:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5185169/original/087750700_1744365801-Pertemuan_Netanyahu-Trump_di_Gedung_Putih.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "VIDEO: Pertemuan Netanyahu-Trump di Gedung Putih")
Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu melakukan kunjungan mendadak ke Amerika Serikat (AS) untuk bertemu dengan Donald Trump di Gedung Putih. Dia membawa sejumlah kekhawatiran penting: program nuklir Iran, tarif impor yang dihadirkan Trump, meningkatnya pengaruh Turki di Suriah, serta perang yang telah berlangsung 18 bulan di Jalur Gaza.
Ringkasan
Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana (tengah) dalam penutupan posko nasional di BPH Migas, Jakarta, Jumat (11/4/2025). (ANTARA/Putu Indah Savitri)
Kementerian ESDM belum berencana impor LNG dari AS
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Jumat, 11 April 2025 – 16:38 WIB
Elshinta.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan bahwa Indonesia belum berencana mengimpor liquefied natural gas (LNG) dari Amerika Serikat, sebab produksi dalam negeri masih memenuhi kebutuhan nasional.
“Untuk tiga bulan pertama ini, kita sudah berhasil memastikan suplai-suplai LNG di dalam negeri itu dengan mengoptimalkan produksi yang ada di dalam negeri,” ucap Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana ketika ditemui setelah penutupan posko nasional di BPH Migas, Jakarta, Jumat (11/4).
Meskipun berhasil memenuhi kebutuhan dalam negeri pada tiga bulan ke belakang, Dadan tidak menampik adanya tantangan ihwal ketersediaan LNG.
Perhitungan kini, tutur Dadan, memang masih terdapat tantangan dari sisi suplai nasional untuk memenuhi peningkatan konsumsi LNG di Indonesia.
Selain itu, Dadan juga menyampaikan bahwa sebagian dari LNG yang diproduksi di dalam negeri bertujuan untuk diekspor.
Tantangan pemerintah kini adalah bagaimana Indonesia bisa mengoptimalkan ketersediaan LNG di dalam negeri sambil menghormati kontrak-kontrak ekspor LNG yang sudah ada.
“LNG itu sebagian diekspor, itu perjanjian kontraknya sudah terjadi pada saat sebelumnya (sebelum peningkatan kebutuhan), bukan sekarang. Sekarang, konsumsi kita naik. Ini yang sedang kami coba lakukan,” ucap Dadan.
Secara ideal, Indonesia ingin meningkatkan kemandirian energi dalam negeri. Oleh karena itu, akan sangat bagus kalau Indonesia memproduksi LNG-nya sendiri dan dimanfaatkan sendiri.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto berencana untuk mengimpor LNG dari Amerika Serikat, sebagai salah satu upaya untuk menyetarakan neraca perdagangan antara Amerika Serikat dengan Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI, pada 2024 Indonesia mencatatkan surplus perdagangan 14,34 miliar dolar AS dengan Amerika Serikat.
Surplus itu sebagian besar berasal dari ekspor mesin dan perlengkapan elektrik, pakaian dan aksesori pakaian, serta alas kaki.
Keinginan menyetarakan neraca perdagangan dilandasi oleh kebijakan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.
Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia.
Indonesia terkena tarif resiprokal 32 persen, sementara negara-negara ASEAN lainnya, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen.
Akan tetapi, pada Rabu (9/4/2025) sore waktu AS, Trump telah mengumumkan penundaan selama 90 hari atas tarif resiprokal ke berbagai negara mitra dagang, namun tetap menaikkan bea masuk kepada China sebesar 125 persen.
Negara yang rencananya akan dikenakan tarif resiprokal lebih tinggi hanya dikenakan tarif dasar sebesar 10 persen, yang mana untuk baja, aluminium, dan mobil akan sama.
Sumber : Antara
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Industri Indonesia berisiko mengalami lonjakan impor produk asing jika pemerintah melonggarkan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Kebijakan TKDN yang diterapkan selama ini dianggap efektif untuk melindungi industri lokal, khususnya di sektor otomotif, plastik, dan keramik. Namun, jika kebijakan ini dilonggarkan, pintu terbuka bagi produk impor yang dapat merugikan industri domestik.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS), Fajar Budiono, menyatakan bahwa relaksasi TKDN harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan selektif.
“Relaksasi TKDN harus dilakukan secara selektif sebagai langkah antisipatif terhadap dampak tidak langsung dari penerapan tarif perdagangan oleh Amerika Serikat,” kata Fajar, Jumat (11/4/2025).
Fajar menegaskan bahwa tanpa pertimbangan matang, kebijakan ini dapat memicu penutupan banyak pabrik lokal, terutama untuk produk jadi.
“Kalau aturan TKDN dilonggarkan, banyak pabrik dalam negeri yang berisiko tutup. Terutama untuk produk jadi, seharusnya tidak diberikan kelonggaran, justru harus diperketat melalui SNI Wajib. Kalau tidak, barang-barang impor bisa dengan mudah masuk dan membanjiri pasar domestik,” ungkapnya.
