Negara: Amerika Serikat

  • Indonesia Tambah Kuota Impor LPG dan Minyak AS Senilai US$ 10 Miliar

    Indonesia Tambah Kuota Impor LPG dan Minyak AS Senilai US$ 10 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia berencana untuk menambah kuota impor produk liquefied petroleum gas (LPG) dan minyak dari Amerika Serikat (AS) senilai lebih dari US$ 10 miliar.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan Kementerian ESDM merekomendasikan mengimpor sebagian minyak dari Amerika dengan menambah kuota impor LPG kami.

    “Angkanya kurang lebih di atas US$ 10 miliar,” ungkap Bahlil, saat ditemui seusai acara Global Hydrogen Ecosystem Summit and Exhibition 2025, di JICC Senayan, Selasa (15/4/2025).

    Bahlil mengungkapkan, alasan penambahan kuota impor LPG dan minyak dari AS tersebut adalah untuk menyeimbangkan surplus neraca perdagangan Indonesia terhadap negara tersebut.

    “Masalah kita dengan Amerika itu adalah surplus neraca perdagangan. Data BPS mengatakan surplus kita US$ 14,6 miliar. Maunya Amerika seperti apa? Agar neraca perdagangan kita seimbang. Kalau tidak seimbang, maka atas arahan bahwa Presiden Prabowo kepada kami, kami coba mengecek komoditas apa lagi yang bisa kita beli di Amerika,” jelas Bahlil.

    Ada pun keputusan ini ditempuh sebagai respons pemerintah terhadap kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengenakan tarif resiprokal ke sejumlah negara, termasuk Indonesia yang dikenakan tarif impor ke Indonesia sebesar 32%.

    “Kalau ini saja kita menggeser, maka defisit neraca perdagangan kita dengan Amerika tidak akan terjadi lagi. Neraca kita balance, ini yang akan kita lakukan,” kata Bahlil.

    Selain itu, Bahlil juga menyinggung rencana Indonesia menawarkan mineral kritis kepada AS sebagai daya tawar menghadapi tarif resiprokal. Dia mengatakan, pemerintah sangat terbuka apabila AS ingin mengadakan komunikasi bilateral terkait kebutuhan mineral kritis.

    “Bahwa kemudian ada komunikasi bilateral, mereka butuh critical mineral kita, monggo kita terbuka. Kita sangat terbuka dan senang. Kenapa? Karena Amerika sama kita kan hubungannya baik,” pungkas Bahlil terkait kuota impor LPG minyak AS

  • Plt Dirut BSI Sebut Bisnis Emas Moncer Imbas Kondisi Ekonomi Global Tidak Pasti – Halaman all

    Plt Dirut BSI Sebut Bisnis Emas Moncer Imbas Kondisi Ekonomi Global Tidak Pasti – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk menilai emas menjadi solusi instrumen investasi di tengah gejolak ekonomi global dan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China. Terkait hal tersebut Plt Direktur Utama BSI Bob T Ananta menjelaskan investasi emas merupakan aset safe haven terlebih di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global.

    Kondisi tersebut didukung pula proyeksi harga emas yang dalam jangka menengah maupun panjang masih meningkat terutama di tengah kondisi ekonomi global yang masih menantang. Pada jangka menengah harga emas diprediksi naik hingga 3.200 dolar AS per troy ounce, bahkan bisa mencapai 4.500 dolar AS per troy ounce pada penghujung 2025 menurut Goldman Sachs.

    “Kami sangat optimistis dengan potensi bisnis emas ke depan bagi pertumbuhan BSI dan tentu saja benefit untuk masyarakat. Dan InshaAllah dengan inovasi layanan bisnis emas dari BSI, masyarakat tidak perlu mengantre saat bertransaksi,” jelas Bob dalam Halal Bihalal di Kantor Pusat BSI The Tower, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Menurut Bob, setelah penetapan BSI sebagai bank emas oleh Presiden Prabowo Subianto pada 26 Februari 2025 lalu, BSI terus memperkuat infrastruktur serta mensosialisasikan layanan bisnis emas kepada masyarakat. 

