Xcloud.id

Negara: Amerika Serikat

  • Tambah Impor Energi dari AS, Bahlil Lahadalia Pastikan APBN Aman

    Tambah Impor Energi dari AS, Bahlil Lahadalia Pastikan APBN Aman

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah memastikan rencana penambahan impor energi dari Amerika Serikat (AS) tidak akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Langkah ini dilakukan dengan strategi pengalihan pasokan, bukan penambahan kuota.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah hanya akan memindahkan sumber pasokan energi dari negara lain ke Amerika, tanpa menambah beban fiskal. Produk energi yang dimpor meliputi minyak mentah (crude oil), LPG, dan BBM.

    “Sebenarnya impor ini sebagian kita beli dari negara-negara di Timur Tengah, Afrika, Asia Tenggara. Ini kita switch saja ke Amerika, dan itu tidak membebani APBN,” jelas Bahlil di Istana Kepresidenan, Kamis (17/4/2025).

    Langkah penambahan impor energi dari Amerika Serikat (AS) sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia-AS yang saat ini mencatat surplus di angka US$ 14,5 miliar.

    Pemerintah berharap, dengan meningkatkan impor energi dari AS, kebijakan tarif bea masuk produk Indonesia di pasar Amerika bisa dinegosiasikan agar lebih rendah.

    Bahlil memperkirakan, nilai impor tambahan ini bisa mencapai lebih dari US$ 10 miliar, termasuk lonjakan porsi impor crude oil dari di bawah 4% menjadi di atas 40%.

    Proses negosiasi dagang ini dipimpin langsung Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang tengah melakukan lobi di Amerika. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menciptakan hubungan perdagangan yang lebih seimbang dan mendorong AS menurunkan tarif impor atas produk Indonesia.

    “Kalau neraca perdagangan kita sudah seimbang, bahkan bisa surplus untuk mereka, ya harapannya tarif produk Indonesia juga diturunkan,” pungkas Bahlil terkait penambahan impor energi dari Amerika Serikat (AS).

  • Perajin Tahu Wonosobo Waspada Dampak Kedelai Impor, Pertimbangkan Naik Harga Hingga Kecilkan Ukuran

    Perajin Tahu Wonosobo Waspada Dampak Kedelai Impor, Pertimbangkan Naik Harga Hingga Kecilkan Ukuran

    TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO – Perajin tahu di Wonosobo bersiap menaikan harga jual hingga kecilkan ukuran jika harga kedelai impor terus melambung tinggi.

     

    Salah satu perajin tahu di wilayah Kelibeber, Wonosobo, Junaidi mengaku cukup khawatir kebijakan tarif impor Amerika Serikat baru-baru ini yang kabarnya dapat mempengaruhi harga kedelai.

     

    Pasalnya produksi tahu di tempatnya sepenuhnya mengandalkan kedelai impor. Namun ia mengaku hingga saat ini produksi tahu di tempatnya masih seperti biasa belum ada dampak yang dirasakan pasca berita kebijakan baru ini.

     

    “Kalau sekarang belum begitu pengaruh, tapi entah nanti apakah ada kenaikan atau tidak, tapi semoga tidak ada,” ucapnya saat ditemui tribunjateng.com, Kamis (17/4/2025).

     

    Ia mengatakan harga kedelai belum begitu ada kenaikan yang signifikan setelah lebaran, saat ini ia dapat di harga Rp 10.000 per kilogram. Begitu juga dengan stoknya masih memenuhi jumlah produksi di tempatnya.

     

    “Harga tahu dari sini harga grosir. Satu kotak itu Rp 25.000 yang kuning, kalau yang putih Rp 45.000. Untuk produksi tahu di tempat saya bisa 2 kuintal setiap harinya,” bebernya.

     

    Junaidi mengaku terpaksa menaikan harga tahu kepada pelanggan jika sewaktu-waktu harga kedelai naik dan tidak bisa menutup biaya produksi.

    PERAJIN TAHU – Junaidi, perajin tahu di wilayah Kalibeber, Wonosobo sedang memasak tahu untuk dijual ke pelanggan, Kamis (17/4/2025). Ia bersiap naikan harga jual tahu atau kecilkan ukuran jika harga kedelai impor terus melambung tinggi. (Tribunjateng.com/Imah Masitoh )

    “Kalau nanti berdampak ya terpaksa saya hubungi pelanggan ada kenaikan harga. Tapi kalau ada kenaikan dan saya belum bisa menaikkan harga sama penjual, ya saya hanya bisa mengurangi ukuran tahu saja,” terangnya.

