Negara: Amerika Serikat

  • Harga Emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian, Mana Paling Mahal? – Page 3

    Harga Emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian, Mana Paling Mahal? – Page 3

    Sebelumnya, harga emas menguat menyambut akhir pekan. Harga emas naik  melewati posisi USD 3.200 pada Jumat, 11 April 2025. Hal itu seiring dolar Amerika Serikat (AS) yang melemah dan perang dagang AS-China memicu kkehawatiran resesi yang mendorong investor berbondong-bondong mencari emas.

    Mengutip CNBC, Sabtu (12/4/2025), harga emas spot naik hampir 2% menjadi USD 3.232,89 per ounce, setelah mencapai rekor tertinggi USD 3.245,28 pada awal sesi perdagangan. Harga emas batangan telah naik lebih dari 6% pada pekan ini. Di sisi lain, harga emas berjangka AS naik 2,1% menjadi USD 3.244,6.

    Sementara itu, harga perak spot naik 2,7% menjadi USD 32,05 per ounce, sedangkan platinum bertambah 0,2% menjadi USD 939,80. Paladium bertambah 0,6 persen menjadi USD 913,65.

    “Emas jelas terlihat sebagai aset safe haven yang disukai di dunia yang kacau akibat perang dagang Trump. Dolar AS telah terdepresiasi dan obligasi pemerintah AS mengalami aksi jual besar-besaran, karena kepercayaan terhadap AS sebagai mitra dagang yang dapat diandalkan telah berkurang,” ujar Commodities Strategist WisdomTree, Nitesh Shah.

    Sementara itu, China menaikkan tarif impor AS menjadi 125% pada Jumat pekan ini sehingga meningkatkan taruhan dalam konfrontasi antara dua ekonomi terbesar di dunia.

    Dolar AS melemah terhadap mata uang lainnya, membuat emas batangan yang dihargakan dalam dolar AS lebih murah bagi pembeli luar negeri.

    Selain itu, sejumlah faktor juga mendukung reli harga emas pada 2025. Faktor itu mulai aksi beli oleh bank sentral, harapan penurunan suku bunga the Federal Reserve (the Fed), ketidakstabilan geopolitik dan lonjakan arus investor ke ETF.

     

  • Perang Dagang AS dan China, Apple Bakal Produksi iPhone di Amerika?

    Perang Dagang AS dan China, Apple Bakal Produksi iPhone di Amerika?

    Jakarta, Beritasatu.com – Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China semakin memanas, pemerintahan Presiden Donald Trump memperkirakan bahwa Apple akan memproduksi iPhone untuk pertama kalinya di dalam negeri.

    Melansir dari AP News, Apple telah memproduksi sebagian besar produk iPhone di China sejak 18 tahun lalu.

    Namun, kemungkinan Apple memproduksi iPhone di AS dinilai hampir mustahil, bahkan dengan tarif 145% yang diterapkan oleh Trump kepada China.

    Kendala yang dihadapi Apple dalam mengalihkan produksinya ke dalam negeri, antara lain karena rantai pasokan yang rumit, yang mulai dibangunnya di China pada tahun 1990-an.

    Membangun pabrik baru di AS akan memakan waktu beberapa tahun dan menghabiskan biaya miliaran dolar AS.

    Selain itu, Apple harus berhadapan dengan kekuatan ekonomi yang menaikkan harga iPhone hingga tiga kali lipat dan dapat mengancam penjualan iPhone.

    Sebelumnya, Trump mengatakan bahwa pihaknya mengecualikan barang-barang elektronik, termasuk smartphone dari tarif timbal balik saat ini.

    Meski demikian, Trump masih mungkin akan mengenakan tarif baru atau tarif berbeda pada barang-barang elektronik di kemudian hari.

    Apabila Apple mengalihkan produksi smartphone-nya ke dalam negeri di tengah perang dagang AS dan China, maka harga iPhone yang saat ini US$ 1.000 akan melonjak hingga lebih dari US$ 3.000.

    Sementara itu, Apple belum memberikan apa pun terkait hal ini. Meski demikian, topik tersebut diprediksi akan muncul pada 1 Mei 2025 mendatang ketika CEO Apple Tim Cook dijadwalkan untuk menjawab pertanyaan dari para analis untuk membahas hasil keuangan dan strategi perusahaan.

    Kemungkinan, perang dagang AS dan China akan menjadi isu yang panas mengingat harga saham Apple telah turun hingga 15% dan menurunkan nilai pasar perusahaan tersebut hingga US$ 500 miliar sejak Trump memberlakukan tarif resiprokal pada Rabu (2/4/2025).

  • CT Optimistis RI Bisa Hadapi Tarif Tinggi AS, Ini Alasannya

    CT Optimistis RI Bisa Hadapi Tarif Tinggi AS, Ini Alasannya

    Jakarta

    Founder & Chairman CT Corp Chairul Tanjung meyakini, Indonesia bisa menangani dampak negatif dari tingginya tarif impor Amerika Serikat (AS). Diketahui, barang-barang RI dikenakan tarif sebesar 34% oleh AS.

