JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade menyoroti kebijakan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan yang memusatkan layanan kereta api di Stasiun Manggarai, termasuk rencana pemindahan kereta jarak jauh dari Gambir.
“Salah satu yang paling penting ini Pak, ini kan, mohon maaf ya, ada seakan-akan pemaksaan dari Dirjen Kereta Api bahwa semua dipindahkan ke Stasiun Manggarai. Bahkan, penumpang antarprovinsi pun misalnya kereta api itu nanti akan dipindahkan dari Gambir menuju Manggarai,” kata Andre dalam rapat Komisi VI DPR dengan Dirut KAI Bobby Rasyidin, ditulis Kamis, 21 Agustus.
Menurut Andre, keputusan tersebut tidak realistis. Pasalnya, akses menuju Stasiun Manggarai jauh lebih sulit. Bahkan, stasiun tersebut tidak memiliki lahan yang cukup untuk parkir kendaraan.
Politikus Gerindra itu pun mempertanyakan alasan investasi triliunan rupiah di Stasiun Manggarai. Ia menegaskan logika pelayanan publik seharusnya mengedepankan kemudahan penumpang, bukan sekadar proyek infrastruktur.
“Itu realistis nggak? Ya kan, banyak orang bilang nggak. Karena jalan aksesnya nggak ada, parkirnya nggak ada. Bapak bicara dengan Pak Menteri (Perhubungan), kenapa Dirijen Kereta Api itu investasi triliunan di Manggarai? Ini ngejar proyek atau ngejar pelayanan? Kan logikanya nggak masuk akal gitu loh,” tuturnya.
Menurut Andre, dibandingkan dengan Stasiun Manggarai, Gambir lebih tepat untuk dijadikan pusat layanan kereta api nasional. Apalagi, stasiun ini memiliki lahan parkir yang cukup luas.
“Kenapa enggak Gambir yang diurus? Gambir lebih luas, aksesnya gampang, parkirnya lebih luas. Kenapa Manggarai yang dipaksakan? Ini mindset-nya proyek atau pelayanan publik?” tegas Andre.
“Kenapa Manggarai? ya parkir nggak ada, aksesnya sulit. Itu Bapak harus berani bicara dengan Dirjen Perkeretaapian. Kita kan mindset-nya pelayanan publik Pak, bukan proyek. Itu tolong disampaikan ke DJKA itu,” sambungnya.
Karena itu, Andre meminta jajaran direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebagai operator kereta api untuk mengingatkan agar DJKA mempertimbangkan kembali rencana pemindahan kereta antarprovinsi dari Gambir ke Manggarai.
“Tolong Bapak (Bobby Rasyidin) ingatkan mereka (DJKA), jangan sampai karena kepentingan proyek, lalu kajian di zaman Orde Baru itu dipakai di zaman sekarang. Karena saya dengar informasinya kajian itu zaman Orde Baru itu,” katanya.
Andre juga meminta jajaran PT KAI untuk berani bersuara dan mengevaluasi kembali rencana kebijakan tersebut.
“Ini harus disuarakan, baik di Komisi VI maupun Komisi V. Supaya Dirjen Kereta Api dengar. Kita bicara pelayanan publik, bukan proyek,” tutupnya.