Negara: Amerika Serikat

Tanda Tanya Visa Ratusan Mahasiswa Asing dkk Mendadak Dicabut AS

Jakarta –

Pencabutan visa terhadap ratusan mahasiswa hingga peneliti asing di Amerika Serikat tanpa alasan yang jelas menimbulkan tanda tanya. Tindakan ini dilakukan di tengah kebijakan imigrasi yang semakin ketat di bawah pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

Berdasarkan laporan CNN setelah meninjau dokumen pengadilan, pernyataan dari pengacara, dan pengumuman dari lebih dari 80 universitas dan perguruan tinggi di seluruh negeri, mengonfirmasi bahwa lebih dari 525 mahasiswa, dosen, dan peneliti telah visanya dicabut tahun ini.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio bulan lalu mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri, di bawah kepemimpinannya, telah mencabut lebih dari 300 visa, sebagian besar adalah visa mahasiswa.

Kasus-kasus yang pertama kali menjadi sorotan publik menarget individu yang dituduh mendukung organisasi teroris, seperti penangkapan Mahmoud Khalil setelah aksi protes pro-Palestina di Universitas Columbia.

Namun saat ini semakin banyak ancaman deportasi terhadap mahasiswa terjadi karena alasan yang relatif sepele-seperti pelanggaran kecil yang sudah lama terjadi, menurut pengacara imigrasi-atau bahkan tanpa alasan yang jelas.

Penargetan terhadap warga negara asing yang terafiliasi dengan universitas-universitas ternama AS ini terjadi di tengah tindakan keras imigrasi yang lebih luas oleh pemerintahan Trump, termasuk penggunaan kewenangan luas untuk menyatakan sejumlah migran sebagai anggota geng dan mendeportasi mereka tanpa sidang.

“Semua instrumen dalam undang-undang imigrasi sebenarnya sudah ada sebelumnya, tapi sekarang digunakan dengan cara yang menimbulkan kepanikan massal, kekacauan, dan ketakutan, dengan harapan para mahasiswa tidak mendapatkan bantuan hukum yang memadai dan pada akhirnya akan meninggalkan negara ini secara sukarela,” kata Jeff Joseph, presiden terpilih Asosiasi Pengacara Imigrasi Amerika.

Dilansir CNN, Minggu (13/4/2025), pengacara Petrova, Greg Romanovsky menyebut tindakan yang dilakukan otoritas AS itu sebagai hukuman yang tidak sebanding. Greg mengatakan apa yang dilakukan kliennya hanya sebagai kesalahan yang tidak disengaja.

CNN meminta tanggapan dari Departemen Keamanan Dalam Negeri terkait hal tersebut namun tidak memberikan komentar. Kendati demikian, departemen tersebut menyampaikan kepada pesan ABC News mengenai alasan penahanan Petrova.

“Pesan-pesan yang ditemukan di ponsel (Petrova) mengungkap bahwa ia berencana menyelundupkan material tersebut melewati bea cukai tanpa mendeklarasikannya,” tulis pesan tersebut.

Saat ini Petrova mendekam di fasilitas tahanan Imigrasi dan Bea Cukai di Louisiana. Menurut catatan ICE, dia menunggu sidang pada 9 Juni yang bisa berakhir dengan deportasinya ke Rusia.

Menurut pengacaranya, Petrova kemungkinan akan segera ditangkap karena sikap vokalnya menentang invasi Rusia ke Ukraina.

“Penahanannya tidak hanya tidak perlu, tapi juga tidak adil,” ujar Romanovsky.

Baca imbauan KBRI di halaman berikutnya

Imbauan KBRI ke Mahasiswa Indonesia

Sehubungan dengan meningkatnya pengawasan dan penegakan aturan terhadap visa pelajar internasional di AS, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington DC memberikan imbauan kepada mahasiswa Indonesia. KBRI meminta seluruh mahasiswa Indonesia untuk mematuhi aturan yang berlaku di sana.

Imbauan terhadap mahasiswa Indonesia di AS ini disampaikan oleh KBRI lewat akun Instagram @indonesiaindc, seperti dilihat Minggu (13/4/2025). KBRI mengingatkan WNI di Amerika Serikat untuk selalu menjaga status visa F-1 atau J-1 dengan baik.

“Sehubungan dengan meningkatnya pengawasan dan penegakan aturan terhadap visa pelajar internasional oleh otoritas imigrasi Amerika Serikat, seluruh mahasiswa Indonesia pemegang visa F-1 dan/atau J-1 diimbau untuk lebih berhati-hati dan memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan imigrasi yang berlaku,” tulis imbauan KBRI.