    Pria yang akrab disapa CT itu mengatakan, dampak dari tarif AS tidak akan signifikan mengganggu Indonesia. Pasalnya, ekspor RI ke AS tidak lebih besar daripada negara-negara lain.

    “Ekspor kita ke Amerika kurang lebih hanya 10% dari ekspor kita ke seluruh dunia. Dan surplus kita hanya US$3 billion saja,” kata CT dalam acara The Yudhoyono Institute ‘Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global’ di Ballroom Grand Sahid Jaya, Minggu (13/4/2025).

    Tanpa negosiasi dengan pemerintah AS, ia meyakini Indonesia tidak akan terlalu terdampak imbas kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump. Hanya saja, surplus yang diraih RI hingga saat ini akan berkurang jika negosiasi tidak dilakukan.

    Di sisi lain, ia mengatakan bahwa Trump hendak menekan defisit perdagangan dengan negara-negara mitra dagang utamanya.

    “Tetapi saya yakin, karena Trump adalah seorang Business Man, yang dia mau sebenarnya perdagangan Indonesia itu tidak menjadi defisit,” jelasnya.

    CT menambahkan, kebijakan tarif tak terlepas dengan prinsip seorang Business Man yang diadopsi Trump. Ia mengatakan, Trump berupaya AS meraup keuntungan sebesar-besarnya dari penetapan tarif tersebut.

    “Bahwa Presiden Trump ini adalah memiliki latar belakangan pengusaha, dia adalah seorang Business Man. Seorang Business Man berpikir harus win, harus menguntungkan. Itu adalah philosopy Business, sehingga dia mengambil kebijakan yang merubah dari tadinya konsep Amerika sebagai The Fathers of the Old the Countries, untuk bilang Amerika harus dapat untung lebih dahulu,” tutupnya.

    (kil/kil)

  • Ramai Visa Warga Asing Dicabut, Ini Imbauan KBRI untuk Mahasiswa di AS

    Ramai Visa Warga Asing Dicabut, Ini Imbauan KBRI untuk Mahasiswa di AS

    Jakarta

    Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington DC memberikan imbauan kepada mahasiswa Indonesia yang berada di Amerika Serikat sehubungan dengan meningkatnya pengawasan dan penegakan aturan terhadap visa pelajar internasional. KBRI meminta seluruh mahasiswa Indonesia untuk mematuhi aturan yang berlaku di sana.

    Imbauan terhadap mahasiswa Indonesia di AS ini disampaikan oleh KBRI lewat akun Instagram @indonesiaindc seperti dilihat Minggu (13/4/2025). KBRI mengingatkan agar WNI di Amerika Serikat selalu menjaga status visa F-1 atau J-1 dengan baik.

    “Sehubungan dengan meningkatnya pengawasan dan penegakan aturan terhadap visa pelajar internasional oleh otoritas imigrasi Amerika Serikat, seluruh mahasiswa Indonesia pemegang visa F-1 dan/atau J-1 diimbau untuk lebih berhati-hati dan memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan imigrasi yang berlaku,” tulis imbauan KBRI.

    KBRI juga menyampaikan visa dapat dicabut apabila terdapat pelanggaran antara lain, melakukan pekerjaan tanpa izin resmi (di luar OPT/CPT), tidak mempertahankan status sebagai mahasiswa penuh waktu (full-time student) dan terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum, baik hukum lokal maupun federal.

    Adapun konsekuensi pencabutan visa F-1 dan J-1 mencakup antara lain: tidak dapat kembali ke Amerika Serikat meskipun form I-20 masih aktif, visa dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat digunakan, dan penolakan masuk kembali saat pemeriksaan imigrasi.

    Atas hal tersebut, KBRI menyampaikan imbauan untuk mahasiswa di AS sebagai berikut:

    Visa Mahasiswa hingga Peneliti Asing di AS Dicabut

    Imbauan KBRI itu disampaikan setelah banyaknya kasus mahasiswa hingga peneliti asing di AS yang dicabut tanpa alasan jelas. Salah satunya yaitu kasus warga negara Rusia, Kseniia Petrova.

    Wanita yang bekerja sebagai peneliti di Harvard Medical School itu ditahan lantaran membawa embrio katak ‘non-berbahaya’ tanpa mendeklarasikannya di formulir bea cukai saat kembali ke AS dari Prancis. Alih-alih dikenai denda, visa kunjungan pertukaran miliknya dicabut dan dia dibawa ke tahanan.

    CNN meminta tanggapan dari Departemen Keamanan Dalam Negeri terkait hal tersebut namun tidak memberikan komentar. Kendati demikian, departemen tersebut menyampaikan kepada pesan ABC News mengenai alasan penahanan Petrova.

    “Pesan-pesan yang ditemukan di ponsel (Petrova) mengungkap bahwa ia berencana menyelundupkan material tersebut melewati bea cukai tanpa mendeklarasikannya,” tulis pesan tersebut.

