Xcloud.id

Negara: Amerika Serikat

  • Dua Personel Militer AS Tewas, 1 Terluka di Perbatasan Meksiko: Kecelakaan dalam Operasi Northcom – Halaman all

    Dua Personel Militer AS Tewas, 1 Terluka di Perbatasan Meksiko: Kecelakaan dalam Operasi Northcom – Halaman all

    Dua Personel Militer AS Tewas, 1 Terluka di Perbatasan Meksiko: Lagi Bertugas dalam Operasi Northcom

    TRIBUNNEWS.COM – Dua anggota angkatan bersenjata Amerika Serikat (AS) dilaporkan tewas dan seorang lainnya terluka parah dalam kecelakaan kendaraan, Selasa (15/4/2025).

    Para personel militer AS yang tewas dan terluka itu sedang dalam tugas dalam pengerahan pasukan untuk mendukung Satuan Tugas Gabungan-Perbatasan Selatan, Komando Utara AS (Northcom) mengatakan dalam sebuah pernyataan.

    Kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 8.50 pagi waktu setempat (1450GMT) di dekat Santa Teresa, New Mexico, Meksiko menurut pernyataan tersebut.

    “Nama-nama korban tewas tidak akan dirilis sampai keluarga terdekat telah diberitahu,” kata pernyataan itu.

    Pernyataan militer AS menambahkan bahwa penyebab kecelakaan tersebut masih dalam penyelidikan.

    Anggota militer yang terluka sedang menerima perawatan di fasilitas medis setempat.

    Menurut laporan media AS, insiden tersebut menandai salah satu kematian pertama yang diungkapkan ke publik terkait dengan penyebaran pasukan di perbatasan AS-Meksiko.

    Satuan Tugas Gabungan-Perbatasan Selatan merupakan bagian dari upaya dukungan Departemen Pertahanan untuk operasi keamanan perbatasan yang dikoordinasikan dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri.

    PERBATASAN AS-MEKSIKO – Tangkap layar Anews, Rabu (16/4/2025) menunjukkan Pasukan Garda Nasional Meksiko memeriksa orang-orang yang diduga akan menyelundup ke wilayah Amerika Serikat (AS). Dalam pengetatan perbatasan, Presiden AS, Donald Trump mengerahkan personel tambahan hingga total menjadi 4 ribu personel militer AS untuk menjaga perbatasan. (Anews/Tangkap Layar)

    4 Ribu Personel di Perbatasan

    Seperti diketahui, AS tengah meningkatkan pengamanan di wilayah perbatasan mereka. 

    Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, pada akhir Januari kemarin mengumumkan penambahan 1.500 tentara tambahan AS di perbatasan AS-Meksiko.

    Keputusan ini menjadikan jumlah tentara yang dikerahkan di perbatasan mencapai total 4.000 personel.

    “Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menambah 1.500 tentara di perbatasan selatan Amerika Serikat,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, dikutip dari AFP.

    Tentara tambahan ini terdiri dari 1.000 personel angkatan darat dan 500 marinir.

    Pasukan tambahan ini akan bergabung dengan sekitar 2.200 tentara aktif dan ribuan tentara Garda Nasional yang sudah ditempatkan di perbatasan.

    Langkah ini diumumkan oleh Gedung Putih pada Rabu (22/1/2025) sebagai bagian dari upaya Trump untuk memperketat kontrol terhadap imigrasi ilegal.

    Kebijakan keamanan perbatasan telah menjadi prioritas utama Trump sejak awal masa jabatannya.

    Selain mengerahkan pasukan aktif, Trump juga mengarahkan penggunaan militer untuk mendukung Departemen Keamanan Dalam Negeri dalam berbagai tugas, seperti logistik, transportasi, dan pembangunan penghalang.

    Sejak masa jabatan pertamanya, Trump telah mengirim ribuan tentara untuk membantu mengamankan perbatasan.

    Pada 2018, lebih dari 5.000 tentara dikerahkan ke Texas, Arizona, dan California untuk mendukung patroli perbatasan, lapor VOA.

    Penetapan Keadaan Darurat Nasional

    Salah satu langkah besar yang diambil Trump dalam mengatasi masalah imigrasi ilegal adalah mengumumkan keadaan darurat nasional di perbatasan AS-Meksiko pada hari pertama menjabat.

    Keputusan ini memberikan mandat kepada militer untuk mendukung pengamanan perbatasan, memperbolehkan pengiriman pasukan tambahan, serta memungkinkan penggunaan militer untuk penegakan hukum dalam beberapa keadaan.

    Keadaan darurat nasional ini memungkinkan pemerintah untuk mengerahkan sumber daya militer lebih banyak ke perbatasan selatan.

    Hal ini juga membuka kemungkinan untuk menggunakan Undang-Undang Penanganan Pemberontakan (Insurrection Act), yang memberi kewenangan kepada presiden untuk mengirimkan pasukan militer guna menanggulangi kerusuhan di dalam negeri, termasuk dalam hal penegakan hukum di perbatasan.

    Pada saat yang sama, Trump berjanji untuk mempercepat proses deportasi migran ilegal dan memperketat kontrol perbatasan, dengan tujuan utama mengurangi angka imigrasi ilegal ke AS.

    Keputusan Trump Dinilai Bertentangan dengan UU Posse Comitatus

    Keputusan Trump untuk mengerahkan tentara aktif ke perbatasan juga menuai kritik dari beberapa pihak.

    Beberapa berpendapat bahwa penggunaan militer dalam penegakan hukum sipil bertentangan dengan UU Posse Comitatus, yang melarang pasukan aktif melakukan tugas penegakan hukum.

    Ketegangan AS-Meksiko terkait Teluk Meksiko

    Selain masalah perbatasan, Amerika-Meksiko juga bersitegang soal Teluk Meksiko.

    Trump mengusulkan untuk mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika.

