Nadiem Makarim Akan Hadapi Putusan Sela Sidang Chromebook Hari Ini

Nadiem Makarim Akan Hadapi Putusan Sela Sidang Chromebook Hari Ini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook untuk terdakwa sekaligus eks Mendikbudristek Nadiem Makarim akan dilanjutkan pada hari ini, Senin (12/6/2026).
Agenda sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan sela alias penentuan apakah berkas perkara atas nama Nadiem Makarim lanjut ke tahap pembuktian atau tidak.
“Untuk selanjutnya, kami tunda dan akan dibuka kembali persidangan ini pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026 dengan agenda pembacaan putusan (sela),” ujar Hakim Purwanto dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, (8/1/2026).
Hakim pun meminta agar jaksa menghadirkan Nadiem dalam sidang hari ini.
“Dengan perintah kepada penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa pada persidangan yang telah ditetapkan,” kata Purwanto sembari menutup sidang.
Pada Senin (5/1/2026), Nadiem menjalani dua agenda sidang secara berurutan, pembacaan dakwaan dan membacakan eksepsi. Ia didakwa telah merugikan negara hingga Rp 2,1 triliun.
Nadiem dinilai telah menyalahgunakan kewenangannya sehingga membuat Google menjadi satu-satunya penguasa pengadaan TIK, salah satunya laptop, di ekosistem teknologi di Indonesia.
Ia disebut memberikan arahan dan perintah agar pengadaan mengarah pada satu produk, yaitu perangkat berbasis Chrome yang merupakan produk Google.
Perbuatan ini Nadiem lakukan bersama tiga terdakwa lainnya, yaitu Ibrahim Arief, eks Konsultan Teknologi di lingkungan Kemendikbudristek; Mulyatsyah, Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020–2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); serta Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek tahun 2020–2021 yang juga menjabat sebagai KPA.
Atas perbuatannya, Nadiem dan terdakwa lainnya diancam dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Usai didakwa merugikan negara sekaligus memperkaya diri sendiri senilai Rp 809 miliar, Nadiem langsung menjalani sidang pembacaan nota perlawanan atau eksepsi. Ia pun membantah tudingan jaksa.
“Padahal tidak sepeser pun uang tersebut masuk ke kantong saya,” ujar Nadiem saat membacakan eksepsi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/1/2026).
Nadiem menilai, dakwaan jaksa tidak lengkap dan jelas untuk menunjukkan unsur memperkaya diri sendiri senilai Rp 809 miliar.
Ia mengatakan, investasi Google itu berujung digunakan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) untuk melunasi utang kepada PT Gojek, bukan dinikmatinya secara pribadi. Sehingga ia berharap agar proses hukum yang dijalaninya tak dilanjutkan.
“Memohon majelis hakim untuk memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa Nadiem Anwar Makarim dari tahanan seketika setelah putusan sela dibacakan,” ujar Pengacara Nadiem, Ari Yusuf saat membacakan kesimpulan eksepsi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/1/2026).
Ketua Tim JPU Roy Riady meminta majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menolak eksepsi Nadiem dan memerintahkan kasus Chromebook dilanjutkan ke tahap pembuktian.
“Memohon majelis hakim memutuskan, menyatakan keberatan dari tim penasihat hukum dan terdakwa Nadiem Anwar Makarim tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya,” ujar Ketua Tim JPU Roy Riady dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis (8/1/2026).
Menurut JPU, poin-poin keberatan Nadiem perlu dibuktikan langsung di dalam sidang pemeriksaan bukti dan permintaan keterangan para saksi. Baik soal memperkaya diri sendiri hingga kewenangan luas yang diberikan Nadiem kepada staf khususnya.
Roy juga meminta agar tim pengacara tidak berprasangka buruk dengan proses hukum yang berjalan.
“Bahwa apa yang disampaikan oleh penasihat hukum dan terdakwa justru membuat penegakan hukum di negara kita sejauh ini menjadi penegakan hukum yang kehilangan marwah karena didasarkan kepada sifat suudzon, berprasangka buruk kepada penegak hukum,” katanya.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.