Potensi Lonjakan Impor dari China dan Negara Lain
Ketua Umum Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia (APPI), Yohanes P Widjaja, turut mengingatkan tentang dampak lonjakan impor yang dapat terjadi jika TKDN dilonggarkan.
“Indonesia akan menjadi secondary market, serbuan produk-produk asing dari China dan banyak negara yang tidak bisa masuk ke AS akan beralih dan menyerbu Indonesia. Ini harus diantisipasi betul, salah satunya dengan TKDN. Kalau TKDN secara umum dihapus, habis kita,” kata Yohanes.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto, menekankan bahwa kebijakan TKDN harus tetap konsisten untuk melindungi pasar domestik.
“TKDN telah terbukti efektif membantu penyerapan produk dalam negeri atau menciptakan demand bagi industri keramik nasional,” kata Edy.
Pentingnya Kebijakan TKDN untuk Melindungi Industri Lokal
Industri keramik Indonesia, yang selama ini sangat bergantung pada kebijakan TKDN, merasa dampak langsung dari persaingan global yang semakin ketat.
Edy juga menekankan bahwa pemerintah perlu terus mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk menjaga daya saing industri lokal.
Kebijakan TKDN terbukti penting dalam menstabilkan pasar domestik dengan mendorong industri lokal, khususnya di sektor otomotif dan proyek-proyek pemerintah.
Dengan mempertahankan kebijakan TKDN yang ketat, Indonesia dapat memastikan produk lokal tetap menjadi pilihan utama bagi konsumen domestik.
CAPAIAN TKDN – Pabrik peralatan penanggulangan tumpahan minyak RoClean Indonesia di Kawasan Industri Delta Silicon V, Lippo Cikarang, Jawa Barat. Perusahaan ini meraih sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari Kementerian Perindustrian dengan capaian di atas 55 persen untuk salah satu produknya. (handout)
Risiko Terhadap Industri Nasional Jika Tidak Ada Perlindungan
Para pelaku industri khawatir jika kebijakan proteksionisme ini dilonggarkan tanpa perhitungan matang. Fajar Budiono menegaskan bahwa tanpa perlindungan yang tepat, Indonesia akan kehilangan daya saing pasar domestiknya dan industri dalam negeri akan kesulitan bertahan.
“Dengan kebijakan TKDN yang tepat, kita bisa melindungi pasar domestik dan memperkuat daya saing produk lokal di tengah gempuran produk impor yang murah,” ungkap Fajar.
Jumhur Hidayat: Pengaturan TKDN untuk Barang Modal dan Konsumsi
Aktivis dan Ketua Umum KSPSI, Moh Jumhur Hidayat, menanggapi pemberitaan terkait rencana relaksasi TKDN oleh pemerintah. Dalam sarasehan ekonomi yang diadakan di Jakarta, Jumhur menegaskan bahwa relaksasi TKDN hanya perlu dilakukan untuk barang modal yang dapat memberikan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja.
“Kalau perlu 100 persen buatan luar negeri tidak masalah, sepanjang mesin itu bisa menyerap banyak tenaga kerja, dan produksinya bisa dijual untuk mendapatkan keuntungan,” ujarnya.
Namun, Jumhur menegaskan bahwa untuk barang konsumsi yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri, harus tetap mengikuti aturan TKDN.
“Untuk barang konsumsi atau barang yang dipakai untuk kegiatan rutin, apalagi dalam jumlah besar, sejauh mungkin harus mengikuti aturan TKDN,” tegas Jumhur.
Gabungan Industri Elektronik: Tidak Setuju Relaksasi TKDN
Gabungan Industri Elektronik Indonesia (GABEL) juga menanggapi wacana relaksasi TKDN dengan ketidaksetujuan. Sekretaris Jenderal GABEL, Daniel Suhardiman, menilai bahwa aturan TKDN seharusnya diperkuat, bukan dilonggarkan.
“Menurut kami kebijakan harusnya diperkuat dan tidak dilonggarkan. Jika dilonggarkan, negara atau komoditas lain juga akan meminta pelonggaran,” kata Daniel.
Daniel menjelaskan bahwa belanja pemerintah untuk produk dalam negeri akan membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia, dengan meningkatkan PDB dan menciptakan lapangan pekerjaan.
“Jika uang negara dibelanjakan untuk produk dalam negeri, maka nilai tambah berupa peningkatan PDB dan penyerapan tenaga kerja ada di dalam negeri,” ujar Daniel.
Pemerintah Indonesia Mengkaji Penyesuaian TKDN untuk Produk AS
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menyatakan akan mengkaji penyesuaian kebijakan TKDN, khususnya untuk produk asal Amerika Serikat (AS), setelah kebijakan tarif impor baru diumumkan oleh Presiden AS, Donald Trump.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa penyesuaian aturan TKDN akan dibahas dalam negosiasi dengan AS yang dijadwalkan pekan depan.
