FOTO Internasional
Potret Petaka di ‘Pintu’ Amerika, ‘Kiamat’ di Tengah Perang Dagang
News
5 jam yang lalu
Negara: Amerika Serikat
-
Trump Rilis Perintah Eksekutif Baru: Make America’s Shower Great Again
Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang mencabut pembatasan tekanan air pada pancuran. Gedung Putih menyebut langkah ini akan “make America’s showers great again” atau membuat pancuran Amerika kembali hebat.
Trump sebelumnya telah lama mengeluh tentang tekanan air yang tidak memadai di kamar mandi warga AS. Menurutnya disebabkan oleh peraturan konservasi air federal.
“Dalam kasus saya, saya suka mandi dengan nyaman, untuk merawat rambut saya yang indah,” kata Trump kepada wartawan saat menandatangani perintah di Ruang Oval pada Rabu (9/4/2025) pada waktu setempat, seperti dikutip AFP.
“Saya harus berdiri di bawah pancuran selama 15 menit sampai basah. Airnya menetes, menetes, menetes. Itu konyol,” tambahnya.
Perintah tersebut mengarahkan Departemen Energi untuk mencabut peraturan “hijau radikal” yang membatasi aliran pancuran hingga 2,5 galon air per menit.
Gedung Putih mengatakan perintah tersebut “membebaskan orang Amerika dari peraturan berlebihan yang mengubah barang rumah tangga dasar menjadi mimpi buruk birokrasi” dan mengakhiri “perang Obama-Biden terhadap pancuran”.
Trump telah menargetkan standar tekanan air untuk pancuran, toilet, mesin pencuci piring, dan peralatan rumah tangga lainnya, sejak masa jabatan pertamanya.
“Rambut saya, saya tidak tahu tentang Anda, tetapi harus sempurna, sempurna,” katanya di luar Gedung Putih pada tahun 2020 lali.
“Saya mandi, saya ingin rambut indah itu hanya berbusa,” kata Trump di Detroit pada Juni 2024. “Saya mendapatkan barang terbaik yang dapat Anda beli dan saya menumpahkannya ke mana-mana. Lalu saya menyalakan air dan air sialan itu menetes keluar. Saya tidak bisa membersihkan barang itu dari rambut saya. Itu hal yang mengerikan.”
Sementara itu, menurut Appliance Standards Awareness Project, “standar kepala pancuran menghemat uang konsumen untuk tagihan air dan energi mereka dan membantu lingkungan”.
“Pengujian telah berulang kali menunjukkan bahwa model saat ini dapat memberikan pancuran yang sangat baik,” kata LSM tersebut dalam laporan tahun 2024.
(sef/sef)
-
Penghapusan Kuota Impor Berpotensi Picu PHK Massal
Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mewanti-wanti potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal jikaiPresiden Prabowo Subianto merealisasikan penghapusan kuota impor komoditas, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengkhawatirkan penghapusan kuota impor yang diperintahkan Presiden Prabowo justru akan menghancurkan industri dalam negeri.
“Kalau kemudian malah dikurangi kontrol impornya dengan menghapus kuota impor, bisa jadi semakin besar permasalahan yang dihadapi oleh industri-industri, terutama yang rentan yang selama ini sudah banyak PHK,” kata Faisal kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025).
Jika menengok Satu Data Ketenagakerjaan, dikutip pada Rabu (9/4/2025), terdapat 18.610 orang tenaga kerja ter-PHK sepanjang Januari—Februari 2025. Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sekitar 57,37% dari jumlah tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan.
Faisal menyebut salah satu badai PHK yang melanda industri disebabkan karena tidak adanya sinkronisasi kebijakan perdagangan yang menyelamatkan market share dalam negeri.
Dia mengatakan, alternatif menekan defisit neraca perdagangan Amerika Serikat (AS) ke Indonesia dengan menghapus kuota impor justru lebih berpotensi mengancam domestik.
“Karena kalau kita melihat justru kita selama ini banyak masalahnya justru adalah di bagaimana mengatur pasar domestik dan persaingan dengan produk impor,” ujarnya.
