Negara NATO ‘Berlomba’ Dongkrak Belanja Militer di Tengah Ketidakpastian Global

JAKARTA – Anggota NATO tengah membahas penetapan target belanja untuk pertahanan sipil dan dukungan bagi Ukraina di samping tujuan inti anggaran militer.

Banyak anggota NATO telah meningkatkan belanja militer sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, tetapi mereka mendapat tekanan dari Presiden AS Donald Trump untuk melangkah lebih jauh dan membelanjakan 5% dari PDB untuk pertahanan – di atas target mereka saat ini sebesar 2%.

Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengatakan pertemuan puncak para pemimpin NATO di Den Haag pada Juni dapat menyetujui target belanja pertahanan di atas 3% dari PDB, bersama dengan target kedua untuk belanja lain yang lebih luas terkait dengan keamanan dan pertahanan.

“Ada diskusi yang sedang berlangsung, yang belum kita lihat akhirnya, mengenai apakah NATO, sejalan dengan angka targetnya untuk pertahanan militer harus memiliki angka target untuk pertahanan sipil, kesiapsiagaan, dukungan untuk Ukraina dan hal-hal semacam itu,” katanya dilansir Reuters, Senin, 14 April.

Target belanja pertahanan dapat ditetapkan pada 3,5% dengan tambahan 1,5% untuk hal-hal yang terkait dengan pertahanan sipil, dukungan Ukraina dan hal lainnya yang berada di luar area pertahanan militer langsung tersebut.

Menurut perkiraan NATO, 23 dari 32 anggota aliansi tersebut memenuhi atau melampaui target 2% tahun lalu.

Namun, beberapa negara ekonomi besar Eropa, termasuk Italia dan Spanyol, masing-masing hanya menghabiskan sekitar 1,5% dan 1,3%. Swedia menjadi anggota NATO ke-32 pada Maret tahun lalu dalam perubahan haluan kebijakan luar negeri yang dipicu oleh kekhawatiran terhadap Rusia.

“Saya sangat bertekad untuk memastikan bahwa kami di Swedia memenuhi komitmen yang diputuskan NATO,” kata Kristersson. Seorang diplomat Eropa mengatakan diskusi tentang target pengeluaran untuk pertemuan puncak Den Haag baru saja dimulai, tetapi tampaknya ada pemahaman target kemampuan militer baru yang ditetapkan oleh NATO akan berarti menghabiskan sekitar 3,5% dari PDB.

Berbicara dengan syarat anonim, diplomat tersebut mengatakan memenuhi angka Trump sebesar 5% akan memerlukan elemen tambahan, termasuk “meningkatkan ketahanan dan mobilitas militer”.