KBRI juga menyampaikan, visa dapat dicabut apabila terdapat pelanggaran antara lain, melakukan pekerjaan tanpa izin resmi (di luar OPT/CPT), tidak mempertahankan status sebagai mahasiswa penuh waktu (full-time student) dan terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum, baik hukum lokal maupun federal.

Adapun konsekuensi pencabutan visa F-1 dan J-1 mencakup antara lain: tidak dapat kembali ke Amerika Serikat meskipun form I-20 masih aktif, visa dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat digunakan, dan penolakan masuk kembali saat pemeriksaan imigrasi.

Akibat hal tersebut, KBRI menyampaikan imbauan untuk mahasiswa di AS sebagai berikut:

1. Segera menghubungi Designated School Official (DSO) apabila terjadi perubahan status atau menghadapi kendala imigrasi
2. Berkonsultasi dengan pengacara imigrasi profesional apabila diperlukan
3. Tidak kembali ke AS tanpa visa F-1 atau J-1 yang sah dan masih berlaku
4. Memastikan status imigrasi dalam kondisi aman sebelum melakukan perjalanan internasional atau mengambil keputusan penting
5. Menghubungi hotline perwakilan RI setempat untuk akses bantuan kekonsuleran, jika menghadapi tindakan dari otoritas imigrasi AS
6. Kelola Media Sosial dengan Bijak – Hindari unggahan yang bisa disalahartikan dan berdampak hukum.
7. Aktif di Komunitas Lokal – Gabung Permias/Mata Garuda untuk info, bantuan, & dukungan. Selalu Bawa ID – Wajib saat bepergian di luar tempat tinggal.
8. Cek & Perbarui Dokumen – Pastikan visa, I-20/DS-2019, dan paspor selalu aktif.
9. Gunakan Fasilitas Kampus – Konsultasi status imigrasi lewat International Student Services.
10. Simpan Dokumen Cadangan – Buat salinan digital & cetak dokumen penting.
11. Hindari Travel Saat Status Tidak Jelas – Bisa berujung penolakan masuk kembali ke AS.
12. Jaga Kesehatan Mental – Rutin hubungi keluarga/teman di Indonesia.
13. Lapor ke DSO – Wajib dalam 10 hari untuk perubahan alamat, jurusan, kampus, beasiswa, dll.
14. Tetap waspada, patuhi aturan dan, dan saling jaga!

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

13/04/2025 20:05
Apresiasi The Yudhoyono Institute pada strategi Prabowo

Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam forum diskusi bertajuk “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global”, di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (13/4/2025). Foto: Rizky Rian Saputra

Apresiasi The Yudhoyono Institute pada strategi Prabowo
Dalam Negeri
Editor: Nandang Karyadi
Minggu, 13 April 2025 – 15:00 WIB

Elshinta.com – The Yudhoyono Institute (TYI) memberikan apresiasi pada strategi diplomasi yang dijalankan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam menghadapi dinamika global akibat kebijakan sepihak Amerika Serikat.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif TYI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam forum diskusi bertajuk “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global”, yang diselenggarakan di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (13/4/2025).

“Kita mengapresiasi langkah Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah menjalankan dual track diplomacy. Pertama, dengan mengirimkan tim negosiasi ke Washington DC. Yang kedua, secara paralel membangun komunikasi aktif dengan para pemimpin Asia dan juga para pemimpin dunia lainnya,” ujar AHY di hadapan peserta diskusi.

Menurut AHY, langkah ini tidak hanya tanggap terhadap situasi, tetapi juga adaptif dalam menghadapi kompleksitas tantangan internasional. Diplomasi yang dilakukan pemerintah, menurutnya, menunjukkan karakter kepemimpinan yang tidak reaktif, namun juga tidak bersikap pasif.

Menurutnya, kebijakan kebijakan tarif impor tinggi yang diberlakukan Presiden Donald Trump dan dampaknya terhadap ekonomi global dapat berisiko memecah dunia ke dalam dua arah ekstrem.

“Arah pertama adalah perlawanan kolektif, di mana negara-negara lain akan menjauhi dominasi Amerika Serikat dan membentuk blok ekonomi baru. Arah kedua, jika kebijakan ini terbukti efektif, maka dunia justru akan semakin tunduk pada satu kekuatan hegemonik yang mendominasi, yakni Amerika Serikat,” paparnya.

Bahkan AHY menilai bahwa kebijakan AS bukan hanya mengguncang sistem perdagangan internasional, tapi juga berpotensi mengacaukan stabilitas politik dan keamanan global.

“Dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi juga politik dan keamanan. Polarisasi akan semakin tajam, aliansi baru akan terbentuk, dan konflik lama bisa membesar, terutama di kawasan Asia Pasifik,” ungkapnya.