Menurutnya, alangkah lebih bijak jika pemerintah mengganti alternatif lain alih-alih menghapus kuota impor seperti yang diperintahkan Kepala Negara RI.
“Semestinya bukan sekadar semata-mata menghapus kuota impor, tetapi memilih alternatif impor kontrol yang lebih efektif dan yang lebih sedikit dampak buruknya atau efek samping,” ungkapnya.
Untuk itu, Faisal menyarankan agar pemerintah mengganti dengan alternatif kuota yang lebih baik, yakni dengan instrumen non tarif lainnya yang lebih efektif dan lebih sedikit efek sampingnya.
Misalnya saja, sambung dia, dengan mengambil tindakan safeguard (pengamanan perdagangan) hingga pengenaan standar halal maupun keamanan. Dia menyebut penetapan standar ini umumnya dilakukan negara maju untuk menjaga keamanan konsumen atau dampak terhadap lingkungan.
“Karena kuota impor itu memang rawan terhadap penyalahgunaan atau preferensi pemberian kuota pada kelompok-kelompok importir tertentu, misalkan yang punya lobi kuat, kedekatan lebih erat dengan pengambil keputusan atau kebijakan,” pungkasnya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Perintah Kepala negara itu disampaikan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut B. Pandjaitan.
“Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo dalam acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Selain itu, Prabowo juga meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk tidak lagi memberlakukan kebijakan kuota impor.
“Siapa mau impor daging, silakan, siapa saja boleh impor. Silakan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor],” tandasnya.
-
Pakai Taktik Baru Bawah Tanah, Pasukan Rusia Maju di Tujuh Wilayah Garis Depan Perang Ukraina – Halaman all
Pakai Taktik Baru, Pasukan Rusia Maju di Tujuh Wilayah Garis Depan Perang Ukraina
TRIBUNNEWS.COM – Pasukan Rusia baru-baru ini dilaporkan bergerak maju di tujuh wilayah garis depan dalam perang melawan Ukraina.
Demikian pengamatan sebuah lembaga pemikir, Institut Studi Perang ( ISW ) yang berpusat di Amerika Serikat (AS) soal perkembangan terbaru Perang Ukraina, awal pekan ini.
Lembaga think tank AS itu menyatakan, kemajuan Pasukan Rusia dicapai di wilayah perbatasan Rusia di Belgorod; dekat kota Siversk, Toretsk, Pokrovsk, dan Velyka Novosilka di wilayah Donetsk di Ukraina timur; dan di wilayah Zaporizhzhia di Ukraina.
Perkembangan ini menjadi informasi penting yang dinilai bisa menjadi penentu jalannya konflik yang sedang berlangsung.
Baik Ukraina maupun Rusia tengah berupaya mengamankan keunggulan di medan perang di tengah gagalnya upaya perdamaian yang dipimpin AS, dan Ukraina tengah bersiap menghadapi serangan musim semi Rusia yang baru.
Rusia berhasil menghancurkan sebagian besar pasukan dan peralatan Ukraina yang memasuki wilayah Kursk, menurut klaim Komandan Pasukan Khusus Rusia, Akhmat Alaudinov. Situasi di wilayah Kursk telah terkendali. (Sputnik)
Rusia Pakai Taktik Baru, Bergerak di Bawah Tanah
Pasukan Rusia menggunakan taktik baru untuk membuat kemajuan dalam perang, menurut militer Ukraina.
“Dalam asessment terbarunya, ISW menyebut, dengan mengutip rekaman geolokasi, kalau pasukan Rusia baru-baru ini maju di beberapa lokasi utama: pusat Demidovka, barat laut Kota Belgorod; utara Verkhnokamyanske (timur Siversk); di arah Toretsk dan Pokrovsk; di arah Velyka Novosilka; dan di wilayah Zaporizhzhia,” tulis laporan NW, dikutip Kamis (10/4/2025).
Victor Tregubov, juru bicara pasukan kelompok Khortytsia pro-Ukraina mengatakan kepada Kyiv Independent pada 31 Maret kemarin kalau pasukan Rusia berusaha melewati posisi Ukraina di Toretsk dengan cara ‘bergerak di bawah tanah’.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah memperingatkan kalau Presiden Rusia Vladimir Putin tengah bersiap untuk melancarkan serangan baru ke negara tersebut.