    Namun kasus Petrova itu bukan satu-satunya. Berdasarkan laporan CNN setelah meninjau dokumen pengadilan, pernyataan dari pengacara, dan pengumuman dari lebih dari 80 universitas dan perguruan tinggi di seluruh negeri mengonfirmasi bahwa lebih dari 525 mahasiswa, dosen, dan peneliti telah visanya dicabut tahun ini.

    Menteri Luar Negeri Marco Rubio bulan lalu mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri, di bawah kepemimpinannya, telah mencabut lebih dari 300 visa, sebagian besar adalah visa mahasiswa.

    (knv/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Perundingan Nuklir Iran di Oman: Apa Hasilnya? – Halaman all

    Perundingan Nuklir Iran di Oman: Apa Hasilnya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Iran dan Amerika Serikat (AS) telah sepakat untuk melanjutkan perundingan nuklir pada minggu depan, tepatnya pada Sabtu, 19 April 2025.

    Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya diplomatik yang difasilitasi oleh Oman dan menandai putaran pertama perundingan tidak langsung yang berlangsung di ibu kota Oman, Muscat, pada 12 April 2025.

    Perundingan di Oman dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dan Steve Witkoff, Utusan Khusus Presiden AS untuk Urusan Timur Tengah.

    Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Iran mengungkapkan bahwa kedua pihak saling bertukar pandangan mengenai program nuklir damai Iran, khususnya mengenai pencabutan sanksi yang dijatuhkan kepada negara tersebut.

    Proses perundingan ini dilaporkan berlangsung dalam suasana yang konstruktif dan saling menghormati.

    Esmaeil Baghaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, mengungkapkan bahwa tujuan utama Iran dalam perundingan ini adalah melindungi kepentingan nasionalnya.

    Menteri Luar Negeri Oman, Badr bin Hamad Al Busaidi, menyambut baik negosiasi antara Iran dan AS yang bertujuan mencapai kesepakatan yang adil dan mengikat.

    Dalam sebuah unggahan di akun X miliknya, Al Busaidi menyatakan bahwa pembicaraan tersebut berlangsung dalam suasana yang bersahabat.

    Ia menegaskan pentingnya proses ini untuk menjembatani berbagai sudut pandang dan mewujudkan perdamaian serta stabilitas baik di regional maupun global.

    Apa Tantangan di Balik Program Nuklir Iran?

    Program nuklir dan persenjataan rudal Iran menjadi perhatian internasional di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel.

    Banyak pakar kebijakan luar negeri khawatir jika Iran berhasil mengembangkan senjata nuklir, hal ini bisa menyebabkan ketidakstabilan di Timur Tengah.

    Sejumlah analis juga memperingatkan bahwa kepemilikan senjata nuklir oleh Iran dapat mendorong negara-negara pesaing, seperti Arab Saudi, untuk mengembangkan program senjata nuklir mereka sendiri.

    Pengawasan internasional terhadap program nuklir Iran semakin ketat pada akhir tahun 2024, terutama setelah terjadinya konflik militer antara Iran dan Israel serta kembalinya Donald Trump sebagai Presiden AS.

    Trump, pada masa jabatan pertamanya, menarik diri dari perjanjian nuklir Iran tahun 2015 (JCPOA) dan memberlakukan sanksi berat terhadap Iran.

    JCPOA sendiri adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk membatasi program nuklir Iran dengan imbalan pelonggaran sanksi.

    Kini, pemerintahan Trump menunjukkan kesediaan untuk melanjutkan perundingan dengan Iran, yang menjadi langkah pertama sejak AS menarik diri dari kesepakatan tersebut tujuh tahun lalu.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Lagi, Hakim Terima Suap: Ketua PN Jaksel "Tergelincir" Uang Sawit
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        13 April 2025

    Lagi, Hakim Terima Suap: Ketua PN Jaksel "Tergelincir" Uang Sawit Nasional 13 April 2025

