjata, serangan yang dilakukan Israel ke Gaza telah menewaskan lebih dari 1.200 orang warga Palestina, termasuk ratusan anak-anak. 

    Laporan sumber medis, seperti dilansir WAFA, total korban tewas akibat serangan Israel sejak Oktober 2023 telah meningkat menjadi 50.695 orang yang tercatat dan 115.338 lainnya luka-luka. 

    Mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.

  • Warning! Trump Bakal Denda Migran Rp16,8 Juta per Hari

    Warning! Trump Bakal Denda Migran Rp16,8 Juta per Hari

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana untuk mendenda migran dengan status deportasi hingga US$998 atau sekitar Rp16,8 juta per hari jika mereka gagal meninggalkan tanah AS.

    Mengutip sebuah dokumen, Reuters pada Selasa (8/4/2025) melaporkan bahwa, selain denda, pemerintah juga akan menyita harta mereka jika para migran tidak membayar.

    Denda tersebut berasal dari undang-undang tahun 1996 yang diberlakukan untuk pertama kalinya pada tahun 2018, selama masa jabatan pertama Trump.

    Seorang pejabat senior Trump, yang meminta anonimitas untuk membahas rencana non-publik, pemerintahan Trump berencana untuk menerapkan hukuman secara retroaktif hingga lima tahun, yang dapat mengakibatkan denda lebih dari US$1 juta.

    Pemerintahan Trump juga mempertimbangkan untuk menyita harta imigran yang tidak membayar denda, menurut email pemerintah yang ditinjau oleh Reuters.

    Menanggapi pertanyaan dari Reuters, juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri AS Tricia McLaughlin mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa imigran yang berada di AS secara ilegal harus menggunakan aplikasi seluler yang sebelumnya dikenal sebagai CBP One – yang berganti nama menjadi CBP Home di bawah Trump – untuk “mendeportasi diri dan meninggalkan negara ini sekarang.”

    “Jika tidak, mereka akan menghadapi konsekuensinya,” kata McLaughlin. “Ini termasuk denda sebesar US$998 per hari untuk setiap hari imigran ilegal tersebut melewati batas waktu deportasi terakhir mereka.”

    DHS memperingatkan tentang denda tersebut dalam sebuah posting media sosial pada tanggal 31 Maret lalu.

    Email yang ditinjau oleh Reuters menunjukkan Gedung Putih telah mendesak Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS untuk menangani masalah denda, penyitaan properti bagi migran yang tidak membayar, dan penjualan aset mereka.

    Divisi penyitaan aset sipil Departemen Kehakiman dapat menjadi pilihan lain untuk penyitaan tersebut, kata salah satu email.

    Presiden Donald Trump memulai tindakan keras imigrasi besar-besaran setelah menjabat pada Januari. Ia menguji batasan hukum AS untuk meningkatkan penangkapan dan deportasi. Denda yang direncanakan menargetkan sekitar 1,4 juta migran yang telah diperintahkan dideportasi oleh hakim imigrasi.

    Kelompok advokasi imigrasi FWD.us memperkirakan bahwa sekitar 10 juta migran tanpa status hukum atau perlindungan sementara tinggal bersama warga negara AS atau penduduk tetap dalam apa yang dikenal sebagai “rumah tangga berstatus campuran.”

    Denda yang tinggi dapat menimpa imigran berpenghasilan rendah. Analisis data Sensus 2019 oleh Migration Policy Institute yang non-partisan menemukan, 26% rumah tangga dengan imigran tidak berizin memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan federal.

    Trump mengatakan orang-orang dengan perintah deportasi terakhir harus menjadi prioritas untuk dideportasi meskipun banyak yang memiliki keluarga, pekerjaan, dan ikatan yang mapan di AS.

    (tfa/haa)

  • Ancaman PHK Mengintai Imbas Kebijakan Tarif Resiprokal AS, Prabowo Instruksikan Pembentukan Satgas PHK

    Ancaman PHK Mengintai Imbas Kebijakan Tarif Resiprokal AS, Prabowo Instruksikan Pembentukan Satgas PHK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di kalangan pekerja masih menghantui para karyawan akhir-akhir ini. Terlebih setelah adanya kebijakan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump soal tarif resiprokal.

