Jakarta, CNBC Indonesia –Ekonom senior Mari Elka Pangestu mengingatkan pemerintah untuk segera bertindak menghadapi ancaman tarif dagang dari Amerika Serikat. Produk ekspor andalan seperti tekstil, udang hingga furnitur terancam terkena kebijakan resiprokal Presiden Donald Trump.
Selengkapnya saksikan di Program Manufacture Check CNBC Indonesia, Senin (14/04/2025).
/data/photo/2024/07/10/668e597c3175a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Eks Stafsus Jokowi 10 Jam Diperiksa KPK Terkait Kasus LPEI
Nasional
14 April 2025")
Eks Stafsus Jokowi 10 Jam Diperiksa KPK Terkait Kasus LPEI
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Komisi Pemberantasan
Korupsi
(
KPK
) memeriksa mantan Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Ekonomi era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi),
Arif Budimanta
, sebagai saksi kasus
korupsi
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), pada Senin (14/4/2025).
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyebutkan, Arif Budimanta diperiksa selama sekitar 10 jam karena ada banyak hal yang dikonfirmasi oleh penyidik.
“Semua keterangan yang dibutuhkan akan ditanyakan oleh penyidik. Tentunya 10 jam itu bukan waktu yang sedikit, berarti banyak materi yang perlu dikonfirmasi kepada yang bersangkutan,” kata Tessa saat ditemui di Gedung KPK.
Kendati demikian, Tessa tidak merinci materi pemeriksaan terhadap Arif maupun bukti-bukti baru yang diperlukan oleh penyidik.
Ia hanya menekankan bahwa Arif diperiksa sebagai saksi
kasus korupsi LPEI
.
“Iya, (perkara LPEI),” jawab Tessa.
Diketahui, KPK telah menetapkan lima tersangka kasus korupsi pemberian fasilitas kredit oleh LPEI.
Mereka adalah Dwi Wahyudi selaku Direktur Pelaksana I LPEI; Arif Setiawan selaku Direktur Pelaksana IV LPEI; serta Jimmy Masrin, Newin Nugroho, dan Susy Mira Dewi Sugiarta selaku debitur dari PT Petro Energy.
Dalam kasus ini, KPK menduga terjadi benturan kepentingan antara Direktur LPEI dengan Debitur PT Petro Energy dengan melakukan kesepakatan awal untuk mempermudah proses pemberian kredit.
PT Petro Energy juga diduga memalsukan dokumen
purchase order
dan
invoice
yang menjadi
underlying
pencairan fasilitas tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
KPK mengatakan, kerugian keuangan negara atas pemberian fasilitas kredit tersebut mencapai 18 juta Dollar Amerika Serikat (AS) dan Rp 549,1 miliar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Jakarta, CNBC Indonesia – Meta masih menghadapi ancaman melepas Instagram dan WhatsApp. Perusahaan diketahui tengah menghadapi persidangan mulai hari Senin ini (14/4/2025) di Washington, AS.
Instagram dan WhatsApp diakuisisi oleh induk perusahaan Facebook lebih dari satu dekade lalu. Namun Komisi Perdagangan Federal AS (FTC) mengatakan aksi tersebut menjadi cara Meta menyingkirkan pesaing untuk Facebook sebagai platform media sosial utama.
Seperti dilansir Reuters, FTC berupaya Meta melakukan restrukturisasi atau menjual bisnisnya termasuk Instagram dan WhatsApp.
CEO Meta Mark Zuckerberg diharapkan untuk bersaksi di persidangan tersebut. Reuters melaporkan kemungkinan Mark Zuckerberg akan ditanya soal email usulan akuisisi Instagram sebagai cara menghapuskan pesaing Facebook dan juga khawatir soal perkembangan WhatsApp.
Sebelumnya Meta juga telah berpendapatan ucapan Zuckerberg di masa lalu tidak lagi relevan. Mengingat sekarang muncul persaingan ketat pada industri media sosial, seperti Tiktok, Youtube, hingga aplikasi pesan dari Apple.
Persidangan ini terjadi saat presiden AS Donald Trump justru disebut-sebut berupaya menyelamatkan Tiktok, media sosial asal China, agar bisa beroperasi di negara tersebut. Dia diketahui beberapa kali menunda waktu penjualan platform oleh induk usahanya Bytedance.
Ini juga yang diucapkan oleh kepala bagian hukum Meta, Jennifer Newstead. Dia juga menyebut kasus ini lemah dan menghalangi untuk investasi teknologi.
“Tidak masuk akal FTC mencoba memecah perusahaan Amerika yang hebat, namun saat bersamaan pemerintah berusaha menyelamatkan Tiktok milik China,” tulisnya dalam unggahan di blog, dikutip dari Reuters, Senin (14/4/2025).
Meta diketahui terus menerus berupaya mendekati Trump sejak terpilih kembali menjadi presiden AS kedua kalinya. Misalnya menolak moderasi konten dan menyumbang US$1 juta untuk pelantikan Trump.