“Untuk produk-produk ICT dari AS, kami sedang melakukan kajian dan respons,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (7/4/2025).
Kementerian Perindustrian juga menyatakan bahwa kajian ini masih dalam proses dan akan disampaikan setelah dilakukan negosiasi dengan pihak AS.
Seiring dengan peningkatan proteksionisme global, kebijakan TKDN menjadi isu penting yang harus diperhatikan dengan seksama.
Pelaku industri dalam negeri mengingatkan agar pemerintah tetap menjaga kebijakan ini dengan hati-hati untuk memastikan daya saing produk lokal tetap terjaga, sementara negara tetap berkomitmen untuk memperkuat sektor-sektor strategis melalui penyesuaian yang tepat.
Saya harap pada akhirnya mereka akan mencapai semacam kesepakatan, saya harap,
Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan posisi pemerintah Indonesia yang tetap netral atau tidak berpihak dalam menyikapi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China di mana kedua negara saling mengenakan kenaikan tarif impor.
Usai menjadi pembicara dalam forum diskusi Antalya Diplomacy Forum (ADF) yang diselenggarakan di Kota Antalya, Turki, pada Jumat (11/4) sore waktu setempat, Presiden Prabowo berharap kedua negara dapat mencapai kesepakatan.
“Saya harap pada akhirnya mereka akan mencapai semacam kesepakatan, saya harap,” kata Presiden Prabowo dalam wawancara singkat kepada media di Antalya, Turki, Jumat (11/4) waktu setempat.
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak akan memihak antara AS maupun China, serta menganggap kedua negara merupakan mitra dagang yang baik.
Kepala Negara bahkan ingin Indonesia menjadi jembatan kedua negara yang saling menaikkan tarif impor tersebut.
“Tidak, tidak (memihak). Kami menghormati semua negara. Kami menganggap China sebagai teman baik kami, kami juga menganggap AS sebagai teman baik. Kami ingin menjadi jembatan,” kata Presiden.
Saat ditanya lebih lanjut soal kemungkinan Indonesia akan memutus kerja sama dengan China, dan beralih ke Amerika Serikat, Presiden menegaskan bahwa hal itu tidak akan terjadi.
Presiden menekankan hubungan bilateral Indonesia dan China, termasuk sebagai mitra dagang sudah terlalu dekat.
“Tidak, tidak mungkin (memutus kerja sama). Tidak mungkin. China sudah terlalu dekat dengan Indonesia,” kata Prabowo.
Adapun berdasarkan informasi yang dihimpun, perang dagang antara AS dan China semakin memanas. Presiden AS Donald Trump mengumumkan pengenaan tarif resiprokal terhadap barang impor dari China dengan kenaikan tarif hingga menjadi 145 persen.
China pun tak tinggal diam dan turut menaikkan tarif impor barang asal AS dari 84 persen menjadi 125 persen.
Trump juga sebelumnya mengumumkan penundaan selama 90 hari atas tarif resiprokal ke berbagai negara mitra dagang, kecuali terhadap China.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Indonesia berencana mengevakuasi warga Gaza untuk tujuan kemanusiaan, namun terkait dengan usulan kontroversial Trump.
Evakuasi bersifat sementara dan dengan persetujuan semua pihak.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rencana Indonesia untuk mengevakuasi warga Gaza menuai perhatian dan pertanyaan mengenai keterkaitannya dengan usulan kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mendorong pemindahan warga Palestina ke negara lain.
Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, sebelumnya menyatakan kesiapan Indonesia untuk membantu warga Gaza yang menjadi korban konflik, terutama bagi mereka yang membutuhkan perawatan medis dan perlindungan sementara.
Namun, langkah ini menimbulkan kekhawatiran terkait apakah itu akan sejalan dengan rencana kontroversial Trump.
Kritikan Terhadap Rencana Evakuasi
Pakar hubungan internasional, Radityo Dharmaputra dari Universitas Airlangga, menyebutkan bahwa pernyataan Prabowo dapat memberikan sinyal yang salah tentang posisi Indonesia terkait Palestina.
Menurutnya, rencana evakuasi ini bisa memberi kesan bahwa Indonesia mendukung ide Trump yang mengusulkan pemindahan warga Palestina dari Gaza ke negara lain.
Radityo mengatakan, “Ini bisa dianggap sebagai legitimasi terhadap usulan Trump. Jika ini diartikan sebagai langkah pemindahan permanen, bisa menimbulkan implikasi politik yang jauh lebih besar.”
Pernyataan Prabowo dan Komitmen Indonesia
Presiden Prabowo menegaskan bahwa evakuasi yang direncanakan Indonesia bersifat sementara dan khusus bagi warga Gaza yang membutuhkan bantuan, seperti korban luka atau anak-anak yatim.
“Kami siap menampung mereka yang membutuhkan perawatan medis, tetapi ini hanya bersifat sementara. Mereka akan kembali ke Gaza saat kondisi di sana membaik,” ujar Prabowo.
Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, juga menjelaskan bahwa evakuasi ini masih dalam tahap konsultasi dengan pemerintah Palestina dan negara-negara di kawasan Timur Tengah.
“Rencana ini hanya akan dilaksanakan setelah ada persetujuan dari semua pihak terkait, termasuk rakyat Palestina,” ungkap Sugiono dalam wawancara yang diterima Tribunnews pada Jumat (11/4/2025).
Konsultasi dan Persetujuan Semua Pihak
Sugiono menekankan bahwa proses evakuasi ini harus mendapat persetujuan dari rakyat Palestina dan negara-negara kawasan.
“Jika ada yang tidak setuju, rencana ini bisa dibatalkan,” jelas Sugiono. Menurutnya, evakuasi hanya akan dilakukan secara sukarela dan tidak akan memaksa siapa pun.
Usulan Trump untuk Relokasi Warga Gaza
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump pada bulan Februari lalu mengusulkan untuk memindahkan warga Gaza yang mengungsi akibat invasi Israel ke negara lain, seperti Mesir atau Yordania.
Trump berpendapat bahwa Gaza adalah daerah yang tidak layak huni, dan relokasi akan memberi kesempatan bagi warga Palestina untuk hidup lebih baik.
“Saya merasa sangat berbeda tentang Gaza daripada banyak orang. Saya pikir mereka harus mendapatkan sebidang tanah yang bagus, segar, dan indah,” kata Trump saat bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Ruang Oval pada 4 Februari lalu.
Trump juga menyatakan bahwa ia yakin negara-negara seperti Mesir atau Yordania akan menerima warga Gaza untuk dijadikan tempat tinggal sementara.
“Jika kita dapat menemukan tanah yang tepat dan membangun tempat-tempat yang sangat bagus, itu akan jauh lebih baik daripada kembali ke Gaza,” tambah Trump.
Pro dan Kontra Rencana Evakuasi
Rencana evakuasi ini menuai beragam reaksi di Indonesia. Muhammadiyah, organisasi terbesar kedua di Indonesia, menyatakan dukungannya asalkan evakuasi ini bersifat sementara.
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syafiq Mughni, mengatakan, “Kalau itu sifatnya sementara untuk kepentingan treatment dan perawatan kesehatan, tentunya bagus.”
Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan bahwa Indonesia harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam agenda negara-negara besar, terutama dalam hal pemindahan warga Gaza.
“Indonesia jangan sampai tertipu oleh manuver Israel yang ingin mengosongkan Gaza,” tegas Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas.
Dukungan dan Saran dari DPR
Di sisi lain, anggota DPR juga memberikan respons positif terhadap rencana ini, dengan syarat Indonesia dapat menyediakan fasilitas yang memadai bagi warga Gaza.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Akbarshah Laksono, mengingatkan pemerintah untuk mempersiapkan fasilitas pendidikan dan pelatihan kerja bagi warga Gaza yang dievakuasi.
“Hal-hal tersebut adalah bagian kecil dari yang harus disiapkan oleh pemerintah sebagai tuan rumah,” ujar Dave.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyambut baik rencana evakuasi ini sebagai bentuk empati dan kepedulian Indonesia terhadap rakyat Palestina.
“Rencana yang disampaikan Pak Prabowo adalah bentuk kepedulian dan empati pemerintah mewakili rakyat Indonesia,” kata Doli.
Komitmen Indonesia Terhadap Palestina
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam setiap langkah yang diambil.
Sebagai negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, Indonesia memastikan bahwa setiap keputusan terkait rencana evakuasi warga Gaza akan melibatkan konsultasi dan persetujuan semua pihak terkait, termasuk rakyat Palestina dan negara-negara kawasan.
“Semua langkah ini harus dilakukan dengan kesepakatan bersama dan berdasarkan prinsip kemanusiaan,” pungkas Sugiono.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2365459/original/093580700_1541506163-040291100_1537702786-download_2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Perang Tarif Trump Vs China Memanas, Bagaimana Nasib Ekonomi Global dan Indonesia? – Page 3")
Mengutip laman DW, Jumat (11/4/2025), pekan lalu, JPMorgan memprediksi peluang terjadinya resesi global mencapai 60 persen pada akhir tahun. Angka ini lebih tinggi dari sebelum pengumuman tarif Trump yang mencapai 40 persen.
“Kenaikan tarif sejak dimulainya pemerintahan Trump kini merupakan kenaikan pajak AS terbesar dalam hampir 60 tahun,” kata ekonom bank tersebut dalam sebuah catatan minggu lalu.
“Hal ini akan berdampak langsung pada pengeluaran rumah tangga dan bisnis serta efek berantai melalui pembalasan, penurunan sentimen bisnis, dan gangguan rantai pasokan.”
Dalam catatan riset Deutsche Bank memperingatkan kalau Trump menggandakan kebijakan tarif baru akan berdampak yang sangat besar pada 2025 dan tahun berikutnya.