    Mengantisipasi hal itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya membentuk satuan tugas khusus yang mengurusi pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Prabowo melakukan itu sebagai antisipasi terjadinya ancaman PHK terhadap buruh akibat dampak tarif resiprokal yang dikeluarkan Amerika Serikat.

    “Saya kira bentuk Satgas PHK, segera libatkan pemerintah, libatkan serikat buruh, libatkan dunia akademi, libatkan rektor-rektor, libatkan BPJS (Ketenagakerjaan), dan sebagainya. Satu Satgas, kita antisipasi,” kata Prabowo dalam tanya jawab Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia itu.

    Pembentukan Satgas PHK ini merupakan usul dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam acara sarasehan ekonomi bertajuk “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Tarif Perdagangan” di Jakarta, Selasa (8/4).

    Prabowo mengatakan usulan Saiq Iqbal soal pembentukan Satgas PHK memang diperlukan. Kepala Negara meminta jajaran pemerintah mencari kantor yang dapat dijadikan posko Satgas PHK. Menurut Prabowo, Satgas PHK ini akan menghubungkan peluang lapangan kerja yang ada dengan buruh yang menjadi korban PHK.

    “Negara kita harus dikelola sebagai suatu keluarga. Jadi, kalau ada buruh yang terlantar, itu harus kita bela, harus kita urus dengan sebaik mungkin. Kita petakan semua, di mana ada peluang lapangan kerja, di mana ada PHK, kita bisa segera link and match dan pemerintahan bantu,” ungkap Prabowo.

  • Keluarga di Amerika Serikat Menuduh Miliarder Palestina-Amerika Memfasilitasi Serangan Hamas – Halaman all

    Keluarga di Amerika Serikat Menuduh Miliarder Palestina-Amerika Memfasilitasi Serangan Hamas – Halaman all

    Keluarga AS Menuduh Miliarder Palestina-Amerika Memfasilitasi Serangan Hamas

    TRIBUNNEWS.COM- Keluarga warga Amerika yang menjadi korban tewas atau terluka dalam serangan lintas perbatasan Hamas pada 7 Oktober, mengajukan gugatan hukum pada hari Senin terhadap seorang pengusaha Palestina-Amerika terkemuka, dengan klaim bahwa ia membantu pembangunan infrastruktur yang memungkinkan pejuang Hamas melancarkan serangan, Reuters melaporkan. Kantor Bashar Masri menyebut gugatan hukum itu “tidak berdasar”.

    Gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Washington DC dan dianggap sebagai kasus pertama warga negara AS yang dituduh memberikan dukungan besar untuk serangan yang pada dasarnya mengubah seluruh skenario di Timur Tengah.

    Menurut pernyataan yang mengumumkan gugatan tersebut, properti yang dimiliki, dikembangkan, dan dikendalikan Masri, termasuk dua hotel mewah dan zona industri terkemuka di Gaza – Kawasan Industri Gaza – “memiliki terowongan tersembunyi di bawahnya, dan memiliki pintu masuk terowongan yang dapat diakses dari dalam properti, yang digunakan Hamas dalam operasi sebelum, pada, dan setelah 7 Oktober.”

    Tuduhannya adalah bahwa para terdakwa memfasilitasi pembangunan dan penyembunyian terowongan tersebut dan bahkan membangun instalasi panel surya di atas tanah yang kemudian mereka gunakan untuk memasok listrik ke terowongan tersebut bagi Hamas.

    Selama serangan 7 Oktober, 1.200 warga Israel tewas, termasuk lebih dari 40 warga Amerika, banyak di antaranya tewas oleh Pasukan Pertahanan Israel yang melaksanakan Perintah Hannibal yang kontroversial. 

    Israel menanggapinya dengan perang genosida berskala besar yang terus berlangsung dan telah menewaskan lebih dari 50.000 warga Palestina di Gaza. 