Mark Zuckerberg selaku CEO Meta juga diketahui mengunjungi Gedung Putih dalam beberapa minggu terakhir.
Kasus ini merupakan satu dari lima kasus di mana FTC dan Departemen Kehakiman AS menuduh perusahaan Big Tech melakukan praktik monopoli ilegal. Amazon dan Apple adalah 2 perusahaan lain yang sedang berurusan dengan FTC. Lalu ada Alphabet yang menaungi Google.
(dce)
Jakarta, CNBC Indonesia – China telah meremehkan risiko ‘kerusakan’ ekspornya akibat tarif yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Pasalnya, Beijing telah memiliki cara sendiri untuk menguatkan perekonomiannya.
Melansir The Guardian, Juru Bicara Administrasi Bea Cukai Lyu Daliang, dalam komentar yang dilaporkan oleh badan milik negara Xinhua, mengatakan negara ekonomi terbesar kedua di dunia itu telah mendiversifikasi perdagangannya dari AS dalam beberapa tahun terakhir.
Laporan bea cukai menyoroti “pasar domestik China yang luas”, dan mengatakan “negara itu akan mengubah kepastian domestik menjadi penyangga terhadap volatilitas global”. China pun makin berupaya untuk merangsang konsumsi swasta.
“Langit tidak akan runtuh” untuk ekspor China,” kata Lyu. “Upaya-upaya ini tidak hanya mendukung pembangunan mitra kami tetapi juga meningkatkan ketahanan kami sendiri”.
Presiden China Xi Jinping sempat mengkritik tarif AS selama kunjungan ke Vietnam. Vietnam dalam beberapa dekade terakhir telah tumbuh menjadi sumber barang terbesar kedelapan bagi konsumen AS, tetapi menghadapi ancaman tarif 46% ketika jeda 90 hari Trump berakhir.
Dalam sebuah laporan di surat kabar Vietnam, Xi mengatakan bahwa “perang dagang dan perang tarif tidak akan menghasilkan pemenang, dan proteksionisme tidak akan menghasilkan apa-apa”.
China sebelumnya telah membalas dengan tegas tarif Washington untuk Beijing sebesar 145%, dengan pungutan 125% atas impor AS.
Perang dagang telah memicu kekacauan di pasar keuangan sejak Trump pertama kali mengungkapkan tarif pada setiap negara di dunia pada tanggal 2 April. Sejak saat itu, ia telah menarik sebagian pungutan tertinggi pada sebagian besar mitra dagang selama setidaknya 90 hari, tetapi telah menggandakan pertengkarannya dengan China.
Gedung Putih menawarkan keringanan lebih lanjut selama akhir pekan dengan pengecualian dari tarif tertinggi untuk barang elektronik termasuk telepon pintar, laptop, dan semikonduktor.
Pejabat Trump kemudian tampaknya menarik kembali pernyataan tersebut melalui menteri perdagangan, Howard Lutnick, yang mengatakan bahwa perangkat tersebut akan “dimasukkan dalam tarif semikonduktor yang mungkin akan berlaku dalam waktu satu atau dua bulan”.
Trump mengatakan pada Minggu malam di jejaring sosialnya, Truth Social, bahwa “TIDAK ADA YANG ‘lepas dari tanggung jawab’”, dengan menekankan bahwa telepon pintar masih dikenakan pungutan sebesar 20% dan mengisyaratkan harganya masih bisa naik lebih tinggi.
(luc/luc)
“Memang (kami) sahabat lama, waktu kami masih muda, sekarang masih berjiwa muda, tetapi kami bersahabat,”
Jakarta/Amman (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengakui dirinya bersahabat cukup lama dengan Raja Yordania Abdullah II sejak keduanya masih berusia muda.
Persahabatan itu, Prabowo menyebut, masih terus terjalin saat dirinya saat ini berusia 73 tahun, dan Raja Abdullah II 63 tahun.
“Memang (kami) sahabat lama, waktu kami masih muda, sekarang masih berjiwa muda, tetapi kami bersahabat,” kata Presiden Prabowo saat ditemui sebelum kepulangannya ke Jakarta di Pangkalan Udara Marka, Amman, Yordania, Senin sore waktu setempat, menjawab pertanyaan ANTARA soal kedekatan Presiden RI dengan Raja Yordania.
Raja Yordania dan Presiden Prabowo merupakan alumni sekolah ranger prestisius Angkatan Darat Amerika Serikat Fort Benning. Keduanya bertemu untuk pertama kali pada 4 Desember 1995 saat acara pelantikan Prabowo sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus. Pertemuan itu, meskipun tak direncanakan, menjadi titik awal persahabatan antara Raja Abdullah II dan Presiden Prabowo.