Penulis: Rizky Rian Saputra

Sumber : Radio Elshinta

13/04/2025 19:59
Remaja AS Curi Uang & Bunuh Orang Tua Buat Gulingkan Trump

Jakarta, CNBC Indonesia — Nikita Casap, seorang remaja di Wisconsin, Amerika Serikat (AS) membunuh kedua orang tuanya dan mencuri properti senilai lebih dari US$10.000 dan penyalahgunaan identitas untuk mendapatkan uang.

Menurut otoritas Waukesha County pembunuhan dan pencurian itu dilakukan Casap untuk melancarkan rencana membunuh Presiden AS Donald Trump.

Adapun mengutip ABC News, Minggu (13/4/2025), ayah tiri remaja itu, Donald Mayer, 51 tahun, dan ibunya, Tatiana Casap, 35 tahun, ditemukan tewas di dalam rumah mereka oleh Departemen Sheriff Waukesha County pada tanggal 1 Maret, menurut siaran pers dari departemen tersebut.

Departemen sheriff mengeluarkan surat perintah penggeledahan dan mengatakan mereka menemukan materi di ponsel remaja tersebut terkait dengan “The Order of Nine Angles,” yang merupakan “jaringan individu yang memegang pandangan ekstremis bermotivasi rasial Nazi baru,” menurut para penyelidik.

Biro Investigasi Federal meninjau dokumen yang diduga ditulis oleh remaja tersebut, yang menyerukan pembunuhan Trump dan dimulainya revolusi untuk “menyelamatkan ras kulit putih,” menurut dokumen pengadilan federal.

Selain itu juga ditemukan tulisan yang diduga menunjukkan gambar Adolf Hitler dengan teks berikut: “HAIL HITLER HAIL THE WHITE RACE HAIL VICTORY,” menurut dokumen pengadilan.

“Dia berhubungan dengan pihak lain tentang rencananya untuk membunuh Presiden dan menggulingkan pemerintah Amerika Serikat. Dan dia membayar, setidaknya sebagian, sebuah pesawat nirawak dan bahan peledak untuk digunakan sebagai senjata pemusnah massal untuk melakukan serangan,” kata penyelidik dalam pernyataan tertulis federal.

“Pihak lain, yang dihubungi Casap, tampaknya mengetahui rencana dan tindakannya dan telah memberikan bantuan kepada Casap dalam melaksanakannya,” menurut surat pernyataan itu.

Casap hadir di pengadilan pada tanggal 9 April untuk sidang pendahuluan atas tuduhan negara bagiannya. Ia belum mengajukan pembelaan dan masih dalam tahanan. Sidang pengadilan berikutnya adalah untuk dakwaan pada tanggal 7 Mei, menurut berkas pengadilan Waukesha County.

(mkh/mkh)

13/04/2025 19:54
Jeda 90 Hari Bisa Dimanfaatkan

PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan negosiasi dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait tarif impor.

Charles mengatakan pemerintah bisa memanfaatkan masa penundaan tarif impor selama 90 hari yang diberikan Trump sebagai momentum strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi dagang.

“Upaya negosiasi yang dilakukan pemerintah harus didukung. Pemerintah bisa memanfaatkan waktu jeda yang ada. Kita perlu bergerak cepat baik di jalur diplomasi maupun di dalam negeri untuk memastikan sektor industri kita tidak terdampak secara signifikan,” kata Charles, Minggu, 13 April 2025.

Charles juga mendorong reformasi kebijakan domestik yang mendukung daya saing ekspor nasional sebagai respons dari kondisi global saat ini.

Dia menilai penundaan tarif sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia memberikan ruang, tetapi harus direspons langkah konkret. Apalagi, dalam tensi perang dagang yang kian tinggi, Indonesia dinilai memiliki peluang besar menjadi tujuan alternatif investasi dan ekspor, terutama dari negara-negara yang diprediksi akan terdampak lebih besar seperti Vietnam, China, hingga Thailand.

“Sektor tekstil, sepatu, garmen, dan furnitur adalah contoh industri yang punya prospek cerah di tengah dinamika global ini. Pemerintah perlu segera mempercepat kebijakan deregulasi ekspor, penyederhanaan izin usaha, serta insentif fiskal agar kita bisa menangkap peluang re-shoring dari negara lain,” ujarnya.

Seperti diketahui, Trump menunda penerapan tarif impor jilid II yang seharusnya berlaku efektif Rabu, 9 April 2025. Periode penundaan berlaku 90 hari ke 75 negara, kecuali China. Meski menunda 3 bulan, tapi Trump tetap mengenakan tarif impor minimum, yaitu 10 persen.

