Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia merekam di tengah kondisi ekonomi global dan domestik saat ini terjadi aliran modal asing keluar dari para investor nonresiden alias asing sebanyak Rp4,86 triliun pada pekan terakhir Oktober 2024.
Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyebutkan pada periode 28–31 Oktober 2024, nonresiden tercatat jual neto paling banyak di pasar Surat Berharga Negara (SBN).
“Berdasarkan data transaksi 28 – 31 Oktober 2024, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp4,86 triliun, terdiri dari jual neto sebesar Rp2,53 triliun di pasar saham, jual neto sebesar Rp3,95 triliun di pasar SBN,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (2/11/2024).
Aliran keluar modal asing tersebut terkoreksi oleh adanya beli neto senilai Rp1,63 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Berdasarkan data sepanjang tahun ini hingga 31 Oktober 2024, nonresiden tercatat beli neto sejumlah Rp39,91 triliun di pasar saham, Rp43,51 triliun di pasar SBN, dan Rp200 triliun di SRBI.
Sementara sepanjang semester II/2024, nonresiden tercatat beli neto senilai Rp39,57 triliun di pasar saham, Rp77,47 triliun di pasar SBN, dan Rp69,65 triliun di SRBI.
Adapun, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 31 Oktober 2024 sebesar 68,69 bps, naik dibandingkan 25 Oktober 2024 sebesar 67,80 bps.
Pada periode yang sama, tingkat imbal hasil atau yield SBN tenor 10 tahun tercatat mengalami penurunan pada pekan ini dari 6,8% pada Kamis (31/10) menjadi 6,73% pada Jumat (1/11).
Sementara nilai tukar rupiah pada akhir Kamis (31/10) ditutup pada level (bid) Rp15.690 per dolar AS dan dibuka pada Jumat pagi (1/11) pada level (bid) Rp15.685 per dolar AS.
Pada penutupan pasar di akhir Jumat, Bisnis mencatat rupiah ditutup pada level Rp15.732 per dolar AS.
Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, terpantau aliran modal asing ramai ramai keluar sepanjang Oktober 2024. Dari lima pekan, hanya satu pekan terjadi aliran modal masuk, yakni pada pekan pertama senilai Rp570 miliar.
Denny menuturkan bahwa Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.