Persahabatan keduanya berlanjut saat Prabowo meninggalkan Indonesia pada 1998 saat dia memilih mengasingkan diri ke Yordania. Di Yordania, kedatangan Prabowo saat itu disambut dengan terhormat. Bahkan, Yordania pernah menawarkan kewarganegaraan untuk Prabowo, tetapi Prabowo tetap memilih menjadi warga negara Indonesia.
Hubungan baik antara dua pemimpin negara itu terus berlanjut hingga Prabowo terpilih sebagai Presiden Ke-8 RI pada 2024. Yordania menjadi salah satu negara yang dikunjungi Prabowo beberapa bulan sebelum dia dilantik dan resmi menjabat sebagai Presiden Ke-8 RI.
Di Amman, Minggu (13/4), kedatangan Prabowo menjadi momen bertemunya dua sahabat lama. Raja Abdullah II menyambut langsung kedatangan Presiden Prabowo di apron Pangkalan Udara (Lanud) Marka.
Keduanya langsung saling merangkul tangan masing-masing dan berbincang-bincang singkat. Raut sumringah terlihat dari wajah Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II.
Di apron Lanud Marka, kedatangan Presiden Prabowo disambut dengan upacara jajar pasukan. Keduanya kemudian memeriksa pasukan bersama-sama.
Selepas itu, Raja Yordania dan Presiden Prabowo masuk ke dalam kendaraan yang sama yang dikemudikan oleh Raja Abdullah II.
Presiden Prabowo melawat ke Yordania untuk pertemuan bilateral dan pertemuan empat mata dengan Raja Abdullah II. Dalam rangkaian pertemuan bilateral di Istana Al Husseiniya, Amman, Senin siang, keduanya menyaksikan penandatanganan tiga MoU dan satu perjanjian kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Yordania.
Presiden Prabowo, sebagaimana dikutip dari akun media sosial resminya, menjelaskan kerja sama itu menandai 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Yordania yang diperingati tahun ini.
“Kerja sama ini diharapkan semakin mempererat persahabatan kedua negara yang telah terjalin selama 75 tahun sekaligus mendorong kemajuan bersama di masa mendatang,” kata Presiden Prabowo.
Yordania menjadi tujuan terakhir Presiden Prabowo dalam rangkaian lawatan luar negerinya ke lima negara di Timur Tengah sejak Rabu (9/4). Presiden Prabowo dijadwalkan kembali ke Jakarta, Minggu, setelah merampungkan kunjungan resminya di Amman.
Lima negara yang dikunjungi Presiden secara berurutan yaitu Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania.
Selepas merampungkan lawatannya di Amman, Presiden langsung bertolak ke Jakarta pada Senin sore waktu setempat.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Aria Cindyara
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi akan mengunjungi Rusia minggu ini, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri pada Senin (14/4/2025).
Iran akan berkonsultasi dengan Moskow berdasarkan pembicaraan terbaru antara Iran dan Amerika Serikat di Oman, Reuters melaporkan.
Iran sedang meningkatkan upaya diplomatiknya untuk menyelesaikan sengketa nuklirnya dengan Barat serta melepaskan tekanan dari ekonominya yang terkena sanksi, dan akan menerima kepala pengawas nuklir PBB Rafael Grossi minggu ini, menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Esmaeil Baghaei.
Iran dan AS mengatakan mereka mengadakan pembicaraan “positif” dan “konstruktif” di Oman minggu lalu dan sepakat untuk kembali bersidang pada hari Sabtu (19/4/2025) dalam sebuah dialog yang dimaksudkan untuk mengatasi meningkatnya program nuklir Teheran.
Perjalanan menteri luar negeri ke Moskow akan dilakukan pada akhir minggu ini, kata Baghaei.
Di Iran, minggu ini berakhir pada hari Jumat.
Perjalanan tersebut “telah direncanakan sebelumnya, tetapi akan ada konsultasi mengenai pembicaraan dengan AS,” kata Baghaei.
Amerika Serikat menuduh Iran tengah berupaya mengembangkan senjata nuklir. Teheran mengatakan program nuklirnya semata-mata untuk tujuan sipil.
Presiden AS Donald Trump telah mengancam tindakan militer jika tidak ada kesepakatan yang dicapai untuk menghentikan program nuklir Iran, dan mengatakan kemarin bahwa ia bertemu dengan para penasihat di Iran dan mengharapkan keputusan yang cepat.
Rusia telah memainkan peran dalam negosiasi nuklir antara Barat dan Iran sebagai sekutu Teheran dan penandatangan perjanjian nuklir 2015 yang ditinggalkan AS pada 2018.
Moskow telah menyerukan fokus pada kontak diplomatik alih-alih tindakan yang dapat menyebabkan eskalasi.
Minggu lalu, Rusia, Cina, dan Iran mengadakan konsultasi tingkat ahli mengenai program nuklir Iran di Moskow.
Italia ke AS
Seperti langkah Iran ke Rusia, justru tuan rumah perundingan selanjutnya yakni PM Italia berencana melakukan kunjungan ke AS.
Hal ini diberitakan oleh decode39 pada Senin.
Adapun seperti dikabarkan, putaran kedua perundingan nuklir antara Amerika Serikat dan Iran akan berlangsung di Italia, setelah putaran pertama yang sukses di Oman.
Pemilihan Roma menandakan upaya untuk meningkatkan profil diplomatik perundingan.
Diungkapkan Axios, putaran kedua perundingan nuklir antara AS dan Iran akan diadakan pada hari Sabtu di Roma, Italia.
Setelah putaran pertama yang sukses di Oman, AS berupaya mempertahankan format langsung — dengan pejabat dari kedua belah pihak di ruangan yang sama.
AS menyarankan ibu kota Italia sebagai tempat baru, menandakan langkah untuk meningkatkan profil diplomatik pembicaraan tersebut.
Mediator Oman akan tetap hadir, tetapi Washington menginginkan peralihan dari pembicaraan tidak langsung ke pembicaraan langsung menjadi permanen.
Wakil presiden AS, JD Vance, akan berada di Roma pada saat yang bersamaan.
Meskipun tidak ada konfirmasi mengenai keterlibatannya, partisipasi apa pun—bahkan yang simbolis—akan meningkatkan pembicaraan secara signifikan dan menandakan investasi langsung Gedung Putih dalam proses tersebut.
Pada tanggal 17-18 April, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni akan berada di Washington untuk bertemu dengan Presiden Donald Trump dan pemerintahannya.
Diskusi tersebut juga menyinggung perundingan nuklir AS-Iran yang sedang berlangsung di Roma.
Sebelumnya, negosiasi mengenai program nuklir Iran dilakukan dalam format JCPOA, yang dipimpin oleh E3 (Inggris, Prancis, Jerman).
Trump tidak pernah mendukung perjanjian itu, dan sekarang kita mungkin melihat pendekatan berbeda yang juga dapat melibatkan Italia.
(Tribunnews.com/ Chrysnha)
TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR – Seorang WNA asal Amerika Serikat berinisial MM (27) dilaporkan mengamuk dan melakukan tindakan perusakan di Nusa Medika Klinik Pratama, Jalan Labuan Sait, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Sabtu (12/4/2025) dini hari.
Berdasarkan keterangan saksi, kejadian bermula saat pelaku tiba di klinik dalam keadaan tidak sadar.
Setelah sadar dan ditemani oleh rekannya, pelaku justru marah mengamuk dan melakukan perkelahian di ruang pemeriksaan.
Tindakan agresif pelaku berlanjut dengan merusak sejumlah fasilitas klinik dan membahayakan pasien lain.
Aparat keamanan klinik yang dibantu oleh Linmas Desa Pecatu dan Kepolisian berhasil menenangkan pelaku.
Setelah dimintai keterangan di Polsek Kuta Selatan, pelaku mengakui kesalahannya dan menyampaikan permohonan maaf serta bersedia mengganti seluruh kerugian.
Permasalahan ini telah diselesaikan secara damai antara pelaku dan pihak klinik di mana MM membayar ganti rugi mencapai Rp 35 juta.
Polresta Denpasar membenarkan, pelaku WNA Amerika Serikat yang mengamuk dan merusak fasilitas klinik di wilayah Pecatu, positif narkoba dan telah mengganti kerugian yang ditimbulkannya.
“Terkait masalah indikasi narkoba, kami pastikan benar karena pada saat tiba di klinik dalam keadaan tidak sadar dan dari hasil interogasi awal yang bersangkutan berontak karena merasa di satu alam yang lain sehingga kaget berontak,” jelas Kasat Reskrim Polresta Denpasar, Kompol Laorens Rajamangapul Heselo mewakili Kapolresta Denpasar, Senin (14/4/2025).
Ia menambahkan, pada saat itulah kami menyimpulkan bahwa ada indikasi pengaruh narkoba dan kami melakukan tes urin.
Yang bersangkutan memang positif menggunakan narkoba, dan kami sudah melakukan pendalaman di mana yang bersangkutan menggunakan narkoba jenis THC dan kokain.
“Tetapi saat itu hasil test kitnya tipis kemungkinan menggunakan narkoba di 5 atau 7 hari sebelum kejadian. Jadi kalau pada saat kejadian tidak menggunakan tapi mungkin 5 atau 7 hari sebelumnya. Dia dipastikan memakainya di Bali, tapi pelaku sendiri menyampaikan lupa dapat beli dari mana,” kata Kompol Laorens.
Laorens menduga pelaku mungkin ada yang memasukkan bahan atau sesuatu ke dalam minumannya dia sehingga usai minum-minum party terus skip atau tidak sadarkan diri lalu dibawa ke klinik itu sama temannya.
Sampai di sana dia merasa berada di alam lain, yang mengerikan takut dan berontak jadi mengacaukan tempat itu.
Kompol Laorens mengatakan, karena tidak ada barang buktinya sebagai pemakai jadi kita hanya lakukan tes urin dan hasilnya positif.
“Dan karena tidak ada barang buktinya kita tidak bisa proses secara pidana. Dan kita tindak lanjuti prosesnya ke Imigrasi sehingga kita limpahkan ke Imigrasi, dan di proses sehingga dilakukan tindakan deportasi. Yang terbaca dalam test kit nya positif narkoba barang buktinya tidak ada setelah kita tes lalu geledah ke tempat penginapannya di Pecatu,” paparnya.
Dideportasi
Terhadap MM pun akhirnya hanya mendapatkan tindakan pendeportasian, dari Imigrasi dan akan dipulangkan ke negaranya dengan penerbangan malam ini melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai.
Pemerintah Provinsi Bali, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, dan Kepolisian Daerah Bali menunjukkan komitmen kuat dalam menegakkan pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 07 Tahun 2025 tentang Tatanan Baru bagi Wisatawan Asing Selama Berada di Bali.
Penegasan ini menyusul insiden viral yang melibatkan seorang Warga Negara Asing (WNA) di sebuah klinik di Kuta Selatan.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali memberikan keterangan terkait insiden yang terjadi pada Sabtu dini hari, 12 April 2025, di Nusa Medika Klinik Pratama, Jalan Labuan Sait, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
Polresta Denpasar kemudian berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai.
Data keimigrasian menunjukkan bahwa pelaku masuk ke Indonesia melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai pada 2 April 2025 menggunakan Visa on Arrival dengan Izin Tinggal Kunjungan yang berlaku hingga 1 Mei 2025.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Kakanwil Ditjen) Imigrasi Bali, Parlindungan, menyatakan bahwa tindakan WNA berinisial MM tersebut telah melanggar pasal 406 KUHP tentang tindak pidana pengrusakan dan pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
“Berdasarkan pelanggaran tersebut, yang bersangkutan akan dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi penangkalan,” tegas Parlindungan saat Konferensi Pers di Aula Kantor Imigrasi Denpasar, Senin 14 April 2025.
MM akan dideportasi hari ini juga melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan penerbangan nanti malam sekira pukul 19.30 WITA langsung ke negaranya ke Amerika Serikat.
Lebih lanjut, pelaku juga melanggar Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tatanan Baru Bagi Wisatawan Asing Selama Berada di Bali.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali senantiasa berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Bali No 07 Tahun 2025 tentang Tatanan Baru Bagi Wisatawan Asing Selama Berada di Bali, serta memastikan seluruh WNA yang berada di wilayah Bali senantiasa menaati aturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum.
Wayan Koster Buka Suara
Menanggapi insiden ini, Gubernur Bali, Wayan Koster, menyampaikan keprihatinan mendalam dan menyesalkan tindakan pelaku.
“Kami menyampaikan keprihatinan mendalam dan menyesalkan tindakan pelaku yang telah merusak fasilitas umum dan menciptakan rasa tidak aman di lingkungan pelayanan kesehatan. Klinik adalah ruang perlindungan, dan tindakan semacam ini tidak bisa ditoleransi,” ujar Gubernur Koster.
Ia pun menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali tidak akan mentolerir WNA yang berperilaku meresahkan dan merusak ketertiban di Bali.
“Bali adalah rumah yang terbuka bagi wisatawan mancanegara. Namun, setiap orang yang datang ke Bali wajib menghormati hukum, adat, dan budaya lokal. Tidak ada ruang bagi tindakan yang mengganggu ketertiban umum, apalagi membahayakan masyarakat,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Bali mendukung penuh langkah hukum yang diambil oleh aparat keamanan dan jajaran Imigrasi, serta terus berkomitmen menjaga citra Bali sebagai destinasi pariwisata yang aman dan nyaman.
Ia berharap langkah deportasi terhadap MM yang dilakukan ini dapat menjadi pelajaran sekaligus memberi peringatan kepada semua wisawatan asing yang berkunjung ke Bali agar patuh terhadap hukum, menghormati budaya dan kearifan lokal.
Kita tidak ingin citra pariwisata Bali dirusak oleh perilaku-perilaku tidak sepantasnya dilakukan wisatawan dimana kalau kita ikuti di negaranya saja dia tertib kenapa saat ke Bali dia nakal.
“Maka tidak ada ampun dan yang begini harus di tindak tegas. Tindakan ini cara kita untuk menegakkan kehormatan bangsa dan negara kita di mata dunia,” tegas Gubernur Koster.
Selama periode Januari-Maret 2025 Kanwil Ditjen Imigrasi Bali telah mendeportasi sebanyak 128 WNA terbanyak dari Rusia 32 orang, Amerika Serikat 10 orang, Australia 6 orang, India 6 orang, Timor Leste 6 orang, Ukraina 6 orang. (Tribun Bali/Zaenal Nur Arifin)
Jakarta, CNBC Indonesia – Ancaman tarif impor dari Presiden AS Donald Trump kini mulai terasa nyata bagi pelaku bisnis global, termasuk raksasa IT asal India, Tata Consultancy Services (TCS).
CEO TCS, K Krithivasan, mengungkap bahwa sejumlah klien mereka di sektor ritel, perjalanan, dan otomotif kini menjadi pihak yang paling rentan terdampak ketidakpastian tarif dari AS.
Sebagai informasi, Trump menangguhkan pemberlakukan tarif resiprokal ke banyak negara hingga 90 hari. Hanya China yang tetap lanjut dengan tarif resiprokal sebesar 145%.
Terbaru, Trump mengecualikan beberapa produk impor China seperti smartphone, komputer, dan chip. Barang pengecualian itu akan tetap diberikan tarif, tetapi skema penghitungannya belum diumumkan secara perinci.
Jika kondisi ketidakpastian terus berlarut, perusahaan-perusahaan tersebut bisa terpaksa melakukan pemangkasan biaya besar-besaran.
“Bisnis konsumen, perhotelan, perjalanan, dan otomotif adalah sektor yang perlu diwaspadai. Jika ketidakpastian terus berlanjut, sektor-sektor itu kemungkinan akan fokus pada optimalisasi biaya,” ujarnya dikutip dari Reuters, Senin (14/4/2025).
Ritel dan manufaktur adalah kontributor pendapatan terbesar kedua dan keempat perusahaan, sementara perbankan tetap menjadi yang terbesar.
TCS memperoleh sekitar setengah dari pendapatannya dari Amerika Utara, sebuah pasar penting bagi penyedia layanan teknologi dan informasi India yang terpapar dampak tarif melalui klien-klien mereka di AS.
Perusahaan ini meleset dari estimasi pendapatan kuartal keempat dan memperingatkan tentang klien yang menunda pengambilan keputusan dalam proyek-proyek diskresioner.
Namun, TCS memperkirakan ketidakpastian ini akan berumur pendek.
Krithivasan menyatakan bahwa ia memperkirakan tahun fiskal 2026 akan lebih baik daripada 2025, karena masih ada perangkat lunak dan sistem lama yang harus diganti oleh klien dalam jangka menengah dan panjang.
TCS juga mengatakan bahwa tren klien yang mengkonsolidasikan vendor TI mereka telah membantu perusahaan mendapatkan pangsa pasar.
“Khususnya ketika pelanggan melihat optimalisasi biaya sebagai area fokus utama, mereka akan mencoba mengurangi jumlah penyedia layanan. TCS telah menjadi penerima manfaat dari konsolidasi ini yang telah terjadi pada FY25,” kata dia.
(fab/fab)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengumumkan kebijakan penghapusan kuota impor untuk komoditas pangan penting seperti daging dan bawang putih.
Langkah ini bertujuan untuk mendorong stabilitas harga dan keberlanjutan pasokan pangan dalam negeri.
Namun, menurut analis kebijakan pangan, Syaiful Bahari, penghapusan kuota ini perlu diikuti dengan revisi peraturan yang mengatur impor agar kebijakan Presiden tidak hanya menjadi wacana semata.
Syaiful menegaskan bahwa beberapa peraturan yang mengatur impor pangan, seperti Permentan Nomor 17 Tahun 2022 dan Permendag Nomor 20 Tahun 2021, harus dicabut atau direvisi. Jika tidak, perintah Presiden akan kehilangan dampaknya, karena regulasi-regulasi tersebut masih menciptakan potensi monopoli dan ketidakadilan dalam distribusi impor.
“Peraturan-peraturan tersebut berisi pasal-pasal yang mengatur impor daging dan hortikultura,” kata Syaiful.
Menurut Syaiful, peraturan-peraturan tersebut menciptakan ketidaksetaraan antara BUMN dan pihak swasta yang ingin ikut terlibat dalam impor. Pelaku usaha swasta yang tidak berafiliasi dengan BUMN sering kali kesulitan untuk mendapatkan penunjukan sebagai importir atau kuota impor.
Selain itu, penetapan kuota impor daging diputuskan melalui Ratas Kemenko Perekonomian atau Pangan berdasarkan neraca komoditi dari Bapanas.
“Regulasi ini tentu saja menciptakan potensi monopoli impor dan pengendalian harga oleh BUMN atau swasta yang berafiliasi dengan BUMN sebagai distributor. Pelaku usaha lain di luar BUMN, selain sulit mendapat penunjukan sebagai importir, juga peluang untuk mendapatkan kuota sangat kecil,” kata Syaiful.
Syaiful juga mengungkapkan bahwa kebijakan kuota impor selama ini telah menyebabkan gejolak harga yang tidak terkendali di pasar, terutama pada komoditas hortikultura seperti bawang putih dan buah impor.
Menurutnya, fenomena ini merugikan masyarakat dan menciptakan ekonomi rente, di mana segelintir pihak mendapatkan keuntungan besar sementara rakyat terbebani harga tinggi.