Penundaan tersebut termasuk Indonesia yang sebelumnya kena 32 persen. Vietnam yang dikenai 34 persen juga menjadi 10 persen untuk sementara. Trump beralasan penundaan selama 90 hari lantaran banyak pihak merespons berlebihan keputusannya terkait tarif dagang.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan Prabowo sudah meminta waktu untuk bertemu dengan Trump. Salah satu isu yang dibahas bila pertemuan Prabowo dan Trump bila nantinya terwujud adalah terkait pengenaan tarif impor bagi Indonesia.

Dalam proses negosiasi, Charles menilai pemerintah perlu menyusun skema negosiasi yang seimbang. Salah satunya dengan mempertimbangkan peningkatan impor dari AS untuk sektor-sektor strategis seperti kedelai, LPG, serta produk pangan.

“Jika AS ingin mengurangi defisit dagangnya, maka Indonesia bisa menawarkan peningkatan impor produk-produk tertentu, sepanjang itu tidak merugikan industri dalam negeri. Ini adalah bagian dari diplomasi timbal balik yang rasional,” tuturnya.

Menurut Charles, satuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang selama ini dinilai menghambat masuknya investasi juga perlu direformasi.

“Adanya momentum negosiasi dengan AS bisa menjadi pintu masuk penyempurnaan regulasi TKDN. TKDN harus ditinjau ulang agar tetap melindungi kepentingan nasional, namun tetap menarik bagi investor,” tutur legislatif dari dapil Jawa Timur IV itu.

“Kami yakin, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo mampu melakukan negosiasi dengan baik,” ujarnya.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

13/04/2025 19:53
Kejagung Sita 21 Motor Mewah Terkait Suap Penanganan Ekspor CPO, Ini Merek-mereknya

PIKIRAN RAKYAT – Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita 21 unit sepeda motor mewah, termasuk Harley Davidson, Honda Monkey, Piaggio, BMW, dan Triumph, serta 7 unit sepeda pada Minggu, 13 April 2025. Penyitaan dilakukan terkait dugaan suap penanganan perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO) yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan, puluhan motor dan sepeda diangkut menggunakan tiga towing dan tiba di Kejagung sekira pukul 17.55 WIB. Akan tetapi, belum diketahui secara pasti dari tangan siapa saja kendaraan-kendaraan tersebut disita. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, barang bukti tersebut didapat hasil penggeledahan di beberapa tempat.

“Penyidik baru saja melakukan penggeledahan di beberapa tempat, baru saja kita menerima sekitar 21 unit sepeda motor dengan berbagai jenis dan 7 unit sepeda,” kata Harli Siregar kepada wartawan di Kejagung, Jakarta Selatan, Minggu, 13 April 2025.

Harli mengatakan, pihaknya akan menyampaikan informasi terperinci soal penyitaan kendaraan-kendaraan tersebut. Menurutnya, ada beberapa penyidik yang masih berada di luar daerah untuk mencari barang bukti.

“Kita akan rilis secara lengkap apa yang sudah dilakukan oleh penyidik terhadap penyitaan barang bukti. Karena masih ada juga penyidik yang kerja di luar daerah,” ujar Harli.

Ketua PN Jakarta Selatan Jadi Tersangka

Sebelumnya, Kejagung menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta (MAN), sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi ekspor CPO atau minyak sawit mentah yang diadili di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus). Saat penanganan kasus ini, Arif menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakpus.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Abdul Qohar menyampaikan, penetapan tersangka terhadap MAN dilakukan setelah penyidik mengantongi bukti kuat adanya praktik suap dalam proses penanganan perkara korupsi tersebut.

“Penyidik menemukan adanya alat bukti baik berupa dokumen dan uang yang mengarah pada suap atau gratifikasi terkait penanganan perkara di PN Jakpus,” kata Abdul Qohar dalam konferensi pers, Sabtu, 12 April 2025, malam.

Penggeledahan juga dilakukan kembali pada Sabtu (12/4) di berbagai lokasi di Jakarta dan beberapa daerah di luar ibu kota. Hasilnya, penyidik menemukan sejumlah barang bukti berupa dokumen dan uang tunai yang mengarah pada dugaan suap terhadap hakim yang menangani perkara korupsi ekspor CPO.

Dalam penggeledahan di rumah dan mobil milik Wahyu Gunawan (WG) selaku panitera muda perdata PN Jakpus dan rumah seorang pengacara berinisial AR, Kejagung menemukan barang bukti yakni:

– Uang Dolar Singapura sebanyak 40 ribu

– 5.790 Dolar Amerika Serikat

– 200 yen

– Rp10 juta

– 3.400 Dolar Singapura

– 600 Dolar Amerika Serikat

– 11 Juta Rupiah dari mobil milik WD

– Rp136 juta dari rumah AR

Selain itu, disita juga uang dalam pecahan asing dan rupiah yang disimpan dalam amplop, dompet, dan tas. Beberapa kendaraan mewah seperti satu unit Ferrari, Nissan GT-R, Mercedes-Benz, dan Lexus turut diamankan sebagai barang bukti.

