Bisnis.com, JAKARTA – Proyek sistem pembayaran tol nirsentuh atau multi lane free flow (MLFF) masih masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, belum ada kepastian mengenai kelanjutan proyek ini seiring masih adanya sejumlah tantangan.
Sistem MLFF sebelumnya telah ditetapkan sebagai PSN pada Mei 2024. Proyek kerja sama Indonesia dan Hungaria itu masuk ke dalam 16 PSN baru yang kala itu ditetapkan di akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Meskipun telah mengantongi status PSN, implementasi sistem MLFF tetap menghadapi tantangan. Program ini sempat dicanangkan uji coba di Tol Bali Mandara pada Desember 2023. Namun, gagal lantaran sistem dinilai belum layak beroperasi pada ekosistem jalan tol nasional.
Bahkan, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) menilai bahwa penyelenggaraan proyek sistem transaksi nontunai nirsentuh berbasis MLFF belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang mengakibatkan potensi tidak dapat terlaksananya MLFF yang proses evaluasi atas studi kelayakan kurang memadai.
Dalam perkembangan terbaru, MLFF kembali masuk ke daftar PSN yang ditetapkan pemerintahan Prabowo. Hal ini tertuang dalam Permenko Nomor 16 Tahun 2025 tentang perubahan kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
Menyusul penetapan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku belum mengetahui kapan proyek MLFF akan diimplementasikan. Dia mengatakan, hingga saat ini, belum ada koordinasi lanjutan yang dilakukan antara Kementerian dengan badan usaha pelaksana (BUP) PT Roatex Indonesia Toll System (RITS).
“Belum, [MLFF] masih kita kaji, masih ada beberapa masalah,” kata Dody saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (14/10/2925).
Dia melanjutkan, salah satu masalah yang perlu diurai yakni terkait kajian ulang implementasi sistem di Indonesia. Selain itu, Dody juga menyebut bahwa sistem MLFF sudah bermasalah sejak proses tender berlangsung. Dengan demikian, realisasinya dinilai masih memerlukan waktu.
“Tapi kayaknya kita mulai ini aja karena kita perhatikan hubungan baik antarnegara. Kita mau suruh tes ulang, tapi lagi nunggu kajian di internal,” ujarnya.
Saat dikonfirmasi lebih lanjut, mengenai kapan proses uji coba akan dilakukan, Dody enggan menjawab. Namun, dia memastikan bahwa uji coba ulang ditargetkan akan dilakukan pada akhir tahun ini.
“Tahun ini, secepatnya,” pungkasnya.
Jalan Berliku Proyek MLFF
Proyek MLFF telah diinisiasi sejak 9 tahun lalu atau tepatnya pada saat kunjungan PM Hungaria Victor Orban ke Indonesia pada 2016. Kebutuhan implementasi MLFF berangkat dari keinginan pemerintah untuk mengurangi tingkat kemacetan akibat antrean di gerbang tol.
Berdasarkan data Worldbank pada 2019 menunjukkan bahwa Indonesia merugi US$4 miliar atau sebesar Rp56 triliun akibat kemacetan. Menurut Roatex MLFF Feasibility Study tahun 2020, kerugian akibat antrean di gerbang tol diperkirakan mencapai US$300 juta atau sebesar Rp4,4 triliun per tahun.
Proyek ini digarap oleh perusahaan teknologi asal Hungaria, Roatex Ltd. melalui anak usahanya, PT Roatex Indonesia Toll System (RITS). Pendanaan untuk proyek MLFF sepenuhnya bersumber dari pemerintah Hungaria senilai US$300 juta atau setara dengan Rp4,65 triliun.
Penerapan uji coba sistem pembayaran jalan tol nontunai dan nirsentuh ini penuh lika-liku. Berdasarkan catatan Bisnis, pada awalnya, pemerintah menargetkan uji coba penerapan bayar tol tanpa berhenti dilakukan pada Maret 2022, kemudian mundur pada Desember 2022.
Target uji coba tersebut kembali gagal menjadi Januari 2023. Kemudian, pemerintah memundurkan target uji coba pada Maret 2023. Lalu, target penerapan tersebut dimundurkan menjadi pertengahan tahun 2023, tepatnya 1 Juni. Pada 1 Juni 2023, lagi-lagi uji coba transaksi nirsentuh MLFF di Tol Bali Mandara kembali batal.
Batalnya uji coba MLFF pada 1 Juni 2023 karena adanya perbedaan visi dan masalah internal antara Roatex Hungaria dengan RITS. Perbedaan pandangan ini telah terjadi sejak Agustus 2022.
Kala itu, jajaran direksi Roatex Hungaria ingin agar sistem yang dipakai di Hungaria juga diterapkan untuk di Indonesia. Namun, Roatex Indonesia ingin penerapan teknologi tersebut disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.
Batalnya uji coba pada 1 Juni 2023 berdampak pada rencana penerapan penuh sistem pembayaran di seluruh ruas jalan tol pada akhir 2023.
Akhirnya pada 15 Desember 2023, pemerintah bersama dengan RITS melakukan uji coba MLFF di Tol Bali Mandara. Namun, uji coba tersebut belum sepenuhnya mulus karena banyak mobil yang melintas tertimpa tiang penutup tol otomatis.
Kemudian, pemerintah menargetkan pada semester II/2024 akan dilaksanakan MLFF. Namun, kembali gagal diterapkan.
Dinilai Bukan Solusi Atasi Kemacetan
Sebelumnya, Asosiasi Tol Indonesia (ATI) menyebut, modernisasi transaksi tol menggunakan MLFF tak akan semata-mata mengatasi masalah kemacetan di jalan tol.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATI Kris Ade Sudiyono menuturkan, kemacetan di jalan tol disebabkan oleh banyak faktor sehingga dirinya skeptis implementasi MLFF dapat mengurai masalah tersebut.
“Jadi saya tidak sependapat kalau modernisasi transaksi tol hanya menyelesaikan kemacetan di gerbang tol. Tidak, jangan terlalu sempit. Kemacetan itu driver-nya banyak bukan hanya karena transaksi tol,” jelasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Lebih lanjut, Kris berpandangan kemacetan yang terjadi di jalan tol umumnya disebabkan oleh konektivitas jaringan yang belum memadai.
Khusus untuk kasus Tol Dalam Kota, dia bilang kemacetan yang kerap terjadi di gerbang pintu tol bukan semata-mata karena adanya proses tapping kartu, melainkan adanya kepadatan di jalur arteri yang akhirnya berdampak masuk ke dalam ruas tol.
Untuk itu, dia berpesan agar pemerintah dapat menyelesaikan masalah kemacetan tersebut secara komprehensif.
Meski demikian, Kris mengaku operator jalan tol akan senantiasa patuh apabila ke depan pemerintah resmi meneken penerapan MLFF sebagai bagian dari yang tercantum dari Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).
“Operator just follow the business, mengikuti aturan main yang ada, kayak SPM ini. Aturan main yang ada begitu ya kita ikutin,” pungkasnya.