     

    Ia berharap harga kedelai impor tetap stabil agar produksi tahu di tempatnya yang telah berdiri kurang lebih 27 tahun ini tetap berproduksi.

     

    Meskipun alternatif lain penggunaan kedelai lokal bisa dilakukan namun ia menilai dari segi kualitas dan jumlah masih memenuhi kedelai impor.

     

    “Alhamdulillah masih bisa bertahan sampai sekarang, dulu pas krisis 1998 pernah mau berhenti produksi, termasuk pas covid beberapa tahun lalu. Semoga masa-masa itu tidak terulang kembali,” harapnya. (ima)

  • Tambah Impor Energi dari AS, Bahlil Lahadalia Pastikan APBN Aman

    Impor LPG dan Minyak dari AS Melonjak, Neraca Dagang Diatur Ulang

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia kini tengah memacu impor komoditas energi dari Amerika Serikat (AS), seperti minyak mentah (crude oil), elpiji (LPG), dan bahan bakar minyak (BBM). Hal itu dilakukan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, lonjakan impor ini juga menjadi bagian dari strategi diplomasi untuk menegosiasikan tarif impor yang dikenakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap produk ekspor asal Indonesia sebesar 32%.

    “Kita tahu neraca dagang Indonesia surplus sekitar US$ 14,5 miliar menurut data BPS, tetapi angka itu berbeda dengan pencatatan di Amerika. Untuk menyesuaikan, salah satu solusinya adalah meningkatkan impor energi dari AS,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Kamis (17/4/2025).

    Target Impor Energi dari AS Naik Drastis

    Bahlil mengungkapkan, pemerintah menargetkan impor LPG dari AS yang saat ini mencapai 54% akan ditingkatkan menjadi 80-85%. Sementara porsi impor crude oil, yang sebelumnya di bawah 4%, akan melonjak ke angka lebih dari 40%.

    Untuk BBM, jumlah impor dari AS yang masih minim juga akan ditambah dalam waktu dekat. “BBM juga demikian, nanti detailnya akan dibahas lebih teknis dengan tim dan Pertamina,” tambahnya.

    Strategi Diplomasi Ekonomi Lewat Energi

    Bahlil menegaskan, peningkatan kuota impor energi dari AS ini masih dalam tahap perundingan. Pembahasan tersebut dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang tengah berada di Washington bersama tim lobi Indonesia.

    “Kita masih akan bahas detail teknisnya bersama tim dan Pertamina. Setelah negosiasi selesai, baru akan ditindaklanjuti untuk pengiriman,” tutup Bahlil.

    Langkah impor crude oil, LPG, dan BBM menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam menghadapi kebijakan tarif impor Trump dan menata ulang neraca dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat.

  • Jadi Korban Baru Tarif, Pemerintah California Gugat Donald Trump

    Jadi Korban Baru Tarif, Pemerintah California Gugat Donald Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Gubernur California Gavin Newsom telah mengajukan gugatan hukum yang menentang serangkaian tarif yang diberlakukan Presiden Donald Trump, Rabu (16/4/2025). Hal ini terjadi lantaran industri negara bagian itu terdampak oleh perang tarif yang dikobarkan negara lain pasca keputusan Trump itu.

    Dalam laporan AFP, Newsom, yang dikenal menjadi rival politik Trump, menganggap bahwa manuver Trump itu sebagai langkah bunuh diri. Ia meminta agar Trump menarik kembali tarif-tarif tersebut.

    “Ini adalah gol bunuh diri terburuk dalam sejarah negara ini. Salah satu hal paling merusak yang pernah kita alami dalam sejarah Amerika modern,” katanya.

    Newsom kemudian mengatakan kesalahan pengelolaan ekonomi Trump merugikan warga Amerika sehari-hari, termasuk banyak dialami pemilih Trump. Ia menyebut manuver ini bernilai sangat mahal, sembari juga menggembosi keuntungan dari para donor dan teman miliarder presiden Partai Republik itu.

    “Ini adalah personifikasi korupsi… ini adalah omong kosong, di depan mata, setiap menit setiap hari, setiap jam. Bagaimana mungkin kita duduk diam dan membiarkan ini terjadi?” kata Newsom, yang secara luas diperkirakan akan mengajukan diri sebagai kandidat presiden pada tahun 2028.