“Selanjutnya penyidik membawa beberapa orang panitera muda perdata pada PN Jakarta Utara. MS dan AR berprofesi sebagai advokat karena ditemukan dokumen dan uang dari yang bersangkutan. MAN ketua Pengadilan Negeri Kaksel. Karena digeledah ditemukan beberapa uang,” tutur Abdul Qohar.

Rp60 Miliar untuk Putusan Onslag

Dari hasil pemeriksaan, penyidik mengungkap adanya dugaan suap senilai Rp60 miliar yang diberikan kepada Muhammad Arif Nuryanta (MAN). Suap tersebut diduga diberikan untuk memengaruhi putusan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO terhadap tiga korporasi besar, yakni Permata Hijau Grup, Wilmar Grup, dan Musim Mas Grup.

Ketiga perkara tersebut telah diputus pada 19 Maret 2025 oleh majelis hakim PN Jakpus dengan putusan onslag atau lepas dari segala tuntutan hukum. Suap kepada Muhammad Arif Nuryanta diduga diberikan oleh pengacara atas nama Marcella Santoso (MS) dan Ariyanto (AR) melalui Wahyu Gunawan (WG).

“Jadi ketiga perkara korporasi terdiri dari beberapa perusahaan tersebut sudah diputus tanggal yang sama tanggal 19 maret 2025,” ucap Abdul Qohar.

“Terkait putusan onslaag ditemuka fakta alat bukti MS dan AR melakukan perbuatan pemberian suap atau gratifikasi kepada MAN sebanyak diduga sebanyak Rp 60 Miliyar. Dimana pemberian suap diberikan melalui WG. Pemberian ini dalam rangka pengurusan perkara di maksud agar majelis hakim yang mengadili memberikan putusan onslaag,” katanya melanjutkan.

Empat Tersangka Resmi Ditahan

Setelah pemeriksaan intensif, Kejagung menetapkan empat orang sebagai tersangka:

1. Wahyu Gunawan (WG) selaku Panitera Muda pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara

2. Marcella Santoso (MS) selaku pengacara

3. Ariyanto (AR) selaku pengacara

4. Muhammad Arif Nuryanta (MAN) selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Para tersangka dijerat pasal-pasal berbeda sesuai peran masing-masing dalam tindak pidana korupsi ini. Mereka resmi ditahan selama 20 hari ke depan sejak Sabtu, 12 April 2025.

“Tersangka WG di rutan kelas 1 Jaktim cabang KPK. Tersangka MS ditahan di rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung. Tersangka AR ditahan dirutan Salemba Kejaksan Negeri Jaksel. Tersangka MAN ditahan di rutan Salemba cabang Kejagung,” ujar Abdul Qohar.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

13/04/2025 19:48
Guru Besar Telkom University Soroti Dampak Tarif Trump dan Strategi Indonesia Hadapi Proteksionisme Global

PIKIRAN RAKYAT – Penerapan kebijakan proteksionis oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, termasuk tarif impor tinggi, memberikan dampak yang signifikan terhadap dinamika perdagangan global, termasuk hubungan dagang Indonesia-AS.

Menanggapi hal ini, Prof. Dr. Farida Titik Kristanti, Guru Besar Bidang Manajemen Keuangan dari Telkom University, memberikan pandangan komprehensif mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam merespons kebijakan tersebut.

Menurut Prof. Farida, kebijakan tarif impor tinggi yang diberlakukan pada era Trump bisa menyebabkan beberapa dampak utama terhadap ekspor Indonesia ke AS, seperti penurunan permintaan terhadap produk ekspor unggulan (misalnya tekstil, elektronik, dan hasil pertanian), serta terganggunya rantai pasok global yang sebelumnya bergantung pada jalur perdagangan yang lebih terbuka.

“Barang-barang dari Indonesia menjadi lebih mahal di pasar AS akibat tarif tersebut, sehingga permintaan menurun. Sektor-sektor seperti otomotif dan kelapa sawit sangat terdampak,” katanya.

Meski demikian, Prof. Farida juga menekankan bahwa kebijakan tersebut harusnya bisa mendorong Indonesia untuk lebih agresif dalam mendiversifikasi pasar ekspor dan memperkuat hubungan bilateral dengan negara lain. “Kondisi ini seharusnya menjadi momentum untuk membuka pasar baru seperti Asia Selatan, Timur Tengah, dan Amerika Latin,” tambahnya.