    Oleh karenanya, dalam kurun satu bulan setelah diluncurkan bisnis BSI Emas mengalami kenaikan yang cukup signifikan terdorong oleh tren harga yang berkilau dan kesiapan produk.

    Dia juga menjelaskan bahwa cara paling ideal untuk masyarakat agar memiliki atau menambah emas adalah melalui cicil emas Bank BSI. 

    Sebab menurutnya, melalui produk cicil emas, nasabah melakukan akad pembiayaan pembelian emas dengan harga saat ini dan dicicil sesuai jangka waktu yang disepakati. 

    “Awal 2024 harga emas masih sekitar Rp1 juta per gram dan saat ini sempat menyentuh Rp 1,89 juta per gram. Mereka yang membeli emas lewat cicilan, sudah bisa menikmati kenaikan harga emasnya. Ibaratnya dengan cicil emas nasabah membeli emas pada masa depan dengan harga sekarang,” ujarnya. 

    BSI juga menawarkan banyak kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki emas melalui layanan digital. Layanan tersebut antara lain BSI Emas yang merupakan jual beli dan titip emas melalui BYOND by BSI. 

    Layanan ini memudahkan nasabah membeli emas kapan saja dan di mana saja dengan harga yang kompetitif dan murah karena bisa diperoleh mulai dari 0,1 gram. 

    “Jadi tidak perlu antre untuk mendapatkan logam mulia. Belum lagi repot harus menyimpan fisiknya,” tuturnya. 

    Adapun seandainya nasabah ingin menjual emasnya, mereka akan mendapat penawaran gap harga jual dan beli yang tidak terlalu besar.

    Sementara jika ingin mencetak emasnya, nasabah tinggal menghubungi kantor layanan terdekat.

    Untuk informasi, BSI telah lebih dulu mengembangkan layanan BSI cicil emas dan BSI Gadai Emas. BSI Cicil Emas merupakan pembiayaan kepemilikan emas Logam Mulia dan BSI Gold dengan keunggulan dapat membeli emas dengan harga saat akad, serta dapat dicicil dengan angsuran tetap.

  • Nelayan Filipina Temukan Drone Bawah Air, Bisa Kirim Sinyal ke China

    Nelayan Filipina Temukan Drone Bawah Air, Bisa Kirim Sinyal ke China

    Manila

    Nelayan-nelayan Filipina menemukan sedikitnya lima drone bawah air di lepas pantai negara tersebut. Militer Filipina menyebut drone-drone bawah air itu mampu mengumpulkan informasi, yang bisa membantu dalam “perang bawah air”.

    Setidaknya salah satu drone bawah air tersebut, menurut militer Filipina dalam pernyataannya seperti dilansir AFP, Selasa (15/4/2025), telah mengirimkan sinyal ke China.

    Temuan drone bawah air ini diumumkan menyusul konfrontasi selama berbulan-bulan antara Filipina dan China di perairan Laut China Selatan yang menjadi sengketa beberapa negara, dan terjadi saat Manila bersiap menggelar latihan militer skala besar dengan sekutunya, Amerika Serikat (AS), bulan ini.

    Sejumlah pejabat militer Filipina mengatakan kepada wartawan bahwa drone-drone itu ditemukan antara tahun 2022 hingga tahun 2024 di lokasi-lokasi “penting secara strategis dalam pertahanan dan keamanan tidak hanya negara ini, tetapi juga untuk navigasi maritim internasional”.

    Pengumpulan data oleh drone-drone bawah air tersebut, menurut juru bicara Angkatan Laut Filipina untuk urusan Laut China Selatan Laksamana Muda Roy Vincent Trinidad, memiliki tujuan “di luar navigasi”.

    Trinidad menyebut informasi yang didapatkan drone bawah air itu bisa digunakan untuk “perang bawah air”, mendeteksi ancaman dan menguji persenjataan di bawah permukaan.

    Meskipun menolak untuk mengidentifikasi secara pasti asal drone tersebut, Trinidad menekankan bahwa beberapa drone yang ditemukan itu memiliki tanda-tanda terkait China, dengan setidaknya satu drone telah mengirimkan sinyal ke Beijing.