BERJALAN DI PARIT – Tentara Ukraina berjalan di parit pertempuran dekat kota Svitlodarsk di bagian timur. Dalam perkembangan terbaru pertempuran, pasukan Rusia dilaporkan merangsek di tujuh titik garis depan.
Zelensky mencatat bahwa serangan ini telah tertunda selama delapan bulan, sebagian karena serangan Kyiv ke wilayah Kursk milik Rusia, yang berbatasan dengan Ukraina.
Situasi di lapangan berubah secara signifikan pada bulan Maret, ketika pasukan Rusia hampir sepenuhnya mengusir pasukan Ukraina dari wilayah tersebut.
“Kita harus melihat situasi ini dengan mata terbuka lebar. Putin sedang mempersiapkan serangan baru, terutama di wilayah Sumy dan Kharkiv,” kata Zelensky dalam wawancara dengan Le Figaro yang diterbitkan pada 26 Maret.
“Saya dapat mengonfirmasi bahwa Putin tengah berupaya mendapatkan waktu dan tengah mempersiapkan serangan musim semi. Kami melihat persiapan untuk operasi mendatang ini,” imbuh presiden.
Tank Abrams Amerika Serikat, Tank ini dikabarkan sudah sampai di Ukraina dan siap diterjunkan ke medang perang melawan Rusia. (U.S. Army National Guard)
AS Pindahkan Pasukan dan Pusat Logistik
Di sisi lain, Militer Amerika Serikat (AS) dilaporkan akan memindahkan pasukan dan peralatan dari pusat logistik utama di perbatasan Polandia-Ukraina, ke lokasi lain di negara itu, kata Angkatan Darat AS di Eropa dan Afrika dalam siaran pers.
“Transisi ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengoptimalkan operasi militer AS, meningkatkan tingkat dukungan kepada Sekutu dan mitra sekaligus meningkatkan efisiensi,” kata siaran pers tersebut.
Masalah itu “dibahas di tingkat aliansi,” kata Presiden Polandia Andrzej Duda kepada wartawan, mengacu pada NATO .
“Pekerjaan penting untuk memfasilitasi bantuan militer ke Ukraina melalui Jasionka akan terus berlanjut di bawah kepemimpinan Polandia dan NATO, didukung oleh peran militer AS yang efisien,” kata Angkatan Darat AS untuk Eropa dan Afrika.
“Polandia dan sekutunya akan mempertahankan infrastruktur perlindungan yang kuat di sekitar lokasi kritis ini.”
5 Juta Warga Rusia Akan ‘Menghuni Kembali’ Wilayah yang Diduduki
Terkait invasi Moskow, Rusia bermaksud memfasilitasi pemukiman kembali lebih dari lima juta warga Rusia di wilayah pendudukan Ukraina pada tahun 2030, kata penasihat Wali Kota Mariupol, Petro Andryushchenko, di saluran Telegramnya.
Ia mengatakan masalah tersebut dibahas oleh pejabat Rusia pada tanggal 4 April selama forum yang disebut “Integrasi-2025,” yang diadakan di Rostov-on-Don.
Klaim tersebut belum bisa diverifikasi secara independen.
Rusia telah lama berupaya membenarkan kepada masyarakat internasional atas aneksasinya terhadap wilayah Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhzhia milik Ukraina pada September 2022, dan telah menuntut agar Ukraina menyerahkan wilayah tersebut sebagai bagian dari kesepakatan damai.
Sebagai informasi, pembicaraan saat ini sedang berlangsung antara AS, Rusia, dan Ukraina, untuk berpotensi mengakhiri konflik.
Meski begitu, di lapangan, pertempuran terus berlangsung antara pasukan Kiev dan Moskow di garis depan.
(oln/nw/*)
-
Tarif Trump Naik, Ekonomi Indonesia Terguncang? ADB Jawab Begini
Jakarta: Ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump menaikkan tarif impor hingga 32 persen terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia, banyak yang bertanya-tanya apakah ekonomi Indonesia bakal goyang?
