Negara: Amerika Serikat

  • Respons Pemerintah Hadapi Tarif Impor AS Dinilai Strategis dan Adaptif

    Respons Pemerintah Hadapi Tarif Impor AS Dinilai Strategis dan Adaptif

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia dinilai tepat dalam merespons kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang ditetapkan Presiden Donald Trump. Perusahaan efek Verdhana Sekuritas menilai respons yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran ekonominya dianggap mampu meredam dampak negatif terhadap ekonomi nasional.

    “Ini merupakan terobosan penting yang diapresiasi oleh komunitas bisnis. Perubahan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dari kewajiban kaku menjadi skema insentif akan membantu mendorong daya saing industri,” tulis Verdhana dalam laporannya dikutip dari Antara, Rabu (9/4/2025).

    Menghadapi tarif impor dari AS, Verdhana menilai Indonesia bisa memanfaatkan momentum ini untuk mengalihkan sebagian impor ke sektor unggulan AS, seperti produk pertanian, energi, dan teknologi. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan sikap diplomatis, tetapi juga membuka ruang strategis untuk menjaga hubungan dagang bilateral yang konstruktif.

    Selain itu, pemerintah berencana memberikan insentif fiskal guna mempertahankan daya saing ekspor nasional dan menarik minat investor global. Pemerintah juga tengah menyusun langkah untuk memperluas pasar ekspor ke kawasan baru, termasuk Uni Eropa dan negara mitra lainnya.

    Langkah selanjutnya yang dirancang oleh pemerintah adalah melakukan deregulasi di sektor perpajakan dan kepabeanan, demi meringankan beban usaha domestik. Tujuannya adalah menciptakan iklim bisnis yang lebih efisien dan kompetitif.

    Di sisi lain, sektor padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki akan tetap mendapatkan perlindungan penuh, baik dari ancaman tarif tinggi maupun praktik impor ilegal. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas lapangan kerja.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia tidak akan mengambil langkah balasan terhadap kebijakan tarif impor AS yang diterapkan Trump. Sebaliknya, jalur diplomasi dipilih sebagai solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

    “Indonesia akan mendorong beberapa kesepakatan kerja sama baru dan sedang berkoordinasi dengan negara-negara ASEAN untuk menyatukan posisi dalam menghadapi kebijakan ini,” ungkap Airlangga.

    Pertemuan antar pimpinan ASEAN dijadwalkan berlangsung pada 10 April 2025, sebagai forum konsolidasi untuk mengalibrasi sikap regional dalam menyikapi tekanan tarif impor dari AS.

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.141: Delegasi AS dan Rusia Gelar Pembicaraan di Istanbul Besok – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.141: Delegasi AS dan Rusia Gelar Pembicaraan di Istanbul Besok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perang Rusia-Ukraina yang dimulai sejak 24 Februari 2022 telah memasuki hari ke-1.141 pada Rabu (9/4/2025).

    Delegasi Amerika Serikat (AS) dan Rusia dijadwalkan menggelar pembicaraan penting di Istanbul pada Kamis (10/4/2025), The Guardian melaporkan.

    Senat Amerika Serikat telah mengonfirmasi penunjukan Elbridge Colby sebagai penasihat kebijakan utama di Departemen Pertahanan (Pentagon).

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.141:

    Pertemuan delegasi AS dan Rusia  bertujuan untuk membahas pemulihan beberapa operasi diplomatik yang telah dibatasi secara signifikan sejak invasi Rusia ke Ukraina.

    Konfirmasi mengenai pertemuan tersebut disampaikan oleh Departemen Luar Negeri AS, sebagaimana dilansir oleh berbagai media internasional.

    Pembicaraan ini dipandang sebagai langkah awal untuk memperbaiki jalur komunikasi bilateral yang selama ini terganggu akibat ketegangan geopolitik.

    Sejak Moskow melancarkan invasi ke Ukraina pada Februari 2022, hubungan diplomatik antara kedua negara semakin memburuk.

    Banyak staf kedutaan yang ditarik, serta sejumlah layanan konsuler penting terhenti atau dibatasi.

    Washington dan Moskow disebut akan fokus pada isu-isu teknis terkait operasional diplomatik, seperti pengelolaan visa, logistik diplomatik, serta penempatan staf yang tersisa di kedutaan besar masing-masing.

    Meski tidak mencakup negosiasi soal konflik Ukraina secara langsung, pertemuan ini tetap dinilai penting sebagai upaya membangun kembali jalur komunikasi dasar di tengah memanasnya hubungan kedua negara.