    Menimpali Newsom, Jaksa Agung Rob Bonta meminta pengadilan untuk mengendalikan presiden. Ia bahkan menuding Trump bertindak seolah-olah dia berada di atas hukum, padahal tidak.

    “Kewenangan untuk mengenakan tarif berada di tangan Kongres. Sederhana saja, Trump tidak memiliki kewenangan untuk mengenakan tarif ini. Dia harus dihentikan,” tegasnya.

    Gugatan tersebut, yang menandai pertama kalinya sebuah negara bagian menggugat atas pungutan tersebut. Gugatan ini menentang kekuatan darurat yang disebut Trump yang memberinya wewenang untuk memberlakukan kebijakan tarif.

    California adalah ekonomi terbesar kelima di dunia, melampaui setiap negara bagian AS dan sebagian besar negara, dan merupakan rumah bagi bagian terbesar dari produksi manufaktur dan pertanian di AS. Secara angka, Negara Bagian ini bahkan menyumbang 14% PDB AS.

    Trump beberapa pekan lalu mengumumkan gelombang tarif resprokal untuk sejumlah negara. Hal ini memancing panasnya hubungan geopolitik dengan China, salah satu mitra dagang terbesar AS, di mana saat ini  Negeri Tirai Bambu telah menerapkan tarif 125% terhadap barang-barang AS. Trump membalas dengan merancang tarif hingga 245% bagi barang China. 

    (tps/tps)

  • Golkar Ungkap Kriteria Sosok yang Cocok jadi Dubes RI di AS

    Golkar Ungkap Kriteria Sosok yang Cocok jadi Dubes RI di AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir ikut menanggapi soal kekosongan kekosongan posisi Duta Besar (dubes) Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (AS).

    Menurutnya, saat ini Prabowo juga sedang dalam rangka memilih-milih calon dubes untuk mengisi yang kosong. Adapun, lanjutnya, dubes-dubes yang baru saja dilantik pada 24 Maret lalu adalah usulan dari pemerintahan sebelumnya.

    “Otomatis kan setelah itu baru ada pemilihan lagi. Jadi kan Pak Presiden Prabowo hanya melanjutkan yang kemarin [era Jokowi]. Nah, baru saat ini dilihat oh yang kosong ternyata ini, akan segera diisi,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (16/4/2025).

    Lebih jauh, Wakil Ketua Umum Golkar ini berpandangan bahwa kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi dubes RI untuk AS adalah seseorang yang memahani betul soal Amerika dan Indonesia, karena nantinya berperan dalam menjembatani pemerintahan RI dan AS.

    “Bukan hanya sebagai diplomasi antara Indonesia dan Amerika, tapi perannya sangat penting. Yang pastikan bisa menjembatani antara pemerintahan Amerika dan juga pemerintahan Republik Indonesia, itu saja,” bebernya.

    Selain itu, imbuhnya, calon dubes ini harus bisa menyatukan hubungan RI dan AS supaya bisa terus membangun kerja sama yang lebih baik di berbagai sektor.

    “Baik itu politik, hukum, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Jadi harus memang dipilih orang yang sudah mumpuni dan berpengalaman,” pungkasnya.

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menjelaskan bahwa posisi Dubes RI untuk AS saat ini kosong sejak penarikan Rosan P. Roeslani saat masa kampanye pemilu lalu. 

    Seiring dengan terbentuknya pemerintahan baru pada Oktober 2024, proses penunjukan pengganti baru dimulai dan saat ini masih berjalan. 

    “Pak Presiden dilantik pada 20 Oktober 2024, kemudian Kabinetnya 21 Oktober 2024. Jadi proses pemilihan duta besar itu baru bisa dilakukan kemudian. Dan tentu saja untuk mencari duta besar itu juga tidak sembarang tunjuk, apalagi untuk negara-negara yang sifatnya strategis,” jelasnya kepada Bisnis di agenda Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Selasa (8/4/2025).

  • Prabowo Evakuasi Warga Gaza, Pakar HI: RI Ingin jadi Perantara AS?

    Prabowo Evakuasi Warga Gaza, Pakar HI: RI Ingin jadi Perantara AS?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pakar Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI) menilai rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia merupakan langkah yang tidak tepat.

    Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan rencana itu bisa jadi ditafsirkan bahwa Indonesia sebagai perpanjangan tangan Amerika Serikat (AS).

    Dengan demikian, hal ini bakal menurunkan penilaian publik soal posisi Indonesia dalam memperjuangkan kebebasan warga Palestina di Gaza.