    “Kami akan mengubah nama itu karena kami melakukan sebagian besar pekerjaan di sana dan itu milik kami,” kata Trump, dikutip dari ABC News, Rabu (8/1/2025).

    Pernyataan tersebut dipandang sebagai serangan terbaru Trump terhadap Meksiko.

    Trump pernah menyebut Meksiko sebagai negara yang “tidak melakukan cukup banyak untuk menangani masalah narkoba dan imigrasi ilegal yang masuk ke Amerika Serikat”.

    Ia menambahkan bahwa Meksiko harus berhenti mengizinkan jutaan orang memasuki negara AS.

    “Itu pantas, dan Meksiko harus berhenti mengizinkan jutaan orang masuk ke negara kami,” tegas Trump dalam sebuah konferensi pers.

    Trump juga mengkritik Meksiko terkait dengan meningkatnya peredaran narkoba ke AS.

    Presiden terpilih AS yang dilantik 20 Januari itu, mengklaim bahwa Meksiko bakal dikenakan “tarif yang besar” sebagai bentuk sanksi.

    “Kami ingin bergaul dengan semua orang. Tapi, Anda tahu… butuh dua orang untuk berdansa tango,” kata Trump.

    Segera setelah itu, sekutu lama Trump, Anggota DPR Partai Republik Marjorie Taylor Greene, mengumumkan di X telah memerintahkan stafnya untuk mulai merancang undang-undang yang akan mengubah nama Teluk Meksiko menjadi “Teluk Amerika.”

    Greene juga menekankan pentingnya pendanaan perubahan peta untuk semua lembaga pemerintah federal, termasuk FAA dan militer.

    Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum Pardo menolak gagasan mengganti nama Teluk Meksiko menjadi “Teluk Amerika.”

    Dalam konferensi pers di Mexico City, Sheinbaum menyarankan agar Amerika Serikat justru diganti namanya menjadi “Amerika Meksiko.”

    Sheinbaum memamerkan peta abad ke-17 yang menunjukkan wilayah yang sekarang dikenal sebagai Amerika Serikat dengan label “America Mexicana” atau “Amerika Meksiko.”

    Ia juga menunjukkan peta dari abad ke-19 yang memperlihatkan wilayah yang pernah menjadi bagian dari Meksiko, termasuk California, Nevada, Utah, Arizona, dan New Mexico.

    “Saya rasa, jika mereka ingin mengganti nama Teluk Meksiko, mengapa tidak mengganti Amerika Serikat menjadi Amerika Meksiko?,” ujar Sheinbaum dengan candaan, dikutip dari USA Today.

     

    (oln/anews/tribunnews/*)

     

  • Ericsson Ungkap Manfaat RI Tiru India Dalam Pengembangan 5G

    Ericsson Ungkap Manfaat RI Tiru India Dalam Pengembangan 5G

    Bisnis.com, JAKARTA — Ericsson, perusahaan penyedia perangkat telekomunikasi, menilai pendekatan yang diterapkan India dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam mewujudkan akselerasi jaringan 5G.

    SVP and Head of Ericsson South East Asia Oceania and India, Andres Vicente menyebut pemerintah Indonesia dapat mencontoh pemerintah India yang mendorong kolaborasi strategis antara regulator, operator, penyedia teknologi, dan industri. 

    Pemerintah India diketahui memberikan perhatian serius terhadap penguatan ekosistem lokal, melalui pelatihan talenta digital, insentif untuk pengembangan use case yang sesuai kebutuhan masyarakat, serta kebijakan spektrum yang mendukung perluasan layanan.

    Andres menyebut, strategi sukses India dapat dijadikan rujukan, terutama dalam hal orkestrasi kebijakan, kesiapan ekosistem digital, dan pemanfaatan teknologi secara inklusif.

    “Jika Indonesia ingin mengikuti pendekatan serupa, tentu peluangnya sangat besar. Kolaborasi erat antara sektor publik dan swasta menjadi kunci,” kata Andres kepada Bisnis, Rabu (16/4/2025).

    Andreas mengatakan India merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan jaringan 5G tercepat di dunia sejak peluncuran komersialnya pada Oktober 2022. 

    Menurut data Ookla, ketersediaan jaringan 5G di India meningkat signifikan sepanjang tahun 2023, dari 28,1% pada kuartal pertama menjadi 52,02% pada kuartal keempat. 

    Ini mencerminkan pertumbuhan yang pesat dalam waktu relatif singkat. Bahkan, Ericsson Mobility Report memperkirakan langganan 5G di India akan mencapai 970 juta pada 2030—setara dengan 74% dari total pelanggan seluler.

    Andres menilai saat ini masih terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi Indonesia untuk mempercepat 5G. Antara lain keterbatasan spektrum frekuensi, belum jelasnya jadwal lelang spektrum, dan tingginya biaya investasi yang harus ditanggung operator. 

    Selain itu, persoalan pemerataan infrastruktur, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kebutuhan akan model bisnis dan monetisasi yang sesuai dengan karakter pasar lokal juga dianggap sebagai hambatan utama.

    Meskipun demikian, Andres menegaskan pihaknya berkomitmen untuk menjadi mitra strategis Indonesia dalam pengembangan jaringan 5G. 

    Andres melanjut, sebagai pemimpin global di bidang teknologi informasi dan komunikasi (ICT), Ericsson telah menjadi mitra berbagai negara dalam implementasi jaringan 5G. 

    Perusahaan asal Swedia ini menyatakan siap mendukung upaya percepatan digitalisasi nasional melalui solusi teknologi mutakhir.

    “Ericsson siap menjadi mitra teknologi yang mendukung Indonesia dalam mewujudkan transformasi digital berbasis 5G,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Indonesia membuka peluang untuk menjajaki kerja sama dengan India untuk mempercepat akselerasi 5G di Tanah Air.

    India merupakan salah satu negara dengan penetrasi jaringan 5G tercepat di dunia sejak diluncurkan secara komersial pada Oktober 2022 menurut Economic Times. 