    Tiga drone di antaranya, sebut Trinidad, ditemukan di lepas pantai sebelah utara Luzon, pulau utama di Filipina, termasuk dua drone di antaranya di dekat Terusan Balintang di sebelah selatan Taiwan.

    Dua drone lainnya ditemukan dari lokasi yang diidentifikasi sebagai “titik rawan kritis”, dengan satu drone ditemukan di dekat Pulau Masbate di Filipina bagian tengah dan satu lainnya di dekat Mindanao.

    Kedutaan Besar China belum memberikan tanggapan atas temuan drone-drone bawah air oleh para nelayan Filipina ini.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Akademisi: Wacana evakuasi warga Palestina berisiko perkuat penjajahan

    Akademisi: Wacana evakuasi warga Palestina berisiko perkuat penjajahan

    Baik Israel maupun Amerika secara terbuka telah menyampaikan keinginan untuk mengosongkan Gaza, karena itu negara-negara yang menolak penjajahan harus bersikap tegas menolak segala bentuk kompromi atas rencana ini

    Padang (ANTARA) – Akademisi sekaligus dosen Hubungan Internasional Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat (Sumbar) Muhammad Yusra menilai rencana evakuasi warga Palestina ke luar negaranya itu berisiko memperkuat penjajahan oleh Israel.

    “Tindakan ini justru bisa memperkuat klaim Israel atas wilayah Palestina dan secara tidak langsung menguntungkan agenda pendudukan,” kata akademisi Unand Muhammad Yusra di Padang, Selasa.

    Menurutnya, pemindahan warga Palestina ke luar wilayahnya dengan pertimbangan atau atas nama kemanusiaan, dapat mengakibatkan hilangnya hak mereka atas tanah dan harta benda lainnya.

    Yusra menjelaskan dalam praktik hubungan internasional, evakuasi oleh negara ketiga kepada warga sipil memang biasa dilakukan dalam situasi darurat, namun ada batasan yang diatur secara hukum internasional.

    Merujuk Pasal 49 Konvensi Jenewa 1949 menyatakan pemindahan paksa perorangan atau massal serta deportasi warga dari wilayah pendudukan ke negara lain, baik diduduki maupun tidak, adalah tindakan yang dilarang tanpa memandang motifnya.

    “Rencana evakuasi warga Gaza tidak bisa dilepaskan dari kepentingan Israel yang selama ini didukung penuh oleh Presiden Donald Trump,” ujar dia.

    Baik Israel maupun Amerika secara terbuka telah menyampaikan keinginan untuk mengosongkan Gaza, karena itu negara-negara yang menolak penjajahan harus bersikap tegas menolak segala bentuk kompromi atas rencana ini.

    Dalam konteks diplomasi dan posisi di mata internasional, Indonesia harus konsisten dalam sikap politik luar negerinya. Indonesia wajib menunjukkan sikap tegas menolak upaya apapun yang justru bisa memperkuat pendudukan Israel di Palestina.

    “Evakuasi bukanlah solusi jangka panjang, melainkan hanya dapat melemahkan perjuangan rakyat Palestina,” kata dia.

    Ia menambahkan berdasarkan catatan sejarah, Indonesia pernah menampung pengungsi Vietnam dalam jumlah besar di Pulau Galang antara 1975 hingga 1996. Namun, hal itu sangat berbeda dengan konteks Palestina.

    “Ini bukan hanya soal pengungsian, tetapi soal penjajahan yang belum selesai,” jelasnya.

    Yusra mendorong pemerintah Indonesia untuk tetap aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui forum internasional. Baik melalui diplomasi bilateral maupun multilateral.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Perang Tarif Trump dan Peluang Indonesia dalam Negosiasi Global

    Perang Tarif Trump dan Peluang Indonesia dalam Negosiasi Global

    Jakarta, Beritasatu.com – Perang tarif yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menggegerkan banyak pihak. Setelah mengumumkan pengenaan tarif impor sebesar puluhan hingga ratusan persen terhadap berbagai negara, yang membuat banyak pihak kelimpungan. Trump kini memilih untuk menangguhkan kebijakan tersebut selama 90 hari ke depan.