    Lagi, Hakim Terima Suap: Ketua PN Jaksel “Tergelincir” Uang Sawit
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kasus suap kembali mengguncang dunia peradilan setelah Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan,
    Muhammad Arif Nuryanta
    , sebagai tersangka dugaan suap perkara fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) untuk tiga perusahaan besar pada Sabtu (12/4/2025).
    Tiga perusahaan besar tersebut adalah PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group.
    “Penyidik Kejaksaan Agung menetapkan empat orang sebagai tersangka karena telah ditemukan bukti yang cukup terjadinya tindak pidana suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, dalam konferensi pers di Lobi Kartika, Kejaksaan Agung, Jakarta, Sabtu.
    Selain Arif, Kejaksaan Agung (
    Kejagung
    ) juga menetapkan tiga orang tersangka lainnya, yaitu Panitera Muda Perdata Jakarta Utara berinisial WG, Kuasa Hukum Korporasi Marcella Santoso, dan seorang advokat berinisial AR.
    Kejagung menduga, Arif telah menerima Rp 60 miliar dari MS dan AR untuk mengatur perkara agar dijatuhkan putusan yang menyatakan perbuatan tiga terdakwa korporasi ini bukan suatu tindak pidana atau
    ontslag
    .
    “Penyidik menemukan alat bukti MS dan AR melakukan suap dan gratifikasi kepada MAN diduga sebanyak Rp 60 miliar, di mana pemberian suap tersebut diberikan WG,” ujar Qohar.
    Atas tindakannya, Arif alias MAN disangkakan Pasal 12 huruf c jo Pasal 12 huruf b jo Pasal 6 ayat (2) jo Pasal 12 huruf a jo Pasal 12 huruf b jo Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 11 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    WG disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 12 huruf b jo Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 11 jo Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    MS dan AR disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a jo Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 13 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Keempat tersangka ini ditahan di tiga rumah tahanan (rutan) yang berbeda. Muhammad Arif Nuryanta dan MS (seorang advokat), ditahan di rutan Salemba cabang Kejagung.
    Sementara itu, advokat berinisial AR ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
    Lalu, Panitera Muda Perdata Jakarta Utara, WG, ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur cabang Rutan KPK.
    “Terhadap empat tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan, terhitung mulai hari ini,” kata Qohar.
    Dalam penggeledahan beberapa lokasi pada 11-12 April 2025 di Jakarta, Kejagung menyita sejumlah amplop berisi uang dengan mata pecahan asing dan empat unit mobil.
    Sejumlah amplop berisi uang ditemukan penyidik dari saat menggeledah rumah salah satu advokat bernama Ariyanto.
    “(Telah disita) satu buah amplop berwarna coklat yang berisi 65 lembar uang pecahan, dollar Singapura, setiap lembarnya bernilai 1.000 dollar Singapura,” kata Abdul.
    “Kemudian, satu buah amplop warna putih yang berisi 72 lembar uang pecahan, (masing-masing bernilai) 100 dollar Amerika,” katanya lagi.
    Penyidik juga menyita sejumlah uang tunai dari rumah Ariyanto. Uang tunai tersebut ditemukan dalam beberapa pecahan mata uang, mulai dari Rupiah, dollar Amerika Serikat, dollar Singapura, hingga Ringgit Malaysia.
    Total uang yang disita oleh penyidik masih belum disebutkan. Tetapi, ada uang rupiah senilai Rp 136.950.000 yang ikut disita. Begitu juga dengan sebuah dompet berwarna hitam yang berisi 23 lembar uang pecahan 100 dollar Amerika.
    Selain uang, penyidik juga menyita empat mobil mewah dari rumah Ariyanto.
    Saat ini, belum diketahui apakah mobil mewah ini hendak diserahkan kepada Arif atau hakim lainnya. Atau, justru, mobil Nissan hingga Ferrari ini adalah milik Ariyanto.
    Berdasarkan informasi dari laman resmi Mahkamah Agung (MA), pada 19 Maret 2025, ketiga korporasi tersebut dibebaskan dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
    Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan, para terdakwa terbukti melakukan perbuatan sesuai yang didakwakan oleh JPU, namun perbuatan tersebut dinyatakan bukan tindak pidana atau
    ontslag
    .
    Terdapat tuntutan dari JPU agar para terdakwa membayar sejumlah denda dan uang pengganti.
    Terdakwa PT Wilmar Group dituntut membayar denda sebesar Rp 1 miliar dan uang pengganti sebesar Rp 11.880.351.802.619.
    Jika tidak dibayarkan, harta Tenang Parulian selaku Direktur dapat disita dan dilelang, dengan ancaman pidana penjara selama 19 tahun jika tidak mencukupi.
    Terdakwa Permata Hijau Group dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar dan uang pengganti sebesar Rp 937.558.181.691,26.
    Sedangkan Musim Mas Group dituntut denda sebesar Rp 1 miliar dan uang pengganti sebesar Rp 4.890.938.943.794,1.
    Para terdakwa diyakini melanggar dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.
    Secara terpisah Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito mengatakan, penangkapan
    Ketua PN Jakarta Selatan
    tersebut menunjukkan bahwa pembenahan dalam lembaga peradilan belum ditindaklanjuti secara serius.
    “Penangkapan ini menunjukan bahwa ternyata pekerjaan rumah dalam pembenahan lembaga peradilan belum ditindaklanjuti secara serius,” kata Lakso saat dihubungi, Minggu (13/4/2025).
    “Terlebih, apabila benar Kejaksaan mampu membuktikan suap ini dilakukan atas proses hukum perkara korupsi. Artinya, adanya korupsi dalam penanganan kasus korupsi,” ujarnya lagi.
    Lakso mengatakan, penangkapan ketua PN Jaksel ini bisa menjadi indikator bagi Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta kortastipikor untuk memberikan fokus memberantas korupsi terhadap lembaga penegak hukum yang tidak terbatas pada pengadilan tetapi juga lembaga lainnya.
    “Hal tersebut mengingat tidak akan terjadi perubahan signifikan tanpa adanya upaya serius untuk membersihkan ‘sapu’ yang digunakan dalam memberantas korupsi,” katanya.
    Terakhir, Lakso mengatakan, MA perlu menggunakan langkah radikal untuk menyelesaikan persoalan korupsi di lembaga pengadilan secara signifikan.
    “Sehingga persoalan mendasar dapat dicari dan diselesaikan secara objektif. MA perlu melibatkan pihak eksternal dalam proses reform ini untuk menunjukan keseriusan serta mendorong indepedensi penangangannya,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • CT Optimistis RI Bisa Hadapi Tarif Tinggi AS, Ini Alasannya