    Belum ada informasi resmi mengenai siapa saja pejabat tinggi yang akan hadir dalam pembicaraan tersebut.

    Analis menilai pertemuan ini mencerminkan adanya keinginan dari kedua pihak untuk menghindari keretakan total hubungan diplomatik, yang bisa berdampak lebih luas pada stabilitas global.

    Elbridge Colby Dikonfirmasi Jadi Penasihat Pentagon

    Senat AS telah mengonfirmasi penunjukan Elbridge Colby sebagai penasihat kebijakan utama di Departemen Pertahanan (Pentagon).

    Keputusan ini diambil meskipun sejumlah senator menyuarakan kekhawatiran atas pandangan kontroversial Colby terkait Rusia dan Presiden Vladimir Putin.

    Seperti dilaporkan sejumlah media AS, Colby sebelumnya sempat meragukan apakah Rusia benar-benar menginvasi Ukraina.

    Pernyataannya itu dianggap menggemakan narasi keliru yang disebarkan Kremlin.

    Dalam beberapa kesempatan, Colby menghindari menjawab langsung saat ditanya apakah ia meyakini bahwa Rusia telah menginvasi Ukraina.

    Namun, akhirnya ia mengakui bahwa invasi memang terjadi.

    Meski sikap awalnya menuai kritik, Colby tetap mendapat konfirmasi dari mayoritas anggota Senat untuk menduduki posisi strategis dalam merumuskan kebijakan pertahanan nasional.

    Penunjukan ini dinilai sensitif, mengingat ketegangan global yang masih berlangsung akibat invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022.

    Para pengamat menilai bahwa posisi Colby ke depan akan diawasi ketat, terutama dalam menyikapi isu-isu yang berkaitan dengan agresi militer dan keamanan global.

    Rusia Klaim Kuasai Hampir Seluruh Wilayah Kursk Barat

    Rusia mengklaim hampir sepenuhnya merebut kembali kendali atas wilayah Kursk barat, menyusul pengusiran pasukan Ukraina dari salah satu benteng terakhir mereka di kawasan tersebut.

    Informasi ini disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia, seperti dilaporkan sejumlah media internasional.

    Dalam sebuah video yang dirilis oleh kementerian, ditampilkan momen yang mereka klaim sebagai perebutan kembali permukiman Guyevo.

    Video tersebut disertai musik dramatis dan memperlihatkan kepulan asap dari bangunan-bangunan yang hancur.

    Salah satu adegan menunjukkan seorang tentara Rusia mengibarkan bendera dari jendela gereja Ortodoks yang rusak berat.

    Pasukan Rusia juga terlihat melakukan pemeriksaan dari rumah ke rumah, untuk memastikan tidak ada tentara Ukraina yang masih bersembunyi di area tersebut.

    Ukraina Belum Beri Tanggapan soal Rusia Kuasai Kursk

    Hingga kini, pihak Ukraina belum memberikan komentar resmi atas klaim terbaru dari Rusia.

    Namun dalam pernyataan terpisah, Staf Umum Ukraina mengatakan bahwa angkatan udara mereka telah melancarkan serangan terhadap kompleks hanggar dan bangunan militer di wilayah yang sama.

    Fasilitas tersebut disebut digunakan oleh operator drone dan teknisi perawatan militer Rusia.

    Perebutan wilayah Kursk barat ini menjadi bagian dari dinamika terbaru di garis depan pertempuran antara kedua negara yang telah berlangsung lebih dari dua tahun.

    Masing-masing pihak terus saling melancarkan klaim dan serangan untuk menunjukkan dominasi militer mereka di wilayah perbatasan.

    Serangan Drone Besar-Besaran Rusia di Dnipro dan Kharkiv Lukai Belasan Warga Sipil

    Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran menggunakan pesawat nirawak (drone) ke sejumlah kota di Ukraina, termasuk Dnipro dan Kharkiv, pada Selasa (8/4/2025) malam.

    Serangan tersebut menyebabkan kebakaran besar, kerusakan infrastruktur dan melukai sedikitnya 17 warga sipil, menurut laporan pejabat daerah yang dikutip oleh Reuters.

    Di Kota Dnipro, serangan memicu kobaran api yang menghanguskan rumah-rumah dan kendaraan warga.

    Sebanyak 14 orang dilaporkan terluka, ungkap Gubernur Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, melalui kanal resmi Telegram-nya.

    Sementara itu, di Kota Kharkiv, serangan serupa juga menyebabkan kerusakan dan korban luka, meskipun belum dirinci jumlah pasti korban di wilayah tersebut.