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid mengatakan bahwa kerja sama ini sebagai langkah strategis untuk mempercepat penetrasi 5G tanpa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Pertama, kita coba cari solusi di luar APBN. Salah satunya adalah kerja sama dengan India yang teknologinya di bidang 5G sudah sangat maju,” kata Meutya dalam wawancara dengan Bisnis Indonesia, Jumat (11/4/2025).

    Meutya menyebut, untuk meningkatkan penetrasi 5G di Indonesia, Presiden Prabowo menyoroti pentingnya diversifikasi teknologi agar Indonesia tidak hanya bergantung pada teknologi dari Amerika Serikat dan China. 

    India dipandang sebagai mitra strategis baru yang bisa memberikan alternatif teknologi 5G yang kompetitif dan terbukti efektif.

  • iPhone Seharga Rp 33 Triliun Meluncur Gegara Tarif Trump

    iPhone Seharga Rp 33 Triliun Meluncur Gegara Tarif Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Penyuplai utama Apple di India, Foxconn dan Tata, menerbangkan 600 ton iPhone senilai hampir US$2 miliar (Rp33,6 triliun) ke Amerika Serikat (AS) pada Maret 2025. Ini adalah pengapalan dalam jumlah terbesar yang dilakukan dalam sebulan.

    Penerbangan iPhone skala besar itu dilakukan sebagai respons atas kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden AS Donald Trump beberapa saat lalu. Namun, aturan itu kemudian ditangguhkan hingga 90 hari.

    Hanya China yang tetap dihantam dengan tarif resiprokal sebesar 145%, kecuali untuk smartphone, komputer, dan chip yang dipisahkan dan akan dikenakan tarif dengan skema penghitungan berbeda.

    Hal ini menunjukkan kepanikan luar biasa raksasa teknologi dalam menghadapi teror tarif Trump. Saat pertama kali diumumkan, penyuplai Apple di India langsung menggenjot produksi dan memesan pesawat kargo untuk menerbangkan 600 ton iPhone ke AS.

    Sebelum tarif resiprokal ditangguhkan selama 90 hari, India dikenakan tarif 26%. Memang tak setinggi China, tetapi tetap berdampak besar.

    Foxconn yang merupakan penyuplai utama Apple di India mengekspor iPhone senilai US$1,31 miliar pada Maret 2025. Nilai pengapalan itu setara dengan penggabungan Januari dan Februari, menurut data bea cukai yang dilihat Reuters, dikutip Rabu (16/4/2025).

    Adapun tipe iPhone yang dikapalkan adalah iPhone 13, 14, 16, dan 16e. Pengiriman terbaru ini membuat total pengapalan iPhone dari Foxconn India ke AS mencapai US$5,3 miliar sepanjang 2025.

    Sementara itu, nilai ekspor dan Tata yang merupakan penyuplai sekunder Apple sebesar US$612 juta pada Maret 2025. Angka itu lebih tinggi 63% ketimbang bulan sebelumnya dan sudah termasuk model iPhone 15 dan 16.

    Apple, Foxconn, dan Tata, tidak segera merespons permintaan komentar dari Reuters.

    Menurut data bea cukai, pengiriman iPhone dari Foxconn India ke AS pada Maret diterbangkan dari terminal bandara Chennai Air Cargo. Tujuannya beragam, termasuk Los Angeles dan New York. Chicago menjadi destinasi untuk mayoritas pengiriman iPhone dari India.

    Untuk mempercepat pengiriman, Apple melobi otoritas bandara India untuk memangkas waktu yang dibutuhkan dalam proses birokrasi bea cukai di bandara Chennai di negara bagian selatan Tamil Nadu, menjadi 6 jam dari 30 jam.

    Setidaknya 6 pesawat kargo digunakan dalam operasi tersebut, yang menurut salah satu sumber merupakan cara untuk memitigasi dampak tarif.

    (fab/fab)

  • Harvard Menolak Tunduk pada Donald Trump, Sekalipun Hibah Rp 38 Triliun Harus Dibekukan – Halaman all

    Harvard Menolak Tunduk pada Donald Trump, Sekalipun Hibah Rp 38 Triliun Harus Dibekukan – Halaman all

    Harvard Menolak Tunduk pada Donald Trump, Sekalipun Hibah Rp 38 Triliun Dibekukan

    TRIBUNNEWS.COM- Upaya Presiden Donald Trump untuk merombak pendidikan tinggi melalui tuduhan anti-Semitisme yang dijadikan senjata telah mendapat pukulan besar setelah Universitas Harvard menolak untuk mematuhi tuntutan federal yang luas, yang memicu pembekuan pendanaan sebesar $2,3 miliar.

    Bentrokan ini menandai momen yang menentukan dalam kampanye yang meningkat oleh pemerintahan Trump untuk membentuk kembali nilai-nilai dan prioritas universitas-universitas Amerika, khususnya yang dipandang sebagai benteng pemikiran progresif.

    Harvard adalah salah satu dari 60 universitas yang menjadi sasaran pemotongan dana oleh pemerintahan Trump dalam tindakan keras yang lebih luas terhadap kampus-kampus atas tuduhan anti-Semitisme.

    Inti pertikaian ini adalah tuduhan bahwa lembaga-lembaga elit telah gagal mengatasi anti-Semitisme, tuduhan yang menurut para kritikus digunakan untuk menekan aktivisme politik, membubarkan inisiatif-inisiatif keberagaman, dan membungkam pandangan-pandangan yang berbeda, terutama setelah terjadinya protes mahasiswa pro-Palestina menyusul serangan militer Israel ke Gaza.

    Dalam surat beberapa halaman yang dikirim oleh pemerintah federal, Harvard diperintahkan untuk membubarkan semua program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI), mengakhiri apa yang digambarkan oleh administrasi sebagai pertimbangan berbasis ras dalam penerimaan atau perekrutan dan departemen audit untuk memastikan apa yang disebutnya “keberagaman sudut pandang.” 