    CT Ungkap ‘Isi Kepala’ Trump Dibalik Kebijakan Tarif Impor

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan kebijakan tarif impor tinggi di puluhan negara dunia. Kebijakan tersebut dinilai tak terlepas dari latar belakang Trump sebagai seorang pengusaha.

    Founder & Chairman CT Corp Chairul Tanjung mengungkap kebijakan tarif Trump sebelumnya telah diterapkan pada periode pertamanya tahun 2017. Hal ini sejalan dengan slogan ‘Make It America Great Again’, di mana Trump berupaya membuat AS tetap menjadi negara adikuasa.

    Pria yang akrab disapa CT ini mengatakan, langkah penerapan tarif Trump pada periode kedua kepemimpinannya lebih keras lagi terhadap puluhan negara. Ia menilai, kebijakan itu diambil agar AS bisa dapat untung lebih dulu dari negara lainnya.

    “Bahwa Presiden Trump ini adalah memiliki latar belakang pengusaha, dia adalah seorang Business Man. Seorang Business Man berpikir harus win, harus menguntungkan. Itu adalah philosopy Business, sehingga dia mengambil kebijakan yang mengubah dari tadinya konsep Amerika sebagai The Fathers of the Old the Countries, untuk bilang Amerika harus dapat untung lebih dahulu,” kata CT dalam acara The Yudhoyono Institute ‘Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global’ di Ballroom Grand Sahid Jaya, Minggu (13/4/2025).

    Karenanya, keputusan menaikkan tarif impor di periode kedua kepemimpinan Trump dilakukan. Di sisi lain, CT juga mengatakan Trump mengejek negara-negara lain yang dikenakan tarif sebagai penghamba AS.

    “Ia mengejek negara-negara yang sekarang menghamba kepada Amerika untuk bagging kepada Amerika terhadap tarif yang diberikan untuk memberikan negosiasi,” jelasnya.

    Hingga saat ini, CT menyebut hanya ada satu negara yang menolak tunduk dengan kebijakan tarif Trump, yakni China. Hal ini menyulut eskalasi perang dagang antar AS dan China yang memicu ketidakpastian ekonomi.

    Diketahui, AS menetapkan tarif yang tinggi kepada China sebesar 145%. Kemudian, China membalas tarif tersebut menjadi sebesar 125% dari sebelumnya 84%.

    (kil/kil)

  • Tanpa Alasan Jelas, Visa 500 Mahasiswa hingga Peneliti Asing di AS Dicabut

    Tanpa Alasan Jelas, Visa 500 Mahasiswa hingga Peneliti Asing di AS Dicabut

    Jakarta

    Warga negara Rusia, Kseniia Petrova, yang bekerja sebagai peneliti di Harvard Medical School ditahan lantaran membawa embrio katak ‘non-berbahaya’ tanpa mendeklarasikannya di formulir bea cukai saat kembali ke Amerika Serikat (AS) dari Prancis. Alih-alih dikenai denda, visa kunjungan pertukaran miliknya dicabut dan dia dibawa ke tahanan.

    Dilansir CNN, Minggu (13/4/2025), pengacara Petrova, Greg Romanovsky menyebut tindakan yang dilakukan otoritas AS itu sebagai hukuman yang tidak sebanding. Greg mengatakan apa yang dilakukan kliennya hanya sebagai kesalahan yang tidak disengaja.

    CNN meminta tanggapan dari Departemen Keamanan Dalam Negeri terkait hal tersebut namun tidak memberikan komentar. Kendati demikian, departemen tersebut menyampaikan kepada pesan ABC News mengenai alasan penahanan Petrova.

    “Pesan-pesan yang ditemukan di ponsel (Petrova) mengungkap bahwa ia berencana menyelundupkan material tersebut melewati bea cukai tanpa mendeklarasikannya,” tulis pesan tersebut.

    Saat ini Petrova mendekam di fasilitas tahanan Imigrasi dan Bea Cukai di Louisiana. Menurut catatan ICE, dia menunggu sidang pada 9 Juni yang bisa berakhir dengan deportasinya ke Rusia.

    Menurut pengacaranya, Petrova kemungkinan akan segera ditangkap karena sikap vokalnya menentang invasi Rusia ke Ukraina.