    Di bagian timur Ukraina, wilayah Donetsk—yang telah menjadi garis depan konflik sepanjang 1.000 km selama lebih dari tiga tahun terakhir—juga dilanda serangan.

    Kawasan permukiman di Kramatorsk menjadi sasaran dan pejabat setempat menyebutkan bahwa sejumlah warga mengalami luka akibat serangan itu.

    Serangan terbaru ini menambah daftar panjang serangan udara yang menargetkan wilayah sipil di Ukraina, memperlihatkan eskalasi berkelanjutan dalam konflik antara Rusia dan Ukraina.

    Ukraina Tembak Jatuh 32 Drone Shahed Rusia dalam Serangan Udara Besar-Besaran

    Pasukan pertahanan udara Ukraina berhasil menangkis serangan udara besar-besaran yang diluncurkan Rusia pada Rabu (9/4/2025) dini hari, Suspilne melaporkan.

    Dilaporkan oleh Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, total sebanyak 32 drone serang Shahed buatan Iran berhasil ditembak jatuh dalam serangan yang terjadi Selasa (8/4/2025) mulai pukul 20.00 malam waktu setempat.

    Dalam total serangan tersebut, Rusia mengerahkan 55 drone tempur Shahed dan sejumlah drone simulator dari beberapa lokasi, termasuk Kursk, Millerovo, dan Primorsko-Akhtarsk di Rusia, serta Chauda di wilayah Krimea.

    Selain yang berhasil dihancurkan, 8 drone lainnya dinyatakan hilang di lapangan, tanpa menimbulkan dampak tambahan.

    Pihak Ukraina menyatakan serangan ini berhasil ditangkis berkat kombinasi kekuatan dari pasukan udara, rudal antipesawat, unit perang elektronik, dan tim penembak bergerak dari Pasukan Pertahanan Ukraina.

    “Hingga pukul 08.30 pagi, penembakan jatuh 32 UAV serang Shahed telah dikonfirmasi di wilayah utara dan timur Ukraina,” demikian pernyataan resmi yang disampaikan Angkatan Udara.

    Wilayah yang terdampak serangan terutama adalah Kharkiv dan Dnipropetrovsk, dua kawasan strategis yang selama ini kerap menjadi sasaran dalam konflik berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Elon Musk Serukan Kebijakan Nol Tarif antara AS-Eropa

    Elon Musk Serukan Kebijakan Nol Tarif antara AS-Eropa

    Miliarder teknologi sekaligus penasihat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Elon Musk buka-bukaan soal potensi Eropa bisa mendapatkan kebijakan ‘nol tarif’ di masa mendatang. Usai kebijakan tarif baru Trump, Musk berharap di masa depan akan melihat kebebasan perdagangan penuh antara AS dan Eropa.

  • Perang Dagang AS Vs China, Apa Dampaknya bagi Ekonomi Dunia?

    Perang Dagang AS Vs China, Apa Dampaknya bagi Ekonomi Dunia?

    PIKIRAN RAKYAT – Ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok kembali memanas setelah Presiden AS Donald Trump mengancam akan memberlakukan tarif lebih dari 100% terhadap seluruh impor barang dari China mulai Rabu, 9 April 2025. Pernyataan tersebut memicu kekhawatiran luas tentang potensi pecahnya perang dagang berskala penuh antara dua raksasa ekonomi dunia.

    Sebagai respons terhadap ancaman tersebut, pemerintah China menyatakan tidak akan mundur dan siap ‘berjuang sampai akhir’. Negeri Tirai Bambu ini juga meningkatkan hambatan perdagangannya terhadap produk-produk asal Amerika Serikat, menandakan bahwa kedua negara telah memasuki fase eskalasi baru dalam konflik dagang yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.

    Implikasi Terhadap Ekonomi Global

    Konflik dagang antara AS dan Tiongkok tidak hanya berdampak pada kedua negara tersebut, tetapi juga berisiko mengguncang ekonomi global. Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), kedua negara menyumbang sekitar 43% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Jika perang dagang benar-benar terjadi dan menyebabkan perlambatan ekonomi atau bahkan resesi di AS dan China, maka dampaknya akan menyebar ke seluruh dunia.

    Dampak yang paling nyata adalah perlambatan pertumbuhan global, penurunan investasi internasional, dan gangguan rantai pasok dunia yang saling terintegrasi. Ketidakpastian juga akan menekan pasar keuangan global dan memperbesar volatilitas di sektor-sektor penting seperti energi, teknologi, dan manufaktur.