    Surat itu juga menuntut asosiasi pengacara dan organisasi mahasiswa pro-Palestina di universitas tersebut, menyeleksi mahasiswa internasional yang “memiliki sikap bermusuhan terhadap nilai-nilai Amerika,” dan memberikan laporan kemajuan rutin dan akses ke proses pengambilan keputusan internal kepada otoritas federal.

    Pemerintahan tersebut juga memerintahkan Harvard untuk mengeluarkan mahasiswa yang terlibat dalam demonstrasi pro-Palestina di masa lalu, dan untuk mengidentifikasi dan berpotensi memberikan sanksi kepada anggota fakultas yang bekerja di departemen yang diklaim terkait dengan pandangan anti-Semit.

    Sebagai tanggapan, Harvard menolak tuntutan tersebut secara langsung, menyebutnya sebagai serangan terhadap kebebasan akademis dan “melanggar hak Amandemen Pertama Harvard dan melampaui batas kewenangan pemerintah yang ditetapkan undang-undang.” 

    Dalam balasan resminya, universitas tersebut menyatakan bahwa “tidak akan menyerahkan independensinya atau melepaskan hak konstitusionalnya,” menambahkan bahwa usulan pemerintah tersebut “melampaui kewenangan sah dari administrasi ini atau administrasi mana pun” dan melanggar kebebasan yang telah lama dilindungi oleh Mahkamah Agung.

    Universitas tersebut mengakui perlunya mengatasi anti-Semitisme dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya, dan menyoroti serangkaian inisiatif yang telah dilakukan untuk meningkatkan iklim kampus dan menegakkan hukum federal. 

    Namun, universitas tersebut menegaskan bahwa kepatuhan terhadap ultimatum federal akan berarti pengambilalihan lembaga akademis swasta oleh pemerintah, yang akan merusak perlindungan konstitusional dan kebebasan akademis.

    Pembekuan pendanaan diumumkan beberapa jam setelah penolakan universitas dan merupakan bagian dari tinjauan federal yang lebih luas yang menargetkan hampir $9 miliar dalam kontrak dan hibah yang diberikan kepada institusi tersebut.

    Kampanye untuk membentuk kembali pendidikan tinggi di sepanjang garis ideologis yang menguntungkan Israel telah membuat beberapa universitas patuh di bawah tekanan. Universitas Columbia telah mengajukan tuntutan serupa setelah menghadapi ancaman pemotongan dana. 

    Sebaliknya, Harvard telah menjadi institusi Ivy League pertama yang mengambil sikap publik dan tanpa kompromi, menolak apa yang oleh para kritikus digambarkan sebagai upaya “McCarthyite” untuk menekan perbedaan pendapat dan aktivisme politik di kampus.

    Tindakan pemerintah ini muncul di tengah perubahan besar dalam sentimen publik AS. Jajak pendapat terkini menunjukkan adanya perbedaan tajam antara partai dan generasi dalam sikap terhadap Israel, dengan mayoritas anak muda Amerika menyatakan penentangan terhadap negara pendudukan tersebut dan semakin mendukung hak-hak Palestina. 

    Di antara para pemilih Demokrat, dukungan untuk Israel telah menurun drastis sejak genosida di Gaza.

    Penelitian Pew terbaru menunjukkan bahwa di antara kelompok usia 18–49 tahun, hanya di antara kaum Republikan yang lebih tua, Israel masih mendapat dukungan mayoritas.

    Sementara pemerintahan Trump menampilkan tindakannya sebagai tindakan keras terhadap anti-Semitisme, para kritikus berpendapat bahwa tindakannya mengaburkan batasan antara anti-Semitisme dan kritik yang sah terhadap Israel. 

    Mereka menyoroti desakan pemerintahan agar universitas mengadopsi definisi Aliansi Mengenang Holocaust Internasional (IHRA) yang kontroversial, dengan mencatat bahwa tujuh dari sebelas contoh ilustrasi yang disertakan dalam definisi tersebut menyamakan bentuk-bentuk kritik tertentu terhadap Israel dengan anti-Semitisme.

    Dalam pernyataan publik yang jarang terjadi mengenai masalah ini, mantan Presiden AS Barack Obama memuji sikap universitas tersebut, dengan mengatakan bahwa universitas tersebut “memberikan contoh” bagi universitas lain dengan menolak “upaya ceroboh untuk mengekang kebebasan akademis.”

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

  • Tak Ada Takut-takutnya China Perang Dagang Lawan AS

    Tak Ada Takut-takutnya China Perang Dagang Lawan AS

    Jakarta –

    China benar-benar tidak takut untuk terlibat perang dagang melawan Amerika Serikat (AS). China tak takut dengan ancaman AS dan menyerukan jalur dialog.

    Sebagaimana Presiden AS Donald Trump memulai perang tarif dengan sejumlah neara. Namun, AS secara khusus menargetkan tarif yang tinggi untuk China.

    Dilansir BBC, ketika Trump pertama kali mengumumkan skema pajak impornya, China dikenai tarif resiprokal sebesar 34%. Beijing membalas dengan mengenakan tarif sebesar 34% terhadap barang-barang Amerika.

    AS menanggapi dengan menaikkan tarif mereka hingga total 104%, sehingga China menaikkan tarif mereka menjadi 84%. AS merespons lagi, dan sebagaimana keadaannya saat ini, tarif AS terhadap barang-barang China adalah sebesar 125%.

    Namun tarif AS terhadap Beijing dapat meningkat lebih jauh, hingga 145% untuk beberapa produk karena pungutan sebelumnya telah dikenakan pada perusahaan yang memproduksi fentanil.

    Pada Rabu (09/04), Kementerian Luar Negeri China menggambarkan tindakan Gedung Putih sebagai “tirani perdagangan” di media pemerintah.