    Lead Advisor (South East Asia Region) ERIA Lili Yan Ing meyakini bahwa Indonesia memiliki daya tawar yang kuat untuk mempertahankan posisinya di tengah gempuran tarif tinggi dari Presiden AS Trump. Banyaknya mitra strategis asal AS yang beroperasi di Indonesia, menurutnya, dapat menjadi “senjata” dalam bernegosiasi dengan pemerintah AS.

    “Kalau kita lihat, perusahaan-perusahaan perbankan, asuransi, seperti Mastercard, Chubb, AIA, banyak sekali perusahaan Amerika yang beroperasi di Indonesia, Asia Tenggara, dan Asia Timur secara umum dan mereka meraih keuntungan triliunan dolar AS setiap tahunnya. Itu adalah nilai strategis yang bisa menjadi bargaining chip bagi Indonesia,” kata Lili dalam wawancara daring bersama Beritasatu.com, Selasa (15/4/2025).

    Lili menambahkan, Indonesia dapat memanfaatkan situasi ini dengan mendorong para mitra dagang dari AS untuk berdialog langsung dengan pemerintah AS. Pasalnya, menurutnya, kecil kemungkinan Trump akan mendengarkan suara dari Asia Tenggara.

    “Strateginya adalah kita menggunakan pelaku usaha Amerika untuk berbicara langsung kepada Trump. Karena, berdasarkan pengamatan dan kajian kami, Trump tidak akan mendengarkan Asia Tenggara. Dia tidak peduli dengan Asia Tenggara, bahkan Menteri Keamanannya pun tidak tahu apa itu Asia Tenggara. Jadi menurut saya, penting bagi pelaku usaha Amerika untuk menyuarakan pentingnya peran Asia Tenggara, khususnya Indonesia, dalam perekonomian Amerika Serikat,” ujarnya.

    Selain itu, Lili juga menjelaskan bahwa Indonesia dapat berperan aktif dengan menyuarakan bahwa kebijakan tarif Trump merugikan perekonomian dunia, serta mendorong Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk kembali menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.

  • Zelensky Tuduh Wapres AS Dukung Putin, JD Vance: Tak Masuk Akal, Saya Mengutuk Rusia sejak 2022 – Halaman all

    Zelensky Tuduh Wapres AS Dukung Putin, JD Vance: Tak Masuk Akal, Saya Mengutuk Rusia sejak 2022 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), JD Vance, mengkritik pernyataan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, yang mengatakan ia membenarkan tindakan Presiden Rusia, Vladimir Putin, dalam invasinya ke Ukraina.

    JD Vance membantah tuduhan Zelensky dengan mengatakan ia telah mengutuk invasi Rusia ke Ukraina sejak tahun 2022.

    Sejak itu, ia berusaha memahami tujuan dari kedua belah pihak dan berupaya menemukan solusi dalam menghentikan perang.

    Hal itu, menurut JD Vance, tidak berarti ia mendukung Rusia.

    “Itu tidak berarti Anda secara moral mendukung tujuan Rusia, atau bahwa Anda mendukung invasi skala penuh,” kata JD Vance dalam sebuah wawancara dengan media Inggris, UnHerd, pada hari Selasa (15/4/2025).

    Ia meminta Zelensky untuk memahami apa yang menjadi garis merah bagi Rusia.

    “…tetapi Anda harus mencoba memahami apa saja garis merah strategis mereka, sama seperti Anda harus mencoba memahami apa yang Ukraina coba dapatkan dari konflik ini,” lanjutnya.

    Menurutnya, sangat tidak masuk akal Ukraina menuduhnya memihak kepada Rusia ketika pemerintah AS berupaya untuk menengahi kedua negara.

    “Saya pikir agak tidak masuk akal bagi Zelensky untuk memberi tahu pemerintah (Amerika), yang saat ini menjaga seluruh pemerintahan dan upaya perangnya tetap bersatu, bahwa kita entah bagaimana berada di pihak Rusia,” ujarnya, seperti diberitakan Kyiv Independent.