Namun tenang dulu. Asian Development Bank (ADB) menilai kebijakan tarif AS itu tidak akan berdampak serius terhadap ekonomi Indonesia.
ADB: ekspor RI ke AS kecil, jadi dampaknya tak terlalu signifikan
Ekonom Bidang Asia Tenggara ADB, Nguyen Ba Hung, menjelaskan ekspor Indonesia ke AS hanya sekitar 2 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Jadi, meski angka tarif terdengar besar, eksposur ekonominya sebenarnya kecil.
“Secara kualitatif, menurut kami, dampak dari kebijakan tersebut tidak akan seserius yang dibayangkan dengan adanya kenaikan tarif sebesar 32 persen ini,” ujar Nguyen Ba Hung dalam webinar Asian Development Outlook (ADO) ADB April 2025 dilansir Antara, Kamis, 10 April 2025.Ia juga menambahkan kekuatan ekonomi Indonesia saat ini lebih ditopang oleh konsumsi domestik dan investasi, bukan ekspor.
Trump naikkan tarif jadi 32%
Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Trump pada 2 April 2025. Dalam unggahan resmi Gedung Putih di Instagram, Indonesia disebut berada di peringkat kedelapan dari daftar negara-negara yang terkena tarif baru.
Tarif ini berlaku untuk barang-barang impor yang masuk ke AS dari negara-negara target, dan dikenakan sebesar 32 persen, jauh lebih tinggi dari tarif dasar 10 persen.
ADB: surplus dagang jadi alasan Indonesia dikenai tarif tinggi
Menariknya, ADB melihat bahwa tarif terhadap Indonesia bukan karena masalah ketidakseimbangan perdagangan, melainkan justru karena Indonesia mampu menjaga surplus perdagangan dengan AS.
Meski begitu, ia menyebut masih terlalu dini untuk menilai secara kuantitatif berapa besar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Masih terlalu dini untuk melakukan penilaian kuantitatif terkait dampak tarif tersebut terhadap pertumbuhan PDB Indonesia,” ujar dia.
Luhut: tarif ini bukan bencana
Senada dengan ADB, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan juga menilai bahwa tarif AS terhadap Indonesia tidak sepenuhnya negatif.
“DEN melihat adanya resiprokal tarif dari Amerika ini sepenuhnya tidak negatif. Repositioning perdagangan global yang bisa menjadi peluang Indonesia untuk menarik investasi dari luar negeri, menjadikan Indonesia sebagai basis produksinya,” katanya dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Prabowo beberapa waktu lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id(ANN)
-
Produsen Alas Kaki Tetap Waspada Meski Tarif Trump Ditunda
Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) akan tetap waspada dan mencari upaya antisipatif untuk menghadapi dampak dari penerapan tarif resiprokal impor Amerika Serikat (AS) atas produk Indonesia sebesar 32% yang saat ini ditunda.
Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan, penundaan tersebut merupakan kabar baik. Namun, pelaku usaha dan pemerintah masih perlu mengupayakan proses negosiasi agar tarif impor tersebut dapat diturunkan.
“Artinya, 3 bulan ke depan atau 90 hari, tetap mendukung pemerintah untuk melakukan negosiasi sebagai jalan yang dipilih dari delegasi menteri yang dikirim agar nanti hasilnya [tarif] tidak setinggi ini,” kata Billie kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).
Sebab, keputusan penerapan tarif resiprokal sebesar 32% ditambah tarif dasar 10% pun menjadi kejutan tak terduga bagi pengusaha alas kaki. Kebijakan ini dapat banyak memengaruhi kinerja ekspor RI secara signifikan.
Tak hanya itu, Aprisindo terus berharap agar Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) sebagai free trade agreement (FTA) dengan Uni Eropa segera dirampungkan oleh pemerintah.
“Agar Eropa menjadi akses alternatif pasar bagi Indonesia,” imbuhnya.
Di samping itu, Billie menerangkan bahwa kondisi permintaan sejak pengumuman tarif oleh Presiden AS Donald Trump pada 2 April lalu masih belum terpengaruh.