Asia dinilai terpukul jauh lebih keras daripada Eropa. Hal ini seiring pungutan lebih dari 40% pada beberapa negara utama yang mendorong negara antara lain Vietnam, Taiwan, dan Indonesia bernegosiasi untuk capai kesepakatan perdagangan baru dengan AS.
Adapun India yang sekarang menghadapi pungutan sebesar 26% atas ekspor ke AS tidak berencana membalas tarif Trump. India dengan cepat memangkas beberapa tarif atas impor AS.
Sementara itu, impor dari Uni Eropa ke AS menghadapi pungutan sebesar 20%. Komisi Eropa menuturkan, bea masuk terhadap barang dari AS akan mulai dipungut pada tahap pertama tarif impor berlaku mulai 15 April dengan serangkaian tindakan kedua menyusul pada 15 Mei.
ABN Amro, salah satu bank Belanda memangkas prospek ekonomi untuk negara anggota Uni Eropa. ABN Ambro perkirakan, pertumbuhan kuartalan blok itu akan berkisar di sekitar nol dengan kemungkinan besar kuartal tersebut negatif.
Kondisi Indonesia
Prediksi serupa juga datang dari dalam negeri. Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengakui jika ekonomi global saat ini menunjukkan kecenderungan yang tidak seragam atau divergent.
Data ekonomi dari AS menunjukkan performa yang berada di bawah ekspektasi pasar, sementara Eropa dan China justru mencatatkan kinerja ekonomi yang melampaui ekspektasi sebelumnya.
“Perekonomian global cenderung divergent seiring rilis data perekonomian Amerika Serikat yang berada di bawah ekspektasi, sementara di Eropa dan Tiongkok justru di atas ekspektasi sebelumnya,” kata dia.
Namun demikian, volatilitas di pasar keuangan global masih tinggi. Ketidakpastian kebijakan ekonomi yang terus berlanjut, ditambah dengan meningkatnya risiko geopolitik, menjadi pendorong utama dari fluktuasi pasar yang terus berlangsung hingga awal 2025.
Mahendra menuturkan, OECD merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk 2025 menjadi 3,1%, dan lebih rendah lagi menjadi 3% pada 2026.
Revisi ini disebabkan oleh peningkatan hambatan perdagangan global serta kebijakan ekonomi yang tidak pasti di berbagai negara utama.
Tidak hanya itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pun turut direvisi oleh OECD menjadi 4,9% pada 2025, seiring dengan tren perlambatan global.
Meski demikian, Mahendra menegaskan, penurunan tersebut masih tergolong wajar dan sejalan dengan kinerja ekonomi negara-negara berkembang lainnya, baik di kawasan Asia maupun luar kawasan.
“Namun penurunan itu masih sejalan dengan perbandingan peer countries ataupun negara-negara berkembang di kawasan dan di luar kawasan kita,” ujarnya.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, mengungkapkan bahwa rencana evakuasi warga Gaza ke Indonesia hanya akan dilakukan setelah ada persetujuan dari rakyat Palestina, pemerintah Palestina, dan negara-negara kawasan.
Sugiono menjelaskan bahwa hasil konsultasi dengan pemerintah Palestina dan sejumlah kepala negara akan menjadi pertimbangan utama untuk mengambil keputusan final terkait rencana tersebut.
“Perlu saya jelaskan ini masih konsultasi, beliau (Presiden Prabowo) konsultasi dengan pemimpin-pemimpin di kawasan, hasil konsultasi itulah yang kemudian menjadi pertimbangan untuk keputusan terakhirnya seperti apa,” ujar Sugiono dalam video wawancara yang diterima Tribunnews, Jumat (11/4/2025).
Sugiono menekankan, jika ada pihak yang tidak sepakat dengan rencana evakuasi, maka keputusan ini bisa dibatalkan. Semua pihak harus sepakat, termasuk rakyat Palestina dan negara-negara Timur Tengah.
“Jadi harus semuanya sepakat, semuanya setuju. Kalau ada yang tidak sepakat, kalau ada yang tidak setuju berarti no deal,” jelasnya.
Proses evakuasi ini dirancang sebagai langkah kemanusiaan, bukan sebagai upaya relokasi permanen. Sugiono menegaskan, evakuasi ini akan dilakukan secara sukarela dan atas persetujuan rakyat Palestina.
“Semua ini dilakukan harus dengan sukarela dan harus dengan persetujuan semua pihak yang ada di Palestina,” pungkasnya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan kesiapan Indonesia untuk menampung warga Gaza yang menjadi korban luka dan anak-anak yatim piatu, serta warga yang ingin dievakuasi ke Indonesia.
Namun, Prabowo juga menegaskan bahwa langkah ini hanya bersifat sementara, dan warga Gaza yang sehat akan kembali ke tanah air mereka setelah keadaan di Gaza membaik.
Evakuasi Sifatnya Sementara
Sugiono menambahkan bahwa pemerintah Indonesia tidak berencana untuk merelokasi warga Gaza secara permanen. Evakuasi ini semata-mata untuk membantu rakyat Gaza yang membutuhkan perawatan medis dan pengobatan.