    Ribuan lainnya masih hilang, diduga tewas, di bawah reruntuhan rumah mereka dan infrastruktur sipil lainnya yang dihancurkan oleh Israel.

    Gugatan hukum tersebut, yang menargetkan Masri dan perusahaannya, diajukan atas nama hampir 200 penggugat Amerika, termasuk para penyintas dan kerabat dari mereka yang terkena dampak serangan 7 Oktober.

    Sebuah pernyataan dari kantor Masri menyebut tuduhan terhadap dirinya dan bisnisnya tidak benar dan mengatakan bahwa ia akan meminta pembatalan tuduhan tersebut di pengadilan. 

    Pernyataan itu menunjukkan bahwa Masri telah terlibat dalam pembangunan dan kerja kemanusiaan selama beberapa dekade dan “dengan tegas” menentang kekerasan dalam bentuk apa pun. 

    “Baik ia maupun entitas tersebut tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum atau memberikan dukungan untuk kekerasan dan militansi,” katanya.

    Gugatan hukum yang melibatkan Masri muncul beberapa minggu setelah laporan media mengisyaratkan bahwa ia mungkin memainkan peranan dalam pemerintahan masa depan Gaza.

    Artikel Jerusalem Post pada 10 Maret mengutip sumber diplomatik yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan bahwa Masri pernah menjabat sebagai penasihat dekat Adam Boehler, utusan Presiden AS Donald Trump yang berupaya membebaskan para sandera yang ditawan di Gaza, dan pernah terbang dengan jet pribadi Boehler saat ia terbang melintasi wilayah tersebut. 

    Artikel itu menyebut Masri sebagai “pengusaha kawakan” yang “memiliki pendekatan bisnis yang sama dengan Trump, sehingga membuatnya cocok dengan visi ekonomi pemerintahan untuk wilayah tersebut.”

    Departemen Luar Negeri dan Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar ketika ditanya tentang laporan surat kabar tersebut.

    Dalam wawancara Reuters pada Oktober 2020, Masri berbicara mendukung hubungan Teluk Arab dengan Israel, yang dikecam oleh para pemimpin Palestina, dengan mengatakan bahwa hubungan tersebut dapat menjadi peluang untuk memberikan tekanan baru guna menghentikan pembangunan permukiman ilegal Yahudi di tanah yang diduduki. Semua permukiman Israel ilegal menurut hukum internasional.

    Saat berbicara dengan Reuters pada tahun 2020, Masri mengatakan bahwa warga Palestina tidak boleh putus asa. “Musuh kami ingin kami putus asa. Jika kami putus asa, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan tidak akan ada Palestina, dan tidak akan ada rakyat Palestina,” katanya.

    Meskipun jumlah ganti rugi yang diminta belum ditentukan, penggugat meminta kompensasi finansial yang dapat dilipatgandakan berdasarkan Undang-Undang Antiterorisme AS, bersama dengan sanksi finansial terhadap perusahaan yang dikelola oleh Masri.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

  • AS Kecam Serangan Balik China Patok Tarif Impor 34%: Kesalahan Besar!

    AS Kecam Serangan Balik China Patok Tarif Impor 34%: Kesalahan Besar!

    Jakarta –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) menilai kebijakan China membalas dengan tarif 34% atas impor barang AS merupakan kesalahan besar.

    Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan dalam perang dagang tersebut, AS memiliki keunggulan besar dibandingkan China.

    “Saya pikir ini adalah kesalahan besar, eskalasi dari pihak China, karena mereka sedang bermain dengan kartu yang lemah,” kata Bessent dalam wawancara dengan acara “Squawk Box”, dikutip dari CNBC Selasa (8/4/2025).

    “Apa yang kita rugikan jika China menaikkan tarif terhadap kita? Ekspor kita ke mereka hanya seperlima dari apa yang mereka ekspor ke kita, jadi itu adalah posisi yang merugikan bagi mereka,” sambung Bessent.

    Scott mengatakan, harusnya Pemerintah China tidak melakukan langkah begitu cepat dengan membalas kebijakan AS. Melainkan dengan melakukan negosiasi.