Menanggapi perang dagang AS-Tiongkok, Prof. Farida menilai bahwa situasi tersebut memberikan peluang strategis bagi Indonesia untuk mengisi kekosongan pasokan produk ke AS yang sebelumnya dipenuhi oleh Tiongkok. Ia menyebutkan bahwa Indonesia dapat mengambil peran dalam sektor manufaktur, otomotif, dan pertanian, namun juga harus bersaing dengan negara-negara seperti Vietnam dan India.

“Kita memang bisa menarik investor asing yang ingin keluar dari Tiongkok, tetapi tetap harus meningkatkan daya saing industri domestik,” ujarnya.

Efektif

Mengenai respons pemerintah Indonesia terhadap kebijakan AS, seperti peningkatan impor produk AS dan pengurangan tarif, Prof. Farida menilai langkah ini cukup efektif dalam jangka pendek untuk meredakan ketegangan dan menjaga hubungan baik. Namun, ia mengingatkan bahwa strategi jangka panjang tetap dibutuhkan agar tidak merugikan industri nasional.

“Pendekatan diplomatis ini memang bisa menjaga hubungan bilateral tetap stabil, tetapi Indonesia juga harus aktif memperkuat posisi tawar lewat negosiasi dan kerja sama regional seperti RCEP dan IA-CEPA,” katanya menegaskan.

Lebih jauh, Prof. Farida menyarankan lima strategi jangka panjang yang bisa ditempuh Indonesia agar tetap kompetitif di tengah tren proteksionisme global:

Penguatan daya saing industri domestik melalui hilirisasi, insentif ekspor, dan inovasi. Kemudian diversifikasi pasar ekspor agar tidak bergantung pada satu negara. Ketiga, percepatan perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral guna menjamin akses pasar jangka panjang.

Keempat, peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur ekonomi untuk menurunkan biaya logistik dan produksi. Terakhir, promosi produk bernilai tambah dan berkelanjutan (green products) agar dapat masuk pasar global yang lebih selektif.

Terkait arah kebijakan luar negeri di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Prof. Farida mendukung pernyataan beliau mengenai pentingnya ‘hubungan yang adil dan seimbang’ dalam konteks diplomasi ekonomi Indonesia-AS.

“Indonesia harus mulai memainkan peran yang lebih strategis, bukan hanya sebagai pasar, tetapi sebagai mitra dagang sejajar yang juga memiliki kekuatan tawar,” katanya. Ia menambahkan bahwa forum seperti TIFA dan IPEF harus dimanfaatkan secara optimal dalam membangun kemitraan dagang yang lebih simetris.

Terakhir, mengenai keputusan Indonesia yang tidak melakukan tindakan balasan terhadap tarif AS, Prof. Farida menyebut pendekatan ini sebagai langkah cerdas selama diimbangi dengan diplomasi aktif dan strategi jangka panjang yang tepat.

“Tidak perlu membalas dengan tarif, tetapi harus tetap tegas di meja perundingan. Diplomasi ekonomi Indonesia harus bersifat fleksibel namun tetap berprinsip,” ucapnya.

Dengan pendekatan yang proaktif, inovatif, dan strategis, Prof. Farida optimistis bahwa Indonesia dapat bertahan dan bahkan tumbuh menjadi kekuatan dagang baru di tengah tantangan global yang terus berubah. (*)

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

13/04/2025 19:46
Perang Dagang Memanas, RI Siap Ambil Alih Pangsa Pasar Furnitur China di AS?

Bisnis.com, JAKARTA – Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mengungkap kesiapan industri mebel lokal untuk mengambil alih pangsa pasar China di Amerika Serikat (AS) imbas perang tarif antara AS-China.

Terlebih, furnitur asal Indonesia disebut terbebas dari kebijakan tarif resiprokal atau bea masuk tambahan ke AS sebesar 32%. Pasalnya, komoditas tersebut dinilai tak berisiko dan masih saling menguntungkan dalam perdagangan kedua negara.

Ketua Umum Himki Abdul Sobur mengatakan peluang ekspor furnitur ke AS masih sangat terbuka, bahkan bisa meningkat kala perang dagang berlangsung. Dia pun meminta pelaku usaha agar memanfaatkan momentum saat ini.

“Meningkatkan kapasitas produksi dan desain agar bisa mengisi kekosongan pasar akibat tergesernya produk dari negara-negara yang dikenai tarif terutama ceruk pasar yang ditinggalkan China hampir US$10 miliar,” kata Sobur kepada Bisnis, Minggu (13/4/2025).

Sebagaimana diketahui, AS menerapkan tarif timbal balik atas barang asal China sebesar 145%, kecuali peralatan teknologi seperti ponsel pintar hingga semikonduktor. Bagi Indonesia, momentum ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan.