“Kami sudah menyampaikan bahwa Indonesia tidak setuju dengan upaya relokasi paksa warga Gaza dalam bentuk apapun. Semua ini dilakukan dengan sukarela dan dengan persetujuan dari semua pihak yang ada di Palestina,” ujar Sugiono.
Pemerintah Indonesia, melalui Menlu Sugiono, juga menjelaskan bahwa evakuasi ini berkaitan dengan upaya kemanusiaan, untuk membantu anak-anak yatim piatu, warga sipil yang terluka, dan mereka yang membutuhkan perlindungan sementara.
“Kita siap jika dibutuhkan untuk menampung korban-korban luka, anak yatim, anak-anak pelajar untuk dirawat di Indonesia. Namun, pada saatnya mereka juga harus kembali ke Gaza,” jelas Sugiono.
Pro dan Kontra Rencana Evakuasi
Rencana evakuasi ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan, namun juga menimbulkan kontroversi.
Muhammadiyah menyatakan dukungannya, dengan catatan bahwa evakuasi ini hanya bersifat sementara dan akan segera dikembalikan setelah warga Gaza sembuh dan kondisi di Gaza lebih aman.
“Kalau itu sifatnya sementara untuk kepentingan treatment, perawatan kesehatan, pendidikan pelajar dan mahasiswa untuk waktu yang terbatas tentunya bagus,” kata Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syafiq Mughni.
Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempertanyakan niat Indonesia untuk mengevakuasi warga Gaza, dengan alasan bahwa hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh Israel dan Amerika Serikat untuk mengosongkan wilayah Gaza.
“Indonesia jangan sampai tertipu oleh manuver Israel yang ingin mengosongkan Gaza,” tegas Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas.
Dukungan dan Saran DPR
Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Akbarshah Laksono, juga mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan fasilitas yang memadai bagi warga Gaza yang dievakuasi, termasuk fasilitas pendidikan untuk anak-anak dan pelatihan kerja bagi yang dewasa.
Dia juga meminta pemerintah untuk memastikan bahwa waktu tinggal warga Gaza di Indonesia jelas.
“Hal-hal tersebut adalah bagian kecil dari yang harus disiapkan oleh pemerintah sebagai tuan rumah,” ujar Dave.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyambut baik rencana evakuasi tersebut, yang dianggap sebagai bentuk empati dan kepedulian pemerintah Indonesia terhadap rakyat Palestina.
“Rencana yang disampaikan Pak Prabowo adalah bentuk kepedulian dan empati pemerintah mewakili rakyat Indonesia,” kata Doli.
Konsultasi dan Persetujuan Semua Pihak
Sugiono menyatakan bahwa langkah-langkah evakuasi saat ini sedang didiskusikan dengan negara-negara kawasan dan pemerintah Palestina untuk memastikan bahwa tindakan ini tidak melanggar hukum internasional dan selaras dengan kepentingan rakyat Palestina.
“Kita masih berkonsultasi, nanti setelah konsultasi kita lihat apakah mereka oke atau tidak,” ungkap Sugiono.
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk tetap mengedepankan kepentingan rakyat Palestina dan menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan dalam setiap langkah yang diambil.
Jakarta, Beritasatu.com – Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menargetkan nilai ekspor produk mebel dan kerajinan dapat menembus angka US$ 6 miliar pada 2030 saat ekonomi global tertekan imbas tarif Amerika Serikat (AS). Jika dikonversi ke dalam rupiah, angka tersebut setara Rp 100,9 triliun (asumsi kurs Rp 16.821 per dolar AS).
Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur mengungkapkan, dirinya masih optimistis dapat mencapai target tersebut, meskipun banyak tantangan yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan. Salah satunya adanya tarif resiprokal AS kepada sejumlah negara mitranya.
Namun, Abdul Sobur mengungkapkan, kebijakan tarif resiprokal AS harus dapat dilihat dari sisi positifnya. Fenomena tersebut harus dijadikan peluang para pelaku usaha industri mebel dan kerajinan.
Diketahui, AS telah menetapkan tarif resiprokal sebesar 145% terhadap China. Padahal, China merupakan eksportir produk mebel dan kerajinan terbesar bagi AS.
Hal ini tentunya akan membuat China mengalihkan penjualannya ke AS. Dengan demikian, pengusaha Indonesia harus memaksimalkan pasar yang ditinggalkan oleh China.
“Ada ceruk pasar yang ditinggalkan oleh China. Kita bisa memberikan upaya untuk bisa mendorong percepatan atau pertumbuhan ekspor ke sana,” kata Abdul Sobur dalam acara bincang Corporate Insight, Jumat (11/4/2025).
Dirinya mengungkapkan, mebel dan produk kerajinan merupakan produk yang paling laris di AS. Terutama produk yang berbahan baku dasar kayu-kayu khusus, seperti jati serta mahoni.
Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam berupa bahan baku, serta industri yang cukup baik, sehingga tren kinerja sektor tersebut sangat cerah ke depannya.
Jika dikembangkan dengan baik, Abdul Sobur meyakini ekspor produk mebel dan kerajinan dapat menembus Rp 100 triliun pada 2030.
“Kita punya kemampuan itu meski ada tarif AS dan bisa menjadi satu peluang yang besar untuk menaikkan potensi ekspor. Kami punya planning sampai 2030 bisa mencapai US$ 5 miliar hingga US$ 6 miliar,” pungkasnya.
PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi dalam kerja sama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Inti Alasindo Energi (PT IAE) tahun 2017–2021. Dua tersangka yang ditahan ialah Komisaris PT IAE periode 2006-2023, Iswan Ibrahim (ISW) dan Direktur Komersial PT PGN periode 2016-2019, Danny Praditya (DP).
Iswan Ibrahim (ISW) dan Danny Praditya (DP) diduga berperan dalam skema kerja sama jual beli gas yang berujung pada kerugian keuangan negara sebesar 15 juta Dolar Amerika Serikat (AS) atau setara lebih dari Rp203 miliar, dihitung dengan kurs pada 2017. Demi kepentingan penyidikan keduanya ditahan selama 20 hari pertama.
“Dilakukan Penahanan terhadap Tersangka ISW dan Tersangka DP di Cabang Rumah Tahanan dari Rumah Tahanan Negara Klas 1 Jakarta Timur selama 20 hari terhitung mulai tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Kamis, 11 April 2025.
Asep menyebut, tindakan keduanya melanggar berbagai aturan, di antaranya Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif pada 15 Oktober 2024 yang memperkuat adanya kerugian negara senilai USD15 juta dalam dugaan korupsi ini.
Lebih lanjut, Asep menyampaikan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 75 orang dan menyira barang bukti berupa dokumen, barang bukti elektronik, dan uang senilai USD1.000.000.
“Telah dilakukan Penggeledahan atas 8 (delapan) lokasi Rumah/Kantor atau ruang/pekarangan/tempat tertutup lainnya,” ujar Asep.
Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Diperiksa KPK
Sebelumnya, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno rampung diperiksa KPK pada Senin, 10 Februari 2025. Dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) dengan PT Inti Alasindo Energi (IAE) tahun 2017–2021.
“Saya diminta untuk konfirmasi sebagai saksi mengenai dirutnya ini, program PGN diakuisisi sama Pertamina. Betul enggak bahwa program itu adalah program pemerintah. Betul program pemerintah untuk PGN diakuisisi,” kata Rini kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 10 Februari 2025.
Rini mengaku dimintai konfirmasi oleh penyidik mengenai transaksi yang dilakukan Danny Praditya saat menjabat Direktur Komersial PT PGN. Akan tetapi, dia menyatakan tidak mengetahui mengenai kontrak kerja sama terkait jual beli gas antara PGN dengan Isar Gas.
“Ini transaksi sebetulnya transaksi direktur biasanya enggak sampai dirut tapi saya enggak tahu saya bilang gitu,” kata Rini.
“Karena itu transaksinya 15 juta kalau enggak salah, itu enggak nyampe ke dirut saja biasanya enggak sampai. Direkturnya? Kalau enggak salah iya (Danny Praditya),” ucapnya menambahkan.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
Jakarta –
Sebuah peradaban kuno di Mars musnah oleh serangan nuklir dari ras alien lain. Ini mungkin terdengar seperti alur cerita novel fiksi ilmiah, tetapi ilmuwan Harvard Dr John Brandenburg yakin peristiwa bencana ini benar-benar terjadi.
Menurut teori anehnya, Dr Brandenburg mengatakan orang Mars kuno yang dikenal sebagai Cydonians dan Utopians dibantai dalam serangan itu, dan bukti genosida masih dapat dilihat hingga saat ini.
Pada 2011, ilmuwan pertama kali menduga bahwa warna merah di Mars bisa jadi disebabkan oleh ledakan termonuklir yang terjadi secara alami, dan mengklaim unsur-unsur kimia di permukaan Planet Merah tersebut cocok dengan unsur-unsur di sekitar lokasi uji coba nuklir di Bumi.
Ilmuwan arus utama berpendapat tidak ada bukti fisik yang kredibel, seperti kawah atau tanda-tanda kejatuhan, yang mengarah pada ledakan nuklir buatan atau tiba-tiba, dan telah menyoroti bahwa makalah tersebut diterbitkan dalam jurnal ilmiah tingkat relatif rendah.
Namun kini, teori tersebut mulai mendapat perhatian baru. Dalam sebuah podcast di akun podcaster Danny Jones, yang memiliki lebih dari satu juta subscriber, narasumber Jason Reza Jorjani, seorang doktor filsafat dan penulis fiksi ilmiah, membagikan kembali studi Dr Brandenburg, dengan menyebutnya sebagai ‘bukti yang mengkhawatirkan’ bahwa kehidupan pernah ada di Mars.