    Pada tahun 2024, Amerika Serikat mengekspor berbagai komoditas utama ke China, di antaranya adalah kacang kedelai, produk farmasi, dan minyak bumi. Kacang kedelai menjadi komoditas penting karena digunakan sebagai pakan untuk sekitar 440 juta babi di China, mencerminkan pentingnya komoditas tersebut dalam sektor pertanian dan peternakan di negara tersebut.

    Sebaliknya, impor utama AS dari China mencakup barang-barang elektronik, komputer, mainan, dan baterai yang sangat penting untuk kendaraan listrik. Salah satu kategori terbesar adalah telepon pintar, yang menyumbang 9% dari total impor AS dari China. Banyak dari perangkat ini diproduksi di China untuk perusahaan teknologi Amerika seperti Apple.

    Kebijakan tarif yang diberlakukan Trump sebelumnya sudah menaikkan harga barang-barang tersebut sekitar 20%. Jika tarif dinaikkan hingga lebih dari 100%, dampaknya bisa meningkat hingga lima kali lipat, membebani konsumen AS dengan harga yang jauh lebih tinggi.

    Senjata Dagang Non-Tarif

    Selain tarif, kedua negara memiliki cara lain untuk menekan satu sama lain. China memiliki kontrol signifikan atas penyulingan logam langka yang vital bagi berbagai industri teknologi dan militer, seperti litium, tembaga, galium, dan germanium. China sebelumnya telah membatasi ekspor galium dan germanium, yang digunakan dalam radar dan pencitraan termal.

    Sementara itu, AS di bawah kepemimpinan sebelumnya, termasuk Presiden Joe Biden, telah memperketat pembatasan ekspor microchip canggih ke China, yang sangat penting untuk pengembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI). Trump juga berencana menekan negara-negara lain seperti Meksiko, Vietnam, dan Kamboja agar tidak berdagang dengan China jika ingin mempertahankan akses pasar AS.

    Risiko Dumping dan Persaingan Tidak Sehat

    China dikenal sebagai negara manufaktur terbesar di dunia, dengan surplus perdagangan barang hampir 1 triliun dolar AS. Banyak barang produksinya disubsidi oleh pemerintah, sehingga dapat dijual di bawah harga pasar. Jika akses ke pasar AS dibatasi, ada kemungkinan besar bahwa produk-produk seperti baja akan “dibuang” ke pasar negara lain, termasuk Eropa dan Asia Tenggara.

    Hal ini dapat mengancam industri dalam negeri negara-negara tujuan ekspor, yang pada akhirnya berdampak pada lapangan kerja dan upah pekerja lokal. Di Inggris, kelompok industri UK Steel telah memperingatkan potensi membanjirnya baja murah dari China sebagai dampak lanjutan dari konflik dagang ini.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Trump Naikkan Tarif Impor! Saham Anjlok, Investor Harus Apa Sekarang?

    Trump Naikkan Tarif Impor! Saham Anjlok, Investor Harus Apa Sekarang?

    Jakarta: Pekan pertama April 2025 jadi momen penuh gejolak bagi pasar global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang ia sebut sebagai “Liberation Day”. 
     
    Tarif dasar 10 persen dikenakan untuk semua barang impor ke AS, sementara tarif lebih tinggi dikenakan untuk mitra dagang utama seperti Tiongkok (54 persen), Vietnam (46 persen), dan Indonesia (32 persen).
     
    Kebijakan ini langsung mengguncang pasar. Mengutip Bibit, Rabu, 9 April 2025, Indeks saham utama AS seperti S&P 500 dan Nasdaq anjlok masing-masing -10,7 persen dan -11,4 persen hanya dalam waktu lima hari yakni dari 2 April hingga 7 April 2025.

    IHSG ikut terpukul
    Setelah libur panjang Idulfitri, IHSG langsung dibuka dengan penurunan tajam -9,19 persen pada 8 April 2025, sebelum akhirnya membaik dan ditutup di -7,71 persen pada sesi I.

    Meski terkesan dramatis, situasi ini tak perlu membuat kamu panik. Penting untuk melihatnya dari berbagai sisi.
     

    Mengapa tarif ini berbahaya?
    Trump ingin melindungi industri dalam negeri AS. Tapi strategi ini memicu reaksi keras dari negara lain. Tiongkok langsung membalas dengan tarif 34 persen untuk produk AS.
     
    Ketua The Fed, Jerome Powell, memperingatkan bahwa tarif ini bisa mendorong inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Pasar saham yang jatuh jadi salah satu refleksi kecemasan investor global.
     
    Bagi Indonesia, dampaknya bisa terasa di sektor ekspor. Produk seperti mesin, elektronik, pakaian, dan sepatu yang dikirim ke AS akan dikenai tarif lebih tinggi. Ini bisa menekan kinerja emiten berorientasi ekspor.
    Apa dampaknya ke aset investasi?