Sobur menerangkan, meskipun produk furnitur Indonesia tidak terdampak langsung oleh tarif tersebut, pelaku usaha perlu tetap waspada terhadap dampak lanjutan dari ketegangan perdagangan global.

“Potensi relokasi permintaan dari buyer AS yang sebelumnya mengambil [furnitur] dari China, yang bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi produsen Indonesia,” jelasnya.

Pelaku usaha lokal memiliki tantangan untuk menjaga ketepatan waktu dan kualitas sebagai kunci untuk memenangkan kepercayaan buyer AS selain inovasi dan efisiensi. Dia menargetkan agar ekspor furnitur ke AS tetap tumbuh positif di tengah ketidakpastian global.

Di sisi lain, Indonesia juga tetap harus berwaspada atas risiko fluktuasi biaya logistik internasional dan perubahan kebijakan bea masuk dari negara lain akibat efek domino dari perang dagang ini.

Terlebih, ketidakpastian ekonomi global, yang bisa mempengaruhi daya beli konsumen di pasar utama seperti AS dan Eropa. Kendati demikian, Himki tetap ooptimistis dapat meningkatkan kinerja ekspor tahun ini.

“Tahun ini kami menargetkan pertumbuhan ekspor furnitur secara nasional sekitar 8–10%, dengan kontribusi signifikan dari pasar AS. Terlebih dengan produk China yang akan sangat mahal ada potebsi Indonesia tumbuh di atas target 8-10% bahkan bisa capai 10-15% dengan penguatan kapasitas produksi,” pungkasnya.

13/04/2025 19:40
Tupperware Gulung Tikar di RI, Kemnaker Terima Aduan PHK?

Jakarta –

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengaku belum menerima aduan terkait adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) Tupperware Indonesia. Diketahui, produsen wadah penyimpanan makanan asal Amerika Serikat (AS) itu menghentikan operasional bisnisnya di Tanah Air sejak 31 Januari 2025.

“Nggak ada laporan (PHK Tupperware Indonesia),” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri kepada detikcom, Minggu (13/4/2025).

Indah menyebut tidak semua PHK harus dilaporkan ke Kemnaker, sepanjang PHK disepakati kedua belah pihak yakni perusahaan dan pegawai.

“Mungkin sepakat PHK-nya. Tidak semua harus ngadu ke Kemnaker kalau PHK disepakati kedua belah pihak (pekerja dan pengusaha),” ucap Indah.

Dihubungi terpisah, Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut model bisnis yang digunakan perusahaan mengacu pada sistem Multi Level Marketing (MLM). Alhasil, ia tidak mendapatkan informasi terkait buruh yang terdampak atas penghentian operasional Tupperware Indonesia.

“Tidak ada infonya (jumlah buruh yang terdampak penghentian operasi Tupperware Indonesia) karena penjualannya sistem MLM,” kata Said.

Sebelumnya, Tupperware mengumumkan untuk menutup bisnisnya di Indonesia usai 33 tahun beroperasi. Keputusan itu merupakan bagian dari langkah global perusahaan.

“Dengan berat hati, kami mengumumkan bahwa Tupperware Indonesia secara resmi telah menghentikan operasional bisnisnya sejak 31 Januari 2025. Keputusan ini adalah bagian dari langkah global perusahaan,” tulis pengumuman di Instagram resmi @tupperwareid.

(aid/rrd)

13/04/2025 19:30
Terungkap! Ini Alasan Furnitur RI Bebas dari Tarif Trump

Bisnis.com, JAKARTA – Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mengungkap alasan produk furnitur asal Indonesia tak dikenakan tarif resiprokal atau bea masuk tambahan ke Amerika Serikat (AS) yang ditetapkan oleh Presiden Donald Trump.

Adapun, AS merupakan pasar ekspor utama mebel dengan pangsa sebesar 53% dan kerajinan 44%.

Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur mengatakan industri furnitur Indonesia tidak termasuk dalam daftar yang dikenai tarif tambahan karena beberapa faktor keamanan dan hubungan perdagangan yang terjalin baik.

“Berdasarkan informasi terakhir, tarif tambahan yang diberlakukan oleh pemerintahan Donald Trump lebih difokuskan pada produk-produk dari Tiongkok dan beberapa sektor strategis lainnya,” ujar Sobur kepada Bisnis, Minggu (13/4/2025).

Dia pun menerangkan bahwa produk furnitur asal Indonesia tidak dianggap sebagai ancaman perdagangan oleh AS. Produk ini juga telah dikenal memiliki nilai tambah tinggi berbasis material alami dan kerajinan tangan.