“Sementara tidak ada, syukur masih aman karena pesanan kan diawal pembayarannya, tadinya kalau 9 ini jadi diterapkan baru yang terjadi kecemasan dan perhitungan ulang serta penyesuaian ulang dengan tarif menjadi harga baru yang lebih tinggi,” jelasnya.
Namun, situasi masih normal setelah pengumuman tarif Trump ditunda. Alhasil, dampak buruk yang tidak diinginkan seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak terjadi hingga demand masih terkendali.
“Bila tidak ada pembatalan Trump, untuk tidak terjadi PHK tentu kita ajukan insentif dari pemerintah seperti insentif pajak, fiskal, bantuan usaha keringanan biaya listrik, gas, dan lainnya,” pungkasnya.
-
RI nilai World Expo Osaka 2025 platform tingkatkan investasi langsung
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyampaikan bahwa Indonesia melihat World Expo Osaka 2025 di Jepang sebagai platform penting untuk meningkatkan penanaman modal asing langsung (foreign direct investment/FDI).
“Indonesia melihat Expo 2025 sebagai platform penting untuk meningkatkan investasi langsung asing (FDI) dan menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan, inovasi, dan kemitraan global,” kata Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A. A. Teguh Sambodo dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
Untuk memenuhi target jangka menengah pertumbuhan PDB sebesar 8 persen selama periode 2025-2029, Indonesia membutuhkan investasi sekitar Rp47.573 triliun dengan rincian 86,7 persen atau setara dengan Rp41.223 triliun harus berasal dari investor swasta dan asing.
Melalui Expo 2025 yang menyediakan platform prestisius dan berdampak tinggi untuk melibatkan para pengambil keputusan utama, Bappenas memastikan Indonesia siap untuk mempresentasikan proyek-proyek strategis kepada dunia.
Ruang khusus untuk diskusi produktif dan kolaborasi strategis disediakan, termasuk pusat bisnis (business center), lounge VIP, dan ruang pertemuan pribadi.
Ada lebih dari 40 forum bisnis diusulkan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk diselenggarakan selama periode expo, yang bertujuan untuk mempercepat kolaborasi dan membuka investasi di beberapa bidang. Mulai dari pengembangan sumber daya manusia yang dapat berkolaborasi dengan Jepang di sektor kesehatan, inovasi teknologi dengan penggunaan blockchain, dan healthcare initiatives; lalu inisiatif nilai tambah ekonomi melalui energi terbarukan, ketahanan pangan, dan penguatan rantai pasokan domestik.
Kemudian juga bidang infrastruktur strategis seperti pembangkit listrik, trem, pengolahan limbah, kawasan industri, serta perhotelan dan rekreasi; pengembangan perkotaan kawasan metropolitan baru dan kota pintar; ekonomi hijau dengan fokus dalam hal bahan bakar B100 berbasis kelapa sawit, pengelolaan limbah, dan perdagangan karbon; serta pariwisata dan industri kreatif yang menawarkan destinasi Indonesia berkelas dunia, mode dan arsitektur ramah lingkungan, minyak aromatik, serta penyembuhan dan kebugaran tradisional.
Lebih lanjut, pameran ini diharapkan menarik lebih dari 28 juta pengunjung dengan partisipasi dari 158 negara dan 7 organisasi internasional.
Kehadiran Indonesia sendiri dalam Expo Osaka 2025 secara strategis selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
“Partisipasi Indonesia di Expo 2025 lebih dari sekadar pameran, ini mewakili visi transformasi Indonesia. Kami di sini untuk mengantar babak baru dalam kerja sama global dengan memberikan peluang investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan,” kata Leonardo.
Pada World Expo tahun ini, Indonesia bertujuan menarik 2,8-3,5 juta pengunjung selama acara yang berlangsung selama enam bulan (13 April-13 Oktober) di Osaka. Target tersebut meningkat dibandingkan pameran serupa pada tahun 2020 di Dubai, dimana Paviliun Indonesia menyambut 2,5 juta pengunjung dengan mengamankan nilai transaksi bisnis sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat (AS).