    “Ya tentu tidak bagus ya karena akan dipersepsikan seolah-olah Indonesia adalah kepanjangan tangan AS atau Israel untuk mengosongkan Gaza,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Kamis (17/4/2025).

    Kemudian, dia menyarankan kepada Prabowo atau pemerintahan terkait agar lebih memilih untuk meningkatkan pengiriman pasokan seperti obat-obatan atau makanan ke Gaza.

    Di samping itu, Hikmahanto juga berpendapat bahwa Prabowo sebaiknya bisa mengirimkan satuan kesehatan dan membuka fasilitas kesehatan ke Gaza.

    “Kirim satuan kesehatan TNI ke perbatasan Gaza dan gelar lebih besar RS sementara,” tambahnya.

    Sebab, pengiriman bantuan maupun pasokan logistik itu lebih baik dibandingkan dengan langkah untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia.

    “Karena rakyat Palestina tidak akan mau kehilangan tanahnya di Gaza dan dimasuki oleh Israel,” pungkas Hikmahanto.

    Sebagai informasi, rencana evakuasi warga Palestina ke Indonesia itu diungkapkan Prabowo sebelum dirinya memulai lawatan ke 5 negara di Timur Tengah, di Lanud Halim Perdanakusuma Rabu (9/4/2025).

    Dalam tahap pertama, Kepala Negara menekankan bahwa Indonesia siap menampung hingga 1.000 warga Palestina, terutama mereka yang mengalami luka-luka, trauma, serta anak-anak yatim piatu yang terdampak konflik kemanusiaan di Gaza.

    “Pemerintah Palestina dan pihak terkait di situ mereka ingin dievakuasi ke Indonesia. Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka,” tutur Prabowo.

  • Emas jadi `safe haven` andalan karena akses yang lebih mudah

    Emas jadi `safe haven` andalan karena akses yang lebih mudah

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ekonom: Emas jadi `safe haven` andalan karena akses yang lebih mudah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 17 April 2025 – 21:21 WIB

    Elshinta.com – Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto mengatakan, emas menjadi aset safe haven andalan yang dipilih investor di tengah ketidakpastian global karena akses yang lebih mudah dan familiar dibandingkan safe haven lain seperti mata uang asing.

    Dalam hal ini, ia menambahkan bahwa investor ritel dalam kategori masyarakat kelas menengah pun lebih mudah untuk mengakses instrumen emas apabila mereka memiliki tabungan “dingin”.

    “Emas memang dari dulu sudah menjadi safe haven dan salah satu yang istilahnya memang mudah ‘dicerna’ dalam konteks investasi dibandingkan antarmata uang yang lebih sophisticated,” kata Eko dalam diskusi virtual di Jakarta, Kamis.

    Di tengah perang dagang yang dilancarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Eko mencatat adanya pergeseran investor global yang mulai beralih tidak hanya pada instrumen emas sebagai safe haven tetapi juga mata uang di luar dolar AS seperti euro, franc Swiss, dan yen Jepang.

    Pasar saham AS ikut anjlok setelah Trump melancarkan serangan tarif ke berbagai negara terutama kepada China. Anjloknya pasar saham rupanya tidak serta-merta menghijaukan pasar obligasi AS. Di sisi lain, indeks dolar AS juga berada dalam tekanan bahkan menurun di bawah level 100.

    “Investor menilai tingkat risiko dari ekonomi AS yang meningkat sehingga kemudian mereka meminta imbal hasil yang lebih tinggi untuk obligasi AS terutama yang tenornya jangka pendek,” kata Eko.

    Menurut pandangan Eko, respon investor yang memilih untuk tidak memindahkan dananya ke obligasi AS dan dolar AS cukup rasional karena mereka juga mempertimbangkan risiko-risiko dari kebijakan tarif Trump. Respon investor ini juga menunjukkan bahwa aset-aset AS tidak selalu menjadi center atau pusat.

    “Daripada mereka (investor) mungkin kehilangan atau mengalami kerugian investasi, ya sudah mereka kemudian memilih mata uang yang lebih stabil,” kata Eko.

    Namun ketika berbicara soal investasi valuta asing, Eko mengingatkan bahwa investor harus cermat melihat dalam jangka waktu pendek apalagi karena pasar uang sangat volatile.