    Beijing “dengan tegas menentang dan tidak akan pernah menerima praktik hegemonik dan intimidasi seperti itu,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian kepada wartawan.

    Kementerian Perdagangan China sebelumnya menyebut pungutan tambahan AS tersebut sebagai “kesalahan di atas kesalahan” dan mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah menerima “aksi pemerasan” AS.

    Sementara itu, Presiden AS menuduh China tidak menghormati AS dan “merampok” AS.

    Bagaimana ancaman Trump kepada China? Baca halaman selanjutnya.

    Ancaman Trump

    Foto: Donald Trump (AP/Jose Luis Magana)

    Trump terus melontarkan ancaman kepada China. Pada hari Selasa (15/4) waktu setempat, Trump mengatakan bahwa “bola ada di tangan China.”

    “China perlu membuat kesepakatan dengan kita. Kita tidak harus membuat kesepakatan dengan mereka,” kata Trump dalam pernyataan yang disampaikan Sekretaris Pers Karoline Leavitt.

    Trump mengatakan bahwa China sama dengan negara lain. Hanya saja China jauh lebih besar.

    “Tidak ada perbedaan antara China dan negara lain kecuali mereka jauh lebih besar,” imbuhnya.

    Hal ini disampaikan Trump setelah dia mengatakan bahwa China telah “mengingkari” kesepakatan besar dengan raksasa penerbangan AS Boeing. Hal ini menyusul pemberitaan Bloomberg bahwa Beijing memerintahkan maskapai penerbangan China untuk tidak menerima pengiriman jet perusahaan tersebut lebih lanjut.

    China Tak Takut Ancaman AS

    Foto: Ilustrasi perang dagang China dan AS (REUTERS/CHINA DAILY)

    Pemerintah China menyatakan bahwa mereka “tidak takut” untuk berperang dagang dengan Amerika Serikat, dan menegaskan kembali seruan untuk berdialog.

    “Jika AS benar-benar ingin menyelesaikan masalah melalui dialog dan negosiasi, AS harus berhenti memberikan tekanan ekstrem, berhenti mengancam dan memeras, dan berbicara dengan China atas dasar kesetaraan, rasa hormat, dan saling menguntungkan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian dilansir kantor berita AFP, Rabu (16/4/2025).

    Beijing mengatakan bahwa “AS-lah yang memulai perang tarif ini”.

    “Posisi China sudah sangat jelas. Tidak ada pemenang dalam perang tarif atau perang dagang,” ujar Lin. “China tidak ingin berperang, tetapi tidak takut berperang,” tandasnya.

    Trump awalnya mengenakan tarif pada impor dari China atas dugaan perannya dalam rantai pasokan fentanil — dan baru-baru ini meningkatkan tarif tersebut secara tajam atas praktik perdagangan yang dianggap tidak adil oleh Washington.

    Lihat Video: Balas Tarif Trump, China Minta Maskapai Setop Terima Boeing

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • IHSG ditutup melemah seiring pasar masih dibayangi negosiasi AS-China

    IHSG ditutup melemah seiring pasar masih dibayangi negosiasi AS-China

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    IHSG ditutup melemah seiring pasar masih dibayangi negosiasi AS-China
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 16 April 2025 – 19:23 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu sore ditutup melemah seiring pelaku pasar masih dibayangi proses negosiasi antara Amerika Serikat (AS) dengan China.

    IHSG ditutup melemah 41,63 poin atau 0,65 persen ke posisi 6.400,05. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 5,96 poin atau 0,82 persen ke posisi 717,25.

    “Pasar tampaknya dibayangi ketidakpastian proses negosiasi AS dan China sehubungan dengan tarif dagang terkait posisi kedua negara yang bersikeras dengan posisi masing-masing sehubungan perang tarif dagang,” ujar Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nicodemus alias Nico di Jakarta, Rabu.

    Pelaku pasar menilai proses negosiasi antara AS dan China berpotensi akan sulit, pasar khawatir sikap keras kepala kedua negara dapat menghambat proses negosiasi.

    Presiden AS Donald Trump menyerukan kepada China untuk menghubunginya guna memulai negosiasi yang bertujuan menyelesaikan pertikaian dagang yang semakin memanas antara kedua negara.

    “Bola sekarang ada di tangan China. China perlu membuat kesepakatan dengan kami. Kami tidak harus membuat kesepakatan dengan mereka,” ujar Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt.

    Dari dalam negeri, rencana aksi yang akan dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan akan menambah porsi portofolio investasi di pasar modal sebesar 20 persen tentunya memberikan optimisme pelaku pasar terhadap pasar modal dalam neger.

    Selain itu, sejumlah emiten melakukan aksi buyback, sehingga dapat memperkuat kepercayaan investor, serta menyesuaikan diri dengan kondisi pasar dalam mengurangi tekanan, yang dapat menopang pasar keuangan dalam negeri.

    Dibuka menguat, IHSG bergerak ke teritori negatif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG betah di zona merah hingga penutupan perdagangan saham

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, dua sektor menguat yaitu sektor kesehatan dan sektor energi yang masing-masing naik sebesar 0,30 persen dan 0,23 persen.

    Sedangkan, sembilan sektor melemah yaitu sektor keuangan turun paling dalam minus sebesar 1,20 persen, diikuti oleh sektor transportasi & logistik dan sektor barang konsumen primer yang masing-masing turun sebesar 0,74 persen dan 0,69 persen.

    Saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu CENT, DOSS, DWGL, KJEN dan BOAT. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni BTEK, MDRN, ASBI, ECII dan XSSI.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.162.563 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 29,12 miliar lembar saham senilai Rp21,11 triliun. Sebanyak 250 saham naik 331 saham menurun, dan 220 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain, indeks Nikkei melemah 347,14 poin atau 1,01 persen ke 33,920,40, indeks Shanghai menguat 8,34 poin atau 0,26 persen ke 3.276,00, indeks Kuala Lumpur melemah 3,94 poin atau 0,27 persen ke 1.476,92, dan indeks Strait Times menguat 26,59 poin atau 0,73 persen ke 3.651,31.