    Sejauh ini, katanya, Jepang berada di garis depan sebagai negara yang siap bernegosiasi, dan Gedung Putih mengharapkan banyak negara lain akan mengikuti.

    “Saya pikir Anda akan melihat beberapa negara besar dengan defisit perdagangan yang besar segera maju. Jika mereka datang dengan proposal yang solid, saya pikir kita bisa mendapatkan kesepakatan yang bagus,” terang Bessent.

    Ia juga mengatakan bahwa sekitar 70 negara telah menghubungi Gedung Putih untuk memulai pembicaraan, tetapi China bersikukuh akan “berjuang sampai akhir” dan telah memberlakukan tarif sebesar 34% terhadap produk-produk AS.

    Sebagai balasan, Presiden Donald Trump menyatakan akan mengenakan tarif tambahan sebesar 50% terhadap impor dari China jika tarif itu tidak dicabut. Pada tahun 2024, AS mencatat defisit perdagangan hampir 300 miliar dolar dengan China, atau sekitar sepertiga dari total ketidakseimbangan perdagangan negara itu.

    Melalui tarif ini, Trump berharap bisa membuka lebih banyak pasar bagi produk Amerika dan membawa kembali operasi manufaktur ke AS. Namun, pemerintahan ini tidak hanya fokus pada tarif murni dari negara lain, melainkan juga hambatan nontarif seperti manipulasi mata uang, pajak pertambahan nilai (VAT) di Eropa, dan metode lainnya yang menurut Gedung Putih merusak prinsip perdagangan yang adil.

    Saksikan Live DetikPagi:

    (hns/hns)

  • China Melesat, AS di Ambang Kekalahan Mutlak

    China Melesat, AS di Ambang Kekalahan Mutlak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) tak lagi mendominasi sektor Artificial Intelligence (AI). Negara itu mulai kalah gara-gara kemunculan perusahaan yang bergerak di bidang AI asal China.

    Popularitas AI dimulai dari ChatGPT melalui OpenAI asal AS beberapa tahun lalu. Berikutnya sejumlah perusahaan dari negara tersebut, seperti Google, Meta hingga xAI ikut bergabung dalam perlombaan AI.

    Laporan Indeks AI dari Institute for Human Centered AI (HAI) Universitas Stanford menunjukkan Open AI dan Google masih bersaing ketat membangun AI.

    Namun, yang paling mencolok adalah kehadiran model terbaru DeepSeek dari China, R1. Model tersebut mengguncang dunia pada awal tahun ini dan mengirimkan sinyal buruk ke pasar saham serta perusahaan teknologi AS.

    Dalam laporan tersebut, R1 berada di peringkat paling dekat dengan model performa terbaik dari dua perusahaan tersebut.

    “Model-model China mengejar ketertinggalan dalam performa dengan model AS. Namun di seluruh dunia, sejumlah pemain baru muncul di ruang tersebut,” jelas direktur penelitian di HAI, Vanessa Parli dikutip dari Wired, Selasa (8/4/2025).

    Laporan menyebutkan AI China memang tengah dalam lajur peningkatan. Bahkan skornya sama dengan yang dihasilkan perusahaan AS.

    China dilaporkan menerbitkan lebih banyak makalah dan paten soal AI ketimbang AS. Kendati demikian, AS masih lebih banyak menghasilkan model AI, yakni 40 berbanding dengan 15 model dari China.

    Selain AS dan China, kebangkitan AI mulai juga terdengar di wilayah lain. Misalnya Eropa yang dikabarkan telah menghasilkan tiga model AI. Model AI juga muncul di wilayah Timur Tengah, Amerika Latin hingga Asia Tenggara.

    Selain itu, beberapa model AI dilaporkan menggunakan model terbuka atau open weight yang bisa diunduh dan dimodifikasi secara gratis. Salah satunya Meta dengan Llama, begitu juga DeepSeek serta Mistral dari Perancis yang mengadopsi model serupa.