    “Kalau misalkan emas itu kan untuk kebutuhan jangka menengah. Kalau orang mau uangnya tidak segera digunakan, emas menjadi pilihan. Tapi kalau yang sangat likuid seperti ini tentu hitung-hitungan risiko dan nature daripada bentuk aset yang dipilih itu penting,” kata dia.

    Senada dengan Eko, Ekonom Senior Indef Iman Sugema tidak merekomendasikan untuk investasi mata uang asing sebab situasi global sangat mudah berubah karena dampak dari perang tarif Trump.

    Namun, ia juga melihat dinamika “perebutan” kekuatan mata uang untuk menjadi mata uang perdagangan dunia yang mungkin semakin cepat dengan adanya perang dagang yang dilancarkan AS.

    “Kita memang harus lebih bijaksana terutama untuk investasi. Don’t be lagging behind, jangan berada di belakang, kita harus selalu di depan. Dan kalau untuk selalu di depan kan kita agak-agak susah. Kira-kira apa? Ya ini ke fundamental saja. Kalau Anda misalkan tidak perlu amat bermain exchange rate, ya sudah aset-aset yang biasa saja tidak usah yang terlalu volatile,” kata Iman.

    Sumber : Antara

  • Hati-hati! Investasi Asing Lesu, Target Indonesia Maju Terancam

    Hati-hati! Investasi Asing Lesu, Target Indonesia Maju Terancam

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abdul Manap Pulungan menilai investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) perlu ditingkatkan jika ingin mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah Foreign Direct Investment Indonesia pada tahun 2024 sebesar US$ 60.014 juta. Adapun negara dengan kontribusi terbesar adalah Singapura US$ 20,1 juta, Hong Kong US$ 8,2 juta, China US$ 8,1 juta, Malaysia US$ 4,2 juta, dan Amerika Serikat hanya US$ 3,7 juta.

    Sementara pada 2023, realisasi investasi penanaman modal luar negeri mencapai US$ 50.267 juta di 2023. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebesar US$ 45.605 juta.

    Abdul menjelaskan FDI menjadi salah satu faktor penting dalam keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Kendati demikian, penanaman modal luar negeri masih dinilai lesu.

    Hal tersebut dipengaruhi oleh likuiditas global yang masih ketat. Hal tersebut terlihat dari suku bunga acuan yang masih tinggi.

    “FDI yang selama ini kita pahami bahwa situasinya juga belum membaik karena adanya kondisi yang menggambarkan likuiditas global yang masih ketat yang tercermin dari suku bunga acuan yang masih tinggi,” jar Abdul dalam diskusi publik Indef, dikutip Kamis (17/4/2025).

    Tak hanya itu, tren pergerakn dana investasi global juga dinilai mengalami pergeseran. Karena situasi global yang tak menentu, dana-dana investasi cenderung beralih ke pasar saham, obligasi, dan emas.

    “Sementara untuk ke pasar FDI ini masih rendah, terutama karena suku bunga yang masih sangat tinggi,” ujarnya.

    Selain itu, kondisi geopolitik juga mempengaruhi keraguan investor untuk menanamkan modal.

    “FDI diprediksi akan rendah sejalan dengan mempunyai persepsi investor terhadap efek Trump,” tegasnya.

    (wur)

  • Komunitas Kretek Minta Pemerintah Tolak Intervensi Asing dalam Kampanye Antirokok  – Halaman all

    Komunitas Kretek Minta Pemerintah Tolak Intervensi Asing dalam Kampanye Antirokok  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Juru Bicara Komunitas Kretek, Khoirul Atfifudin, menyoroti peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing dalam melemahkan industri tembakau nasional, yang merupakan bagian dari sektor padat karya. 

    Dirinya mengklaim ada ana dari yayasan asing untuk kampanye ini. 

    “Beberapa pihak di Indonesia menerima dana ini untuk melakukan kampanye anti-rokok di negara ini,” ujar Khoirul melalui keterangan tertulis, Kamis (17/4/2025).

    Dilansir dari situs resmi Tobacco Control Grants, the Bloomberg Initiative menyasar berbagai negara untuk mendukung upaya pengendalian tembakau di masing-masing negara. 

    Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk kategori sepuluh negara prioritas penerima aliran dana pengendalian tembakau tersebut bersama dengan negara penghasil tembakau lainnya seperti Tiongkok dan Brazil.

     
    Menurut Khoirul, agenda-agenda yang disebar melalui berbagai macam cara ini, khususnya di media sosial, mengancam kedaulatan Indonesia. 

