Merangkum Semua Peristiwa
Indeks

Negara Asean Berebut Investasi, ‘Curi Peluang’ dari Perang Dagang AS-China Jilid II

Negara Asean Berebut Investasi, ‘Curi Peluang’ dari Perang Dagang AS-China Jilid II

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia kerap menjadi salah satu negara alternatif bagi investor asing menanamkan modalnya di tengah tensi perang dagang AS-China. Hanya saja, Indonesia harus bersaing ketat dengan negara-negara tetangga di Asean.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan, perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China akan semakin memanas terutama usai terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS 2025—2029.

Trump memang berencana menaikkan tarif untuk barang-barang impor terutama yang berasal dari China. Akibatnya, dengan ekspektasi ekonomi yang akan melambat, perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di China akan coba mencari negara alternatif.

Dalam konteks tersebut, negara-negara berkembang seperti Indonesia akan menjadi salah satu tujuan investasi baru. Hanya saja, Yusuf mengingatkan bahwa Indonesia bukan satu-satunya alternatif karena Vietnam, Malaysia, Thailand juga akan menarik perhatian investor asing.

“Melihat dari berbagai aspek termasuk di dalamnya misalnya prospek perekonomian, ketersediaan sumber daya manusia, dan stabilitas politik, saya kira negara tetangga seperti Vietnam ataupun Malaysia relatif masih akan lebih favorable [pilihan utama],” ujar Yusuf kepada Bisnis, Senin (11/11/2024).

Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah Indonesia punya tantangan berat untuk merayu para investor asing tersebut. Menurutnya, investor asing dari China akan tetap banyak memilih Indonesia karena hubungan kedua negara yang semakin erat dalam 10 tahun terakhir.

Kendati demikian, dia tidak terlalu yakin dengan negara-negara lain. Berdasarkan perang dagang AS-China Jilid I yang dimulai pada 2018, Yusuf mengungkapkan perusahaan multinasional lebih suku merelokasi ke Vietnam.

Lebih lanjut, dia menyarankan agar pemerintah tidak hanya fokus menarik investor asing ke industri yang produknya menjadi tujuan hilirisasi seperti nikel atau logam dasar. Pemerintah, sambungnya, juga harus memerhatikan industri atau subsektor yang sedang terpuruk.

Dia mencontohkan, subsektor tekstil dan produk turunannya kini perlu mendapatkan insentif dari pemerintah. Yusuf menjelaskan, pemerintah bisa mendorong merger antara dua perusahaan pada sektor yang sama.

“Sektor-sektor yang kinerjanya tidak terlalu baik perlu dimasukkan ke dalam rancangan investasi pemerintah,” tegasnya.

Peluang Indonesia

Pemerintah memproyeksikan bahwa ke depan investor asing akan semakin melirik Indonesia usai Trump memenangkan ajang Pilpres AS 2024.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan menjelaskan, perang dagang antara AS dan China akan berlanjut ke Jilid II usai Trump kembali memimpin Negeri Paman Sam.

Ketika pertama kali menjadi presiden AS pada 2017—2021, Trump sudah menaikkan tarif impor sejumlah komoditas strategis dari China yang kini akan semakin naik. Misalnya, tarif impor panel surya dan semikonduktor dari 25% (2018) menjadi 50% (2024) hingga tarif impor mobil listrik dari 25% (2018) menjadi 100% (2024).

Selama kampanye, sambung Ichwan, Trump juga kerap menyampaikan rencananya menetapkan blanket tariff sebesar 10%—20% untuk semua barang impor ke AS dengan tambahan 60%—100% tarif untuk barang asal China.

“Di tengah perang dagang AS-Tiongkok sejak 2019, Indonesia menerima relokasi dan diversifikasi investasi dari 58 perusahaan senilai US$14,7 miliar yang berasal dari AS, Eropa, dan Asia,” ungkap Ichwan kepada Bisnis, Sabtu (9/11/2024).

Menurutnya, investor asing memang melirik negara-negara Asia Tenggara (Asean) sebagai alternatif dari China. Di Asean, menurutnya, investasi di sejumlah sektor penting seperti semikonduktor dan panel surya semakin meningkat pesat sejak perang dagang AS-China.

Oleh sebab itu, Ichwan menegaskan pemerintah akan coba memanfaatkan perang dagang AS-China yang kemungkinan akan semakin terekskalasi akibat kemenangan Trump.