Lebih lanjut, Syaiful menyoroti bahwa Ombudsman RI bahkan telah mengungkapkan kerugian masyarakat yang mencapai Rp4,5 triliun akibat permainan kuota impor bawang putih. Laporan ini pun menunjukkan bahwa kebijakan impor tersebut merugikan ekonomi negara dan masyarakat kecil.
“Sebenarnya, peringatan ini sudah disampaikan oleh Ombudsman RI dalam Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LHAP) akhir 2023, menyebutkan kerugian masyarakat atas permainan kuota impor bawang putih mencapai Rp. 4,5 triliun. Bahkan, sebelum perang tarif diluncurkan oleh Trump, Amerika Serikat sudah merilis Laporan Estimasi Perdagangan Nasional Tahunan Perwakilan Dagang Amerika Serikat (United State Trade Representative/USTR) pada Maret 2025 yang menyoroti RIPH sebagai salah satu isu non tarif barrier,” ujarnya.
Syaiful optimistis penghapusan kuota impor tidak akan mengganggu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan. Ia menjelaskan bahwa komoditas yang dibebaskan dari sistem kuota impor adalah produk pangan yang memang sulit diproduksi di dalam negeri atau, jika diproduksi, tidak secara efisien.
Menurutnya, tidak ada negara yang 100 persen swasembada, beberapa produk pangan memang tidak bisa diproduksi di dalam negeri atau hanya dapat diproduksi dengan biaya yang tinggi. Jadi, penghapusan kuota impor justru membuka ruang untuk kebijakan yang lebih adil dan efisien.
“Jadi, kalau ada yang mengatakan penghapusan kuota impor pangan ini akan mengancam produk pertanian lokal, itu salah besar,” katanya.
Sebagai solusi, Syaiful menyarankan agar penghapusan kuota impor digantikan dengan kebijakan tarifisasi yang wajar dan variatif, tergantung pada jenis komoditas yang diimpor. Hal ini akan memungkinkan negara untuk mengumpulkan dana yang dapat digunakan untuk mendukung petani lokal dan meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar global.
Sebagaimana yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani dalam pernyataannya bahwa “negara selama ini tidak pernah mendapat pemasukan dari penerapan kuota impor”.
“Dana dari tarifisasi ini bisa digunakan untuk program-program yang menguatkan daya saing produk pertanian dalam negeri, agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain. Pada saat yang sama, konsumen bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau,” tambahnya.
Ilustrasi UMKM. (ANTARA/HO/23)
UMKM Indonesia tumbuh pesat di tengah ketidakpastian global
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Senin, 14 April 2025 – 10:09 WIB
Elshinta.com – Usaha kecil Indonesia tengah berada pada momentum transformasi yang luar biasa. Di tengah ketidakpastian global dan tekanan geopolitik, sektor ini justru menunjukkan semangat ekspansi yang kuat dan adaptasi teknologi yang signifikan. Berdasarkan survei tahunan CPA Australia, badan akuntansi profesional terbesar di dunia, tahun 2024 menjadi tahun terbaik dalam lima tahun terakhir bagi usaha kecil Indonesia dengan 83 persen pertumbuhan, meningkat dari 80 persen pada tahun sebelumnya.
Optimisme pun berlanjut ke tahun 2025, dengan prediksi 87 persen pelaku usaha akan tumbuh, menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari tiga negara dengan prospek pertumbuhan tertinggi di kawasan Asia-Pasifik. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, tetapi cerminan dari vitalitas ekonomi domestik yang digerakkan oleh kekuatan wirausaha muda.
Ketua Komite Penasihat CPA Australia di Indonesia Dr Hendro Lukman menilai optimisme ini dipengaruhi oleh fokus yang kuat pada teknologi dan ekonomi yang stabil.
Dengan 85 persen pemilik usaha berusia di bawah 50 tahun, pelaku usaha kecil Indonesia tidak hanya mewakili generasi baru yang paham teknologi, tetapi juga menandai pergeseran paradigma bisnis dari sekadar bertahan hidup menjadi berorientasi inovasi dan ekspansi.
Hal itu terlihat dari 37 persen yang berencana memperkenalkan produk, layanan, atau model bisnis baru di tahun ini. Mereka tidak sekadar mengadopsi teknologi sebagai alat bantu, melainkan menjadikannya tulang punggung model bisnis mulai dari penggunaan sistem pembayaran digital hingga strategi pemasaran daring.
Transformasi digital ini juga menunjukkan hasil konkret. Sebanyak 68 persen usaha kecil yang berinvestasi dalam teknologi melaporkan peningkatan profit. Lebih dari 74 persen penjualan diperoleh melalui pembayaran digital seperti OVO, GoPay, Dana, atau ShopeePay.