    Sumber : Antara

  • Bukan Cuma Tarif, Ini Teror Trump yang Bikin Ketar-ketir

    Bukan Cuma Tarif, Ini Teror Trump yang Bikin Ketar-ketir

    Jakarta, CNBC Indonesia – Teror Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tak hanya soal tarif impor baru. Namun juga terkait peraturan mengenai mata uang kripto.

    Trump memang telah menjanjikan akan merombak aturan soal kripto. Termasuk membatalkan sejumlah tindakan keras pada sektor tersebut saat pemerintahan Joe Biden sebelumnya.

    Namun kebijakan Trump yang akan membuat stablecoin bisa melakukan transaksi cross-border membuat khawatir Menteri Ekonomi Italia, Giancarlo Giorgetti. Bahkan, ia menyebut kebijakan itu lebih berbahaya dari kebijakan tarif baru AS.

    “Akhir-akhir ini, fokus umum mengenai dampak tarif perdagangan. Namun yang lebih berbahaya adalah soal kebijakan AS mengenai mata uang kripto khususnya soal stablecoin berdenominasi dolar,” kata Giorgetti, dikutip dari Reuters, Rabu (16/4/2025).

    Stablecoin dipatok dalam dolar. Ini akan membuat kripto bisa mempertahankan nilai yang konstan.

    Menurutnya, stablecoin akan memberikan kesempatan orang yang berinvestasi diterima secara luas untuk transaksi cross border. Mereka tidak memerlukan rekening bank di AS.

    Tawaran itu jelas akan menarik banyak warga negara dengan mata uang yang tidak stabil. Seraya mengingatkan bahwa tidak boleh meremehkan daya tarik masyarakat di wilayah Eropa.

    “Namun daya tarik untuk orang-orang di zona euro tidak boleh diremehkan,” jelasnya.

    Bank Sentral Eropa (ECB) diketahui tengah mengerjakan Euro Digital. Ini adalah cara mempromosikan pembayaran dan melindungi mata uang fiat dari stablecoin.

    Euro Digital bisa jadi solusi bagi warga Eropa untuk melakukan pembayaran baik offline dan online. Selain itu juga melakukan penukaran uang.

    “Euro Digital sangat penting meminimalkan kebutuhan warga negara Eropa menggunakan solusi asing mengakses layanan dasar seperti pembayaran,” dia menuturkan.

    (fab/fab)

  • Penambang Nikel Keberatan Tarif Royalti Naik, Tawarkan Solusi Lain

    Penambang Nikel Keberatan Tarif Royalti Naik, Tawarkan Solusi Lain

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengaku prihatin atas terbitnya aturan baru terkait kebijakan penyesuaian tarif royalti mineral dan batu bara (minerba). Pelaku usaha meminta pemerintah mengevaluasi ulang dan mengusulkan revisi formula harga patokan mineral (HPM). 

    Adapun, aturan baru tarif royalti minerba tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 19/2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian ESDM. 

    Beleid tersebut diundangkan dan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 11 April 2025 dan mulai berlaku efektif 15 hari sejak tanggal pengundangan.

    Sekjen APNI Meidy Katrin mengatakan, pemerintah menaikkan tarif royalti nikel di momen yang tidak tepat. Pasalnya, harga nikel global saat ini turun drastis imbas ketegangan geopolitik dan eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dan China. 

    “Kenaikan tarif royalti di tengah ketidakpastian ekonomi global dikhawatirkan akan menambah tekanan terhadap industri nikel nasional, baik di hulu maupun di hilir, dan berisiko mengurangi daya saing serta kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional,” ujar Meidy dalam siaran persnya, Rabu (16/4/2025). 

    Bukan tanpa alasan, APNI mengaku keberatan sebab kenaikan tarif royalti tersebut dinilai tidak realistis dan progresif. Adapun, tarif royalti untuk bijih nikel naik ke kisaran 14-19% dan produk olahan feronikel (FeNi) dan nickel pig iron (NPI) menjadi 5-7%. 

    Menurut dia, angka tersebut tidak mempertimbangkan kondisi riil industri. Saat ini, harga nikel global terus mengalami penurunan sehingga beban royalti yang meningkat justru menggerus margin usaha yang sudah tipis.  

    Tak hanya itu, biaya operasional melonjak akibat kenaikan harga biosolar B40, upah minimum (UMR +6.5%), PPN 12%, dan kewajiban DHE ekspor 100% selama 12 bulan.  

    Dia juga menyoroti dari sisi investasi smelter yang padat modal dan resiko tinggi dengan biaya pembangunan mencapai US$1,5-2 miliar per smelter, belum termasuk biaya reklamasi, PNBP, PPM, dan pajak global (global minimum tax 15%).  

    “Kenaikan tarif royalti akan menekan margin produksi penambang dan smelter secara signifikan, berpotensi mengurangi penerimaan negara dari royalti produk smelter yang tidak dapat terjual karena kurang kompetitifnya harga produk di pasar,” jelasnya. 

    Meidy menegaskan bahwa saat ini industri pertambangan menanggung 13 beban kewajiban yang signifikan, termasuk biaya operasional tinggi, pajak dan iuran (PPN 12%, PBB, PNBP PPKH, iuran tetap tahunan), serta kewajiban non-fiskal seperti reklamasi pascatambang dan rehabilitasi DAS.  

    Oleh karena itu, APNI mengusulkan agar pemerintah untuk merevisi formula HPM bijih nikel, feronikel, dan NPI. 

    “Saat ini, formula HPM dinilai terlalu rendah dibandingkan indeks harga pasar seperti Shanghai Metals Market (SMM) sehingga dalam 2 tahun terakhir berpotensi menyebabkan kerugian nilai pasar hingga US$6,3 miliar,” terangnya. 