    “Penahanannya tidak hanya tidak perlu, tapi juga tidak adil,” ujar Romanovsky.

    Menteri Luar Negeri Marco Rubio bulan lalu mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri, di bawah kepemimpinannya, telah mencabut lebih dari 300 visa, sebagian besar adalah visa mahasiswa.

    Kasus-kasus yang pertama kali menjadi sorotan publik menarget individu yang dituduh mendukung organisasi teroris, seperti penangkapan Mahmoud Khalil setelah aksi protes pro-Palestina di Universitas Columbia.

    Namun saat ini semakin banyak ancaman deportasi terhadap mahasiswa terjadi karena alasan yang relatif sepele-seperti pelanggaran kecil yang sudah lama terjadi, menurut pengacara imigrasi-atau bahkan tanpa alasan yang jelas.

    Penargetan terhadap warga negara asing yang terafiliasi dengan universitas-universitas ternama AS ini terjadi di tengah tindakan keras imigrasi yang lebih luas oleh pemerintahan Trump, termasuk penggunaan kewenangan luas untuk menyatakan sejumlah migran sebagai anggota geng dan mendeportasi mereka tanpa sidang.

    “Semua instrumen dalam undang-undang imigrasi sebenarnya sudah ada sebelumnya, tapi sekarang digunakan dengan cara yang menimbulkan kepanikan massal, kekacauan, dan ketakutan, dengan harapan para mahasiswa tidak mendapatkan bantuan hukum yang memadai dan pada akhirnya akan meninggalkan negara ini secara sukarela,” kata Jeff Joseph, presiden terpilih Asosiasi Pengacara Imigrasi Amerika.

    Lihat juga Video Trump Teken Aturan Deportasi Mahasiswa yang Ikut Aksi Pro-Palestina

    (knv/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Di balik mencla-mencle DonaldTrump dalam perang tarif

    Di balik mencla-mencle DonaldTrump dalam perang tarif

    Dia (Trump) juga menghadapi bayangan mengerikan dari fakta bahwa investor kini tak ragu mencampakkan US Treasury.

    Jakarta (ANTARA) – Obligasi atau surat utang adalah sertifikat yang menunjukkan pemiliknya telah meminjamkan uang kepada peminjam tertentu yang akan dibayar kembali pada periode tertentu.

    Seperti perusahaan menerbitkan obligasi untuk meminjam uang, pemerintah pun menerbitkan surat utang guna membayar investasi dan pengeluaran-pengeluaran lain.

    Investor akan mendapatkan yield atau imbal hasil, yang kasarnya adalah jumlah uang sebagai bunga untuk obligasi yang dimilikinya.

    Obligasi merupakan safe haven atau instrumen investasi teraman ketika produk-produk investasi lain bergolak karena banyak faktor.

    Di antara obligasi yang dianggap paling aman dan paling dipercaya investor global, adalah surat utang pemerintah AS atau “US Treasury”, karena dijamin oleh sebuah perekonomian terbesar di dunia.

    Ketika terjadi ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global, investor biasanya meninggalkan aset-aset berisiko seperti saham untuk mereka alihkan ke obligasi, khususnya “US Treasury”.

    Ketika kecenderungan itu terjadi, yield turun. Tapi belakangan hari ini, pergerakan yield US Treasury malah menolak keumuman.

    Terutama sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump melancarkan perang tarif ke banyak negara, US Treasury menunjukkan perilaku ganjil. Bukannya turun, malah naik.

    Trump pada awalnya percaya pasar obligasi bakal tenang. Ternyata, Trump salah menaksir reaksi pasar, karena yang terjadi kemudian perang tarif justru memicu kekhawatiran resesi di AS.

    Ini karena tarif impor yang besar kepada puluhan negara yang juga eksportir ke AS, seketika menaikkan harga barang di AS, yang sudah sangat tergantung kepada impor, sehingga inflasi pun meninggi. Dalam kata lain, prakarsa tarif Trump malah meminta tumbal dari pasar dan konsumen domestik AS.

    Kekhawatiran resesi juga membuat investor menjadi ragu mengutangi pemerintah AS, sehingga minat memiliki US Treasury pun berkurang. Mereka tak lagi menganggap US Treasury aman dan terpercaya, melainkan instrumen asset yang berisiko tinggi.

    “Jika US Treasury bukan lagi tempat aman untuk menyimpan uang kita, di mana lagi kita harus menyimpan uang kita? Apakah ada obligasi lain yang lebih likuid?”, kata Brian Rehling, kepala strategi pendapatan tetap Wells Fargo Investment Institute, seperti dikutip AP.

    Perang dagang berkepanjangan antara AS dan China, yang berpotensi memangkas pertumbuhan ekonomi global dan menciptakan resesi, membuat risiko itu bertambah tinggi.

    Maka, yang terjadi kemudian adalah aksi jual US Treasury malah membesar.

    Tak ragu campakkan US Treasury

    Ada dugaan Jepang dan China, yang menjadi dua negara asing pemilik terbesar US Treasury, melepas obligasi pemerintah AS itu sebagai balasan atas tarif yang dijatuhkan Trump kepada mereka.

    Akibat aksi jual yang masif itu, nilai US Treasury turun dan sebaliknya, yield-nya naik, sehingga utang pemerintah AS mendatang menjadi lebih mahal untuk diterbitkan.

    Fakta pasar obligasi pemerintah AS yang senilai 29 triliun dolar AS itu merupakan fondasi sistem keuangan global dan AS, membuat tekanan jual yang besar pada obligasi berpengaruh buruk ke semua sendi perekonomian AS, termasuk perbankan.

    Jika bank tertular demam risiko investasi yang meninggi, maka mereka berisiko gagal bayar untuk kemudian membawa AS ke krisis keuangan.

    Akibat lebih jauhnya adalah kewajiban AS untuk membayar bunga menjadi lebih tinggi daripada utangnya sendiri.

    Dengan demikian, alih-alih memangkas defisit, tarif malah memicu defisit anggaran yang besar yang membuat utang pemerintah makin menggunung hingga berisiko gagal bayar.

    Hal yang juga muncul dari perang tarif adalah performa dolar AS yang tergerus. Mengapa? Karena, defisit perdagangan AS yang terpangkas oleh tarif impor ke sejumlah negara, khususnya China, justru mengurangi kebutuhan negara-negara untuk memarkir cadangan devisa mereka dalam aset berdenominasi dolar AS.

    Semua skenario itu sangat mengganggu pikiran investor, pebisnis, politisi dan elemen-elemen pemerintahan Presiden Trump.

    Kekhawatiran itulah yang diyakini sebagai alasan sebenarnya di balik keputusan Trump mengurangi tarif ke sejumlah negara menjadi flat 10 persen dan pelaksanaan tarif ditunda sampai 90 hari ke depan.

    Trump sesumbar dia melakukan hal itu karena banyak pemimpin dunia menghubunginya untuk menegosiasi ulang perdagangan dengan AS. Tapi, sejumlah media massa di AS dengan mengutip sejumlah sumber Gedung Putih, mengungkapkan fakta lain bahwa kekhawatiran akibat tekanan jual US Treasury yang semakin luas yang membuat Trump berubah pikiran.

    Trump memang berhasil menenangkan pasar, tapi sepertinya itu untuk sementara waktu. Dia juga menghadapi bayangan mengerikan dari fakta bahwa investor kini tak ragu mencampakkan US Treasury.

    Menurut laporan AP, yield obligasi bertenor 10 tahun masih 4,01 persen pada pekan lalu. Tapi sampai Jumat pekan ini telah melonjak menjadi 4,58 persen.

    Bagi pasar obligasi yang pergerakannya diukur dalam basis seperseratus poin persentase, pergerakan yield seperti itu sudah teramat besar yang semestinya mengusik banyak sistem kebijakan.

    Tak akan segera sirna

    Jika hal itu dibiarkan, akan fatal akibatnya terhadap rakyat biasa, karena salah satunya bisa menaikkan bunga pinjaman, termasuk kredit kepemilikan rumah dan kendaraan.

    Ini karena bank atau lembaga bisnis yang memanfaatkan pasar obligasi untuk pendanaan, akan dipaksa meneruskan beban kenaikan yield kepada konsumen.

    Jika pun tak melakukan hal itu, mereka akan dipaksa memangkas lapangan kerja. Sungguh dua pilihan yang sama buruknya untuk rakyat biasa.

    Sayang, kecenderungan seperti ini tampaknya belum akan segera sirna, apalagi China terus meladeni tantangan perang dagang dari AS.

    Menteri Keuangan Scott Bessent mengakui tekanan akibat kecenderungan aneh di pasar obligasi.

    Bessent yang sebelum menjadi menteri adalah manajer hedge fund yang tahu luar dalam pasar obligasi, menuding investor meminjam terlalu banyak sehingga pasar obligasi bergerak liar.

    Ada yang bilang China sengaja mengurangi kepemilikan US Treasury sebagai balasan atas serangan tarif dari Trump kepada negara itu. Namun, analisis itu terlalu spekulatif karena dengan menjual US Treasury, sama saja bunuh diri untuk China..

    Mengingat menjual US Treasury pada dasarnya menukarkan dolar AS dengan yuan, maka melepas US Treasury sama artinya membiarkan yuan terapresiasi, yang akibatnya buruk bagi ekspor China.

    Sementara itu di Inggris, orang-orang mengaitkan pergerakan aneh di pasar obligasi AS itu dengan reaksi pasar obligasi di Inggris pada 2022, ketika pasar menanggapi kebijakan fiskal dan anggaran yang dikeluarkan PM Inggris saat itu, Liz Truss.

    Reaksi buruk pasar membuat pasar obligasi Inggris jatuh untuk kemudian meruntuhkan kepercayaan investor kepada perekonomian Inggris, sehingga bayangan krisis pun terlihat jelas.

    Inggris lalu bertindak cepat mematikan pangkal masalah, dengan menjatuhkan Liz Truss dari posisi perdana menteri. Truss pun menjadi kepala pemerintahan paling singkat di Inggris, karena hanya menjabat 49 hari.

    Banyak kalangan, termasuk di AS, yang mengkhawatirkan nasib Truss yang “dijatuhkan” oleh pasar obligasi, bisa dialami pula oleh Trump.

    Trump sendiri tak mau dijadikan biang keladi tunggal seperti Inggris menuding Lizz Truss, jika semua gonjang ganjing akibat perang tarif membesar untuk kemudian menciptakan resesi seperti dibayangkan para ekonom. Dia akan cepat bergerak sehingga kecil kemungkinan akan bernasib seperti Lizz Truss.

    Namun, Trump akan terus menghadapi masalah-masalah besar yang tak dia harapkan, yang akan kian membesar seiring sikap keras beberapa negara, terutama China, yang terus meladeni manuver perang tarif Trump.

    Copyright © ANTARA 2025

  • Apple Alihkan Produksi iPhone Rp369 Triliun dari China ke India

    Apple Alihkan Produksi iPhone Rp369 Triliun dari China ke India

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan raksasa, Apple Inc. dikabarkan akan memindahkan produksi iPhone dari China ke India senilai US$22 miliar atau sekitar Rp369 triliun (asumsi kurs Rp16.800 per dolar AS) dalam 12 bulan yang berakhir pada Maret.

    Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan produksi hampir 60% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, kebijakan itu juga dilakukan usai adanya kebijakan tarif baru yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Melansir dari Bloomberg, Minggu (13/4/2025), Apple kini memproduksi 20% atau satu dari lima iPhone di India. Peningkatan produksi iPhone ini menunjukkan Apple dan para pemasoknya tengah mempercepat peralihan dari China ke India.

    Adapun, sebagian besar iPhone buatan India dirakit di pabrik milik Foxconn Technology Group di India selatan. Divisi manufaktur elektronik Tata Group, yang telah membeli Wistron Corp. dan mengendalikan operasional Pegatron Corp., juga merupakan pemasok utama.

    Dari total produksi di India, Apple mengekspor iPhone senilai 1,5 triliun rupee atau U$17,4 miliar dari wilayah tersebut selama tahun fiskal yang berakhir Maret 2025, menurut pernyataan menteri teknologi India pada 8 April.

    Menurut sumber, pengiriman iPhone dari India ke AS meningkat usai Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencananya untuk menerapkan kebijakan tarif timbal balik alias tarif resiprokal pada Februari. Sementara itu, rata-rata produksi dan ekspor Apple dari India melonjak sepanjang tahun fiskal hingga Maret.

    Bloomberg sebelumnya juga melaporkan bahwa Apple akan semakin memprioritaskan iPhone dari rantai pasokan India untuk pelanggan di AS.

    Untuk diketahui, pemerintahan Trump pada Jumat malam memberikan pengecualian terhadap barang-barang elektronik, termasuk handphone dan komputer dari tarif resiprokal.

    Pengecualian tersebut merupakan kabar baik bagi perusahaan seperti Apple dan Nvidia Corp., meski tampaknya tidak mencakup tarif terpisah sebesar 20% atas barang dari China, yang diberlakukan sebagai tekanan terhadap Beijing terkait fentanyl.

    Hal ini juga berarti iPhone buatan India untuk saat ini tidak akan dikenai bea masuk. Kecuali, untuk pengecualian yang diumumkan pada Jumat, total tarif Trump terhadap China tetap sebesar 145%, dan kemungkinan besar akan memaksa Apple untuk mempercepat pergeseran rantai pasokan mereka.

    Namun, dengan hampir 200 pemasok dan ketergantungan besar terhadap China, perpindahan ke negara lain bisa memakan waktu bertahun-tahun.

    Meski Trump ingin iPhone dibuat di AS, Apple kemungkinan tidak akan memindahkan produksi ke sana dalam waktu dekat lantaran keterbatasan fasilitas dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membuat perangkat tersebut.

    Saat ini, Apple merakit seluruh lini iPhone di India, termasuk model Pro berbahan titanium yang lebih mahal.

    Keberhasilan manufaktur Apple di negara terpadat di dunia ini juga didukung oleh subsidi negara yang terkait dengan ambisi Perdana Menteri Narendra Modi untuk menjadikan India sebagai pusat manufaktur.

    Adapun, Modi juga berupaya memperluas manufaktur komponen elektronik dengan insentif keuangan baru senilai US$2,7 miliar, dan fokus pada pengembangan ambisi semikonduktor India.

    Kini, Apple memiliki pangsa pasar hampir 8% di pasar ponsel pintar India, di mana penjualannya yang sebagian besar berasal dari iPhone mencapai hampir US$8 miliar pada tahun fiskal 2024.