Angka ini melonjak jauh dari 54 persen sebelum pandemi, menandakan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan utama. Hal ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan adopsi teknologi paling progresif di antara 11 negara yang disurvei (Australia, Tiongkok, Hong Kong, India, Indonesia, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Taiwan, dan Vietnam), bersaing dengan pusat-pusat inovasi seperti Tiongkok dan India.
Serangan siber
Namun, kemajuan ini tidak datang tanpa risiko. Meningkatnya kebergantungan pada teknologi membuat usaha kecil Indonesia semakin rentan terhadap serangan siber. Sebanyak 50 persen usaha kecil melaporkan kerugian akibat serangan siber pada tahun 2024, melampaui rata-rata kawasan sebesar 40 persen.
Lebih mengkhawatirkan lagi, hanya 48 persen yang meninjau keamanan digital mereka dalam enam bulan terakhir. Di tengah lonjakan digitalisasi, langkah-langkah mitigasi dan perlindungan data menjadi sangat krusial. Tanpa ketahanan siber yang memadai, bukan hanya sistem internal yang terancam, tetapi juga kepercayaan pelanggan yang menjadi fondasi keberlangsungan usaha kecil.
Di sisi lain, dinamika pembiayaan menunjukkan adanya dorongan kuat untuk ekspansi. Tiga dari empat usaha kecil mencari pembiayaan eksternal tahun lalu, dan 59 persennya bertujuan untuk mendukung pertumbuhan usaha, bukan sekadar mempertahankan operasional.
Meskipun tantangan dalam mengakses pembiayaan masih menjadi isu, dengan lebih dari sepertiga pelaku usaha melaporkan hambatan dalam mendapatkan modal, dominasi perbankan sebagai sumber utama pembiayaan tetap menunjukkan stabilitas sistem keuangan nasional.
Namun, agar pembiayaan benar-benar inklusif, peningkatan literasi keuangan menjadi keniscayaan. Banyak pelaku usaha belum memahami cara menyusun proposal bisnis yang solid atau memanfaatkan skema pembiayaan alternatif seperti modal ventura dan platform pinjaman digital.
Otoritas Jasa Keuangan Indonesia telah merancang regulasi untuk mempermudah akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dinilai sebagai langkah positif untuk memperluas basis pertumbuhan sektor ini. Di sisi lain, CPA Australia turut mendukung upaya ini dengan meluncurkan Panduan Pengelolaan UMKM, perangkat edukasi yang bertujuan meningkatkan literasi keuangan pelaku usaha kecil.
Kombinasi antara regulasi yang proaktif dan upaya peningkatan kapasitas akan menciptakan ekosistem yang memungkinkan usaha kecil tidak hanya bertahan, tetapi juga berekspansi secara berkelanjutan.
Perang dagang
Ancaman eksternal juga tidak bisa diabaikan. Tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia ke Amerika Serikat menciptakan tantangan baru bagi usaha kecil yang sedang merintis ekspor, meskipun implementasinya ditunda hingga beberapa bulan ke depan. Namun, alih-alih menjadi tembok penghalang, tarif ini dapat menjadi katalis bagi diversifikasi pasar.
Pelaku usaha yang visioner melihat kebijakan ini sebagai panggilan untuk menjajaki pasar non-AS, seperti Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika, yang mulai menunjukkan potensi konsumsi yang menjanjikan. Dengan pendekatan yang strategis dan berbasis riset pasar, hambatan ini dapat diubah menjadi peluang.
Di tengah segala tantangan dan peluang, satu hal yang menonjol adalah daya tahan mental dan semangat maju para pelaku usaha kecil Indonesia. Mereka bukan sekadar penopang ekonomi nasional, melainkan simbol dari kebangkitan ekonomi berbasis rakyat.
Mereka membuktikan bahwa ketika diberi ruang tumbuh dan akses terhadap teknologi, pembiayaan, serta perlindungan digital yang memadai, usaha kecil mampu menjadi penggerak utama ekonomi yang inklusif dan tangguh. Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Maman Abdurahman bahkan menyebut pengusaha UMKM sebagai simbol optimisme yang berperan untuk merawat harapan di tengah kondisi perekonomian yang diramalkan lesu oleh sejumlah pihak.
“Sebagian dari kita mungkin melihat potensi pasar saat ini sedang lesu, tapi perspektif UMKM tidak seperti itu. Hal itu dibuktikan saat pandemi COVID-19 melanda. Pengusaha UMKM merupakan simbol optimisme,” ujar Menteri UMKM Maman.
Menurut Menteri Maman, pengusaha UMKM terbukti mampu bertahan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Maka tugas Pemerintah hanya tinggal mengamankan dan mendukung pengusaha UMKM demi pemerataan pertumbuhan ekonomi. Masa depan ekonomi Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan sektor usaha kecil dalam mempertahankan momentumnya, berinovasi tanpa henti, dan membangun jejaring yang memperluas pasar.
Dalam konteks inilah, usaha kecil bukan sekadar sektor, mereka adalah fondasi masa depan.
Sumber : Antara