    Pihaknya menilai formula HPM perlu diperbarui dengan memasukkan nilai keekonomian dari kandungan besi pada bijih saprolit dan kobalt pada bijih limonit, yang selama ini belum dimonetisasi. 

    Dalam perhitungannya menunjukkan bahwa penyesuaian ini dapat meningkatkan HPM hingga lebih dari 100%, tergantung karakteristik bijih dan efisiensi ekstraksi.

    Meidy juga menerangkan sejumlah dampak positif dari revisi formula HPM, seperti peningkatan penerimaan negara tanpa perlu menaikkan tarif royalti, meningkatnya margin usaha bagi perusahaan tambang untuk eksplorasi dan pengelolaan lingkungan.

    Selain itu, peningkatan cadangan akibat penurunan cut-off grade, kenaikan nilai ekspor produk hilir seperti NPI dan feronikel, serta insentif pengembangan teknologi ekstraksi dan hilirisasi mineral ikutan seperti besi dan kobalt.

    “APNI juga mengusulkan evaluasi atas corrective factor [CF] HPM untuk feronikell yang kini tidak lagi relevan, serta penyesuaian satuan transaksi dari US$/dmt ke US$/ton nikel murni atau US$/nikel unit sesuai praktik pasar internasional,” tuturnya. 

    Dalam hal ini pihaknya juga tetap akan mendukung agenda hilirisasi nasional dan mendorong agar kebijakan fiskal di sektor minerba dapat diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan. 

    “Diharapkan, pemerintah bersedia membuka ruang pembahasan lebih lanjut agar implementasi kebijakan PP No. 19 Tahun 2025 dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih adaptif dan kolaboratif,” pungkasnya. 

  • IFRA 2025 Segera Dibuka Akhir April, Kemendag Optimistis Dongkrak Pertumbuhan Wirausaha  – Halaman all

    IFRA 2025 Segera Dibuka Akhir April, Kemendag Optimistis Dongkrak Pertumbuhan Wirausaha  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – International Franchise License and Business Concept Expo (IFRA) 2025 sebagai ajang pameran waralaba dan kemitraan terbesar di Indonesia akan diselenggarakan pada 25-27 April mendatang.

    Pameran ini menghadirkan 240 perusahaan dan 350 brand. Tahun ini ada dua edisi, dimana yang pertama berkolaborasi dengan Indonesia Culinary Expo (ICE), yang juga akan menampilkan lebih dari 50 peserta pameran.

    Kementerian Perdagangan berharap IFRA 2025 mampu mendongkrak pertumbuhan wirausaha melalui waralaba maupun kemitraan.

    Direktur Bina Usaha Perdagangan Kementerian Perdagangan Septo Soepriyatno, mengatakan rasio kewirausahaan Indonesia baru di angka 3,35 persen dari total angkatan kerja yang sebanyak 4,9 juta orang.

    “Untuk menjadi negara maju tentunya Indonesia membutuhkan jumlah kewirausahaan minimal 4 persen dari total angkatan kerja,” tutur Septo dalam Konferensi Pers IFRA 2025 di Jakarta, Rabu (16/4/2025).

    Sebagai perbandingan, wirausahawan di Malaysia mencapai 4,74 persen, Singapura 8,79 persen dan Amerika Serikat mencapai 12 persen persen.

    Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan kewirausahaan nasional, antara lain melalui penguatan kemitraan usaha berbasis waralaba.

    “Kita harapkan dapat menjadi solusi untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional, melalui akses yang mudah untuk memulai usaha, sistem bisnis yang terstandarisasi dan dapat direplika, serta didukung keberlanjutannya dari pemberi waralaba dan bagi mitranya,” ucapnya.

    Kementerian Perdagangan menyabut baik dan mendukung sepenuhnya penyelenggara pameran IFRA x ICE 2025, sebagai bentuk upaya dalam mendorong menciptakan wirausaha melalui waralaba dan kemitraan.

    Presiden Direktur Dyandra Promosindo Daswar Marpaung, menyatakan sebagai penyelenggara Dyandra Promosindo berkomitmen menghadirkan pameran yang tidak hanya berskala besar tetapi juga relevan dengan kebutuhan pasar dan perkembangan zaman.

    “Dyandra terus mendorong digitalisasi dan kolaborasi lintas sektor guna memperluas cakupan bisnis peserta dan memperkuat daya saing industri waralaba Indonesia. Melalui IFRA kolaborasi dengan ICE, besar harapan kami Industri waralaba Indonesia dapat semakin berkembang, membuka lebih banyak pekerjaan, serta memperluas jaringan usaha yang tangguh dan kompetitif, baik di pasar domestik maupun global,” kata Daswar.

  • Harvard Menolak Tunduk pada Donald Trump, Sekalipun Hibah Rp 38 Triliun Harus Dibekukan – Halaman all

    Universitas Harvard Melawan Donald Trump, Rela Hilang Rp 37 Triliun, Berapa Lama akan Bertahan? – Halaman all

    Universitas Harvard Melawan Donald Trump, Rela Hilang Rp 37 Triliun, Berapa Lama akan Bertahan?

    TRIBUNNEWS.COM- Universitas Harvard mengatakan pihaknya tidak akan menuruti tuntutan Presiden AS Donald Trump – ada pendanaan federal atau tidak.

    “Tidak ada pemerintah – terlepas dari partai mana yang berkuasa – yang boleh mendikte apa yang dapat diajarkan oleh universitas swasta,” kata presiden Harvard Alan Garber dalam sebuah surat yang diunggah di situs web universitas tersebut.

    Tidak lama setelah Harvard menolak menyetujui daftar tuntutan Gedung Putih – yang mencakup arahan tentang cara mengatur, merekrut, dan mengajar – pemerintahan Trump membekukan dana federal sebesar $2,2 miliar (Rp 37 Triliun) untuk institusi tersebut.

    Banyak mahasiswa dan alumni memuji keputusan universitas untuk mempertahankan pendiriannya, meskipun ada konsekuensinya. 