    Saham & Reksa Dana Saham: Secara jangka pendek, IHSG akan melihat sentimen negatif. Perusahaan yang bergantung pada ekspor, seperti manufaktur dan komoditasdapat menghadapi tekanan jika tarif balasan berlanjut dan permintaan AS serta pertumbuhan global melemah. Adapun dalam jangka menengah, Indonesia memiliki peluang untuk merebut pangsa pasar ekspor seiring berubahnya dinamika manufaktur dan perdagangan global.  
    SBN, Obligasi FR & Reksa Dana Obligasi: Meskipun pasar saham AS turun signifikan, yield obligasi jangka pendek AS (4% menjadi ~3,8 persen. Penurunan ini juga dapat mendorong naik harga obligasi Indonesia. Namun, mengingat ketidakpastian ekonomi global, investor dapat mempertimbangkan obligasi jangka pendek yang volatilitasnya lebih rendah, seperti Obligasi FR PBS003 dan ST014-T2.
    Reksa Dana Pasar Uang: Aset ini tetap bisa menjadi safe haven untuk stabilitas dan likuiditas jangka pendek, dengan imbal hasil lebih tinggi dan pajak yang lebih rendah dibandingkan deposito bank.  

    Should You Panic? Absolutely Not

    Kepanikan pasar bukan hal baru. Tahun 2008 IHSG sempat anjlok -62 persen, dan -38 persen saat pandemi 2020. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Pasar bangkit dengan rebound 173 persen pada 2009 dan 66 persen pada 2021.
     
    Kuncinya adalah tetap tenang dan percaya pada fundamental investasi yang kamu pegang. Sejarah menunjukkan bahwa badai pasar selalu bisa berlalu.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Pertumbuhan Ekonomi Asia Pasifik 2025 Diramal Cuma 4,9%, China Siap-Siap Melambat – Page 3

    Pertumbuhan Ekonomi Asia Pasifik 2025 Diramal Cuma 4,9%, China Siap-Siap Melambat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Perekonomian di kawasan Asia dan Pasifik yang sedang berkembang diproyeksikan akan tumbuh 4,9% tahun ini, menurun dari 5,0% tahun lalu, demikian menurut prakiraan terbaru dari Asian Development Bank (ADB).

    Permintaan domestik yang solid dan permintaan global yang kuat untuk semikonduktor yang didorong oleh peningkatan kecerdasan buatan mendukung pertumbuhan, tetapi tarif dan ketidakpastian perdagangan menjadi kendala.

    Pertumbuhan regional diperkirakan akan turun lebih lanjut menjadi 4,7% tahun depan, demikian menurut Asian Development Outlook (ADO) April 2025 yang dirilis hari ini. Inflasi diproyeksikan akan melandai menjadi 2,3% tahun ini dan 2,2% tahun depan seiring terus menurunnya harga pangan dan energi global.

    Perkiraan pertumbuhan disusun sebelum pengumuman tarif baru oleh pemerintah Amerika Serikat pada tanggal 2 April, sehingga proyeksi dasar hanya mencerminkan tarif yang berlaku sebelumnya. Namun, ADO April 2025 menampilkan analisis tentang bagaimana tarif yang lebih tinggi dapat mempengaruhi pertumbuhan di Asia dan Pasifik.

    Laporan ini mencatat bahwa meskipun ekonomi di kawasan ini cukup tangguh, perubahan yang lebih cepat dan lebih besar dari perkiraan dalam kebijakan perdagangan dan ekonomi Amerika Serikat menimbulkan risiko terhadap prospek. Seiring dengan kenaikan tarif Amerika Serikat, meningkatnya ketidakpastian kebijakan dan tindakan pembalasan dapat memperlambat perdagangan, investasi, dan pertumbuhan.

    “Berbagai perekonomian di kawasan Asia dan Pasifik yang sedang berkembang ditopang oleh fundamental yang kuat, sehingga menjadi landasan bagi ketangguhan di tengah lingkungan global yang menantang ini,” kata Kepala Ekonom ADB Albert Park dikutip Selasa (9/4/2025).

    “Kenaikan tarif, ketidakpastian tentang kebijakan Amerika Serikat, dan kemungkinan meningkatnya ketegangan geopolitik merupakan tantangan yang signifikan terhadap prospek ekonomi. Ekonomi di kawasan Asia harus mempertahankan komitmen mereka untuk membuka perdagangan dan investasi, yang telah mendukung pertumbuhan dan ketahanan kawasan ini.”

     

  • Donald Trump Desak Apple Produksi iPhone di AS, Tapi Bisakah Terwujud? – Page 3

    Donald Trump Desak Apple Produksi iPhone di AS, Tapi Bisakah Terwujud? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Amerika Serikat ke-47, Donald Trump, sangat yakin Apple mampu merakit iPhone dan perangkat elektronik milik mereka langsung di tanah AS.

    Pernyataan ini disampaikan melalui juru bicara Presiden Donald Trump, Karoline Leavitt, dalam konferensi pers, Selasa (8/4/2025).

    Saat ditanya apakah produksi iPhone bisa dialihkan ke dalam negeri, Leavitt menjawab, “tentu saja, dia yakin kita punya tenaga kerja dan sumber daya untuk melakukannya.”

    Pernyataan Leavitt ini merujuk pada investasi raksasa teknologi berbasis di Cupertino sebesar USD 500 miliar di AS pada awal tahun ini.

    “Jika mereka [Apple] tidak mengganggap Amerika Serikat dapat melakukannya, mereka mungkin tidak akan mengeluarkan uang sebanyak itu,” katanya, dikutip dari MacRumors, Rabu (9/4/2025).

    Presiden Trump berencana menerapkan tarif tinggi terhadap produk impor dari pada Cina, Vietnam, Thailand, India, Uni Eropa, dan negara-negara lainnya mulai 9 April.

    Donald Trump mengklaim, jika perusahaan seperti Apple tidak ingin membayar tarif, mereka harus memproduksi iPhone hingga perangkat mereka di Amerika Serikat.

    Mengapa Produksi iPhone di AS Sangat Sulit?

    Beberapa analis mengatakan kendala terbesar bukan hanya soal biaya, tetapi ketersediaan tenaga kerja terampil dalam jumlah masif.

    Steve Jobs, pendiri Apple, pernah menjelaskan kepada Presiden Barack Obama menyaingi rantai pasokan dan tenaga kerja Apple di Cina butuh sekitar 700.000 pekerja–sesuatu hampir mustahil disediakan oleh industri AS.

    CEO Apple saat ini, Tim Cook, juga pernah menegaskan dalam Fortune Global Forum 2017, keunggulan Cina bukan semata karena tenaga kerja murah.

    “Keterampilan dan presisi kami butuhkan sangat tinggi. China punya ribuan teknisi alat, sementara di AS sulit untuk memenuhi satu ruangan,” katanya.

  • Menyikapi Perang Tarif Trump

    Menyikapi Perang Tarif Trump

    Jakarta

    Pada 2 April 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penerapan tarif impor baru yang signifikan terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia. Kebijakan ini menetapkan tarif sebesar 10% untuk semua barang impor, dengan tarif tambahan yang lebih tinggi bagi beberapa negara tertentu.

    Indonesia, sebagai salah satu mitra dagang AS, dikenakan tarif tambahan sebesar 32%. Langkah ini diambil dengan alasan untuk melindungi industri domestik AS dan mengurangi defisit perdagangan.

    Di balik tujuan untuk melindungi industri dalam negeri Amerika, ada efek domino yang bisa sampai ke kantong dan dapur masyarakat Indonesia. Apa sebenarnya yang sedang terjadi, dan bagaimana kita bisa menyikapinya?

    Apa Itu Perang Tarif?

    Bayangkan Anda jualan sepatu ke luar negeri, lalu tiba-tiba negara tujuan pembeli Anda menambah biaya masuk barang dari Indonesia. Akibatnya, harga sepatu Anda jadi mahal di sana dan orang-orang mulai enggan beli. Inilah yang disebut perang tarif.

    Dengan kata lain, perang tarif adalah kondisi ketika negara saling menaikkan biaya untuk barang-barang yang mereka impor dari satu sama lain. Barang dari luar negeri jadi lebih mahal, agar produk lokal lebih dipilih konsumen. Tapi, ketika negara besar seperti AS melakukannya ke banyak negara sekaligus, gelombangnya bisa sangat luas. Ekspor Indonesia ke AS, misalnya, bisa langsung terpengaruh.

    Dampak Mulai Terasa

    Beberapa sektor industri akan mengalami penurunan pesanan. Misalnya, di sektor tekstil dan alas kaki—dua komoditas unggulan ekspor ke AS—permintaan akan berkurang. Beberapa pabrik diprediksi akan mengurangi jam kerja atau merumahkan karyawan secara bergilir.

    Tidak Langsung Tetapi Tetap Terasa

    Efek lain yang mungkin tidak langsung terlihat adalah membanjirnya barang-barang dari negara lain ke Indonesia. Ketika produk dari China dan Vietnam makin sulit masuk ke AS, mereka mencari pasar alternatif—salah satunya ke negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ini bisa membuat persaingan di pasar dalam negeri makin ketat, terutama bagi pelaku usaha kecil.

    Bukan hanya sektor perdagangan, dunia investasi juga mulai cemas. Data BKPM menunjukkan bahwa realisasi investasi asing turun 6,2% pada kuartal pertama 2025. Investor cenderung bersikap “wait and see”, menunggu apakah situasi ini membaik atau justru makin rumit.

    Kalau ini terus berlangsung, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melambat. Bank Dunia sudah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa turun dari 5,1% menjadi 4,5% di akhir 2025. Ini berarti lebih sedikit proyek, lebih sedikit lowongan kerja, dan lebih lambatnya perputaran uang di masyarakat.

    Bagaimana Menyikapinya?

    Pemerintah Indonesia menyadari bahwa ketegangan dagang global seperti ini perlu dihadapi dengan kepala dingin. Lewat diplomasi dagang dan kerja sama dengan negara-negara lain seperti India dan Uni Emirat Arab, Indonesia memperluas pasar ekspor agar tidak terlalu tergantung pada satu negara.

    Berbagai strategi juga sedang dijalankan, mulai dari dorongan untuk ekspor produk lokal, insentif bagi industri terdampak, hingga mempermudah akses pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

    Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis, perbaikan struktural, dan kebijakan deregulasi yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Barrier, (4/4).

    Melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri, Indonesia juga menempuh jalur diplomatik di WTO dan juga memperkuat negosiasi bilateral melalui ASEAN-US Dialogue.

    Dalam situasi global yang berubah-ubah seperti sekarang, tidak ada satu jawaban tunggal. Tapi banyak hal baik tetap bisa dilakukan bersama.

    Kita bisa mulai dengan saling mendukung—terutama terhadap produk-produk lokal. Ketika kita membeli barang buatan dalam negeri, kita ikut membantu menjaga kelangsungan usaha, lapangan kerja, dan roda ekonomi.

    Dan, yang tak kalah penting, menjaga solidaritas. Banyak inisiatif lokal, koperasi digital, dan gerakan komunitas yang saling membantu dalam kondisi sulit. Di tengah ketidakpastian global, solidaritas dan gotong royong adalah kekuatan besar yang dimiliki masyarakat Indonesia.

    Perang tarif mungkin terdengar seperti isu besar di panggung dunia. Tapi ternyata, dampaknya bisa menyentuh hal-hal yang dekat dengan kita: harga barang, pekerjaan, dan keberlangsungan usaha kecil di lingkungan kita.

    Namun, krisis tidak selalu berarti akhir. Dalam setiap ketidakpastian, selalu ada ruang untuk tumbuh dan beradaptasi. Ketika pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat saling memahami peran masing-masing, jalan keluar akan lebih mudah ditemukan. Kekuatan terbesar Indonesia adalah pada ketangguhan masyarakatnya.

    Dalam dunia yang terus berubah, bukan kekuatan atau ukuran yang menentukan, melainkan kesiapan untuk beradaptasi. Di tengah tantangan global, justru solidaritas lokal menjadi cahaya penuntun. Dari langkah-langkah sederhana di lingkungan kita—mendukung produk dalam negeri, berbagi keterampilan, hingga saling menguatkan—kita sedang menanamkan benih ketahanan jangka panjang.

    Ketika dunia dalam ketidakpastian, Indonesia tetap bergerak. Bukan karena kita terbebas dari tantangan, melainkan karena kita memilih untuk tidak berhenti. Perubahan besar selalu berawal dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan bersama.

    Steph Subanidja dosen Institut Perbanas

    (mmu/mmu)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Negosiasi Tarif Impor Trump, Pemerintah Genjot Impor Komoditas dari AS

    Negosiasi Tarif Impor Trump, Pemerintah Genjot Impor Komoditas dari AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah kini tengah melakukan upaya negosiasi terkait adanya kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia. Salah satu bagian kesepakatan dari negosiasi, Pemerintah berencana menyeimbangkan neraca dagang Indonesia dengan AS. 

    Beberapa komoditas yang didorong untuk peningkatan impor, yakni liquefied natural gas (LNG), liquefied petroleum gas (LPG), hingga komoditas pangan seperti kedelai. 

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto awalnya mengungkapkan, risiko ketidakpastian ekonomi global pada 2025 cenderung tinggi dan berasal dari instabilitas geopolitik, proteksionisme negara maju yang memengaruhi rantai pasok dan perdagangan global, serta pengetatan kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi yang masih tinggi. 