“Setiap planet memiliki jumlah isotop bahan yang berbeda di atasnya, dan tampaknya rasio isotop Xenon 129 konsisten di seluruh Tata Surya, kecuali di Mars,” katanya.
Penelitian Dr. Brandenburg berpusat di sekitar ‘konsentrasi tinggi’ Xenon-129 di atmosfer Mars, dan uranium serta thorium di permukaan. Xenon 129 adalah gas stabil, non-radioaktif yang merupakan salah satu bentuk alami unsur xenon, gas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa yang ditemukan dalam jumlah sedikit di atmosfer Bumi.
Meskipun ditemukan secara alami, Xenon 129 juga dilepaskan selama fusi nuklir. NASA telah mendeteksi tingkat isotop Xenon-126 yang lebih tinggi dari yang diperkirakan di wilayah Cydonia Mars.
Wilayah di belahan Bumi utara planet ini terkenal dengan struktur megalitikum buatan manusia yang tampak jelas, menurut Jorjani, yang menurut para ahli teori konspirasi, termasuk satu yang tampak seperti wajah dan yang lainnya seperti piramida raksasa.
Dibantah NASA
Ilmuwan NASA telah menyatakan itu adalah ilusi optik yang disebabkan oleh bayangan dan morfologi permukaan. Badan antariksa itu mengatakan unsur-unsur kimia itu bisa saja terlepas ke atmosfer akibat benturan di permukaan dan oleh gas yang keluar dari material berbatu, yang merupakan tanah dan pecahan batu di permukaan.
Namun Dr. Brandenburg meyakini itu adalah sisa-sisa ledakan nuklir di permukaan.
“Ketika bom termonuklir diledakkan, ia meninggalkan jejak Xenon 129 di area tersebut, yang tidak normal,” kata Jorjani kepada Jones.
“Dan menurut Dr. Brandenburg, itu adalah tanda yang sangat jelas. Tidak dapat disangkal, dan secara khusus dikaitkan dengan ledakan senjata termonuklir,” ujarnya.
‘Tidak normal’ berarti ditemukan kadar yang lebih tinggi daripada yang diharapkan. Dr Brandenburg juga berpendapat bahwa Mars pernah memiliki iklim seperti Bumi yang menjadi rumah bagi kehidupan hewan dan tumbuhan, dan kehidupan cerdas apa pun pasti sama majunya dengan kehidupan bangsa Mesir kuno di Bumi.
Filsuf itu menambahkan bahwa temuan Dr Brandenburg selaras dengan laporan CIA yang merinci bagaimana peradaban kuno pernah hidup di Mars, tetapi punah karena planet itu telah rusak.
Namun, seperti dikutip dari Daily Mail, lembaga pemerintah tersebut tidak pernah mengonfirmasi adanya peradaban di Mars.
“Ketika Anda membandingkan data (CIA) dengan tesis Brandenburg, peristiwa nuklir ini terjadi mungkin seratus juta tahun yang lalu,” kata Reza Jorjani.
“Joe McMonagle ditugaskan untuk mengamati Mars dari jarak jauh pada 1984. Dan ini adalah operasi CIA yang dijalankan di Monroe Institute. Jadi dia bekerja berdasarkan kontrak untuk CIA dan ini dilakukan di Monroe Institute,” sebutnya.
Ia melanjutkan, proyek rahasia tersebut dilakukan di Fort Meade di Maryland, Amerika Serikat, merekrut pria dan wanita yang mengaku memiliki persepsi ekstrasensori (ESP) untuk membantu mengungkap rahasia intelijen militer dan domestik.
Menjelang penutupannya adalah ‘Mars Exploration May 22, 1984,’ sebuah dokumen yang dideklasifikasi pada tahun 2017 yang baru-baru ini muncul kembali secara daring.
McMonagle hanya diberi koordinat sebagai target dan menggunakan pikirannya untuk melihat apa yang ada di sana.
“Ketika McMonagle melakukan sesi penglihatan jarak jauh ini, ia menggambarkan berada di tengah-tengah reruntuhan kota megalitik dengan piramida raksasa. Ukurannya sepertinya mungkin tiga kali ukuran Piramida Besar di Giza,” kata Reza Jorjani.
McMonagle baru-baru ini berbagi pengalamannya bulan lalu di podcast American Alchemy, dengan mengatakan: “Saya mulai mendapatkan gambaran manusia yang terjebak di suatu tempat yang atmosfernya menjadi buruk.”
“Jelas sekali bahwa orang-orang ini sekarat karena suatu alasan, tetapi mereka tetap manusia. Ukuran mereka hanya dua kali lipat dari kita,” yakinnya.
McMoneagle mengaku memperoleh gambar negatif lanskap Mars, yang menunjukkan struktur berbentuk piramida di tepi kawah tumbukan raksasa di tempat ia melihatnya dalam eksperimen CIA. Ia juga menemukan gambar yang ia klaim sebagai tulang manusia tergeletak di lanskap Mars.
(rns/fay)