“Paviliun Indonesia (2025) merupakan hasil dari proses persiapan selama beberapa tahun yang dimulai pada tahun 2022, yang mencerminkan perencanaan strategis jangka panjang dan meletakkan dasar bagi Paviliun untuk berfungsi sebagai jembatan dinamis bagi investasi, bisnis, dan diplomasi budaya,” ungkap dia.
Seperti diketahui, Paviliun Indonesia di World Expo Osaka 2025 dengan luas 1.750 m2 akan menampilkan keberagaman budaya dan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dengan tema “Designing Future Society for Our Lives”. Desain arsitektur paviliun ini berbentuk perahu sebagai simbol visi Indonesia yang terus bergerak maju
Sebanyak 17 kementerian/lembaga, 8 pemerintah daerah, serta 23 perusahaan swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (SDM) berpartisipasi dalam acara ini.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025 -
Peneliti AEPI: Surplus telur bisa jadi alat negosiasi strategis ke AS
hemat saya, untuk bernegosiasi dengan AS kita perlu menyusun secara menyeluruh agar tidak parsial per komoditas
Jakarta (ANTARA) – Peneliti bidang pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai surplus produksi telur nasional sebesar 200 ribu ton per tahun bisa menjadi instrumen strategis dalam negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) terkait dengan penerapan tarif resiprokal sebesar 32 persen terhadap Indonesia.
“Apakah surplus telur bisa jadi bahan negosiasi dengan AS? Bisa! Akan tetapi, hemat saya, untuk bernegosiasi dengan AS kita perlu menyusun secara menyeluruh agar tidak parsial per komoditas,” kata Khudori dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.
Dia menyampaikan hal itu ketika dimintai tanggapan mengenai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) yang menyebut komoditas telur memiliki peluang menjadi alat negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) terkait dengan penerapan tarif resiprokal terhadap Indonesia.
Indonesia berpotensi besar memasok telur ayam konsumsi ke negara-negara yang sedang mengalami gangguan produksi akibat wabah HPAI termasuk Amerika Serikat (AS), yang diberitakan mengalami defisit tinggi hingga mengerek harga telur mencapai 4,11 dolar AS setara Rp68 ribu.
Komoditas telur di tanah air mengalami surplus secara nasional hingga 288,7 ribu ton atau setara 5 miliar butir per bulan.
Menanggapi hal itu, Khudori menuturkan meskipun telur bisa menjadi alat perundingan dagang bilateral, hanya saja dia mengingatkan menjadikan telur sebagai komoditas ekspor ke AS bukan perkara mudah karena membutuhkan penanganan logistik khusus serta pemenuhan berbagai persyaratan karantina yang ketat di pasar internasional.
Menurut dia, peluang menjadikan telur sebagai alat diplomasi perdagangan tetap terbuka, asalkan dirancang dalam kerangka kebijakan menyeluruh, tidak sekadar fokus pada satu komoditas secara parsial dalam perundingan dagang bilateral.
Ia menambahkan surplus telur seharusnya tidak menjadi beban seperti yang kerap terjadi di industri unggas, tetapi perlu diatasi dengan memperkuat hilirisasi agar menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan peternak ayam dalam negeri.
“Salah satu masalah di industri unggas baik telur atau ayam adalah memanfaatkan surplus. Surplus yang terjadi bukan menambah sejahtera tapi seringkali jadi masalah. Itu yang terjadi di unggas. Karena itu hilirisasi penting. Telur dan daging ayam masih perlu dorongan kuat untuk hilirisasi,” ucapnya.
Selain itu, kebutuhan besar dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diproyeksikan dapat menyerap surplus telur nasional, bahkan menciptakan defisit hingga 200 ribu ton per tahun saat menjangkau 82,9 juta sasaran penerima manfaat.
Khudori juga menyoroti industri unggas yang bersifat biologis dan tidak bisa dinaikkan produksinya secara instan sehingga ia mendorong adanya strategi pemenuhan kebutuhan telur dari sekarang, termasuk melalui hilirisasi dan penguatan rantai pasok nasional.