    Zelensky Tuduh Wapres AS Berpihak kepada Rusia

    Dalam sebuah wawancara dengan CBS pada Minggu (13/4/2025), Zelensky mengatakan penyesalannya terkait narasi Rusia dominan di Amerika Serikat.

    Ia menuduh beberapa pihak masih percaya, Rusia bukanlah agresor dan tidak memulai perang. 

    “Wakil presiden (AS) entah bagaimana membenarkan tindakan Putin,” kata Zelensky kepada CBS.

    Menurutnya, AS tidak bisa mengambil posisi netral dalam pembicaraan negosiasi antara Rusia dan Ukraina.

    “Saya mencoba menjelaskan, ‘Anda tidak dapat mencari sesuatu di tengah-tengah. Ada agresor dan ada korban. Rusia adalah agresor, dan kami adalah korban’,” kata Zelensky.

    Dalam wawancara tersebut, Zelensky menyoroti perubahan sikap pemerintah AS terhadap Ukraina setelah Donald Trump kembali berkuasa pada Januari lalu.

    Zelensky dan JD Vance sebelumnya terlibat perdebatan pada 28 Februari lalu, di Gedung Putih.

    Perdebatan itu membuat hubungan Zelensky dengan Presiden AS Donald Trump sempat renggang.

    Setelah pertengkaran itu, JD Vance mengatakan ia menolak untuk mengunjungi Ukraina karena dia yakin pemerintah Ukraina menyediakan “tur propaganda”.

    Pada bulan Maret, Zelensky kembali mengundang JD Vance untuk mengunjungi Ukraina, namun tidak mendapatkan respons.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Harvard Tolak Tunduk Intervensi Trump, Dana Hibah Dibekukan

    Harvard Tolak Tunduk Intervensi Trump, Dana Hibah Dibekukan

    Jakarta

    Pemerintah Amerika Serikat pada hari Senin (14/04) mengumumkan akan membekukan lebih dari $2,2 miliar dalam bentuk hibah dan $60 juta dalam bentuk kontrak dengan Harvard, setelah universitas tersebut menyatakan mereka tidak akan membatasi aktivisme di kampus, sebuah tuntutan utama dari pemerintahan AS di bawah Donald Trump.

    Pada hari Senin (14/04), Harvard menolak berbagai tuntutan dari pemerintahan Trump dengan tegas, sebagai konsekuensinya pemerintahan Trump kemudian memutuskan untuk membekukan pendanaan tersebut.

    Bagaimana Harvard merespons tuntutan dari pemerintahan Trump?

    Tindakan tersebut diambil beberapa jam setelah Presiden Universitas Harvard, Alan Garber, dalam sebuah surat kepada komunitas Harvard menyatakan; “Universitas tidak akan menyerahkan kemerdekaannya atau melepaskan hak-hak konstitusionalnya.”

    “Tak ada pemerintah—terlepas dari partai mana yang berkuasa—yang dapat mendikte universitas swasta, terkait apa yang bisa diajarkan, siapa yang bisa diterima dan dipekerjakan, serta bidang studi dan penyelidikan apa yang bisa mereka jalankan.”

    Dalam sebuah surat yang dirilis pada hari Jumat (11/04), Kementerian Pendidikan AS menyebutkan, Harvard “gagal memenuhi syarat intelektual dan hak-hak sipil yang mendasari investasi federal.”

    Departemen tersebut menyerukan agar Harvard mengurangi pengaruh fakultas, staf, dan mahasiswa yang “lebih berkomitmen pada aktivisme daripada kajian ilmiah.”

    Protes alumni Harvard terhadap ancaman Trump

    Tekanan dari pemerintahan Trump mendorong sekelompok alumni untuk menulis surat kepada para pemimpin universitas, mendesak mereka untuk “secara hukum menentang dan menolak untuk mematuhi tuntutan yang tidak sah, yang mengancam kebebasan akademik dan kemandirian mengelola universitas.”

    Tindakan ini juga memicu protes di akhir pekan dari anggota komunitas Harvard dan Cambridge, serta gugatan dari Asosiasi Profesor Universitas Amerika pada hari Jumat (11/04).