Terlebih, furnitur Indonesia tidak bersaing langsung dengan produk manufaktur massal dari China yang menjadi sasaran utama tarif. Selain itu, hubungan perdagangan antara Indonesia dan AS dalam sektor furnitur selama ini cukup stabil dan cenderung saling menguntungkan.

“Meskipun furnitur Indonesia tidak terdampak langsung oleh tarif tersebut, kita tetap perlu waspada terhadap dampak lanjutan dari ketegangan perdagangan global,” terangnya.

Adapun, ekspor mebel ke AS tercatat mencapai US$943,3 juta pada 2023 kemudian naik menjadi US$1,03 miliar pada 2024 atau naik 9,73% sepanjang tahun lalu.

Sobur melihat peluang ekspor furnitur ke AS masih sangat terbuka dan bahkan bisa meningkat. Dengan memanfaatkan momentum ini, HIMKI mendorong para pelaku industri untuk memperkuat branding produk Indonesia sebagai furnitur berkelas dunia dengan nilai budaya dan keberlanjutan.

Di sisi lain, pihaknya melihat potensi relokasi permintaan dari buyer AS yang sebelumnya mengambil dari China, yang bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi produsen Indonesia.

Himki juga menyoroti fluktuasi biaya logistik internasional dan perubahan kebijakan bea masuk dari negara lain akibat efek domino dari perang dagang ini.

Tak hanya itu, ketidakpastian ekonomi global, yang bisa mempengaruhi daya beli konsumen di pasar utama seperti AS dan Eropa.

“Jadi, meskipun kita tidak terkena tarif langsung, industri furnitur tetap perlu meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kecepatan respons terhadap perubahan pasar global,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, furnitur tak akan terkena tarif impor timbal balik atau resiprokal sebesar 32% dari Amerika Serikat (AS).

Dengan kata lain, ekspor furnitur ke Negeri Paman Sam tidak akan dikenakan tarif resiprokal. Airlangga mengatakan, furnitur masuk pengecualian dari kebijakan Presiden AS Donald Trump lantaran AS masih membutuhkan pasar alternatif untuk pasokan komoditas tersebut.

“Furnitur tidak dikenakan tarif tinggi karena timber [kayu] AS sedang perang dengan Kanada sehingga butuh sumber alternatif,” kata Airlangga dalam acara Sarasehan Ekonomi 2025 di Jakarta.

13/04/2025 19:15
Penjualan Mobil di AS Diprediksi Loyo, Berkurang Hingga 850 Ribu Unit

Jakarta –

Perusahaan perbankan investasi, Goldman Sachs, memprediksi penjualan mobil di Amerika Serikat (AS) tahun ini bakal menurun signifikan. Penurunan penjualan itu lantaran berbagai faktor, dari tarif impor tinggi yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump, hingga sebab harga suku cadang mobil yang semakin mahal. Tahun 2024 lalu industri mobil AS menjual 15,9 juta unit kendaraan.

Seperti dikutip dari Carscoops, Goldman Sachs awalnya memprediksi industri otomotif AS bisa menjual sekitar 16,25 juta unit mobil tahun ini. Tapi kemudian, target tersebut direvisi menjadi 15,40 juta unit alias berkurang sebanyak 850.000 unit.

Bahkan Goldman Sachs memprediksi penjualan mobil di AS tahun 2026 bakal lebih suram lagi dengan angka 15,25 juta unit atau berkurang sekitar 1 juta unit. Lantas faktor apa saja yang membuat penjualan mobil di AS kian lesu?

Antara lain karena kebijakan tarif impor otomotif yang diteken oleh Presiden Donald Trump. Tarif impor tambahan sebesar 25% diyakini akan membuat harga mobil baru naik signifikan. Tak serupa juga dibebankan untuk bahan baku utama pembuatan mobil seperti baja dan aluminium yang rencananya akan berlaku mulai Mei 2025.

Faktor-faktor tersebut akan membuat harga mobil baru naik signifikan, terlepas apakah kendaraan tersebut diproduksi di dalam negeri atau di luar negeri. Menurut perkiraan Goldman Sachs, harga mobil baru di AS diperkirakan naik sebesar USD 2.000 (Rp 33,6 juta) hingga USD 4.000 (Rp 67,2 juta) dalam rentang enam bulan hingga satu tahun ke depan. Ini tentunya akan semakin membebani keuangan konsumen mobil di AS.

Selain penjualan mobil di AS, raksasa perusahaan keuangan tersebut juga menurunkan perkiraan mereka untuk produksi otomotif global tahun ini, dari 90,4 juta unit menjadi 88,7 juta unit. Perkiraan mereka untuk tahun 2026 juga turun dari 92,6 juta menjadi 90,7 juta.

(lua/rgr)

13/04/2025 19:11