    “Kretek, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari nusantara, kini terancam oleh intervensi LSM asing yang dianggap sebagai bentuk baru penjajahan.”
     
    Tak hanya itu, kebijakan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dianggap memasukkan agenda Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) secara tidak langsung. 

    FCTC adalah konvensi internasional yang digunakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk memengaruhi kebijakan domestik negara-negara di seluruh dunia. 

    Saat ini, WHO sedang berada di bawah sorotan terkait kredibilitas dan independensinya, terutama setelah keluarnya Amerika Serikat sebagai donor terbesarnya, diikuti negara lain seperti Argentina.
     
    Indonesia tidak meratifikasi FCTC, namun kebijakan seperti wacana kemasan rokok tanpa identitas merek. 

    “Presiden Prabowo bicara kedaulatan, tapi kebijakan seperti PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes justru mengancam industri tembakau nasional,” kata Khoirul.
     
    Di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil, industri tembakau nasional berpotensi menjadi penyelamat. 

    Kontribusi industri tembakau nasional mencapai 4,22 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun 2024 mencapai Rp216,9 triliun.
     
    Selain dampak ekonomi, agenda lembaga asing ini juga merugikan masyarakat secara keseluruhan. 

     “Pemerintah harus berpikir adil, jangan mau disetir oleh asing dengan mengamini segala hal yang disampaikan oleh asing,” tegasnya.
     
    Khoirul mendorong pemerintah untuk memastikan keberlangsungan sektor industri tembakau nasional dan ekosistemnya, yang menyerap banyak tenaga kerja dari hulu hingga hilir. 

  • Mantan Wamenlu Era SBY Buka Suara Soal Kekosongan Dubes AS

    Mantan Wamenlu Era SBY Buka Suara Soal Kekosongan Dubes AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Indonesia periode 2014, Dino Patti Djalal, buka suara terkait posisi Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) yang telah kosong sejak 2023. Ia menyebut pemerintah harus segera menunjuk seseorang untuk mengisi kekosongan tersebut.

    “Menurut saya, salah satu tugas praktis yang perlu dilakukan dari segi politik warga adalah segera menunjuk dan mengirim duta besar Indonesia di Amerika Serikat,” kata Dino saat ditemui setelah konferensi pers peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

    Dino menyebut situasi saat ini telah berubah, di mana hubungan AS dengan banyak negara menjadi lebih kompleks. Penunjukan segera Dubes AS, menurut Dino, pada dasarnya juga menjaga kemitraan komprehensif dan strategis antara Indonesia dengan Negeri Paman Sam.

    “Itu yang paling urgent menurut saya. Karena kalau nggak ada dalam 2 tahun ini akan dicatat oleh Washington juga kan. Mereka akan mikir ‘kalau kita penting kenapa dikosongin terus’. Padahal kita mempunyai kemitraan strategis dengan Amerika,” tambah Dino.

    Sementara, terkait dengan kriteria Dubes AS, Dino menyebut orang tersebut harus memiliki kemampuan yang dapat menyelesaikan masalah, terutama pada sektor ekonomi. Selain itu, sosok tersebut harus dapat menjaga kepercayaan antara kedua negara.

    Dino menyebut situasi di AS saat ini sangat berbeda dengan yang lalu, di mana dalam Pemerintahan Presiden Donald Trump, banyak sekali orang-orang baru di bawahnya, sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri.

    “Karena sekarang ini kompetitif sekali. Seluruh dunia sekarang, bukan seluruh dunia, banyak sekali negara yang sekarang mencoba untuk melakukan deal dengan Amerika, nyari waktu, nyari counterpart mereka, nyari teman disana, puluhan negara gitu,” papar Dino.

    “Jadi memang memerlukan (dubes dengan) kemampuan lobby dan skill negosiasi yang piawai,” tambahnya.

    Terkait isu posisi Dubes RI di AS akan diisi oleh orang non-diplomat, Dino menyebut tak masalah, asal sosok tersebut memiliki kemampuan dalam berdiplomasi.

    “Seperti yang tadi saya bilang, dia harus pintar berdiplomasi, paham lapangan, bisa menyelesaikan masalah, punya skill, bisa menjaga hubungan, bisa menciptakan hubungan baru dengan orang-orang yang baru, elit politik yang baru di sana. Dan, ya, asal siapapun diplomatnya, saya kira akan segera dibutuhkan (di sana),” pungkasnya.

    (tfa/wur)