    Dalam gugatan mereka, para penggugat berpendapat, pemerintahan Trump bertindak terburu-buru, gagal mengikuti prosedur yang dibutuhkan berdasarkan Title VI sebelum mulai memangkas hibah, dan memberikan pemberitahuan pengurangan tersebut kepada universitas serta Kongres AS.

    “Tuntutan-tuntutan yang luas namun tidak terukur ini bukanlah solusi yang menargetkan penyebab ketidakpatuhan terhadap hukum federal,” tulis para penggugat.

    “Sebaliknya, mereka secara terang-terangan berusaha untuk memaksakan pandangan politik dan preferensi kebijakan yang diajukan oleh pemerintahan Trump, dan menyeret universitas untuk menghukum pidato yang tidak disukai,” lanjut tulisan tersebut.

    Gedung Putih Trump menargetkan universitas-universitas

    Beberapa mahasiswa dan anggota fakultas di universitas-universitas di seluruh Amerika Serikat telah menjadi sasaran dan ditahan oleh agen federal dalam beberapa pekan terakhir, di tengah penindakan pemerintahan Trump terhadap aktivisme di kampus-kampus yang menargetkan aktivis mahasiswa pro-Palestina dan pengkritik rezim Israel.

    Pemerintahan Trump menyatakan, aktivisme Mahmoud Khalil, seorang mahasiswa Palestina di Universitas Columbia, dapat merusak kebijakan luar negeri AS meskipun itu “sah.”

    Seorang hakim imigrasi AS memutuskan pada hari Jumat (11/04) bahwa Khalil dapat dideportasi karena keyakinannya dianggap mengancam keamanan nasional.

    Khalil, seorang penduduk tetap AS dan aktivis pro-Palestina yang vokal, ditangkap pada 8 Maret, menjadi mahasiswa pertama yang ditahan di bawah penindakan Trump terhadap pengunjuk rasa perang Gaza.

    “Tindakan pemerintahan Trump terhadap universitas-universitas, peneliti-penelitinya, dan mahasiswanya tidak memiliki preseden yang jelas dalam sejarah AS,” tandas David Pozen, seorang profesor hukum di Universitas Columbia.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan, pemerintahan Trump telah mencabut visa “mungkin lebih dari 300” orang yang diduga terlibat dalam protes universitas pro-Palestina.

    Artikel ini pertama kali dirilis dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh : Ayu Purwaningsih

    Editor : Agus Setiawan

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Presiden berpesan kepada Airlangga negosiasi sebaik-baiknya untuk RI

    Presiden berpesan kepada Airlangga negosiasi sebaik-baiknya untuk RI

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada tim negosiasi tarif untuk bernegosiasi sebaik-baiknya dengan Amerika Serikat (AS) untuk kepentingan nasional.

    “Pesan (Presiden), negosiasi sebaik-baiknya untuk kepentingan nasional,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Menko Airlangga bakal memimpin tim negosiasi yang terdiri atas dua menteri lainnya yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk berunding mengenai tarif resiprokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia. Perundingan itu dijadwalkan berlangsung di Washington D. C., AS, pada 16–23 April 2025.

    Airlangga menyebut Menlu Sugiono telah tiba lebih dulu di di AS dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga akan bertolak ke AS, selain untuk ikut berunding dengan Pemerintah AS soal tarif, juga untuk menghadiri Spring Meeting Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington D. C., pada 21–26 April.

    Airlangga bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (14/4) malam juga telah rapat melalui sambungan konferensi video dengan Menteri Perdagangan AS Howard W. Lutnick. Dalam pertemuan itu, ada pula Anggota DEN Mari Elka Pangestu.

    “Pak Luhut sudah bicara dengan Secretary of Commerce (Menteri Perdagangan AS), nanti kami tindaklanjuti lagi di Washington,” kata Airlangga.

    Airlangga mengatakan dalam pertemuan daring Senin malam dengan Lutnick dua pihak berdiskusi membahas isu-isu secara global, dan teknisnya bakal dibahas lebih rinci saat delegasi Pemerintah AS dan tim negosiasi dari Pemerintah RI bertemu secara tatap muka di Washington.