Baginya, hal itu menjadi momentum dan peluang besar membuka investasi serta lapangan kerja, dengan syarat memastikan sinkronisasi antara kebutuhan domestik, rencana ekspor, dan kesiapan berbagai lembaga terkait dalam merumuskan arah kebijakan.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025 -
China Kecam Pernyataan Zelensky soal Keterlibatan Warganya dalam Perang Rusia Lawan Ukraina – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah China mengecam pernyataan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, yang menyebut Beijing mengetahui bahwa sejumlah warga negaranya direkrut oleh Rusia untuk bertempur melawan Ukraina.
Tuduhan ini memicu ketegangan baru dalam hubungan antara Kyiv dan Beijing.
Dalam pernyataannya pada Rabu, Zelensky mengungkap bahwa Ukraina memiliki data rinci mengenai 155 warga negara China yang telah bergabung bersama pasukan Rusia.
Ia menyebut bahwa informasi ini didukung oleh dokumen paspor serta bukti keterlibatan mereka di medan tempur.
Bahkan, dua orang tentara asal Tiongkok disebut telah ditangkap oleh pasukan Ukraina di wilayah Donetsk timur.
Merespons hal ini, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyampaikan keberatan keras terhadap pernyataan Zelensky.
Dalam konferensi pers reguler pada Kamis (10/4/2025), juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, meminta semua pihak untuk menahan diri dari mengeluarkan pernyataan yang tidak bertanggung jawab.
“Kami menyarankan pihak-pihak terkait untuk mengakui peran Tiongkok dengan benar dan jernih,” ujar Lin, tanpa secara langsung menyebut nama Ukraina ataupun Presiden Zelensky, dikutip dari Channel News Asia.
Lin juga membantah keras tuduhan bahwa Beijing mengirimkan warganya untuk membantu Rusia dalam perang.
“Klaim tersebut tidak berdasar pada fakta. Posisi Tiongkok terkait masalah krisis Ukraina sangat jelas dan diakui secara luas oleh masyarakat internasional. Pihak Ukraina perlu melihat dengan benar upaya dan peran konstruktif Tiongkok dalam penyelesaian politik krisis Ukraina. Mengenai pertanyaan Anda tentang apakah kedua pihak telah berkomunikasi satu sama lain, saya tidak memiliki informasi untuk diberikan mengenai hal itu.” kata Lin, dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok atau fmprc.gov.en.
Ia menegaskan bahwa China selalu mengimbau warganya untuk tidak terlibat dalam konflik bersenjata dalam bentuk apa pun.
“Tiongkok bukan pencipta maupun pihak yang terlibat dalam krisis Ukraina. Kami adalah pendukung setia dan promotor aktif penyelesaian damai,” kata Lin.
Sementara itu, Zelensky memperkuat klaimnya dengan merilis sebuah video di media sosial X yang memperlihatkan interogasi terhadap dua orang tentara asal China yang ditangkap.
Dalam video tersebut, keduanya berbicara dalam bahasa Mandarin dan mengisahkan bagaimana mereka direkrut, dilatih, dan akhirnya terjun ke medan perang, dikutip dari BBC.
Salah satu dari mereka mengaku ini adalah pengalaman pertama dalam bertugas dan dalam pertempuran.
Ia juga menyatakan bahwa dirinya ditangkap bersama seorang tentara Rusia.
Sementara yang lain menyebut bahwa ia berada dalam kelompok yang terdiri dari tiga tentara China lainnya, namun kemudian terpisah saat terjadi kekacauan.
Zelensky menegaskan bahwa perekrutan warga China dilakukan secara terbuka melalui media sosial dan bahwa otoritas Beijing mengetahui hal tersebut.
“Keterlibatan terang-terangan warga negara Tiongkok dalam permusuhan di wilayah Ukraina selama perang agresi merupakan langkah yang disengaja menuju perluasan perang,” tegas Zelensky.
Menurut laporan media Ukraina, Ukrainska Pravda, salah satu tawanan membayar sekitar 3.480 USD kepada perantara di Tiongkok untuk bergabung dengan tentara Rusia, dengan tujuan mendapatkan kewarganegaraan Rusia.
Ia disebut menerima pelatihan di wilayah Luhansk yang diduduki Rusia, bersama dengan kelompok warga Tiongkok lainnya yang dikabarkan memiliki masalah hukum di negara asalnya.
China selama ini mengklaim netralitas dalam konflik Rusia-Ukraina, meskipun negara-negara Barat menuduh Beijing mendukung Moskow secara tidak langsung melalui kerja sama ekonomi dan teknologi.
Amerika Serikat, misalnya, menuding China membantu Rusia memproduksi amunisi, kendaraan lapis baja, hingga rudal.
Namun, China menegaskan bahwa mereka tidak menjual senjata mematikan dan selalu berhati-hati dalam mengekspor teknologi dengan kegunaan ganda yang dapat digunakan secara sipil maupun militer, seperti chip komputer dan drone.
“Tiongkok telah berkomitmen untuk mengakhiri konflik dan mempromosikan perundingan perdamaian. Hal ini sangat jelas dan diakui oleh masyarakat internasional,” tambah Lin Jian.
Tuduhan keterlibatan warga negara China dalam perang Ukraina menambah kompleksitas di tengah upaya diplomatik internasional untuk mengakhiri konflik.
Sementara Beijing bersikukuh pada posisi netralnya, Kyiv tampaknya terus mendesak agar keterlibatan tidak langsung China dalam mendukung agresi Rusia mendapat perhatian dunia.
(Tribunnews.com/Farrah)
Artikel Lain Terkait China, Volodymyr Zelensky dan Konflik Rusia vs Ukraina
-
Kadin AS Tunggu Realisasi Prabowo Hapus Kuota Impor dan Relaksasi TKDN
Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang Amerika di Indonesia (American Chamber Of Commerce in Indonesia/AmCham Indonesia) angkat bicara terkait rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapuskan kuota impor dan membuat aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang lebih fleksibel.
Managing Director AmCham Indonesia, Donna Priadi menyebut perusahaan-perusahaan AS percaya perubahan peraturan amat diperlukan. Hal tersebut bukan hanya untuk menghadapi kebijakan tarif Presiden AS, Donald Trump, tetapi juga meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berbisnis di Indonesia.
Donna menuturkan, AmCham Indonesia masih menunggu kejelasan dari rencana penghapusan kuota impor yang direncanakan Indonesia. Dia menyebut, impor perlu dilakukan secara selektif dan berhati-hati agar tidak mengganggu industri dalam negeri.
“Kami masih membutuhkan kejelasan terkait kebijakan itu [penghapusan kuota impor], karena ini akan berpengaruh terhadap industri lokal dan arus foreign direct investment,” katanya dalam diskusi publik CSIS Indonesia: Regional Response to Trump 2.0 di Jakarta pada Kamis (10/4/2025).
Adapun, dia menilai kebijakan TKDN masih diperlukan guna melindungi industri dalam negeri. Namun, Donna menilai, pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan ulang hal-hal yang dapat dianggap sebagai komponen dalam negeri atau local content.
AmCham Indonesia menilai, TKDN tidak hanya dapat dihitung melalui kontribusi fisik seperti pembangunan pabrik. Menurutnya, TKDN juga dapat mencakup bentuk-bentuk lain yang menimbulkan nilai tambah seperti inovasi, riset dan pengembangan, sumber daya manusia (SDM), dan lainnya.
“Oleh karena itu, kami ingin terlibat dalam dialog atau negosiasi terkait apa yang dapat disebut sebagai local content ini dengan Pemerintah Indonesia,” katanya.
Adapun, AmCham Indonesia juga merespons positif kebijakan Indonesia dalam menghadapi tarif timbal balik yang dikenakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
Donna mengatakan, pihaknya mengapresiasi sikap Pemerintah Indonesia yang tidak membalas kebijakan tarif tersebut. Menurutnya, jalur negosiasi dan diplomasi yang ditempuh oleh Indonesia merupakan langkah tepat.
“Kami berterima kasih kepada Pemerintah Indonesia lewat kebijakan non-retaliasinya terhadap tarif AS, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah apapun,” ujarnya.