    “Kondisi tersebut juga kian diwarnai dengan kebijakan tarif resiprokal yang dikeluarkan Amerika Serikat,” ungkap Airlangga dalam keterangannya, Rabu (9/4/2025). 

    Dirinya melanjutkan, penyampaian kebijakan tarif impor tersebut, sejumlah dampak timbul mulai dari gejolak pasar keuangan ekonomi global yang ditandai fluktuasi bursa saham dunia dan pelemahan mata uang emerging markets, terganggunya perdagangan dunia yang ditandai dengan terganggunya rantai pasok global dan penurunan volume perdagangan dunia. 

    Hal tersebut menekan harga komoditas global seperti crued oil dan brent, serta perlambatan ekonomi kawasan dan dunia yang ditandai dengan penurunan konsumsi global dan penundaan investasi perusahaan. 

    Sebagai bentuk respons atas kebijakan tersebut, sejumlah negara telah memutuskan mengambil sejumlah strategi. Seperti China yang menetapkan tarif balasan (retaliasi) sebesar 34%, Vietnam yang meminta penundaan penerapan tarif dan melakukan negosiasi, Thailand yang akan melakukan negosiasi serta mempertimbangkan diversifikasi pasar. 

    Untuk pemerintah Indonesia sendiri telah memutuskan untuk berbagai langkah strategis di antaranya melalui jalur negosiasi dengan mempertimbangkan AS sebagai mitra strategis. Salah satu jalur negosiasi tersebut yakni melalui revitalisasi Perjanjian Kerjasama Perdagangan dan Investasi (TIFA). 

    Airlangga melanjutkan, Pemerintah juga melakukan deregulasi non-tariff measures (NTMs) melalui relaksasi TKDN sektor ICT dari AS (GE, Apple, Oracle, dan Microsoft), serta evaluasi lartas (Import License), hingga percepatan halal. 

    “Pemerintah juga akan melakukan balancing terhadap Neraca Perdagangan dengan AS melalui pembelian produk agriculture dari AS seperti Soya Bean (kedelai), pembelian peralatan engineering, pembelian LPG, LNG, dan Migas oleh Pertamina,” bebernya. 

    Langkah selanjutnya, Pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal atau nonfiskal, untuk mendorong impor dari AS dan menjaga daya saing ekspor ke AS. 

    Sebelumnya, Pemerintah juga telah melakukan negosiasi melalui pertemuan antara KBRI dengan United States Trade Representative (USTR) dan melakukan sosialisasi dan menjaring masukan masyarakat dengan melibatkan asosiasi pelaku usaha terkait kebijakan tarif impor Trump.

  • Mitigasi Kebijakan Trump, Serapan Mineral Dalam Negeri pada Industri Manufaktur Jadi Solusi

    Mitigasi Kebijakan Trump, Serapan Mineral Dalam Negeri pada Industri Manufaktur Jadi Solusi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia dinilai perlu memperkuat serapan mineral dalam negeri untuk mendorong kinerja industri manufaktur sebagai langkah strategis menghadapi potensi dampak kebijakan tarif baru yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Donald Trump.

    Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus, menjelaskan bahwa ekspor langsung Indonesia ke AS lebih banyak didominasi oleh produk sawit, tekstil, dan alas kaki.

    Namun, efek lanjutan dari kebijakan ini tetap terasa karena berpotensi mengganggu rantai pasok global, termasuk pada produk mineral.

    “Perdagangan dunia itu ibarat jaring laba-laba. Kalau Amerika terganggu, maka Jepang dan China ikut kena, dan ujungnya bisa berdampak ke Indonesia,” ujarnya Ahmad Heri di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Situasi ini menegaskan pentingnya ketahanan ekonomi dalam negeri, termasuk melalui penguatan program hilirisasi bahan mineral mentah.

    Pemerintah didorong tidak hanya memperkuat proses hilirisasi, tetapi juga memastikan keterhubungan antara hasil olahan mineral dan kebutuhan industri nasional.

    Indonesia dapat menekan ekspor produk mineral dasar dan mengolahnya di dalam negeri menjadi barang jadi, seperti panci, knalpot, hingga rangka mobil yang memiliki nilai tambah tinggi.

    Langkah ini tidak hanya menciptakan produk bernilai, tetapi juga memperluas kesempatan kerja dan memperkuat daya beli masyarakat.

    Pada akhirnya, produk dari industri manufaktur dapat menggantikan barang impor, sehingga memperkuat cadangan devisa nasional di tengah tensi perang dagang global.