    “Kami akan bicara dengan beberapa pihak, termasuk dengan USTR (Kantor Perwakilan Dagang AS) dengan menteri keuangan AS, kemudian juga akan bertemu dengan asosiasi-asosiasi yang like-minded, yang sependapat dengan Indonesia, ada US-ASEAN, ada USINDO, ada berbagai asosiasi bisnis yang ada di Washington,” kata Menko Airlangga saat jumpa pers di Istana Kepresidenan.

    Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal/timbal balik kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia, yang efektif berlaku tiga hari setelah diumumkan.

    Kebijakan Trump itu diterapkan secara bertahap, yaitu mulai dari pengenaan tarif umum 10 persen untuk seluruh negara terhitung sejak tanggal 5 April 2025, kemudian tarif resiprokal untuk sejumlah negara, termasuk Indonesia, mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 EDT (11.01 WIB).

    Dari kebijakan terbaru AS itu, Indonesia terkena tarif resiprokal 32 persen, sementara negara-negara ASEAN lainnya, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen.

    Walaupun demikian, Presiden Trump pada 9 April 2025 mengumumkan jeda selama 90 hari untuk penerapan tarif impor resiprokal itu kepada sebagian besar negara, kecuali China. Indonesia masuk dalam kelompok negara yang mendapatkan jeda selama 3 bulan penuh itu.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • IHSG Melonjak, Investor Apresiasi Respons Cepat Prabowo

    IHSG Melonjak, Investor Apresiasi Respons Cepat Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Pasar modal Indonesia menunjukkan tren positif dengan indeks harga saham gabungan (IHSG) mencatat kenaikan signifikan sebesar 4,79% dalam empat hari perdagangan terakhir, terhitung sejak Kamis (10/4/2025) hingga Selasa (15/4/2025). 

    Kenaikan ini dipicu oleh berbagai faktor, salah satunya respons cepat dan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap dinamika ekonomi global.

    Kenaikan tajam IHSG ini terjadi di tengah sentimen positif pasar, terutama setelah Presiden AS Donald Trump menunda penerapan tarif timbal balik terhadap lebih dari 75 negara, kecuali China, selama 90 hari. Namun, lebih dari itu, pelaku pasar juga sangat mengapresiasi respons yang diberikan oleh pemerintahan Indonesia.

    Ekonom dan pakar keuangan, Panji Irawan, menilai bahwa sikap tegas Presiden Prabowo dalam merespons kebijakan perdagangan internasional menjadi salah satu pendorong utama kenaikan IHSG. Langkah-langkah strategis yang diambil pemerintahan Prabowo selama enam bulan terakhir, termasuk transparansi dalam menyampaikan visi dan program pembangunan, telah berhasil meningkatkan kepercayaan investor.

    “Langkah menjelaskan strategi pembangunan secara menyeluruh, langsung kepada masyarakat, dan melibatkan elemen penting pemerintahan, seperti yang dilakukan pada Selasa (8/4/2025), terbukti membantu menstabilkan pasar modal dan memberikan pemahaman menyeluruh kepada para investor,” ungkap Panji di Jakarta, Selasa (14/4/2025).

    Keputusan Presiden Prabowo untuk mengirimkan tiga menteri ke Amerika Serikat guna membuka jalur negosiasi tarif juga dinilai sebagai langkah yang tepat. Selain itu, inisiatif diplomasi dengan negara-negara lain, seperti dialog dengan Perdana Menteri Malaysia dan pertemuan dengan pemimpin negara-negara Timur Tengah, juga mendapat sambutan positif.

    Menurut Panji, langkah-langkah ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas kerja sama perdagangan secara global.

    “Hal yang menggembirakan adalah, pemerintahan Prabowo mampu membangun inisiatif berbasis kekuatan dan peluang yang dimiliki bangsa. Ekspansi pasar menjadi langkah penting agar ekonomi nasional terus bertumbuh,” tambahnya.

    Panji menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk mencari pasar ekspor alternatif guna mengurangi ketergantungan pada negara-negara yang menerapkan tarif tinggi, seperti Amerika Serikat. Ia mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menyusun peta potensi pasar ekspor alternatif dan mengoptimalkan pemasukan devisa dari ekspor.