    ChatGPT juga mengumumkan akan menggunakan model sumber terbuka pertengahan tahun ini. Hal tersebut menunjukkan makin menipis kesenjangan model terbuka dan menutup di kalangan perusahaan AI.

    Tahun lalu dilaporkan kesenjangannya hanya 1,7% berbanding 8% dari sebelumnya. Meskipun mayoritas sebanyak 60,7% masih menggunakan sumber tertutup.

    (fab/fab)

  • Coretax hingga PPh Impor, Ini Jurus Sri Mulyani Hadapi Tekanan Tarif AS

    Coretax hingga PPh Impor, Ini Jurus Sri Mulyani Hadapi Tekanan Tarif AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap langkah-langkah deregulasi dan reformasi perpajakan yang akan ditempuh pemerintah untuk meminimalkan beban tarif Amerika Serikat (AS).

    Dia menuturkan, salah satu langkah yang diambil pemerintah Indonesia adalah peningkatan layanan sistem Coretax. Sri Mulyani mengatakan, saat ini proses pemeriksaan keberatan semakin dipercepat, termasuk validasi dari instansi melalui layanan.

    “Hal tersebut akan membuat dokumentasi menjadi lebih mudah, sehingga proses, termasuk restitusi, menjadi jauh lebih cepat. Karena ini termasuk salah satu yang menjadi potensi komplain yang muncul dari US Trade Representative terhadap Indonesia,” katanya dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Sri Mulyani menuturkan, peningkatan layanan sistem Coretax sangat penting bagi dunia usaha karena hal tersebut berkaitan dengan arus kas dan kegiatan-kegiatan bisnis perusahaan.

    Selanjutnya, pemeriksaan pajak akan diperpendek waktunya dari 12 bulan menjadi 6 bulan. Sementara itu, pemeriksaan wajib pajak yang bersifat kelompok dan transfer pricing, yang selama ini membutuhkan 2 tahun, kini dipangkas menjadi hanya 10 bulan.

    Kemudian, untuk restitusi pajak, wajib pajak orang pribadi di bawah Rp100 juta diberikan pengembalian tanpa pemeriksaan. Selain itu, penelitian dan validasi pengembalian lebih bayar PPN otomatis dilakukan oleh Coretax.

    Dia mengatakan, perbaikan administrasi perpajakan dan kepabeanan tersebut dapat mengurangi beban tarif hingga 2%.

    Dia melanjutkan, pada sisi penyederhanaan perizinan dan tata niaga impor, Indonesia melakukan perbaikan proses perizinan berbasis data sesuai supply-demand. Indonesia juga akan melakukan pergeseran pengawasan dari border ke post-border.

    Selanjutnya, pemerintah juga telah menggunakan ekosistem logistik nasional atau National Logistics Ecosystem (NLE). Sri Mulyani menuturkan, semua transaksi logistik melalui digital technology akan menurunkan waktu dan biaya logistik.

    Dia menuturkan, saat ini sebanyak 53 pelabuhan dan 7 bandara sudah terkoneksi dengan NLE, sehingga seluruh transaksi telah dilakukan secara digital dan jauh lebih cepat.

    Selain itu, pemerintah juga menyesuaikan tarif PPh impor untuk produk-produk tertentu seperti elektronik, seluler, laptop, dan lainnya. Dia mengatakan, penyesuaian itu akan menurunkan PPh impor dari 2,5% ke 0,5%.

    Kemudian, Indonesia juga akan menyesuaikan tarif bea masuk produk impor yang sebelumnya antara 5% hingga 10% menjadi 0% sampai 5%. Sri Mulyani menuturkan, penyesuaian bea ini untuk produk-produk yang berasal dari AS yang masuk dalam kategori most favored nation (MFN).

    “Kemudian bea keluar untuk CPO, kita juga akan melakukan penyesuaian sehingga mengurangi beban tarif hingga 5%. Selain itu, trade remedies ini termasuk kebijakan Menteri Perdagangan yang mencakup anti-dumping, imbalan, dan safeguarding dapat dilakukan dan dipercepat hanya dalam waktu 15 hari,” pungkasnya