    Mantan Presiden Barack Obama, yang juga seorang alumni, menyebut langkah Trump “tidak masuk akal” dan memuji Harvard sebagai “contoh bagi lembaga pendidikan tinggi lainnya”.

    Namun dengan miliaran yang dipertaruhkan, perebutan posisi yang lebih tinggi mungkin hanya serangan pembuka dalam perang gesekan antara pemerintah federal dan pendidikan tinggi.

    Serangan Trump terhadap Harvard tidaklah terisolasi – satuan tugas antisemitisme pemerintah telah mengidentifikasi sedikitnya 60 universitas untuk ditinjau.

    Masalahnya, kata pemerintah, adalah protes kampus pro-Palestina tahun lalu, yang mengguncang kampus-kampus di seluruh negeri, dan yang menurut pemerintahan Trump berkontribusi terhadap pelecehan terhadap mahasiswa Yahudi.

    Bulan lalu, Universitas Columbia menyetujui banyak tuntutan pemerintah pasca protes – setelah pemerintah memotong dana sebesar $400 juta.

    Harvard juga membuat konsesi. Universitas itu setuju untuk bekerja sama dengan gugus tugas administrasi untuk memerangi antisemitisme. 

    Universitas itu memberhentikan para pemimpin Pusat Studi Timur Tengah dan menangguhkan Prakarsa Agama, Konflik, dan Perdamaian atas tuduhan bias anti-Israel.

    Dan pada bulan Januari, Harvard menyelesaikan dua tuntutan hukum yang diajukan oleh mahasiswa Yahudi yang menuduh adanya antisemitisme. 

    Universitas tersebut tidak mengakui adanya kesalahan, dan mengatakan bahwa penyelesaian tersebut menunjukkan komitmennya untuk mendukung mahasiswa dan staf Yahudinya.

    Namun, universitas tersebut menarik garis pada daftar tuntutan Gedung Putih pada hari Jumat.

    Mahasiswa Harvard Sa’maia Evans, yang merupakan aktivis dan anggota Organisasi Perlawanan Afrika dan Afrika Amerika di universitas tersebut, mengatakan keputusan universitas untuk mengambil sikap sudah lama diambil.

    “Harvard hanya akan melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya,” katanya kepada BBC. 

    Ia menunjuk protes di kampus dalam beberapa minggu terakhir – dan kritik luas atas kesepakatan Columbia dengan pemerintahan Trump – sebagai faktor yang membantu menekan pejabat universitas.

    “Mereka tahu publik – mereka akan menghadapi reaksi keras publik” jika mereka menyerah, kata Evans.

    “Akan menjadi hal yang tidak lazim bagi Harvard untuk melakukan sesuatu di luar kepentingannya sendiri.”

    Dengan dana abadi sebesar $53,2 miliar – angka yang lebih besar dari PDB beberapa negara kecil – Harvard secara unik mampu bertahan menghadapi badai. Namun para ahli mengatakan bahwa universitas tersebut masih dalam kondisi terdesak.

    “Sebagian besar pembuat kebijakan menganggap dana abadi sebagai rekening giro, kartu debit tempat Anda dapat menarik uang dan menggunakannya untuk tujuan apa pun,” kata Steven Bloom, juru bicara American Council on Education. “Tetapi sebenarnya tidak demikian.”

    Meskipun dana abadi Harvard sangat besar, disebutkan bahwa 70 persen uangnya dialokasikan untuk proyek-proyek tertentu – yang merupakan hal umum untuk dana abadi pendidikan, menurut Tn Bloom.

    Harvard harus membelanjakan uang sesuai dengan arahan para donatur, atau mereka akan menghadapi tanggung jawab hukum.

    Dan pengeluaran Harvard sangat besar – anggaran operasionalnya tahun 2024 sebesar $6,4 miliar. 

    Sekitar sepertiganya didanai oleh dana abadi – dengan 16?rasal dari pemerintah federal, sering kali untuk membantu hal-hal yang seharusnya memberikan manfaat bagi seluruh AS, seperti penelitian biomedis.

    Tn. Bloom mengatakan aturan emas untuk pendanaan dana abadi adalah bahwa universitas tidak boleh menghabiskan lebih dari 5?ri total dana abadi mereka setiap tahun. Untuk menutupi kerugian sebesar $2 miliar, universitas harus meningkatkan dana abadinya sebesar $40 miliar.

    “Anda tidak dapat menemukan 40 miliar dolar di bawah batu,” kata Tn. Bloom.

    Dan penderitaan itu hanya akan bertambah jika Trump mampu mewujudkan ancamannya untuk mencabut status bebas pajak Harvard. 

    Status itu membantu sekolah tersebut terhindar dari membayar pajak atas investasi dan propertinya. 

    Harvard memiliki kampus di seluruh wilayah Greater Boston, dan diperkirakan oleh Bloomberg telah menghemat $158 juta untuk tagihan pajak propertinya pada tahun 2023.

    Realitas situasi ini membuat sebagian pelajar skeptis tentang berapa lama hal ini dapat berlangsung.

    “Pemerintah dapat berbuat lebih banyak jika ingin menyerang Harvard, dan saya tidak optimistis hal itu akan berhenti setelah memotong $2,2 miliar,” kata Matthew Tobin, perwakilan akademis di dewan mahasiswa Harvard.

    Tn. Tobin mengatakan gagasan bahwa pemerintahan Trump membuat tuntutan ini untuk membantu Harvard adalah “omong kosong”.

    “Ini adalah serangan yang tidak beritikad baik,” katanya kepada BBC. 

    “Pemotongan dana ini ada hubungannya dengan Trump yang menyerang sebuah institusi yang menurutnya liberal, dan ingin melakukan kontrol lebih besar terhadap apa yang diajarkan orang dan bagaimana siswa belajar dan berpikir.”

    SUMBER: BBC