    Lebih lanjut, Panji menyarankan Bank Indonesia untuk lebih aktif menjalin koneksi dengan pelaku pasar valuta asing, terutama sektor perbankan, dalam rangka mempertemukan kebutuhan transaksi antara eksportir dan importir.

    Di tengah ketidakpastian ekonomi global, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci. Kondisi positif ini menjadi sinyal kuat bahwa stabilitas dan arah kebijakan pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pergerakan IHSG.

  • Pesawat Pengebom AS Mengudara di Semenanjung Korea, Ada Apa?

    Pesawat Pengebom AS Mengudara di Semenanjung Korea, Ada Apa?

    Seoul

    Amerika Serikat (AS) mengerahkan pesawat pengebom B-1B ke Semenanjung Korea dalam latihan udara gabungan dengan sekutunya, Korea Selatan (Korsel). Pengerahan pesawat pengebom AS ini juga dimaksudkan sebagai pamer kekuatan terhadap Korea Utara (Korut).

    Selain pesawat pengebom AS, beberapa jet tempur F-16 milik AS dan Korsel, serta jet tempur siluman F-35 milik Seoul, juga ikut serta dalam latihan gabungan itu.

    Pengerahan pesawat pengebom AS itu, seperti dilansir Associated Press, Selasa (15/4/2025), dilakukan beberapa hari setelah Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin Korut Kim Jong Un, bersumpah untuk melawan dorongan yang dipimpin Washington dalam berupaya melenyapkan program nuklir Korut.

    Korut seringkali memberikan reaksi keras terhadap pengerahan pesawat pengebom AS dan aset militer kuat lainnya, dengan melakukan uji coba rudal dan melontarkan retorika yang berapi-api.

    Mengudaranya pesawat pengebom AS pada Selasa (15/4) waktu setempat dapat memicu respons lebih keras karena hal itu terjadi ketika Korut sedang memperingati hari penting, yakni hari ulang tahun pendiri Korut, mendiang Kim Il Sung, atau kakek dari Kim Jong Un.

    Kementerian Pertahanan Korsel mengatakan pesawat pengebom AS itu berpartisipasi dalam latihan udara gabungan Seoul-Washington di atas Semenanjung Korea untuk memperkuat kemampuan operasional dan menunjukkan kemampuan pencegahan terhadap program nuklir Korut.

    Disebutkan Kementerian Pertahanan Korsel dalam pernyataannya bahwa sejumlah jet tempur F-35 dan jet tempur F-16 milik Korsel, juga jet tempur F-16 milik AS, juga berpartisipasi dalam latihan udara gabungan tersebut.

    Lihat juga Video ‘AS Serang Yaman Lagi, 6 Orang Tewas-30 Terluka’:

    Ini merupakan kedua kalinya pesawat pengebom B-1B milik AS ikut dalam latihan bersama Korsel sejak Presiden Donald Trump kembali menjabat untuk periode kedua pada Januari lalu.

    Pada Februari lalu, Kementerian Pertahanan Korut mengecam penerbangan pesawat pengebom B-1B di kawasan itu sebagai bukti meningkatnya provokasi yang dilakukan AS sejak pelantikan Trump. Pyongyang bersumpah akan melawan ancaman strategis AS dengan cara-cara strategis.

    Beberapa hari kemudian, Korut melakukan uji coba rudal jelajah, dalam apa yang disebutnya sebagai upaya menunjukkan kemampuan serangan balik nuklirnya.

    Trump berulang kali mengatakan dirinya akan menghubungi Kim Jong Un untuk menghidupkan kembali diplomasi antara kedua negara. Korut belum menanggapi secara langsung atas upaya Trump tersebut.

    Kim Yo Jong, pada Rabu (9/4) lalu, mencemooh AS dan sekutu-sekutunya atas apa yang disebutnya sebagai “khayalan” mereka soal denuklirisasi Korut. Dia menegaskan Pyongyang tidak akan pernah menghentikan program senjata nuklirnya.

    Lihat juga Video ‘AS Serang Yaman Lagi, 6 Orang Tewas-30 Terluka’:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini