Xcloud.id

Negara: Amerika Serikat

  • Hadapi Tarif 32%, Taiwan Mulai Negosiasi dengan AS – Page 3

    Hadapi Tarif 32%, Taiwan Mulai Negosiasi dengan AS – Page 3

    Sebelumnya, ponsel pintar dan komputer termasuk di antara banyak perangkat dan komponen teknologi yang akan dikecualikan dari tarif timbal balik atau resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Hal itu berdasarkan panduan baru dari Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS.

    Mengutip CNBC, Sabtu (12/4/2025), panduan tersebut yang dikeluarkan pada Jumat malam waktu setempat muncul setelah Trump awal bulan ini mengenakan tarif 145% pada produk dari China. Hal ini langkah yang mengancam akan merugikan raksasa teknologi seperti Apple yang membuat iPhone dan sebagian besar produk lainnya di China.

    Panduan tersebut juga mencakup pengecualian untuk perangkat dan komponen elektronik lainnya, termasuk semikonduktor, sel surya, layar TV panel datar, flash drive, dan kartu memori.

    Produk-produk ini pada akhirnya dapat dikenakan bea tambahan, tetapi kemungkinan besar akan jauh lebih rendah daripada tarif 145% yang diberlakukan Trump pada barang-barang dari Tiongkok.

    Pengecualian tersebut merupakan kemenangan bagi perusahaan teknologi seperti Apple, yang membuat sebagian besar produknya di China. Negara tersebut memproduksi 80% iPad dan lebih dari setengah komputer Mac yang diproduksi, menurut Evercore ISI.

    “Ini adalah skenario impian bagi para investor teknologi,” kata Kepala Riset Wedbush Securities, Dan Ives, kepada CNBC.

    “Ponsel pintar dan chip yang dikecualikan merupakan skenario pengubah permainan dalam hal tarif China.”

    Ia menambahkan, tarif telah menjadi “awan hitam bagi teknologi sejak hari pembebasan, karena tidak ada sektor yang akan lebih dirugikan daripada teknologi besar.”

    “Saya pikir pada akhirnya para CEO teknologi besar berbicara dengan lantang, dan Gedung Putih harus memahami dan mendengarkan situasi bahwa ini akan menjadi bencana bagi teknologi besar jika diterapkan,” kata Ives.

    Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar CNBC.

  • Trump Bebaskan Smartphone dan Chip dari Tarif Impor China, Apple hingga Nvidia Akhirnya Nafas Lega? – Page 3

    Trump Bebaskan Smartphone dan Chip dari Tarif Impor China, Apple hingga Nvidia Akhirnya Nafas Lega? – Page 3

    Sejumlah analis teknologi menyambut keputusan ini sebagai agin segar para investor, khususnya di bidang teknologi. Dan Ives, Kepala Riset Teknologi Global di Wedbush Securities, mengatakan, langkah ini sebagai “skenario impian” bagi sektor teknologi.

    “Ponsel pintar dan chip yang dikecualikan merupakan skenario pengubah permainan dalam hal tarif China,” tulis Dan Ives di akun X pribadinya.

    Pihak Gedung Putih menjelaskan, pengecualian ini bukan berarti melemahkan kebijakan kemandirian teknologi, melainkan sebagai masa transisi.

    “Presiden Trump telah menegaskan, Amerika tidak dapat bergantung pada Tiongkok untuk memproduksi teknologi penting seperti semikonduktor, chip, telepon pintar, dan laptop,” ujar Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, dalam pernyataan resmi.

    Ia juga menambahkan, perusahaan-perusahaan teknologi telah didorong untuk segera memindahkan lini produksinya ke dalam negeri.

  • Tarif Trump Ancam Ekonomi Dunia, AHY Ungkap Dampaknya bagi Indonesia

    Tarif Trump Ancam Ekonomi Dunia, AHY Ungkap Dampaknya bagi Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Rabu (2/4/2025) lalu dianggap mengancam ekonomi dunia.

    Menurut Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kebijakan tarif Trump berpotensi menimbulkan perpecahan global dan memicu resesi dunia, yang pada akhirnya membuat situasi ekonomi dan geopolitik internasional menjadi tidak menentu.

    Terlebih, saat ini ketegangan perang dagang antara AS dan China semakin memanas.

    AS menetapkan tarif impor 145% untuk semua produk China, sementara China membalas dengan menerapkan bea masuk 125% atas produk-produk AS.

    “Kebijakan tarif tinggi Trump bukan sekadar strategi ekonomi, tetapi juga pendekatan realisme ofensif melalui pendekatan yang ingin menegaskan dominasi AS di panggung dunia,” kata AHY saat membuka panel diskusi The Yudhoyono Institute atau TYI bertema ‘Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global’ di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (13/4/2025).

    Ketua Umum Partai Demokrat itu menuturkan, kebijakan tarif Trump memiliki dampak yang luas dan signifikan, termasuk terhadap pasar keuangan dan sektor riil, serta berpotensi mendorong lonjakan resesi global.

    Hal ini juga bisa membawa dunia ke dalam perlawanan kolektif yang menjauhi AS dengan membentuk blok baru.

    “Kita menghadapi risiko fragmentasi, bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga secara politik dan keamanan. Aliansi baru akan terbentuk, polarisasi akan semakin tajam, konflik lama berpotensi membesar dengan negara-negara besar saling berebut kolam,” ungkap Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu.

    Menurutnya, jika strategi Trump efektif, maka dunia akan makin tunduk pada satu kekuatan hegemoni, yakni AS.

    Adapun serangan perang tarif Trump terus mengerucut ke China dengan tarif sebesar 145%. Sementara itu, Indonesia dikenakan tarif 32%.

    Dampak Tarif Trump bagi Indonesia

    Pengenaan tarif Trump sebesar 32% diperkirakan akan secara langsung memengaruhi daya saing ekspor Indonesia.

    Meski demikian, Trump masih menangguhkan penerapan tarif ini selama 90 hari, kecuali terhadap China, guna membuka peluang bagi proses negosiasi.

    AHY menekankan bahwa tarif sebesar 32% yang diberlakukan Trump terhadap Indonesia bukanlah angka yang remeh. Kebijakan ini berpotensi memberikan dampak langsung terhadap perekonomian nasional.

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.145: Serangan Drone Rusia Rusak Situs Nuklir Chernobyl – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.145: Serangan Drone Rusia Rusak Situs Nuklir Chernobyl – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perang Rusia-Ukraina yang dimulai sejak 24 Februari 2022 telah memasuki hari ke-1.145 pada Minggu (13/4/2025).

    Ukraina tengah berupaya memperbaiki kerusakan pada bejana penahan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl akibat serangan pesawat nirawak Rusia.

    Diplomat tinggi Rusia dan Ukraina saling melempar tuduhan atas pelanggaran gencatan senjata terbatas dalam sebuah konferensi di Turki pada Sabtu (12/4/2025), dikutip dari Politico.

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.145:
    Serangan Drone Rusia Rusak Struktur Penahan di Chernobyl, Ukraina Bergegas Cari Solusi

    Ukraina tengah berupaya memperbaiki kerusakan pada bejana penahan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl akibat serangan pesawat nirawak Rusia.

    Kerusakan itu terjadi setelah serangan drone pada 14 Februari 2025 yang menimbulkan lubang besar di bagian luar struktur penahan dan menyebabkan ledakan di bagian dalam.

    Menteri Lingkungan Hidup Ukraina, Svitlana Hrynchuk, mengatakan bahwa pemerintah sedang bekerja sama dengan para ahli untuk menentukan langkah pemulihan terbaik.

    “Kami secara aktif mengerjakan ini,” ujar Hrynchuk, seperti dikutip Reuters pada Sabtu (12/4/2025).

    Ia menekankan bahwa memulihkan struktur penahan—yang juga dikenal sebagai “lengkungan”—merupakan prioritas utama demi mencegah potensi kebocoran radiasi.

    “Karena memastikan keselamatan nuklir dan radiasi adalah tugas utama,” tambahnya.

    Struktur lengkungan itu sendiri dipasang pada tahun 2019 untuk menutupi sarkofagus lama yang dibuat secara darurat pascabencana nuklir Chernobyl pada 1986.

    Sarkofagus tersebut telah mengalami kebocoran, sehingga struktur baru diperlukan untuk menahan radiasi lebih efektif.

    Serangan drone bulan Februari lalu menimbulkan kekhawatiran baru terhadap keamanan situs nuklir bersejarah ini, yang hingga kini masih memerlukan pengawasan ketat.

    Rusia dan Ukraina Saling Tuduh Langgar Gencatan Senjata Energi

    Diplomat tinggi Rusia dan Ukraina saling melempar tuduhan atas pelanggaran gencatan senjata terbatas dalam sebuah konferensi di Turki pada Sabtu (12/4/2025), dikutip dari Politico.

    Kesepakatan sementara yang ditengahi Amerika Serikat itu bertujuan menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi di kedua negara.

    Namun, Menteri Luar Negeri Ukraina, Andrii Sybiha, menuduh Rusia tetap melanjutkan serangan harian meskipun telah menyetujui jeda terbatas.

    Sybiha menyebut sejak gencatan disepakati, Rusia telah menembakkan hampir 70 rudal, lebih dari 2.200 drone peledak, dan lebih dari 6.000 bom udara berpemandu ke wilayah Ukraina, sebagian besar menyasar warga sipil.

    Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, membantah tudingan tersebut.

    Ia menegaskan bahwa Moskow tetap mematuhi ketentuan gencatan senjata terbatas selama 30 hari.

    Kementerian Pertahanan Rusia juga melaporkan bahwa Ukraina justru melakukan lima serangan terhadap infrastruktur energi Rusia hanya dalam satu hari terakhir.

    Lavrov Puji Trump Soal Konflik Ukraina

    Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, memuji Donald Trump karena dinilai memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konflik Ukraina dibandingkan pemimpin Barat lainnya.

    Pernyataan itu disampaikan Lavrov dalam Forum Diplomasi Antalya di Turki selatan pada Sabtu (12/4).

    “Presiden Trump adalah yang pertama dan, sejauh ini, hampir satu-satunya di antara para pemimpin Barat yang berulang kali dan dengan keyakinan menyatakan bahwa menarik Ukraina ke NATO adalah kesalahan besar,” kata Lavrov, dikutip dari The Guardian.

    Trump sebelumnya memang pernah menyatakan bahwa kecil kemungkinan Ukraina bisa merebut kembali seluruh wilayah yang diduduki Rusia.

    Ia juga mengatakan dirinya “OK” jika Ukraina tidak menjadi anggota NATO.

    Pernyataan ini sejalan dengan sikap Rusia yang sejak lama menolak perluasan aliansi militer Barat ke wilayah bekas Uni Soviet, termasuk Ukraina.

    Utusan AS Bantah Dukung Pemisahan Ukraina

    Utusan khusus Amerika Serikat untuk Ukraina, Keith Kellogg, membantah bahwa dirinya mendukung gagasan pemisahan Ukraina sebagai bagian dari solusi damai.

    Klarifikasi ini muncul setelah pernyataannya dalam wawancara dengan The Times disorot tajam.

    Dalam wawancara tersebut, Kellogg mengatakan bahwa Ukraina bisa saja dibagi “hampir seperti Berlin setelah Perang Dunia Kedua”.

    Pernyataan itu memicu spekulasi bahwa Washington membuka peluang bagi pembagian wilayah Ukraina dalam proses negosiasi damai.

    Namun, lewat unggahan di platform X (dulu Twitter), Kellogg menegaskan bahwa komentarnya telah disalahartikan.

    Ia menjelaskan bahwa maksudnya adalah soal penempatan pasukan ketahanan pasca-gencatan senjata untuk mendukung kedaulatan Ukraina.

    Menurut Kellogg, di bawah rencana tersebut, pasukan Rusia akan tetap berada di wilayah yang kini dikuasai Moskow.

    Sementara itu, pasukan Inggris dan Prancis akan ditempatkan di Kyiv dan sejumlah wilayah lain di Ukraina.

    Pernyataan ini dilaporkan oleh The Times dan dikutip kembali oleh sejumlah media internasional.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • DEN: Pasar obligasi Indonesia aman dari efek negatif kebijakan Trump

    DEN: Pasar obligasi Indonesia aman dari efek negatif kebijakan Trump

    Efek terhadap bond market di Indonesia itu juga mungkin terbatas

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri mengatakan pasar obligasi Indonesia cukup aman dari efek negatif kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “Efek terhadap bond market di Indonesia itu juga mungkin terbatas,” kata Catib dalam kegiatan The Yudhoyono Institute (TYI) bertajuk “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global” di Jakarta, Minggu.

    Dia menjelaskan porsi kepemilikan asing di obligasi pemerintah hanya sekitar 14 persen. Maka, meski seluruh investor asing pergi dari pasar obligasi Indonesia, efeknya relatif terbatas.

    Kondisi krisis saat ini pun disebut berbeda dengan krisis keuangan sebelumnya, termasuk krisis tahun 2008. Menurut Chatib, situasi krisis saat itu jauh lebih berat dibandingkan dengan krisis yang terjadi kali ini.

    “Dan saat itu, Indonesia masih bisa tumbuh 4,6 persen,” tambahnya.

    Tak hanya di sisi pasar obligasi, dampak negatif dari sisi ekspor juga terbatas. Menteri Keuangan RI ke-28 itu menjelaskan kontribusi ekspor terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional hanya sebesar 22 persen, di mana porsi ekspor ke AS hanya sekitar 10 persen.

    “Jadi, kalau terhadap PDB, andilnya hanya 10 persen dari 22 persen atau 2,2 persen. Maka, meski dalam skenario terburuk pun, efek (tarif resiprokal AS) hanya 2,2 persen dari GDP,” jelas Chatib.

    Meski begitu, ia mengamini industri yang terlibat dalam aktivitas ekspor tak dimungkiri menerima dampak kebijakan Trump.

    Untuk memitigasi efek negatif di industri berbasis ekspor, Pemerintah Indonesia mengambil langkah deregulasi.

    “Jika kita bisa melakukan deregulasi dengan memotong ekonomi biaya tinggi, maka penurunan dampak dari biaya produksi bisa sangat signifikan,” ujar dia.

    Kebijakan lain yang diambil Pemerintah Indonesia juga termasuk penghapusan kuota impor dan relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

    “Dengan berbagai langkah itu, saya kira akan sangat menolong,” tutur Chatib.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Perang Dagang AS-China, The Yudhoyono Institute Kasih Rekomendasi ke Pemerintah

    Perang Dagang AS-China, The Yudhoyono Institute Kasih Rekomendasi ke Pemerintah

    Jakarta –

    The Yudhoyono Institute (TYI) menilai langkah Pemerintah Indonesia mengirim delegasi ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi terkait kebijakan tarif timbal balik (Reciprocal Tariff) sebesar 32% terhadap Indonesia yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudahlah tepat. Menurutnya langkah tersebut merupakan diplomasi yang reaktif.

    AHY mengatakan dalam kondisi perang dagang ini, Indonesia harus bekerja keras untuk mempertahankan kedaulatannya. Kemudian, Indonesia harus terus memperjuangkan masa depannya yang gemilang.

    “Kita mengapresiasi langkah Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah menjalankan dual track diplomasi. Pertama, mengirim tim negosiasi ke Washington DC. Yang kedua, sekaligus dengan membangun komunikasi dengan para pemimpin Asia dan juga para pemimpin dunia lainnya. Inilah wajah diplomasi strategis yang adaptif dan juga tanggal,” kata Direktur Eksekutif TYI Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Panel Discussion The Yudhoyono Institute di Grand Sahid Jakarta, Minggu (13/4/2025).

    AHY mengatakan, TYI memiliki sejumlah pandangan untuk Pemerintah dalam merespon perang dagang Amerika Serikat – China yang semakin memanas. Pertama, perlunya memperkuat struktur ekonomi domestik.

    “Ketika ekspor kita sedang menghadapi tekanan yang serius, kita harus kerja keras mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita dengan menjaga daya-daya masyarakat, juga stabilitas harga. Di samping itu, kita juga harus terus mendatangkan investasi untuk melanjutkan pembangunan dan membuka lapangan pekerjaan,” katanya.

    Kedua, AHY mengatakan Pemerintah Indonesia harus bisa mengambil peluang dalam krisis yang ada. Dalam hal ini, Ia mengingatkan untuk mendorong transformasi ekonomi kita, mempercepat hilirisasi dan digitalisasi.

    “Kemudian kita juga segera membutuhkan ekonomi hijau, termasuk energi, termasuk transisi energi yang terbarukan,” katanya.

    Ketiga, AHY mengatakan perlu adanya diversifikasi pasar dan mitra strategis. Ia mengatakan Indonesia harus aktif mengembangkan perdagangan di sejumlah kawasan potensial, seperti Eropa, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, dan negara-negara Global South lainnya.

    “Bersama mitra-mitra strategis, Indonesia harus terus memperkuat sistem perdagangan dan kerjasama multilateral yang tidak diskriminatif dan juga saling menguntungkan,” katanya.

    Terakhir yakni, memperkuat solidaritas negara-negara ASEAN. AHY bilang hal ini penting agar tidak adanya perpecahan yang malah menambah kekacauan yang ada dengan agenda masing-masing.

    “ASEAN harus bersuara satu, membela prinsip perdagangan yang adil dan terbuka,” katanya.

    (kil/kil)

  • Tupperware Resmi Tutup Usai 33 Tahun Beroperasi di Indonesia

    Tupperware Resmi Tutup Usai 33 Tahun Beroperasi di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan peralatan rumah tangga, Tupperware Indonesia mengumumkan resmi menutup bisnisnya di Indonesia usai 33 tahun beroperasi di Tanah Air.

    Melansir dari akun Instagram resmi Tupperware Indonesia @tupperwareid, Minggu (13/4/2025), Tupperware Brands Corporation telah memutuskan untuk menghentikan aktivitasnya di sebagian besar negara, termasuk Indonesia.

    Perusahaan mengumumkan bahwa Tupperware Indonesia secara resmi telah menghentikan operasional bisnisnya sejak 31 Januari 2025 silam dan merupakan bagian dari keputusan global.

    “Dengan berat hati, kami mengumumkan bahwa Tupperware Indonesia secara resmi telah menghentikan operasional bisnisnya sejak 31 Januari 2025. Keputusan ini adalah bagian dari langkah global perusahaan,” demikian yang dikutip dari Instagram Tupperware Indonesia,” demikian pengumuman Tupperware Indonesia melalui media sosial Instagram, dikutip Minggu (13/4/2025).

    Perusahaan menyebut sepanjang 33 tahun beroperasi di Indonesia bukanlah waktu yang singkat. Dalam kurun waktu itu, Tupperware telah menjadi bagian dari dapur, meja makan, dan momen berharga keluarga Indonesia.

    “Kami bangga telah menemani perjalanan Anda dengan produk yang dirancang untuk menginspirasi gaya hidup sehat, praktis, dan modern,” ujar Tupperware.

    Tupperware Indonesia juga menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan direktur eksekutif, tim penjualan, hingga konsumen selama ini kepada perusahaan.

    “Kenangan selama 33 tahun ini akan selalu menjadi bagian dari cerita indah kami,” tulisnya.

    Sebelumnya dalam catatan Bisnis, Tupperware Brands dikabarkan tengah mempersiapkan pengajuan pailit. Rencana tersebut menyusul upaya perusahaan selama bertahun-tahun untuk bertahan di tengah pelemahan permintaan.

    Namun, Tupperware Brands tidak jadi bangkrut karena menempuh opsi menjual bisnisnya kepada sekelompok pemberi pinjaman. Penjualan secara tunai itu tercatat senilai US$23,5 juta atau setara Rp369,68 miliar (asumsi kurs Rp15.731 per dolar AS).

    Perusahaan juga melepas bisnisnya kepada pemberi pinjaman dalam bentuk keringanan utang senilai US$63 juta atau setara Rp990,73 miliar. Melansir Reuters, Minggu (3/11/2024), Tupperware Brands mengumumkan kesepakatan tersebut pada sidang pengadilan kepailitan di Wilmington, Amerika Serikat (AS).

    Kesepakatan itu pun sekaligus membatalkan rencana perusahaan untuk melelang asetnya di pasar terbuka. Adapun para pemberi pinjaman yang sekarang siap untuk mengakuisisi Tupperware itu termasuk Alden Global Capital, Stonehill Institutional Partners, dan Bank of America.

    Untuk diketahui, perusahaan memiliki utang lebih dari US$700 juta. Para kreditur sepakat untuk memberikan sedikit ruang atas persyaratan pinjaman yang dilanggar, sayangnya kondisi Tupperware terus memburuk.

  • Tarif Impor Trump Bisa Pecah Dunia ke 2 Arah Ekstrem

    Tarif Impor Trump Bisa Pecah Dunia ke 2 Arah Ekstrem

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengkritisi kebijakan terbaru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menerapkan tarif impor minimal 10 persen terhadap seluruh produk impor dari semua negara.

    Menurut AHY, langkah sepihak ini berpotensi memecah dunia dalam dua blok besar dan menciptakan ketegangan ekonomi hingga geopolitik.

    Dalam sambutannya di acara The Yudhoyono Institute Panel Discussion di Jakarta, Minggu (13/4/2025), AHY menyampaikan kebijakan tarif impor Trump dapat memicu perlawanan kolektif atau bahkan memperkuat dominasi AS secara global.

    “Kebijakan sepihak Amerika Serikat ini tentu bisa membawa dunia menuju dua arah yang ekstrem. Pertama, terjadinya perlawanan kolektif di mana negara-negara akan menjauhi dominasi Amerika Serikat dan membangun blok ekonomi baru. Yang kedua, apabila kebijakan ini terbukti efektif, maka dunia justru akan semakin tunduk pada satu kekuatan yang semakin hegemonik, yaitu Amerika Serikat,” kata AHY.

    Menurutnya, kebijakan tersebut bisa menciptakan fragmentasi global, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga politik dan keamanan. Polarisasi geopolitik pun dikhawatirkan akan semakin tajam dan konflik lama berpotensi membesar.

    “Dengan negara-negara besar saling berebut pengaruh Asia Pasifik, termasuk kita akan menjadi panggung utama dinamika ini,” kata AHY.

    Indonesia juga akan merasakan dampak dari kebijakan tarif AS. Salah satunya adalah potensi penerapan tarif impor sebesar 32% yang saat ini masih ditangguhkan. Sementara itu, China sebagai rival utama AS justru langsung membalas kebijakan tarif tersebut, yang menyebabkan beban tarif terhadap produk China melonjak hingga 145 persen.

    “Tarif impor 32% bukan angka yang kecil walaupun saat ini masih ditangguhkan,” kata AHY.

    Untuk merespons situasi ini, AHY menekankan pentingnya memperkuat struktur ekonomi domestik. Hal ini bertujuan agar Indonesia mampu bertahan saat ekspor tertekan, melalui penguatan daya beli masyarakat serta menjaga stabilitas harga.

    “Di samping itu, kita juga harus terus mendatangkan investasi untuk melanjutkan pembangunan dan membuka lapangan pekerjaan,” sambung dia.

    AHY juga mengutip pesan dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), agar krisis global ini dijadikan momentum untuk mendorong transformasi ekonomi nasional, termasuk percepatan hilirisasi,

    AHY menyerukan pentingnya memperkuat sistem perdagangan dan kerja sama multilateral yang adil dan tidak diskriminatif. Ia mendorong diversifikasi pasar dan mitra strategis Indonesia, khususnya di kawasan Eropa, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, dan negara-negara lainnya.

    “Bersama mitra-mitra strategis Indonesia harus terus memperkuat sistem perdagangan dan kerja sama multilateral yang tidak diskriminatif dan juga saling menguntungkan,” kata AHY terkait upaya merespons tarif impor Trump. 

  • AHY: RI harus bangun solidaritas untuk hadapi kebijakan Trump

    AHY: RI harus bangun solidaritas untuk hadapi kebijakan Trump

    Kami percaya solidaritas adalah kekuatan kita, kolaborasi adalah harapan kita

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute (TYI) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan Indonesia perlu membangun solidaritas, termasuk di area regional, untuk menghadapi kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “Kami percaya solidaritas adalah kekuatan kita, kolaborasi adalah harapan kita,” kata AHY dalam kegiatan TYI bertajuk “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global” di Jakarta, Minggu.

    Menurutnya, kebijakan Trump memancing dunia yang makin terfragmentasi, baik secara ekonomi, politik, maupun keamanan.

    Pengenaan tarif resiprokal AS berpotensi menciptakan aliansi-aliansi baru yang saling bersaing, bahkan dalam konteks yang lebih luas dari perdagangan.

    Maka dari itu, TYI merekomendasikan agar Indonesia memperkuat solidaritas ASEAN. Penting bagi ASEAN untuk tidak terpecah oleh agenda masing-masing. AHY pun berpendapat berbagai forum regional, seperti ASEAN+, juga harus dimanfaatkan dengan lebih efektif.

    Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu juga menyampaikan rekomendasi penguatan ekonomi domestik. Pemerintah perlu berfokus pada stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan pembukaan lapangan kerja.

    Langkah strategis lain yang juga perlu diambil yaitu transformasi dari krisis ke peluang.

    “Kita harus bisa mengubah krisis menjadi peluang, from crisis to opportunity. Kita harus mengembalikan transformasi ekonomi kita serta mempercepat modernisasi dan digitalisasi. Kita juga membutuhkan ekonomi hijau, termasuk transisi energi,” jelasnya.

    Rekomendasi terakhir yang ia sampaikan terkait diversifikasi pasar dan mitra strategis. Indonesia perlu mengembangkan perdagangan di sejumlah kawasan, seperti Eropa, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, dan negara-negara Global South lainnya.

    “Bersama dengan mitra strategis, Indonesia harus terus memperkuat sistem perdagangan dan kerja sama multilateral yang tidak diskriminatif,” tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menegaskan Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan guna merespons kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).

    Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan ke-12 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (12th ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting/AFMGM) di Kuala Lumpur, Malaysia.

    Menkeu merinci bentuk penanganan itu bisa berupa nilai tukar, imbal hasil Surat Utang Negara (SUN), dan kepercayaan pasar terhadap pasar modal.

    Sri Mulyani bersama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono juga menghadiri pertemuan berformat lebih bebas yang membahas kebijakan penerapan tarif resiprokal liberation day, antara lain Retreat Menteri Keuangan serta pertemuan antara ASEAN dengan Business Councils di ASEAN.

    Untuk merespons langkah AS, anggota ASEAN sepakat untuk tidak melakukan retaliasi, namun akan melakukan negosiasi secara bilateral maupun bersama-sama dalam kerangka kesepakatan perdagangan dan investasi dengan AS.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Apple-NVIDIA Bisa Napas, Smartphone-Chip dari China Tak Kena Tarif 145%

    Apple-NVIDIA Bisa Napas, Smartphone-Chip dari China Tak Kena Tarif 145%

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Donald Trump memberikan pengecualian dari tarif resiprokal atau “tarif balasan” 145% untuk produk smartphone, barang elektronik, hingga chip yang diimpor dari China. 

    Keputusan itu memberikan angin segar bagi perusahaan teknologi seperti Apple, Dell, dan NVIDIA yang bergantung pada produk impor, terutama dari China dan Taiwan. 

    Dilansir dari Reuters pada Minggu (13/4/2025), Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS menerbitkan daftar kode tarif yang dikecualikan dari pajak impor. Pengecualian ini berlaku surut hingga 5 April 2025 pukul 12:01 pagi EDT (0401 GMT). 

    CBP AS mencantumkan 20 kategori produk, termasuk kode 8471 yang luas untuk semua komputer, laptop, drive disk, dan pemrosesan data otomatis. Daftar tersebut juga mencakup perangkat semikonduktor, peralatan, chip memori, dan layar panel datar.

    Pemberitahuan tersebut tidak memberikan penjelasan atas langkah tersebut, tetapi pengecualian pada tengah malam itu memberikan kelegaan bagi perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Apple, Dell Technologies, dan banyak importir lainnya.

    Tindakan Trump juga mengecualikan barang-barang elektronik tertentu dari tarif “dasar” 10% untuk barang-barang dari sebagian besar negara selain China, mengurangi biaya impor untuk semikonduktor dari Taiwan dan iPhone yang diproduksi di India.

    Analis Wedbush Securities Dan Ives menyebut pengumuman tersebut sebagai berita paling bullish yang bisa didengar akhir pekan ini.

    “Masih ada ketidakpastian dan volatilitas yang jelas di depan dengan negosiasi-negosiasi China ini. Namun, erusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Apple, Nvidia, Microsoft, dan industri teknologi yang lebih luas dapat bernapas lega pada akhir pekan ini hingga hari Senin,” kata Ives dikutip dari Reuters. 

    Banyak CEO perusahaan teknologi telah merangkul Trump saat ia memulai masa jabatan keduanya, menghadiri pelantikannya pada tanggal 20 Januari 2024 di Washington DC dan merayakannya bersama Trump.

    CEO Apple Tim Cook bahkan menjadi tuan rumah pesta pra-pelantikan dan mengunjungi Trump di rumahnya di Florida.

    Pengecualian produk impor China hanya berlaku untuk tarif resiprokal, yang naik menjadi 125% minggu ini, menurut seorang pejabat Gedung Putih. Bea masuk 20% sebelumnya yang diberlakukan Trump untuk semua impor China, yang menurutnya, terkait dengan krisis fentanil AS tetap berlaku.
    Namun, pejabat tersebut mengatakan bahwa Trump akan segera meluncurkan investigasi perdagangan keamanan nasional baru terhadap semikonduktor yang dapat mengarah pada tarif baru lainnya.

    Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Trump telah menjelaskan bahwa AS tidak dapat bergantung pada China untuk memproduksi teknologi penting seperti semikonduktor, chip, ponsel pintar, dan laptop.
    Namun dia mengatakan bahwa atas arahan Trump, perusahaan teknologi besar, termasuk Apple dan pembuat chip Nvidia dan Taiwan Semiconductor.

    “Mereka harus bergegas untuk melakukan produksi di Amerika Serikat sesegera mungkin,” ujarnya.